P U T U S A N - Pengadilan Negeri Semarang...Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang...
Transcript of P U T U S A N - Pengadilan Negeri Semarang...Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang...
P U T U S A NNomor : 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA. Smg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pembatalan merek, pada peradilan tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat
PT. GRAHA FARMA, Suatu perseroan menurut Undang-Undang
Negara Republik Indonesia. berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman No.
296, Surakarta 57141, dalam hal ini diwakili dan memilih kedudukan
hukum di kantor kuasanya T. ESTU INDRAJAYA, SH., Advokat,
beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
27 Juni 2007, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.
M e l a w a n
HARGIYANI, beralamat di Jalan Pringgokusuman No. 16 A RT. 017/RW.
004, Kel. Pringgokusuman Gedongtengen, Yogjakarta 55272, ,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
PENGADILAN NIAGA tersebut ; Telah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara di persidangan ;
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan dengan seksama ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan
ditandatangani oleh kuasanya tersebut, tertanggal 13 Juli 2007, yang dimasukkan
1
dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 24 Juli 2007 dan dicatat dalam register Nomor : 08/HAKI/
M/2007/PN.NIAGA. SMG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
TULIS GUGATAN PENGGUGAT
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah
datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut
di atas, sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya
SUKARWANTO, S.H., advokad, berkantor di jalan Moh. Djazman I No. 05 Kuyutan
Baru, Makamhaji, Kertasura, Sukoharjo 57161 dan Jalan Kantil No. 8 Badran
Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2007 ;
Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak baik melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA
No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi upaya
perdamaian tersebut, tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang
berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya
surat gugatan Penggugat dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;
Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut,
Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula
dan tidak akan melakukan perubahan apapun juga. Sedangkan, Tergugat
mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi gugatan
Penggugat, dan selanjutnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menanggapinya dalam replik Penggugat. Begitu juga atas replik Penggugat juga
telah ditanggapi Tergugat dalam dupliknya. Selanjutnya, jawab jinawab tersebut,
telah tercatat dengan lengkap dan jelas sebagaimana terurai dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
2
BUKTI P. 1 S/D P.15
Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya ;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang saksi ahli yang memberikan
keterangannya dibawah disumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Saksi : TJIOE TJAW DJIANG
2. Saksi : SOEDARTO SOEDARSONO
3. SAKSI AHLI : IGNATIUS M.T SILALAHI, SH
Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil
sangkalannya tersebut, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :
T. 1 S/D T. 39
Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya ;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah
sumpah, masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi : SUHARSO, SH. MH
2. Saksi : AGUS KURNIAWAN
Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya yang
kesemuanya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan
perkara ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercacat
secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk
singkatnya Putusan ini, keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian
3
yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;
Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada
pokoknya sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakannya mohon
dijatuhkannya Putusan ;
TENTANG HUKUMNYA
I. Dalam Konpensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya
adalah gugatan pembatalan merek. Karena, Penggugat sebagai pemilik dan
pendaftar pertama dari merek jasa ”GRAHA FARMA”, keberatan dengan tindakan
Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA FARMA”
Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 kelas 44 yaitu: “jasa apotik” yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA FARMA” dan
nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat. Menurut
Penggugat, ”GRAHA FARMA” selain dipakai sebagai merek juga merupakan nama
badan hukum yang selalu melekat pada seluruh produk-produk Penggugat di
bidang obat-obatan sejak tahun 1973, sehingga telah tekenal di daerah Jawa
Tengah dan Jojakarta bahkan di Indonesia. Dengan demikian merek Tergugat
dimaksud, mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan,
perkataan maupun bunyi ucapannya dengan dengan merek ”GRAHA FARMA”
miliknya dan nama badan hukum ” PT. GRAHA FARMA” yang telah didirikannya
sejak 21 September 1973. Selain itu, jenis jasa dari merek ”GRAHA FARMA” milik
Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek GRAHA FARMA milik Penggugat
yang telah terdaftar lebih dahulu untuk kelas 40 dan kelas 35. Dan jenis jasa
Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama,
saling terkait dan melengkapi) dengan merek ”GRAHA FARMA” milik Penggugat.
Dengan demikian, Tergugat telah bertindak dengan etikad tidak baik, karena telah
menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat,
sehingga merek Tergugat harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan.
4
Selanjutnya, Penggugat telah mengajukan sejumlah tuntutan sebagaimana telah
termuat dalam petitum gugatannya ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyangkalnya yang pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Penggugat
telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik, karena walaupun telah sering
datang ke apotik GRAHA FARMA milik Tergugat, sehingga mengetahui alamat
dan identitas Tergugat, namum dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat
Tergugat yang sudah tidak ditempatinya. Oleh karena Penggugat mohon
pembatalan merek, maka seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI)
seharusnya dikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sistem hukum merek di
Indonesia adalah sistem konstitutif dengan asas first to register, oleh karenanya
manakala Penggugat telah mengakui merek Tergugat GRAHA FARMA untuk
apotik terdaftar Nomor IDM 000033021 tertanggal 29 Maret 2005, sementara
merek Penggugat GRAHA FARMA untuk apotik dan jasa lainnya terdaftar dengan
Nomor IDM 000034697 tertanggal 6 April 2005, maka merek Tergugat terdaftar
lebih dahulu dan harus dilindungi. Maka merek Penggugat yang harus dibatalkan.
Penggugat tidak pernah menggunakan merek GRAHA FARMA dan kelas 35
lainnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan merek
Tergugat. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak
mempunyai relevansi hukum/alasan hukum dan atau hubungan hukum yang kuat
(Ada kepantingan hukum Penggugat yang dilanggar). Berdasarkan hal-hal
tersebut, maka Tergugat pada pokoknya mohon gugatan Penggugat haruslah
ditolak untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang
perlu dipertimbangkan secara khusus untuk, menuntaskan pokok permasalahan
perkara ini adalah :
1. Apakah benar Penggugat telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik,
karena dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat Tergugat yang
sudah tidak ditempatinya, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak
dapat diterima ?
2. Apakah benar Penggugat tidak pernah menggunakan merek GRAHA
FARMA dan kelas 35 lainnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
5
untuk membatalkan merek Tergugat dan atau Penggugat tidak mempunyai
relevansi hukum/alasan hukum dan atau hubungan hukum yang kuat (Ada
kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar), sehingga tidak dapat
mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini ?
3. Apakah seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI) diajukan
sebagai pihak dalam perkara ini. Kalau tidak, maka gugatan dianggap
kurang pihak ?
4. Apakah benar merek jasa “GRAHA FARMA” yang didaftarkan Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GRAHA FARMA dan
nama badan hukum PT. GRAHA FARMA terkenal milik Penggugat ?
5. Bagaimanakah dan siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum
menurut sistem hukum merek di Indonesia, sehubungan dengan pokok
permasalahan telah terdaftarnya dan atau digunakannya “GRAHA FARMA”
sebagai merek oleh Penggugat dan atau Tergugat tersebut ?
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah
dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya
dimuka Majelis Hakim. Bukti-bukti mana diberi tanda P.1 sampai dengan P. 15..
Selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 (du) orang saksi di bawah sumpah yakni
masing-masing bernama : TJIOE TJAUW DJIANG dan SOEDARTO
SOEDARSONO serta seorang saksi ahli IGNATIUS MT. SILALAHI ;
Menimbang, bahwa sedangkan untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah
dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya
di muka Majelis Hakim. Bukti-bukti mana diberi tanda T. 1 S/D T. 39 dan 2 (dua)
orang saksi masing-masing bernama : SUHARSO, SH. MH. dan AGUS
KURNIAWAN ;
Menimbang, bahwa dengan demikian dari gugatan dan jawaban serta bukti-
bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut :
- Penggugat telah mendaftarkan merek jasa “GRAHA FARMA” sebagaimana
6
termuat dalam :
a) Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa
dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-
obatan”.;
b) Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi
jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain: “pertokoan, toko obat, apotik,
dan lain-lain ;
c) Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi
jasa-jasa dalam kelas 44, antara lain: “rumah sakit dan lain-lain ;
- Badan hukum PT. GRAHA FAJAR
FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT.
GRAHA FARMA telah lama digunakan Penggugat untuk
memproduksi obat. Badan hukum tersebut, didirikan pada
tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 6 Agustus 1991 No. 63 ;
- Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek
“GRAHA FARMA” Daftar No. IDM000033021 tanggal 29
Maret 2005 atas nama HARGIYANI (ic. Tergugat) untuk
melindungi jasa-jasa yang tergolong dalam kelas 44 yaitu:
“jasa apotik ;”
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini akan
dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara ini, sebagaimana tersebut di
bawah ini ;
Menimbang, bahwa mengenai apakah tindakan Tergugat mengajukan
gugatan terhadap diri Tergugat telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik,
karena dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat Tergugat yang sudah tidak
ditempatinya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok permasalahan perkara ini
adalah mengenai pembatalan merek terdaftar. Dengan demikian, pokok utama
yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan gugatan pembatalan merek
tentunya harus mengacu pada ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
7
dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Oleh karena itulah tindakan
Penggugat mengajukan gugatan di alamat Tergugat sebagaimana tercantum
dalam Pendaftaran Merek dan petikan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat
Merek, padahal Tergugat telah pindah dari alamat tersebut dan tidak
menggunakan lagi alamat tersebut, namum belum melaporkannya perubahan
alamatnya ke Direktorat Merek. Akibatnya, Penggugat tetap mencantumkan
gugatannya sesuai yang tertera dalam alamat pendaftaran merek tersebut,
sehingga semula pemanggilan tidak sampai ke tempat Tergugat, sehingga
selanjutnya oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemanggilan umum melaui surat
kabar dan akhirnya Tergugat datang dan menghadap di persidangan guna
membela kepentingan hukumnya dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak
fair dan beretikat tidak baik sampai gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima. Menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim, dalam memeriksa dan
mengadili perkara aquo harus memperhatikan sifat hukum acara perdata
Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itulah
sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku
(stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanya Majelis
Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan
fakta kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itulah manakala pada akhirnya
Tergugat telah dapat datang dan menghadap di persidangan dan membeloa
kepentingan hukumnya, tidaklah perlu ditapsirkan bahwa tindakan Penggugat
dimaksud sebagai tidak fair dan beretikad tidak baik, sampai gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab dalam hal ini, sesungguhnya Tergugat juga
berkewajiban melaporkan kepindahannya tersebut ke Direktorat merek sehingga
dapat dilakukan pencatatannya atas perubahan alamat Tergugat tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan tentang kualitas
Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena menurut
Tergugat gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum sebab sesungguhnya
Penggugat bukanlah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Sebab, walaupun
berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek, tetapi tidak
dapat diartikan setiap orang atau badan hukum dapat saja mengajukan gugatan
terhadap merek terdaftar. Tetapi harus mempunyai relevansi hukum/alasan hukum
dan atau hubungan hukum yang kuat (Ada kepentingan hukum Penggugat yang
8
dilanggar). Tentang hal ini dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :
- Memang dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua
pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang
berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak
yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar
memiliki kedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar
memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga
pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki
kapasitas dan kedudukan yang benaar. Keliru dan salah bertindak sebagai
Pengguggat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian
pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan
salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, jakarta, 2005,
halaman 111) ;
- Bahwa permasalahan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
termasuk di bidang merek merupakan suatu masalah hukum yang
mengandung dimensi kepentingan publik (Public Interest litigation), oleh
karena itu mengenyampingkan doktrin konvensional yang mengandung
“azas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d’ interest, point d’
action) “, yang berarti seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat
memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum,
yaitu kepentingan kepemilikan (propietary interest) atau kerugian yang
dialami langsung penggugat (injury in fact) (Bandingkan dengan
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1974
No.294/K/SIP/1974) ;
- Bahwa oleh karena itulah gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat
dilakukankan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam
Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek tidak dijelaskan apakah
yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan tersebut, sehingga
penerapan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek yang secara tegas mengatur gugatan penghapusan (pembatalan)
pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada
Pengadilan Niaga, sesungguhnya tidak perlu dibuktikan bahwa Penggugat
memiliki kepentingan hukum ataupun sebagai pihak yang mengalami
kerugian riil, namun ketentuan dimaksud haruslah diartikan untuk menjamin
9
secara hukum bahwa setiap orang dapat mengajukan tuntutan
penghapusan pendaftaran merek ;
- Bahwa ketidak jelasan Undang-Undang Merek merumuskan siapakah yang
dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, selanjutnya diserahkan
kepada para doktriner dan praktek peradilan yang antara lain ditapsirkan
bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah
Kejaksaan yang mewakili kepentingan masyarakat secara umum dan atau
pihak ketiga misalnya produsen, importir, distributor atau pihak lainnya yang
mengetahui bahwa merek terdaftar seharusnya tidak dapat didaftarkan
karena sudah tidak pernah digunakannya lagi, pihak dimaksud mempunyai
kepentingan karena apabila tidak diajukan penghapusan akan dianggap
melanggar Undang-Undang dan atau dapat merugikan orang lain ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selain
sebagai nama merek jasa yang telah didaftarkannya, ketenaran dan kualitas
merek GRAHA FARMA dan nama badan hukum PT. GRAHA FARMA milik
Penggugat telah melekat pada seluruh produk-produk yang dikeluarkannya
telah dikenal secara luas di kalangan konsumen, setidak-tidaknya sejak
pertama kali badan hukum Penggugat didirikan pada tanggal 21 September
1973 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI
tanggal 6 Agustus 1991 No. 63 ;
Menimbang, bahwa memperhatikan aktifitas kegiatan usaha serta kualitas
Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat tentunya dapat dikatagorikan
sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang
No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena itu dipandang sebagai pihak yang
dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dengan demikian, Penggugat
berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permasalahan gugatan
Penggugat dipandang kurang pihak, karena tidak diikut sertakannya pihak
Direktorak merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI) sebagai pihak dalam perkara
aquo. Padahal, gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan merek GRAHA
FARMA yang sudah mempunyai sertifikat merek. Majelis Hakim berpendirian
bahwa tidak diikutsertakannya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
10
sebagai pihak dalam gugatan pembatalan merek ini, tidaklah mengakibatkan
gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil diajukannya suatu
gugatan. Adapun pendapat tersebut, didasarkan pertimbangan hukum sebagai
berikut :
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertujuan
untuk membatalkan merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat dari
Daftar Umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian perkara ini, semata-
mata hanya berkaitan langsung dengan kepentingan Tergugat
selaku pemilik hak atas merek. Oleh karenanya tidak ada
kewajiban Penggugat harus menarik Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan
merek.(Perhatikan Putusan MARI No.021 K/N/HAKI/2003 jo
No.24 K/N/HAKI/2003 dan MARI No.026 K/N/HAKI/2003) ;
- Bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No.15
Tahun 2001 Tentang Merek adalah sebagai suatu lembaga atau
institusi yang berwenang untuk mengelola administrasi merek.
Dimana pendaftaran merek yang telah disetujui oleh Direktorat
Jenderal Hak kekayaan Intelektual masih dapat diuji oleh
Pengadilan Niaga. Dengan demikian Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual tidak memiliki kepentingan langsung
dengan adanya gugatan pelanggaran merek atau gugatan
pembatalan merek. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan
Pasal 70 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan
eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk
melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Umum
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek
setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum
tetap;
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung
cacat formil, karena gugatan kurang pihak. Sebab, secara de jure, sesuai dengan
11
ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 jo 70 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001
Tentang Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada putusan
Pengadilan Niaga ;
Menimbang, bahwa akhirnya kini dipertimbangkan pokok utama
permasalahan perkara a quo, yakni apakah benar merek jasa “GRAHA FARMA”
milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GRAHA
FARMA milik Penggugat dan nama badan hukum terkenal milik Penggugat. Dan
bagaimanakah serta siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum,
sehubungan dengan adanya perkara a quo ?
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek mensyaratkanan bahwa suatu gugatan pembatalan
merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun
2001 tentang Merek. Dari rumusan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun
2001 tentang Merek tersebut, menunjukkan bahwa alasan pengajuan pembatalan
suatu merek bersifat alternatif, dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001, harus
terpenuhi atau harus tercantum dalam posita maupun petitum dalam suatu
gugatan, namun cukup jika salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, telah dapat
dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merek secara tegas
dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang
Merek yaitu : “Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan lebih lanjut bahwa :”Merek sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa ”;
Menimbang, bahwa syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda
dapat diterima sebagai suatu merek adalah bahwa tanda tersebut harus
mempunyai daya pembeda (distinctive, distinguish), karena fungsi pokok dari
suatu merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk
atau jasa lain yang sejenis. Ketentuan tentang suatu tanda harus memiliki daya
12
pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh sistem hukum yang ada
diseluruh dunia yang juga dikenal dengan teori presumption of distictivness.
Dalam hal ini tidak terkecuali Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek
menganut teori presumption of distinctivness yang terkandung dalam Pasal 5 huruf
(b) jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
Pasal 5 huruf (b) Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu
unsur dibawah ini: tidak memiliki daya pembeda..
Pasal 6 ayat (1) dan (2)(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek
tersebut :
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk
barang dan/jasa sejenis ;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa
sejenis ;
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi geografis yang sudah dikenal ;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk memenuhi fungsi
penggunaan merek sebagai daya pembeda, suatu merek haruslah memiliki
spesifikasi yang mampu (capable) mengindikasikan adanya suatu hubungan atau
koneksi antara produsen barang/jasa dengan barang/jasa yang diproduksinya ;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah
mendalilkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek jasa „GRAHA FARMA”
yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA
13
FARMA” dan nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat.
Oleh karena itulah tindakannya merupakan perbuatan yang tidak beretikad baik,
sehingga merek tergugat tersebut haruslah dibatalkan ;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001
secara implisit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya
persamaan atau similarity impression yaitu persamaan pandangan (visual
similarity), persamaan dalam bunyi (similarity in sound), persamaan ucapan
(similarity in phonetic) atau persamaan dalam kemasan (similarity in packaging),
persamaan dengan orang terkenal (similarity in personality) dalam suatu merek.
Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan karena secara
teoritispun terdapat berbagai-bagai doktrin persamaan dibidang merek ini dengan
pendekatan yang berbeda-beda. Dimana dua diantaranya adalah Doktrin
Persamaan Secara Menyeluruh (entireties similar) dan Doktrin Kemiripan (identical
with, nearly resembles);
Menimbang, bahwa doktrin Persamaan Secara Menyeluruh menilai apakah
suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan melalui pendekatan
perbandingkan antara keduanya untuk mencari apakah terdapat faktor-faktor
sebagai berikut:
a. persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan ;
b. jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang
yang berada dalam satu kelas ;
c. memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang
sama (the same common market place).
Sedangkan ‘doktrin kemiripan sangat dekat’ (nearly resembles theory) menilai
adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan
yang sangat dekat (very nearly resembles) antara satu merek dengan merek lain
sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan
konsumen (likely to deceive or cause confusion). (Lihat Rocque Reynolds, Natalie
Stoianoff, Intellectual Property (Text and Essential Cases), The Federation Press,
Sydney, 2002 hal 409 dan M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum,
Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, hal.289-290, 306) ;
Menimbang, bahwa jika Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15
14
Tahun 2001 dikaji lebih lanjut, ternyata Undang-Undang Merek Indonesia secara
implisit menganut doktrin tertua yaitu ‘Persamaan Secara Menyeluruh’ (entireties
similar theory) dimana dalam Bab Penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:
“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang
lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-
unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek
tersebut.”
Oleh karena itulah untuk menuntaskan perkara ini, sebelum majelis hakim
mempertimbangkan apakah benar merek terdaftar milik Tergugat mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan atau nama badan
hukum Penggugat, tentunya dipandang perlu terlebih dahulu diteliti dan
dipertimbangkan apakah benar terdapat persamaan pada pokoknya atau secara
keseluruhan antara merek yang didaftarkan Penggugat dengan merek terdaftar
milik Tergugat tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan-
pendekatan perbandingan (comparing and contrasting) sebagai berikut:
a. Faktor persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan
ucapan di antara merek „GRAHA FARMA” yang juga sudah didaftarkan
Penggugat dan merek GRAHA FARMA terdaftar milik Tergugat ;
b. Faktor produk atau jasa sejenis atau berada dalam satu kelas antara merek
didaftarkan Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ;
c. Faktor kesamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang
sama (the same common market place) antara merek yang didaftarkan
Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ;
Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat tertanda bukti P. 1., P.
2 tentang nama badan hukum Penggugat dan bukti P 3., P.4., P.5 dan P.6 tentang
berbagai sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Penggugat serta bukti P. 7 s/
d P. 15 tentang produksi berbagai obat dan keterangan kedua saksi Penggugat
masing-masing : TJIOE TJAUW DJIANG dan SOEDARTO SOEDARSONO telah
membuktikan bahwa ternyata Penggugat mendaftarkan dan menggunakan kata
„GRAHA FARMA” untuk untuk melindungi barang dan jasa di berbagai kelas. Dan
ataupun kata „GRAHA FARMA” tersebut, ternyata memang telah sering
digunakannya dan merupakan kependekan dari nama badan hukum PT. GRAHA
15
FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA
(in casu Penggugat). Kata “GRAHA FARMA” dimaksud telah lama digunakan
Penggugat untuk memproduksi obat-obatan (vide perhatikan bukti P. 7 s/d P. 15).
Manakala bukti-bukti dimaksud dibandingkan dengan bukti Tergugat tertanda T. 1,
ternyata telah dapat dibuktikan bahwa memang Tergugat telah mempunyai
sertifikat merek daftar No. IDM 000033021 tertanggal 29 Maret 2005 atas merek
„GRAHA FARMA” untuk melindungi Jasa kelas 44 untuk jasa apotik. Tampilan
merek Tergugat tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
Penggugat Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa
dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-obatan”. Dan Daftar
No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas
35, antara lain: “pertokoan, toko obat, apotik, dan lain-lain serta Daftar No.
IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 44
antara lain: “rumah sakit dan lain-lain juga sertifikat merek daftar No. 502882
tanggal 28 Maret 2002 untuk melindungi jasa pada kelas 38 (vide bukti P. 3 sd P.
6), karena pada keduanya terdapat kesamaan bentuk, komposisi, kombinasi,
unsur-unsur, bunyi dan ucapan di antara kedua merek tersebut ;
Menimbang, bahwa disamping itu, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan
oleh para pihak, maka dapatlah disimpulkan walaupun khusus untuk di kelas jasa
44 yaitu untuk jasa apotik Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan dan
menggunakannya. Akan tetapi, dari keseluruhan bukti-bukti yang ada ternyata
dapat dibuktikan bahwa Penggugat sesungguhnya merupakan pengguna pertama
sekaligus pemilik yang sah dari merek terdaftar GRAHA FARMA. Sebab kata
“GRAHA FARMA” tersebut, lazim digunakan karena merupakan kependekan nama
badan hukum PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau
disingkat PT. GRAHA FARMA (in casu Penggugat) yang telah didirikan lebih
dahulu sejak tanggal 21 September 1973. Selain itu jenis jasa dari Tergugat, yaitu
“Jasa Apotik” dipandang merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan
bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek “GRAHA FARMA”
milik Penggugat yang sebelumnya telah terdaftar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan ini berdasarkan ketentuan
Pasal 15 ayat (2) dari TRIPs Agreement) yang berlaku secara Internasional di
negara–negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan Hak
16
Kekayaan atas Intelektualnya, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu
negara anggota Wold Trade Organization serta mengadoptir TRIPs Agreement
melalui UU No. 7 Tahun 1994 kedalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek (vide Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan bentuk
pelaksanaan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dari TRIPs Agreement). Majelis
Hakim berpendapat, walaupun khusus untuk jasa apotik Penggugat baru
memperoleh hak atas merek setelah Tergugat. Tetapi, oleh karena Penggugat
berdasarkan bukti P-1 s/d P-15 dan keterangan saksi-saksinya telah berhasil
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mempergunakan kata “GRAHA
FARMA” sebagai mereknya tersebut jauh sebelum digunakan Tergugat. Apalagi
kata “GRAHA FARMA” lazim digunakan dan merupakan kependekan dari nama
badan hukumnya sejak tahun 1973. Maka walaupun kata “GRAHA FARMA”
tersebut baru direalisasikan dalam merek untuk mendapatkan Hak atas Merek
untuk jasa apotik setelah Tergugat, maka fakta hukum ini tidaklah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
Menimbang, bahwa fakta hukum yang demikian telah melemahkan dalil
Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat yang
lebih dahulu mendaftarkan mereknya, dan merek “GRAHA FARMA” bukan merek
terkenal, maka Tergugat yang mempunyai hak eksklusif untuk merek “GRAHA
FARMA” tersebut. Karena dari fakta hukum yang demikian, justru membuktikan
tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan kata “GRAHA
FARMA” sebagai merek jasa untuk apotik, padahal diketahuinya kata “GRAHA
FARMA” telah lebih dahulu digunakan Penggugat selaku produsen obat, jelas
dilandasi itikad buruk karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara
tidak jujur dengan niat yang tidak baik yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan demi kepentingan usahanya. Pendapat ini dilandasi oleh pemikiran
unsur kata “GRAHA FARMA” pada merek milik Tergugat selain mempunyai
persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan, perkataan maupun bunyi
ucapan dengan nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” milik Penggugat yang
telah didirikan lebih dahulu sejak tanggal 21 September 1973, ternyata jenis jasa
dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat tersebut, sama dengan jenis jasa dari
merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu untuk kelas
40 dibawah Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 dan kelas 35 dibawah Daftar
17
No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 (Vide bukti P. 3 s/d P.6). Disamping itu,
jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat, yaitu “Jasa Apotik” merupakan
jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan
melengkapi) dengan merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat yang terdaftar
untuk kelas 44 dibawah Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005. Akibatnya,
konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran bahwa usaha Tergugat
merupakan bagian dan atau berhubungan dengan Penggugat ;
Menimbang, bahwa pendapat tersebut sangatlah sesuai dengan makna dan
hakikat ketentuan Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a dari UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek tentang adanya unsur itikad tidak baik baik dan
khususnya bertentangan dengan ketertiban umum (bandingkan dengan Putusan
Mahkamah Agung R.I dalam perkara merek TANCHO Nomor 677/K/Sip/1972,
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1489K/Pdt/1991 dalam perkara Merek
SONY dan juga yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 3485K/Pdt/1992
tanggal 4 September 1995) ;
Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan
sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas Merek
“GRAHA FARMA” Dan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) dari Convention
of Paris for Protection of Industrial Property of 20 th, March 1883 yang menyangkut
unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
termasuk pula itikad tidak baik, Tergugat dipandang memiliki etikad tidak baik
dalam mendaftarkan mereknya, karena dilakukan dengan cara yang tidak layak
dan jujur sebab berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain,
yang telah lebih dahulu dipergunakan dan didaftarkan. Tindakan Tergugat tersebut
dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya
semata yang dapat membawa kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi
persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ;
Menimbang, bahwa beerdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Penggugat dipandang sebagai pemilik yang sah, pemakai
pertama, pemegang hak khusus atas Merek “GRAHA FARMA”. Sebalikbya,
tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang
dapat menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi
18
Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4
dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
Menimbang, bahwa berdasarkan kesweluruhan pertimbangan hukum
hukum di atas, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68
jis Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 ayat (1) sub a ayat (3) sub a UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga gugatan Penggugat patut dan layak
untuk dikabulkan seluruhnya ;
II. DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi pada pokoknya
mendalilkan sebagai pemilik yang berhak atas merek “GRAHA FARMA” merasa
dirugikan secara materil dan moril dengan tindakan-tindakan Tergugat dalam
rekonpensi yang melawan hukum. Oleh karena itu mohon ditetapkan sebagai
pihak yang sah atas kepemilikan mereknya tersebut dan Tergugat dalam
rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikannya dan harus dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian dan
lain-lain tuntutan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut,
Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya
menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pokok permasalahan yang
dijadikan dasar gugatan dalam rekonpensi telah dipertimbangkan secara khusus
oleh Majelis Hakim di bagian dalam konpensi. Berdasarkan uraian tentang fakta
yuridis dan penilaian hubungan hukum antara Penggugat dalam rekonpensi dan
Tergugat dalam rekonpensi, akhirnya telah disimpulkan bahwa Tergugat dalam
rekonpensi yang berhak atas merek “GRAHA FARMA” dimaksud. Sehingga
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat dalam rekonpensi
haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat
dalam rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ;
19
III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam
konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka
pihak yang kalah yaitu Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi
harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 jo
Pasal 68 jo Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 jo Pasal 80 ayat (9)
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan ketentuan lain yang
bersangkutan ;
M e n g a d i l i
I. DALAM KONPENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik pertama
dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-jasa yang
termasuk dalam kelas 35 ;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus untuk
merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal Penggugat di
Indonesia ;
4. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No.
IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA Tergugat pada
Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik ;
6. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No.
IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek
dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada
Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen
HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70
Undang-undang Merek ;
20
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan
Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA FARMA daftar No.
IDM000033021 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada Daftar
Umum Merek di Direktorat Merek;
II. DALAM REKONPENSI
- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI- Menghukum Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk
membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp...................................
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal
14 Nopember 2007 oleh kami : ADI HERNOWO. Y, SH.MH, selaku Hakim Ketua
Majelis, LYDIA PARAPAT, SH., dan KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : Selasa,
tanggal 27 Nopember 2007 tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh M.
CHAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Semarang, T. ESTU INDRAJAYA, SH., kuasa Penggugat dan
SUKARWANTO, SH., kuasa Tergugat.
21
22