P U T U S A N -...
Transcript of P U T U S A N -...
Hal.1 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
P U T U S A N
No. 52/PDT/2012/PTR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :
1. S U R I P T O, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Senapelan No. 28
Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP RUHIYAT, S.Ag,
SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH, Para
Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS,
beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A Arengka Atas,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. 144/SK-AR/XI/2011
tanggal 28 Nopember 2011, semula TERGUGAT I
KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI selanjutnya
disebut PEMBANDING I ;
2. LINDAWATI, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Yos Sudarso No. 102
Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh TANJAYA SIDAURUK,
SH, Advokat, berkantor di Jl. Pangkalan Buntu Sidamanik No.
89 Sidamanik Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011, semula TERGUGAT II
KONPENSI selanjutnya disebut PEMBANDING II ;
3. YOHANES KHOSASI, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Riau No. 6
Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP RUHIYAT, S.Ag,
SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH, Para
Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS,
beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A Arengka Atas,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. 144/SK-AR/XI/2011
tanggal 28 Nopember 2011, semula TERGUGAT III
KONPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI selanjutnya
disebut PEMBANDING III ;
Hal.2 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
4. JONI CHANDRA PRIMA, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Tanjung Datuk
No. 160 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP
RUHIYAT, S.Ag, SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON,
SH, Para Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT &
PARTNERS, beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A
Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No.
144/SK-AR/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, semula
TERGUGAT V KONPENSI/PENGGUGAT III REKONPENSI
selanjutnya disebut PEMBANDING IV ;
5. S U R A T N O, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Panglima Komplek 28 No.
24 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP RUHIYAT,
S.Ag, SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH, Para
Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS,
beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A Arengka Atas,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. 144/SK-AR/XI/2011
tanggal 28 Nopember 2011, semula TERGUGAT VI
KONPENSI/PENGGUGAT IV REKONPENSI selanjutnya
disebut PEMBANDING V ;
6. HENDRA IRWAN, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Senapelan No. 25
Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP RUHIYAT, S.Ag,
SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH, Para
Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS,
beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A Arengka Atas,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. 144/SK-AR/XI/2011
tanggal 28 Nopember 2011, semula TERGUGAT VII
KONPENSI/PENGGUGAT V REKONPENSI selanjutnya
disebut PEMBANDING VI ;
7. A G U A N, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Teratai No. 123 RT
01 RW 02 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh ASEP
RUHIYAT, S.Ag, SH.,MH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON,
SH, Para Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT &
PARTNERS, beralamat di Jl. Handayani No. 36 Lt. II A
Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No.
Hal.3 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
144/SK-AR/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, semula
TERGUGAT VIII KONPENSI/PENGGUGAT VI REKONPENSI
selanjutnya disebut PEMBANDING VII ;
8. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,
semula TERGUGAT IX KONPENSI selanjutnya disebut
PEMBANDING VIII ;
9. NOTARIS PPAT HANANI, SH, alamat Jl. Cempaka No. 29 Pekanbaru.
Dalam hal ini diwakili oleh H. AFRIZAL GURUN, SH, Advokat,
beralamat di Jl. DR. Sutomo No. 14 A Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011, semula
TURUT TERGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut
PEMBANDING IX ;
10. NOTARIS PPAT INDAH RETNO WIDAYATI, alamat Jl. DR.Sutomo No. 14
A Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh H. AFRIZAL GURUN,
SH, Advokat, berkantor di Jl. DR. Sutomo No. 14 A Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011,
semula TURUT TERGUGAT II KONPENSI selanjutnya disebut
PEMBANDING X ;
M E L A W A N :
1. BUDI GUNAWAN, pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal Jl. Teuku Umar RT
002 RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Pekanbaru. Dalam
hal ini diwakili oleh DERLIANA, SH dan DORI
LUMBANTORUAN, SH, para Advokat, berkantor di Jl. Dahlia
No. 43 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Nopember 2011, semula PENGGUGAT
KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI selanjutnya disebut
TERBANDING ;
Hal.4 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
2. A R D I A N T O, pekerjaan Wirasuasta, alamat Jl. Senapelan No. 30
Pekanbaru, semula TERGUGAT IV KONPENSI selanjutnya
disebut TURUT TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 21
Nopember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.738 Kelurahan Tangkerang Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru dan perubahannya Sertifikat Hak Milik No.1772
Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah
sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Feri Bakti
No.87/BR-21/1996 tanggal 27 Maret 1996 adalah sah dan mempunyai
kekuatan hukum;
4. Menyatakan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IX dari atas nama
Hj.Suarni menjadi atas nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.738
Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah sah;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang berhak atas tanah yang
menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.738 Kelurahan Tangkerang
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan perubahannya Sertifikat Hak Milik
No.1772 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
Hal.5 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.43 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah yang menjadi objek dalam
Sertifikat Hak Milik No.738 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya
Pekanbaru serta Perubahannya Sertifikat Hak Milik No.1772 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
8. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan :
a. Sertifikat Hak Milik No.636 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat II adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
b. Sertifikat Hak Milik No.637 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat III adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
c. Sertifikat Hak Milik No.638 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat IV yang kemudian
dilakukan lagi peralihan hak menjadi atas nama Tergugat V adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
d. Sertifikat Hak Milik No.639 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat VI adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
e. Sertifikat Hak Milik No.640 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat VII adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
f. Sertifikat Hak Milik No.641 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat VIII adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Hal.6 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
g. Sertifikat Hak Milik No.642 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan
Bukit Raya Pekanbaru yang semula atas nama Tergugat I dan telah
dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Tergugat VIII adalah cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan :
a. Akte Jual Beli No.188 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004, yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
b. Akte Jual Beli No.156 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
c. Akte Jual Beli No.152 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
d. Akte Jual Beli No.26 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007, yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
e. Akte Jual Beli No.130 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
f. Akte Jual Beli No.157 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
g. Akte Jual Beli No.143 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
h. Akte Jual Beli No.145 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004, yang diterbitkan
oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
11. Menyatakan :
a. Penguasaan Tergugat II atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 528
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.636 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
b. Penguasaan Tergugat III atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 244
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.637 Kelurahan
Hal.7 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
c. Penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V atas sebagian tanah Penggugat
seluas +_ 244 M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.638
Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah
perbuatan melawan hukum;
d. Penguasaan Tergugat VI atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 244
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.639 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
e. Penguasaan Tergugat VII atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 243
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.640 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
f. Penguasaan Tergugat VIII atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 243
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.641 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
g. Penguasaan Tergugat VIII atas sebagian tanah Penggugat seluas +_ 125
M2 yang menjadi objek dalam Sertifikat Hak Milik No.642 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah perbuatan
melawan hukum;
12. Menyatakan :
a. Perbuatan Turut Tergugat I dalam menerbitkan :
- Akte Jual Beli No.188 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004;
- Akte Jual Beli No.156 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004;
- Akte Jual Beli No.152 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004;
- Akte Jual Beli No.130 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004;
- Akte Jual Beli No.157 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004;
- Akte Jual Beli No.143 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004;
- Akte Jual Beli No.145 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004;
Adalah perbuatan melawan hukum;
b. Perbuatan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akte Jual Beli No.26
Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007 adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat IX dalam :
Hal.8 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
a. Menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.43 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I adalah
Perbuatan Melawan Hukum;
b. Melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik No.43 Kelurahan Tangkerang
Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I, antara
lain :
- Sertifikat Hak Milik No. 636 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 637 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 638 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 639 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 640 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 641 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. 642 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Tergugat I;
Adalah perbuatan melawan hukum;
c. Melakukan peralihan hak dalam :
- Sertifikat Hak Milik No.636 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat II;
- Sertifikat Hak Milik No.637 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat III;
- Sertifikat Hak Milik No.638 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat IV;
- Sertifikat Hak Milik No.638 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat IV
menjadi atas nama Tergugat V;
Hal.9 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
- Sertifikat Hak Milik No.639 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat VI;
- Sertifikat Hak Milik No.640 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat VII;
- Sertifikat Hak Milik No.641 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat VIII;
- Sertifikat Hak Milik No.642 Kelurahan Tangkerang Selatan
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dari atas nama Tergugat I menjadi
atas nama Tergugat VIII;
Adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah
dan berharga;
15. Menghukum Tergugat II, III, V, VI, VII dan VIII untuk mengosongkan/
menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa
syarat apapun kepada Penggugat;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara
tanggung renteng sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari
kelalaian melaksanakan putusan;
17. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
DALAM REKONPENSI :
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I,
II, III, V, VI, VII dan VIII dalam Konpensi;
DALAM KONPENSI dan REKONPENSI
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp
4.024.000,- (empat juta dua puluh empat ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding I,III,IV,V,VI,VII
pada tanggal 29 Nopember 2011, Pembanding II pada tanggal 21 Desember
Hal.10 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
2011, Pembanding VIII pada tanggal 8 Desember 2011, Pembanding IX,X pada
tanggal 12 Desember 2011 dan Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2011
mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding
masing-masing No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR ;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
I,III,IV,V,VI,VII telah diberitahukan kepada :
- Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2011 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 6 Desember 2011 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 6 dan 14 Desember 2011 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II telah
diberitahukan kepada :
- Terbanding pada tanggal 5 Januari 2012 ;
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 28 Desember 2011 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 3 Januari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 17 Januari 2012 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding VIII telah
diberitahukan kepada :
- Terbanding pada tanggal 20 Desember 2012 ;
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 21 Desember 2011 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 14 Desember 2011 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding IX,X telah
diberitahukan kepada :
- Terbanding pada tanggal 20 Desember 2011 ;
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 21 Desember 2011 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 13 Desember 2011 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Hal.11 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terbanding telah
diberitahukan kepada :
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 21 Desember 2011 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 6 Desember 2011 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 6 dan 14 Desember 2011 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa masing-masing Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada
tanggal 20 Desember 2011, Pembanding II pada tanggal 24 Desember 2012,
Pembanding VIII pada tanggal 28 Desember 2011 dan Terbanding pada tanggal
5 Januari 2012 telah menyerahkan Memori Banding ;
Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I,III,IV,V,VI,VII
telah diberitahukan dan diserahkan kepada :
- Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 18 Januari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 17 Januari 2012 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding II telah
diberitahukan dan diserahkan kepada :
- Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 ;
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 25 Januari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 23 Februari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding VIII telah
diberitahukan dan diserahkan kepada :
- Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 ;
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 25 Januari 2012 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 22 Febuari 2012 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Hal.12 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terbanding telah
diberitahukan dan diserahkan kepada :
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 17 Januari 2012 ;
- Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 18 Januari 2012 ;
- Pembanding IX,X pada tanggal 17 Januari 2012 ;
- Turut Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012 ;
Menimbang, bahwa Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 3 Februari
2012 dan Terbanding pada tanggal 8 Februari 2012 mengajukan Kontra Memori
Banding ;
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah
diberitahukan dan diserahkan kepada :
- Pembanding I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Pembanding II pada tanggal 7 Maret 2012 ;
- Pembanding VIII pada tanggal 17 Februari 2012 ;
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara Banding No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR masing-masing tanggal 17
Februari 2012, tanggal 22 Februari 2012, tanggal 7 Maret 2012, tanggal 20
Maret 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa sesuai pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk
mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan
atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.
20/Pdt.G/2011/PN.PBR diputuskan pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan
dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII tanpa hadirnya Turut
Terbanding, Pembanding VIII, Pembanding IX,X dan pada tanggal 30 Nopember
Hal.13 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
2011, tanggal 12 Desember 2011 putusan tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding II, Turut Terbanding dan Pembanding IX,X, kemudian Pembanding
I,III,IV,V,VI,VII pada tanggal 29 Nopember 2011, Pembanding II pada tanggal 30
Nopember 2011, Pembanding VIII pada tanggal 8 Desember 2011 dan
Pembanding IX,X pada tanggal 12 Desember 2011 menyatakan banding, maka
permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah
putusan diucapkanatau setelah pemberitahuan putusan, sehingga sesuai
tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;
Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum
yang mendapat kuasa untuk mengajukan permohonan banding dan diajukan ke
(Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut serta
permohonan-permohonan tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada
para pihak, maka permohonan banding tersebut telah pula dilakukan menurut
cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut
memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Pembanding I,III,IV,V,VI,VII
pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa penerbitan SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang Selatan maupun
sertifikat turunannya didasarkan pada surat-surat yang sah sehingga
memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pendaftaran tanah dan prosedurnya
telah sesuai, sedangkan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti alas hak
atas sertifikatnya ;
- Bahwa putusan Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding
keliru dan tidak benar karena :
- posita gugatan Terbanding tidak menguraikan asal usul perolehan tanah,
ukuran dan batas-batasnya, sehingga gugatan kabur ;
- fokus gugatan Terbanding adalah proses penerbitan SHM No.
43/Kelurahan Tangkerang Selatan yang merupakan sertifikat induk dari
SHM No. 636 s/d 642 yang merupakan tindakan administrasi pejabat
Hal.14 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
publik, sehingga yang berwenang mengadili adalah pengadilan tata
usaha negara ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tanah
objek sengketa asalnya milik Hj. Suarni keliru dan tidak benar karena sesuai
fakta persidangan Hj. Suarni tidak dapat menunjukkan alas hak perolehan
tanah objek sengketa dari Siddik dan Terbanding juga Pembanding VIII tidak
dapat menunjukkan warkah atas penerbitan SHM No. 738/GS/SU
No.300/1991 ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti
T.I.1 s/d T.I.4ugat tid T.I.6, T.I.7, T.II.3, T.IX.1 s/d T.IX.3 tidak perlu
dipertimbangkan dan dikesampingkan karena hanya berupa foto copy dari
foto copy adalah keliru dan tidak benar karena :
- surat asli dari bukti T.I.1 s/d T.I.4 berada ditangan Pembanding VIII ;
- bukti T.I.6, T.I.7 telah jelas tanah objek sengketa berbatas dengan tanah
SHM No. 1321 ;
- surat asli dari bukti T.II.3 telah ditunjukkan oleh Pembanding VIII ;
- bukti T.IX.1 s/d T.IX.3 telah disesuaikan dengan surat aslinya dengan
cara legalisasi di PN Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2011 dan
dapat menunjukkan kedudukan hukum Hj. Rosni Bidin, SH terhadap
tanah objek sengketa ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan pihak-pihak dalam
perkara ini telah memenuhi prosedur dari perundang-undangan, keliru dan
tidak benar karena berdasarkan data fisik tanah tersebut telah dikuasai Para
Pembanding berdasarkan data yuridis, sedangkan Terbanding baru
mengklaim tanah tersebut miliknya pada tahun 2009 dan secara yuridis
sampai dengan selesainya persidangan Terbanding tidak dapat menunjukkan
alas hak kepemilikannya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tanah
yang dimaksud SHM No. 43 tumpang tindih dengan tanah SHM No. 738,
keliru dan tidak benar karena pada waktu sidang pemeriksaan setempat
Hal.15 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
Terbanding tidak mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas dari
tanah yang diklaim miliknya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
pokok persoalan dalam perkara ini adalah SHM mana yang sah menurut
hukum, keliru dan tidak benar karena sesuai data fisik dan data yuridis Para
Pembanding adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan SHM No. 43
yang diterbitkan tahun 2002, sedangkan SHM No. 1772 milik Terbanding
merupakan perubahan dari SHM No. 738 yang terjadi tahun 2008, sehingga
waktu penerbitannya adalah lebih dahulu SHM milik Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
Terbanding berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah keliru dan
tidak benar karena sesuai fakta persidangan menunjukkan Para Pembanding
yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1974 sampai
sekarang, sedangkan Terbanding hanya sebatas memiliki alas hak yang tidak
punya dasar hukum yang kuat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sita
jaminan harus dinyatakan sah dan berharga adalah keliru dan tidak benar
karena sebagaimana fakta persidangan tanah objek sengketa selama ini
dikuasai Para Pembanding sesuai data fisik dan data yuridis, tetapi
Terbanding hanya sebatas memiliki sertifikat yang tidak jelas dasar dan
alasannya serta selama bertahun-tahun tidak mengetahui letak dan batas
tanah SHM No. 738 ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
Terbanding adalah satu-satunya yang berhak atas tanah objek sengketa
adalah keliru dan tidak benar karena sejak dahulu Terbanding tidak pernah
menguasai tanah objek sengketa dan sebaliknya sejak tahun 1974 hingga
ditingkatkan menjadi SHM tahun 2002 tanah objek sengketa dikuasai Para
Pembanding ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan
tuntutan uang paksa adalah keliru dan tidak benar karena berdasarkan fakta
Hal.16 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
persidangan tidak ada alasan yang kuat untuk mengabulkan tuntutan uang
paksa ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh
gugatan rekonpensi adalah keliru dan tidak benar karena berdasarkan fakta
persidangan gugatan rekonpensi telah berkekuatan hukum dan berhubungan
dengan objek sengketa yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Para
Pembanding sesuai data fisik dan data yuridis ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Pembanding II pada
pokoknya didasarkan pada alasan-alasan bahwa Hakim Tingkat Pertama salah
menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya
atau bahkan telah melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan undang-undang dalam mengadili perkara, yaitu :
- Gugatan Terbanding mengandung cacat hukum secara formil karena :
- Dasar pengajuan gugatan bukan atas dasar pada perolehan hak yang
benar ;
- Tanah objek sengketa berada dibawah hak tanggungan hutang
Pembanding II di PT Bank Pan Indonesia Cabang Pekanbaru, sehingga
PT Bank Pan Indonesia Cabang Pekanbaru harus ditarik sebagai pihak ;
- Putusan Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sebagian gugatan dengan
alasan pengalihan hak atas tanah objek sengketa kepada Terbanding sah
dan mempunyai kekuatan hukum sehingga Terbanding dinyatakan satu-
satunya yang berhak atas tanah objek sengketa, padahal Terbanding tidak
bisa membuktikan jika tanah objek sengketa adalah tanah yang dimaksud
oleh SHM No. 738 (SHM No. 1772) ;
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai perolehan tanah objek
sengketa dari Hj. Suarni, sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yang
mengamulir perolehan hak Para Pembanding atas tanah objek sengketa
seharusnya menunjuk pada dasar perolehan hak Terbanding yang lebih
sahih;
- Pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama saling
bertentangan karena disatu sisi menyatakan berdasarkan fakta persidangan
Hal.17 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan pihak-pihak dalam
perkara ini sebagaimana didalilkan masing-masing pihak telah memenuhi
prosedur PP No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun
1997. Akan tetapi pada halaman 143, 144 menyatakan pengalihan hak atas
tanah objek sengketa yang dilakukan Para Pembanding dengan tanpa lebih
dahulu meneliti hak dan status pihak penjual atas tanah objek sengketa
menunjukkan itikad tidak baiknya sehingga tidak pantas dilindungi ;
- Tanah objek sengketa yang disita sudah lebih dahulu dijadikan jaminan hak
tanggungan, sehingga tanpa dilibatkannya pihak pemegang hak tanggungan,
maka atas tanah objek sengketa tidak dapat diletakkan sita jaminan ;
- Kepaniteraan PN Pekanbaru melakukan kebohongan karena sita jaminan
atas tanah objek sengketa tanpa pemberitahuan kepata Pembanding II, tetapi
dalam tembusannya kepada Kepaniteraan PN Pekanbaru seolah-olah telah
diberitahukan kepada Pembanding II ;
- SHM milik Para Pembanding sah sehingga keliru pertimbangan hukum Hakim
Tingkat Pertama yang menyatakan jual beli yang dilakukan Para Pembanding
adalah perbuatan melawan hukum ;
- Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Pembanding
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Pembanding dihukum
mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Terbanding
dan dihukum membayar uang paksa adalah tidak tepat menurut hukum
karena Pembanding II telah memiliki dan menguasai tanah objek sengketa
sesuai SHM No. 636 atas nama Pembanding II, sehingga Pembanding II
beritikad baik, sedangkan tanah yang dimaksud Terbanding bukan tanah
objek sengketa ;
- Dalam sidang pemeriksaan setempat, Hakim Tingkat Pertama hanya
mengikuti batas-batas tanah yang ditunjuk oleh penggugat saja dengan
mengabaikan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh pemilik tanah yang
berbatasan dengan tanah objek sengketa ;
- Hakim Tingkat Pertama yang meminta agar Pembanding VIII membawa
warkah tanah SHM No. 43 adalah permintaan yang tidak lasim dan mengada-
Hal.18 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
ada karena warkah tanah tersebut pada persidangan yang sebelumnya telah
pernah ditunjukkan oleh Pembanding VIII ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Pembanding VIII pada
pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan
Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan
hukum serta sagat merugikan hak pembanding, yaitu :
- Batas-batas SHM No. 738 (SHM No. 1772) milik Terbanding berbeda dengan
batas-batas SHM No. 43 milik Pembanding I dan yang menguasai tanah
objek sengketa adalah Para Pembanding, sehingga tanah yang dimaksud
oleh SHM No. 738 (SHM No. 1772) bukan tanah objek sengketa ;
- Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
Terbanding dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding
terutama keterangan saksi Musbar yang menerangkan saksi memperoleh
tanah objek sengketa pada tanggal 16 Nopember 1974 yang sebagian diganti
rugi oleh Hj. Rosni Bidin dan kemudian Pembanding I membeli tanah objek
sengketa dari saksi dan Hj. Rosni Bidin pada tahun 2002, sehingga tanah
objek sengketa lebih dahulu dikuasai oleh Para Pembanding dibandingkan
dengan Terbanding ;
- Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan, disatu pihak
mengakui Pembanding I memberikan ganti rugi atas tanah objek sengketa
kepada Musbar dan Hj. Rosni Bidin, sehingga penguasaan tanah objek
sengketa oleh Musbar sejak tahun 1974 adalah benar dan bukti-bukti SHM
dari Para Pembanding lebih kuat dibandingkan yang diajukan Terbanding,
tetapi pada pihak lain menyatakan Para Pembanding tidak pantas mendapat
perlindungan hukum karena tidak meneliti hak dan status hukum pihak
penjual tanah objek sengketa yang bukan pemiliknya ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Terbanding pada pokoknya
didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
- Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan kurang teliti karena pertimbangan
yang menyatakan Pembanding I telah memberikan ganti rugi atas tanah
Hal.19 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
objek sengketa kepada Musbar bersama Hj. Rosni Bidin didasarkan pada alat
bukti T.I.3 yang tidak sah karena hanya berupa foto copy tanpa ada surat
aslinya ;
- Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan ganti rugi materiil
dan immateriil dengan alasan tuntutan tersebut tidak disertai alasan-alasan
yang jelas dan bukti-bukti, pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada
fakta persidangan karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah
menyatakan Terbanding yang berhak atas tanah objek sengketa sehingga
penguasaan Para Pembanding atas tanah objek sengketa adalah perbuatan
melawan hukum yang mencemarkan nama baik Terbanding, sedangkan bukti
P.5 dan keterangan saksi Nimron Parasian Purba yang menyatakan bahwa
sewa atas tanah objek sengketa oleh saksi Nimron Purba tidak dapat
dilanjutkan karena usaha pencucian sepeda motor saksi Nimron Purba telah
dirusak oleh orang-orang suruhan Pembanding II telah membuktikan adanya
kerugian yang dialami Terbanding ;
- Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan putusan serta merta
dengan alasan tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg
dan SEMA No. 3 tahun 2000 adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat
karena gugatan Terbanding yang dikabulkan didasarkan pada akta otentik
berupa SHM No. 738 (SHM No. 1772) dan Akta Jual Beli No. 87/BR-21/1996
dari PPAT sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan putusan
serta merta ;
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan banding tersebut, Pembanding
I,III,IV,V,VI,VII dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan
banding yang diajukan Terbanding tidak cukup beralasan dengan alasan
sebagai berikut :
- bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pembanding I,III,IV,V,VI,VII dapat
membuktikan dalil-dalil bantahan Pembanding I,III,IV,V,VI,VII dan bukti surat
yang berupa foto copy dapat ditunjukkan surat aslinya dan telah dilegalisir di
Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan Terbanding tidak dapat
menunjukkan bukti yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah objek
sengketa sehingga tidak dapat membuktikan gugatannya ;
Hal.20 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
- bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding
adalah satu-satunya orang yang berhak atas tanah objek sengketa, tidak
benar dan tidak tepat karena jika gugatan Terbanding mengenai hak
kepemilikan tanah objek sengketa atas dasar sertifikat tanah yang dimiliki
oleh para pihak, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara ;
- bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Terbanding
atas ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- sudah benar dan tepat
karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan
tidak didasarkan pada bukti yang kuat ;
- bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan putusan serta
merta sudah benar dan tepat karena sesuai dengan pasal 191 RBg dan
SEMA No. 3 tahun 2000 ;
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding
pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat
Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding sudah tepat dan
benar, namun putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan uang
ganti rugi dan putusan serta merta perlu diperbaiki karena tuntutan Terbanding
tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan permohonan banding
yang diajukan Para Pembanding tidak beralasan sehingga harus ditolak
seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.PBR terdiri dari Berita Acara
Persidangan, surat-surat dan salinan putusan No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR
tanggal 21 Nopember 2011 dan setelah pula memperhatikan Memori Banding
dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, Pengadilan Tinggi
berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Para
Pembanding dan Terbanding dalam Memori Bandingnya tidak terungkap hal-hal
baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori
Banding tersebut pada pokoknya hanya mengulang hal-hal yang telah
Hal.21 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
dikemukakan dalam kesimpulan yang diajukan Para Pembanding dan
Terbanding dalam putusan Hakim Tingkat Pertama hal-hal tersebut telah cukup
dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
bahwa alat-alat bukti yang diajukan Terbanding dapat membuktikan hak
kepemilikan Terbanding atas tanah objek sengketa dan sebaliknya dari bukti-
bukti yang diajukan Para Pembanding tidak dapat melemahkan bukti-bukti hak
kepemilikan yang diajukan Terbanding, sehingga putusan Hakim Tingkat
Pertama yang menyatakan tanah objek sengketa milik Terbanding didasarkan
pada pertimbangan hokum yang tepat dan benar ;
Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama
yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Para Pembanding dan Turut
Terbanding dinyatakan tidak sah dan melawan hukum yaitu:
- perbuatan Pembanding I yang mengalihkan hak kepemilikan tanah objek
sengketa kepada Pembanding II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Terbanding ;
- perbuatan Pembanding IX,X yang membuat akta atas jual beli tanah objek
sengketa yang dilakukan oleh Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII ;
- perbuatan Pembanding VIII yang memecah lahan tanah SHM No.
43/Kelurahan tangkerang Selatan menjadi SHM No. 636, 637, 638, 639, 640,
641 dan 642 atas nama Pembanding II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Terbanding ;
telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan,
sehingga pertimbangan hukumnya sudah sudah tepat dan benar ;
Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan
hukum tersebut, Pengadilan Tinggi perlu memberikan tambahan pertimbangan
hukum sebagai berikut :
- Bahwa alas hak kepemilikan Terbanding atas tanah objek sengketa adalah
SHM No. 738/Kelurahan Tangkerang diterbitkan tanggal 21 Agustus 1991,
kemudian karena terjadi pemekaran wilayah Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru menyebabkan lokasi tanah objek sengketa yang semula berada di
wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ikut berubah dan
berada di wilyah hukum Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, karena itu
sertifikat tanah atas tanah objek sengketa yang semula SHM No.
Hal.22 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
738/Kelurahan Tangkerang berubah menjadi SHM No. 2247/Kelurahan
Tangkerang Selatan. Sedangkan alas hak Pembanding I atas tanah objek
sengketa didasarkan pada SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang Selatan yang
diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2002 (bukti T.I.4/T.II.3/T.IX.4) ;
- Bahwa ditinjau dari saat penerbitan kedua sertifikat tersebut, ternyata SHM
No. 738/Kelurahan Tangkerang diterbitkan 11 tahun lebih dahulu
dibandingkan SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang Selatan (bukti
T.I.4/T.II.3/T.IX.4), dengan kata lain Pembanding VIII telah lebih dahulu
memberikan hak kepemilikan tanah objek sengketa kepada Terbanding dan
11 tahun kemudian Pembanding VIII memberikan lagi hak kepemilikan tanah
objek sengketa kepada Pembanding I ;
- Bahwa Pembanding VIII adalah instansi yang diberi kewenangan oleh
undang-undang untuk menerbitkan dokumen tanah i.c. sertifikat tanah,
sehingga Pembanding VIII memiliki data yang lengkap atas tanah-tanah yang
sudah bersertifikat baik menyangkut data fisik maupun data yuridis
khususnya atas tanah SHM No. 738/Kelurahan Tangkerang atau SHM No.
2247/Kelurahan Tangkerang Selatan ;
- Bahwa selain itu dengan telah diterbitkannya SHM No. 738/Kelurahan
Tangkerang oleh Pembanding VIII menunjukkan bahwa syarat-syarat yang
ditentukan dalam PP No. 10 tahun 1961 untuk pemberian hak atas tanah
telah terpenuhi, demikian juga dengan perubahan SHM No. 738/Kelurahan
Tangkerang menjadi SHM No. 2247/Kelurahan Tangkerang Selatan juga
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PP No. 24 tahun 1997, fakta
demikian membuktikan bahwa Pembanding VIII telah memiliki dan
menyimpan data fisik maupun data yuridis yang lengkap atas tanah objek
sengketa ;
- Bahwa karena itu kalau pada tahun 2002 Pembanding I mengajukan
permohonan kepada Pembanding VIII untuk menerbitkan sertifikat terhadap
tanah objek sengketa berarti permohonan sertifikat tersebut ditujukan
terhadap tanah yang sudah ada sertifikatnya dan sudah ada pemegang
haknya, sehingga perbuatan Pembanding VIII yang telah menerbitkan SHM
No. 43/Kelurahan Tangkerang Selatan (bukti T.I.4/T.II.3/T.IX.4), tidak
Hal.23 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
didasarkan data fisik dan data yuridis yang ada di arsip pertanahan
Pembanding VIII, dengan kata lain penerbitan SHM No. 43/Kelurahan
Tangkerang Selatan (bukti T.I.4/T.II.3/T.IX.4) didasarkan pada data fisik dan
data yuridis yang tidak benar ;
- Bahwa lagi pula SKGR No. 593/44/TS/96 tanggal 22 Januari 1996 (bukti
T.I.1/T.IX.1), SKGR tanggal 20 September 2001 (bukti T.I.2/T.IX.2) dan
SKGR tanggal 19 April 2002 (bukti T.I.3/T.IX.3) serta Akta Jual Beli No.
153/S.H/1975 tanggal 25 Maret 1975 (bukti T.I.6/T.II.7) yang menjadi
pendukung ataupun dasar diterbitkannya SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang
Selatan oleh Pembanding VIII hanya berupa foto copy tanpa dapat
ditunjukkan surat aslinya, sehingga sesuai ketentuan dalam hukum
pembuktian bukti T.I.1/T.IX.1, T.I.2/T.IX.2, T.I.3/T.IX.3, T.I.6/T.II.7 tersebut
tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan karena itu bukti-bukti
surat tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan cara perolehan hak
Pembanding I atas tanah objek sengketa, karena itu pemberian hak milik atas
tanah objek sengketa oleh Pembanding VIII kepada Pembanding I
sebagaimana dimaksud SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang Selatan tidak
didasarkan atas alas hak yang sah ;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa SHM No. 43/Kelurahan Tangkerang
Selatan (bukti T.I.4/T.IX.4) tersebut mengandung cacat hukum dan secara
yuridis tidak mengikat, karena itu tidak membuktikan hak kepemilikan
Pembanding I atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa oleh karena terbukti Pembanding I bukan orang yang berhak atas
tanah objek sengketa, maka jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan
oleh Pembanding I kepada masing-masing Pembanding II, Pembanding
II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Terbanding, antara lain sebagaimana bukti T.II.2
juga tidak sah dan karenanya batal ;
- Bahwa demikian juga pemecahan lahan tanah SHM No. 43/Kelurahan
Tangkerang Selatan menjadi SHM No. 636, 637, 638, 639, 640, 641 dan 642
atas nama Pembanding II,III,IV,V,VI,VII serta Turut Terbanding, oleh karena
pemecahan sertifikat tersebut didasarkan pada jual beli yang tidak sah, maka
SHM No. 636, 637, 638, 639, 640, 641 dan 642 atas nama Pembanding
Hal.24 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Terbanding tersebut cacat hukum sehingga tidak
sah dan tidak mengikat ;
Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut,
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 21
Nopember 2011 dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
No. 20/Pdt.G/2011/PN.PBR dikuatkan berarti Pembanding
I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII,IX,X dan Turut Terbanding berada dipihak yang kalah,
karena itu Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X dan Turut Terbanding harus
dihukum membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung
renteng dalam dua tingkat peradilan ;
Mengingat, pasal 199 s/d pasal 205 RBg dan pasal-pasal lain dari
undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII Konpensi/
Penggugat I,II,III,IV,V,VI Rekonpensi/ PembandingI,III,IV,V,VI,VII, Tergugat II
Konpensi/ Pembanding II, Tergugat IX Konpensi/ Pembanding VIII dan Turut
Tergugat I,II Konpensi/ Pembanding IX,X ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.
20/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 21 Nopember 2011 yang dimohonkan
banding ;
- Menghukum Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII Konpensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI
Rekonpensi/Pembanding I,III,IV,V,VI,VII, Tergugat II Konpensi/Pembanding
II,Tergugat IX Konpensi/Pembanding VIII dan Turut Tergugat I,II
Konpensi/Pembanding IX,X serta Tergugat IV Konpensi/Turut Terbanding
untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara
tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal.25 dari 25 hal.Put.No.52/PDT/2012/PTR
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 oleh kami H. MABRUQ
NUR, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, SUKARMAN SITEPU, SH.,MH dan HERU
MULYONO ILWAN, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 52/Pen.Pdt/2012/PTR
tanggal 14 Mei 2012. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu M. NATSIR, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII,IX
Konpensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI Rekonpensi/Pembanding I,III,IV,V,VI,VII,
Tergugat II Konpensi/Pembanding II dan Turut Tergugat I,II
Konpensi/Pembanding IX,X serta Tergugat IV Konpensi/Turut Terbanding dan
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
SUKARMAN SITEPU, SH.,MH. H. MABRUQ NUR, SH.,MH.
HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.
Panitera Pengganti,
M. NATSIR.
Biaya-biaya :
1. Materai…………………Rp 6.000,-
2. Redaksi.……………….Rp 5.000,-
3. Leges…………………..Rp 3.000,-
4. Pemberkasan…………Rp136.000,-
----------------
Jumlah : ………………Rp150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);