P U T U S A N - pt-medan.go.id file3 MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan sesuai surat-surat yang ada...
Transcript of P U T U S A N - pt-medan.go.id file3 MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan sesuai surat-surat yang ada...
1
P U T U S A N
NOMOR : 328/PDT/2014/PT-MDN.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :---------------------------------------------------------
1. Pdt. DAME PANDIANGAN, S.H., M.H., jenis kelamin Laki-laki, umur
54 tahun, pekerjaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung
No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,
Dahulu disebut sebagai Pelawan I sekarang disebut sebagai
Pembanding I ;
2. TONNY PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias
Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara
Dahulu disebut sebagai Pelawan II sekarang disebut
sebagai Pembanding II ;
3. Pdt. MARULAM PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur
47 tahun, pekerjaan Advokad/Pengacara, alamat/tempat
tinggal di Jalan Sudirman No. 37, Kelurahan Karo,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar,
Provinsi Sumatera Utara, Dahulu disebut sebagai
Pelawan III sekarang disebut sebagai Pembanding III ;
4. MAROLOP ………
2
4. MAROLOP PANDIANGAN, S.H., M.H., jenis kelamin Laki-laki, umur
36 tahun, pekerjaan Jaksa/PNS, alamat/tempat tinggal di Jalan Vinca II
Blok G.1 No. 33 Sektor I.4 Perumahan Griya Loka RT/RW 001/005,
Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, Dahulu disebut sebagai Pelawan IV sekarang disebut
sebagai Pembanding IV ;
5. OPSTIB PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun,
PNS, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi
Sumatera Utara, Dahulu disebut sebagai Pelawan V sekarang disebut
sebagai Pembanding V ;
6. BOSCO JEMI PANDIANGAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 37 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias
Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,
Dahulu disebut sebagai Pelawan VI sekarang disebut
sebagai Pembanding VI ;
Dalam hal ini Pelawan I, II, III, IV, V dan VI memberikan Kuasa kepada
MARULAM PANDIANGAN, S.H., dan ROSMAWARI PURBA, S.H.,
masing-masing Advokad, Anggota Perhimpunan Advokad Indonesia
(PERADI), alamat Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2012 ;--------------------
----------------------------------------L A W A N --------------------------------------
1. YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/MASEHI
ADVENT HARI KETUJUH, yang semula diwakili oleh
Pdt. R. S SITUMEANG dan SAHAT TAMBA masing-
masing mengaku diri sebagai Ketua dan Sekretaris
dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH /
MASEHI ……….
3
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan sesuai surat-
surat yang ada disebut berkedudukan di Pematang Siantar
dan beralamat di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar,
semula Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding/
Termohon Kasasi dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/
1986/PN.Pms.-; Dahulu disebut sebagai Terlawan I
sekarang disebut sebagai Terbanding I ;
2. Pdt. SAHAT H. SIMBOLON, jenis kelamin Laki-laki, umur 75 tahun,
pekerjaan Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di
Indonesia dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk
dan atas nama YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH/MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dalam
eksekusi perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms.-
alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematang Siantar,
Dahulu disebut sebagai Terlawan II sekarang disebut
sebagai Terbanding II ; -------------------------------------------
3. Pdt. SABAR PINEM, jenis kelamin Laki-laki, umur 72 tahun, pekerjaan
Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia
dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk dan atas
nama YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH/MASEHI ADVENT HARI KETUJUH,
dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.-
Jo. perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.-
alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematang Siantar
Dahulu disebut sebagai Terlawan III sekarang disebut
sebagai Terbanding III ; ----------------------------------------
4. Pdt. DIRMAN NAINGGOLAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 54
tahun, pekerjaan Pendeta dan Ketua Daerah Gereja Masehi
Advent ……….
4
Advent Hari Ketujuh di Indonesia Daerah Sumatera Utara
dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk dan atas
nama YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH /
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, sebagai Pemohon
Eksekusi dalam perkara perdata No. 19/
Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo. perkara perdata No. 41/Pdt.G/
1986/PN.Pms.- alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota
Pematang Siantar Dahulu disebut sebagai Terlawan IV
sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;----------------------
Dalam hal ini Terlawan IV memberikan Kuasa kepada
MARHALAM SIMANGUNSONG, S.H., dan HUMALA
SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum Advokat/Penasihat
Hukum berkantor di Jalan Bunga Lau III No. 20 Medan
Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Januari 2013 ;--------------------------------------
----------------------------------- D A N -------------------------------------------------
1. PARA AHLI WARIS dari Alm MARINUS PANDIANGAN, beralamat
di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar,
Provinsi Sumatera Utara, dan semula Tergugat I/
Terbanding I/Pemohon Kasasi I dalam perkara perdata
No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo. putusan No. 39/Pdt/
1988/PT. Mdn.- Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3620
K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai Turut Terlawan I
sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I ;
2. ASMAN PANDIANGAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 75 tahun,
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Nias
Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,
dan ……….
5
dan semula Tergugat II/Terbanding II/ Pemohon Kasasi II
dalam perkara perdata No. 41/ Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo.
putusan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn.- Jo putusan Mahkamah
Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai Turut
Terlawan II sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II ; -
3. YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI), yang
berkedudukan di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang
Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan semula Penggugat
Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam perkara
perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms.- Jo. putusan
No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- Jo putusan Mahkamah Agung
RI No. 3620 K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai
Turut Terlawan III sekarang disebut sebagai Turut
Terbanding III ; ----------------------------------------------------
4. PARA AHLI WARIS dari Alm AWALLUDIN SINAGA, beralamat
di Jalan Mujahir No. 2, Kota Pematang Siantar,
semula Alm. Awalludin Sinaga adalah Jurusita Pengadilan
Negeri Pematang Siantar, dan sebagai Tergugat IV
dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo.
Putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn.- Jo putusan Mahkamah
Agung RI No. 486 K/Pdt/2003 Dahulu disebut sebagai
Turut Terlawan IV sekarang disebut sebagai Turut
Terbanding IV ; ---------------------------------------------------
Dalam hal ini Dahulu Turut Terlawan I, II, III dan IV sekarang disebut
sebagai Turut Terbanding I, II, III, dan IV memberikan Kuasa kepada
ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., dan MANGEMBANG
PANDIANGAN, S.H., M.H, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan
Sisingamangaraja No. 92 Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar
Simarimbun, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tanggal 4 Pebruari 2013 ; --------------------------------------------
Pengadilan ……….Pengadilan Tinggi tersebut : ---------------------------------------------------------
6
Telah Membaca : -----------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 328/PDT/
2014/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
banding ; -----------------------------------------------------------------------------
2. Berkas perkara Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. tanggal 19 Februari
2014 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; --------
--------------------- TENTANG DUDUK PERKARA --------------------
----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat
Gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 Januari 2013
dibawah Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. telah mengajukan dalil
gugatannya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
1. Bahwa Pelawan I memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira
8 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas
kira-kira : 11 M x 20 M = 220 M2 (dua ratus dua puluh meter bujur
sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya Opstib Pandiangan,
S.H./ Pelawan V;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Bangunan Sentra Industri dan tanah pertapakannya milik
Pemerintah Kota Pematang Siantar;
Sebelah ……….
7
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia
(YPCI);
2. Bahwa Pelawan II memiliki sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 9
M x 20 M = 180 M2 (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang
terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan
Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai
berikut:
Sebelah Timur : Bangunan Sentra Industri dan tanah pertapakannya milik
Pemerintah Kota Pematang Siantar ;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Rumah dan pertapakannya milik Marulam Pandiangan,
S.H./ Pelawan III;
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) ;
3. Bahwa Pelawan III memiliki sebuah rumah darurat ukuran kira-kira 6 M x
15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 10
M x 20 M = 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan
Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan,
Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah pertapakan milik Tonny Pandiangan/Pelawan II;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Tanah pertapakan milik Marolop Pandiangan, S.H., M.H./
Pelawan IV;
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) ;
4. Bahwa ……….
8
4. Bahwa Pelawan IV memiliki sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira :
20 M x 15 M = 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak di
Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya milik Marulam
Pandiangan, S.H./Pelawan III;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Bendar dan sawah milik Tampubolon;
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI);
5. Bahwa Pelawan V memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira 15
M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira :
18,50 M x 20 M = 370 M2 (iga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar)
yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya milik Boseo Jemi
Pandiangan/Pelawan IV;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Rumah dan tanah pertapakannya milik Dame Pandiangan,
S.H., M.H.,/Pelawan I;
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI);
6. Bahwa Pelawan VI memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira 8
M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas
kira-kira : 31,50 M x 15 M = 465 M2 (empat ratus enam puluh lima meter
bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan
batas-batas sebagai berikut :
Sebelah ……….
9
Sebelah Timur : Tanah milik marga Sitorus;
Sebelah Selatan : Bah Sorma;
Sebelah Barat : Rumah dan tanah pertapakannya milik Opstib Pandiangan,
S.H.,(Pelawan V);
Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI);
7. Bahwa para Pelawan memperoleh tanah pertapakan rumah tersebut di atas
berdasarkan penghunjukan dan penyerahan hak dari Alm. Marinus
Pandiangan selaku pemegang hak atau pemilik atas tanah bebas negara
persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955;
8. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan tersebut adalah
sebagian tanah bebas negara persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12
Agustus 1955 dan tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus
1955 tersebut telah dipertegas penguasaannya (Occupatie) kepada
Marinus Pandiangan oleh Pemerintah Kotapadja Pematang Siantar dahulu
sesuai dengan Berita Acara yang dibuat oleh Komisi Persoalan Tanah
Kotapradja Pematang Siantar tanggal 2 Pebruari 1961;
9. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan tersebut bukan bagian
dari tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang
terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI)
Pematang Siantar, sehingga rumah Pelawan I, III, IV, dan VI tidak berdiri
diatas tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang
terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI)
Pematang Siantar;
10. Bahwa tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang
terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI)
Pematang Siantar menurut SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955
luasnya kira-kira atau ditaksir 7.500 M2 karena luas tanah persil tersebut
belum pernah diukur sebelumnya, dan setelah diukur pada tahun 1961
maka sesuai peta tanah yang dibuat oleh Komisi Persoalan Tanah –
Kotapradja ……….
10
Kotapadja Pematang Siantar sesuai Berita Acara tanggal 2 Pebruari 1961
maka tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955
mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah persil yang dikuasai Sitorus yang panjangnya kira-
kira 50 : meter;
Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12
Agustus 1955 yang terdaftar atas nama Marinus Pandiangan, panjangnya
kira-kira : 116 meter;
Sebelah Barat : Tanah persawahan yang dikuasai oleh Tampubolon,
panjangnya kira-kira : 78 meter;
Sebelah Utara : Gang (rencana Jalan Nias Ujung) panjangnya kira-kira :
114 meter;
11. Bahwa Terlawan I (Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent
Hari Ketujuh) yang diwakili oleh Pdt. R. S. Situmeang dan Sahat Tamba
pernah menggugat Alm. Marinus Pandiangan dan Asman Pandiangan
(Turut Terlawan II) dalam perkara No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- supaya
Alm. Marinus Pandiangan dan Turut Terlawan II mengosongkan dan
menyerahkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) yang terletak di
Jalan Nias Ujung Keluarahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan,
Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara yang luasnya
kira-kira 7.500 M2 kepada Terlawan I (YMAHK), karena tanah tersebut
telah diserahkan oleh Pansa Tampubolon (Eks Wakil Ketua JPTI) kepada
Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMAHK) sesuai dengan surat
penyerahan dibawah tangan tanggal 16 Oktober 1973;
12. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan maupun tanah persil
98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama Marinus
Pandiangan tidak termasuk objek sengketa dalam perkara perdata No.
41/Pdt.G/1986/ PN.Pms.- Jo. No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- Jo No. 3620 K /
Pdt / 1988 Jo. perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo. putusan
No. 73/ ……….
11
No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn.- Jo. putusan Mahkamah Agung No. 486
K/Pdt/2003, dalam hal ini terbukti dari peta pemeriksaan setempat oleh
Majelis Hakim persidangan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 September
1987 No. 41/BA/Pdt/G/1987/PN. Pms.- dan hasil pemeriksaan setempat
oleh Hakim Majelis perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.-;
13. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terlawan I (YMAHK) terhadap
Alm. Marinus Pandiangan (Tergugat I) dan Asman Pandiangan (Tergugat
II) dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo. No.
39/Pdt/1988/ PT.Mdn.- Jo. No. 3620 K/Pdt/1988.- maka Hakim
persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempertimbangkan
dalam putusan sesuai hasil pemeriksaan setempat dan alat bukti yang
diajukan dipersidangan bahwa Marinus Pandiangan dan Asman
Pandiangan tidak terbukti ada mendirikan rumah diatas tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan
Cahaya Indonesia (YPCI) yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi
Sumatera Utara yang luasnya kira-kira atau ditaksir 7.500 M2, sehingga
Hakim persidangan memutuskan sebagai berikut:
MENGADILI
DALAM KONPENSI :
1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam
Rekonvensi/Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 11 September
1987 No. 41/BA/Pdt/G/1987/PN.Pms.- dinyatakan tidak syah dan
berharga dan supaya diangkat kembali;
3. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi /
Tergugat I dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai
ini hari ditaksir berjumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah);
DALAM ……….
12
DALAM REKONVENSI:
1. Menyatakan gugatan dari Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat
dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II
dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi membayar
ongkos perkara yang jumlahnya Nihil;
DALAM INTERVENSI:
1. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi tidak dapat diterima sebagai
Pihak Ketiga dalam perkara ini serta menyatakan gugatan Intervensi
harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara yang
sampai ini hari ditaksir Nihil;
Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/
1986/PN.Pms.- tersebut, maka Terlawan I menyatakan banding, dan putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- tanggal 14 Juli 1988
berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI
Menerima permohonan banding Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi/Tergugat/Intervensi/Pembanding;
DALAM KONVENSI
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober
1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms.- yang dinyatakan banding;
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Sita Revindicatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986
No. 471/ Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms.- adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan ……….
13
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000
tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias
Ujung Pematang Siantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan
dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh / Masehi Advent Hari Ketujuh
berkedudukan di Pematang Siantar Jl. Simbolon No. 6 ;
4. Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan II dalam
Konpensi/ Tergugat I dan II dalam Rekonvensi / Tergugat II dan III
Intervensi/Terbanding yang telah memakai / mempergunakan tanah persil
No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat
dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Tergugat I Intervensi /
Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan
perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi / Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi / Terbanding ataupun orang lain
yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias
Ujung Pematang Siantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada
Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Tergugat I
Intervensi/ Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
saja diperhitungkan sebesar Rp. 43.000.- (empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam
Rekonvensi/ Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1
Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms.- yang dimohonkan
pemeriksaan dalam tingkat banding;
■ Menghukum ……….
14
Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi, yang dalam peradilan tingkat
banding diperhitungkan Nihil;
DALAM INTERVENSI:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1
Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms, yang dimohonkan
pemeriksaan dalam tingkat banding;
Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara
yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Nihil;
Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan beserta berkas
perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 39/Pdt/
1988/PT.Mdn.- tersebut, maka Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan
Penggugat Intervensi (in casu Turut Terlawan III/YPCI) mengajukan Kasasi
ke Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11
September 1993 No. 3620 K/Pdt/ 1988 berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI
Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi I:
1. Marinus Pandiangan;
2. Asman Pandiangan;
Dan Pemohon Kasasi II:
Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (JPTI) tersebut, dengan perbaikan
amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 1988 No.
39/Pdt/1988/ PT.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menerima permohonan banding Penggugat dalam Konpensi/Tergugat
dalam Rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding;
Dalam Konpensi ……….
15
Dalam Konpensi:
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1
Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms, yang dinyatakan banding;
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Sita Conservatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No.
471/ Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms.- adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000
tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias
Ujung Pematang Siantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan
dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh
berkedudukan di Pematang Siantar Jl. Simbolong No. 6;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam Konpensi/
Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/
Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam
Konpensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding
dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan
melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang lain
yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias
Ujung Pematang Siantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada
Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I
Intervensi/ Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
saja diperhitungkan sebesar Rp. 43.000.- (empat puluh tiga ribu rupiah);
Menolak ……….
16
Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam
Rekonvensi / Tergugat I Intervensi / Pembanding selain dan selebihnya;
REKONVENSI:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober
1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms.- yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding ;
Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam
Rekonvensi / Tergugat II dan III Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya
perkara dalam gugatan Rekonvensi, yang dalam peradilan tingkat banding
diperhitungkan Nihil;
DALAM INTERVENSI :
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober
1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding;
Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang
dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Nihil;
Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan beserta berkas perkara ini
kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
Menghukum para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan masing-masing sebanyak
sebanyak Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
14. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 1993 No.
3620 K/Pdt/1988 tersebut, maka Terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon) yang
mengaku diri Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (Terlawan I
in casu: Penggugat dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms,) telah
pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pematang
Siantar, dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah melaksanakan eksekusi
terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 1994 dan disempurnakan tanggal
29 September 1994;
15. Bahwa ……….
17
15. Bahwa dalam rangka eksekusi atas perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN. Pms,
Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung
R.I No. 3620 K/Pdt/1988 maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah pernah
melakukan pengukuran ulang atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik JPTI tersebut berdasarkan peta situasi tanah lampiran SHTS
No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas permohonan dari Terlawan II yang
mengaku diri sebagai Ketua/ Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh
(YMAHK) dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tanggal 9 Juni 1994 Nomor : 273/Pen.Pdt/1994/PN.Pms.-;
16. Bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar atas tanah
persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut
berdasarkan peta situasi tanah lampiran SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955,
maka tanah pertapakan rumah milik Pelawan dan ataupun tanah persil No. 98 A
SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 berada diluar areal tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut;
17. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar juga pernah menangguhkan
penyerahan tanah tereksekusi kepada Terlawan II karena Terlawan II ternyata
tidak dapat mengajukan bukti berupa Akta Pendirian Yayasan Masehi Advent
Hari Ketujuh in casu: Terlawan I dan juga tidak dapat mengajukan bukti diri
bahwa Terlawan II sebagai Ketua atau Pengurus yang sah dari Yayasan Masehi
Advent Hari Ketujuh in casu: Terlawan I yang dapat bertindak untuk dan atas
nama Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang menjadi Penggugat dalam
perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms dan Terlawan II juga tidak dapat
mengajukan alat bukti Akta Notaris Penggantian Pengurus Yayasan Masehi
Advent Hari Ketujuh dari Pdt. R.S. Situmeang dan Sahat Tamba kepada
terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon);
18. Bahwa walaupun Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai Penggugat dalam
perkara No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT.Medan No. 39/
Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 sudah
mulai terungkap sebagai Yayasan fiktif, ternyata Terlawan II (Pdt. Sabar Pinem)
juga ……….
18
juga mengaku diri sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh
(YMAHK) dan mengajukan gugatan No. 19/Pdt.G/2001/ PN.Pms, dengan
tuntutan sebagai berikut :
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara
keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum eksekusi putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Berita Acara pengosongan
dan penyerahan No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms, tertanggal 15 Juli 1994 dan
tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna
dan tidak sesuai dengan dictum putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988;
3. Menetapkan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 3620 K/Pdt/1988 dilakukan sesuai dengan amar putusan dan
mengembalikan tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat I, II, III dalam
keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
voeraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Bahwa dalam proses persidangan ternyata Terlawan III tidak dapat membuktikan
bahwa dirinya sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh
(YMAHK) dan Terlawan III hanya sebagai Pendeta dan Ketua Pengurus Daerah
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kawasan Sumatera Bagian Utara yang
berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar, namun demikian Pengadilan
Negeri Pematang Siantar telah memperagakan proses peradilan sesat karena hasil
eksekusi sudah diterima Pemohon eksekusi tetapi eksekusi minta dibatalkan oleh
pihak lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara dan Hakim Majelis
persidangan memutuskan gugatan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms,
dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebahagian;
2. Menyatakan ……….
19
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum eksekusi putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Berita Acara pengosongan
dan penyerahan No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms, tertanggal 15 Juli 1994 dan
tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna
dan tidak sesuai dengan dictum putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988;
3. Menetapkan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 3620 K/Pdt/1988 dilakukan sesuai dengan amar putusan dan
mengembalikan tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat I, II, III dalam
keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat I s/d IV untuk membayar ongkos perkara ini
hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh
empat ribu rupiah);
Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/
2001/PN.Pms, tersebut maka Turut Terlawan I, II dan III telah mengajukan
Banding dan ternyata Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan No. 73/Pdt/
2002/PT.Mdn, juga melanggengkan proses peradilan sesat dalam perkara
perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, dan memutus dengan amar putusan
sebagai berikut:
MENGADILI
1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Oktober
2001 No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini;
Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/
2001/PN.Pms, tersebut maka Turut Terlawan I, II dan III telah mengajukan
Kasasi dan ternyata Mahkamah Agung R.I dalam putusan No. 486 K/Pdt/ 2003,
juga melanggengkan proses peradilan sesat dalam perkara perdata
No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI ……….
20
MENGADILI
1. Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara;
19. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/
2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah
Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, maka kemudian Dirman Nainggolan (in casu
Terlawan IV tampil mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi
Advent Hari Ketujuh dan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan
Negeri Pematang Siantar atas putusan perkara perdata No. 19/
Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan
Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo putusan perkara No.
41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo
putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988. Padahal Terlawan IV tidak
ada mengajukan bukti yang sah untuk membuktikan dirinya sebagai Pengurus
baru dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh pengganti dari Pdt. R. S.
Situmeang dan Sahat Tamba maupun Pdt. Sahat H. Simbolon dan Pdt. Sabar
Pinem yang juga silih berganti mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus dari
Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh, tetapi Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tetap mengeluarkan Penetapan Eksekusi;
20. Bahwa meskipun Terlawan IV tidak ada mengajukan alat bukti diri yang sah
sebagai Pengurus yang sah dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu
Penggugat dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT.
Medan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486
K/Pdt/2003, Jo putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms, Jo
putusan PT.Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I
No. 3620 K/Pdt/1988, namun Pengadilan Negeri Pematang Siantar tetap membuat
Aanmaning (peringatan) terhadap Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk
melaksanakan putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan
PT. Medan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486
K/Pdt/2003, Jo. putusan PN. Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo.
putusan ……….
21
putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I
No. 3620 K/Pdt/1988, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan
IV patut dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak dan peringatan
(Aanmaning) dan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Pematang Siantar dalam perkara ini tidak sah dan patut dibatalkan;
21. Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah mengajukan bantahan atas
penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar
dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No.
73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo
putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan
No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620
K/Pdt/1988, karena Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah pernah
melaksanakan eksekusi terhadap putusan perkara No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo
putusan PT. Medan No. 39/Pdt/ 1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I
No. 3620 K/Pdt/1988, dan telah melakukan pengukuran atas tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI bersama dengan Badan
Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar dan ternyata Turut Terlawan I dan
Turut Terlawan II tidak ada menguasai tanah persil 98 SHTS No. 1000 tgl 12
Agustus 1955 milik JPTI serta pihak yang mengajukan gugatan pembatalan
eksekusi dan atau pemohon eksekusi ulang atas putusan perdata No. 41/
Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan
Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, tidak mempunyai pribadi hukum
untuk bertindak sebagai subjek hukum di Pengadilan (Non Persona Standi In
Judicio) atau tidak mempunyai hak hukum (Legal Standing) untuk mengajukan
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms,
Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/ 1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah
Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, tetapi ternyata Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tetap mengeluarkan peringatan (Aanmaning) kedua pada tanggal 21
Nopember 2012;
22. Bahwa kemudian petugas Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar juga
tetap melakukan pengukuran atas areal persil 98 A SHTS No. 1001 milik Marinus
Pandiangan dan atau atas tanah milik para Pelawan dalam rangka eksekusi
perkara ……….
22
perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No.
73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo
putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No.
39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988,
atas permohonan Terlawan IV yang mengaku diri Pengurus/Ketua dari Yayasan
Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu : Terlawan I);
23. Bahwa para Pelawan sangat keberatan atas tindakan Jurusita Pengadilan Negeri
Pematang Siantar dan Terlawan IV tersebut, karena rumah dan atau tanah
pertapakan milik para Pelawan tersebut tidak termasuk objek sengketa dalam
perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No.
73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo
perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No.
39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988,
dan juga tidak termasuk areal persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus
1955 milik JPTI, dan sementara itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara
No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo
putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo perkara perdata No.
41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo
putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, adalah tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI-in casu : Turut Terlawan III;
24. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memerintahkan Turut Terlawan
II dan para ahli waris Turut Terlawan I untuk mengosongkan rumah kediamannya
yang terletak di atas tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tgl 12 Agustus 1955
padahal tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tgl 12 Agustus 1955 tersebut bukan
termasuk objek sengketa dalam perkara perdata No. 19/ Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo
putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I
No. 486 K/Pdt/2003, Jo perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo
putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I
No. 3620 K/Pdt/1988, dan lagi pula dalam putusan perkara perdata No.
41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo
putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 disebutkan secara tegas
bahwa tanah yang harus dikosongkan adalah tanah persil No. 98 SHTS No. 1000
tanggal ……….
23
tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI sehingga perintah pengosongan yang
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas tanah pertapakan dan
rumah milik para Pelawan adalah suatu perintah yang tidak sah menurut hukum
dan patut dinyatakan batal demi hukum;
25. Bahwa lagi pula dalam SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 disebutkan
bahwa menurut perkiraan sementara luas persil No. 98 milik JPTI adalah kira-
kira: 7.500 M2 dan luas tanah sebenarnya akan ditentukan menurut sebenarnya
(Vide: huruf C SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955) dan dalam surat
penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 juga disebutkan luas tanah yang diserahkan
kira-kira 7.500 M2, sehingga luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak pasti seluas 7.500 M2, maka tuntutan
Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk penambahan luas persil No. 98 SHTS No.
1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak tepat menurut hukum dan
harus ditolak menurut hukum;
26. Bahwa apabila tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955
milik JPTI tersebut tidak penuh luasnya 7.500 M2 maka hal itu tidak dapat
dibebankan kepada tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus
1955 milik Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan atau para Pelawan, karena
berkurangnya luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tgl 12 Agustus 1955 milik
JPTI tersebut akibat adanya pembukaan dan pelebaran Jalan Nias Ujung yang
disebelah Utara tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 milik JPTI tersebut selebar 6
M x 114 M = 648 M2 dan disebelah Barat kurang ukur seluas 6 M x 78 M = 484
M2 dan luas seluruhnya = 1.168 M2. Sehingga apabila luas tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 yang ada sekarang seluas 6.355 ditambah dengan tanah yang
kurang ukur dan tanah pelebaran Jalan Nias Ujung seluas: 1.168 M2 maka luas
tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 milik JPTI tersebut adalah seluas: 7.523 M2,
sehingga luas tanah persil No. 98 yang diperkirakan dalam SHTS No. 1000
tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak berkurang;
27. Bahwa karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah
menurut hukum, maka gugatan perlawanan ini patut dinyatakan dikabulkan dan
para Pelawan dinyatakan Pelawan yang beritikad baik;
28. Bahwa ……….
24
28. Bahwa agar para Pelawan tidak dirugikan secara materiel maupun immaterial
dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara No. 19/Pdt.G/ 2001/PN.Pms, Jo
putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486
K/Pdt/2003, dan putusan perkara No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo No.
39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, maka para Pelawan memohon
supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menangguhkan pelaksanaan
(executie) atas tanah pertapakan dan atau rumah milik para Pelawan yang terletak
diatas tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955;
29. Bahwa Pdt. Marinus Pandiangan dan Awaluddin Sinaga telah meninggal dunia,
maka gugatan Perlawanan ini ditujukan kepada para ahli warisnya sebagaimana
tersebut pada komparisi gugatan ini;
30. Bahwa para Turut Terlawan turut digugat hanya memenuhi syarat formil gugatan
dan Pelawan tidak mempunyai perselisihan hak dengan para Turut Terlawan atas
objek perkara, maka para Turut Terlawan hanya patut dihukum untuk tunduk dan
mentaati putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini;
31. Bahwa gugatan perlawanan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Terlawan I,
II, III, IV yang merugikan hak para Pelawan, maka para Terlawan I, II, III, IV
patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
32. Bahwa gugatan perlawanan ini didasarkan alas hak yang sah dan tidak mungkin
dapat dibantah oleh para Terlawan, maka putusan yang mengabulkan gugatan
perlawanan ini patut dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij
voeraad);
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Pelawan
memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan hari
persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini serta memanggil
para Pelawan dan para Terlawan serta para Turut Terlawan untuk hadir dalam
persidangan yang ditentukan guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus
gugatan perlawanan ini dengan amar putusan sebagai berikut;
MENGADILI ……….
25
DALAM PROVISIE:
Menangguhkan pelaksanaan (executie) ulang atas putusan perkara perdata No.
41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, Jo
putusan perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/ Pdt/2002/PT.Mdn,
Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, sampai gugatan perlawanan ini
mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan ini seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah
pertapakan dan rumah milik para Pelawan yang merupakan bagian dari tanah
persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 dalam rangka pelaksanaan
(executie) putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo No.
39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, Jo putusan perkara No.
19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan
Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, tidak sah menurut hukum dan batal
demi hukum;
4. Menyatakan permohonan pelaksanaan (executie) ulang putusan perkara perdata
No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo. No. 3620
K/Pdt/1988, Jo putusan perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No.
73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, yang
diajukan oleh Pdt. Sabar Pinem (Terlawan III) maupun yang diajukan oleh Pdt.
Dirman Nainggolan (Terlawan IV) maupun pihak lain yang mendapat kuasa dari
Terlawan III dan Terlawan IV tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak dapat
diterima atau ditolak;
5. Menyatakan penetapan pelaksanaan (executie) dan pengosongan atas rumah dan
tanah pertapakannya milik para Pelawan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan putusan yang mengabulkan gugatan perlawanan ini dapat
dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad) walaupun ada perlawanan
(verzet), banding atau kasasi;
7. Menghukum ……….
26
7. Menghukum para Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam
perkara ini;
8. Menghukum para Terlawan I, II, III, IV untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang
mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pelawan memohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ;
Jawaban Terlawan IV tanggal 29 Mei 2013 pada pokoknya sebagai
berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
Bahwa Terlawan IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan kecuali
apa yang secara tegas diakui oleh Terlawan IV;
1. Bahwa dalil para Pelawan pada poin 1 s/d poin 6 lembar ke-3 dan ke-4
gugatan tentang pemilikan tanah yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar merupakan dalil
yang penuh dengan kebohongan dan dusta, sebab di Jalan Nias Ujung Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dari
dahulu hingga sekarang tanah yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan
Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar merupakan
hak milik dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang berkantor di Jalan
Simbolon No. 6 Pematang Siantar sesuai dengan surat Hak Tanah Sementara No.
1000 Persil 98 (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988
Tanggal 11 September 1993) dan apabila ada orang lain yang menguasai dan
mengusahai serta bertempat tinggal di areal tanah milik dimaksud tanpa seijin
Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang berkantor di Jalan
Simbolon No. 6 Pematang Siantar maka hal tersebut merupakan perbuatan
yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berupa penyerobotan dan/
atau penguasaan tanah tanpa hak;
2. Bahwa ……….
27
2. Bahwa dalil poin 7 pada lembar ke-4 gugatan perlawanan yang
menyatakan para Pelawan memperoleh tanah pertapakan dimaksud
berdasarkan penghunjukan dan penyerahan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku
pemegang hak atau pemilik atas tanah bebas negara persil 98 A SHTS No. 1001
tanggal 12 Agustus 1955 merupakan dalil yang penuh rekayasa dan diduga
palsu karena ternyata rumah yang disebut Pelawan justru terletak di areal 7.500
M2 milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh
sebagaimana dalam surat tanah SHTS 1000 persil 98 yang dikuatkan putusan
Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993;
Bahwa Marinus Pandiangan dan para Pelawan mendirikan rumah di areal tersebut
tanpa hak karena Marinus Pandiangan telah dipecat dari Jajasan Pendidikan
Tjahaya Indonesia karena kesalahan berupa:
2.1. Penganiayaan terhadap salah seorang siswa yang bernama Emelia Br
Panjaitan mengakibatkan siswa tersebut sakit syaraf permanen (hilang
ingatan) sehingga dirawat dirumah sakit jiwa di Medan;
2.2. Merobek Les-Derma jang berisi serta membuangnja dan sebahagian jang
dirobeknja itu tidak kelihatan hingga sekarang ini djuga. Pengrobekan
dilakukan sewaktu dia memungut Derma didaerah Tng. Balai pada permulaan
bln Mei 1957;
2.3. Mem-foto copy Surat Idzin Kepala Polisi Tng. Balai No : Pol/1038/ 33e45-
57 dengan tidak seidzin Penguasa yang memberi idzin dan tidak
setahu Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia, padahal dia telah mendapat
peringatan lebih dahulu dari Kepala Kedjaksaan/Pengadilan Negeri Kab.
Simalungun;
Maka rapat Pengurus memutuskan:
1. Memberhentikan Tn. Marinus Pandiangan dari Kader Guru dan Penderma
Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia;
2. Memberhentikan tn. Marinus Pandiangan dari Pengurus (Penulis) dan
Keanggotaan Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia, berdasarkan UU
KSAD No. Prt/PM/06/1957;
3. Membereskan segala keuangan yang berhubungan dengan
Tn. Marinus Pandiangan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja ;
3. Bahwa ……….
28
3. Bahwa dengan demikian point 8 dalil gugatan perlawanan merupakan rekayasa
sehingga seolah-olah telah terjadi occupasi oleh Marinus Pandiangan,
padahal faktanya tidak mungkin Pemerintah Kotapradja Pematang Siantar
mengeluarkan persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 diatas
tanah yang sudah diberikan haknya kepada pihak lain yaitu SHTS No. 1000
persil 98, dan kalaupun Pemerintah Kotapradja Pematang Siantar benar telah
menerbitkan hal tersebut maka hal itu merupakan perbuatan yang cacad hukum
sebab diareal yang diterbitkan haknya tersebut merupakan milik Jajasan
Pendidikan Tjahaja Indonesia. Sedangkan Marinus Pandiangan pada saat itu
bertugas hanya sebagai penulis saja dan itupun sudah dipecat dari kepengurusan
Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia, dengan demikian pada hakekatnya Marinus
Pandiangan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Jajasan Pendidikan
Tjahaja Indonesia;
Bahwa selain daripada itu dapat ditegaskan kalau persil 98 A SHTS No. 1001
tanggal 12 Agustus 1955 tidak akan mungkin diterbitkan oleh Pemerintah
Kotapradja Pematang Siantar karena tanah sisa dari SHTS No. 1000 persil
98 yang diberikan kepada Jajasan Tjahaja Indonesia merupakan Daerah
Aliran Sungai dan kalaupun hal itu dibenarkan maka dapat ditegaskan kalau
Marinus Pandiangan tidak berwenang dan tidak berhak atas tanah sisa tersebut,
justru yang berhak adalah Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang
memperoleh penyerahan asset berupa tanah SHTS No. 1000 persil 98 dari Jajasan
Pendidikan Tjahaja Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1973 ;
4. Bahwa poin 9 dalil gugatan Pelawan jelas telah memperlihatkan kemunafikan
para Pelawan, sebab sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, para Pelawan
mendalilkan kalau tanah SHTS No. 1000 persil 98 merupakan milik Yayasan
Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) sementara dalam gugatan perlawanan ini
jelas-jelas para Pelawan telah mengakui dengan tegas kalau SHTS No. 1000
persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaja
Indonesia, maka dengan demikian dalil poin 9 tersebut harus dikesampingkan
karena rumah milik para Pelawan tersebut didirikan diatas tanah persil 98 SHTS
No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955;
5. Bahwa ……….
29
5. Bahwa pernyataan para Pelawan yang menyatakan tanah persil 98 SHTS
No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 luas dan batas-batasnya seperti yang
diuraikan para Pelawan pada poin 10 gugatan perlawanan jelas merupakan
pernyataan sepihak yang tidak patut serta tidak mungkin terjadi sebab Marinus
Pandiangan sudah di pecat dari kepengurusan JPTI (harap dibaca dengan seksama
alasan pemberhentian Marinus Pandiangan tersebut sebagaimana diuraikan pada
poin 2 diatas tak lain dan tak bukan adalah karena Marinus Pandiangan
melakukan perbuatan biadab yang salah satu perbuatannya mengakibatkan
seorang murid harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Medan sedangkan salah
satunya lagi mengambil/mencuri uang derma);
6. Bahwa poin 11 gugatan para Pelawan yang mencoba mempelesetkan seolah-olah
tanah persil 98 SHTS No. 1000 merupakan milik Yayasan Pendidikan
Cahaya Indonesia (YPCI) padahal yang sebenarnya adalah milik Jajasan
Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) sehingga dimohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak terpedaya dengan tipu
muslihat para Pelawan karena jelas berbeda antara YPCI dengan JPTI;
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms,
tanggal 1 Oktober 1987 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan
dengan putusan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988 dan
kemudian putusan Banding tersebut dalam tingkat Kasasi telah dikuatkan
dengan perbaikan amar putusan sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I
No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 sehingga dengan
demikian para Pelawan sudah terlalu lancang menggugat putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) apalagi nampak dengan jelas kalau
beberapa orang diantara para Pelawan ternyata ada yang merupakan abdi hukum,
sepatutnya seorang abdi hukum mematuhi hukum;
7. Bahwa poin 12 gugatan para Pelawan jelas merupakan upaya agar seolah-olah
tanah pertapakan rumah milik para Pelawan yang telah direkayasa
mempunyai persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955
karena jikalaupun memang benar persil 98 A SHTS No. 1001 diterbitkan
oleh Walikota Kepala Daerah Pematang Siantar pada tanggal 12 Agustus
1955 dalam artian bersamaan dengan SHTS No. 1000 persil 98 milik Jajasan
Pendidikan ……….
30
Pendidikan Tjahaja Indonesia maka hal tersebut tidak mungkin sebab
tanah yang dimaksudkan sebagai persil 98 A SHTS No. 1001 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari tanah persil 98 SHTS No. 1000 atau
setidak-tidaknya merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mustahil
seorang Walikota mau menerbitkan SHTS dalam lingkungan DAS (Daerah
Aliran Sungai) ;
8. Bahwa dari poin 13 baris ke 8 (delapan) dalil gugatan para Pelawan ternyata
sudah mendarah daging bagi para Pelawan untuk memutar balikkan fakta
dengan cara berulangulang menyatakan tanah SHTS No. 1000 persil 98 milik
Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia disingkat YPCI, padahal justru tanah
SHTS No. 1000 persil 98 merupakan milik Jajasan Pendidikan Tjahaja
Indonesia disingkat JPTI (JPTI benar benar ada dan benar-benar pula telah
dibubarkan pada tanggal 15 Oktober 1973 sesuai dengan Notulen Rapat No. 48
yang dbuat dihadapan Notaris W. Silitonga Notaris di Jakarta pada tanggal 15
Oktober 1973) yang telah diserahkan kepada Yayasan Masehi Advent Hari
Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh (mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia
dapat mengerti dan memahami serta benar-benar dapat membedakan antara
Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia disingkat YPCI dengan Jajasan
Pendidikan Tjahaja Indonesia disingkat JPTI) ;
9. Bahwa dari poin 14 dalil gugatan para Pelawan jelas terlihat kalau para
Pelawan mengakui keberadaan Terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon) selaku
orang yang mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari
Ketujuh (Terlawan I in casu Penggugat dalam perkara perdata No.
41/Pdt.G/1986/PN.Pms, tanggal 1 Oktober 1987 Jo putusan PT. Medan No.
39/Pdt/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988 Jo putusan Mahkamah Agung R I
No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993;
Catatan : Bahwa eksekusi yang didalilkan oleh para Pelawan pada poin 14
gugatan para Pelawan benar telah dilaksanakan akan tetapi eksekusi
dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum dengan adanya gugatan
pembatalan eksekusi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar
sehubungan dengan adanya rekayasa antara para Pelawan dengan
oknum Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar
(dahulu Tergugat IV dalam perkara Perdata;
31
10. Bahwa dengan dibatalkannya eksekusi yang dimaksudkan oleh para Pelawan
tersebut pada poin 14 gugatan para Pelawan maka secara otomatis pengukuran
yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan pada poin 15 gugatan para
Pelawan juga menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa sehubungan dengan poin 16 gugatan para Pelawan maka perlu
dipertegas kalau para Pelawan telah mendirikan bangunan tanpa hak di atas
areal 7.500 M2 sebagaimana disebut dalam SHTS 1000 Persil 98 yang menjadi
milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh yang
berkedudukan di Jln. Simbolon No. 6 Pematang Siantar;
Catatan : Harap, dibaca dengan seksama diktum putusan Mahkamah Agung R
I No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 antara lain
sebagai berikut:
Poin 4 : "Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I
dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam
rekonpensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding
yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No.
98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan
Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam
rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan
tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan
perbuatan melawan hukum ";
Poin 5 : "Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensi/
Penggugat I dan II dalam rekonpensi/Tergugat II dan III
Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak
dari padanya;
12. Bahwa sehubungan dengan poin 17 gugatan para Pelawan perlu
dipertegas kalau Terlawan I Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV
seluruhnya adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari
Ketujuh karena, jabatan Ketua dan Sekretaris Masehi Advent Hari Ketujuh
merupakan jabatan yang ex oficio terhadap Yayasan Masehi Advent Hari
Ketujuh sehingga tidak diperlukan bukti diri untuk jabatan Ketua dan/atau
Sekretaris Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagaimana dipertanyakan
oleh para Pelawan;
32
Catatan : Sepatutnya para Pelawan harus memahami dan mengetahui
bahwasanya pendirian Yayasaan di Indonesia hanya berdasar kan
pada kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung karena Undang-Undang yang pertama sekali mengatur
tentang Yayasan adalah UU No. 16 Tahun 2001 yang
diundangkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2001;
13. Bahwa sehubungan dengan poin 18 dalil gugatan para Pelawan yang
menyatakan Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai yayasan fiktif maka
perlu dan sangat perlu dipertegas kalau sebenarnya justru Yayasan Pendidikan
Cahaya Indonesia (YPCI) lah yang fiktif dengan alasan ternyata yayasan
tersebut dibuat berdasarkan Anggaran Dasar Jajasan Pendidikan Tjahaja
Indonesia JPTI) yang nyata-nyata Marinus Pandiangan sudah di pecat dari
kepengurusan JPTI dan yang terpenting diketahui JPTI tersebut sudah
dibubarkan justru karena mau dibubarkanlah makanya assetnya diserahkan
kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sesuai dengan Anggara Dasar
JPTI itu sendiri (bahwa secara de fakto dapat dibuktikan bahwa YPCI milik
para Pelawan tidak mempunyai kantor dan tidak punya kegiatan apapun di Jalan
Nias Ujung Pematang Siantar);
14. Bahwa sehubungan dengan poin 19 dalil para Pelawan maka perlu
dipertegas kalau jabatan Terlawan IV selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari
Ketujuh Daerah Sumatera Kawasan Utara adalah jabatan ex oficio dalam
lingkungan kepengurusan Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh untuk Daerah
Sumatera Kawasan Utara, sehingga dalam konteks permohonan eksekusi
dimaksud maka Terlawan IV hanya menjalankan tugas yang selarna ini belum
sempurna dilaksanakan oleh pengurus yayasan terdahulu;
15. Bahwa sehubungan dengan poin 20 dalil para Pelawan maka perlu dipertegas
kalau sebenarnya Terlawan IV sebagai pribadi atau istilah para Pelawan sebagai
diri memang benar tidak ada mengajukan bukti diri sebagai pengurus yang sah
dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu: Penggugat dalam
perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT Medan
No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 486
K/PDT/2003 Jo putusan PN No. 4l/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo. putusan PT Medan
No. 39/Pdt/ ……….
33
No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 3620
K/Pdt/1988 karena pada saat itu Terlawan IV belum menjabat sebagai Ketua
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Sumatera Kawasan Utara;
16. Bahwa poin 21 dalil para Pelawan merupakan dalil yang sangat lancang
dan sengaja bertindak seolah-olah tidak mengetahui aturan dan peraturan karena
Pelawan I berprofesi Hakim Ad Hock Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan
Pelawan III berprofesi Advokat sedangkan Pelawan IV seorang Jaksa sehingga
sungguh sangat tidak masuk diakal orang yang berlatar belakang pendidikan
dan pekerjaan sedemikian rupa mampu menyatakan pemohon eksekusi tidak
mempunyai hak hukum (Legal Standing) dalam konteks permohonan eksekusi
atas perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms Jo putusan PT Medan No.
73/Pdt/2002/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 486 K/PDT/2003
Jo putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms Jo. putusan PT
Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI
No. 3620 K/Pdt/ 1988;
17. Bahwa poin 22 dalil para Pelawan merupakan dalil yang memutar balik
fakta, sebab petugas Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar sama sekali
tidak pernah mengukur areal persil No. 98 A SHTS No. 1001 justru petugas
Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengukur tanah yang dimohonkan
eksekusi oleh Terlawan IV adalah diareal persil 98 SHTS No. 1000 dan
perlu ditegaskan kalau diareal dimaksud tidak ada hak lain selain daripada persil
No. 98 SHTS No. 1000 milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh dan yang
namanya Marinus Pandiangan dan/atau Asman Pandiangan ataupun orang yang
mendapat hak daripadanya wajib untuk mengosongkan tanah persil No. 98
SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias
Ujung Pematang Siantar tersebut, untuk seterusnya diserahkan kepada
Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi / Tergugat I
Intervensi/Pembanding dalam keadaan kosong dan baik;
Catatan : Justru karena para Pelawan tidak mematuhi perintah Pengadilan
tertinggi di Negara Republik Indonesia tercinta inilah makanya
pemohon eksekusi memohon pelaksanaan eksekusi atas perkara Aquo,
jika seandainya para Pelawan mau mengosongkan dengan baik tanah
yang ……….
34
yang ditempatinya tanpa hak dan tanpa seijin pemohon eksekusi yang
berada diareal persil No. 98 SHTS No. 1000 tersebut maka tentu saja
petugas/aparat hukum tidak perlu dimintakan untuk pelaksanaan
eksekusi nantinya;
18. Bahwa sehubungan dengan poin 23 dalil para Pelawan maka Terlawan IV
tetap menghimbau agar supaya para Pelawan mau mematuhi hukum dan dengan
kesadaran sendiri rela mengosongkan rumah yang ditempatinya selama ini yang
berada di areal persil No. 98 SHTS No. 1000 milik Terlawan IV yang bertindak
untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Yayasan Masehi Advent
Hari Ketujuh yang beralamat kantor dari dahulu hingga saat ini di Jln. Simbolon
No. 6 Pematang Siantar;
19. Bahwa sehubungan dengan poin 24 dalil para Pelawan perlu ditegaskan kalau
Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah memerintahkan Turut
Terlawan II dan para ahli waris Turut Terlawan I untuk mengosongkan rumah
kediamannya yang terletak diatas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal
12 Agustus 1955 bukan diatas tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal
12 Agustus 1955 seperti yang didalilkan oleh para Terlawan;
Catatan : Bahwa diatas tanah SHTS No. 1000 persil No. 98 tanggal 12
Agustus 1955 tidak pernah ada diterbitkan hak apapun dan SHTS No.
1000 Persil No. 98 A tanggal 12 Agustus 1955 dapat dipastikan adalah
fiktif dan jangan-jangan telah dipalsukan oleh para Pelawan karena
batas daripada SHTS No. 1000 persil No. 98 adalah Sei Bah Sorma;
20. Bahwa sehubungan dengan poin 25 dalil para Pelawan yang menyatakan
pemohon eksekusi menuntut penambahan luas persil No. 98 SHTS No. 1000
perlu diluruskan sebab pemohon eksekusi tidak pernah meminta penambahan
luas tanah yang dimohonkan eksekusi lebih dari 7.500 M2;
21. Bahwa sehubungan dengan poin 26 dalil para Pelawan maka perlu
ditegaskan kalau tanah terperkara tidak pernah hilang atau longsor ataupun
dijadikan persawahan seperti yang didalilkan oleh para Pelawan ketika
menghadapi gugatan perbaikan/penyempurnaan eksekusi;
Bahwa ……..
35
Bahwa para Pelawan tidak perlu mengulas dan menjumlah-jumlahkan ukuran
dan luas tanah sebab tidak mungkin tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut
berlebih karena berbatasan langsung dengan Sei Bah Sorma dan seandainya pun
berlebih maka orang yang paling berhak atas tanah yang berlebih tersebut
adalah pemohon eksekusi, justru para Pelawan sepatutnya menyadari kalau para
Pelawan harus mengosongkan tanah yang ditempati yang berada diatas areal
SHTS No. 1000 persil No. 98 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Masehi
Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh (harap dibaca diktum
putusan MA RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993;
22. Bahwa sehubungan dengan poin 27 dan 28 dalil para Pelawan tidak beralasan
untuk dikabulkan dengan alasan seperti yang diuraikan diatas;
23. Bahwa poin 29 dalil para Pelawan sepenuhnya merupakan kewenangan
Pengadilan namun perlu disampaikan dan diberitahukan kalau para
Pelawan telah bertindak melampaui hak dan kepentingannya sebab disatu
sisi bertindak sebagai Pelawan dan disisi lain bertindak sebagai Turut Terlawan
sehingga tidak diketahui siapa pewaris dan siapa ahli waris dan yang paling
unik lagi disatu sisi sebagai Pendeta disisi lainnya bertindak bukan
sebagai Pendeta, entah mana yang benar merekalah yang tahu, yang pasti
Terlawan IV yakin dan percaya kalau hukurn di Negara Republik Indonesia
masih dapat ditegakkan;
24. Bahwa ternyata pada poin 30 dalil para Pelawan terlihat dengan jelas kalau para
Pelawan mengerti hukum sehingga patut dan layak dipertanyakan kenapa
terhadap diri para Pelawan sendiri yang memperoleh tanah pertapakan rumah
masing-masing berdasarkan penghunjukan dan penyerahan hak dari Alm.
Marinus Pandiangan selaku pemegang hak atau pemilik tanah bebas negara
persil No. 98 A SHTS No. 1000 tidak mengerti hukum ? Apakah para Pelawan
masih belum menyadari juga kalau Marinus Pandiangan dan Asman Pandiangan
bahkan orang yang mendapatkan hak dari keduanya telah dihukum
oleh Pengadilan untuk menyerahkan tanah dimaksud (SHTS No. 1000 Persil
No.98 tanggal 12 Agustus 1955) kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh /
Masehi ……….
36
Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Jalan Simbolon No. 6 Pematang
Siantar ? (kalau belum mengetahui maka diharapkan agar para Pelawan segera
membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11
September 1993) ;
25. Bahwa setelah Terlawan mengajukan bantahan atas dalil-dalil yang
dikemukakan Pelawan, maka Terlawan perlu mempertegas kembali bahwa
permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan pada tanggal 30 Juli 2012 dan
telah ditindak lanjuti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan melakukan
konstatering pada tanggal 21 Nopember 2012;
26. Bahwa permohonaan eksekusi tersebut adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 486.K/Pdt/2003 tanggal 25 September 2005 untuk memperbaiki
kesalahan eksekusi No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms tanggal 15 Juli 1994 dan
tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna dan
tidak memenuhi diktum putusan Mahkamah Agung RI No. 3620.K/Pdt/1998
tanggal 11 September 1993;
27. Bahwa luas tanah yang tereksekusi dalam Berita Acara No. 41/BA.Pdt.G/
1986/PN.Pms tanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 hanya 6.200
M2 sedangkan luas tanah Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sesuai dengan
SHTS No. 1000 persil 98 adalah seluas 7.500 M2 dimana termasuk areal dimana
para Pelawan mendirikan bangunan secara tidak sah;
28. Bahwa dari uraian-uraian diatas patut dan beralasan serta berdasar pada
hukum apabila Terlawan IV memohon agar Pengadilan menolak gugatan
perlawanan yang diajukan para Pelawan dalam perkara ini dan menyatakan
bahwa proses eksekusi yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pematang
Siantar adalah sah dan benar;
29. Bahwa wajar dan patut apabila para Pelawan dihukum untuk membayar biaya
yang timbul dalam Perkara ini ;
Dengan ……..
37
Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas patut dan layak
dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar melalui Majelis Hakim yang
telah memanggil para pihak berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan
tidak jujur;
3. Menyatakan bahwa proses eksekusi yang sedang dijalankan oleh Pengadilan
Negeri Pematang Siantar adalah sah dan benar;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;
----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2014
Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----
M E N G A D I L I
DALAM PROVISI
Menolak tuntutan provisi para Pelawan untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang
tidak jujur;
Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan takluk terhadap putusan ini;
Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
----- Menimbang, bahwa Membaca relas Pemberitahuan, Isi Putusan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. tanggal 05 Maret
2014 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan –
Negeri ……..
38
Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam , tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I pada tanggal 05
Maret 2014, kepada Terlawan II dan III pada tanggal 06 Maret 2014 ;------------------
----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang dibuat dan ditanda tangani oleh :
SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang
Siantar pada tanggal 28 Februari 2014 yang menerangkan Pelawan I,II,III,IV V dan
VI / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/
Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan
sempurna kepada Terlawan I, II dan III / Terbanding I, II, dan III pada tanggal 19
Juni 2014, kepada Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 05 Maret 2014, kepada
Turut Terlawan I, II, III, IV, pada tanggal 22 April 2014 ; ---------------------------------
----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pelawan I, II, III, IV,
V, dan VI / Para Pembanding pada tanggal 02 Juni 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diberitahukan kepada
Terlawan I, II, dan III / Terbanding I, II, dan III pada tanggal 19 Juni 2014, kepada
Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 10 Juni 2014, pada tanggal 11 Juni 2014
kepada Turut Terlawan I, II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III, dan IV; ---------------
----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Kuasa Hukum Terlawan I,II,III dan IV /
Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 dan diberitahukan kepada
Pelawan I,II,III,IV,V, dan VI / Para Pembanding, pada tanggal 02 Juli 2014 ; ----------
-----Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat, membaca,
memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi
kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas
perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. sebelum berkas perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -------------------------------------------
-------------------------------- TENTANG HUKUMNYA------------------------------
------- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Para Pelawan / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan ……..
39
dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;-----
------- Menimbang, bahwa Para Pelawan / Pembanding telah mengajukan Memori
Banding tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan : -------------------------
-------------------------------------M E N G A D I L I -----------------------------------------
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding ; --------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari
2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2013/PN.PMS. ;-----------------------------------------------
---------------------------------DAN MENGADILI SENDIRI-------------------------------
I. DALAM PROVISI
------ Menangguhkan Pelaksanaan (executie) ulang atas Putusan Perkara Perdata
Nomor: 41/Pdt.G/1986/PN.PMS Jo. No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620
K/Pdt/1988. Jo. Putusan Perkara No. 19/Pdt-G/2001/PN.PMS. Jo. Putusan
No.73/Pdt/2002/PT.Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung No.486 K.Sip/2003
sampai Gugatan Perlawan ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan / Para
Pembanding untuk seluruhnya ; -------------------------------------------------------
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ; ----------------------
3. Menyatakan Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas
tanah pertapakan rumah milik Pelawan yang merupakan bagian dari tanah
Persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka
Pelaksanaan (executie) Putusan Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.PMS
Jo. No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620 K/Pdt/1988. Jo. Putusan
Perkara No. 19/Pdt-G/2001/PN.PMS. Jo. Putusan No.73/Pdt/2002/PT.Mdn.
Jo. Putusan Mahkamah Agung No.486 K.Sip/2003 tidak sah menurut hukum
dan batal demi hukum ; -----------------------------------------------------------------
4. Menyatakan ……..
40
4. Menyatakan Permohonan Pelaksanaan (executie) ulang yang diajukan oleh
Pdt. Sabar Pinem (Terlawan III) maupun yang diajukan oleh Pdt. Dirman
Nainggolan (Terlawan IV) maupun pihak lain yang mendapat kuasa dari
Terlawan III dan Terlawan IV tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak
dapat diterima atau ditolak ; ------------------------------------------------------------
5. Menyatakan Pertapakan Pelaksanaan (executie) dan Pengosongan atas rumah
dan tanah pertapakannya milik Para Pelawan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Putusan yang mengabulkan Gugatan Pelawan ini dapat
dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun walaupun ada
Perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi ; -----------------------------------------
7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam
perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------
8. Menghukum Para Terbanding / Para Terlawan untuk membayar semua
ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara baik di tingkat pertama dan
ditingkat banding ; -----------------------------------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa Terlawan / Terbanding IV telah mengajukan Kontra
Memori Banding tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan : ------------
1. Menolak permohonan Banding PARA PEMBANDING ; -------------------------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari
2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2013/PN.PMS ; -------------------------------------------
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang
timbul, baik dalam tingkat Pertama maupun tingkat Banding ; -------------------
------- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama akan
berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor :
01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang dimohonkan yang dimohonkan banding tersebut,
Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima pertimbangan
Hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan secara
tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat
disetujui ……..
41
disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding
didalam memutus perkara ini ditingkat Banding ; -------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor :
01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan
sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pelawan nomor : 7
menyatakan : bahwa Para Pelawan memperoleh tanah pertapakan rumah tersebut
diatas berdasarkan penghunjukan dan penyerahan Hak dari Almarhum Marinus
Pandiangan selaku pemegang Hak atau pemilik atas tanah bebas Negara persil
Nomor : 98 A, SHTS Nomor : 1001 tanggal 12 Agustus 1955 ; ---------------------------
------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan
bahwa para Pelawan adalah anak kandung dari Marinus Pandiangan dan Asman
Pandiangan, dimana pada saat perlawanan ini diajukan oleh para Pelawan, Marinus
Pandiangan telah meninggal dunia, sehingga dengan sendirinya Pelawan I,II,III,IV
dan V adalah ahli waris dari almarhum Marinus Pandiangan, oleh sebab itu segala
sesuatu yang telah diputus dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/1986/PN.PMS Jo.
No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620 K/Pdt/1988. Jo. Putusan Perkara No.
19/Pdt-G/2001/PN.PMS. Jo. Putusan No.73/Pdt/2002/PT.Mdn. Jo. Putusan
Mahkamah Agung No.486 K.Sip/2003, mengikat pula bagi Para Pelawan selaku ahli
waris dari Marinus Pandiangan ; ---------------------------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Pelawan dan fakta
Hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pelawan I,II,III,IV dan V adalah ahli
waris dari Marinus Pandiangan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi bahwa Pelawan I,II,III,IV, dan V bukanlah pihak ketiga yang
beritikad baik, tetapi ahli waris dari Marinus Pandiangan oleh karena itu tidak
mempunyai kedudukan Hukum (Legaal Standing) sebagai pihak ketiga, oleh
karena itu perlawanan para Pelawan sebagai pihak ketiga haruslah ditolak ; -----------
------- Menimbang, ……..
42
------- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I, II, III, IV, V, VI / Para
Pembanding pada hakekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ; ------------------------------
------ Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan
ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg yang bersangkutan ; ---------------------
--------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------
--- Menerima Permohonan Banding dari Pelawan I, II, III, IV, V, VI /
Para Pembanding ; ------------------------------------------------------------------------
--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari
2014 Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang dimohonkan banding
tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------
--- Menghukum Pelawan I, II, III, IV, V, VI / Pembanding untuk membayar
ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;------------------------------
---------- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015
oleh Kami SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan
ABDUL FATTAH, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara
tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 29 Oktober 2014 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka
untuk ……..
43
untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 juga oleh Hakim
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta
dibantu Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Medan, dihadiri oleh Kedua belah pihak Perkara maupun
Kuasanya ;
Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd. ttd.
SAMA RAJA MARPAUNG, SH. SAUT H. PASARIBU, SH.
ttd.
ABDUL FATTAH, SH. MH.
Panitera Pengganti,
ttd.
Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.
Ongkos-Ongkos :1. M e t e r a i ............................................................. Rp. 6.000.-2. R e d a k s i ............................................................. Rp. 5.000.-3. Pemberkasan ……………………………………….Rp. 139.000,-
_____________________________________________________J u m l a h …………………………………………Rp. 150.000,-