PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
description
Transcript of PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
1PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
PENGERTIAN
http://rozathohiri.wordpress.com
2
PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.
UNSUR – UNSUR PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
3
Wajib PajakPemotong PajakObyek PajakTarif Pajak
SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
4
Pejabat NegaraPegawai Negeri SipilPegawai TetapPegawai dengan status WP Luar NegeriPegawai LepasPenerima Pensiun Penerima HonorariumPenerima Upah
BUKAN SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
5
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
PEMOTONG PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
6
Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang
Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll
Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT
BUMN/ BUMDYayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
organisasi
BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
7
Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat
Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB
OBJEK PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
8
Penghasilan TeraturPenghasilan Tidak TeraturUpah harian, mingguan, satuan & boronganPremi asuransi yang dibayar pemberi kerjaUang tebusan pensiun, Pesangon THT, dllHonorarium dengan nama dan bentuk apapunImbalan dengan nama dan bentuk apapunPenghasilan natura yang diberikan oleh bukan
wajib pajak
BUKAN OBJEK PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
9
Pembayaran oleh perusahaan asuransiPenerimaan dalam bentuk Natura Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi
kerjaNatura yang diberikan oleh pemerintahKenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi
kerjaZakat/Sumbangan yang diterima oleh orang
pribadi yang berhak dari badan atau lembaga yg disahkan pemerintah
PENGURANG PENGHASILAN
http://rozathohiri.wordpress.com
10
1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:
-Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak
-Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp.6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
PENGURANG PENGHASILAN
http://rozathohiri.wordpress.com
11
2.Iuran Pensiun dan THT- Yang dibayar pegawai- Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan Jumlahnya tidak dibatasi
BIAYA PENSIUN
http://rozathohiri.wordpress.com
12
Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan:Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp.2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
http://rozathohiri.wordpress.com
13
Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 Januari /awal tahun, khususnya WPDN
Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA
NILAI PTKP TAHUN 2009 KE ATAS
http://rozathohiri.wordpress.com
14WP sendiriStatus KawinIstri berpenghasilanTanggunan Mak 3 orang PTKP untuk istri
berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan
Rp 15.840.000/tahun Rp 1.320.000/tahun Rp 15.840.000/tahun@ Rp 1.320.000/tahun
TARIF PPH PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
15
Perhitungan pph pasal 21 berdasarkan Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut:
5% penghasilan 0 s/d Rp 50 juta15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta
25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta30% penghasilan diatas Rp 500 juta
TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS
http://rozathohiri.wordpress.com
16
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :1. Pegawai tetap2. Penerima pensiun berkala3. Pegawai tidak tetap4. Pemagang, calon pegawai5. Kegiatan Multilevel marketing
TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS
http://rozathohiri.wordpress.com
17
Penghasilan Bruto dari :1. Honorarium, uang saku, hadiah penghargaan,
komisi, dll.2. Honorarium anggota dewan komisaris/
pengawas tidak merangkap peg. Tetap3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima
mantan pegawai4. Penarikan dana pensiun iuran pasti 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan
dll
PPH PASAL 21 FINAL
http://rozathohiri.wordpress.com
18
1. Atas uang pesangon,uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenKeu, dan Tunjangan hari Tua atau jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara.
PPH PASAL 21 FINAL
http://rozathohiri.wordpress.com
19
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:
sebesar 0% (nol persen)atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
PPH PASAL 21 FINAL
http://rozathohiri.wordpress.com
20
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:
sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah:
sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
PPH PASAL 21 FINAL
http://rozathohiri.wordpress.com
21
2. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara,PNS,TNI,POLRI yang sumbernya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah,kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IID kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah
PPH PASAL 21 FINAL
http://rozathohiri.wordpress.com
22
3.Tenaga ahli dikenakan tarif sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Netto (50%), sehingga didapatkan tarif efektif adalah sebesar 7,5%.Tenaga ahli terdiri dari: Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Penilai, Aktuaris, Konsultan Hukum dan Konsultan Pajak.
JAMSOSTEK
http://rozathohiri.wordpress.com
23
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kelompok I : 0.24% x Upah sebulan Kelompok II : 0.54% x Upah sebulan Kelompok III : 0.89% x Upah sebulan Kelompok IV : 1.27% x Upah sebulan Kelompok V : 1.74% x Upah sebulan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Kawin :6% x Upah sebulan (maks. Rp.1.000.000) Bujang :3% x Upah sebulan (maks. Rp.1.000.000) Jaminan Kematian (JK) 0.3% x upah sebulan JKK,JPK dan JK menambah penghasilan Jaminan Hari Tua (JHT) Dibayar Perusahaan :3.7% x Upah sebulan Dibayar Karyawan :2% x Upah sebulan Jaminan Hari Tua yang dibayar karyawan mengurangi penghasilan
Bruto