P U T U S A N Nomor : 41/PDT/2015/PT-MDN · Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat...
-
Upload
truongkiet -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of P U T U S A N Nomor : 41/PDT/2015/PT-MDN · Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat...
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 1 dari 33 Halaman
P U T U S A NNomor : 41/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
LUSIANUS HADIA ZOKHO SARUMAHA, Laki-laki, Pekerjaan Kuasa Direktur
CV. SETIA KARYA, alamat Desa Lawindra Kecamatan
Umbunasi Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini diwakili
Kuasa Hukumnya Drastis Kadar Baik Dakhi SH MH,
Advocat pada Lembaga Bantuan Hukum EUNICE
TOMOSAEL (LBH ESAEL) berkantor di Jalan Saonigeho
Km 4 Kecamatan Fanayama Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGsemula PENGGUGAT ;
L a w a n
WALI KOTA GUNUNG SITOLI Cq Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Kebersihan Kota Gunungsitoli Cq Kepala Bidang
Perumahan/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata
Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli
Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli,dalam hal
ini diwakili Kuasanya DESLAWATI ZEGA SH NIP.
19751213 200112 2 005 dan MARTONLIUS
TELAUMBANUA SH NIP. 19720511 201001 1 007,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2014,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 2 dari 33 Halaman
- 2 -
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013
yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada
tanggal 28 Nopember 2013 di bawah Nomor Register : 47 /Pdt.G/2013/PN.GS
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Direktur CV. SETIA KARYA yang
beralamat di Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias
Selatan berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 144, tanggal 23 Juni 2012 yang
dibuat dan dihadapan Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH
beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli – Nias ;
2. Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat dengan
itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan undang-undang, sepakat untuk membuat dan
mendantangani Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan
Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu Perjanjian untuk
melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pembangunan Kantor
Walikota Tahap I (DAU) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan
Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut, Tergugat
meneribitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan
perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan
yaitu tanggal mulai kerja 28 Agustus 2012 dan Waktu Penyelesaian selama
107 (seratus tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal
13 Desember 2012 ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor :
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut,
Penggugat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam
Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak :
602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 ;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada
tanggal 13 Desember 2012, sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan
yang disepakati dalam Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 3 dari 33 Halaman
- 3 -
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut,
Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian
pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak terhitung sejak
hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan
;
6. Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan
kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 yang isinya adalah
bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal
28 Desember 2012 dan akan hal pernyataan tersebut, Tergugat
menyetujuinya ;
7. Bahwa kemudian ternyata Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut
pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 (tujuh) hari setelah waktu
penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Surat perintah Mulai Kerja
(SPMK), Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus
2012 ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Denda
Keterlambatan Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2012 dengan
perhitungan bahwa denda yang dikenakan kepada Penggugat adalah
1/1000 x 1.495.700.000 x 7 = Rp. 10. 469. 900.- (sepuluh juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Bahwa sebagai bukti telah selesainya pekerjaan Penggugat, pada tanggal
21 Desember 2012 Tergugat membuat Surat Pernyataan Nomor: 641/SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penggugat telah mencapai 100 % (seratus persen) ;
10. Bahwa demikian pula atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
Penggugat, maka pada tanggal 21 Desember 2012 dibuatkan berita acara
Prestasi Kemajuan Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012
yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat
telah mencapai persentasi sebesar 100 % (seratus persen) dan terhadap
Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor: 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-
PER/2012 tersebut, Tergugat menyetujuinya dibuktikan dengan
tandatangan Tergugat yang dibubuhkan dalam Berita Acara tersebut ;
11. Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
(Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012,
maka sudah seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat
seluruh hak-hak Penggugat atas pekerjaan yang telah diselesaikannya
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 4 dari 33 Halaman
- 4 -
sesuai dengan besaran nilai kontrak dikurangi dengan dana yang telah
ditransfer ke rekening Penggugat setelah dipotong PPN dan PPH ;
12. Bahwa ada pun dana proyek yang telah dibayarkan kepada Penggugat
sebagaimana telah ditransfer ke rekening milik Penggugat di PT. Bank
SUMUT Cabang Teluk Dalam Nomor Rekening: AC.271.01.04.000979-0,
setelah dipotong PPN dan PPH yaitu :
a. Tanggal 02 Oktober 2012, Pembayaran Uang Muka sebesar
Rp. 448.710.000.-
b. Tanggal 03 Desember 2012, Pembayaran Termin I sebesar
Rp. 486.102.500.-
13. Bahwa sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat
adalah Nilai Kontrak dikurangi pembayaran Uang Muka dikurangi
Pembayaran Termin I dikurangi denda, yaitu sebesar:Rp. 1.495.700.000.-
Rp. 448.710.000.-
Rp. 486.102.500.-
Rp. 10.469.000.-
Jumlah Rp. 550.418.500.-
(Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus
Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
14. Bahwa sejak selesainya pekerjaan Penggugat sebagaimana telah
disepakati dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan
Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU//TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus
2012, Tergugat tidak pernah melunasi sisa pembayaran yang seharusnya
menjadi hak dari Penggugat ;
15. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak melunasi sisa pembayaran yang
menjadi hak Penggugat adalah Wan Prestasi yang telah membawa
kerugian terhadap Penggugat dengan segala Konsekwensi juridisnya
sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila dihukum ;
16. Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat terhadap hak-hak
Penggugat, patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk
membayarkan denda kepada Penggugat sebesaar 0,001 dikalikan dengan
nilai proyek dikali lamanya waktu keterlambatan pembayaran ;
17. Bahwa adapun jumlah pembayaran denda tersebut adalah Rp. 0,001 x
1.495.700.000 x 333 hari = Rp. 498.068.100.- (empat ratus sembilan puluh
delapan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) ;
18. Bahwa dengan demikian nilai total kerugian yang harus dibayarkan oleh
Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 550. 418. 500 + 498. 068. 100 =
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 5 dari 33 Halaman
- 5 -
Rp. 1.048. 486. 600.- (satu milliar empat puluh delapan juta empat ratus
delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai untuk mematuhi putusan Pengadilan
apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut dan berdasar hukum
apabila Tergugat dikenakan dwangsoom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus
ribu rupiah) setiap harinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon
kepada Majelis yang bersidang dalam perkara ini untuk memeriksa,
memanggil para pihak dan berkenan memutuskan yang amar putusannya
sebagai berikut :
PRIMER1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144, tanggal 23
Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris SYNODIA EUNICE
TELAUMBANUA, SH beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli
– Nias, adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang
beritikad baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak)
dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27
Agustus 2012 ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa telah melakukan Wan Prestasi
terhadap Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi
(Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012
tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus,
adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor : 641/
SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh
Tergugat adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan
Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat
pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 6 dari 33 Halaman
- 6 -
mencapai persentase sebesar Rp. 100 % (seratus persen) adalah sah
dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai
uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah Rp. 550.418.500 +
498.068.100 = Rp. 1. 048. 486. 600 (Satu Milyar Empat Puluh Delapan
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat
dwangsoom sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya
bunyi atas keterlambatan mematuhi putusan setelah putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
SUBSIDER :Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et
Bono) ;
Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis atas gugatan
Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu, Keliru, Membingungkan
dan Kabur (Obscuur libel) ;- Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat,
tidak terperinci, sehingga sangat membingungkan atau kabur,
dimana Gugatan Penggugat a quo mengajukan gugatan terhadap
WALIKOTA GUNUNGSITOLI Cq. Kepala Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Pemukiman Kota Gunungsitoli, Cq. Kepala Bidang
Perumahan / Kuasa Penggugana Anggaran Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli Cq Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Kebersihan Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa bila dicermati Gugatan Penggugat telah tidak menguraikan
terlebih dahulu dasar hukum melibatkan Walikota Gunungsitoli
sebagai Pihak Tergugat, sedangkan dalam kenyataannya telah
sangat jelas Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman
dan Kebersihan Kota Gunungsitoli adalah berdiri sendiri selaku
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman dan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 33 Halaman
- 7 -
Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli berdasarkan dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli, Gubernur Sumatera Utara dan
disetujui oleh Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
Kepala Dinas Tarukim yang selanjutnya dalam pengelolaan
Kegiatan dan Keuangan dibantu dan diwakili oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) serta dibantu juga oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) yang dihunjuk oleh Kepala Dinas TRPK
sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tarukim ;
Jadi, salah dan keliru apabila Penggugat secara serta merta
mengajukan gugatan terhadap Walikota Gunungsitoli dalam
kegiatan pada setiap SKPD yang telah mempunyai uraian tugas
dan kewenangan secara jelas dan tegas. Hal ini akan semakin
jelas pada uraian Bagian Dalam Pokok Perkara ;
2. Gugatan Penggugat Keliru dan Tidak Lengkap ;- Bahwa Gugatan Penggugat yang menggugat Walikota
Gunungsitoli Cq Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Pemukiman Kota Gunungsitoli Cq. Kepala Bidang Perumahan /
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Kebersihan Kota Gunungsitoli Cq Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota
Gunungsitoli, karena selain tidak menguraikan fungsi dan
kedudukan masing-masing pihak, yaitu pemangku jabatan pada
setiap instansi pemerintah, Gugatan Penggugat telah tidak
lengkap dan tidak menjelaskan alamat dan domisili Tergugat,
sehingga terkesan gugatan Penggugat dibuat secara asal-asalan
dan menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata secara
formal ;
- Bahwa Gugatan Penggugat yang mendudukkan Walikota
Gunungsitoli sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sangat
keliru, karena dalam kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut mulai dari
Pengumuman Pelelangan sampai kepada Penetapan dan
Pengumuman Pemenang Lelang adalah murni merupakan hasil
kerja dan kegiatan yang dilakukan dan merupakan tanggung Dinas
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 8 dari 33 Halaman
- 8 -
Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli
selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,
sedangkan Walikota Kota Gunungsitoli tidak ada hubungan dan
tidak ada keterlibatannya ;
- Oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat
atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;
3. Kompetensi Mengadili ;- Bahwa Gugatan Penggugat secara seksama dicermati, ternyata
Objek Gugatan Penggugat a quo bukanlah atau tidaklah
merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri
dalam suatu Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Surat
Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPK-
PER/2012 tanggal 06 Agustus 2012, dimana perjanjian tersebut
merupakan dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Pihak
Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana
diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
- Bahwa pada point 3 hal 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 06 Agustus
2012 disebutkan :
“3. Dokumen—dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang
tidak terpisahkan dari kontrak ini :
a. Adendum Surat Perjanjian ;
b. Pokok Perjanjian ;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan harga ;
d. Syarat-syarat Khusus Kontrak ;
e. Syarat-syarat umum Kontrak ;
f. Spesifikasi Teknis ;
g. Gambar-gambar dan
h. Dokumen lainnya seperti : SPPJ, BAHP, BAPP, dll ;
Selanjutnya dalam point 6 hal 3 Surat Perjanjian Pekerjaan
Konstruksi Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 06
Agustus 2012, disebutkan :
“6. Kontrak ini mulai berlakku efektif terhitung mulai tanggal 28
Agustus 2012 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 9 dari 33 Halaman
- 9 -
tanggal 13 Desember 2012 (107 hari kalender) sebagaimana
yang ditetapkan dalam Syarat-syarat umum/Khusus Kontrak” :
- Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf
R. Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi :
“[ Apabila BANI yang dipilih sebagai lembaga Pemutus Sengketa]
Jika Perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak
dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan
lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai
Pemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akandiselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur Arbitrase BANI, yangkeputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketasebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ....dst ;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam
Eksepsi diatas, serta menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :
317 K/Pdt/1984, serta ketentuan Pasal 132 Rv telah jelas bahwa PengadilanNegeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
Bahwa oleh karenanya beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim yang
Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan Menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak diterima (NO) ;
II. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas,
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi
jawaban dalam Pokok Perkara ini, untuk itu mohon kiranya dianggap
telah dimasukkan dan menjadi bagian secara mutatis mutandis dalam
bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh
dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata
serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat ;
3. Mengenai dalil gugatan Gugatan Penggugat hal. 1 point 1 s/d 4 secara
materinya merupakan hal umum yang mendasari perikatan antara
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 33 Halaman
- 10 -
Penggugat dan Tergugat, namun untuk seberapa perlunya akan
ditanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat atas nama LUSIANUS HADIA ZOKHO
SARUMAHA selaku Kuasa Direktur CV. SETIA KARYA atas
nama Ny. OLI’ATI HIA berdasarkan Surat Kuasa dengan Akta
Notaris Nomor : 144, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh
Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH, beralamat di Jl.
Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli ;
- Bahwa CV. Setia Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Komanditer No. 94 tanggal 27 April 1993 dihadapan Notaris
Andreas Ngikut Meliala, SH berlamat di Jl. Let. Jend. Auprapto No.
2 L Medan, yang susunan kepengurusan sebagai berikut :
1. Tuan YANUARI HAREFA, dengan Jabatan Direktur ;
2. Tuan FAOZIDUHU HAREFA, dengan Jabatan Wakil Direktur
dan
3. Tuan KALVIN HAREFA, dengan Jabatan Komisaris ;
sedangkan pada Akta PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.
SETIA KARYA Nomor : 09, tanggal 06 September 2000,
berdasarkan Akta Wakil Notaris Sementara di Gunungsitoli atas
nama DANIEL DUHA, SH dalam Pasal 6 memuat
susunan Kepengurusan adalah :
1. NY. OLI’ATI HIA, sebagai Direktur ;
2. TUAN OSARA’O TAFONAO, sebagai Wakil Direktur, dan
3. NONA YURMINA TAFONAO, sebagai Komisaris ;
Direktur dan Wakil Direktur baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri berhak untuk mewakili perseroan ini baik didalam maupun
diluar Pengadilan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan
dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai kepemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain
dan pihak lain dengan perseroan ini, semuanya dengan tidak ada
pembatasan ;
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012, Pengugat dan Tergugat
dengan itikad dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan undang-undang, sepakat untuk membuat
dan mendandatangani surat perjanjian pekerjaan konstruksi (kontrak)
dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 33 Halaman
- 11 -
Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan
Pembanguan Kantor Walikota Tahap I (DAU) ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (kontrak)
dengan nomor kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut,
Tergugat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
602/268/SP/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan
perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan
pekerjaan yaitu tanggal mulai kerjar 28 Agustus 2012 dan WaktuPenyelesaian selama 107 (seratus tujuh) hari kalender danpekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012 ;
6. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat
point 5 s/d point 8, karena tidak benar, keliru dan dibuat secara tidak
sistematis serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga
membentuk opini hukum yang menyudutkan Tergugat, Atas dalil
Penggugat tersebut akan Tergugat tanggapi dan jelaskan sebagai
berikut :
- Bahwa berdasarkan laporan dalam berita Acara Prestasi kemajuan
pekerjaan dari Direksi Teknik Lapangan (Pengawas Pekerjaan)
dan Direksi Pekerjaan yang menyatakan bahwa telah terjadi
deviasi minus pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor
Walikota Tahap I yang dilaksanakan/dikerjakan oleh CV. Setia
Karya yang telah diakui pula oleh Kuasa Direktur CV. Setia Karya
(Penggugat), maka Pejabat Pembuat Komitemen (PPK)
sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) telah
memberikan teguran kepada Penggugat yang intinya adalah agarPenggugat segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengantahapan-tahapan dalam kontak. Teguran I pada tanggal 26
Nopember 2012, Teguran II pada tanggal 3 Desember 2012 dan
Teguran III pada tanggal 10 Desember 2012, akan tetapi
Penggugat tetap tidak dapat memenuhinya ;
- Bahwa ternyata benar Penggugat tidak dapat menyelesaikan
seluruh pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2012, dimana
Penggugat hanya dapat melakukan pekerjaan dengan persentase
80 % (delapan puluh persen) dari seluruh pekerjaan yang tertuang
perjanjian (kontrak) ;
- Akan tetapi pada waktu yang sama (jatuh tempo) masa kontrak
yaitu tanggal 13 Desember 2012, Penggugat memohon kepada
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 12 dari 33 Halaman
- 12 -
Tergugat untuk diberikan tenggang waktu tambahan dengan
membuat Surat Pernyataan kepada Tergugat yang intinya agar
diberi tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2012,
dengan menyerahkan jaminan Asuransi dari PT. Asuransi Intra
Asia dengan nilai jaminan sebesar Rp. 299.140.000 (dua ratus
sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah)
serta atas keterlambatannya tersebut Penggugat bersedia
dikenakan denda sesuai dengan butiran (5) kententuan yang
disepakati dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012
tersebut, yaitu sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai
hari penyelesaian pekerjaan. Hal mana telah diakui secara tegas
oleh Penggugat pada point (5) gugatan Penggugat ;
Bahwa atas hal tersebut telah sangat jelas bahwa tidaklah benar
dan tidak tepat Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, justru
sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi
yang baik secara materil maupun secara immateril telah
menimbulkan kerugian terhadap Tergugat, karena bangunan
gedung yang semestinya sudah dapat dipergunakan ternyata
sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tidak
dapat digunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Penggugat secara sepihak telah membuat Surat
Pernyataan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012
yang isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ;
- Bahwa Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat
pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut adalah tidak dapat
dibenarkan dan tidaklah mengikat kepada Tergugat, karena
berdasarkan point 19 butir 19.4 syarat-syarat umum kontrak, Surat
Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak :
602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012, antara Penggugat dan
Tergugat, seharusnya Perubahan materi perjanjian haruslahdan akan dinyatakan sah hanya dengan membuat SuratPerjanjian Tambahan (Addendum). Dalam hal ini adalah adanya
perubahan dimana penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai jadwal, sehingga apabila diadakan penjadwalan kembali
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 13 dari 33 Halaman
- 13 -
pelaksanaan pekerjaan harus diatur dalam perjanjian tambahan
(addendum) ;
- Bahwa dengan tidak adanya addendum yang dibuat atas
pekerjaan tersebut, maka persentase pekerjaan dihitung sampai
dengan batas akhir penyelesaian pekerjaan sebagaimana
disebutkan dalam kontrak yaitu tanggal 13 Desember 2012 ;
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 21 Desember 2012,
Penggugat tepat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian (kontrak),
dengan pencapaian pekerjaan adalah 87, 11 % (delapan puluh
tujuh koma sebelas prosen) ;
Sedangkan berdasarkan Surat Walikota Gunungsitoli yang
ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam lingkup Pemerintah Kota Gunugsitoli yang pada intinya
adalah sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran
2012, maka batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)
kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kota Gunungsitoli adalah tanggal 22 Desember
2012 ;
- Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
berdasarkan melakukan Pemutusan Kontrak dengan CV. Setia
Karya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak
Nomor –PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal mana
Penggugat sendiri telah mengakuinya dan menerimanya (bukti
disampaikan pada tahap pembuktian) ;
- Bahwa persentasi kerja dimaksud sampai dengan tanggal 28
Desember 2012 adalah 87, 11 % (delapan puluh tujuh koma
sebelas persen) sehingga dengan demikian tanggung jawab
Tergugat adalah membayar sebesar nilai tersebut dan bukan 100
% (seratus persen) sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bersedia untuk membayarkan kepada Penggugat
sisa nilai pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahwa adapun itikad baik dari Tergugat ternyata diakui oleh
Penggugat dalam Gugatannya pada Point (12) yang menyebutkan
: “bahwa adapun dana proyek yang telah dibayarkan kepada
Penggugat sebagaimana telah ditransfer ke rekening milik
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 14 dari 33 Halaman
- 14 -
Penggugat di PT. Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam Nomor
Rekening : AC. 271. 01.04.000979-0, setelah dipotong PPN dan
PPH, yaitu :
a. Tanggal 02 Oktober 2012, Pembayaran Uang Muka sebesar
Rp. 448.710.000.-
b. Tanggal 03 Desember 2012, Pembayaran Termin I sebesar
Rp. 486.102.500,-
7. Bahwa dalil Penggugat point 9 s/d 11, Tergugat menolak secara tegas
dan jelas, karena tidak benar dan sangat keliru, untuk itu Tergugat
akan jelaskan dan tanggapi sesuai dengan fakta yang sebenarnya,
sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat dalam point 6 butir
ketiga dan empat diatas, dimana Penggugat telah memohon
kepada Tergugat untuk diberi tambahan waktu pelaksanaan
pekerjaan dengan membuat Surat Pernyataan dan jaminan
Asuransi atas sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, dimana atas
permintaan dan janji Penggugat akan menyelesaikan
pekerjaannya, dilandasi itikad baik Tergugat dalam hal ini Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknik Lapangan dan Direksi
Pekerjaan masih bersedia membantu Penggugat dalam
menyiapkan dokumen pengajuan pencairan dana kepada Dinas
PPKAD dengan harapan Penggugat benar-benar menyelesaikan
pekerjaannya sesuai dengan kontrak, berkenan pula dengan batas
waktu pengajuan pencairan dana, yaitu tanggal 22 Desember
2012 sedangkan Tahun Anggaran 2012 akan segera berakhir,
yaitu dengan memberikan Surat Pernyataan tertanggal 13
Desember 2012 yang berbunyi”;
“telah selesai dengan kemajuan pekerjaan : 80 % dan sesuai
dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan dan
Surat Pernyataan dari CV. Setia Karya akan menyelesaikan
pekerjaan, maka akan dibayarkan 100 %”;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah, jika tidak
sertai dengan Provisional Hand Over (PHO), yaitu Sertifikat Serah
Terima Pekerjaan, dimana PHO tersebut tidak turut diserahkan
oleh Tergugat kepada Penggugat, karena pekerjaan belum selesai
sesuai kontrak. Artinya Surat Pernyataan dan Rekomendasi yang
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 15 dari 33 Halaman
- 15 -
tidak disertai PHO adalah Surat atau kertas yang tidak berharga
terlebih-lebih apabila dijadikan dasar permintaan pencairan dana ;
- Bahwa ternyata Penggugat dengan itikad buruknya menjadikan
Surat Pernyataan tersebut untuk mengajukan permintaan
pencairan dana ke Dinas PPKAD, yang dikemudian oleh Dinas
PPKAD menolak pengajuan Penggugat karena tidak adanya PHO;
Demikian juga Penggugat dalam perkara a quo menyalahgunakan
itikad baik Tergugat dengan menjadikan surat pernyataan tersebut
untuk menuntut dan menggugat Tergugat ;
Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas telah jelas dan
terang bahwa Penggugat telah dilandasi itikad buruk dengan tujuan
mencari keuntungan pribadi meskipun telah melakukan perbuatan
wanprestasi terhadap Tergugat, Untuk itu sangat beralasan Yang
Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan
putusan dengan putusan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;8. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal keras dalil
Penggugat point 13 s.d point 19, karena telah sangat terang dan jelas
sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Untuk seberapa perlunya,
Tergugat akan tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam point 6 butir
ke-5 dan ke-7 diatas, bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh
Penggugat dari seluruh pekerjaan dalam kontrak adalah hanya 87,
11 % (delapan puluh tujuh koma sebelas persen) yaitu sama
dengan nilai Rp. 1.302.904.270.- (satu milyar tiga ratus sembilan
ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana hal ini
secara jelas dan terang sesungguhnya telah diakui oleh
Penggugat, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 614/906.a/BAPP/DAU/TRPK-
PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani secara
bersama-sama oleh Penggugat (Lusianus Hadiasokho Sarumaha
selaku Kuasa Direktur CV. Setia Karya), Direksi Pekerjaan (Syukur
Noveriman Zebua, ST), Direksi Teknik Lapangan (Markus Gurning,
ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. Temambuala Telaumbanua)
dan Kuasa Pengguna Anggaran (Eka K. Harefa, ST, Msi) (bukti
akan disampaikan pada tahap pembuktian) dengan perincian :
Pembayaran 87, 11 % :
Nilai pekerjaan s.d BAP ini (bruto) Rp. 1.302.904.270.-
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 16 dari 33 Halaman
- 16 -
Nilai pekerjaan s.d BAP lalu (bruto) Rp. 747.850.000.-
Nilai pekerjaan BAP ini (bruto) Rp. 555.054.270.-
Potongan-potongan :
Pengembalian uang muka (50% x Rp. 448.710.000
Rp.224.355.000.- Rp. 224.355.000.-
Pengembalian retensi kepada penyedia jasa Rp. 37.392.500.-
Rp. 368.091.770.-
Denda keterlambatan (8 x 1/1000 x Rp.1.495.700.000) Rp. 11.965.600.-
Jumlah Potongan Rp. 356.126.170.-
Pajak PPN 10 % Rp. 33.462.888.-
PPH Rp. 6.692.578.-
Jumlah potongan pajak Rp. 40.155.466.-
Pembayaran BAP ini (netto) Rp. 315.970.704.-
- Bahwa belum dibayarkan nilai tersebut kepada Penggugat adalah
disebabkan oleh belum dibayarkannya klaem asuransi Jaminan
Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI yang dijadikan
jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat, meskipun telah
beberapa kali diajukan klaem oleh Tergugat kepada Asuransi
Umum Videi bahwa tidak di cairkannya klaem Asuransi
jaminan tersebut diduga adalah karena adanya unsur manipulasi
antara Penggugat dan PT. Asuransi Umum Videi, dimana nilai
Jaminan tersebut hanya akal-akalan (tidak pernah ada) dengan
tujuan mengelabui Tergugat. Untuk hal ini Tergugat akan
menyampaikan Laporan kepada Kementrian Keuangan Republik
Indonesia selaku pihak yang berwenang mengawasi perusahaan
Jasa Asuransi ;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang meminta
pengenaan dwangsom terhadap Tergugat adalah sama sekali
tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum, sehingga dalil
Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu
dipertimbangkan ;
Bahwa telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat
sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang
kuat serta telah jelas dan terang bahwa Penggugat mempunyai
itukat buruk dengan tujuan mencari keuntungan sendiri dengan
merugikan Tergugat
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 17 dari 33 Halaman
- 17 -
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Tergugat
memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut :
PRIMAIRDALAM EKSEPSI :- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikat buruk ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini atau menurut hukum ;
SUBSIDAIR :Apabila Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal
17 September 2014 nomor : 47 /Pdt.G/2013/PN.GS, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
I. Dalam Konpensi :
A. Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi ;
B. Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk menbayar biaya perkara yang
hingga kini ditaksir sebesar Rp. 991.000.-( sembilan ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah )
Membaca Akta Banding nomor : 10/Bdg/akta.Pdt/2014/PN.GS, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 18 dari 33 Halaman
- 18 -
Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli nomor: 47 /Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014,
permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada
Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014;
Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
pada tanggal 27 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat tanggal
03 Nopember 2014 dan perbaikan memori banding tertanggal 12 Nopember
2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12
Nopember 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa
Terbanding / Tergugat tanggal 24 Nopember 2014;
Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/
Tergugat tertanggal 29 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 Januari 2015, kontra memori
banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 13 Januari 2015
Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Pengadilan
Negeri Gunungsitoli Nomor 47 /Pdt.G/2013/PN.GS yang disampaikan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding /Tergugat
yang menerangkan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas hari ) setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 19 dari 33 Halaman
- 19 -
Menimbang, atas permintaan banding tersebut Pembanding semula
Penggugat telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014
dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
FAKTA PERSIDANGAN ;Tentang Bukti-bukti :
A. Bukti Surat / Penggugat.
Bahwa Majelis seharusnya mempertimbangkan sebagai suatu kebenaran
yang mendukung gugatan Penggugat, tentang bukti – bukti yang diajukan
Penggugat.
Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat yang telah
dizegeling Pos dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim adalah benar sesuai
dengan aslinya.
Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik sehingga
dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna.
Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ini ,selama
persidangan tidak ada satu pun bantahan dari pihak Tergugat.
A.1Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor
Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 yaitu Perjanjian untuk
melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor
Walikota Tahap I ( DAU ).
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya................................P1
2. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor:
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya...............................P2
3. Fotocopy Rekomendasi No:3856/TRPK/2012 tanggal 21 Desember 2012
yang ditandatanganin oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Dan
Kebersihan. yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan
aslinya....P3
4.Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 20 dari 33 Halaman
- 20 -
telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai
dengan
aslinya............................................................................................. ........P4
5.Fotocopy Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor:
641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan
telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai
dengan
aslinya...................................................................................... ...............P5
6.Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 /889 /BAP/DAU/TRPK-
PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan
aslinya.....................................................................................................P6
7.Fotocopy Tanda Terima Pembayaran yang telah dizegeling Pos dan telah
dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai
dengan
aslinya.....................................................................................................P7
8.Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 / /SP-1/DAU/TRPK-PER/2012
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan
aslinya............................................................................................ ..........P8
9.Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 / /SP-2/DAU/TRPK-PER/2012
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan
aslinya............................................................................................ ..........P9
Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut,
tidak satu pun yang dibantah oleh Tergugat keabsahan dan
kebenarannya.
Bahwa Pertimbangan Majelis yang menyebutkan : “ Menimbang bahwa
tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 13 Desember 2012 bukti
P.4 yaitu pernyataan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan atas hasil
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keterangan saksi Ir.TEMAMBUALA
TELAUMBANUA dipersidangan bahwa hal tersebut semata-mata untuk
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 21 dari 33 Halaman
- 21 -
membantu penyedia jasa dalam hal ini Penggugat untuk segera
meneruskan penyelesaian pekerjaan tersebut hingga selesai dan lagi pula
Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK tersebut tanpa ditandatangani oleh
KPA selaku Pengguna Anggaran, oleh karena itu Surat Pernyataan 100 %
tersebut tidak dapat sepenuhnya jadi dasar Penggugat dalam gugatannya
karena masih harus didukung atau disertai dengan syarat-syarat lain seperti
PHO ( Provisional Hand Over ) “. Halaman 47;alinea terakhir dari Salinan
Putusan.
Atas Pertimbangan Majelis ini, Penggugat merasa sangat keberatan karena
sungguh-sungguh tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai
dengan apa yang disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian
Pekerjaan Konstruksi sebagai dasar perikatan para pihak , dengan alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat mengajukan bukti : Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 13
Desember 2012 ( bukti P.4 ), adalah Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan yang sesungguhnya merupakan kesalahan dan kelalaian
Pihak Pejabat Pembuat Komitmen karena sesungguhnya pada Tanggal
13 Desember 2012 pekerjaan belum selesai dikerjakan.
2. Bahwa kemudian ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan danmempertimbangkan dengan cermat bukti P.5 yang diajukan oleh
Penggugat yaitu : Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor:
641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 21 Desember 2012dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan tersebut
dinyatakan dengan tegas bahwa : “ Telah mengadakan Penelitian ataskebenaran laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan seperti
terlampir untuk pekerjaan tersebut di atas dan terbukti bahwa sampai
dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentasisebesar 100 % serta Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan
dan Surat Pernyataan dari CV.SETIA KARYA akan menyelesaikan
Pekerjaan “.
3. Sehingga sesuai dengan Poin “ N “ Syarat-syarat Khusus Kontraktersebut, Kontrak yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah100 % dari harga borongan.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 22 dari 33 Halaman
- 22 -
4. Bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan tersebut . dengan jelas
Diperiksa oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Tekhnik Lapangan serta
ditanda tangani, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Bahwa KPA sesungguhnya bukanlah Pengguna Anggaran akan tetapi
Kuasa Pengguna Anggaran sehingga apa yang disebutkan dalam
pertimbangan Majelis bahwa tidak ditandatangani oleh KPA selaku
Pengguna Anggaran adalah tidak benar.
6. Bahwa seharusnya Majelis memperhatikan dengan cermat bukti P.1 yang
diajukan oleh Penggugat yaitu : Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan
Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/
TRPK – PER/ 2012 yaitu Perjanjian untuk melaksanakan Paket
Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I
( DAU ), dalam hal ini bahwa sesungguhnya Penggugat sebagaiPenyedia Jasa melakukan Kontrak dengan Pejabat PembuatKomitmen sebagai Pihak Pengguna Jasa yang berarti dengan adanyaPernyataan dan Persetujuan dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )sebagai pihak yang berkontrak dengan Penggugat tentang prestasipekerjaan sebesar 100 %, hal ini berarti bahwa tidak ada alasanuntuk tidak membayarkan hak dari Penyedia Jasa ( Penggugat ),maka dengan fakta persidangan dengan didukung oleh bukti-bukti yang
telah diajukan oleh Penggugat seharusnya Majelis Menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat.
7. Bahwa Majelis seharusnya juga mempertimbangkan dengan cermat bukti
– bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Fotocopy Surat Pernyataan
Nomor : 641 / /SP-1/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos
dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli,
sesuai dengan aslinya ( P.8 ) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
dan Direksi Tekhnik Lapangan serta Fotocopy Surat Pernyataan Nomor :
641 / /SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah
dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai
dengan aslinya ( P.9 ) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen ( PPK ) selaku Pihak Pengguna Jasa.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 23 dari 33 Halaman
- 23 -
8. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan Surat Pernyataan 100 %
tidak dapat sepenuhnya jadi dasar Penggugat dalam gugatannya karena
masih harus didukung atau disertai dengan syarat-syarat lain seperti
PHO ( Provisional Hand Over ) , adalah pertimbangan yang keliru dengan
alasan bahwa Penggugat setelah mendapatkan Surat Pernyataan dari
Pejabat Pembuat Komitmen tentang Prestasi Pekerjaan yang telah
mencapai 100 %, maka selanjutnya mengajukan permohonan agar
pekerjaannya di PHO-kan, akan tetapi justru dari Pihak Tergugat sebagai
Pengguna Jasa tidak mengindahkannya, hal mana telah diungkapkan
oleh saksi IMMER LASIDOS SILITONGA, A.Md, yang dihadirkan oleh
Penggugat pada persidangan.
B. Bukti Surat /Tergugat :
1. Bahwa Majelis seharusnya memperhatikan dengan cermat bukti-bukti
surat yang diajukan oleh Tergugat, dimana beberapa bukti yangdiajukan tidak dapat menunjukkan surat aslinya, akan tetapi justru
bukti yang tidak sempurna dan tidak otentik dijadikan pertimbangan
Majelis untuk menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini yaitu:
Pertimbangan Majelis Hakim pada Alinea ketiga, halaman 48
menyebutkan : “ Menimbang bahwa setelah lewat 107 (seratus tujuh
hari) kalender kerja atau tanggal 13 Desember 2012, kemudian pihak
Tergugat Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 641/910/BAPK/DAU/TRPK-
PER/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang sebelumnya Tergugat telah
mengingatkan Penggugat melalui surat teguran sebagaimana surat
teguran I ( bukti T-4 ), surat teguran ke-II ( bukti T-5 ) dan surat teguran
ke – III ( bukti T-6 ) “.
Bahwa atas pertimbangan Majelis ini, Penggugat sangat keberatan
dengan alasan : Bahwa fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam
Salinan Putusan yaitu pada Point ( 4 ), ( 5 ) dan Point ( 6 ) halaman 31,
dengan tegas dinyatakan bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas
yaitu : surat teguran I ( bukti T-4 ), surat teguran ke-II ( bukti T-5 ) dansurat teguran ke – III ( bukti T-6 ), Kuasa Tergugat tidak dapatmenunjukkan aslinya. Dengan demikian dengan bukti surat yang
diajukian oleh Tergugat pada persidangan hanya berupa fotocopy tanpa
dapat menunjukkan surat aslinya kepada Majelis , maka sepatutnya bukti
tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak merupakan bukti
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 24 dari 33 Halaman
- 24 -
sempurna. Sebagai perbandingan . ( Yurisprudensi Mahkamah AgungNo.701K/Sip/1974):”Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu surat-surat bukti
yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan tidak sesuai
dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang amat penting-penting
secara substansiilmasih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex
facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti
yang tidak sah”.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis pada alinea pertama, halaman 48 yang
berbunyi : “ Menimbang bahwa selain dari pada itu bahwa Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Majelis berpendapat tidak sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya, hal ini didukung surat pernyataan
dari Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa akan menyelesaikan
pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hingga tanggal 13 Desember 2012 tersebut pihak
Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat
Perjanjian Kerja yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat.
Bahwa seharusnya dengan pertimbangan Majelis di atas justru
menegaskan dan membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat yaitu
dalil gugatan Point ( 5 ), ( 6 ) dan ( 7 ) yang mendalilkan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada
Tanggal 13 Desember 2012, sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan
yang disepakati dalam Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor :
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012
tersebut , Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan
penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari nilai
kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai
hari penyelesaian pekerjaan .
Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat Surat
Pernyataan kepada Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2012 yang
isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan Tanggal 28 Desember 2012 dan akan hal pernyataan tersebut ,
Tergugat menyetujuinya.
Bahwa kemudian ternyata Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut
pada Tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 ( tujuh ) hari setelah waktu
penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 25 dari 33 Halaman
- 25 -
( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28
Agustus 2012 .
3. Bahwa seandainya Majelis dengan cermat memperhatikan dan
mempertimbangkan dengan seksama apa yang didalilkan oleh
Penggugat seperti tersebut di atas, maka seungguhnya diperoleh fakta
bahwa sampai pada tanggal 13 Desember 2012, Penggugat belum dapat
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana apa yang diperjanjikan dalam
kontrak, akan tetapi kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataan
bahwa akan menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember
2012 dan kenyataannya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan
tersebut sebelum tanggal 28 Desember 2012 yaitu pada tanggal 21
Desember 2012 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100 %, hal mana
dibuktikan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada
persidangan yaitu: Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 / /SP-
1/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya (
P.8 ) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Tekhnik
Lapangan serta Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 / /SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya (
P.9 ) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )
selaku Pihak Pengguna Jasa.
4. Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan dengan cermat serta
memperhatikan dengan seksama apa yang disepakati oleh para pihak
dalam butir (5) Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor :
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012 (
Bukti P.2 ) yaitu bahwa Penggugat dikenakan denda setiap hari
keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 ( satu per seribu
) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak
sampai hari penyelesaian pekerjaan , atas kesepakatan ini maka telahterbukti sebagai fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi
IMMER LASIDOS SILITONGA, AMd, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat selaku PenyediaJasa telah dikenaklan denda sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 26 dari 33 Halaman
- 26 -
nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak
sampai hari penyelesaian pekerjaan.
Bahwa telah terbukti sebagai fakta persidangan, Tergugat
membenarkan dengan Bukti T-12 bahwa terhadap Penggugat telah
dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan
denda Keterlambatan Pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Komitmen ( PPK ) Ir.TEMAMBUALA TELAUMBANUA dengan Surat
Nomor : 900/909.a/SP-KP/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012.
5. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dengan cermat dan utuh bukti
yang telah diajukan Penggugat pada persidangan ( Bukti P.2 ) dan bukti
Tergugat ( Bukti T-12 ) yaitu bahwa :
Denda hanya dikenakan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaansebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak dalam hal ini
sampai tanggal 13 Desember 2012, jadi dengan dikenakannya dendaterhadap Penggugat maka hal ini berarti Penyedia Jasa(Penggugat) masih terus melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaanyang belum selesai dengan konsekwensi dikenakan denda sebesar1/1000 ( satu per seribu ) dari nilai kontrak terhitung sejak hariberikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaianpekerjaan. Dengan demikian dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan
bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak adalah tidak benar lagi pula
bukti surat tentang pemutusan kontrak oleh Tergugat, pada persidangan
dalam acara penyerahan bukti surat ternyata tidak dapat ditunjukkan
surat aslinya kepada Majelis.
6. Bahwa untuk melengkapi Memori Banding ini Pembanding dahulu
Penggugat akan mengajukan bukti-bukti tambahan sebagai bahan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu Fotocopy Surat
Permohona Provisional Hand Over dari CV.Setia Karya, tanggal 22
Desember 2012, yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya
serta Surat Permohonan Penerbitan SP2D Tanggal 21 Desember 2012
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Kebersihan, Nomor : 900/3859/TRPK/2012.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 27 dari 33 Halaman
- 27 -
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut di
atas, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai
berikut:
1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:
47/Pdt.G/2013/PN-GS, tanggal 17 September 2014.
Mengadili sendiri :
Dalam Eksepsi :
- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat.
Dalam Pokok Perkara :
PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144 ,Tanggal 23
Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris SYNODIA EUNICE
TELAUMBANUA , SH beralamat di Jalan Yos Sudarso No.135 Gunungsitoli
– Nias, adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad
baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor
Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan
Prestasi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (
Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012
tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga :
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )
Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus, adalah
sah dan berharga ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor: 641/ / SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh
Tergugat adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja
Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 28 dari 33 Halaman
- 28 -
bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai
persentase sebesar 100% ( seratus persen ) adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai
uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah : Rp. 550.418.500 +
498.068.100 = Rp. 1.048.486.600.- ( satu miliar empat puluh delapan juta
empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat dwangsoom
sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas
keterlambatan mematuhi putusan setelah putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
SUBSIDER:Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo Et Bono).
Dan perbaikan Memori Banding karena adanya kesalahan pengetikan dan
adanya penambahan uraian pada pokoknya yaitu :
1. Pada halaman 4 ( empat ) tertulis : “Bahwa kemudian ternyata MajelisHakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermatbukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Berita Acara Prestasi
Kemajuan Pekerjaan Nomor: 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 ,
tanggal 21 Desember 2012 dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan
Pekerjaan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa : “ Telah mengadakanPenelitian atas kebenaran laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik danKeuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut di atas dan terbukti
bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapaipersentasi sebesar 100 % serta Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan
Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari CV.SETIA KARYA akan
menyelesaikan Pekerjaan “.
Diperbaiki sehingga menjadi :“Bahwa kemudian ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan danmempertimbangkan dengan cermat bukti yang diajukan oleh Penggugat
yaitu : Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor:
641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 21 Desember 2012
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 29 dari 33 Halaman
- 29 -
dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan
Pekerjaan………………………......”
2. Tambahan uraian tentang pertimbangan Majelis, sebagai berikut :
Bahwa Pertimbangan Majelis dalam Putusannya pada halaman 48 alinea
ke-empat menyebutkan : “ Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dalam memutus kontrak dan tidak
melakukan pembayaran sisa sebesar Rp.550.418.500.- kepada penggugat
tidaklah dapat dikategorikan Tergugat Wanprestasi atas perjanjian kontrak
dengan penggugat tersebut, karena Penggugat lah yang tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor
Walikota Tahap – I tersebut sampai dengan tanggal 13 Desember 2012
sebagaimana dalam Surat Kontrak Kerja . Akan tetapi pihak Tergugat telah
melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sejumlah
Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober 2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03
Desember 2012 sesuai dengan presentase kerja yang telah dilaksanakan
Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87.11 %.
Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan
Majelis ini dengan alasan:
Bahwa Majelis hakim menyatakan : ………………………. Akan tetapi pihak
Tergugat telah melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sejumlah
Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober 2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03
Desember 2012 sesuai dengan presentase kerja yang telah dilaksanakan
Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87.11 %”.Bahwa Majelis tidak dengan cermat dan teliti memperhitungkan nilai-nilai riil sebagaiman yang tertuang dalam kontrak dan menjadi faktapersidangan , yaitu :Apabila perhitungan 87% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.495.700.000.-maka besarnya adalah : Rp.1.301.259.000.- sedangkan uang yangdibayarkan oleh Tergugat adalah : Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober
2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03 Desember 2012 = Rp. 934.812.500.-
dari jumlah tersebut maka yang dibayarkan adalah hanya sebesar : 62,5 %.
Sehingga apabila dibandingkan dengan nilai 87,11% , maka selisih
pembayaran Rp.366.446.500.-
Dengan demikian seharusnya Majelis tidak mendasarkanpertimbangan dalam putusan dalam perkara aquo dan harus
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 30 dari 33 Halaman
- 30 -
mengesampingkan keterangan Tergugat karena tidak sesuai denganfakta.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut di
atas, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai
berikut:
1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:
47/Pdt.G/2013/PN-GS, tanggal 17 September 2014.
Mengadili sendiri :
Dalam Eksepsi :
- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144, Tanggal 23
Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris SYNODIA EUNICE
TELAUMBANUA , SH beralamat di Jalan Yos Sudarso No.135 Gunungsitoli
– Nias, adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad
baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor
Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan
Prestasi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (
Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012
tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga :
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )
Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus, adalah
sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor: 641/ / SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh
Tergugat adalah sah dan berharga ;
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 31 dari 33 Halaman
- 31 -
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja
Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan
bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai
persentase sebesar 100% ( seratus persen ) adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai
uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah : Rp. 550.418.500 +
498.068.100 = Rp. 1.048.486.600.- ( satu miliar empat puluh delapan juta
empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat dwangsoom
sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas
keterlambatan mematuhi putusan setelah putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap ;
11.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
SUBSIDER:Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et
Bono).
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut dan hanya merupakan pengulangan
saja maka Memori Banding tersebut dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh
Kuasa Terbanding / Tergugat tertanggal 29 Desember 2014, pada prinsipnya
memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari
Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ,turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli tanggal 17 September 2014 Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.GS, surat
memori banding dan perbaikan memori banding yang diajukan Kuasa
Pembanding /Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan
Kuasa Terbanding/ Tergugat tanggal 29 Desember 2014 , Pengadilan Tinggi
berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh majelis
Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berkenan dengan hal-hal yang
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 32 dari 33 Halaman
- 32 -
disengketakan oleh ke dua belah pihak telah tepat dan benar menurut hukum
,maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan Hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan
hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dengan tambahan
pertimbangan sebagai berikut :
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Ir. Temambuala
Telaumbanua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) telah membuat
pernyataan tentang prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dst ( halaman 6
point 8 memori banding Pembanding/Penggugat), hanyalah persiapan
administrasi dan bukan untuk mengklaim dana, hal ini diakui merupakan
kebijakan yang salah serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21
Desember 2012 tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan Undang-
Undang di samping hal tersebut ternyata persetujuan perpanjangan waktu
pelaksanaan kontrak tidak dituangkan dalam addendum kontrak , hal ini terbukti
dengan memperhatikan kosongnya kolom nomor/ tanggal addendum
kontrak dalam Berita Acara Nomor 641/906.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 jo
Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-
PER/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Bukti P.5) sebagaimana dimaksud
dalam syarat-syarat umum kontrak ( SSUK) point 36 tentang Perubahan
jadwal pelaksanaan pekerjaan ( butir 36.5 ) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.GS
tanggal 17 Septemberi 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat
dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN Halaman 33 dari 33 Halaman
- 33 -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor :
47/Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014, yang dimohonkan
banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2015 oleh kami
Dr.H. SOEDARMAJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH dan
DAHLIA BRAHMANA SH,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Pebruari 2015 nomor :
41/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta
FARIDA MALEM SH . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
ttd ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH. MH. Dr. H. SOEDARMAJI, SH. M. Hum
ttd
DAHLIA BRAHMANA,SH. MH
PANITERA PENGGANTI
ttd
FARIDA MALEM,SHPerincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-