Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
-
Upload
muhamad-syafrizal -
Category
Documents
-
view
233 -
download
1
Transcript of Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
1/77
UU NOMOR 36 TAHUN 2008
Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Badan (Umum)
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
2/77
Definisi
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
3/77
Subyek Pajak Penghasilan
Segala sesuatu yang mempunyai potensi
untuk memperoleh penghasilan dan
menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak
Penghasilan.
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
4/77
PENGHASILAN
OBYEK PAJAKBUKAN OBYEK
PAJAK
SUBYEK
PAJAK
BUKAN
SUBYEK
PAJAK
SUBYEK
PAJAK
BUKAN
SUBYEK
PAJAK
TERUTANG PPhTIDAK TERUTANG
PPh
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
5/77
SUBYEK PAJAK
ORANG PRIBADI
BENTUK USAHA
TETAP
WARISAN BELUMTERBAGI
B A D A N
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
6/77
Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia,orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkawaktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang untuk menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan di Indonesia
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
7/77
Bentuk Usaha Tetap, berupa:
Tempat kedudukan manajemen
Cabang perusahaan
Kantor perwakilan
Gedung kantor
Pabrik
Bengkel
Gudang
Ruang untuk promosi dan penjualan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
8/77
Bentuk Usaha Tetap, berupa:
Pertambangan dan penggalian sumber alam
Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas
bumi
Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan
dan perhutanan
Proyek konstruksi instalasi atau proyek rakitan
Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh
pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan
lebih dari 60 hari jangka waktu 12 bulan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
9/77
Bentuk Usaha Tetap, berupa:
Orang atau badan yang bertindak selaku agen yangkedudukannya tidak bebas
Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia, dan
Komputer agen elektronik atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
10/77
SUBYEK PAJAK
SUBYEK PAJAK
DALAM NEGERI
SUBYEK PAJAK
LUAR NEGERI
-Bertempat tinggal di Ind.
-Niat tinggal di Ind.
-Berada di Ind. > 183 hr
-Badan didirikan di Ind.
OBYEK PAJAK OBYEK PAJAK
-Tidak tinggal di Ind.
-Berada di Ind. < 183 hr
-Badan tidak didirikan di Ind.
-Bdn tak berkedudukan di Ind.
PENGHASILAN
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
PENGHASILAN
BERSUMBER DI
INDONESIA
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
11/77
Pembagian Subjek Pajak
Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan
baik yang diterima atau diperoleh
dari Indonesia dan luar Indonesia
Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan neto
Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan bruto
Tarif pajak yang digunakan adalah
tarif umum (tarif UU PPh pasal 17)
Tarif pajak yang digunakan adalah
tarif sepadan (tarif UU PPh pasal26)
Wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Tidak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
12/77
Pengecualian Subjek Pajakpasal 3 UU no. 36 tahun 2008
Kantor perwakilan negara asing
Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan
konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing, dan orang-orang yangdiperbantukan kepada mereka
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
13/77
Pengecualian Subjek Pajakpasal 3 UU no. 36 tahun 2008
Organisai internasional dengan syarat:
Indonesia menjadi anggota organisasi
tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau
kegiatan lain dari Indonesia selainmemberikan pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para
anggota Pejabat-pejabat perwakilan organisasi
internasional sebagaimana dimaksud pada
ketentuan di atas.
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
14/77
Kewajiban Pajak
Subjektif
Orang Pribadi
Mulai:
Dilahirkan atau berada
atau berniat tinggal di
Indonesia
Berakhir:
Meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya
Badan
Mulai:
Saat didirikan atauBerkedudukan di
Indonesia
Berakhir:
Saat dibubarkan atau
tidak lagi berkedudukan
Di Indonesia
Subjek Pajak
Dalam Negeri
NON BUT
Mulai:
Saat mempunyai
Penghasilan di
Indonesia
Berakhir:
Saat tidak lagi mempu-
nyai penghasilan di
Indonesia
BUT
Mulai:Saat melakukan usaha/
Kegiatan melalui BUT di
Indonesia
Berakhir:
Saat tidak lagi
menjalankan usaha/
Kegiatan Di Indonesia
Subjek Pajak
Luar Negeri
Mulai:
Saat timbulnya warisan
Berakhir:
Saat warisan selesai
Dibagikan kepada ahli
Warisnya
Warisan Belum
Terbagi
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
15/77
Pengelompokkan penghasilan
Penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan pekerjaan bebas
Penghasilan dari usaha dan kegiatanPenghasilan dari modal
Penghasilan lain-lain
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
16/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Penggantian atau imbalan berkenaan denganpekerjaan atau jasa yang diterima ataudiperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya,kecuali ditentukan lain dalam UU
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan
dan penghargaan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
17/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan
harta, termasuk:
Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal
Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
18/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha ataureorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikankepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, dan badan keagamaan atau badanpendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasiatau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut denganperaturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikanpenguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
19/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagianatau seluruh hasil penambangan, tanda turut sertadalam pembiayaan atau permodalan, dalamperusahaan pertambangan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
20/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Penerimaan kembali pembayaran pajak yangtelah dibebankan sebagai biaya danpembayaran tambahan pengembalian pajak
Bunga termasuk premium, diskonto, danimbalan karena jaminan pengembalian utang
Dividen, dengan nama dan dalam bentukapapun, termasuk dividen dari perusahaanasuransi kepada pemegang polis, danpembagian sisa hasil usaha koperasi
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
21/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Royalti atau imbalan penggunaan hak
Sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
22/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
Premi asuransi
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak
yang menjalankan usaha atau pekejaan bebas
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
23/77
Objek PPh psl 4 ayat 1 UU no.36 thn 2008
Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
UU yang mengatur mengenai KUP
Surplus Bank Indonesia
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
24/77
Penghasilan yang dikenai pajak finalPasal 4 ayat 2 UU no.36 thn 2008
Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,bunga obligasi dan surat utang negara, dan bungasimpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotakoperasi orang pribadi
Penghasilsn berupa hadiah undian Penghasilan dari transaksi saham
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaanmodal pada perusahaan pasangannya yang diterima olehperusahaan modal ventura
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
25/77
Penghasilan yang dikenai pajak finalPasal 4 ayat 2 UU no.36 thn 2008
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunaan, usaha jasa konstruksi, usaha realestate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan
Pengalihan tertentu lainnya
Yang di atur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
26/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterimaoleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yangdibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan parapenerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diIndonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yangdibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yangditerima oleh penerima sumbangan yang berhak, yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
27/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Harta hibahan yang di terima oleh keluarga sedarah dalamgaris keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atauberdasarkan Peraturaan Menteri Keuangan, sepanjangtidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yangbersangkutan.
B k Ob k P j k P h il P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
28/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Warisan
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b UUPPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturadan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajakyang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yangmenggunakan norma penghitungan khusus
B k Ob k P j k P h il P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
29/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orangpribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransikecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransibeasiswa.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperolehperseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi,BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badanusaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia,
dengan syarat:- dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan,dan
B k Ob k P j k P h il P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
30/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
- bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yangmenerima dividen, kepemilikan saham pada badan yangmemberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modalyang disetor
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yangpendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yangdibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
31/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh danapensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkandengan keputusan Menteri Keuangan
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dankongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrakinvestasi kolektif
k b k j k h il l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
32/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaanmodal ventura berupa bagian laba dari badan pasanganusaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatandi Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha
tersebut:- merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atauyang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan- sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diIndonesia
k Ob k j k h il l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
33/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yangketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan
Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidangpenelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar padainstansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembalidalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangkawaktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebihtersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
B k Ob k P j k P h il P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
34/77
Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3UU no.36 thn 2008
Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BadanPenyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajaktertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Obj k P j k B k U h T P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
35/77
Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap Pasal 5 ayat1 UU No.36 Tahun 2008
Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usahatetap tersebut dan dari harta yang dimiliki ataudikuasai.
Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan,
penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesiayang sejenis dengan yang dijalankan atau yangdilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26yang diterima atau diperoleh kantor pusat ,sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentukusaha tetap dengan harta atau kegiatan yangmemberikan penghasilan dimaksud.
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
36/77
PENGHASILAN NETO
WP ORANG PRIBADI WP BADAN/BUT
USAHA/PEK. BEBAS
OMZET > 4,8 M/THN PENGH, BRUTO
DIKURANGI
BIAYA FISKAL
PSL 6 AYAT (1)
PEGAWAI TETAP
PENSIUNAN
USAHA/PEK. BEBAS
OMZET < 4,8M/THNMEMILIH PEMBUKUAN
USAHA/PEK. BEBAS
OMZET < 4,8M/THN
MEMILIH PENCATATAN
TARIF NORMA DIKALIKAN
PEREDARAN BRUTO
Gaji kotor dikurangi biaya jabatan
5% dan iuran pensiun/THT/JHT
dibayar pegawai
Jumlah pensiun dikurangi
Biaya pensiun 5%
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
37/77
PENGELUARAN/BIAYA KOMERSIAL
BIAYA FISKAL
PS 6 AYAT 1
PENGURANGPENGHASILAN
BRUTO
BIAYA NON FISKAL
PS 9 AYAT 1
BUKAN PENGURANG
PENGHASILAN
BRUTO
P di k k d i
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
38/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk:
Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha, antara lain:
- biaya pembelian bahan
- biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasukupah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjanganyang diberikan dalam bentuk uang
- bunga, sewa, dan royalti
- biaya perjalanan
P di k k d i
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
39/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha, antara lain:
- biaya pengolahan limbah
- premi asuransi
- biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- biaya administrasi
- pajak kecuali pajak penghasilan
P di k k d i
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
40/77
Penyusutan atas pengeluaran untuk memperolehharta berwujud dan amortisasi atas pengeluaranuntuk memperoleh hak dan atas biaya lain yangmempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan
Kerugian karena penjualan atau pengalihan hartayang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau
yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Pengurangan yang diperkenankan dari
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
41/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Kerugian dari selisih kurs mata uang asing Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengansyarat:- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan labarugi komersial- WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat jenderal Pajak
Pengurangan yang diperkenankan dari
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
42/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengansyarat:
- telah diserahkan perkara penagihannya kepaedaPengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara, atau adanya perjanjiantertulis mengenai penghapusan piutan/pembebasanutang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam
penerbitan umum atau khusus; atau adanyapengakuan dari debitur bahwa utangnya telahdihapuskan untuk jumlah tertentu
Pengurangan yang diperkenankan dari
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
43/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihdengan syarat:
- syarat sebagaimana dimaksud diatas, tidakberlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih
debitur kecil; yang pelaksanaannya diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan
Pengurangan yang diperkenankan dari
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
44/77
Pengurangan yang diperkenankan daripenghasilan bruto Psl 6 ayat 1
Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencananasional yang ketentuannya diatur denganPeraturan Pemerintah
Sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia yangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Biaya pembangunan infrastruktur sosial yangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan fasilitas pendidika nyang ketentuannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yangketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengurangan yang tidak dapat dikurangkan dari
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
45/77
Pengurangan yang tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto Psl 9 ayat 1
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun sepertidividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaanasuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usahakoperasi
Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu atau anggota
Pembentukan dana cadangan, kecuali cadangan kerugian piutangtak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hakopsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjamin untuk
lembaga penjamin simpanan dan cadangan biaya untukreklamasi untuk usaha pertambangan, biaya penanaman kembaliuntuk usaha kehutanan, biaya penutupan dan pemeliharaaantempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahanlimbah industri.
P tid k d t dik k d i
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
46/77
Pengurangan yang tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto Psl 9 ayat 1
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayaroleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberikerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
WP yang bersangkutan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dankenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minumanbagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalambentuk natura dan kenikamatan di daerah tertentu dan yangberkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur denganatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
P tid k d t dik k d i
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
47/77
Pengurangan yang tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto Psl 9 ayat 1
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkankepada pemegang saham atau kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,dan warisan, kecuali sumbangan yang telahdisebutkan pasal psl 6 ayat 1 serta zakat
Pajak Penghasilan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
48/77
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
49/77
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
UU no 36 Tahun 2008
Diri pegawai
Tambahan untuk pegawai
yang kawin
Tambahan isteri kerja
yang penghasilan digabungdengan pengahasilan suami
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yang ditanggung
sepenuhnya, maks. 3 orang
SetahunRp15.840.000
Rp 1.320.000
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
50/77
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PMK .../2012Mulai Tahun 2013
Diri pegawai
Tambahan untuk pegawai
yang kawin
Tambahan isteri kerja
yang penghasilan digabungdengan pengahasilan suami
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yang ditanggung
sepenuhnya, maks. 3 orang
SetahunRp. 24,300,000
Rp 2,025,000
Rp 24,300,000
Rp 2,025,000
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
51/77
Tarif WP Orang Pribadi
LAPISAN PENGHASILAN KENAPAJAK
TARIF
Sampai dengan Rp50jt 5%
Diatas Rp50jt sampai dengan Rp250jt 15%
Diatas Rp250jt sampai dengan Rp500jt 25%
Diatas Rp500jt 30%
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
52/77
Tarif WP Badan
Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009
Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
53/77
Tarif WP Perseroan Terbuka
WP badan dalam negeri berbentuk perseroanterbuka memperoleh penurunan tarif sebesar 5%dari tarif WP badan yang berlaku sepanjangmemenuhi syarat:
paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan sahamyang disetor diperdagangkan di bursa efek diIndonesia
persyaratan tertentu lainnya
Tarif Deviden yang Diterima
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
54/77
Tarif Deviden yang DiterimaWP OP Dalam Negeri
Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WPOP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar10% dan bersifat final
PENGHASILAN KENA PAJAK
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
55/77
PENGHASILAN KENA PAJAK
WP ORANG PRIBADI WP BADAN/BUT
PENGHASILAN NETO PENGHASILAN NETO
DIKURANGI DIKURANGI
KOMPENSASI
KERUGIAN
KOMPENSASI
KERUGIAN
ZAKAT BAGI MUSLIM
PTKP
WAJIB PAJAK BADAN WP PRIBADI
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
56/77
WAJIB PAJAK BADAN WP PRIBADI
NORMA PERHITUNGANPEMBUKUAN PEMBUKUAN
PENGHASILAN BRUTO
DIKURANGI
PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO
DIKURANGI
PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO
DIKALIKAN
PRESENTASE NORMA
PENGHASILAN NETO PENGHASILAN NETO PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN NETO=
PKP
PENGHASILAN TIDAK
KENA PAJAK (PTKP)
PENGHASILAN TIDAK
KENA PAJAK (PTKP)
PKP
TARIF PASL 17
PPh TERUTANG
(=)
(=)
(=) (=)
(-) (-)
(x)
(=)
PEMBAYARAN PPh TERUTANG TIDAK FINAL
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
57/77
PEMBAYARAN PPh TERUTANG TIDAK FINAL
PIHAK LAIN PEMBAYAR PENGHASILAN
WAJIB PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN
DIPOTONG PPh PS 21, 22, 23,24
PPh PASAL 25
FISKAL LUAR NEGERI
PPh TERUTANG
KREDIT PAJAK
PPh PASAL 29PPh TERUTANG >
KREDIT PAJAK
DIKURANGI
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
58/77
Contoh Penghitungan PTKP
Tn. Akbar Kawin dengan tanggungan 4 orang anak.Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satupemberi kerja yang sudah dipotong PPh pasal 21 danpekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha suami atau anggota keluarga lainnya makahitung besarnya PTKP Tn. Akbar?
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
59/77
Jawab Penghitungan PTKP
Wajib Pajak 24.300.000
Wajib Pajak kawin 2.025.000
Tanggungan (maksimal 3 anak) 6.075.000
Jumlah 32.400.000
Contoh Penghitungan PKP WP
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
60/77
Contoh Penghitungan PKP WPBadan
Penjualan bruto 990.000.000
Retur Penjualan 50.000.000
Potongan penjualan 40.000.000
90.000.000
Penjualan neto 900.000.000Biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memlihara penghasilan 600.000.000
Laba (penghasilan neto) usaha 300.000.000
Penghasilan di luar usaha 25.000.000
Biaya-biaya di luar usaha 15.000.000
Penghasilan neto di luar usaha 10.000.000
Total penghasilan neto 310.000.000
Contoh Penghitungan PKP WP OP yang
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
61/77
Contoh Penghitungan PKP WP OP yangMenyelenggarakan PembukuanK/2
Penjualan bruto 650.000.000Biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memlihara penghasilan 425.000.000
Laba (penghasilan neto) usaha 225.000.000
Penghasilan lainnya 10.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih danmemlihara penghasilan lainnya 6.000.000
4.000.000
Total penghasilan neto 229.000.000
PTKP:
-WP 24.300.000-Kawin 2,025.000
-Tanggungan 4.050.000
Jumlah PTKP 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak 198.625.000
C t h P hit PKP OP
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
62/77
Contoh Penghitungan PKP OP yangMenggunakan Norma Penghitungan (k/2)
Penjualan bruto 500.000.000
Penghasilan neto jika NPPN 20% 100.000.000
Penghasilan neto di luar usaha 5.000.000
Laba (penghasilan neto) usaha 105.000.000
Zakat yang dibayarkan 3.000.000
Total penghasilan neto 108.000.000
PTKP:
-WP 24.300.000
-Kawin 2,025.000
-Tanggungan 4.050.000Jumlah PTKP 30,375.000
Penghasilan Kena Pajak 77.625.000
C t h P hit T if PPh
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
63/77
Contoh Penghitungan Tarif PPhBadan
Wajib Pajak PenghasilanKena Pajak
Pajak penghasilan yang Terutang
PT Akbar Rp40.000.000 25% x Rp40.000.000 = Rp10.000.000
CV Perdana Rp85.000.000 25% x Rp85.000.000 = Rp21.250.000
Fa Putra Rp260.000.000 25% x Rp260.000.000 = Rp65.000.000
Contoh Penghitungan Tarif PPh OP
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
64/77
Contoh Penghitungan Tarif PPh OP
Wajib Pajak Penghasilan KenaPajak
Pajak penghasilan yang Terutang
Tn Hakim Rp 24.000.000 5% x Rp24.000.000 = Rp 1.200.000Tn Dwi Rp 40.000.000 5% x Rp40.000.000 = Rp 2.000.000
Tn Ananda Rp 85.000.000 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.00015% x Rp35.000.000 = Rp 5.250.000
Rp7.750.000
Nn Emilia Rp 120.000.000 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.00015% x Rp70.000.000 = Rp10.500.000
Rp13.000.000
Nn Emilia Rp 260.000.000 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.00015% x Rp210.000.000 = Rp 31.500.000
Rp 34.000.000
Perubahan UU PPh lainnya:
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
65/77
yPemotongan/Pemungutan
Perbedaan tarif pemotongan/pemungutan Saat terutang
Perluasan objek PPh pasal 22
Perubahan tarif PPh pasal 23 Penegasan dan Perluasan Objek PPh pasal 26
b d if O /
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
66/77
Pembedaan Tarif POT/PUT
Tarif bagi WP ber-NPWP Tarif bagi WP tidak ber-NPWP
S T
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
67/77
Saat Terutang
Ketentuan saat terutang PPh pasal 23/26 pada saatbiaya dibebankan (diakui) dalam pembukuandihapuskan
Saat terutang PPh pasal 23/26 menjadi:
saat dibayarkan
saat disediakan untuk dibayarkan
ketika pembayarannya telah jatuh tempo
T if P /P
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
68/77
Tarif Pemotongan/Pemungutan
JENIS POT/PUT TARIF NON-NPWPDIBANDINGKAN TARIF NPWP
Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22 100% lebih tinggiPasal 23 100% lebih tinggi
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
69/77
Perluasan ObjekPPH Pasal 22
WP yang membeli barang yang tergolong sangatmewah dipungut PPh pasal 22 sebagaipembayaran PPh tahun berjalan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
70/77
Perubahan Tarif PPh Pasal23
Tarif PPh pasal 23 yang semula hanya 15% diubahsebagai berikut:
15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga,royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dansejenisnya
2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa,jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan
jasa-jasa lainnya
Penegasan dan Perluasan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
71/77
gObjek Pajak Pasal 26
PenegasanPremi SWAP ditempatkan pada butir tersendiri dandiperluas menjadi: premi swap dan transaksilindung nilai
Perluasan
Keuntungan karena pembebasan utang
K dit P j k L N i P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
72/77
Kredit Pajak Luar Negeri Pasal 24
Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilandiperluas:
sumber penghasilan dari pengalihan hakpenambangan adalah hak negara tempat lokasipenambangan berada
sumber penghasilan dari pengalihan harta tetapadalah negara tempat harta tetap berada
.
K dit P j k L N i P l
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
73/77
Kredit Pajak Luar Negeri Pasal24
Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilandiperluas:
sumber penghasilan dari pengalihan harta yangmenjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalahnegara tempat bentuk usaha tetap berada.
FISKAL LUAR NEGERI
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
74/77
FISKAL LUAR NEGERI
Fiskal Luar Negeri hanya wajib dibayar oleh WPyang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebihdari 21 tahun dan belum memiliki NPWP
Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang bertolakke luar negeri tidak perlu membayar FLN
Ketentuan Perpajakan
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
75/77
Pertambangan dan Syariah
Pertambangan minyak dan gas bumi Bidang usaha panas bumi
Bidang usaha pertambangan umum
Bidang usaha berbasis syariah
FASILITAS PERPAJAKN BAGI UMKM
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
76/77
FASILITAS PERPAJAKN BAGI UMKM
WP Badan dalam negeri dengan peredaran brutosampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarifnormal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran brutio sampai dengan Rp4,8miliar.
soal
-
7/29/2019 Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan
77/77
soal
WP OP Si Dudi karyawan tetap perusahaan, penghasilan Rp. 120.000.000 setahun K/3.Berapa pajak penghasilan terutang ?
Jawab :
Penghasilan bruto Rp. 120.000.000
Pengurang :
Biaya jabatan 5%x 120 jt Rp. 6,000,000
Penghasilan neto Rp. 114,000,000
PTKP : K/3
WP Rp. 24.300.000
Istri Rp. 2.025.000
Anak Rp. 6.075.000 Rp. 32,400,000
Penghasilan kena Pajak Rp. 81,600,000 Pajak penghasilan :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp. 31.600.000= Rp. 4,740,000
Total PPh 21 = Rp. 7,240,000