Pajak Itl, Pertemuan 1

8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1

1/22

Pertemuan 1

Pengantar Perpajakan Internasional


2/22

Referensi

Memahami Ketentuan Perpajakan BerdasarkanTax Treaties Indonesia, R.Mansury

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,Rachmanto Surahmat

Perpajakan Internasional, Gunadi

UU Pajak Penghasilan terbaru

P3B antara Indonesia dengan AS, Singapur,

Jepang, China PP,KMK,SE dan peraturan lain berkaitan dengan

Pajak Internasional


3/22

Satuan Acara Perkuliahan (1)

1 : Pengantar

2 : Model-model P3B (OECD & UN)

3 : Subyek dan Obyek Pajak (Art 1-2) 4-5 : Definisi Umum, Resident, BUT (Art 3-5)

6-7 : BUT (Art 6-7)

UTS


4/22

Satuan Acara Perkuliahan (2)

8 : Deviden dan Bunga (Art 10-11)

9 : Royalty dan Capital Gains (Art 12-13)

10-11 : Independent& Dependent Personal

Service (Art 14-15) 12 : Directorsfee, Artistes & Sportsmens (Art 16-

17)

13 : Students & Apprentices (Art 20-21)

14 : Transfer Pricing & Advanced PricingAgreement

UAS


5/22

Pajak Internasional

Hukum atau Ketentuan Pajak Internasional

Aspek Internasional dari ketentuan

perpajakan suatu negara


6/22

Mengapa Perpajakan Internasional?

Adanya hubungan ekonomi internasional

sebagai akibat perkembangan iptek dan juga

adanya kemajuan komunikasi dan transportasi

Hubungan ekonomi internasional:

- pertukaran barang

- migrasi sumber daya manusia- transaksi jasa

- arus modal dan pembiayaan


7/22

Kebijakan Pemajakan

1. Keadilan (Equity)

2. Netralitas (Neutrality)

3. Penerimaan (Revenue)4. Pertimbangan administrasi dan kepatuhan

(administrative and compliance)


8/22

Keadilan (Equity)

Keadaan pemerataan : sama rata, sama rasa atas pajakyang harus dibayar oleh segenap warga masyarakat

Keadilan horisontal

ekualitas (kesamaan) perlakuan pemajakan atas orang

yang mememiliki keadaan (kemampuan pajak)yangsama

Keadilan vertikal

perbedaan pemajakan antar orang yang memiliki

perbedaan kemampuan membayar pajak ( ability topay)


9/22

Keadilan (Equity) dilihat dari aspek:

1. Status wajib pajak (ekualitas WPDN-WPLN)

2. Nature WP (ekualitas Org Pribadi Badan)

3. Cakupan geografis sumber (ekualitasdomestik manca negara/global)

4. Perangkat usaha (ekualitas cabang anak

perusahaan)

5. Alokasi penerimaan pajak (ekualitas negara

sumber domisili)


10/22

Netralitas (Neutrality)

Tidak mencampuri atau mempengaruhi atau mengarahkanpemilihan WP apakah akan melakukan kegiatan ekonomiatau investasi di dalam maupun di luar negeri

3 unsur netralitas:

1. netralitas ekspor modal(pajak atas penghasilan domestik dan l.n. sama)

2. netralitas impor modal

(pajak atas investor dari manapun sama)

3. netralitas nasional

(kelebihan pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkandapat dikurangkan dari penghasilan bruto)


11/22

Penerimaan (Revenue)

Tujuan utama adalah mengumpulkan

penerimaan (dana) untuk memenuhi

pengeluaran pemerintah

Berkaitan dgn penghasilan internasional:

-memperoleh penerimaan pajak dari

penghasilan LN yang diperoleh WPDN

-memperoleh penerimaan pajak dari

penghasilan domestik yang diterima WPLN


12/22

Pertimbangan administrasi dan

kepatuhan

Adanya fungsi administrasi, penagihan,

penegakan hukum yang efektif

Kompleksitas dan disparitas ketentuan

perpajakan 2 atau lebih negara

Praktik akuntansi dan kesulitan bahasa


13/22

Pajak Internasional

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda :

antar negara (P3B, tax treaty)

- membatasi hak pemajakan negara

- tidak mengenakan pajak

Perjanjian antar negara atau antar WP dgn

negara mencakup masalah tertentu (individual

ruling)


14/22

Dimensi Pajak Internasional

Pemajakan thd WPDN atas penghasilan LN

Pemajakan thd WPLN atas penghasilan

domestik

-> jangan sampai terjadi pajak ganda

internasional : pemajakan atas suatu

penghasilan secara bersamaan oleh negara

sumber dan negara domisili


15/22

Tujuan Ketentuan Pajak Internasional

Memperoleh bagian penerimaan dari

transaksi lintas perbatasan secara adil

Meningkatkan keadilan dalam perpajakan

Memperkuat daya saing ekonomi domestik

Netralitas ekspor modal


16/22

Pajak Berganda Internasional

Terjadi karena masing-masing negara

menganut azas yang berbeda berkenaan

dengan perlakuan pajak tertentu:

-konflik antara azas domisili dan azas sumber

-konflik karena perbedaan definisi penduduk

-perbedaan definisi tentang sumber

penghasilan


17/22

Yuridis dan Ekonomis

Pajak ganda internasional yuridis: kepada Subyek Pajakyang sama berkenaan dengan Obyek pajak yang samaditerapkan pajak oleh dua negara atau lebih (misal:Amerika menerapkan citizenship principle, dianggap

WPDN bila merupakan WN Amerika; sedangkankebanyakan negara menganut asas domisili, residenceprinciple)

Pajak ganda internasional ekonomis: kepada 2 atau

lebih Subyek pajak yang berkenaan atas penghasilanyang sama yang diperoleh dari kegiatan ekonomis yangsama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda.


18/22

Cara Mencegah Pajak Berganda

Internasional

Pencegahan dual residence,jangan sampai

satu Subyek Pajak terdaftar sebagai WP Dalam

Negeri di dua negara

Pembagian penerimaan pajak (sharing of tax

revenues) antara negara domisili dan negara

sumber; atau pemberian tax reliefs oleh

negara domisili

Mutual agreement procedure


19/22

Praktik yang berlaku

Suatu negara tidak akan memaksakan diriuntuk mengenakan pajak atas penghasilanyang tidak mempunyai pertalian (tax

connection) apa pun dgn negara tsb Hak pemajakan utama (primary taxing right)

ada pada negara sumber (prinsip teritorial)

Wewenang pemajakan residual (residual taxclaim) ada pada negara domisili (dgn pertalianpersonal /subyektif)


20/22

Metode Penghindaran Pajak Berganda

Metode Kredit Pajak (Credit Method)

-Kredit Pajak Penuh

-Kredit Pajak dengan Pembatasan (ordinary

credit)

Metode Pembebasan (Exemption method)

-Pembebasan penuh

-Pembebasan dengan progresi

Pasal 24 UU PPh


21/22

P3B dan UU Domestik

Apabila kurang sejalan dengan ketentuan

domestik gunakan P3B


22/22

UU PPh Indonesia

Pasal 2 : Subyek Pajak (DN-LN)

Bentuk Usaha Tetap

Pasal 5 : Obyek Pajak Pasal 24: Metode Penghindaran Pajak

Berganda

Penentuan sumber penghasilan Pasal 26: PPh untuk WPLN atas penghasilan

yang bersumber dari Indonesia

Pajak Itl, Pertemuan 1

Documents

Transcript of Pajak Itl, Pertemuan 1