P namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal€¦ · tanggal 13 Maret 2019 yang...

P R O S P E K T U S

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 12 Maret 2019 Tanggal Terakhir Pembayaran Saham dalam Pelaksanaan HMETD 25 Juni 2019 Tanggal Efektif 28 Mei 2019 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 27 Juni 2019 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai

13 Juni 2019 17 Juni 2019

Periode Distribusi Saham & Waran Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan

21 Juni 2019 – 26 Juni 2019 28 Juni 2019

1 Juli 2019

Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai

14 Juni 2019 18 Juni 2019

Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga 28 Juni 2019

Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)

17 Juni 2019

Periode Perdagangan Waran - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai

19 Juni 2019 – 14 Juni 2022 19 Juni 2019 – 16 Juni 2022

Tanggal Distribusi HMETD 18 Juni 2019 Periode Pelaksanaan Waran 19 Desember 2019 – 17 Juni 2022 Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD 19 Juni 2019 – 25 Juni 2019 Akhir Masa Berlaku Waran 17 Juni 2022

PT Mas Murni Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha: Properti dan Perhotelan

Kantor Pusat : Kantor Perwakilan : Jl. Yos Sudarso 11 Gedung Graha Irama Lt 7 , Ruang 7B Surabaya 60271, Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said X-1, Kav 1 & 2, Jakarta 12950 Telepon: (031) 5321001 Faksimili: (031) 5312306 Telepon: (021) 5261151 Faksimili: (021) 5261171 Email : [email protected] Situs Web: www.masmurniindonesia.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”PMHMETD”)

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan Nilai Nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diharapkan diterima oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB, mempunyai 7 (tujuh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal terakhir pelaksanaan HMETD, akan menjadi tidak berlaku lagi. Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) HMETD senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini, sedangkan PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) HMETD senilai Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai. Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu sisa HMETD Tumaco Pte Ltd sebanyak 146.197.935 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima), HMETD PT Sentratama Kencana sebanyak 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga), HMETD PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebanyak 589.655.080 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan puluh), dan HMETD Herman Halim sebanyak 347.686.956 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam). Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut, sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dan sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) saham senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah). Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambilbagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan. Bersamaan dengan HMETD ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribut empat puluh dua) Waran. Pada setiap 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya di mana setiap pemegang 1 (satu) Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham seri B yang diambil dari portepel dengan Nilai Nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diperoleh jika pemegang saham melaksanakan waran adalah sejumlah sebanyak-banyaknya Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila HMETD dan Waran tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka HMETD dan Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH BANYAKNYA PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PROPERTI DAN PERHOTELAN DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) SEBESAR-BESARNYA SEKITAR 58,33% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEKITAR 63,64% SETELAH WARAN SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

Pembeli Siaga

Brentfield Investments Limited dan PT Jasa Puri Medikatama

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MAS MURNI INDONESIA TBK (”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

mailto:[email protected]

http://www.masmurniindonesia.com/

PT Mas Murni Indonesia Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat nomor 393/MAMI/III/2019 sehubungan dengan PMHMETD dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015“). Perseroan beserta para Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat di penyusunan prospektus dalam rangka PMHMETD ini, bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

i

DAFTAR ISI

Definisi dan Singkatan ii Ringkasan v BAB I Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 1 BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas 12 BAB III Keterangan Mengenai Transaksi dan Informasi Mengenai Penyetoran Saham dalam

Bentuk Lain Selain Uang 15

BAB IV Pernyataan Hutang 37 BAB V Ikhtisar Data Keuangan Penting 46 BAB VI Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen 49 BAB VII Faktor Risiko 57 BAB VIII Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan 60 BAB IX Keterangan Tentang Perusahaan Terbuka, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan

dan Prospek Usaha 61

BAB X Ekuitas 114 BAB XI Kebijakan Dividen 116 BAB XII Perpajakan 118 BAB XIII Pihak Yang Bertindak Sebagai Pembeli Siaga 119 BAB XIV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 123 BAB XV Tata Cara Pemesanan Saham 126 BAB XVI Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham 129

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum Afiliasi : Berarti :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama. BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan

melaksanakan pencatatan kepemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.

BAPEPAM dan LK : Berarti BAPEPAM dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam

dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.

BEI : Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar

Modal yang dalam hal ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE

Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk script maupun dalam bentuk scriptless. Saham-saham dalam bentuk script adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk scriptless adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI

Harga Pelaksanaan : Berarti harga pelaksanaan setiap HMETD untuk mendapatkan 1 (satu) saham dari portepel

dalam PMHMETD sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah). Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin- sampai

hari Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali,

termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan- tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa..

HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang adalah hak yang melekat pada saham yang

memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang

merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia

iii

maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam

rangka Penawaran Umum. Pemegang HMETD : Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD. PMHMETD : Penawaran Umum Terbatas Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh saham Seri B, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) waran dengan harga pelaksanaan Rp 130,- ( seratus tiga puluh Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB, mempunyai 7 (Tujuh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pada setiap 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam HMETD dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku Saham Baru yang diterbitkan dalam HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Peraturan OJK No. 10 /POJK.04/2017

: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015

: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pembeli Siaga

: Brentfield Investments Limited dan PT Jasa Puri Medikatama

Perseroan : Berarti PT Mas Murni Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Surabaya.

Prospektus : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD Perseroan dengan bentuk dan isi dan mencakup informasi seperti yang ditentukan dalam POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Baru : Saham seri B dengan nilai nominal Rp. 96,- dari simpanan Perseroan (saham dalam portepel) sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 lembar yang ditawarkan dalam rangka PUT I beserta saham hasil konversi dari Waran I sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 lembar.

iv

Sertifikat Bukti HMETD : Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk membeli Saham Baru Tanah Cisarua

: Bidang tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh PT Jasa Puri Medikatama terdiri dari beberapa sertifikat, bebas jaminan dan sengketa

Undang-Undang Pasar Modal

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.

Daftar Singkatan Nama

AML : PT Anugerah Mitra Lestari

BIL : Brentfield Investments Limited

IUL : PT Indo Udang Mas Lestari

JPM : PT Jasa Puri Medikatama

OWK : Obligasi Wajib Konversi

OWK AML : Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari

OWK IUL : Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari

Tumaco : Tumaco Pte. Ltd.

v

RINGKASAN Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha Perseroan PT Mas Murni Indonesia, Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 27 Juli 1970 berdasarkan akta Notaris Nyoo Sioe Liep, S.H. No. 22. Pada awal berdirinya, Perusahaan bernama PT Mas Murni, yang telah berubah menjadi PT Rantai Mas Murni dengan akta dari notaris yang sama No. 14 tanggal 11 September 1971. Nama Perusahaan berubah menjadi PT Mas Murni Indonesia berdasarkan akta No. 17 tanggal 21 Oktober 1971 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan nama Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Penetapan No. J.A.5/192/7 tanggal 6 November 1970 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 1973, Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 1973.

Pada tanggal 4 Januari 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-02/PM/1993 untuk melakukan Penawaran Umum atas 15.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Sejak tanggal 9 Februari 1994 saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham Perusahaan sebanyak 4.193.240.330 saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan akta notaris Shinta Ameliawaty SH., No. 149 tanggal 27 Desember 2004, perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-08666 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Maret 2005, kemudian dengan akta Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., No.29 tanggal 20 Januari 2016, dan terakhir dengan akta No.17 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris yang sama.

Perusahaan adalah pemilik dan pengelola Garden Palace Hotel, Surabaya serta pemilik Crystal Garden, sebuah blok apartemen dan shopping center yang saat ini dalam status kerjasama operasi dengan PT Anugerah Mitra Lestari. Kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perhotelan dan Properti . Kegiatan usaha penunjang lainnya adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dan pelayanan makan dan minum, binatu, dan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha. Perusahaan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat terletak di Jalan Yos Sudarso 11, Surabaya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dengan cut off 30 April 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %Modal Dasar

Saham Seri A 240 406,250,000 97,500,000,000 Saham Seri B 96 35,000,000,000 3,360,000,000,000 Saham Seri C 72 1,250,000,000 90,000,000,000

Total Modal Dasar 36,656,250,000 3,547,500,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhSaham Seri A

Masyarakat 240 170,637,500 40,953,000,000 3.32%Saham Seri B

Tumaco Pte Ltd 96 300,855,668 28,882,144,128 5.86%PT Sentratama Kencana 96 685,310,352 65,789,793,792 13.35%PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses 96 421,182,200 40,433,491,200 8.20%Herman Halim 96 248,347,826 23,841,391,296 4.84%Masyarakat 96 3,300,906,576 316,887,031,296 64.30%

Saham Seri CMasyarakat 72 6,000,000 432,000,000 0.12%

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5,133,240,122 517,218,851,712 100.00%

Saham Dalam PortepelSaham Seri A 240 235,612,500 56,547,000,000 Saham Seri B 96 30,043,397,378 2,884,166,148,288 Saham Seri C 72 1,244,000,000 89,568,000,000

Total Saham Dalam Portepel 31,523,009,878 3,030,281,148,288

Keterangan Nilai Nominal per Lembar Saham

Jumlah dan Nominal

Catatan: Masyarakat adalah pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di bawah 5 %

vi

Perseroan memiliki beberapa Perusahaan Anak, baik yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

Kegiatan Usaha / Tahun Operasional /Entitas Anak / Subsidiaries Main Activity Start of Commercial

Operation

2018 2017 2018 2017Pemilikan langsung / Direct Ownership

PT Grahamediatama Megacom 84.85% 84.85% 47,022,221,267 64,966,858,939 2011

PT Hotelnet Prima Wisata 99.92% 99.92% 15,808,937,765 7,769,616,518 Perhotelan / hotels 2014

PT MMI Globalmart 99.90% 99.90% 1,021,000,000 1,021,000,000 Perdagangan / Trading

Pemilikan tidak langsung / Indirect OwnershipPT Sahadja Niaga 74.94% 74.94% 17,596,446,995 14,898,885,098 Jasa laundri / Laundry 2014

servicePT Tiara Raya 50.45% 50.45% 25,155,854,866 22,020,000,000 Real estate dan developer/ 2015

Real estate and developerPT Bumi Sinarbella 92.39% 92.39% 29,330,350,289 - Perdagangan / Trading 2016

Restoran, klub dan pusat kebugaran / Restaurant, club and fitness centre

Belum beroperasi / Not yet operation

KepemilikanEfektif / Total Aset Sebelum Eliminasi /

Effective Total Asset Before EliminationOwnership

Pemilikan saham atas entitas anak langsung terhadap entitas anak tidak langsung

Perusahaan Anak Kepemilikan Perusahaan Anak Kepemilikan Saham

PT Grahamediatama Megacom PT Bumi Sinarbella 50.00%

PT Hotelnet Prima Wisata PT Bumi Sinarbella 50.00%PT Hotelnet Prima Wisata PT Sahardja Niaga 75.00%PT MMI Globalmart PT Tiara Raya 50.50% Keterangan Tentang HMETD dan Waran Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah).

Adapun saham baru yang akan diterbitkan dalam HMETD memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

Jumlah HMETD yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 saham baru atas nama Nilai Nominal : Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) Harga Pelaksanaan : Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD) : 5 : 7 Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD

: 17 Juni 2019

Tanggal Pencatatan HMETD : 19 Juni 2019 Periode Perdagangan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Periode Pelaksanaan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) : Sebanyak-banyaknya 58,33% setelah HMETD dilaksanakan

dan maksimum 63,64% setelah Waran seluruhnya dilaksanakan HMETD dalam bentuk pecahan : Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke

bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Hak atas Saham yang diterbitkan : Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Total Nilai Penawaran Umum : Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah).

Jumlah Waran : Sebanyak – banyaknya 1.796.634.042 Waran

vii

Harga Pelaksanaan : Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) Rasio Waran : 4 : 1 Periode Pelaksanaan Waran : 19 Desember 2019 - 17 Juni 2022 Total Nilai Penerbitan Waran Seri 1 : Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus

enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah).

Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) HMETD senilai Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai. Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) HMETD senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini.

Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu :

• Sisa HMETD milik Tumaco Pte Ltd sebesar 146.197.935 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima),

• HMETD milik PT Sentratama Kencana sebesar 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga),

• HMETD milik PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebesar 589.655.080 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan puluh) dan

• HMETD milik Herman Halim (Pemegang Saham di bawah 5 %) sebesar 347.686.956 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam).

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut:

• Sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini;

• Sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) saham senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah). Jumlah saham yang akan diserap oleh BIL, yaitu sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 lembar adalah jumlah total termasuk dari pengalihan HMETD yang diterima BIL maupun saham dari pemegang saham Perseroan lain yang tidak melaksanakan haknya.

Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD.

Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambilbagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan.

viii

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 April 2019 berdasarkan data laporan bulanan nomor DE/V/2019-1784 dari BAE tertanggal 3 Mei 2019 adalah sebagai berikut:












Jumlah dan Nominal

Proforma Struktur Permodalan a) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi:

• Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.

• PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya atas HMETD sebanyak 35.000.000 lembar secara tunai dan sejumlah 924.434.493 lembar akan dialihkan dan diserap oleh BIL.

• Pemegang saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 589.655.080 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.

• Pemegang saham Herman Halim tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 347.686.956 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.

• Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru.

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %Modal Dasar

Saham Seri A 240 406,250,000 97,500,000,000 406,250,000 97,500,000,000 Saham Seri B 96 35,000,000,000 3,360,000,000,000 35,000,000,000 3,360,000,000,000 Saham Seri C 72 1,250,000,000 90,000,000,000 1,250,000,000 90,000,000,000

Total Modal Dasar 36,656,250,000 3,547,500,000,000 36,656,250,000 3,547,500,000,000


Masyarakat 240 170,637,500 40,953,000,000 3.32% 170,637,500 40,953,000,000 1.39%Saham Seri B

Tumaco Pte Ltd 96 300,855,668 28,882,144,128 5.86% 575,855,668 55,282,144,128 4.67%PT Sentratama Kencana 96 685,310,352 65,789,793,792 13.35% 720,310,352 69,149,793,792 5.85%PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses 96 421,182,200 40,433,491,200 8.20% 421,182,200 40,433,491,200 3.42%Herman Halim 96 248,347,826 23,841,391,296 4.84% 248,347,826 23,841,391,296 2.02%Masyarakat 96 3,300,906,576 316,887,031,296 64.30% 8,169,468,282 784,268,955,110 66.31%Brentfield Investments Ltd 96 - - 0.00% 2,007,974,464 192,765,548,582 16.30%

Saham Seri CMasyarakat 72 6,000,000 432,000,000 0.12% 6,000,000 432,000,000 0.05%

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5,133,240,122 517,218,851,712 100.00% 12,319,776,293 1,207,126,324,109 100.00%

Saham Dalam PortepelSaham Seri A 240 235,612,500 56,547,000,000 235,612,500 56,547,000,000 Saham Seri B 96 30,043,397,378 2,884,166,148,288 22,856,861,207 2,194,258,675,891 Saham Seri C 72 1,244,000,000 89,568,000,000 1,244,000,000 89,568,000,000

Total Saham Dalam Portepel 31,523,009,878 3,030,281,148,288 24,336,473,707 2,340,373,675,891

Sebelum HMETD Setelah HMETDKeterangan Nilai Nominal per Lembar Saham

ix

b) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi: • Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu

sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.




• Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan haknya atas HMETD yang didapat. • Pembeli Siaga BIL akan menyerap semua pengalihan HMETD dan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar nilai

setoran aset (Obligasi Wajib Konversi Anugerah Mitra Lestari) yang akan diinbrengkan sehingga BIL akan mendapatkan 3.700.000.000 lembar saham baru.

• Pembeli Siaga JPM akan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar nilai setoran aset (Tanah Cisarua) yang akan diinbrengkan sehingga JPM akan mendapatkan 800.000.000 lembar saham baru.

• Saham baru dari sisa HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga tidak akan dikeluarkan dari portepel.






Tumaco Pte Ltd 96 300,855,668 28,882,144,128 5.86% 575,855,668 55,282,144,128 5.79%PT Sentratama Kencana 96 685,310,352 65,789,793,792 13.35% 720,310,352 69,149,793,792 7.24%PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses 96 421,182,200 40,433,491,200 8.20% 421,182,200 40,433,491,200 4.24%Herman Halim 96 248,347,826 23,841,391,296 4.84% 248,347,826 23,841,391,296 2.50%Masyarakat 96 3,300,906,576 316,887,031,296 64.30% 3,300,906,576 316,887,031,296 33.20%PT Jasa Puri Medikatama 96 - - 0.00% 800,000,000 76,800,000,000 8.05%Brentfield Investments Ltd 96 - - 0.00% 3,700,000,000 355,200,000,000 37.21%


Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5,133,240,122 517,218,851,712 100.00% 9,943,240,122 978,978,851,712 100.00%




Sebelum HMETD Setelah HMETD

c) Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi: • Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu

sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.




• Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru. • Waran yang diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD dilaksanakan semua oleh penerima waran.

x












Sebelum HMETD Setelah HMETD dan Pelaksanaan Waran

Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana sebanyak Rp 481.000.000.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebanyak-banyaknya Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi IUL yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd. Pengambilalihan akan dilakukan dengan cara menyetorkan obligasi wajib konversi tersebut oleh Tumaco Pte Ltd, sebagai setoran modal atas pelaksanaan HMETD sebesar 275.000.000 yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd.

2. Sebanyak-banyaknya Rp. 370.000.000.000,- untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”) yang dimiliki oleh BIL. Dengan mengambilalih OWK maka Perseroan dapat mengkonversi OWK menjadi 95,24% saham dalam AML. Nilai transaksi OWK AML adalah sebesar Rp. 430.000.000.000,-, namun karena Perseroan telah membayar uang muka/down payment sebesar Rp. 60.000.000.000,-, berdasarkan Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Maria Lucia Lindhajany, SH, M.Kn. Notaris di Surabaya, maka dana dari hasil PMHMETD yang akan digunakan untuk penyelesaian pengambilalihan OWK AML adalah Rp. 370.000.000.000,-. Penyelesaian pengambilalihan atau pembelian OWK oleh Perseroan akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya addendum ini melalui mekanisme right issue yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif dari OJK, maka para pihak akan menentukan cara pengembalian uang muka.

3. Sebanyak-banyaknya Rp. 80.000.000.000,- untuk pengambilalihan tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM untuk dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism.

Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana lebih dari Rp.481.000.000.000,- sampai sebanyak-banyaknya Rp 718.653.617.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk (berdasarkan urutan prioritas dari tertinggi ke terendah):




4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

xi

• Sebanyak-banyaknya Rp 131.153.617.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja PT AML, yang akan menjadi Perusahaan Anak Perseroan setelah pengambilalihan OWK AML dan pelaksanaan konversi seluruh OWK AML menjadi saham di PT AML. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek mixed use di Surabaya dan di Kelapa Gading. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

• Sebanyak-banyaknya Rp 110.000.000.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja Perusahaan Anak PT Tiara Raya. Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha PT Tiara Raya yang bergerak di bidang property developer pembangunan dan penyediaan perumahan di Gresik. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD tidak sesuai dengan rencana Perseroan, maka terdapat risiko berkurangnya dana yang tersedia untuk digunakan sebagai modal kerja Perusahaan Anak yang mana dapat mengakibatkan tertundanya rencana pengembangan Perusahaan Anak. Untuk mengatasi risiko tersebut, manajemen Perseroan akan mengusahakan pendanaan dari sumber lain seperti mendapatkan pendanaan dari bank atau mencari investor strategis untuk diajak bekerjasama dalam pengembangan rencana Perseroan. Berikut adalah alternatif pengambilalihan OWK IUL yang dimiliki Tumaco, OWK AML yang dimiliki BIL dan pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM dalam pelaksanaan PMHMETD ini: 1. Alternatif 1: Jika semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya

melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka dana dalam bentuk uang yang diterima (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan untuk: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak

275.000.000 saham Seri B senilai Rp 27.500.000.000 kepada IUL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK IUL kepada Perseroan;

b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayar melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 169.202.553.560,-; dan

c) Pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor akan dibayarkan seluruhnya secara tunai kepada JPM sebesar Rp. 80.000.000.000,- .

2. Alternatif 2: Jika semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak


b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 3.700.000.000 saham Seri B senilai Rp 370.000.000.000 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML ke Perseroan; dan

c) Pengambilalihan tanah Cisarua akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan.

3. Alternatif 3: Jika terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak


b) Pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebanyak-banyaknya Rp 169.202.553.560,-. Pembayaran secara tunai tergantung uang yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM;

c) Pengambilalihan Tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan dan secara tunai senilai sebanyak-banyaknya Rp 80.000.000.000,-. Pembayaran dana dalam bentuk uang tergantung jumlah dana yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL.

xii

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran yaitu sebesar-besarnya Rp 233.562.425.460 (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah), apabila dilaksanakan oleh para pemegang Waran, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 96,- per saham a tau sebanyak-banyaknya 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen) dari jumlah ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD. Sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 Waran yang diperoleh dari PMHMETD ini juga dapat dikonversikan menjadi Saham Perseroan dalam periode pelaksanaan waran. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham yang sudah dicatatkan bisa dapat langsung diperdagangkan dan tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham.

Faktor Risiko Risiko-risiko dibawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dan diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan : Risiko Utama : Banyaknya persaingan dalam industri properti dan perhotelan di Indonesia dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Perseroan. Risiko Usaha:

i. Sebagian atau seluruh rencana proyek perseroan tidak dapat diselesaikan atau mengalami keterlambatan ii. Risiko kendala pendanaan iii. Risiko pasokan bahan baku yaitu keterbatasan lahan iv. Persaingan usaha dan perubahan teknologi v. Risiko investasi atau aksi korporasi vi. Kelangakaan atau perpindahan sumber daya manusia vii. Risiko kegagalan perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya

Risiko Umum:

i. Perubahan politik, ekonomi dan sosial masyarakat ii. Perubahan Tingkat Bunga Pinjaman dan Kurs Valuta Asing iii. Kondisi perekonomian secara Makro dan Global iv. Risiko terhadap kewajiban dari tuntutan hukum pihak ketiga v. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas, dan Perizinan vi. Kebakaran dan Bencana Alam

Penjabaran faktor risiko lebih detail dapat dilihat di Bab VII Faktor Risiko.

xiii

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Maroeto, Ak tanggal 24 Mei 2019, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sutjipto Ngumar CPA tanggal 30 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai auditor lain untuk laporan keuangan perseroan dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Aset 994,892,026,750 874,604,022,998 829,216,584,975 Jumlah Liabilitas 348,337,567,322 232,992,984,605 211,061,808,020 Jumlah Ekuitas 646,554,459,428 641,611,038,393 618,154,776,955

Pendapatan Usaha 120,719,047,383 112,615,094,145 86,594,052,791 Beban Langsung dan beban pokok penjualan (67,640,379,350) (62,144,006,984) (43,680,336,323) Beban Usaha (33,822,310,709) (34,408,272,435) (31,024,507,434) Pendapatan (beban) Lain - lain 1,211,216,766 19,523,589,769 16,750,108,673 Laba Usaha 20,467,574,090 35,586,404,495 28,639,317,707 Pendapatan (beban) keuangan - bersih (14,875,811,595) (13,687,930,188) (9,087,269,443) Laba sebelum beban pajak penghasilan 5,591,762,495 21,898,474,307 19,552,048,264 Laba tahun berjalan 3,921,593,546 21,044,342,919 19,255,029,532 Penghasilan komprehensif neto tahun berjalan 4,234,388,379 21,328,100,306 20,265,440,560 Laba per saham dasar 0,31 5,21 5,76

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI (56,354,022,608) 86,280,237,125 20,997,431,029 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (58,434,335,203) (75,959,074,646) (28,140,082,396) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 120,014,731,091 (10,092,528,985) 9,478,241,797 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 5,226,373,280 228,633,494 2,335,590,430 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 9,495,927,462 4,269,554,184 4,040,920,690

1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)

31 Desember 2018 31 Desember 2017

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

LIQUIDITY RATIOCurrent Ratio 153.29% 55.35% 61.85%SOLVABILITY RATIODebt to asset ratio 35.01% 26.64% 25.45%Debt to equity ratio 53.88% 36.31% 34.14%PROFITABILITY RATIOProfit margin 16.95% 31.60% 33.07%Net profit margin 3.25% 18.69% 22.24%Return on Asset 0.39% 2.41% 2.32%Return on Equity 0.61% 3.28% 3.11%ACTIVITY RATIOAsset turnover ratio 12.13% 12.88% 10.44%



xiv

Kebijakan Dividen Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 72, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi-kondisi di mana: 1. setelah pembagian dividen interim tersebut, jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal

ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; dan 2. pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi

kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Dengan memperhatikan laba Perseroan serta dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, manajemen Perseroan merencanakan akan membagikan dividen tunai dengan rincian sebagai berikut: Laba Bersih Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Sampai dengan Rp 20 miliar 10% sampai 20% Di atas Rp 20 miliar 21% sampai 30% Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas untuk pengembangan usaha. Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

1

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham yang merupakan saham Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp. 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB, mempunyai 7 (Tujuh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Bersamaan dengan HMETD ini, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) waran. Pada setiap 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham seri B dengan Nilai Nominal Rp. 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 130,- ( seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Waran dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Apabila HMETD dan Waran tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka HMETD dan Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) HMETD senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini, PT Sentratama Kencana sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) HMETD senilai Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai. Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu sisa HMETD Tumaco Pte Ltd sebanyak 146.197.935 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima), HMETD PT Sentratama Kencana sebanyak 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga), HMETD PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebanyak 589.655.080 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan puluh), dan HMETD Herman Halim sebanyak 347.686.956 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam). Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut, sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dan sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) saham senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah). Jumlah saham yang akan diserap oleh BIL, yaitu sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 lembar adalah jumlah total termasuk dari pengalihan HMETD yang diterima BIL maupun saham dari pemegang saham Perseroan lain yang tidak melaksanakan haknya. Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambilbagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan. Keterangan mengenai Penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) yang lebih jelas dapat di lihat di Bab III Prospektus ini. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 58,33% (lima puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) setelah pelaksanaan HMETD dan maksimum sebesar 63,64% (enam puluh tiga koma enam puluh empat persen) setelah pelaksanaan HMETD dan Waran I. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka HMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya termasuk hak atas dividen.

2

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD, SELAIN SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN WARAN SERI I

PERSETUJUAN RUPSLB Dalam rangka PMHMETD ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 12 Maret 2019, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, sehingga modal dasar menjadi Rp 3.547.500.000.000,- terbagi atas 406.250.000 (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp 240,- (dua ratus empat puluh Rupiah), 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham Seri B masing-masing bernilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah), dan 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta) saham Seri C masing-masing bernilai nominal Rp 72,- (tujuh puluh dua Rupiah).

2. Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 96 (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”), dan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Persetujuan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD Perseroan sebagai berikut: a) Pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) yang dapat dikonversikan menjadi saham PT. Anugerah Mitra

Lestari (“AML”) dari pemegang OWK, Brentfield Investments Ltd., yang merupakan Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.

b) Pengambilalihan OWK yang dapat dikonversikan menjadi saham di PT. Indo Udang Mas Lestari (“IUL”) dari pemegang OWK, Tumaco Pte. Ltd., dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.

c) Pengambilalihan tanah/lahan di Cisarua milik PT. Jasa Puri Medikatama (“JPM”) yang merupakan Pembeli Siaga

dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.

d) Modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak lainnya.

4. Pemberian kuasa kepada dewan komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

KETERANGAN TENTANG HMETD Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah).

Penerbitan saham baru sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD melalui HMETD diambil dari portepel saham seri B dengan nilai nominal Rp 96 per saham. Adapun saham baru yang akan diterbitkan dalam HMETD memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

Jumlah HMETD yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 saham baru atas nama Nilai Nominal : Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) Harga Pelaksanaan : Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD) : 5 : 7

3

Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD

: 17 Juni 2019

Tanggal Pencatatan HMETD : 19 Juni 2019 Periode Perdagangan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Periode Pelaksanaan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) : Sebanyak-banyaknya 58,33% setelah HMETD dilaksanakan dan

maksimum 63,64% setelah Waran seluruhnya dilaksanakan HMETD dalam bentuk pecahan : Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah

(rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.


Total Nilai Penawaran Umum Terbatas : Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah).

Jumlah Waran : Sebanyak – banyaknya 1.796.634.042 Waran Harga Pelaksanaan : Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) Rasio Waran : 4 : 1 Periode Pelaksanaan Waran : 19 Desember 2019 – 17 Juni 2022 Total Nilai Penerbitan Waran Seri 1 : Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus


Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

Tumaco akan melaksanakan sebagian haknya senilai dengan nilai aset (OWK IUL) yang akan diinbrengkan. Sehubungan dengan PMHMETD ini PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya secara tunai, sedangkan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim sebagai pemegang saham Perseroan telah menyatakan untuk tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Brentfield Investments Limited dan PT Jasa Puri Medikatama merupakan pihak yang akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan mengambil sisa saham yang tidak terserap secara proporsional dengan jumlah saham total yang akan diambil sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 lembar saham.

Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu:


• HMETD milik PT Sentratama Kencana sebanyak 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga),



PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 96,- per saham a tau sebanyak-banyaknya 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen) dari jumlah ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD. Sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 Waran yang diperoleh dari PMHMETD ini juga dapat dikonversikan menjadi Saham Perseroan dalam periode pelaksanaan waran. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham yang sudah dicatatkan bisa dapat langsung diperdagangkan, tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 April 2019 berdasarkan data dari BAE pada tanggal 3 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

4

Proforma Struktur Permodalan a) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi:

• Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.




• Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru.












Jumlah dan Nominal











Sebelum HMETD Setelah HMETDKeterangan Nilai Nominal per Lembar Saham

5

b) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi: • Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL,

yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.




• Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan haknya atas HMETD yang didapat. • Pembeli Siaga BIL akan menyerap semua pengalihan HMETD dan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar

nilai setoran aset (Obligasi Wajib Konversi Anugerah Mitra Lestari) yang akan diinbrengkan sehingga BIL akan mendapatkan 3.700.000.000 lembar saham baru.

• Pembeli Siaga JPM akan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar nilai setoran aset (Tanah Cisarua) yang akan diinbrengkan sehingga JPM akan mendapatkan 800.000.000 lembar saham baru.

• Saham baru dari sisa HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga tidak akan dikeluarkan dari portepel.

c) Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi: • Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL,

yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.




• Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru. • Waran yang diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD dilaksanakan semua oleh penerima waran.






Tumaco Pte Ltd 96 300,855,668 28,882,144,128 5.86% 575,855,668 55,282,144,128 5.79%PT Sentratama Kencana 96 685,310,352 65,789,793,792 13.35% 720,310,352 69,149,793,792 7.24%PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses 96 421,182,200 40,433,491,200 8.20% 421,182,200 40,433,491,200 4.24%Herman Halim 96 248,347,826 23,841,391,296 4.84% 248,347,826 23,841,391,296 2.50%Masyarakat 96 3,300,906,576 316,887,031,296 64.30% 3,300,906,576 316,887,031,296 33.20%PT Jasa Puri Medikatama 96 - - 0.00% 800,000,000 76,800,000,000 8.05%Brentfield Investments Ltd 96 - - 0.00% 3,700,000,000 355,200,000,000 37.21%


Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5,133,240,122 517,218,851,712 100.00% 9,943,240,122 978,978,851,712 100.00%




Sebelum HMETD Setelah HMETD

6

KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI I Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini berjumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (Sembilan Puluh Enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribut empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah) yang diterbitkan menyertai saham hasil pelaksanaan HMETD yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada para pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD. a. KETERANGAN TENTANG HMETD Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: 1) Penerima HMETD Yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham memiliki 7 (tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. 2) Pemegang HMETD Yang Sah i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019

sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen

Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode

perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu: i. Sebagai pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan

Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (recording date) yaitu pada tanggal 18 Juni 2019.












Sebelum HMETD Setelah HMETD dan Pelaksanaan Waran

7

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan pada masa akhir periode tersebut menjadi tidak berlaku.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. 6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE. 7) Nilai HMETD Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD: Misalkan harga pasar satu saham = Rp a Harga saham PMHMETD = Rp b Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD = A Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD = B (Rp a x A) + (Rp b x B) Harga Teoritis Saham Baru exHMETD = ( A + B ) = Rp X Harga Bukti HMETD per Saham = Rp X – Rp b 8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 9) Pecahan HMETD Sesuai dengan Peraturan POJK No. 32/POJK.04/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 10) Lain-Lain Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. b. KETERANGAN TENTANG WARAN I Waran yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribut empat puluh dua) yang akan diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang tidak terpisahkan (melekat) dari sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham baru atas nama dari hasil pelaksanaan HMETD, berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Mas Murni Indonesia Tbk Tbk No. 9 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

8

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerbitan Waran ini adalah: 1) Definisi

• Waran berarti Surat Waran atau Surat Kolektip Waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham hasil exercise dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pengelolaan Administrasi Waran;

• Surat Kolektip Waran adalah surat bukti pemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran serta keterangan lain sehubungan dengan Waran tersebut;

• Pelaksanaan Waran I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran I; • Harga Pelaksanaan berarti harga yang ditetapkan untuk melaksanakan exercise Waran menjadi Saham Perseroan atau Harga

Pelaksanaan Waran baru apabila terjadi penyesuaian; • Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran dan

memberikan kepada pemegangnya yang sah suatu hak yang sama sebagaimana saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2) Hak atas Waran I Setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD ini melekat 1 (satu) Waran secara cuma-cuma dan setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

Waran yang diterbitkan adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran yang dikelola oleh Pengelola Administrasi Waran yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran I, nama dan alamat para Pemegang Waran serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran untuk kepentingan Perseroan. Para pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran atau pengganti haknya yang dapat melakukan pelaksanaan Waran I. Waran I dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu Waran adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan Waran di BEI yaitu sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2022. Masa perdagangan Waran adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan Waran tersebut.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadarluasa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran.

Pemegang Waran tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dam saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Dalam Hal Waran telah dikonversi menjadi Saham Perseroan, maka Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya termasuk hak atas dividen.

3) Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran I Dengan memperhatian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Persetujuan Pemegang Waran yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang beredar; • Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Penerbitan Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia

berperedaran yang luas dan saru diantaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari bursa setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I yang belum dilaksanakan sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran pada hari pengumuman diatas, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

• Setiap perubahan Penerbitan Waran hanya dapat dilakukan melalui akta yang dibuat secara notariil mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta perubahan dibuat.

4) Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran di Bursa Efek, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal ulang tahun ke 3 (tiga) pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal 17 Juni 2022.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoretis, Waran yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9

5) Prosedur Pelaksanaan Waran I Setiap Pemegang Waran baik dalam bentuk warkat atau yang dalam sistem penitipan kolektif di KSEI dapat melakukan pelaksanaan Waran dengan cara sebagai berikut: • Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk

membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.

• Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran I.

• Pada jam kerja yang umum berlaku selama Masa Pelaksanaan, setiap pemegang Waran dapat melakukan pelaksanaan Waran yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran dengan membayar sejumlah Harga Pelaksanaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Pengelolaan Administrasi Waran dengan memperhatikan peratuan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing.

• Pembayaran Harga Pelaksanaan dapat dilakukan oleh Pemegang Waran dengan cheque, giro dan bank transfer atau setoran tunai (in good funds) pada rekening Perseroan dengan menerima Bukti Pembayaran harga Pelaksanaan.

• Pemegang Waran yang dimaksud untuk melakukan pelaksanaan Waran I, pada Masa Pelaksanaan berkewajiban menyerahkan Dokumen Pelaksanaan beserta bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran dengan ketentuan bahwa Dokumen Pelaksanaan tersebut tidak dapat ditarik kembali satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing, dan untuk penyerahan Dokumen Pelaksanaan tersebut Pemegang Waran akan menerima Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dari Pengelola Administrasi Waran I.

• Pada akhir Hari Kerja pertama setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap keabsahan, Waran, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran I, dan tentang dapat atau tidaknya pemodal asing melakukan Pelaksanaan Waran I.

• Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran minta persetujuan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal yang tersebut di atas.

• Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Seri I.

• Selambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan dokumen pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran I, dan Pengelola Administrasi Waran wajib penyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran I.

• Segala biaya bank yang timbul dalam rangka pelaksanaan Waran I, sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemegang Waran I.

• Jika pada Masa Pelaksanaan ada Pemegang Waran yang berstatus pemodal asing yang tidak dapat melakukan pelaksanaan, karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh pemodal asing telah tercapai, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan Waran tersebut dan Waran tersebut dapat terus diperdagangkan sampai tanggal terakhir Masa Pelaksanaan.

• Jika jatah Saham untuk pemodal asing yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih tersedia tetapi tidak mencukupi jumlahnya untuk memenuhi permohonan pelaksanaan Waran tersebut, maka pelaksanaan Waran harus dilakukan menurut antrian yang diselenggarakan oleh Pengelola Administrasi Waran dan Perseroan (first come first serve)

• Jika sampai tanggal terakhir Masa Pelaksanaan Waran pemodal asing masih belum dapat melakukan pelaksanaan Waran sehingga pemodal asing tersebut tidak dapat terdaftar sebagai pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing telah tercapai, maka hak Pemodal Asing untuk melakukan pelaksanaan Waran tersebut dengan sendirinya menjadi gugur, dan Pemodal Asing tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

6) Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran I Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:

Bank CIMB Niaga Bank Victoria Operasional Cabang Cideng Jakarta Cabang Surabaya Darmo A/C No. 705674279300 A/C No. 3100000759 Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Tbk.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran menjadi tanggungan Pemegang Waran I. 7) Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran I Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran I, sehingga Waran dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan keatas.

10

Perubahan nilai nominal Saham Perseroan akibat dari pemecahan nilai nominal (stock split) atau penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = NB x X

N

Jumlah Waran Baru = NL x W

NB

NB = harga nominal baru setiap saham

NL = harga nominal lama setiap saham

X = harga Pelaksanaan Waran yang lama

W = jumlah keseluruhan Waran mula-mula

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

8) Pengelola Administrasi Waran I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran I, yaitu:

PT Datindo Entrycom Alamat: Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10120

Tel:62-21 3508077 Fax: 62-21 3508078

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran demi kepentingan Perseroan. 9) Peralihan Hak Atas Waran I Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran karena jual beli di Bursa, dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelolaan Administrasi Waran dapat menerima baik menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk peralihan hak atas Waran.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektip Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun terjadinya peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya oleh Direksi Perseroan dan menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Jikalau hak atas Waran pindah tangan karena Warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai hak atas Waran tersebut diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak wakil itu yang diberikan oleh hukum kepada Waran tersebut.

Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang timbul atas Waran I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran harus dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran yang bersangkutan berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam, atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan mengenai peralihan hak itu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Waran maupun pada Surat Kolektip Waran yang bersangkutan.

Peralihan hak atas Waran baru berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran yang bersangkutan

11

10) Penggantian Surat Kolektip Waran I Jika ada Surat kolektip Waran yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan atau kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran yang baru untuk menggantikan Surat Kolektip Waran yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan aslinya harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran untuk dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya.

Jika Direksi Perseroan menolak memberikan pengganti Surat Kolektip Waran I, maka Perseroan wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran melalui Pengelola Administrasi Waran secara tertulis dengan tembusan kepada Ketua OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut. Jika ada Surat Kolektip Waran yang hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektip Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektip Waran yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan-jaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian kerugian pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran yang hilang atau rusak.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran yang hilang atau rusak dipikul oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran tersebut.

Asli Surat Kolektip Waran yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi 11) Penggabungan dan/atau Peleburan Apabila pada Masa Pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran 12) Hukum yang Berlaku Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 13) Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang. HISTORIS KINERJA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE MEI 2018 – APRIL 2019)

Bulan Harga Tertinggi (Rp) Harga Terendah (Rp) Nilai Transaksi (Rp)

Mei 2018 83 75 45.846.000.000

Juni 2018 77 66 14.136.000.000

Juli 2018 82 64 42.499.000.000

Agustus 2018 83 73 114.777.000.000

September 2018 83 51 129.310.000.000

Oktober 2018 96 77 170.349.000.000

November 2018 116 95 203.000.000.000

Desember 2018 123 107 200.637.000.000

Januari 2019 134 120 236.535.000.000

Februari 2019 135 85 230.440.000.000

Maret 2019 132 119 363.000.000.000

April 2019 156 126 354.700.000.000

Sumber: RTI dan Bursa Efek Indonesia Selama tiga tahun terakhir, perdagangan saham Perseroan pernah tersuspensi pada tanggal 23 Maret 2017 dan dibuka kembali pada tanggal 24 Maret 2017 dikarenakan melampaui batas auto-rejection BEI.

12

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana sebanyak Rp 481.000.000.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:




Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana lebih dari Rp.481.000.000.000,- sampai sebanyak-banyaknya Rp 718.653.617.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk (berdasarkan urutan prioritas dari tertinggi ke terendah):




4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

• Sebanyak-banyaknya Rp 131.153.617.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja PT AML, yang akan menjadi Perusahaan Anak Perseroan setelah pengambilalihan OWK AML dan pelaksanaan konversi seluruh OWK AML menjadi saham di PT AML. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek mixed use di Surabaya dan di Kelapa Gading. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana hasil pengembalian dari AML akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

• Sebanyak-banyaknya Rp 110.000.000.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja Perusahaan Anak PT Tiara Raya. Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha PT Tiara Raya yang bergerak di bidang property developer pembangunan dan penyediaan perumahan di Gresik. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana hasil pengembalian dari PT Tiara Raya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD tidak sesuai dengan rencana Perseroan, maka terdapat risiko berkurangnya dana yang tersedia untuk digunakan sebagai modal kerja Perusahaan Anak yang mana dapat mengakibatkan tertundanya rencana pengembangan Perusahaan Anak. Untuk mengatasi risiko tersebut, manajemen Perseroan akan mengusahakan pendanaan dari sumber lain seperti mendapatkan pendanaan dari bank atau mencari investor strategis untuk bekerjasama dalam pengembangan rencana Perseroan.

13

Berikut adalah alternatif pengambilalihan OWK IUL yang dimiliki Tumaco, OWK AML yang dimiliki BIL dan pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM dalam pelaksanaan PMHMETD ini: 1. Alternatif 1: Jika semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya

melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka dana dalam bentuk uang yang diterima (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan untuk: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak


b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayar melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 169.202.553.560,-; dan

c) Pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor akan dibayarkan seluruhnya secara tunai kepada JPM sebesar Rp. 80.000.000.000,- .

2. Alternatif 2: Jika semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak


b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 3.700.000.000 saham Seri B senilai Rp 370.000.000.000 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML ke Perseroan; dan

c) Pengambilalihan tanah Cisarua akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan.

3. Alternatif 3: Jika terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka: a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak


b) Pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebanyak-banyaknya Rp 169.202.553.560,-. Pembayaran secara tunai tergantung uang yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM;

c) Pengambilalihan Tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan dan secara tunai senilai sebanyak-banyaknya Rp 80.000.000.000,-. Pembayaran dana dalam bentuk uang tergantung jumlah dana yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL.

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran yaitu sebesar-besarnya Rp 233.562.425.460 (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah), apabila dilaksanakan oleh para pemegang Waran, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan. Sebagian rencana transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan, dengan hubungan afiliasi sebagai berikut:

1. Transaksi yang merupakan transaksi Afiliasi adalah transaksi antara (i) JPM dan Perseroan, dan (ii) Tumaco dengan Perseroan. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi karena terdapat hubungan keluarga antara Pengurus Perseroan dengan JPM, serta kepemilikan saham JPM oleh Pengurus Perseroan.

2. Dalam hal ini Melda Ladya Santoso selaku Direktur JPM adalah Saudara Kandung dari Djaja Santoso selaku Presiden Direktur dari Perseroan.

14

Dasar/pertimbangan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 meskipun transaksi antara (i) JPM dan Perseroan, dan (ii) Tumaco dengan Perseroan merupakan traksaksi afiliasi, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Dalam hal seluruh Pemegang Saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara tunai (kecuali Tumaco yang akan menyetorkan OWK IUL secara inbreng), maka total nilai pengambilalihan OWK AML dan tanah di Cisarua Bogor setelah dikurangi nilai pengalihan HMETD yang diterima oleh BIL akan menjadi Rp 249.202.553.560 atau sekitar 18,47% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan setelah PMHMETD. Nilai tersebut belum memenuhi definisi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"), sehingga penggunaan dana tunai yang diperoleh untuk pengambilalihan OWK AML dan tanah Cisarua dapat dilaksanakan.

Apabila PMHMETD hanya terserap sebanyak Rp 481.000.000.000 sampai sebanyak-banyaknya nilai emisi yaitu Rp 718.653.617.000, maka sesuai dengan POJK 33/2015, alokasi biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah setara dengan lebih kurang 0,48% - 0,73% dari total dana yang akan diperoleh dari PMHMETD yang meliputi:

• Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk Auditor, Konsultan Hukum, Notaris dan Penilai Independen sekitar 0,29% - 0,44%

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: Biro Administrasi Efek sekitar 0,02% - 0,03% • Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,07% - 0,1% • Biaya lain-lain sebesar 0,1% - 0,16%

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil HMETD ini kepada para pemegang saham Perseroan dan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil HMETD ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Perseroan. Perseroan telah menggunakan sisa dana hasil Penawaran Umum perdana saham Perseroan seluruhnya

15

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Latar Belakang dilakukannya Transaksi Untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham, Perseroan berupaya untuk membuat pengembangan dalam lini bisnis yang dijalaninya. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Properti dan Perhotelan, Perseroan berupaya untuk terus menerus mencari Proyek yang berpotensi dan Pengembangan baru di lokasi lahan yang memiliki prospek yang baik dan strategis.

Salah satu proyek yang berpotensi adalah Proyek Pembangunan Mix Used Development PT Anugerah Mitra Lestari yang telah memiliki KSO dengan Perseroan. Proyek ini merupakan mixed used development yang terdiri dari Office Tower, Hotel, Lifestyle F&B Arcade dan Residential Apartment dengan konsep yang terintegrasi yang berlokasi di jalan Embong Malang - Surabaya, yaitu lokasi komersial utama dengan pertumbuhan yang cepat di pusat kota Surabaya. Jalan Embong Malang dan sekitarnya telah dirancang dan dikembangkan sebagai daerah komersial untuk hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan sarana lainnya yang terkait. Bangunan komersial yang ada di area ini adalah pusat perbelanjaan paling terkenal dan terbesar di Surabaya yaitu Kompleks Tunjungan Plaza, beberapa hotel berbintang 5, apartemen dan beberapa gedung pusat perkantoran. Dengan mengambil alih OWK PT AML yang dapat dikonversi menjadi saham di PT AML, Perseroan memiliki peluang usaha untuk memiliki lahan dengan lokasi yang sangat strategis dan hak atas aset Proyek Mix Used ini.

Selain itu Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan usahanya ke daerah Jawa Barat dengan mengakuisisi Tanah Seluas 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh PT Jasa Puri Medikatama untuk Glamping Area, dan Outbound. Konsep Glamping dan Outbound ini sedang ramai diminati tidak hanya untuk rekreasi dan liburan namun untuk Aktifitas Rapat atau Team Building Korporasi.

Untuk melengkapi kebutuhan F&B dan Catering Service yang dimiliki Perseroan, Perseroan berencana untuk mengambil alih OWK IUL yang dapat dikonversi menjadi saham di PT IUL yang mana telah mengoperasikan 12 (dua belas) petak tambak udang jenis Vaname dengan hasil udangnya untuk diekspor dan juga merupakan penyedia bahan baku udang untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan. Perseroan juga bergerak di bidang usaha catering yang sangat membutuhkan dukungan bahan baku yang diproduksi oleh IUL.

Dengan didasari tujuan ini, sebagian penyetoran modal dalam PMHMETD adalah dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh salah satu pemegang saham Perseroan (Tumaco) dan Pembeli Siaga (BIL dan JPM) sebagai berikut:

1) Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh BIL, salah satu Pembeli Siaga PMHMETD, berupa OWK AML senilai Rp. 370.000.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham dalam AML.

i. Obyek, Nilai dan Harga Pasar Wajar dalam Transaksi:

Obyek Nilai Transaksi Nomor Laporan Hasil Penilaian Harga Wajar Penilaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”)

Rp430.000 Juta (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah)

00096/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019

Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah)

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi

OWK AML dengan nilai pokok Rp. 200.000.000.000,- yang dimiliki oleh Brentfield Investments Limited yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham pada AML. OWK ini diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 22 Desember 2006. OWK adalah tanpa bunga, dapat dikonversi setiap saat dengan pemberitahuan atau saat jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2026. OWK AML bebas dari sengketa dan perkara.

Harga OWK AML pada transaksi ini adalah sebesar Rp. 430.000.000.000,- dimana dari harga tersebut Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp.60.000.000.000,-. Adapun nilai nominal atau nilai pokok yang tertera pada OWK AML adalah Rp. 200.000.000.000,- yang dapat ditukarkan menjadi 95,24% saham pada AML.

Perseroan akan mengambilalih OWK AML baik dilaksanakan sepenuhnya melalui inbreng maupun secara tunai atau kombinasi inbreng dan tunai pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan melaksanakan konversi seluruh OWK AML dalam jangka waktu 2 minggu setelah pengambilalihan OWK AML sudah efektif diambilalih oleh Perseroan.

Kronologis penerbitan OWK dan konversinya

Hutang Perseroan yang dialihkan ke AML pada mulanya merupakan hutang Perseroan kepada Bank Umum Nasional (“BUN”), yang mana sesuai dengan laporan keuangan Perseroan tahun 2004 adalah sebesar Rp 615.220.869.000. Dimana pada saat Perseroan menerima hutang atau pinjaman dari BUN sebagian dana pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk membangun proyek Crystal Garden.

Oleh karena BUN menjadi Bank Beku Operasi (BBO) dan diambilalih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”), maka tagihan tersebut beralih ke BPPN. Menjelang pemberhentian kegiatan BPPN, tagihan tersebut dibeli/diambilalih oleh Brentfield Investments Limited (“BIL”). Kemudian BIL menagih hutang atau pinjaman tersebut ke Perseroan dengan total hutang Rp. 615.220.869.000,-.

16

Dari total hutang Rp. 615.220.869.000,- tersebut, berdasarkan surat Loan Settlement tanggal 3 September 2004, BIL setuju sebagian hutang Perseroan dengan nilai pokok Rp. 200.000.000.000,- dialihkan kepada AML. Pengalihan hutang kepada AML dan restrukturisasi ini telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mas Murni Indonesia Tbk No. 149 tanggal 27 Desember 2004, dibuat dihadapan Shinta Ameliawaty, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mas Murni Indonesia No. C-08666 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Maret 2005.

Adapun sisa hutang kepada BIL sebesar Rp. 415.220.869.000,- selanjutnya direstukturisasi menjadi Obligasi Wajib Konversi yang mana dalam keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mas Murni Indonesia Tbk No. 149 tanggal 27 Desember 2004, bahwa RUPS menyetujui restrukturisasi hutang Perseroan sebesar maksimal Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) menjadi Obligasi Wajib Konversi, tanpa bunga, dengan jangka waktu 18 (delapan belas) tahun. Bahwa penerbitan obligasi telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Tambahan dan Perbaikan Sehubungan Dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan tertanggal 24 Desember 2004, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappepam IX.D.4 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 27 Desember 2004, Perseroan menerbitkan OWK kepada BIL sebesar Rp 415.220.869.000,-. Perseroan juga menerbitkan OWK kepada Full Venture Investments, Ltd sebesar Rp 15.629.466.000,-, OWK yang dimiliki Full Venture Investments, Ltd semulanya merupakan pengambilalihan hutang Perseroan kepada PT Bank Merincorp senilai Rp 15.629.466.000,- yang kemudian hutang tersebut dikonversi menjadi OWK, sesuai dengan laporan keuangan Perseroan tahun 2004. Sehingga total OWK yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp 430.850.335.000,- yang seluruhnya telah dikonversi menjadi saham di Perseroan sejak 2008 sampai dengan 30 Oktober 2018 sebanyak 3.910.448.049 lembar.

Konversi OWK tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Konversi OWK atas unjuk ke saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek sebagai berikut:

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No.DE/V/08-0923 tanggal 28 Mei 2008, telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp 200 per saham sebanyak 533.147.330 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp 106.629.466.000. Saham baru tersebut telah dicatatkan pada BEI oleh BAE pada tanggal 28 Mei 2008.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No.DE/VI/10-1616 tanggal 9 Juni 2010, telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 557.300.500 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp53.500.848.000.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/XI/2015-7014 tanggal 23 Nopember 2015 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 1.000.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp96.000.000.000.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/II/2017-0704 tanggal 20 Pebruari 2017 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 200.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp19.200.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp155.520.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 April 2017 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00244/BEI.PP2/04-2017.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/V/2017-2060 tanggal 12 Mei 2017 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 200.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp19.200.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp136.320.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Mei 2017 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00310/BEI.PP2/05-2017.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/VI/2017-3080 tanggal 6 Juni 2017 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 200.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp19.200.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp117.120.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2017 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00400/BEI.PP2/06-2017.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/VII/2017-4922 tanggal 27 Juli 2017 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 80.000.000

17

saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp7.680.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp109.440.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Juli 2017 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00559/BEI.PP2/07-2017.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/VII/2017-5523 tanggal 3 Agustus 2017 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 200.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp19.200.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp90.240.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Agustus 2017 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00576/BEI.PP2/08-2017.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/IV/2018-1512 tanggal 25 April 2018 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 300.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp28.800.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp61.440.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 April 2018 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00580/BEI.PP2/04-2018.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/VII/2018-4733 tanggal 10 Juli 2018 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 400.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp38.400.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp23.040.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00859/BEI.PP2/07-2018.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/VIII/2018-7065 tanggal 24 Agustus 2018 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 200.000.000 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp19.200.000.000, sehingga obligasi wajib konversi yang belum dikonversi setelah penerbitan saham baru adalah Rp3.840.021.000. Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-01057/BEI.PP2/08-2018.

• Berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom No. DE/X/2018-8056 tanggal 30 Oktober 2018 telah diterbitkan saham baru PT Mas Murni Indonesia Tbk. Seri B dengan nominal Rp96 per saham sebanyak 40.000.219 saham yang merupakan hasil konversi saham dari obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds) seri II senilai Rp3.840.021.000, sehingga obligasi wajib konversi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham biasa (common stock). Saham baru tersebut efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Nopember 2018 sesuai dengan pengumuman tercatat dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-01370/BEI.PP2/10-2018.

Penggunaan dana OWK oleh AML

Kompensasi yang diterima oleh AML dari pengalihan hutang Perseroan sebesar Rp 200.000.000.000,- adalah AML mendapat hak untuk mengelola proyek Crystal Garden sebagaimana yang diatur pada Akta Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 21 Tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan L. Ellyanti Soesanto, SH, Notaris di Surabaya sebagaimana yang terakhir kali diubah melalui Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Maria Lucia Lindhajany, SH, M.Kn. Notaris di Surabaya.

Pada tahun 2006 berdasarkan kesepakatan bersama antara AML dan BIL, dilakukan perubahan dan penambahan untuk mengatur syarat dan ketentuan hutang yang dialihkan dari Perseroan sebagaimana dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 22 Desember 2006 ("Perjanjian Penerbitan MCB AML").

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pada saat AML menerima pengalihan hutang Perseroan yang selanjutnya hutang itu diubah menjadi OWK, AML tidak menerima dana dari BIL, akan tetapi AML menerima hak untuk mengelola proyek Crsytal Garden dari Perseroan.

Persyaratan konversi menjadi saham AML dan ketentuan lainnya

Sesuai Perjanjian Penerbitan MCB AML (Pasal 3.3.7 dan 3.3.8) syarat konversi menjadi saham AML sebagai berikut :

a) Para Pihak sepakat OWK setiap saat dapat dikonversi menjadi saham sesuai permintaan, dan wajib dikonversi menjadi saham pada AML dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diajukannya pemberitahuan tertulis kepada AML oleh pemegang OWK AML.

b) Jumlah OWK yang akan dijadikan saham AML adalah nilai tetap yakni sesuai dengan nilai dan jumlah yang disepakati secara tertulis di pada Pasal 3 dalam Perjanjian ini, yaitu dengan jumlah pokok sebesar Rp. 200.000.000.000,-;

c) Menyerahkan sertifikat asli dari OWK kepada AML; d) Pemegang OWK berhak menunjuk pihak ketiga lain sebagai penerima saham hasil konversi OWK; e) AML wajib membuat seluruh pemberitahuan, persetujuan-persetujuan, dan pengesahan kepada instansi pemerintah

yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan konversi OWK menjadi saham AML;

18

f) AML wajib memberitahukan kepada Pemegang OWK atau pihak ketiga lain yang ditunjuk Pemegang OWK untuk menerima saham AML saat pelaksanaan konversi;

g) AML segera menyerahkan seluruh sertifikat saham yang setara dengan nilai OWK kepada Pemegang OWK atau kepada pihak lain yang ditunjuknya;

h) Pemegang OWK (sebagai pemegang saham baru pada AML) berhak atas dividen dan distribusi lainnya atau dinyatakan tetapi belum dibayar, pada saat atau setelah tanggal konversi OWK, serta atas setiap keuntungan yang didapatkan AML;

i) Saham konversi berarti saham pada AML dari OWK yang dikonversi dengan nilai seluruhnya Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) atau sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) atau 95,24% saham pada AML atau sesuai dengan jumlah saham yang akan disepakati Para Pihak.

Ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MCB AML, antara lain sebagai berikut:

a) Para Pihak sepakat bahwa OWK yang diterbitkan AML kepada Pemegang Obligasi adalah tanpa bunga; b) OWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan akan jatuh tempo pada tahun 21

Desember 2026. Setelah jangka waktu berakhir maka OWK secara otomatis akan dikonversi menjadi saham AML; c) Para Pihak sepakat Pemegang Obligasi dapat mengalihkan sebagian atau keseluruhan OWK kepada pihak ketiga

lain, termasuk hak untuk mengkonversi OWK menjadi saham; d) Para Pihak sepakat bahwa dalam hal dilakukan pengalihan seluruh atau sebagian dari OWK oleh Pemegang

Obligasi kepada pihak ketiga lain, maka Pemegang Obligasi harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada AML; e) OWK akan berbentuk atas unjuk, OWK akan diwakili dalam bentuk suatu sertifikat; f) Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. g) Perjanjian ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi

bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi bahasa Indonesia akan berlaku. h) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, masing-masing pihak setuju untuk memilih

domisili umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

iii. Keterangan mengenai AML AML didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 230 Tanggal 17 Oktober 2002 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01030 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 17 Januari 2003, yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Mitra Lestari No. 11 tanggal 17 September 2018, yang telah dilaporkan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari No. AHU-AH.01.03-0245405 tanggal 24 September 2017. Kegiatan usaha AML adalah bidang properti. Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 05 April 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16, Tanggal 25 Februari 2011, Tambahan Berita Negara No. 3011, tahun 2011, struktur permodalan AML sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 02 Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari No: AHU-AH.01.03-0185338, tanggal 30 Oktober 2017, susunan Pemegang Saham AML sebagai berikut:

Keterangan Saham Rupiah % Modal Dasar (nilai nominal Rp. 1.000)

40.000.000 40.000.000.000

Modal Ditempatkan dan disetor 1. PT. Annisa Wanagati 2. PT. Arthamarin Duta

5.000.000 5.000.000

5.000.000.000 5.000.000.000

50 50

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

10.000.000 10.000.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 30.000.000 30.000.000.000

19

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Mitra Lestari No. 11 tanggal 17 September 2018, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Surabaya, yang perubahannya telah dilaporkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari, No. AHU-AH.01.03-0245405 tanggal 24 September 2017, susunan Direksi dan komisaris AML adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Djoko Effendi Bostan Direktur : Probo Wiranto Komisaris Utama : Indahwati Djojo Komisaris : Boyke Wibowo Mukiyat AML adalah urban development company yang akan mengembangkan usaha pada berbagai project mixed use, residential, perkantoran dan gedung komersial lainnya di perkotaan. Proyek yang sedang dikerjakan oleh AML adalah proyek pembangunan mixed use berupa apartemen dan pusat perbelanjaan seluas sekitar kurang lebih 50 ribu meter yang terletak di wilayah aktifitas bisnis dan komersial atau CBD kota Surabaya (kompleks Tunjungan Plaza). Pada saat ini proyek telah menyelesaikan seluruh struktur (telah topping off), untuk penyelesaian akhir hanya diperlukan waktu 18 – 24 bulan. Dengan diselesaikannya proyek dengan waktu hanya maksimal 2 tahun, maka proyek dapat menghasilkan recurring income dari area yang disewakan dan menghasilkan penjualan yang signifikan, tergantung dari bauran produk yang dijual pada saat penjualan. Adapun proyek yang akan dikerjakan oleh AML adalah Proyek pembangunan ruko di Kelapa Gading berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT. Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tanggal 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kerjasama (Tambahan) PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tahap I, Tanggal 24 November 2006. Ikhtisar data keuangan penting AML yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi:

dalam Rupiah 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Posisi Keuangan Aset Lancar 528.029.514 419.605.048 Aset Tidak Lancar 233.100.988.388 233.100.988.388 Total Aset 233.629.017.902 233.520.593.436 Kewajiban 41.725.513.340 41.367.857.440 Ekuitas 191.903.504.562 192.152.735.996 Total Kewajiban dan Ekuitas 233.629.017.902 233.520.593.436 Laporan Laba Rugi Pendapatan 97.080.466 176.344 Laba (rugi) tahun berjalan (249.231.434) (462.656)

Uraian singkat terkait perjanjian kerja sama (KSO) antara AML dan Perseroan adalah sebagai berikut: 1) KSO Proyek Mixed use development

KSO dibuat berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 21 Tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan L. Ellyanti Soesanto, SH, Notaris di Surabaya, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Jangka Waktu KSO adalah 30 tahun yang mana dihitung dari sejak pembangunan proyek telah selesai dilaksanakan, yaitu diperkirakan di tahun 2022.

Kewajiban Para Pihak antara lain sebagai berikut: a) Pihak Pertama membeli tanah tambahan yang terletak di jalan Embong Malang sebesar Rp. 12.000.000.000,- dimana

tanah tersebut merupakan bagian dari proyek Mixed use development untuk diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dikelola.

b) Pihak Kedua melanjutkan proses pembangunan Mixed use development sampai selesai, termasuk namun tidak terbatas untuk menyelesaikan pembangunan apartemen beserta pusat perbelanjaan, mengurus dan menyelesaikan proses pensertifikasian atas Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS).

c) Pihak Kedua mengambil alih piutang dari unit strata terjual sebesar Rp. 45.948.327.000,- berikut hutang dari unit strata terjual tersebut sebesar Rp. 7.533.245.388,-, yang apabila piutang tersebut tertagih nantinya, maka Pihak Kedua wajib melunasi hutang dari unit strata terjual tersebut sebesar Rp. 7.533.245.388,- kepada Pihak Pertama.

d) Pihak Kedua setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk memberikan Corporate Guarantee dan/atau jaminan atas harta kekayaan Perseroan (apabila diperlukan), dalam rangka memperoleh pendanaan guna kelanjutan pembangunan proyek Mixed use development oleh Pihak Kedua.

e) Para Pihak sepakat bekerjasama di pengembangan aset tanah milik dan/atau dikuasai oleh Pihak Pertama seluas 2 ha di Kelapa Gading, Jakarta.

20

Hak Para Pihak:

a) Pihak Kedua berhak atas hasil penjualan unit–unit apartemen Mixed use development dan lainnya yang dijual secara strata dan pengelolaan pusat belanja selama jangka waktu kerjasama.

b) Pihak Kedua berhak menjual dan/atau menyewakan unit-unit apartemen serta mengelola pusat perbelanjaan (shopping center) selama jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh hasil penjualan dan/atau sewa serta pengelolaan menjadi hak dan milik Pihak Kedua sepenuhnya.

c) Pihak Kedua berhak mendapatkan kompensasi atas hak melanjutkan proyek Mixed use development yang dimiliki Pihak Pertama.

d) Pihak Kedua berhak untuk meminjam uang dari bank dan menjaminkan tanah sehubungan dengan penyelesaian pembangunan proyek Mixed use development, Pihak Pertama dengan ini bersedia dan berjanji serta mengikatkan diri untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Atas Tanggungan apabila diperlukan.

e) Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua memiliki opsi untuk membeli pusat perbelanjaan Mixed use development dengan harga beli berdasarkan nilai buku yang disepakati kedua belah pihak.

f) Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama memiliki opsi untuk mengambil alih proyek Mixed use development dengan harga beli berdasarkan nilai buku yang disepakati kedua belah pihak.

KSO atau kesepakatan Bersama telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu (i) Akta Perubahan Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 11 Tanggal 25 April 2011, (ii) Akta Perubahan Kedua Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 20 Tanggal 28 Februari 2013, (iii) Akta Perubahan Ketiga Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 45 Tanggal 28 Maret 2014, (iv) Akta Perubahan Keempat Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 6 Tanggal 15 September 2018, dan (v) Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018.

Beberapa ketentuan yang diubah antara lain sebagai berikut: a) Jangka Waktu KSO adalah 30 tahun, sejak dibukanya pusat perbelanjaan (shopping center), dengan ditandai

peresmian pembukaan pusat perbelanjaan (shopping center) yang dimaksud. b) Pihak Kedua sepakat bahwa karena dengan tenggang waktu yang telah disepakati sampai tanggal 31 Desember

2017 tidak dapat memulai proses pembangunan proyek, maka Pihak Pertama berhak mengambil alih proses pembangunan Proyek.

c) Pihak Pertama berminat dan bersedia untuk mengambilalih hak pengelolaan dari Pihak Kedua, kecuali hak pengelolaan pusat-pusat perbelanjaan (shopping center). Pengambilalihan hak dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pembelian MCB (OWK) AML yang dimiliki BIL dengan nominal Rp. 200.000.000.000,- dengan harga Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar Rupiah) atau harga lain yang disepakati bersama sesuai dengan hasil penilaian dari pihak yang independent, dengan cara (i) Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 28 September 2018, (ii) Pengembalian hak pengelolaan mixed use development kepada Pihak Pertama dilakukan sampai selesainya pelunasan kompensasi kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat dibayarkan melalui mekanisme Right Issue, dan Proses Right Issue dilakukan paling lambat 1 tahun sejak perjanjian ini.

d) Pihak Kedua sepakat dan menyetujui asset dan tanah dan bangunan apartemen mixed use development terletak di jalan Embong Malang No. 45-53 Surabaya dijaminkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Lain/Bank untuk kepentingan Pihak Pertama.

e) Apabila Pihak Kedua sudah menjalankan proyek namun hingga tanggal 31 Desember 2019 belum terselesaikan, maka Pihak Pertama berhak mengambil alih Proyek. Dalam hal ini Para Pihak sepakat menyerahkan hak pengelolaannya kepada Pihak Pertama.

2) KSO Kelapa Gading

KSO Kelapa Gading dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tanggal 20 Oktober 2006 yang diubah dengan Perjanjian Kerjasama (Tambahan) PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tahap I, Tanggal 24 November 2006, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengikat diri dalam perjanjian kerjasama ini untuk membangun lahan seluas 20.000

(dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelapa Gading, berdasarkan HGB No. 5410, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading.

b) Pihak Kedua bersedia mengatur segala pembiayaan yang diperlukan termasuk mengadakan pembiayaan bank atau dari pihak lainnya bilamana diperlukan.

c) Pihak Pertama bersedia memberikan kuasa-kuasa yang diperlukan untuk Pihak Kedua untuk melaksanakan balik nama kepada Pihak yang ditunjuk, yaitu PT. Prolestari Megacipta atau pihak lainnya yang merupakan perusahaan yang akan dipersiapkan untuk pengembangan proyek Kelapa Gading kuasa-kuasa oleh Pihak Pertama ini tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

d) Pihak Kedua mengambil alih kewajiban Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) dari Rp.18.155.329.000 (delapan belas milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu) hutang Pihak Pertama kepada PT. GS Capital Securities.

e) Pihak Kedua bertanggung jawab menyelesaikan proyek pembangunan menggunakan jasa perusahaan Pihak Kedua atau menunjuk kontraktor dan/atau sub kontraktor, dengan biaya yang disepakati Bersama.

f) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengurus pemecahan sertifikat pada saat ruko sudah dibangun dan dijual, dengan biaya yang ditangung sendiri.

21

g) Para Pihak sepakat menanggung biaya pembangunan Ruko secara Bersama, kecuali biaya pemecahan sertifikat. h) Pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi-porsi yang akan ditentukan,

yaitu Para Pihak mengambil komposisi kepemilikan 50% masing-masing dan untuk proyek tahap awal, membangun ruko dengan sistim kerja sama berbagai hasil dengan kondisi sebagai berikut:

Hal-hal yang membuat KSO Mixed use development antara AML dan Perseroan belum dapat terlaksana adalah sebagai berikut: a) AML sejauh ini berupaya untuk menjalankan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut,

namun belum dapat terlaksana sesuai rencana karena pihak AML belum dapat memastikan kapan proyek akan dimulai sehubungan dengan penentuan timing yang tepat. Disamping itu struktur ekuitas dan usaha yang kurang memadai untuk mendapatkan pendanaan.

b) AML telah melakukan re-design untuk pengembangan proyek selanjutnya, melakukan studi kelayakan proyek dan studi atas kelayakan struktur bangunan saat ini dan project telah siap untuk dilanjutkan kembali. Dengan dilakukannya akuisisi AML oleh Perseroan maka dengan struktur usaha dan ekuitas yang lebih memadai maka hal-hal yang diatur dalam kerjasama antara AML dan Perseroan dapat direalisasikan.

Pada saat ini KSO AML dan Perseroan tetap berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah ada dan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan sebelumnya. AML sejauh ini berupaya untuk menjalankan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut, namun belum dapat terlaksana sesuai rencana. Rencana Pengembangan proyek KSO yang akan dijalankan oleh AML dan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Untuk proyek mixed use di jalan embong malang, AML telah melakukan re-design untuk pengembangan proyek selanjutnya, melakukan studi kelayakan proyek dan studi atas kelayakan struktur bangunan saat ini dan proyek telah siap untuk dilanjutkan kembali. Dengan dilakukannya akuisisi AML oleh Perseroan maka dengan struktur usaha dan ekuitas yang lebih memadai maka hal-hal yang diatur dalam kerjasama antara AML dan Perseroan dapat direalisasikan, sehingga rencana Perseroan tersebut akan berdampak positif terhadap Perseroan. Pengembangan project mixed use yang sudah berdiri seluas sekitar kurang lebih 50 ribu meter persegi terdiri dari 1 tower dan podium direncanakan akan diselesaikan dan ke depan akan dilanjutkan dengan tambahan pembangunan kurang lebih seluas 100 ribu meter persegi. Perseroan merencanakan untuk dapat melanjutkan proyek pada tahun 2020 dan dapat diselesaikan untuk beroperasi menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham pada tahun 2022.

2. Melaksanakan proyek lain yang sedang dikerjakan oleh AML pada proyek pembangunan ruko di Kelapa Gading berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tanggal 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kerjasama (Tambahan) PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tahap I, Tanggal 24 November 2006. Saat ini proyek pengembangan tanah Kelapa Gading dalam tahap perencanaan dan belum ada kegiatan. Perseroan akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk dapat dimulainya proyek yang berkenaan dengan perijinan dan perencanaan proyek. Perseroan merencanakan untuk dapat mulai melaksanakan proyek pada tahun 2021 dan dapat mulai memberikan pendapatan pada tahun 2022.

Sampai saat ini, AML masih belum mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan proyek KSO. Strategi Perseroan untuk dapat menjalankan proyek tersebut adalah antara lain mengambil alih AML sehingga dengan struktur usaha dan ekuitas yang lebih baik akan memudahkan memperoleh pendanaan dari pasar modal dan/atau dari perbankan untuk menjalankan proyek tersebut. Selain itu Perseroan juga telah menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pola pembelian unit dengan kondisi tertentu dan kerjasama dengan pihak pengembang dengan reputasi yang baik. Prospek Usaha AML mempunyai prospek kedepan yang sangat prospektif dengan lokasi yang terletak di wilayah aktifitas bisnis dan komersial atau CBD kota Surabaya (kompleks Tunjungan Plaza) dimana sudah banyak berkembang berbagai kawasan mixed use sehingga peluang untuk mengembangkan property komersial, jasa maupun hunian semakin tinggi. Di samping itu lahan project masih dapat dikembangkan untuk penambahan beberapa tower apartement maupun office. Bonus Demogarafi Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi tahun 2019 dan sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, aktivitas bisnis dan perekonomian Jawa Timur terpusat di Surabaya. Hal ini mendorong permintaan hunian vertical yang berlokasi dipusat kota Surabaya akan terus meningkat. Keterbatasan lahan juga menjadi alasan pergeseran kebutuhan lokasi perkantoran ke bangunan vertikal yang siap pakai karena dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang ada dan terletak di pusat kota Surabaya. Faktor Risiko Atas AML Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan lainnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja AML adalah risiko keuangan, risiko operasional, risiko fisik dan risiko tidak berlanjutnya pembangunan. Risiko risiko tersebut akan senantiasa untuk dilakukan tindakan antisipasi dari perseroan untuk dapat berlangsungnya kegiatan usaha yang baik dan berkembang untuk kemajuan kinerja Perusahaan.

iv. Keterangan mengenai Brentfield Investment Limited. Penjelasan singkat BIL merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island, beralamat di 3 Jalan Pisang Singapore 199070.

22

Kegiatan Usaha BIL bergerak di bidang perdagangan, keuangan, dan Investasi. Ihktisar Data Keuangan (tidak diaudit)

dalam Dollar Amerika (USD) 31 Desember 2018 Posisi Keuangan Aset Lancar 83.953.629 Total Aset 83.953.629 Hutang – Obligasi Konversi 73.542.551 Modal Ekuitas 50.000 Obligasi Wajib Konversi 10.011.875 Laba Ditahan 349.203 Total Hutang dan Ekuitas 83.953.629

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan dokumen Certificate of Incumbency tertanggal 28 Januari 2019 kepemilikan struktur permodalan pada BIL adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus Pengurus pada BIL adalah sebagai berikut: Direktur: Jambhala Limited, yang beralamat di Cayman Corporate Center 27, Hospital Road, George Town.

v. Informasi mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang Bahwa sebagian penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Brentfield Investments Limited, salah satu Pembeli Siaga PMHMETD, berupa OWK AML senilai Rp. 430.000.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham dalam AML. Setelah proses penyetoran modal dengan inbreng pada periode pelaksanaan HMETD selesai, BIL akan menjadi Pemegang Saham Baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 3.700.000.000 lembar sesuai dengan nilai setoran aset inbreng OWK AML yang akan dilakukan.

Dengan memiliki saham PT AML, Perseroan diharapkan dapat menambah Pemasukan dari Penjualan dan Penyewaaan Proyek Mixed Used yang antara lain berupa Office Building dan Retail Space di Jalan Utama Pusat Bisnis Kota Surabaya, Jalan Embong Malang, yaitu lokasi komersial utama dengan pertumbuhan yang cepat di pusat kota Surabaya. Jalan Embong Malang dan sekitarnya telah dirancang dan dikembangkan sebagai daerah komersial untuk hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan sarana lainnya yang terkait. Bangunan komersial yang ada di area ini adalah pusat perbelanjaan paling terkenal dan terbesar di Surabaya yaitu Kompleks Tunjungan Plaza, beberapa hotel berbintang 5, apartemen dan beberapa gedung pusat perkantoran. Dengan mengakuisisi PT AML, Perseroan akan memiliki juga hak pengelolaan atas Tanah- tanah dan Project Mixed used yang sedang dikembangkan bersama.

vi. Ringkasan hasil penilaian dari Penilaian Berikut adalah ringkasan laporan penilaian obligasi wajib konversi AML rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan (“Y&R”) No. 00118/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Identitas Pihak;

Nama Perusahaan : PT MAS MURNI INDONESIA Tbk Alamat : Jl. Yos Sudarso No.11, Surabaya, Jawa Timur No. Telp : 031-532-1001, 031-532-0951 Rencana Pemberi Tugas dalam kaitannya dengan penugasan ini

: Kepentingan perhitungan konversi saham

Penanggung Jawab Pemberi Tugas : Ir. Peterjanto Suharjono, M.M Laporan Ditujukan Kepada : PT MAS MURNI INDONESIA Laporan Diserahkan Kepada : PT MAS MURNI INDONESIA

b) Objek Penilaian;

Sesuai dengan persetujuan atas surat penawaran jasa penilaian Obligasi Wajib Konversi, maka obyek penilaian dalam penugasan ini adalah penilaian OWK milik AML.

Jumlah modal yang diterbitkan : 50.000 saham, masing-masing dalam mata uang US Dollar Jumlah modal disetorkan : 50.000 US Dollar

Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Henner Investments, Inc. 50.000 100%

23

c) Maksud dan Tujuan penilaian; Maksud dan Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang independen tentang Nilai Pasar Wajar OWK AML terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018.

d) Asumsi-asumsi dan syarat pembatas; 1. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh

manajemen AML dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.

2. Laporan ditujukan untuk kepentingan pasar modal. 3. Laporan tidak ditujukan untuk kepentingan diluar maksud dan tujuan serta tidak ditujukan untuk kepentingan

perpajakan. 4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang

bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini. 5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun

kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.

6. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian OWK yang dikeluarkan oleh AML telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

8. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018.

9. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapati informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional AML.

10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan. 11. Y&R telah memperoleh informasi atas status obyek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penelitian

terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait. 12. Y&R tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut masalah hukum dari obyek penilaian, selain itu kami

tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari obyek penilaian. 13. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh AML atau wakilnya dalam rangka penugasan ini,

telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi AML untuk masing-masing periode yang disajikan.

14. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh AML. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset AML, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

15. Y&R berasumsi bahwa AML telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari AML yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak benar dan atau belum kami terima dari AML.

17. Tanda tangan Partner dan cap KJPP YR yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian;

Pendekatan Penilaian Obligasi Wajib Konversi AML merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas AML pada jumlah prosentase yang telah ditentukan yaitu 95,24%. Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian ekuitas dapat dikategorikan ke dalam pendekatan aset (asset based approach), pendekatan pasar (market approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Dalam aplikasinya terkadang masing-masing pendekatan tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan nilai yang merupakan rekonsiliasi atau sintesa dari nilai masing-masing hasil pendekatan. • Pendekatan Aset (Asset Based Approach)

Pendekatan Aset (Asset Based Approach) adalah pendekatan penilaian berdasarkan laporan keuangan historis obyek penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi nilai pasar wajar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam penilaian usaha.

• Pendekatan Pasar (Market Based Approach) Pendekatan Pasar (Market Based Approach) adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan obyek penilaian dengan obyek lain yang sebanding dan sejenis serta telah memiliki harga jual.

• Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)

24

Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) adalah pendekatan penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh obyek penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.

Pemilihan dan kepercayaan atas ketepatan metode dan prosedur bergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku. Pemilihan Metode Penilaian Obligasi Wajib Konversi AML merupakan instrument keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas AML pada jumlah prosentase yang telah diitentukan yaitu 95,24%. Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian ekuitas AML. • Pendekatan aset (asset-based approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang bergantung pada

nilai aset tetap (a heavy based on fixed assets company) seperti perusahaan real estate atau perusahaan dalam tahap pengembangan. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap atau Perusahaan yang tidak memiliki riwayat pendapatan yang mempunyai prospek positif, perusahaan yang memiliki pendapatan yang fluktuatif atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk melanjutkan operasi yang bersifat going concern, seperti perusahaan yang baru berdiri (start up company) atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh pendapatan (trouble companies). Berdasarkan pertimbangan bahwa AML adalah Perusahaan belum memiliki struktur pendapatan, maka pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas AML.

• Pendekatan Pasar (Market Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Pendekatan pasar khususnya GPTC ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas AML.

• Pendekatan pendapatan (Income approach) paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup handal. Setelah mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha AML dimana AML tidak melakukan kegiatan operasi selama beberapa tahun, oleh karenanya pendekatan ini kurang tepat untuk digunakan.

Sumber data financial dan terkait dengan multiple pembanding tersebut, kami peroleh dari sumber data Bloomberg. Penilai meyakini kehandalan data yang telah disediakan dari sumber data yang reliable seperti Bloomberg. Selanjutnya pengkalian dari multiple tersebut dilakukan dengan menggunakan data perusahaan obyek penilaian ini didasarkan pada data laporan keuangan Audit AML.

f) Kesimpulan nilai Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan pasar wajar Obligasi Wajib Konversi AML, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 95,24% AML per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan Nilai Pasar Wajar dari saham yang dapat dikonversi dari Obligasi Wajib Konversi AML, sehingga indikasi Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi AML per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

g) Pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran. Dari data diatas dapat Transaksi diketahui bahwa simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar masih dibawah 7,5% sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3 berikut penjelasannya : Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Anugerah Mitra Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 2,67%. Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%. Berdasarkan analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi ini memberikan nilai tambah

3) Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Tumaco, salah satu pemegang saham Perseroan, berupa OWK IUL senilai Rp. 27.500.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham dalam IUL.


Obyek Nilai Transaksi Nomor Laporan Hasil Penilaian Harga Wajar

Penilaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) PT Indo Udang Mas Lestari (“IUL”)

Rp27.500 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

00095/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019

Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah).

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai pokok Rp. 10.000.000.000,- yang dimiliki oleh Tumaco Pte., Ltd., yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham pada IUL. OWK adalah tanpa bunga, dapat dikonversi setiap saat dengan pemberitahuan atau saat jatuh tempo pada tanggal 21 Nopember 2037. Perseroan akan mengambilalih OWK IUL baik dilaksanakan sepenuhnya melalui inbreng maupun secara tunai atau

25

kombinasi inbreng dan tunai pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan melaksanakan konversi seluruh OWK IUL dalam jangka waktu 2 minggu setelah pengambilalihan OWK IUL.

Persyaratan konversi menjadi saham IUL dan ketentuan lainnya

Sesuai Perjanjian Penerbitan MCB IUL (Pasal 3.3.7 dan 3.3.8) syarat konversi menjadi saham IUL sebagai berikut :

a) Para Pihak sepakat OWK setiap saat dapat dikonversi menjadi saham sesuai permintaan, dan wajib dikonversi menjadi saham pada IUL dalam waktu paling lambat 30 hari.

b) Jumlah OWK yang akan dijadikan saham IUL adalah nilai tetap yakni sesuai dengan nilai dan jumlah yang disepakati secara tertulis di pada Pasal 3 dalam Perjanjian ini, yaitu dengan jumlah pokok sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

c) Menyerahkan sertifikat asli dari OWK kepada IUL; d) Pemegang OWK berhak menunjuk pihak ketiga lain sebagai penerima saham hasil konversi OWK; e) IUL wajib membuat seluruh pemberitahuan, persetujuan-persetujuan, dan pengesahan kepada instansi pemerintah

yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan konversi OWK menjadi saham IUL; f) IUL wajib memberitahukan kepada Pemegang OWK atau pihak ketiga lain yang ditunjuk Pemegang OWK untuk

menerima saham IUL saat pelaksanaan konversi; g) IUL segera menyerahkan seluruh sertifikat saham yang setara dengan nilai OWK kepada Pemegang OWK atau

kepada pihak lain yang ditunjuknya; h) Pemegang OWK (sebagai pemegang saham baru pada IUL) berhak atas dividen dan distribusi lainnya atau

dinyatakan tetapi belum dibayar, pada saat atau setelah tanggal konversi OWK, serta atas setiap keuntungan yang didapatkan IUL;

i) Saham konversi berarti saham pada IUL dari OWK yang dikonversi menjadi 80% (delapan puluh persen) pada IUL atau sesuai dengan jumlah saham yang akan disepakati Para Pihak.

Ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MCB IUL, antara lain sebagai berikut:

a) IUL mengakui hutang dalam jumlah Rp. 10.000.000.000,- kepada Tumaco dalam bentuk OWK; b) Para Pihak sepakat bahwa OWK yang diterbitkan IUL kepada Pemegang Obligasi adalah tanpa bunga; c) OWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan akan jatuh tempo pada tahun 21

Desember 2037. Setelah jangka waktu berakhir maka OWK secara automatis akan dikonversi menjadi saham IUL; d) Para Pihak sepakat Pemegang Obligasi dapat mengalihkan sebagian atau keseluruhan OWK kepada pihak ketiga lain,

termasuk hak untuk mengkonversi OWK menjadi saham; e) Para Pihak sepakat bahwa dalam hal dilakukan pengalihan seluruh atau sebagian dari OWK oleh Pemegang Obligasi

kepada pihak ketiga lain, maka Pemegang Obligasi harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada IUL; f) OWK akan berbentuk atas unjuk, OWK akan diwakili dalam bentuk suatu sertifikat; g) Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. h) Perjanjian ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi bahasa

Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi bahasa Indonesia akan berlaku. i) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, masing-masing pihak setuju untuk memilih domisili

umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

iii. Keterangan mengenai IUL IUL didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Indo Udang Mas Lestari No. 63 tanggal 8 Maret 1984 sebagaimana yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 61 tanggal 8 September 1984, keduanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6059.HT.01-01.Th84 tanggal 25 Oktober 1984 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Yang kedudukannya telah disesuaikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Udang Mas Lestari No. 31 Tanggal 23 April 2009 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., MKn Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-46465.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 25 September 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, struktur permodalan IUL sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

: Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta Rupiah) 5.200 terbagi atas (lima ribu dua ratus) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan

26

dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02. TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, susunan Pemegang Saham IUL sebagai berikut:

Keterangan Saham Rupiah % Modal Dasar (nilai nominal Rp. 1.000.000

20.000 20.000.000.000

Modal Ditempatkan dan disetor 1. Djaja Santoso 2. Surya Atmadinata 3. Melda Ladya Santoso

1.000 1.000 3.200

1.000.000.000 1.000.000.000 3.200.000.000

19,23 19,23 61,54


5.200 5.200.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 14.800 14.800.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, susunan Direksi dan Komisaris IUL sebagai berikut:

Direktur : Djaja Santoso

Komisaris : Surya Atmadinata

Adapun kegiatan utama yang sedang dilaksanakan oleh IUL adalah sebagai berikut:

a. Pada saat ini IUL mengoperasikan 12 (dua belas) petak tambak udang jenis Vaname. Lokasi tambak udang yang dimiliki oleh IUL adalah di desa Randutatah, Kecamatan Paiton km 134, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

b. IUL pada saat ini selain mensuplai udang untuk diekspor juga merupakan penyedia bahan baku udang untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan

Ikhtisar data keuangan penting IUL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi:

dalam Rupiah 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Posisi Keuangan Aset Lancar 2.907.450.639 4.575.621.366 Aset Tidak Lancar 38.765.443.585 39.147.032.643 Total Aset 41.672.894.224 43.722.654.009 Kewajiban Jangka Pendek 17.472.983.399 17.256.416.581 Kewajiban Jangka Panjang 9.740.210.759 12.395.227.869 Total Kewajiban 27.213.194.158 29.650.644.450 Ekuitas 14.459.700.066 14.072.009.559 Total Kewajiban dan Ekuitas 41.672.894.224 43.723.654.009 Laporan Laba Rugi Penjualan Bersih 17.724.712.713 - Laba Kotor 4.904.463.487 - Laba (Rugi) sebelum pajak 387.690.507 (1.143.440.441) Laba (Rugi) tahun berjalan 387.690.507 (1.143.440.441)

Rencana Pengembangan IUL

Pengembangan kegiatan usaha Perseroan dengan memiliki IUL dilakukan dengan menggunakan IUL sebagai pendukung kegiatan usaha Perseroan dalam bidang penyediaan bahan baku udang yang berkualitas. Bahan baku udang yang dihasilkan oleh IUL akan digunakan untuk restoran di hotel dan outlet - outlet restoran dimsum yang dikelola Perseroan, dalam hal ini udang merupakan bahan baku utama yang digunakan. Perseroan juga bergerak di bidang usaha catering yang sangat membutuhkan dukungan bahan baku yang diproduksi oleh IUL.

Dengan demikian pengembangan usaha Perseroan dengan memiliki IUL adalah IUL akan digunakan sebagai pendukung bahan baku bagi usaha - usaha Perseroan yang ada, selain itu Perseroan akan menciptakan kebutuhan bahan baku untuk menyerap hasil produksi IUL, sehingga IUL akan memperoleh keuntungan yang juga akan berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan.

Saat ini tambak udang sudah beroperasi dan berkinerja dengan baik. Untuk kedepan selain dilakukan intensifikasi dari tambak yang ada akan dilakukan penambahan petak petak tambak sesuai dengan lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi kurang lebih 40 petak tambak.

Prospek Usaha IUL

27

Pasar daripada udang Vaname cukup besar. Perseroan memerlukan bahan baku udang untuk F & B Service, Restoran, dan Hotel yang dikelola oleh Perseroan. Produksi udang Vaname dari IUL juga mendukung usaha Perseroan di bidang Catering dibawah Perusahaan Anak PT Bumi Sinarbella, yang telah memiliki klien perusahaan nasional dan multinasional ternama di Indonesia. Permintaan atas hasil produksi udang Vaname sangat tinggi di mana hasil produksi dari IUL dibeli oleh berbagai pembeli wholesaler yang mana kemudian dijual kembali ke berbagai konsumen di Indonesia dan juga diekspor ke Amerika, China dan Eropa.

Menurut Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), permintaan atas produk udang Vaname sangat tinggi dengan harga dipatok seharga Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per kilogram. Kebutuhan udang di seluruh dunia ditaksir mengalami kekurangan sekitar 400 sampai 500 ribu ton dan Indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen udang terbesar di dunia setelah India. Berdasarkan data KKP, volume ekspor udang hingga akhir 2018 naik menjadi 180 ribu ton dari 147 ribu ton di 2017 dengan nilai USD 1,80 miliar di tahun 2018 dibanding USD 1,42 miliar di tahun 2017 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15,7%.

Dengan potensi lahan tambak udang yang IUL miliki, ketersediaan benih dan tenaga kerja yang memadai disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan dukungan dari pemerintah, maka prospek usaha kedepan tambak udang IUL sangat positif.

Faktor Resiko Atas IUL

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan lainnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja IUL adalah risiko produksi jika udang terserang hama, risiko bencana alam, risiko keamanan tambak, risiko kebijakan pemerintah, risiko suku bunga dan risiko kerjasama apabila pelanggan menemukan penambak lain dengan harga dibawah harga IUL. Risiko risiko tersebut akan senantiasa untuk dilakukan tindakan antisipasi dari perseroan untuk dapat berlangsungnya kegiatan usaha yang baik dan berkembang untuk kemajuan kinerja Perusahaan.

Penggunaan dana OWK oleh IUL

IUL telah memiliki tambak sejak tahun 1984, namun pengoperasian tambak telah berhenti sejak tahun 1998. Untuk itu pada tahun 2017 ketika tambak akan dioperasikan IUL memerlukan dana untuk rekondisi kembali tanah tambak (perbaikan petak), sosialisasi dan kompensasi penduduk, pembuatan infrastruktur jalan, listrik, peralatan sirkulasi tambak dan peralatan mekanikal untuk masing-masing petak yang dioperasikan secara bertahap. Penggunaan dana OWK IUL adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

iv. Keterangan mengenai Tumaco Pte., Ltd. Penjelasan singkat

Tumaco merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, beralamat di 118 Aljunied Avenue 2 #04-102 Singapore 380118.

Kegiatan Usaha

Tumaco, Pte.,Ltd. bergerak di bidang Holding Companies untuk bank, serta perusahaan perdagangan umum yang tidak memiliki produk khusus.

Ikhtisar Data Keuangan (tidak diaudit):

dalam Dollar Singapura (SGD) 31 Desember 2018 Posisi Keuangan Aset Lancar 13.477.089 Total Aset 13.477.089 Hutang 4.559.352 Modal Ekuitas 9.920.637 Laba (Rugi) Ditahan (1.002.900) Total Hutang dan Ekuitas 13.477.089


Jumlah Modal Yang Diterbitkan : 2 Saham, masing-masing dalam mata uang Dollar Singapore Jumlah Modal Disetorkan : 2 Dollar Singapore

Susunan Pengurus

Berdasarkan dokumen Business Profile, tertanggal 21 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Pengurus Tumaco adalah:

Direktur : See Yong Hang

Sekertaris : Tan Say Jan

28

v. Informasi mengenai Penyetoran saham dalam bentuk lain (Inbreng) Bahwa sebagian penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Tumaco Pte., Ltd., salah satu pemegang saham Perseroan, berupa OWK IUL senilai Rp. 27.500.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham dalam IUL. Setelah proses penyetoran modal dengan inbreng pada periode pelaksanaan HMETD selesai, Tumaco akan mendapatkan saham baru sebanyak 275.000.000 senilai setoran aset inbreng OWK IUL, sehingga kepemilikan saham Tumaco atas Perseroan akan menjadi 575.855.668 lembar saham

Dengan memiliki saham IUL, Perseroan akan memiliki Tambak Udang yang berlokasi di Situbondo. Hasil dari Tambak Udang ini akan terus dipasok untuk keperluan Fasilitas Restoran untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan. Selain itu juga dapat dipasarkan ke pasar dalam negeri dan luar negeri dan menjadi sumber pendapatan di bidang Food & Beverage bagi Perseroan.

vi. Ringkasan hasil penilaian dari Penilai Berikut adalah ringkasan laporan penilaian obligasi wajib konversi IUL rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan (“Y&R”) No. 00095/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Identitas Pihak;

Nama Perusahaan : PT MAS MURNI INDONESIA Tbk Alamat : Jl. Yos Sudarso No.11, Surabaya, Jawa Timur No. Telp : 031-532-1001, 031-532-0951 Rencana Pemberi Tugas dalam kaitannya dengan penugasan ini

: Kepentingan perhitungan konversi saham

Penanggung Jawab Pemberi Tugas : Ir. Peterjanto Suharjono, M.M Laporan Ditujukan Kepada : PT MAS MURNI INDONESIA Laporan Diserahkan Kepada : PT MAS MURNI INDONESIA

b) Objek Penilaian;

Sesuai dengan persetujuan atas addendum surat penawaran, maka obyek penilaian dalam penugasan ini adalah penilaian Obligasi Wajib Konversi pada IUL.

c) Maksud dan Tujuan penilaian;

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memperoleh nilai pasar wajar Obligasi Wajib Konversi IUL terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018.

d) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; 1. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuaratan dan kelengkapan informasi yang disediakan

oleh manajemen IUL dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.

2. Laporan ditujukan untuk kepentingan pasar modal. 3. Laporan tidak ditujukan untuk kepentingan diluar maksud dan tujuan serta tidak ditujukan untuk kepentingan

perpajakan. 4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat

yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini. 5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun

kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.

6. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian ekuitas IUL telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

8. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018.

9. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapati informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional IUL.

10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.

29

11. Y&R telah memperoleh informasi atas status obyek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait.

12. Y&R tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut masalah hukum dari obyek penilaian, selain itu kami tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari obyek penilaian.

13. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh IUL atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IUL untuk masing-masing periode yang disajikan.

14. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IUL. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset IUL, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

15. Y&R berasumsi bahwa IUL telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari IUL yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak benar dan atau belum kami terima dari IUL.

17. Tanda tangan Partner dan cap KJPP YR yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian; Pendekatan Penilaian Obligasi Wajib Konversi IUL merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas IUL pada jumlah prosentase yang telah diitentukan yaitu 80% ekuitas IUL. Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian saham dapat dikategorikan ke dalam pendekatan aset (asset based approach), pendekatan pasar (market approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Dalam aplikasinya terkadang masing-masing pendekatan tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan nilai yang merupakan rekonsiliasi atau sintesa dari nilai masing-masing hasil pendekatan. • Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)

Pendekatan Penilaian digunakan untuk memperkirakan nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima dimasa datang.

• Pendekatan Pasar (Market Based Approach) Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan Obyek Penilaian dengan obyek lain yang sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang dijualbelikan di pasar serta transaksi relevan atas ekuitas objek lain yang sebanding.

• Pendekatan Aset (Asset Based Approach) Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis Obyek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Usaha.

Pemilihan dan kepercayaan atas ketepatan metode dan prosedur bergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku. Pemilihan Metode Penilaian Obligasi Wajib Konversi IUL merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas IUL pada jumlah prosentase yang telah diitentukan yaitu 80%. Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 80,00% saham/ekuitas IUL. Pendekatan aset (asset-based approach), paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk

holding company serta perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan, atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk melanjutkan operasi yang bersifat going concern, atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh pendapatan (trouble companies). Oleh karena itu, kami berpendapat pendekatan ini kurang tepat digunakan dalam penilaian 80,00% ekuitas IUL.

Pendekatan pasar (market approach), paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas IUL. Sumber data dimana data-data financial dan terkait dengan multiple pembanding tersebut kami peroleh dari sumber data Bloomberg, Penilai meyakini kehandalan data yang disediakan dari sumber data yang reliable seperti Bloomberg. Yang selanjutnya pengkalian dari multiple tersebut dilakukan dengan menggunkan data perusahaan obyek penilaian ini didasarkan pada data dari Laporan Keuangan Audit IUL.

Pendekatan pendapatan (income approach), paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan dimasa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan. Mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh IUL, produk yang dihasilkan serta setelah melakukan review atas business plan IUL, kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian 80,00% ekuitas IUL, dimana metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah Discounted Cash Flow Method (DCF). Dengan metode ini, operasi IUL diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam business plan IUL. Pendapatan mendatang (future income, cash flow) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan

30

mendatang (manfaat ekonomi) yang diharapkan. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi going concern, yaitu IUL berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.

f) Kesimpulan nilai; dan Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan nilai pasar wajar Obligasi Wajib Konversi IUL, maka kami berpendapat bahwa Indikasi Nilai Pasar Wajar 80,00% Ekuitas IUL per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan Nilai Pasar Wajar dari saham yang dapat dikonversi dari Obligasi Wajib Konversi IUL, sehingga Indikasi Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi IUL Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah).

g) Pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran. Dari data diatas dapat Transaksi diketahui bahwa simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar masih dibawah 7,5% sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3 berikut penjelasannya : Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Indo Udang Mas Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar -1,46 %

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%. Berdasarkan analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi ini memberikan nilai tambah

3. Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh JPM, salah satu Pembeli Siaga, berupa tanah seluas sekitar 19 ha di Cisarua, Bogor dengan nilai Rp. 80.000.000.000,-


Obyek Nilai Transaksi Nomor Laporan Hasil Penilaian Harga Wajar

Aset Tanah (SHP/HGB) seluas kurang lebih 19 ha di Cisarua, Bogor

Rp.80.000.000.000,-

(Delapan Puluh Milyar Rupiah)

No. 00219/2.0004-01/PI/09/0378/1/IV/2019

Rp. 76.207.000.000,-

(Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah)

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi Data mengenai Aset Tanah (SHP/HGB) di Cisarua, Bogor

Bidang tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM terdiri dari beberapa sertifikat, bebas jaminan dan sengketa. Seluruh tanah yang merupakan obyek penyetoran modal telah dibeli oleh JPM, , namun belum dibalik nama menjadi atas nama JPM.

Jangka waktu masing-masing tanah baik yang berstatus SHM maupun SHP, yaitu sebagai berikut :

NO NAMA SERTIFIKAT LUAS

M2 Jangka Waktu

PPJB NO. KUASA SHM/

P NO NO TGL NO TGL

1. Herlim Chrisnady SHM 154 10.000 - 21 3/2/2000 22 3/2/2000 2. Dicky Subagio SHM 155 10.000 - 7 3/2/2000 8 3/2/2000 3. Untung Suryana SHM 156 10.000 - 19 3/2/2000 20 3/2/2000 4. Sugiharto SHM 157 10.000 - 5 3/2/2000 6 3/2/2000 5. H. Mustafa SHM 158 4.960 - 11 3/2/2000 12 3/2/2000 6. H. Mustafa SHM 159 1.840 - 13 3/2/2000 14 3/2/2000 7. H. Mustafa SHM 160 3.200 - 17 3/2/2000 18 3/2/2000 8. Tatang Beng A SHM 161 10.000 - 9 3/2/2000 10 3/2/2000 9. Warman S SHM 162 10.000 - 23 3/2/2000 24 3/2/2000 10. Ir. Krismanto SHM 164 10.000 - 25 3/2/2000 26 3/2/2000 11. Budiono SHM 165 10.000 - 65 3/2/2000 66 3/2/2000 12. Herlim Chrisnady SHM 166 10.000 - 30 3/2/2000 31 3/2/2000 13. H. Mustafa SHM 167 10.000 - 15 3/2/2000 16 3/2/2000 14. Zaenal Tandra M SHM 168 10.000 - 3 3/2/2000 4 3/2/2000 15. Tatang Bengardi SHP 283 21.660 5/12/2021 16 16/8/2001 17 16/8/2001 16. Sugiharta R SHP 278 20.000 5/12/2021 28 16/8/2001 29 16/8/2001 17. Haji Mustafa SHP 277 6.960 9/11/2021 13 16/8/2001 14 16/8/2001 18. Zainal T SHP 281 24.010 5/12/2021 22 16/8/2001 23 16/8/2001 Catatan : i. PPJB adalah Akta Pengikatan Jual Beli yang semuanya dibuat dihadapan Raharjono, S.H., notaris di Depok. ii. Kuasa adalah Akta Surat Kuasa Untuk Menjual yang semuanya dibuat dihadapan Raharjono, S.H., Notaris di Depok

iii. Jangka waktu untuk SHM tidak dibatasi. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 tahun 1960, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

31

SHP No. 283, SHP No. 276, SHP No. 277 dan SHP No. 281 merupakan SHP atas tanah negara.

Mengingat tanah-tanah yang dikuasai oleh JPM akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain (inbreng) sehubungan dengan PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka JPM tidak merubah status tanah-tanah tersebut menjadi HGB atas nama JPM. Perseroan berkomitmen untuk merubah status tanah-tanah hak milik tersebut menjadi HGB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah transaksi PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan selesai.

Rencana pengembangan bidang tanah di Cisarua Bogor

Terkait rencana pengambilalihan tanah seluas 19 ha di Desa Mega Mendung Cisarua, Bogor, yang dikuasai oleh PT. Jasa Puri Medikatama ("JPM") berikut penjelasan dari kami:

a. Pengembangan akan dilakukan dalam tahapan jangka pendek dan panjang. Untuk tahap awal dalam tahun 2020 akan dilakukan pengembangan untuk Glamping Area dan Outbound. Untuk Jangka Panjang akan dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism

b. Perencanaan Sumber Dana Untuk Pengembangan akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism menggunakan kas Perseroan, pendanaan dari Bank maupun hasil dari PMHETD.

iii. Keterangan mengenai JPM

Penjelasan singkat

JPM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Jasa Puri Medikatama No. 11 tanggal 3 April 1998, dibuat dihadapan Heldian Noor, S.H., Notaris Kandidat Notaris, pengganti dari Latifah Ellyati Soesanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6393 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Juni 1998. JPM beralamat di Jl. Yos Sudarso No.11 Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Berita Acara Keputusan Rapat No. 29 tanggal 31 Oktober 2018, dibuat dihadapan Maria Lusia Lindhajany, SH., MKn Notaris di Surabaya, maksud dan tujuan JPM adalah penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum: Penyediaan Akomadasi Jangka Pendek dan Restoran. Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi: Wisata Petualangan Alam.

Ihktisar Data Keuangan (diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan)

dalam Rupiah 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Posisi Keuangan Aset Lancar 451.925.000 451.925.000 Aset Tidak Lancar 1.156.200.000 1.156.200.000 Total Aset 1.608.125.000 1.608.125.000 Kewajiban - - Ekuitas 1.608.125.000 1.608.125.000 Total Kewajiban dan Ekuitas 1.608.125.000 1.608.125.000



1.800 900.000.000

Modal Ditempatkan dan disetor 1. PT. Jatropha Indonesia 2. PT. Garvest Perdana Prima

225 225

112.500.000 112.500.000

50,00 50,00


450 225.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.350 675.000.000

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 15 Januari 2019, dibuat dihadapan Notaris Maria Lucia Lindhajany, SH.,M.kn., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0090123 tanggal 14 Pebruari 2019, susunan Direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

32

Komisaris Direksi

Presiden Komisaris : R. RR Audria Adythia Evelynn Direktur : Ny Melda Ladya Santoso

Komisaris : Djie Peterjanto Suharjono

iv. Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang Bahwa sebagian penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menggunakan setoran Aset (inbreng) Tanah seluas sekitar 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor senilai Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Setelah proses penambahan modal dan penyetoran modal dengan inbreng pada periode pelaksanaan HMETD selesai, Perseroan akan memiliki Aset Tanah Cisarua dan JPM akan menjadi pemegang saham baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 800.000.000 lembar sesuai dengan nilai setoran aset inbreng tanah Cisarua yang akan dilakukan.

PT Jasa Puri Medikatama adalah perusahaan yang menguasai land bank kurang lebih 19 hektar di Ds Megamendung, Cisarua, Bogor yang rencananya akan dikembangkan dan dikelola menjadi area pariwisata, dan perhotelan. Penambahan Aset Tanah di Cisarua, Bogor sejalan dengan Strategi Usaha Perseroan untuk mengembangkan usaha Properti dan Perhotelan. Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya yang sekarang berkonsentrasti di Jawa Timur ke wilayah lain. Perseroan berencana untuk mengembangkan Tanah di Cisarua untuk dijadikan Hotel, Resort, Outbound dan Glamping Area.

v. Ringkasan hasil penilaian dari Penilai Berikut adalah ringkasan laporan pendapat nilai pasar atas Rencana Transaksi aset Tanah di Cisarua oleh PT Mas Murni Indonesia Tbk (“MMI”) sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Pung’s Zulkarnain Dan Rekan No. 00219/2.0004-01/PI/09/0378/1/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan ringkasan sebagai berikut :

a) Maksud dan Tujuan Maksud dari penugasan ini adalah guna mengungkapkan dan menyatakan opini Nilai Pasar atas objek penilaian dengan tujuan “Jual Beli” yang dapat digunakan oleh PT. Mas Murni Indonesia Tbk. Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar penilaian dan jenis nilai.

b) Tanggal Penilaian Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2018, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

c) Para Pihak dalam Transaksi 1. PT Mas Murni Indonesia Tbk (“MMI”) – Pihak Pembeli 2. PT Jasa Puri Medikatama (“JPM”) – Pihak Penjual)

d) Obyek Transaksi Tanah kosong yang dilengkapi dengan 4 (empat) dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 14 (empat belas) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diuraikan sebagai berikut: Tanah SHP No. 281, 283, 278 dan 277 dan Tanah SHM No. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, dan 168 dengan total luas tanah 192.930 m2. Aset berada di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

e) Asumsi-Asumsi 1. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan Penilaian

dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.

2. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan Penilaian. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.

3. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

4. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tanda tangan pimpinan perusahaan dan stempel/seal perusahaan KJPP PUNG’S ZULKARNAIN DAN REKAN.

5. Kami tidak berkewajiban mempresentasikan dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan penilai selain kepada pemberi tugas dan pengguna laporan, kecuali diisyaratkan lain.

6. Kami telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian- bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. Penilai tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali

33

diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik. 7. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya, untuk suatu pengembangan

baru. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.

8. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.

9. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.

10. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pernyataan Tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa properti yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan- pembatasan dan properti maupun kondisi penggunaan baik saat ini maupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

11. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas/pengguna laporan (bila dinyatakan lain sebutkan). Oleh karena itu, kami tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti secara detail, melainkan data keterangan atau sertifikat produk dari lembaga pertahanan & gambar bangunan yang diterima dari Pemberi Tugas.

f) Pendekatan dan Metode Penilaian Dalam penilaian ini kami menggunakan satu pendekatan penilaian yaitu metode penyisaan tanah (land residual method)

g) Kesimpulan Setelah mempertimbangkan secara seksama atas semua data dan faktor lain yang berhubungan dengan penilaian ini, maka nilai pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: nilai pasar Rp. 76.207.000.000,-

4) Ringkasan Laporan Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pembelian MCB dan aset oleh PT Mas Murni Indonesia Tbk (“MMI”) sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan No. 00123/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 , dengan ringkasan sebagai berikut :

a) Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran atas rencana transaksi pembelian Mandatory Convertible Bond (“MCB”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”), Mandatory Convertible (“MCB”) Bond PT Indo Udang Mas Lestari (“IUL”) dan pembelian Aset Tanah di Cisarua. Rencana transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 20019 (“Peraturan No.IX.E.1”) dan Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (‘Peraturan No.IX.E.2”). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan IX.E.1 angka 5.a.1) yang menyatakan “Dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2”, maka maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.

b) Tanggal Penilaian Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2018, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

c) Para Pihak dalam Transaksi • PT Mas Murni Indonesia Tbk (“MMI”) – Pihak Pembeli • Brentfield Investments Limited – Pihak Penjual • Tumaco Pte.,Ltd – Pihak Penjual • PT Jasa Puri Medikatama (“JPM”) – Pihak Penjual)

d) Obyek Transaksi Obyek pendapat kewajaran atas rencana transaksi pembelian Mandatory Convertible Bond (“MCB”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”), Mandatory Convertible Bond (“MCB”) PT Indo udang Mas Lestari (“IUL”) dan pembelian Aset Tanah di Cisarua, selanjutnya akan disebut dengan “Rencana Transaksi”.

e) Asumsi-Asumsi 1. Laporan pendapat kewajaran bersifat non disclaimer opinion. 2. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.

34

3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh MMI dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

4. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

5. Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh MMI dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

6. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MMI.

7. Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan. 8. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas. 9. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan

OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan. 10. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan

keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.

11. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban MMI dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen MMI.

12. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

13. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

f) Pendekatan dan Metode Penilaian 1. Tinjauan dan analisis rencana transaksi 2. Analisis kualitatif dan kuantitatif 3. Analisis kewajaran nilai rencana transaksi

g) Analisis Kewajaran Transaksi

Analisis Kewajaran Kualitatif Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham MMI. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi ini, maka diharapkan MMI dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain : • Memperbaiki Struktur MMI., • Meningkatnya jumlah aset dapat meningkatkan pendapatan MMI sehingga memberi potensi profit bagi MMI, • Meningkatkan likuiditas MMI karena terdapat kas yang cukup meningkat dari sebelum adanya Rencana Transaksi

ini. Keuntungan yang akan diperoleh MMI dari dari Rencana Transaksi adalah sebagai berikut : • Meningkatkan jumlah saham yang beredar. Sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui HMETD

diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain dapat meningkatkan likuiditas saham.

• Memperkuat struktur permodalan MMI Analisis Kewajaran Kuantitatif a. Simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebagai berikut :

• Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Anugerah Mitra Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 2,67%

• Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Indo Udang Mas Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar -1,46 %

• Rencana Transaksi atas pembelian Tanah Kosong, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 4,98%.

b. Berdasarkan analisis incremental, terdapat dampak keuangan yang positif selama periode proyeksi jika dibandingkan antara proyeksi dengan adanya rencana transaski terhadap proyeksi jika tidak adanya rencana transaksi.

35

c. Berdasarkan analisis dampak keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi per 31 Desember 2018, Rencana Transaksi memiliki dampak sebagai berikut : Dampak keuangan terhadap laporan posisi keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : • Penambahan kas dan setara kas sebesar Rp239.821 Juta; • Penurunan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp811 Juta; • Penurunan uang muka pembelian sebesar Rp24.346 Juta; • Penambahan piutang usaha sebesar Rp21.005 Juta; • Penambahan Total Aset Lancar sebesar Rp239.058Juta; • Peningkatan aset tetap sebesar Rp348.765 Juta; • Peningkatan pengendalian bersama sebesar Rp176.585 Juta; • Peningkatan Aset lain-lain sebesar Rp46 Juta; • Peningkatan Total Aset sebesar Rp.740.179 Juta • Penambahan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp14.813; • Penambahan pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp2.658 Juta; • Penambahan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp17.449Juta; • Penambahan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp9.740 Juta; • Meningkatnya Total Ekuitas sebesar Rp695.517Juta.

Laporan Laba Rugi Tidak ada dampak yang terjadi dari Rencana Transaksi ini terhadap Laporan Laba Rugi.

h) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar.

5) Mekanisme pelaksanaan Penyetoran dengan bentuk lain (inbreng) Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan tidak bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam pelaksanaan penambahan modal saat ini. Tumaco akan melaksanakan sebagian haknya senilai dengan nilai aset (OWK IUL) yang akan diinbrengkan. Berdasarkan data pemegang saham per 30 April 2019, Tumaco memiliki 300.855.668 lembar saham dalam Perseroan. Dengan perhitungan rasio 5:7, maka atas jumlah saham yang dimiliki tersebut, Tumaco berhak atas sejumlah maksimal 421.197.935 HMETD, sementara jumlah saham baru yang diperlukan untuk Tumaco adalah 275.000.000 dengan mengacu harga penawaran PMHMETD adalah di harga Rp.100,-. Oleh karena itu jumlah HMETD yang akan dilaksanakan oleh Tumaco adalah sesuai dengan nilai inbreng OWK IUL yaitu sebanyak 275.000.000.

Brentfield Investments Limited dan PT Jasa Puri Medikatama merupakan pihak yang akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan mengambil sisa saham yang tidak terserap secara proporsional dengan jumlah saham total yang akan diambil sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 lembar saham.

Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu:


• HMETD milik PT Sentratama Kencana sebesar 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga),



Apabila ada sebagian/semua pemegang saham termasuk masyarakat melaksanakan HMETD, maka Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD akan dibayarkan tunai secara proporsional. Apabila ada sisa dana tunai dari PMHMETD akan digunakan untuk Modal Kerja dan /atau Pengembangan Usaha Perseroan.

6) Rencana pelaksanaan konversi OWK AML dan OWK IUL menjadi saham AML dan IUL

Pelaksanaan konversi OWK AML menjadi saham AML akan tunduk kepada syarat dan ketentuan Perjanjian Penerbitan MCB AML (Pasal 3.3.7 dan 3.3.8) tentang syarat konversi menjadi saham AML yaitu:

a) Para Pihak sepakat OWK setiap saat dapat dikonversi menjadi saham sesuai permintaan, dan wajib dikonversi menjadi saham pada AML dalam waktu paling lambat 30 hari.

36

b) Jumlah OWK yang akan dijadikan saham AML adalah nilai tetap yakni sesuai dengan nilai dan jumlah yang disepakati secara tertulis di pada Pasal 3 dalam Perjanjian ini, yaitu dengan jumlah pokok sebesar Rp. 200.000.000.000,-;

c) Menyerahkan sertifikat asli dari OWK kepada AML; d) Pemegang OWK berhak menunjuk pihak ketiga lain sebagai penerima saham hasil konversi OWK; e) AML wajib membuat seluruh pemberitahuan, persetujuan-persetujuan, dan pengesahan kepada instansi pemerintah

yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan konversi OWK menjadi saham AML; f) AML wajib memberitahukan kepada Pemegang OWK atau pihak ketiga lain yang ditunjuk Pemegang OWK untuk

menerima saham AML saat pelaksanaan konversi; g) AML segera menyerahkan seluruh sertifikat saham yang setara dengan nilai OWK kepada Pemegang OWK atau

kepada pihak lain yang ditunjuknya; h) Pemegang OWK (sebagai pemegang saham baru pada AML) berhak atas dividen dan distribusi lainnya atau

dinyatakan tetapi belum dibayar, pada saat atau setelah tanggal konversi OWK, serta atas setiap keuntungan yang didapatkan AML;

i) Saham konversi berarti saham pada AML dari OWK yang dikonversi dengan nilai seluruhnya Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) atau sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) atau 95,24% saham pada AML atau sesuai dengan jumlah saham yang akan disepakati Para Pihak.

Target pelaksanaan seluruh konversi OWK AML adalah paling lambat 2 minggu setelah OWK AML sudah efektif diinbrengkan ke Perseroan.

Pelaksanaan konversi OWL IUL menjadi saham IUL akan tunduk syarat dan ketentuan Perjanjian Penerbitan MCB IUL (Pasal 3.3.7 dan 3.3.8) tentang syarat konversi menjadi saham IUL yaitu:

a) Para Pihak sepakat OWK setiap saat dapat dikonversi menjadi saham sesuai permintaan, dan wajib dikonversi menjadi saham pada IUL dalam waktu paling lambat 30 hari.

b) Jumlah OWK yang akan dijadikan saham IUL adalah nilai tetap yakni sesuai dengan nilai dan jumlah yang disepakati secara tertulis di pada Pasal 3 dalam Perjanjian ini, yaitu dengan jumlah pokok sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

c) Menyerahkan sertifikat asli dari OWK kepada IUL; d) Pemegang OWK berhak menunjuk pihak ketiga lain sebagai penerima saham hasil konversi OWK; e) IUL wajib membuat seluruh pemberitahuan, persetujuan-persetujuan, dan pengesahan kepada instansi pemerintah

yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan konversi OWK menjadi saham IUL; f) IUL wajib memberitahukan kepada Pemegang OWK atau pihak ketiga lain yang ditunjuk Pemegang OWK untuk

menerima saham IUL saat pelaksanaan konversi; g) IUL segera menyerahkan seluruh sertifikat saham yang setara dengan nilai OWK kepada Pemegang OWK atau

kepada pihak lain yang ditunjuknya; h) Pemegang OWK (sebagai pemegang saham baru pada IUL) berhak atas dividen dan distribusi lainnya atau

dinyatakan tetapi belum dibayar, pada saat atau setelah tanggal konversi OWK, serta atas setiap keuntungan yang didapatkan IUL;

i) Saham konversi berarti saham pada IUL dari OWK yang dikonversi menjadi 80% (delapan puluh persen) pada IUL atau sesuai dengan jumlah saham yang akan disepakati Para Pihak.

Target pelaksanaan seluruh konversi OWK IUL adalah paling lambat 2 minggu setelah OWK IUL sudah efektif diinbrengkan ke Perseroan.

37

IV. PERNYATAAN UTANG Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs Maroeto Ak tanggal 24 Mei 2019 dengan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018.. Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp348.337.567.322,- yang terdiri dari liabilias jangka pendek sebesar Rp67.243.886.600,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 281.093.690.722,- dengan rincian sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut: A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang usaha – pihak ketiga Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.284.800.276,-. Adapun rincian utang usaha pada pihak ketiga adalah sebagai berikut: Berdasarkan pemasok:

Keterangan JunlahLiabilitas Jangka PendekUtang usaha - pihak ketiga 4,284,800,276 Utang lain-lain - pihak ketiga 1,109,334,838 Pendapatan diterima dimuka 537,126,453 Utang pajak 17,066,230,616 Biaya masih harus dibayar 2,916,011,881 Pinjaman bank jangka pendek 29,004,149,240 Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun 12,326,233,296 Total liabilitas jangka pendek 67,243,886,600

Liabilitas Jangka PanjangLiabilitas pajak tangguhan - neto 18,763,856,020 Utang lain-lain - pihak ketiga 48,847,201,767 Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo

dalam satu tahun 206,250,851,311 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 7,231,771,624 Total liabilitas jangka panjang 281,093,680,722 JUMLAH LIABILITAS 348,337,567,322

(dalam Rupiah)Pihak JumlahJumlah utang usaha

UD. Roif 1.732.193.553 PT. Sukanda Djaya 474.454.887 Toyota Astra International 317.686.331 Warung MAU 218.341.695 Ransom & Manna 209.714.631 Victoria Abadi 159.321.035 CV. Bankkuh Suplisindo 109.980.443 UD. Harum Manis 96.829.602 PT. Wonderfull 89.953.468 Segar Abadi 82.544.255 UD. Handoyo 73.342.679 UD. Auriga Agro Total 70.161.251 Siamin 62.145.540 Primatex Lestrai / Picasso 59.083.560 Berkat Abadi 56.260.068 Budi Jaya Offset 52.314.061 Puri Pangan Sejati 50.238.273 UD. Wijaya Group 48.170.535 UD. Bibi Sayur 46.938.470 Sumber Pangan Nusantara 44.283.450 Bintang Laut 43.555.050 Soejasch Bali FD. PT 42.402.048 PT. Kone Indo Elevator 41.056.128 CV. Laras 40.262.300 UD. Rejeki Seafood 36.888.800 Chandra Elektronik 26.678.163

Pihak ketiga 4.284.800.276

38

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok local untuk pembelian persediaan. Atas keterlambatan pembayaran utang usaha pemasok tidak mengenakan bunga. 2. Utang lain-lain pihak ketiga

Saldo utang lain-lain pihak ketiga merupakan utang kepada pemasok umum selain persediaan.

3. Pendapatan diterima dimuka Saldo pendapatan diterima dimuka merupakan deposit dari agen perjalanan dan tenant ruang perkantoran. Adapun perincian atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

4. Utang pajak Pada tanggal 31 Desember 2018, posisi utang pajak adalah sebagai berikut:

5. Biaya masih harus dibayar Perincian biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

6. Pinjaman bank jangka pendek Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek sebagai berikut:

Penjelasan terperinci atas pinjaman tersebut terdapat pada penjelasan atas pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (Nomor 7), mengingat pinjaman bank jangka pendek tersebut adalah fasilitas yang diperoleh bersamaan dengan pinjaman jangka panjang.

7. Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan memiliki pinjaman bank yang merupakan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, diantaranya:

(dalam Rupiah)Jenis Jumlah

Agen perjalanan 479.250.000 Lain-lain 57.876.453

Jumlah Pendapatan diterima dimuka 537.126.453

(dalam Rupiah)Keterangan Jumlah

Upah 1.527.152.509 Air, listrik dan telepon 888.361.113 Gas 261.414.408 Lain-lain 239.083.851

Jumlah biaya dibayar dimuka 2.916.011.881

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahEntitas Induk

PT Bank Victoria International Tbk. 8.659.219.403 PT Bank Panin Tbk. 4.927.494.603

Entitas AnakPT Bank Bukopin Tbk. 3.100.000.000 PT Bank Harda Internasional Tbk. 4.824.037.589 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 7.493.397.645

Jumlah pinjaman bank jangka pendek 29.004.149.240

39

Berikut adalah penjelasan masing-masing pinjaman bank diatas, baik pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun, maupun pinjaman bank jangka panjang (B nomor 3) pada halaman selanjutnya, mengingat pinjaman dari masing-masing bank tersebut baik untuk jangka pendek dan jangka panjang dari satu bank yang sama dijamin oleh jaminan yang sama, serta memiliki pembatasan yang sama. PT Bank Victoria International, Tbk Perseroan Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Victoria International, Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No.687/SPK/CBG/XII/2017 tanggal 18 Januari 2018. Jenis fasilitas: 1. Fasilitas RKKK dengan batas maksimum sebesar Rp10.000.000.000. 2. Fasilitas TLKK I dengan batas maksimum sebesar Rp80.000.000.000. 3. Fasilitas TLKK II dengan batas maksimum sebesar Rp50.000.000.000.

Tujuan penggunaan fasilitas: 1. Fasilitas kredit moda kerja baru untuk garden palace hotel (take over dari bank NTT). 2. Fasilitas kredit investasi baru untuk renovasi Garden Palace Hotel dan IBT Center serta take over kredit dari Bank NTT.

Jangka waktu fasilitas: 1. Fasilitas RKKK 12 bulan. 2. Fasilitas TLKK I 96 bulan. 3. Fasilitas TLKK II 96 bulan.

Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas RKKK, TLKK I, dan TLKK II dikenai bunga sebesar 12% pa. Jaminan: 1. Tanah dan bangunan (garden palace hotel dan IBT Center) di jalan Yos Sudarso 11 Surabaya (SHGB No 161, 826 dan

827). 2. Personal Guarantee Djaja Santoso.

Pembatasan / negative covenant: 1. Menggunaan fasilitas kredit diluar yang telah disetujui. 2. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan/pemindahan harta. 3. Melakukan RUPS yang agendanya merubah Anggaran Dasar, khususnya permodalan, perubahan pemegang saham

dan pengurus. 4. Bertidak sebagai corporate guarantor. 5. Melakukan pelunasan pinjaman afiliasi. 6. Memperoleh kredit dari pihak lain. 7. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha. 8. Melakukan investasi lain yang tidak berhubungan dengan saat ini. 9. Mengajukan permohonan pailit. 10. Mengalihkan hak/kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain. 11. Memberikan pinjaman kepada pihak lain diluar transaksi usaha.

PT Bank Panin, Tbk Perseroan Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Panin, Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No.1229/SUR/CBG/18 tanggal 29 Februari 2018. Jenis fasilitas: 1. Fasilitas Pinjaman R/K dengan batas maksimum sebesar Rp5.000.000.000. 2. Fasilitas Jangka Panjang dengan batas maksimum sebesar Rp7.500.000.000.

Tujuan penggunaan fasilitas: 1. Tambahan modal kerja usaha yaitu untuk memback up kebutuhan operasional hotel dan restoran serta standby loan.


PT Bank Victoria International Tbk. 5.350.000.000 PT Bank Panin Tbk. 487.348.267

Entitas AnakPT Bank Bukopin Tbk. 2.259.178.956 PT Bank Harda Internasional Tbk. 3.823.106.073 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 406.600.000

Jumlah pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 12.326.233.296

40

2. Untuk pembiayaan refinancing berupa renovasi Garden Palace. Jangka waktu fasilitas: 1. Fasilitas Pinjaman R/K 12 bulan. 2. Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 120 bulan.

Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas Pinjaman R/K, dan Pinjaman Jangka Panjang dikenai bunga sebesar 10,5% pa. Jaminan: Tanah seluas 2.087 m2 (SHGB No.475) di Jl.Embong Malang Pembatasan / negative covenant: 1. meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain usaha sehari-hari. 2. bertindak sebagai penjamin borg. 3. menyewakan/menjual/mengoperkan jaminan 4. melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham

PT Bank Harda Internasional, Tbk Perseroan Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Harda Internasional, Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.104 tanggal 28 September 2018. Jenis fasilitas: Pinjaman dengan Angsuran (PDA) Rp60.000.000.000 Tujuan penggunaan fasilitas: Penggunaan Fasilitas adalah investasi. Investasi yang dimaksud adalah untuk uang muka pembelian obligasi wajib konversi (OWK) yang di terbitkan oleh PT Anugerah Mitra Lestari (AML) Dimana setelah pelunasan OWK melalui right issue, OWK tersebut dikonversi menjadi saham AML. AML adalah pemilik aset kerjasama operasi dengan Perseroan berupa mix-used development di Surabaya. Jangka waktu fasilitas: Jangka waktu fasilitas PDA adalah 60 bulan ditambah 12 bulan grace period dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2024. Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas PDA dikenai bunga sebesar 13,5% pa. Jaminan: 1. Tanah dan Bangunan SHGB No.551 seluas 1.740m2 yang terletak di Jl.Embong Malang 45-53, Kelurahan Kedungdoro. 2. Tanah dan Bangunan SHGB No.552 seluas 2.240m2 yang terletak di Jl.Embong Malang 45-53, Kelurahan Kedungdoro.

Pembatasan / negative covenant:

1. Tidak diperkenankan menjadi penjamin. 2. Jika melakukan perubahan pemegang saham dan susunan pengurus harus memberitahukan kepada bank dalam

tujuh hari. 3. Tidak diperkenankan menyewakan dan atau meminjamkan dan atau memidahtangankan dan atau mengalihkan

agunan tanpa persetujuan tertulis dari bank. Persyaratan khusus lainnya adalah harus menjaga saldo rekening di bank minimal sebesar dua kali angsuran setiap bulan. Entitas Anak PT Hotelnet Prima Wisata memperoleh fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) dari PT Bank Harda Internasional, Tbk Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 39 tanggal 12 Pebruari 2016. Jenis fasilitas: Fasilitas PDA dengan batas maksimal sebesar Rp5.000.000.000 Tujuan penggunaan fasilitas: Untuk pembiayaan perbaikan dan peremajaan fasilitas Hotel Garden Palace Surabaya. Jangka waktu fasilitas: Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah 36 bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 12 Februari 2019. Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas PDA dikenai bunga sebesar 15% efektif per tahun. PT Hotelnet Prima Wisata memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA 2) dari PT Bank Harda Internasional, Tbk Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 149 tanggal 30 Agustus 2017.

41

Jenis fasilitas: Fasilitas PDA 2 dengan batas maksimal sebesar Rp2.100.000.000. Tujuan penggunaan fasilitas: Investasi pembelian 3 (tiga) unit mesin Chiller baru. Jangka waktu fasilitas: Jangka waktu fasilitas PDA 2 adalah 48 bulan, selambat-lambatnya sampai tanggal 30 Agustus 2021. Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas PDA dikenai bunga sebesar 14% per tahun. Jaminan: 1 unit bangunan perkantoran dengan sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun No. 26/VI/1/Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan seluas 225,56m2. Pada tanggal 24 Mei 2018 PT Bumi Sinarbella memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT Bank Harda Internasional, Tbk. Jenis fasilitas: 1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimal sebesar Rp5.000.000.000. 2. Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Angsuran (PMKA) dengan batas maksimal sebesar Rp3.000.000.000 3. Fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) dengan batas maksimal sebesar Rp2.000.000.000

Tujuan penggunaan fasilitas: 1. Fasilitas PRK digunakan untuk modal kerja business catering service dan integrated hospitality. 2. Fasilitas PMKA digunakan untuk modal kerja. 3. Fasilitas PDA digunakan untuk investasi untuk peremajaan perlengkapan catering service dan kitchen equipment.

Jangka waktu fasilitas: 1. Jangka waktu fasilitas PRK adalah 12 bulan. 2. Jangka waktu fasilitas PMKA adalah 36 bulan, selambat-lambatnya sampai dengan 24 Mei 2021. 3. Jangka waktu fasilitas PDA adalah 36 bulan, selambat-lambatnya sampai dengan 24 Mei 2021.

Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas PRK, PMKA, dan PDA dikenai bunga sebesar 12,5% per tahun. Jaminan:

1. 1 bidang tanah Hak Milik No. 96/Desa Suwayuwo, Pasuruan seluas 6.340 m2. 2. 1 bidang tanah Hak Milik No. 97/Desa Suwayuwo, Pasuruan seluas 6.070 m2 . 3. 1 bidang tanah Hak Milik No. 100/Desa Suwayuwo, Pasuruan seluas 3.450 m2

Pembatasan / negative covenant pinjaman-pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan penjualan atau pemindahan atau pemindahtanganan atau melepas hak atas harta kekayaan debitur dan /

atau pemberi jaminan. 2. Mengikat diri sebagai penanggung / penjamin terhadap pihak lain dan / atau menjaminkan dan / atau mengalihkan

kekayaan kepada pihak lain, atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuata hukum yang tetap dan pasti.

3. Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi. 4. Melakukan merger, akuisisi atau menjual sebagian Perusahaan atau kekayaannya. 5. Membayar Deviden atau membayar kembali kepada para pemegang saham pinjaman-pinjaman yang sekarang telah

dan di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham kepada debitur dan / pemberi jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai / dimiliki oleh para pemegang saham terhadap debitur dan / atau pemberi jaminan, baik jumlah pokok,bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.

6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang jaminan kepada pihak lain. 7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar debitur dan / atau pemberi jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas

pada maksud dan tujuan Perusahaan Debitur dan / atau pemberi jaminan, perubahan struktur permodalan atau modal dasar debitur dan / atau pemberi jaminan, kecuali untuk menambah, agio dan / atau laba yang ditahan (retained earnings).

8. Mengadakan perubahan susunan pengurus debitur dan / atau pemberi jaminan, baik susunan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris debitur dan / atau pemberi jaminan.

9. Mengajukan permohoann untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utang (surseance van betaling).

10. Membubarkan atau melikuidasi debitur dan / atau pemberi jaminan. 11. Melakukan investasi pada Perusahaan-Perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang akan mengakibatkan

membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha debitur dan / atau pemberi jaminan. 12. Mengalihkan pinjaman dan / atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga. 13. Mengalihkan usaha debitur dan / atau pemberi jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga. 14. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang dijaminkan kepada bank,

termasuk aset yang dikemudian hari akan diperoleh debitur dan / atau pemebri jaminan yang dijaminkan kepada bank berdasarkan perjanjian, dokumen jaminan, dan pemberian jaminan.

42

PT Bank Bukopin, Tbk. Entitas Anak Pada tanggal 30 Oktober 2018 PT Grahamediatama Megacom memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Bukopin, Tbk. Jenis fasilitas: 1. Pinjaman berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan nominal sebesar Rp3.100.000.000. 2. Pinjaman berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) dengan nominal sebesar Rp11.300.000.000. 3. Pinjaman berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) dengan nominal sebesar Rp5.600.000.000.

Tujuan penggunaan fasilitas: 1. Fasilitas KMK dipergunakan untuk modal kerja restoran dan refleksi. 2. Fasilitas KI dipergunakan untuk pembangunan renovasi restoran Cat’s Pajamas dan refleksi Yu Yuan Tang di Hotel

Garden Palace. 3. Fasilitas KI dipergunakan untuk take over seluruh pinjaman dari PT Bank Harda Internasional Tbk

Jangka waktu fasilitas: 1. Jangka waktu fasilitas KMK adalah 12 bulan. 2. Jangka waktu fasilitas KI atas pinjaman Rp11.300.000.000 adalah 96 bulan, selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober

2022. 3. Jangka waktu fasilitas KI atas pinjaman Rp5.600.000.000 adalah 96 bulan, selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober

2022. Tingkat bunga fasilitas: 1. Fasilitas KMK dikenai bunga sebesar 13% pa. 2. Fasilitas KI atas pinjaman Rp11.300.000.000 dikenai bunga sebesar 14% pa. 3. Fasilitas KI atas pinjaman Rp5.600.000.000 dikenai bunga sebesar 14% pa.

Jaminan: 1. Tanah dan bangunan SHGB Nomor 131/K seluas 1.602m2 di Jl. Taman Simpang No.1-3 Kelurahan Embong Kaliasin,

Surabaya. 2. Personal Guarantee atas nama Djaja Santoso.

Pembatasan / negative covenant:

1. Tidak diperkenankan menyewakan atau mengalihkan agunan kredit. 2. Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing.

Entitas Anak Pada tanggal 30 Januari 2018 PT Tiara Raya memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Reguler dari PT Bank Bukopin, Tbk. Jenis fasilitas: KMK Reguler dengan nominal sebesar Rp20.000.000.000. Tujuan penggunaan fasilitas: Fasilitas kredit diberikan dnegan kegunaan hanya untuk Modal Kerja Non Konstruksi Sarana dan Prasarana DeveloperPerumahan Giri Sea View. Jangka waktu fasilitas: Jangka waktu fasilitas Pinjaman Reguler adalah 12 bulan. Tingkat bunga fasilitas: Fasilitas KMK Reguler dikenai bunga sebesar 14% pa Jaminan:

1. SHM No.287 seluas 7.520m2 di Desa Gending, Gresik. 2. SHM No.285 seluas 11.730 m2 di Desa Gending, Gresik. 3. SHM No.289 seluas 9.315 m2 di Desa Gending, Gresik. 4. SHM No.273 seluas 4.860 m2 di Desa Gending, Gresik. 5. SHM No.290 seluas 3.005 m2 di Desa Gending, Gresik. 6. SHM No.36 seluas 20.270 m2 di Desa Ngargosari, Gresik.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Entitas Anak PT Sahadja Niaga memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Berdasarkan perjanjian Kredit No. 160 tanggal 28 April 2016. Jenis fasilitas:

43

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp350.000.000 2. Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 3. Fasilitas Pinjaman Tetap Reguler (PTR) dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp3.000.000.000

Tujuan penggunaan fasilitas: 1. Modal kerja usaha laundry dan dry cleaning 2. Refinancing mesin-mesin laundry dan dry clean 3. pembiayaan tagihan atas pekerjaan jasa akomodasi dan laundry di Rumbai dan Minas

Jangka waktu fasilitas: 1. Jangka waktu fasilitas PRK adalah 12 bulan. 2. Jangka waktu fasilitas PTA adalah 60 bulan. 3. Jangka waktu fasilitas PTR adalah 12 bulan

Tingkat bunga fasilitas:

1. Fasilitas PRK dan PTA dikenakan bunga sebesar 15% pa. 2. Fasilitas PTR dikenakan bunga sebesar 14% pa

Jaminan: 1. Peralatan dan mesin-mesin utama laundry. 2. Tanah dan bangunan SHGB Nomor 131/K seluas 1.310 m2 di Kelurahan Embong Kaliasin.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 9, 10 dan 11 tanggal 26 September 2018 PT Sahadja Niaga memperoleh tambahan fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Jenis tambahan fasilitas: 1. Tambahan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum sebesar Rp650.000.000 2. Tambahan fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dengan batas maksimum sebesar Rp1.200.000.000 3. Tambahan fasilitas Pinjaman Tetap Reguler (PTR) dengan batas maksimum sebesar Rp4.000.000.000

Tujuan penggunaan fasilitas tambahan: 1. Tambahan modal kerja usaha dan operasional Perusahaan. 2. Pembiayaan renovasi interior dan eksterior gedung laundry, pembelian tumbler kapasitas 200kg serta boiler kapasitas 2

ton. 3. Pembiayaan KMK-PTR plafond dengan underlying pencairan berdasarkan kontrak / SPK / SPMK / PO yang langsung

berasal dari PT Chevron Pacific Indonesia maupun kontrak kerja dari PT Mas Murni Indonesia Tbk dan / atau PT Bumi Sinarbella sebagai main kontraktor atas proyek dari PT Chevron Pacific Indonesia.

Jangka waktu fasilitas tambahan: 1. Jangka waktu fasilitas tambahan PRK adalah 12 bulan. 2. Jangka waktu fasilitas tambahan PTA adalah 60 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2023. 3. Jangka waktu fasilitas tambahan PTR adalah 12 bulan.

Tingkat bunga fasilitas tambahan: Tambahan fasilitas PRK, PTR, dan PTA dikenakan bunga sebesar 13% pa. Jaminan: 1. Peralatan dan mesin-mesin utama laundry. 2. Tanah dan bangunan SHGB Nomor 131/K seluas 1.310 m2 di Kelurahan Embong Kaliasin.

Pembatasan / negative covenant: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjuaan aset Perusahaan kepada pihak lain 2. Melakukan perubahan bentuk Perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan. 3. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain 4. Melakukan penyertaan kepada Perusahaan lain kecuali yang sudah ada saat ini 5. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri 6. Melakukan investasi aktiva tetap di luar core business debitur diatas nilai Rp2.500.000.000 secara akumulasi selama 1

tahun.

B. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas pajak tangguhan Pada tanggal 31 Desember 2018 posisi liabilitas pajak tangguhan Perseroan sebesar Rp18.763.856.020,-.

44

2. Utang lain-lain – pihak ketiga

Utang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp48.847.201.767,-. Rincian atas utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut: Pihak Ketiga Jumlah - PT Rotemar Asri 14.700.000.000 - PT Singa Barong Kencana 31.188.562.508 - Lain-lain 2.958.639.259

Jumlah utang lain-lain tidak lancer 38.847.201.767

3. Pinjaman bank jangka panjang Pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp206.250.851.311,-. Rincian atas pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Penjelasan atas pinjaman jangka panjang terdapat pada penjelasan atas Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun (nomor A 7)

4. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dengan menggunakan teknik aktuarial dalam rangka penerapan PSAK No.24 tentang Imbalan Pasca Kerja. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja pada 31 Desember 2018 sebanyak 97 karyawan. Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pascakerja tanggal 31 Desember 2018 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria PT Gemma Mulia Inditama. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pascakerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method). Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:


PT Bank Victoria International Tbk. 108.047.000.000 PT Bank Harda Internasional Tbk. 58.590.958.084 PT Bank Panin Tbk. 6.641.588.566

Entitas AnakPT Bank Bukopin Tbk. 28.405.618.636 PT Bank Harda Internasional Tbk. 3.663.686.025 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 902.000.000

Jumlah bagian jangka panjang pinjaman bank 206.250.851.311


Mortalitas (mortality rate) TMI 2011Umur pensiun normal 55 tahunkenaikan gaji - per tahun 5% per tahunTingkat diskonto 8,12%Tingkat pengunduran diri 10% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 54 tahun


Liabilitas bersih awal tahun 6.776.596.109 Beban tahun berjalan 650.791.655 Pembayaran manfaat (110.829.383) Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan (84.786.757) Liabilitas bersih akhir tahun 7.231.771.624


Biaya jasa kini 416.475.404 Biaya bunga 234.316.251 Biaya yang diakui di laba rugi 650.791.655

45

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANGTELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN ENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANGMENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTIMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DIMASA YANG AKAN DATANG MANAJEMEN PERSEROAN BERKEYAKINAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN SESUAI DENGANPERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

46

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Maroeto, Ak tanggal 24 Mei 2019, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sutjipto Ngumar CPA tanggal 30 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai auditor lain untuk laporan keuangan perseroan dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2015. LAPORAN POSISI KEUANGAN

47

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

48

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016LIQUIDITY RATIOCurrent Ratio 153.29% 55.35% 61.85%SOLVABILITY RATIODebt to asset ratio 35.01% 26.64% 25.45%Debt to equity ratio 53.88% 36.31% 34.14%PROFITABILITY RATIOProfit margin 16.95% 31.60% 33.07%Net profit margin 3.25% 18.69% 22.24%Return on Asset 0.39% 2.41% 2.32%Return on Equity 0.61% 3.28% 3.11%ACTIVITY RATIOAsset turnover ratio 12.13% 12.88% 10.44%

49

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VII mengenai Risiko Usaha. Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapatberbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini. Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA PERSEROAN

Kondisi ekonomi nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% di tahun 2018 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendorong kenaikan harga-harga barang konsumsi.

Percepatan pembangunan yang terus dilakukan Pemerintah saat ini akan berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian Indonesia. lndustri perhotelan, dan pariwisata diharapkan akan mendapatkan imbasnya, oleh karenanya prospek perekonomian nasional pada 2019 diperkirakan akan lebih baik, dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4%, dan inflasi diyakini terkendali dalam kisaran sasaran 3,5% dan stabil selama 4 tahun. Hal ini merupakan salah satu indikator optimisme perekonomian Indonesia tahun depan.

Perekonomian nasional diprediksi akan membaik pada tahun 2019, begitu juga dengan sektor perhotelan, dan pariwisata dipandang akan memiliki kinerja yang lebih baik di tahun 2019. Peningkatan ini diperlihatkan dengan terus meningkatnya tren kunjungan wisatawan mancanegara dan lalu lintas penerbangan ke wilayah Indonesia Bagian Timur secara signifikan yang secara tidak langsung akan berdampak pula pada kebutuhan kamar hotel di Surabaya yang merupakan pintu gerbang menuju Indonesia Bagian Timur.

Tersambungnya tol Trans Jawa Jakarta-Surabaya sepanjang lebih dari 700 km, bukan hanya sekedar berfungsi meningkatkan konektivitas, namun juga memberikan dampak ekonomi yang positif kepada wilayah yang dilaluinya, salah satunya menggairahkan pariwisata di kota Surabaya.

Proyek Jawa Integrated Industrial and Port Estate (JllEP) berlokasi di Gresik (Jawa Timur) 24 kilometer dari Surabaya adalah proyek yang mengintegrasikan pelabuhan laut dalam kawasan industri dan perumahan akan meningkatkan lalu lintas barang dan jasa ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Disisi lain, dengan adanya rencana Pemerintah untuk lebih mengembangkan wilayah Indonesia Timur akan mendorong tumbuhnya pasar perjalanan dan hunian, potensi wisata Indonesia yang belum digarap masih begitu besar sehingga hal ini menjanjikan prospek yang lebih cerah bagi Perseroan, sejalan dengan rencana Pemerintah Perseroan telah selesai membangun gedung perkantoran, ruang pamer IBT Center yang dapat dipergunakan sebagai ruang promosi bagi pembangunan dan wisata yang diharapkan dapat juga menarik investor khususnya Indonesia Bagian Timur.

Faktor-faktor internal Perseroan

Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain: 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang professional dalam melakukan usaha Perseroan. 2) Kemampuan Perseroan untuk berinovasi baik dari sisi layanan maupun produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 3) Kemapuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan. 4) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perusahaan tanpa mengurangi mutu dan kualitas usaha Perseroan. Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. ANALISA LAPORAN KEUANGAN / KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiqyang ditandatangani oleh Drs Maroeto, Ak pada tanggal 16 Mei 2108 dengan opini tanpa modifikasian, berikut adalah analisa atas Laporan Keuangan Perseroan tersebut:

50

2.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Aset

Pada 31 Desember 2018 posisi aktiva Perseroan mencapai Rp994.892.026.750,-, naik 13,75% dari nilai aktiva 31 Desember 2017 sebesar Rp874.604.022.998,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh renovasi hotel dan pembayaran uang muka pengambilalihan MCB PT Anugerah Mitra Lestari sebagai salah satu komitmen Perseroan untuk segera melanjutkan proyek Crystal Garden. Sedang nilai aset per 31 Desember 2017 meningkat sebesar 5,47% terhadap jumlah aset per 31 Desember 2016, disebabkan oleh peningkatan nilai properti investasi pada tahun tersebut. Aset Lancar

Pada tahun 2018 Perseroan banyak melakukan upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan dan peremajaan terhadap sejumlah prasarana hotel dengan harapan hotel akan lebih memiliki daya saing dengan para kompetitor. Selain upaya perbaikan dan peremajaan prasarana hotel Perseroan juga melakukan pembayaran uang muka atas rencana pengambilalihan hak pengelolaan apartemen Crystal Garden melalui akuisisi dengan cara mengambil alih MCB PT Anugerah Mitra Lestari dari Brentfield investments. Langkah Perseroan tersebut mengakibatkan jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2018 naik sebesar Rp74.813.071.262,- menjadi Rp103.076.532.439,- dari tahun 2017 sebesar Rp 28.263.461.177,-. Sedang nilai aset lancar pada tahun 2017 menurun sebesar 32.96% akibat pembayaran di muka atas pengurusan berbagai hal terkait properti pada tahun 2016 telah dibukukan sebagai properti investasi pada tahun 2017.

Aset Tidak Lancar

Upaya pengembangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan tercermin dari peningkatan aset tidak lancar sebanyak 5,37% atau naik sebesar Rp45.474.932.490,- dari Rp846.340.561.821,- pada tahun 2017 menjadi Rp891.815.494.311,- pada tanggal 31 Desember 2018. Sedang per 31 Desember 2017, jumlah aset tidak lancar adalah meningkat sebesar 7,53% terhadap jumlah aset tidak lancar akibat pertambahan nilai properti investasi.

Liabilitas

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mencapai Rp348.337.567.372,- atau 49.51% lebih tinggi dari posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp232.992.984.605,- . Hal tersebut juga tercermin pada rasio solvabilitas aset (jumlah liabilitas terhadap jumlah aset) yang mencapai 35.01%, dimana pada tahun 2017 hanya 26,64%. Kenaikan jumlah kewajiban tersebut disebabkan adanya tambahan fasilitas pinjaman baik dari bank khususnya terkait dengan pendaanaan bank untuk renovasi dan uang muka pembelian OWK PT Anugerah Mitra Lestari, maupun penambahan pinjaman pihak ketiga lainnya. Sedang jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesart 10,39% terhadap jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 akibat penambahan hutang pada pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp16.177.241.797,- atau 31,68% lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2017 yang mencapai Rp51.066.644.803,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya pinjaman bank Perseroan yang berdampak pada meningkatnya bagian lancar dari hutang bank jangka panjand dan peningkatan kewajiban pajak Perseroan. Sedang jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2017 yang menurun sebesar 25% terhadap posisi per 31 Desember 2016 akibat besarnya pembayaran pinjaman bank sesuai dengan perjanjian pembayaran pinjaman pada masing-masing bank.

Aset Lancar 103,076,532,439 28,263,461,177 42,160,388,812

Aset Tidak Lancar 891,815,494,311 846,340,561,821 787,056,196,163 Total Aset 994,892,026,750 874,604,022,998 829,216,584,975 Liabilitas Jangka Pendek 67,243,886,600 51,066,644,803 68,164,221,032 Liabilitas Jangka Panjang 281,093,680,772 181,926,339,802 142,897,586,988 Total Liabilitas 348,337,567,372 232,992,984,605 211,061,808,020 Modal ditempatkan dan disetor penuh 517,218,851,712 426,978,830,688 342,498,830,688 Agio Saham 57,288,228,350 57,288,228,350 57,288,228,350 Modal disetor lain - 90,240,021,024 174,720,021,024 Komponen ekuitas lain 1,587,013,173 1,274,218,340 990,460,953 Saldo Laba 59,351,638,108 57,871,582,427 37,695,257,674 Kepentingan non pengedali 11,108,728,085 7,958,157,564 4,961,978,266 Total Ekuitas 646,554,459,428 641,611,038,393 618,154,776,955 Total Liabilitas dan Ekuitas 994,892,026,800 874,604,022,998 829,216,584,975

31 Desember 2018 31 Desember 20171 Januari 2017/

31 Desember 2016 (disajikan kembali)

51

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp99.167.340.970,- menjadi Rp 281.093.680.772,- atau lebih tinggi 54,51% dari liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 181.926.339.802,- hal tersebut akibat tambahan pinjaman jangka panjang baru dari beberapa bank, khususnya terkait renovasi hotel dan pinjaman untuk pembayaran uang muka pembelian OWK. Sedang pada tanggal 31 Desember 2017 terjadi peningkatan sebesar 28,06% terhadap posisi liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 akibat dari bertambahnya pinjaman terkait dengan peningkatan aktivitas investasi Perseroan.

Ekuitas

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp646.554.459.428,- atau naik 0,77% dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017. Kontribusi utama meningkatnya posisi ekuitas Perseroan ini adalah laba bersih yang telah dihasilkan Perseroan hingga 31 Desember 2018. Peningkatan ekuitas pada 31 Desember 2017 sebesar 3,79% terhadap posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 hanya disebabkan oleh adanya tambahan laba pada tahun tersebut.

2.2. Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lainnya


Pendapatan

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari pendapatan kamar, makanan dan minuman dari Garden Palace Hotel serta pendapatan lain-lain dari penggunaan fasilitas hotel seperti ruang pertemuan, gedung ruang perkantoran, katering, laundry service dan pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh dari kegiatan Perusahaan Anak. Porsi kontribusi pendapatan Perseroan dari usaha hotel, restoran, penyewaan ruang pertemuan pada tahun 2018 mencapai 72,07% dari total pendapatan, meningkat 0,25% dibandingkan dengan kontribusi pendapatan usaha hotel di tahun 2017 sebesar 71,82%, sedangkan kontribusi pendapatan dari Perusahaan Anak antara lain dari Penyewaan ruang perkantoran IBT Center, akomodasi, rekreasi, laundry service, catering, restoran dan lounge Cat's Pajamas dan beberapa Outlet Orchid Hongkong Dimsum adalah sebesar 27,93%.

Pendapatan usaha Perseroan senantiasa meningkat setiap periode, yaitu meningkat sebesar 7,2% untuk tahun 2018 dibanding tahun 2017 dan meningkat sebesar 30,23% untuk tahun 2017 dibanding tahun 2016. Sebab peningkatan yang cukup signifikan pada periode dan tahun tersebut adalah meningkatnya kontribusi anak perusahaan, PT Sinar Bella, yang bergerak dibidang layanan hospitality dan yang terkait.

Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan dan Laba Kotor

Pada tahun 2018 beban langsung dan beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp5.496.372.366,- atau 8.84% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017, hal ini seiring dengan tren peningkatan penjualan Perseroan di tahun 2018 yang mencapai 7,20%. Pada tahun 2018 setelah dikurangi beban langsung dan beban pokok penjualan, Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp53.078.668.033,-. Laba kotor tersebut meningkat sebesar Rp2.607.580.872,- atau 5,17% dari tahun 2017.

PENDAPATAN 120,719,047,383 112,615,094,145 86,594,052,791 BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (67,640,379,350) (62,144,006,984) (43,680,336,323) LABA BRUTO 53,078,668,033 50,471,087,161 42,913,716,468

Beban administrasi dan umum (27,315,292,488) (28,653,305,833) (27,934,926,910) Beban Penjualan (6,507,018,221) (5,754,966,602) (3,089,580,524) Pendapatan (beban) lainnya - bersih 1,211,216,766 19,523,589,769 16,750,108,673 LABA USAHA 20,467,574,090 35,586,404,495 28,639,317,707

Pendapatan keuangan 103,648,181 59,070,306 13,863,755 Beban Keuangan (14,979,459,776) (13,747,000,494) (9,101,133,198) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 5,591,762,495 21,898,474,307 19,552,048,264

Beban Pajak Penghasilan (1,670,168,949) (854,131,388) (297,018,732)

LABA TAHUN BERJALAN 3,921,593,546 21,044,342,919 19,255,029,532 PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETOTAHUN BERJALAN 4,234,388,379 21,328,100,306 20,265,440,560

31 Desember 20171 Januari 2017/


31 Desember 2018

52

Sedang pada tahun 2017 terdapat peningkatan beban langsung dan beban pokok penjualan sebesar 42,27% dibanding tahun 2016. Hal tersebut lebih tinggi dari peningkatan pendapatan. Hal ini terjadi akibat meningkatnya kontribusi pendapatan dari sektor jasa katering-hospitality yang dikembangkan anak usaha Perseroan. Akibat dari hal tersebut rasio laba kotor yang semula pada tahun 2016 sebesar 48,87% menurun menjadi 44,64% pada tahun 2017.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan pada tahun 2018 yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar Rp1.338.013.345,- atau 4,67% lebih rendah dari tahun 2017. Penurunan pada beban operasional ini salah satunya disebabkan oleh langkah efisiensi energi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2018 ini dan penurunan beban penyusutan, sehingga walaupun pada periode yang sama pendapatan Perseroan meningkat 7.20% namun peningkatan pada beban penjualan dan beban umum dan administrasi menurun sebesar 1,70%.

Sedang pada tahun 2017, beban oiperasional hanya meningkat sebesar 2,57% terhadap tahun 2006, meskipun dari sisi pendapatan terdapat peningkatan sebesar 30,23%. Hal tersebut akibat dari efisiensi pemakaian energi, optimalisasi tenaga kerja yang memadai dan turunnya beban depresiasi.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp16.901.898.451,- atau 83.54% lebih rendah dari laba usaha tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain pada tahun 2018 sebesar 83,54%. Penurunan ini berdapampak besar terhadap pencapaian laba usaha Perseroan pada tahun 2018.

Laba usaha Perseroan untuk tahun 2017 meningkat sebesar 26,73% terhadap tahun 2016. Peningkatan tersebut lebih rendah daripada peningkatan penjualan sebesar 30,23%, akibat berubahnya bauran pendapatan Perseroan.

Laba (Rugi) Bersih

Pada tahun 2018 setelah memperhitungkan pendapatan (beban) keuangan sebesar Rp14.875.811.595,- dan beban pajak penghasilan sebesar Rp1.670.168.949,-, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp6.041.141.721,- Laba bersih tersebut menurun sebesar 80.15%% dibanding pada tahun 2017. Penurunan tersebut akibat penurunan laba usaha sebesar 42.48% akibat penurunan pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2018.

Sedang pada tahun 2017, terdapat peningkatan laba bersih sebesar 5,24% terhadap tahun 2016. Persetase kenaikan laba rugi tersebut tidak besar mengingat diperoleh dari nilai absolut laba bersih di dua tahun tersebut, yaitu 2017 dan 2016 adalah besar.

Penghasilan Komprehensif Neto Tahun Berjalan

Pada tahun 2018, penghasilan komprehensif neto tahun berjalan adalah sebesar Rp4.234.388.379,-. Jumlah tersebut adalah menurun dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp21.328.100.376,-. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada laba usaha Perseroan pada tahun 2018. Pada tahun 2017, penghasilan komprehensif neto tahun berjalan adalah meningkat sebesar 5,24% dibanding tahun 2016, yang sejalan dengan peningkatan pada laba bersih Perseroan.

2.3 Arus Kas

Berikut tabel yang menunjukkan ringkasan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (dalam Rupiah)


Posisi saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp5,226,373,278,- dibanding saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dimana arus kas dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp 119.317.869.884,- selain digunakan untuk membiayai operasional rutin Perseroan juga digunakan untuk membiayai uang muka proses pengambilalihan hak pengelolaan apartemen dan perkantoran Crystal Garden. Hal tersebut terlihat

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI (56,354,022,608) 86,280,237,125 20,997,431,029 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (58,434,335,203) (75,959,074,646) (28,140,082,396) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 120,014,731,091 (10,092,528,985) 9,478,241,797 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 5,226,373,280 228,633,494 2,335,590,430 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 9,495,927,462 4,269,554,184 4,040,920,690



53

dari meningkatnya arus kas dari aktivitas operasi bersih sebesar Rp56.354.022.608,- yang salah satunya digunakan untuk pembayaran uang muka kepada pemegang Mandatory Convertible Bond (MCB) PT. Anugerah Mitra Lestari. Sumber pendanaan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi adalah hasil usaha dan arus kas dari pinjaman bank. Tambahan pinjaman bank pada tahun 2018 adalah: - pinjaman dari Bank Harda Internasional Tbk (BHI) sebesar Rp 60 milyar. - pinjaman dari Bank Panin Tbk sebesar Rp 12 milyar Rupiah. - pinjaman dari Bank Victoria Internasional Tbk (BVI) sebesar Rp 41 milyar. Pinjaman dari BHI secara spesifik digunakan untuk pembayaran uang muka investasi, yaitu uang muka pembelian OWK. OWK tersebut nantinya akan berubah menjadi saham atas kepemilikan di AML, yang bergerak di bidang property. Sedang tambahan pinjaman dari BVI digunakan sebagai investasi yaitu renovasi hotel dan penyelesaian gedung perkantoran untuk disewakan. Tambahan pinjaman dari BVI sebesar Rp 60 milyar dan baru digunakan sebesar Rp 41 milyar.

Arus kas dari aktivitas investasi meningkat sebesar Rp58.434.335.203,- sebagian digunakan untuk renovasi hotel dan proses pembangunan proyek perumahan Perusahaan Anak di Gresik. Besarnya kas dan setara kas pada 31 Desember 2018 mencapai Rp9.495.927.462,- sedangkan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.269.554.184,-.

2.4 RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

LIKUIDITAS Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan mengunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Current Ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 153,29%, 55.35% dan 61.85%. Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan usaha Entitas induk dan anak. Perseroan memanfaatkan hasil dari kegiatan operasional tersebut sebagai modal kerja. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber eksternal berupa pinjaman bank. SOLVABILITAS Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjang baik dengan mengunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan: - Debt to Asset Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total aset Perseroan pada waktu

tertentu. Debt to Asset Ratio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 35.01%, 26,64% dan 25,45%.

- Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total ekuitas Perseroan pada waktu tertentu. Debt to Equity Ratio pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 53,88%, 36,31% dan 34,14%.

PROFITABILITAS Profitabilitas merupakan kemampuan Perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

LIQUIDITY RATIOCurrent Ratio 153.29% 55.35% 61.85%SOLVABILITY RATIODebt to asset ratio 35.01% 26.64% 25.45%Debt to equity ratio 53.88% 36.31% 34.14%PROFITABILITY RATIOProfit margin 16.95% 31.60% 33.07%Net profit margin 3.25% 18.69% 22.24%Return on Asset 0.39% 2.41% 2.32%Return on Equity 0.61% 3.28% 3.11%ACTIVITY RATIOAsset turnover ratio 12.13% 12.88% 10.44%



54

- Profit margin dan Net Margin yatu perbandingan laba usaha dan laba bersih terhadap total penjualan pada waktu tertentu. Profit Margin Perusahaan pada tahun 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 16.95%, 31.60% dan 33,07%

- Return on Asset perbandingan pendapatan komprehensive terhadap total aset pada waktu tertentu. Return on Asset Perseroan pada tahun 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,39%, 2,41% dan 2,32%

- Return on Equity perbandingan pendapatan komprehensif terhadap total modal pada waktu tertentu. Return on Equity Perseroan pada tahun 2018, 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,61%, 3,28% dan 3,11%

EFEKTIVITAS Tingkat Efektivitas menunjukan keefektifan sebuah perusahaan dalam mengunakan aktiva atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat efektivitas diukur dengan: Asset turnover Ratio yaitu perbandingan pendapatan terhadap total modal kerja pada waktu tertentu. Asset turnover Ratio Perseroan pada tahun 2018,2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 12,13%, 12,88% dan 10,44%. 3. SEGMEN OPERASI

Pendapatan usaha per segmen

Berikut ini adalah data pendapatan Perseroan disertai dengan perbandingan penjualan untuk tahunr 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Kontibrusi per segmen terhadap pendapatan

Usaha Perseroan memiliki segmen usaha yang meliputi hotel, restoran, ruang pertemuan, gedung ruang perkantoran, akomodasi, katering, laundry, dan real estate. Pendapatan dari usaha hotel dan restoran masih merupakan kontribusi terbesar bagi pendapatan perseroan yaitu sekitar 64% dari segmen hotel dan jasa yang terkait.

Kontibrusi per segmen terhadap laba usaha

Laba usaha dari segmen hotel dan jasa yang terkait adalah sebesar 77% dari laba usaha. Hal ini mengingat jasa lainnya yang berkontribusi sekitar 26% terhadap pendapatan, menghasilkan rasio laba kotor yang rendah. Jasa lainnya berupa catering-hospitality yang terkait memang lebih berfokus pada industri tertentu yaitu oil dan mining, namun demikian ketatnya persaingan untuk memperoleh kontrak dari industri tersebut mengakibatkan penawaran harga yang sangat kompetitif.

Jumlah % Jumlah % Jumlah %PendapatanPerhotelan 77,294,696,376 64.03% 82,907,726,894 73.62% 77,001,249,683 88.92%Perkantoran 3,313,000,000 2.74% 3,313,000,000 2.94% 1,866,185,455 2.16%Catering 40,111,351,007 33.23% 26,394,367,251 23.44% 7,726,617,653 8.92%Jumlah 120,719,047,383 112,615,094,145 86,594,052,791

AsetPerhotelan 232,728,363,399 23.39% 236,220,084,373 27.01% 243,299,254,319 29.34%Perkantoran 1,147,153,699 0.12% 1,315,693,303 0.15% 1,627,218,777 0.20%Catering 32,060,292,406 3.22% 27,647,986,174 3.16% 26,037,097,524 3.14%Tidak dapat dialokasi 728,956,217,246 73.27% 609,420,259,148 69.68% 558,253,014,355 67.32%Jumlah 994,892,026,750 874,604,022,998 829,216,584,975

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

55

Profitabilitas per segmen usaha

Profitabilitas per segmen usaha pada dasarnya sejalan dengan laba usaha per segmen. Segmen operasi yang ada masih memerlukan pendanaan bank pada operasionalnya maupun investasi yang diperlukan. Oleh karena itu terdapat beban finansial pada masing-masing segmen operasi, sehingga profitabilitas per segmen operasi adalah linear atau sama dengan laba usaha per segmen operasi.

Sensitivitas pendapatan per segmen usaha

Segmen operasi hotel dan jasa yang terkait sangat sensitive terhadap peningkatan atau penurunan occupancy rate hotel. Occupancy rate hotel selalu sejalan antara pendapatan kamar maupun pendapatan lainya. Pada tahun 2018, 2017 dan 2016 tidak terdapat volatilitas atas occupancy rate sehingga pendapatan segmen hotel dan yang terkait masih stabil. Sedang untuk jasa katering dan hospitality lainnya akan terjadi volatilitas yang besar jika terdapat kontrak besar yang tidak diperpanjang atau kegagalan mendapatkan kontrak dari perusahaan dengan skala usaha yang besar.

4. PENGUNGKAPAN LAIN

Likuiditas dan Permodalan

Perseroan memiliki sumber internal dan eksternal dalam mengelola likuiditasnya, dimana sumber internal berasal dari hasil operasional dan permodalan sendiri, sedangkan sumber eksternal didapatkan melalui pinjaman dari perbankan dan institusi lainnya. Juga dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Kelompok usaha untuk operasi normal Kelompok usaha dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan, dan tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, komitmen dan kejadian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan likuiditas yang material.

Saat ini, Perseroan masih memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai kelangsungan operasionalnya, yang berasal baik dari hasil operasional maupun pinjaman. Dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, Perseroan akan tetap mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan menjaga komposisi yang berimbang antara penggunaan hasil operasional dan pinjaman untuk memastikan Perusahaan mampu melanjutkan kelangsungan usaha. Bahwa rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD ini adalah merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja yang diperlukan sehingga dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, dan dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri. Pada akhirnya, dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Pada 31 Desember 2018 rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 53,32% atau meningkat sebesar 17,18% dari tahun 2017 di periode yang sama, sementara rasio pada tahun 2017 sebesar 36,14%. Jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 348.692.553.782, dimana sejumlah Rp 67.243.886.600 adalah pinjaman jangka pendek dan sejumlah Rp 281.448.667.182 adalah pinjaman jangka panjang, yang seluruhnya berasal dari dalam negeri dan berdenominasi dalam Rupiah. Tidak terdapat kebutuhan pinjaman yang bersifat musiman. Dari total pinjaman tersebut terdapat pinjaman bank yang telah ditentukan masa pengembaliannya yaitu sejumlah Rp 247.581.233.847 yang penggunaannya telah ditentukan masing-masing oleh perbankan sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit Analisis atas jatuh tempo pinjaman adalah sebagai sebagai berikut:

Perseroan dengan usaha yang ada saat ini sesuai dengan pertumbuhan usaha yang normal, memiliki kemampuan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman tersebut.

Pinjaman modal kerja atau pinjaman jangka pendek 29.004.149.240 Jatuh tempo pokok pinjaman pada tahun:- 2019 12.326.233.296 - 2020 23.202.440.210 - 2021 29.551.682.924 - 2022 32.941.073.838 - 2023 35.739.063.654 - 2024 40.362.626.483 - 2025 39.019.492.972 - 2026 4.123.413.156 - 2027 1.137.840.063 - 2028 173.218.011

247.581.233.847

56

RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN TERHADAP PERSEROAN

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko suku bunga melalui pinjaman dengan suku bunga tetap dan menambah fasilitas hotel yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menekan biaya untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan. Pada kondisi dimana terjadi kenaikan suku bunga acuan pinjaman, maka akan berdampak langsung pada niaya bunga yang harus ditanggung Perseroan, sehingga berdampak pada profitabilitas yang menurun dan kebutuhan arus kas untuk membayar bunga. Jumlah pinjaman pada 31 Desember 2018 yang memiliki kewajiban pembayaran bunga adalah sebesar Rp247.581.233.847,-. Selain dampak keuangan langsung, juga terdapat dari kecenderungan melambatnya perekonomian pada tingkat bunga acuan yg lebih tinggi. Aktivitas perekonomian yang berkurang akan berdampak secara tidak langsung pada pendapatan usaha Perseroan. RISIKO FLUTUASI KURS MATA UANG ASING TERHADAP PERSEROAN

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan tidak memiliki asset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing.

KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN Secara umum perushaan anak tidak dibatasi untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sepanjang tidak mengganggu kegiatan operasional harian dari Perusahaan Anak. Apabila dana yang dialihkan dari perusahaan anak kepada Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunai Perseroan maka Perseroan akan mengajukan fasilitas pinjaman dari Pemegang saham dan atau kreditur.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI USAHA PERSEROAN

Dalam laporan keuangan 31 Desember 2018, tidak terdapat kejadian atau transaksi tidak normal atau perubahan penting dalam kondiisi ekonomi yang berpengaruh langsung pada pendapatan atau profitabilitas Perseroan.

KOMPONEN PENTING LAIN DARI PENDAPATAN DAN BEBAN

Dalam laporan keuangan 31 Desember 2018, telah diungkapkan seluruh komponen penting pembentuk pendapatan dan biaya. Oleh karena itu tidak terdapat komponen selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan harga pada harga jual kamar pada hotel berbintang akibat ketatnya persaingan. Kecenderungan ini tidak terlalu berdampak pada Perseroan, mengingat kecenderungan penurunan harga yang relative tidak besar, kontribusi penjualan kamar dan fasilitas meeting yang besar dan peningkatan kualitas kamar hotel sehingga dapat menaikkan harga. Dengan pendekatan tersebut pendapatan dari kamar hotel dan jasa terkait hotel tetap berkontribusi dominan yaitu sebesar 64% dari seluruh pendapatan Perseroan. Kontribusi tersebut cenderung menurun, namun diikuti dengan peningkatan sektor lain yang masih terkait langsung dengan jasa perhotelan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam laporan keuangan 31 Desember 2018, tidak terdapat kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi yang dilakukan oleh Perseroan maupun dalam kelompok usaha Perseroan.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2018 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal. Rencana investasi barang modal pada tahun-tahun mendatang, khusussnya terkait dengan rencana pembangunan mixed-used development dan tanah di cisarua, akan ditentukan kemudian, tergantung dari pendanaan yang tersedia, yang dapat berasal dari kerjasama dengan pihak lain, pinjaman bank maupun modal sendiri yang berasal dari usaha ataupun pelaksanaan HMETD.

57

VII. FAKTOR RISIKO

Seperti halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko baik yang berasal dari luar maupun internal Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Berikut ini adalah risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum, berdasarkan bobot risiko yang dihadapi:

A. RISIKO UTAMA

1. BANYAKNYA PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PROPERTI DAN PERHOTELAN DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN

Adalah risiko menurunnya pendapatan akibat meningkatnya persaingan usaha di industri perhotelan. Usaha Perhotelan dan Properti Perseroan menghadapi persaingan baik dari hotel dan pengembang properti internasional dan lokal. Kegiatan pembangunan hotel dan properti semakin banyak seiring dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat. Pilihan hotel juga menjadi semakin banyak dengan lokasi, fasilitas, infrastruktur pendukung, dan harga yang bersaing. Tingginya tingkat persaingan yang ada pada saat antara para pengembang properti dapat mengakibatkan peningkatan biaya untuk akuisisi tanah, kelebihan pasokan properti dan perlambatan dalam proses persetujuan untuk pengembangan properti baru oleh pihak pemerintah terkait, semua ini tentunya memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Berkaitan dengan hal tersebut Perseroan mengelola risiko persaingan usaha dengan melakukan renovasi sarana hotel, melengkapi dengan usahan lain yang terkait dengan bisnis perhotelan dan pengembangan usaha diluar industri perhotelan.

B. RISIKO USAHA

1. SEBAGIAN ATAU SELURUH RENCANA PROYEK PERSEROAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN ATAU MENGALAMI KETERLAMBATAN Keberhasilan dan kinerja keuangan Perseroan dalam menyelesaikan proyeknya sesuai dengan biaya yang efisien dan tepat waktu akan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, memasarkan, menjual dan menyewakan proyeknya secara tepat waktu serta biaya yang efektif. Kegiatan pengembangan Perseroan dipengaruhi oleh risiko penundaan dalam mendapatkan persetujuan yang diperlukan, ketersediaan bahan bangunan, kenaikan biaya konstruksi, bencana alam dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga, serta risiko menurunnya permintaan pasar selama pengembangan sebuah proyek tersebut.

2. RISIKO KENDALA PENDANAAN

Risiko Kendala Pendanaan Perusahaan Anak dalam menjalankan proyek-proyek pembangunannya baik properti maupun hotel membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama proyek-proyek tersebut dikerjakan, terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Meskipun selama ini Perusahaan Anak tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai proyek-proyek yang telah selesai atau proyek yang saat ini sedang dikembangkan namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu, dapat menyebabkan terhambatnya proyek tersebut. Terhambatnya proyek yang sedang dijalankan oleh Perusahaan Anak dapat berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perusahaan Anak yang selanjutnya berdampak negatif kepada kinerja usaha Perseroan.

3. RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU YAITU KETERBATASAN LAHAN

Perseroan senantiasa berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakuisisi lebih banyak lahan pada area-area dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan sekitar Surabaya, Jawa Timur. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan mampu untuk mengakuisisi tanah yang sesuai untuk pembangunan properti yang telah direncanakan dengan harga yang menguntungkan. Kegagalan dalam mengakuisisi tanah pada lokasi-lokasi strategis dan dengan harga yang menguntungkan seperti yang direncanakan manajemen Perseroan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. PERSAINGAN USAHA dan PERUBAHAN TEKNOLOGI

Adalah risiko menurunnya pendapatan akibat meningkatnya persaingan usaha di industri perhotelan. Hotel adalah industri jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman dimana usaha ini dilakukan selama 24 jam terus menerus. Selain

58

menjual kamar, hotel juga menyediakan jasa penyewaan ruang untuk rapat, pernikahan, restoran, kolam renang, health spa dan fasilitas olahraga serta outlet lainnya. Bisnis di bidang perhotelan sangat fluktuatif dimana sangat tergantung pada lokasi hotel tersebut. Misalnya, hotel yang berada di lokasi bisnis memiliki room occupancy yang tinggi di hari kerja, dan pada saat akhir pekan akan menurun. Sedangkan hotel yang berada di kawasan wisata akan fully booked pada saat liburan, dan room occupancy akan menurun pada saat hari kerja. Dalam bisnis perhotelan ini, Perusahaan Anak memiliki persaingan usaha dari hotel-hotel berbintang serta AirBNB (online market accomodation and hospitality berbasis aplikasi). Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan bisnis perhotelan ini adalah usaha dengan risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang memadai untuk menekan risiko tersebut. Hotel-hotel yang dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Anak memiliki lokasi yang strategis baik dari segi bisnis maupun dari segi pariwisata, berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan mengelola risiko persaingan usaha dengan melakukan renovasi sarana hotel, melengkapi usaha dengan usaha lain yang terkait dengan bisnis perhotelan dan melakukan pengembangan usaha diluar industri perhotelan serta senantiasa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Dalam menghadapi persaingan usaha tersebut, Perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui produk layanan berkualitas seperti layanan berskala global dengan kemitraan global. Akses premium 24 jam, harga yang kompetitif, dan kemudahan melakukan reservasi hotel.

Kepuasan terhadap layanan Perusahaan, kebanggaan menjadi bagian dari Perusahaan serta memiliki kepercayaan tinggi adalah karakter konsumen loyal kami dan bersama merekalah Perusahaan menghadapi ketatnya persaingan usaha.

5. RISIKO INVESTASI ATAU AKSI KORPORASI Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan.

6. KELANGKAAN ATAU PERPINDAHAN SUMBER DAYA MANUSIA Risiko menjadi Perusahaan lama, berkinerja baik, dengan operasional modem adalah rentannya pembajakan tenaga kerja. Perusahaan berupaya untuk tidak terganggu operasionalnya dikarenakan permasalahan perpindahan SDM yang menjadi risiko bagi pelaku usaha. Sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan. Pertama, melalui program pelatihan berkesinambungan Perusahaan mengajak setiap personil untuk tumbuh kembang bersama pertumbuhan Perusahaan. Sejalan dengan kuatnya basis kompetensi, semakin tinggi pula sense of belonging terhadap Perusahaan dan bukan sebaliknya. Kedua, Perusahaan memberlakukan perbaikan paket remunerasi berbasis kompetensi, serta ketiga melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sumber daya manusia di mana Perusahaan menciptakan dan tetap mempertahankan suasana kekeluargaan serta secara berkala melakukan penyesuaian peningkatan kesejahteraan karyawan, di antaranya melalui Tunjangan Hari Raya serta berbagai tunjangan lainnya. Perusahaan telah melaksanakan program lmbalan Pasca Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

7. RISIKO KEGAGALAN PERSEROAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRINYA Kegiatan usaha Perseroan termasuk kepada kegiatan yang tunduk kepada peraturan perundangan industri properti. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin dan persetujuan, jika dibutuhkan, dan juga memperbaharuinya jika masa berlakunya telah habis. Jika Perseroan gagal untuk memperoleh atau memperbaharui izin dan persetujuan yang dibutuhkan, maka hal ini dapat memberikan dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. PERUBAHAN POLITIK, EKONOMI, dan SOSIAL MASYARAKAT Perekonomian Indonesia berhasil keluar dari krisis keuangan global namun tidak demikian bagi beberapa negara lainnya. Dengan demikian kondisi mereka dapat mempengaruhi lalu lintas perjalanan antar negara. Akibatnya, intensitas perjalanan bisnis menurun intensitasnya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dunia usaha perhotelan. Yang lebih menjadi potensi risiko adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat tingginya tingkat inflasi. Kondisi ini berpeluang masyarakat mengurangi mobilitas perjalanan.

Untuk menanggulangi risiko ini, Perusahaan gencar melakukan penjualan secara aktif dengan melakukan kerjasama dengan beberapa travel agent dan perusahaan penjualan melalui online. Dengan demikian konsumen akan memilih layanan Perusahaan dan memelihara loyalitasnya dan risiko usaha dapat diminimalkan.

2. PERUBAHAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN DAN KURS VALUTA ASING

lnflasi dan nilai tukar yang semakin sulit diproyeksikan memberikan dampak langsung pada hampir seluruh bidang industri, termasuk industri yang dikelola Perseroan. Kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh kenaikan tingkat bunga perbankan terutama pada sektor konsumen. Kenaikan tingkat bunga sektor konsumen tersebut dapat berdampak pada menurunnya daya beli konsumen terutama di sektor pariwisata dan properti, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja operasional,

59

kondisi keuangan dam prospek usaha Perseroan. Disamping itu, kenaikan tingkat bunga perbankan dapat juga berdampak pada meningkatnya biaya bunga yang harus dibayar oleh Perseroan, sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.

3. KONDISI PEREKONOMIAN SECARA MAKRO DAN GLOBAL

Krisis ekonomi pada tahun 2008 secara global turut menyeret perekonomian Indonesia, khususnya industri Properti yang terhubung secara erat dengan industri finansial. Menurunnya keadaan ekonomi dimulai akhir tahun 2013 dan berlanjut hingga sekarang, juga terlihat melalui lesunya permintaan di industry Properti, Pariwisata dan Perhotelan Indonesia. Hal ini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, yang jika terulang di kemudian hari, hal ini akan memiliki dampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

4. RISIKO TERHADAP KEWAJIBAN DARI TUNTUTAN HUKUM PIHAK KETIGA Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga, termasuk terkait properti yang dimiliki Perseroan maupun Perusahaan Anak. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN/ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAHAN, LEGALITAS DAN PERIZINAN

Bagi Perseroan yang bergerak di bidang pengembangan properti, pengelolaan gedung, penyewaan gedung, jasa perhotelan serta jasa manajemen hotel, legalitas dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan proyek Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat terkait dengan pengembangan properti, pengelolaan gedung, penyewaan gedung dan perhotelan, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

Dengan bisnis utama Perseroan di bidang pengembangan bangunan property dan perhotelan terdapat risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami yang beberapa kali terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Juga kebakaran yang dapat memusnahkan aset utama Perseroan dalam menjalankan usaha.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

60

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan tertanggal 24 Mei 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Maroeto, Ak tanggal 24 Mei 2019, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sutjipto Ngumar CPA tanggal 30 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai auditor lain untuk laporan keuangan perseroan dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2015.

61

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Mas Murni Indonesia, Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 27 Juli 1970 berdasarkan akta Notaris Nyoo Sioe Liep, S.H. No. 22. Pada awal berdirinya, Perusahaan bernama PT Mas Murni, yang telah berubah menjadi PT Rantai Mas Murni dengan akta dari notaris yang sama No. 14 tanggal 11 September 1971. Nama Perusahaan berubah menjadi PT Mas Murni Indonesia berdasarkan akta No. 17 tanggal 21 Oktober 1971 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan nama Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Penetapan No. J.A.5/192/7 tanggal 6 November 1970 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 1973, Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 1973.

Pada tanggal 4 Januari 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-02/PM/1993 untuk melakukan Penawaran Umum atas 15.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Sejak tanggal 9 Februari 1994 saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham Perusahaan sebanyak 4.193.240.330 saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan akta notaris Shinta Ameliawaty SH., No. 149 tanggal 27 Desember 2004, perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-08666 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Maret 2005, kemudian dengan akta Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., No.29 tanggal 20 Januari 2016, dan terakhir dengan akta No.17 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris yang sama.

Perusahaan adalah pemilik dan pengelola Garden Palace Hotel, Surabaya serta pemilik Crystal Garden, sebuah blok apartemen dan shopping center yang saat ini dalam status kerjasama operasi dengan PT Anugerah Mitra Lestari. Kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perhotelan dan Properti . Kegiatan usaha penunjang lainnya adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dan pelayanan makan dan minum, binatu, dan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha. Perusahaan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat terletak di Jalan Yos Sudarso 11, Surabaya.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dengan cut off 30 April 2019 adalah sebagai berikut:












Jumlah dan Nominal

62

3. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

Perseroan memiliki beberapa Perusahaan Anak, baik yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

Kegiatan Usaha / Tahun Operasional /Entitas Anak / Subsidiaries Main Activity Start of Commercial

Operation

2018 2017 2018 2017Pemilikan langsung / Direct Ownership

PT Grahamediatama Megacom 84.85% 84.85% 47,022,221,267 64,966,858,939 2011

PT Hotelnet Prima Wisata 99.92% 99.92% 15,808,937,765 7,769,616,518 Perhotelan / hotels 2014

PT MMI Globalmart 99.90% 99.90% 1,021,000,000 1,021,000,000 Perdagangan / Trading

Pemilikan tidak langsung / Indirect OwnershipPT Sahadja Niaga 74.94% 74.94% 17,596,446,995 14,898,885,098 Jasa laundri / Laundry 2014

servicePT Tiara Raya 50.45% 50.45% 25,155,854,866 22,020,000,000 Real estate dan developer/ 2015

Real estate and developerPT Bumi Sinarbella 92.39% 92.39% 29,330,350,289 - Perdagangan / Trading 2016

Restoran, klub dan pusat kebugaran / Restaurant, club and fitness centre

Belum beroperasi / Not yet operation

KepemilikanEfektif / Total Aset Sebelum Eliminasi /

Effective Total Asset Before EliminationOwnership

Pemilikan saham atas entitas anak langsung terhadap entitas anak tidak langsung

Perusahaan Anak Kepemilikan Perusahaan Anak Kepemilikan Saham

PT Grahamediatama Megacom PT Bumi Sinarbella 50.00%

PT Hotelnet Prima Wisata PT Bumi Sinarbella 50.00%PT Hotelnet Prima Wisata PT Sahardja Niaga 75.00%PT MMI Globalmart PT Tiara Raya 50.50%

Dalam memperluas usahanya, Perseroan memiliki 6 Perusahaan Anak, diantaranya 3 Perusahaan Anak kepemilikan secara langsung dan 3 Perusahaan Anak lainnya kepemilikan tidak langsung diantaranya :

1. PT Grahamediatama Megacom didirikan berdasarkan Akta Notaris L Ellyati Soesanto, S.H No 35 tanggal 8 Agustus 1997 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No C2-12.494.HT.01.01 TH 1997 tanggal 2 Desember 1997. PT Grahamediatama Megacom berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat terletak di Taman Simpang 1-3 Surabaya. PT Grahamediatama Megacom sudah beroperasi secara komersial sejak awal 2011 dengan bidang usaha meliputi jasa hiburan, restoran, dan periklanan. Perseroan mulai berinvestasi di PT. Grahamediatama Megacom mulai tahun 2010.

PERIJINAN

PT. Grahamediatama Megacom

Tanda Daftar Perusahaan No. 13.01.1.46.13868 tanggal 28 November 2017

Surat Keterangan No : 530/745/436.9.7.1/2018, tanggal 6 November 2018 tentang Domisili Badan Usaha

Nomor Induk Berusaha No. 9120307322289 tanggal 28 Maret 2019

NPWP No: 01.813.939.4-611.000, beralamat di Jl. Taman Simpang No. 7, RT 01 RW 04, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya.

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0264/WPJ.09/KP.0303/2001 tanggal 9 Agustus 2001

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : S-134PKP/WPJ.11/KP.0903/2017 tanggal 1 Agustus 2017

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No: 503/12872.A/436.7.17/2017 diterbitkan tanggal 27 November 2017

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Sistem OSS diterbitkan tanggal 28 Maret 2019

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/463/436.6.14/2014

63

untuk usaha Cat’s Pajamas

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/468/436.6.14/2014 untuk usaha Cat’s Pajamas

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/469/436.6.14/2014 untuk usaha Cat’s Pajamas

Surat Izin Gangguan Nomor: 530.08/606/436.7.2/2015 diterbitkan tanggal 17 September 2015

2. PT MMI Globalmart didirikan berdasarkan Akta Notaris L. Ellyati Soesanto SH. No 91 Tanggal 23 September 1997 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. 0-9796 HT.01.01.Th.2000 tanggal 5 Mei 2000. PT MMI Globalmart bergerak dibidang perdagangan/pengangkutan dan berkedudukan di Surabaya dengan Kantor Pusat terletak di Yos Sudarso 11 Surabaya. hingga akhir tahun 2017 belum melakukan aktivitas operasi komersial. Perseroan mulai berinvestasi di PT. MMI Globalmart mulai tahun 1997

PERIJINAN

PT. MMI Globalmart

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13,01,1,46,19234 tanggal 20 Maret 2019. Berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Surat Keterangan Domisil (SKDP) No : 530/B/1127/436.9.7.1/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Keterangan Domisili a.n PT. MMI Globalmart. Berlaku sampai dengan 05 Januari 2020.

NPWP No: 1.739.635.9-611, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 RT. 02 RW. 01, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menegah Nomor: 503/2439.A/436.7.17/2019 diterbitkan tanggal 18 Maret 2019. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

3. PT Hotelnet Prima Wisata didirikan berdasarkan Akta Notaris L.Ellyati Soesanto, S.H No.54 tanggal 12 September 1997 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No C-9995 HT.01.01.TH 2000 tanggal 10 Mei 2000. PT Hotelnet Prima Wisata berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat terletak di jalan Yos Sudarso No.11 Surabaya dan bergerak dibidang usaha perhotelan. Mulai melakukan operasional secara komersial sejak tahun 2014. Perseroan mulai berinvestasi di PT. Hotelnet Prima Wisata mulai tahun 1997

PERIJINAN

PT. Hotelnet Prima Wisata

Tanda Daftar Perusahaan No. 13.01.1.70.30716 tanggal 13 Mei 2015

Surat Keterangan No : 530/334/436.9.7.1/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Domisili Badan Usaha

NPWP No: 01.739.636.7-611.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso 11, Embong Kaliasin – Genteng Surabaya 60271.

Surat Keterangan Terdaftar No. S-635KT/WPJ.11/KP.0903/2019 tanggal 1 April 2019

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-58PKP/WPJ.11/KP.0903/2019 tanggal 29 Maret 2019

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 503/11117.A/436.7.5/2016 diterbitkan tanggal 18 November 2016.

4. PT. Sahadja Niaga didirikan berdasarkan Akta Notaris R. Soedjojo No. 12 tanggal 7 Februari 1990 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C2-01675 HT.01.01 TH 1990 tanggal 14 Maret 1990. Sahaja Niaga bergerak dibidang jasa laundry dan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat terletak di jalan Taman Simpang No. 2, Surabaya. PT. Sahaja Niaga telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2014.Perseroan mulai berinvestasi di PT. Sahadja Niaga mulai tahun 2013.

PERIJINAN Tanda Daftar Perusahaan No. 13.01.1.46.19743 tanggal 6 Juli 2018

Surat Keterangan No : 530/1186/436.9.7.1/2019, tanggal 29 Maret

64

PT. Sahadja Niaga 2019 tentang Domisili Badan Usaha

NPWP No: 01.739.534.4-611.000, beralamat di Jl. Taman Simpang 2-6, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya.

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-177/WPJ.11/KP.0903/2008 tanggal 03 April 2008

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-57PKP/WPJ.11/KP.0903/2019 tanggal 29 Maret 2019

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menegah Nomor: 503/7465.A/436.7.17/2018 diterbitkan tanggal 06 Juli 2018.

5. PT Tiara Raya didirikan berdasarkan Akta Notaris Retno Dewi Kartika,SH.,M.Kn. No 34 tanggal 30 Desember 2011 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 April 2012 Nomor: AHU-17389.AH.01.01.Tahun 2012. PT Tiara Raya bergerak di bidang pembangunan perumahan/Real Estate dan Developer dengan kantor pusat terletak di jalan Taman Simpang No.6 Surabaya. Pada tahun 2015 Perseroan memulai proyek pembangunan perumahan di Gresik, Jawa Timur. Perseroan mulai berinvestasi di PT Tiara Raya pada tahun 2013.

PERIJINAN PT. Tiara Raya

Tanda Daftar Perusahaan No. 13.01.1.68.25893 tanggal 30 Agustus 2017

Surat Keterangan No : 530/746/436.9.7.1/2018, tanggal 6 November 2018 tentang Domisili Badan Usaha

NPWP No: 31.553.350.5-611.000, beralamat di Taman Simpang 6 Embong Kaliasin, Genteng Surabaya.

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0000333ER/WPJ.11/KP.0903/2012 tanggal 25 Juni 2012

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-60PKP/WPJ.11/KP.0903/2019 tanggal 1 April 2019

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 503/9022.A/436.7.17/2017 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017

Surat Izin Bupati Gresik No: 503.01/173/IPR/437.74/2012 tentang Pemanfaatan Ruang tanggal 3 Desember 2012

Surat Keputusan Bupati Gresik No: 503.01/01/IL/437.74/2013 tentang Izin Lokasi tanggal 8 Januari 2013

6. PT Bumi Sinarbella didirikan berdasarkan Akta Notaris Yeldi Anwar, S.H., No. 15 tanggal 25 Agustus 2013 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 September 2013 Nomor: AHU-0088975.AH.01.09. Tahun 2013. Perusahan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat terletak di Jl. HR. Rasuna Said X-I Kav.1&2 Jakarta. Aktivitas utama PT Bumi Sinarbella adalah bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman. PT Bumi Sinarbella mulai beroperasi secara komersial semenjak tahun 2016. Perseroan mulai investasi di PT Bumi Sinarbella pada tahun akhir 2017.

PERIJINAN

PT. Bumi Sinarbella

Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.46.87102 tanggal 26 September 2018

Surat Keterangan No : 368/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2018, tanggal 10 Maret 2018 tentang Keterangan Domisili a.n PT. Bumi Sinarbella

NPWP No: 03.323.953.4-011.000, beralamat di Gd. Menara Gracia Lt. 9 Unit 908, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-17, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-02274/WPJ.04/KP.0103/2013 tanggal 07 Oktober 2013

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-

65

02875/WPJ.04/KP.0103/2013 tanggal 27 Desember 2004

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 1447/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 diterbitkan tanggal 26 September 2018.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata 535/04/Boga/DPM-PTSP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga No: 66/JSBG/X/DINKES tanggal 10 Oktober 2016

Surat Izin Penyedia Jasa Pekerja / Buruh No: 020/11.4.0/31.74.10/-1.837/2016 tanggal diterbitkan 17 Juni 2016

Sertifikat Halal No. 17340027741116 tanggal 6 Desember 2018

Sertifikat ISO 22000 No. MS 775 004 tanggal 7 Juni 2016

Sertifikasi Sistem No. IQC-21007-2017 tanggal 15 Mei 2017

Berikut adalah Diagram Hubungan Perseroan dan Perusahaan Anak :

66

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Sinta Ladya Santoso

Komisaris (Independen) : Soedarsono Notoprajitno

Komisaris (Independen) : DR. Sihol Siagian, S.H.

DEWAN DIREKSI

Presiden Direktur : Djaja Santoso

Direktur : Surya Atmadinata

Direktur (Independen) : Ir. Peterjanto Suharjono, M.M.

KOMITE AUDIT

Ketua : Soedarsono Notoprajitno

Anggota : M. Awi Ekolaksono, SE, SH.

Anggota : Aswin Arisgraha SE. AK. CA.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan berdasarkan akta Notaris No. 17 tanggal 7 Juni 2018 oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2018. Susunan Komite Audit Perusahaan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT. Mas Murni Indonesia Tbk.tertanggal 29 Maret 2019.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

Komisaris

Sinta Ladya Santoso

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juli 1965.

Menyelesaikan pendidikan dalam Bidang Sistem lnformatika pada California State University, Fresno, California USA, mengawali jabatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan sejak tahun 1990, dan menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2000.

Soedarsono Notoprajitno

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1952.

Menyelesaikan pendidikan pada Perguruan linggi Swasta jurusan Administrasi Niaga. Mengawali karirnya sebagai Kepala Bagian Pembukuan PT. Makto Jaya, pemah menjabat Kepala Bagian Pembukuan PT. Pondok Tjandra Indah dan pada tahun 1988 menduduki jabatan Kepala Bagian Accounting, tahun 1996 sampai pertengahan tahun 2007 menjadi Direktur Perseroan dan sejak itu menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga sekarang. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 29 Juni 2007 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mas Murni Indonesia Tbk. No.115 tertanggal 29 Juni 2007.

DR. Sihol Siagian SH

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Balige pada tanggal 1 Oktober 1954.

67

Pendidikan : Tahun 2001 Magister Management pada Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipajana ; tahun 2004 Magister llmu Hukum Bidang Hukum Bisnis pada Universitas Padjadjaran; tahun 2010 Doktor llmu Hukum Bidang Hukum-Bisnis pada Universitas Padjadjaran Bandung.

Mengawali karimya pada tahun 1978 sampai dengan 1999 pada Departemen Keuangan RI (Badan Pengawas Pasar Modal) pada 1994 sebagai anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang Pasar Modal (UU) Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 ; pada tahun 1999 sampai dengan 2007 sebagai Direktur PT. Bursa Efek Surabaya ; pada 2007 sampai dengan 2009 sebagai Direktur Keuangan Dan Administrasi PT. Bursa Efek Indonesia ; pada tahun 2011 sampai sekarang Direktur PT. ATPK Resouces Tbk., Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen sejak tahun 2012 sebagai Komisaris Independen Perseroan hingga sekarang.

Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mas Murni Indonesia Tbk., Nomor 17, tanggal 7 Juni 2018 oleh Siti Nurul Yuliami. S.H., M.Kn., di Surabaya, untuk masa jabatan sampai tahun 2020.

Direktur

Djaja Santoso

Presiden Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Juni 1963.

Pendidikan dalam Bidang Marketing di California State University, Fresno, California USA. Mengawali karimya dengan menjabat sebagai Presiden pada Kencana International Import di USA pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1988 sebagai Asisten Direktur PT. Singa Barong Kencana yang bergerak dalam bidang perhotelan, dan sejak tahun 1994 menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur PT. Mas Mumi Indonesia Tbk., hingga saat ini. Perseroan hingga sekarang.

Surya Atmadinata

Direktur

Warga Negara Indonesia, 78 tahun, lahir di Malang pada tanggal 4 September 1941.

Mengawali karirnya sebagai pimpinan dalam usaha industri rubber sheet, genteng, serta plastik. Pemah menjabat sebagai Komisaris PT. Bancar Monodon sejak tahun 1988 dan Direktur PT. Techindocom sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur yang membidangi kegiatan operasi Perseroan sejak tahun 1990 hingga sekarang.

Ir. Peterjanto Suharjono, M.M

Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1966.

Menyelesaikan pendidikan pada Institut Teknologi Surabaya. Mengawali karirnya sebagai Asst. General Manager Garden Palace Hotel, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan tahun 2007 menjabat sebagai General Manager, sejak itu menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga sekarang.

Penunjukkan Dewan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mas Murni Indonesia Tbk., Nomor 29, tanggal 20 Januari 2016 oleh Siti Nurul Yuliami. S.H., M.Kn., di Surabaya, untuk masa jabatan sampai tahun 2020.

4. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN Berikut beberapa perjanjian penting yang dimiliki Perseroan, yaitu:

1) Akta Perjanjian fasilitas kredit rekening koran No.21 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Para pihak:

a. Perseroan sebagai Peminjam; dan

b. PT. Bank Victoria International, Tbk (BVI) sebagai Pemberi Pinjaman

Ruang lingkup dan suku bunga kredit:

68

Pemberi Pinjaman memberi fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) setinggi-tingginya sejumlah Rp10.000.000.000,-. Fasilitas kredit PRK tersebut dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

Jangka waktu:

Jangka waktu fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran adalah sampai dengan 18 Januari 2020.

Jaminan:

a. Tanah berdasarkan SHGB No.161, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No. 11 Kota Surabaya sesuai Surat Ukur No.469/1985 tanggal 18 Juni 1985 dengan luas tanah 2.410 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

b. Tanah berdasarkan SHGB No.826, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No.11 Kota Surabaya, sesuai Surat Ukur No.25/Embong Kaliasin/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan luas tanah 1.625 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

c. Tanah berdasarkan SHGB No.827, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No.11 Kota Surabaya, sesuai Surat Ukur No.25/Embong Kaliasin/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan luas tanah 1.940m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

Outstanding utang:

Fasilitas PRK yang terpakai pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 8.659.219.403,-

Pembatasan terkait pinjaman bank:

PT Bank Victoria Internasional Tbk, mensyaratkan persetujuan tertulis atas:

a. penggunaan fasilitas kredit diluar yang telah disepakati b. melakukan merger, akuisisi dan penjualan/pemindahan harta c. merubah anggaran dasar, khususnya permodalan, perubahan pemegang saham dan pengurus d. bertidak sebagai corporate guarantor e. pelunasan pinjaman afiliasi f. memperoleh kredit dari pihak lain g. melakukan perluasan, penyempitan, investasi lain yang tidak berhubungan dengan saat ini h. mengajukan permohonan pailit i. mengalihkan hak/kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain. j. memberikan pinjaman kepada pihak lain diluar transaksi usaha.

Perseroan telah mendapatkan surat persetujuan tertanggal 15 Mei 2019 dari PT Bank Victoria International, Tbk No. 352/CBG/VIC/V/19 untuk pencabutan negative covenant atas Perjanjian Kredit dengan Perseroan.

2) Akta Perjanjian fasilitas kredit yang bersifat tetap dan berjadwal No.22 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Para pihak:


b. PT. Bank Victoria International, Tbk (BVI) sebagai Pemberi Pinjaman


Pemberi Pinjaman memberi fasilitas kredit dalam bentuk term loan (TL) I setinggi tingginya sebesar Rp80.000.000.000,- dan term loan (TL) II setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000,-. Atas fasilitas TL I dan TL II dikenakan bunga masing-masing sebesar 11% per tahun.

Peminjam harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam untuk Renovasi Garden Palace Hotel dan IBT Center serta take over pinjaman dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Jangka waktu:

Jangka waktu fasilitas TL I dan TL II adalah sampai dengan 18 Januari 2026.

Jaminan:

a. Tanah berdasarkan SHGB No.161, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No. 11 Kota Surabaya sesuai Surat Ukur No.469/1985 tanggal 18 Juni 1985 dengan luas tanah 2.410 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

69

b. Tanah berdasarkan SHGB No.826, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No.11 Kota Surabaya, sesuai Surat Ukur No.25/Embong Kaliasin/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan luas tanah 1.625 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

c. Tanah berdasarkan SHGB No.827, atas nama PT Mas Murni Indonesia Tbk., terletak di Jl. Yos Sudarso No.11 Kota Surabaya, sesuai Surat Ukur No.25/Embong Kaliasin/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan luas tanah 1.940m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

Outstanding utang:

Fasilitas TLKK 1 yang terpakai pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp77.250.000.000,-

Fasilitas TLKK 2 yang terpakai pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp36.147.000.000,-


PT Bank Victoria Internasional Tbk, mensyaratkan persetujuan tertulis atas:

a. penggunaan fasilitas kredit diluar yang telah disepakati b. melakukan merger, akuisisi dan penjualan/pemindahan harta c. merubah anggaran dasar, khususnya permodalan, perubahan pemegang saham dan pengurus d. bertidak sebagai corporate guarantor e. pelunasan pinjaman afiliasi f. memperoleh kredit dari pihak lain g. melakukan perluasan, penyempitan, investasi lain yang tidak berhubungan dengan saat ini h. mengajukan permohonan pailit i. mengalihkan hak/kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain. j. memberikan pinjaman kepada pihak lain diluar transaksi usaha.

Perseroan telah mendapatkan surat persetujuan tertanggal 15 Mei 2019 dari PT Bank Victoria International, Tbk No. 352/CBG/VIC/V/19 untuk pencabutan negative covenant atas Perjanjian Kredit dengan Perseroan.

3) Akta Perjanjian fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) No.104 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dihadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya.

Para pihak:


b. PT. Bank Harda Internasional, Tbk (BVI) sebagai Pemberi Pinjaman


Pemberi Pinjaman memberi fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) setinggi tingginya sebesar Rp60.000.000.000,-. Atas fasilitas PDA tersebut dikenakan bunga sebesar 13,5% per tahun.

Peminjam harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam untuk mengambil alih kembali aset Perseroan, yaitu proyek mixed use building di jalan Embong Malang No.45-53 Surabaya yang sebelumnya terdapat perjanjian kerjasama dengan PT. Anugerah Mitra Lestari.

Jangka waktu:

Jangka waktu fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) adalah sampai dengan 2 Oktober 2024.

Jaminan:

1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 551 seluas 1.740 m2 dan 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 552 seluas 2.240 m2. Keduanya terletak di kelurahan Kedungdoro kota Surabaya.

Outstanding utang:

Fasilitas PDA yang terpakai pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp60.000.000.000,-


PT Bank Harda Internasional Tbk, mensyaratkan persetujuan tertulis untuk: 1. menjual atas melepaskan hak atas harta 2. bertidak sebagai penjamin 3. memperoleh pinjaman dari pihak lain 4. melakukan merger dan akuisisi

70

5. membayar deviden dan membayar pinjaman kepada pemegang saham 6. merubah anggaran dasar termasuk perubahan struktur permodalan 7. merubah susunan pengurus 8. mengajukan permohonan pailit 9. investasi pada bidang usaha lain Perseroan telah mendapatkan surat Persetujuan dari Bank Harda Internasional No. 003/SK.BRTG-BHI/IV/2019 dan Surat Persetujuan No.001/SKT.BRTG-BHI/III/2019 untuk pencabutan negative covenant atas Perjanjian Kredit dengan Perseroan no 104 tanggal 28 September 2018.

4) Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Crystal Garden

Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Crystal Garden antara Perseroan dengan PT. PT. Anugerah Mitra Lestari, berdasarkan : (i) Nota Kesepahaman tanggal 7 Desember 2004, (ii) Akta Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 21 Tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan L. Ellyanti Soesanto, SH, Notaris di Surabaya, (iii) Akta Perubahan Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 11 Tanggal 25 April 2011 yang dibuat dihadapan Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Mojokerto, (iv) Akta Perubahan Kedua Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 20 Tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Mojokerto, (v) Akta Perubahan Ketiga Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 45 Tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sri Puspitaningtyas, SH, Notaris di Kabupaten Jombang, (vi) Akta Perubahan Keempat Kesepakatan Bersama PT. Mas Murni Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan PT. Anugerah Mitra Lestari (Pihak Kedua) No. 6 Tanggal 15 September 2018 yang dibuat dihadapan Anna Maria, SH., M.Kn, Notaris di Surabaya, (vii) ) Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Maria Lucia Lindhajany, SH, M.Kn. Notaris di Surabaya. Beberapa ketentuan penting dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Crystal Garden adalah : • Jangka Waktu KSO adalah 30 tahun, sejak dibukanya pusat perbelanjaan (shopping center), dengan ditandai

peresmian pembukaan pusat perbelanjaan (shopping center) yang dimaksud. • Pihak Kedua sepakat bahwa karena dengan tenggang waktu yang telah disepakati sampai tanggal 31

Desember 2017 tidak dapat memulai proses pembangunan proyek, maka Pihak Pertama berhak mengambil alih proses pembangunan Proyek.

• Pihak Pertama berminat dan bersedia untuk mengambilalih hak pengelolaan dari Pihak Kedua, kecuali hak pengelolaan pusat-pusat perbelanjaan (shopping center). Pengambilalihan hak dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pembelian MCB dengan nominal Rp. 200.000.000.000,- dengan harga Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar Rupiah) atau harga lain yang disepakati bersama sesuai dengan hasil penilaian dari pihak yang independent, dengan cara (i) Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 28 September 2018, (ii) Pengembalian hak pengelolaan mixed use development kepada Pihak Pertama dilakukan sampai selesainya pelunasan kompensasi kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Ketua sepakat dibayarkan melalui mekanisme Right Issue, dan Proses Right Issue dilakukan paling lambat 1 tahun sejak perjanjian ini.

• Pihak Kedua sepakat dan menyetujui asset dan tanah dan bangunan apartemen mixed use development terletak di jalan Embong Malang No. 45-53 Surabaya dijaminkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Lain/Bank untuk kepentingan Pihak Pertama.

• Apabila Pihak Kedua sudah menjalankan proyek namun hingga tanggal 31 Desember 2019 belum terselesaikan, maka Pihak Pertama berhak mengambil alih Proyek. Dalam hal ini Para Pihak sepakat menyerahkan hak pengelolaannya kepada Pihak Pertama.

5) Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Kelapa Gading Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Kelapa Gading antara Perseroan dengan PT. PT. Anugerah Mitra Lestari, berdasarkan : (i) Perjanjian Kerjasama PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading tanggal 20 Oktober 2006, (ii) Perjanjian Kerjasama (Tambahan) PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tahap I, Tanggal 24 November 2006. Beberapa ketentuan penting dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Kelapa Gading adalah : • Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengikat diri dalam perjanjian kerjasama ini untuk membangun lahan seluas

20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelapa Gading, berdasarkan HGB No. 5410, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading.

71

• Pihak Kedua bersedia mengatur segala pembiayaan yang diperlukan termasuk mengadakan pembiayaan bank atau dari pihak lainnya bilamana diperlukan.

• Pihak Pertama bersedia memberikan kuasa-kuasa yang diperlukan untuk Pihak Kedua untuk melaksanakan balik nama kepada Pihak yang ditunjuk, yaitu PT. Prolestari Megacipta atau pihak lainnya yang merupakan perusahaan yang akan dipersiapkan untuk pengembangan proyek Kelapa Gading kuasa-kuasa oleh Pihak Pertama ini tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

• Pihak Kedua mengambil alih kewajiban Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) dari Rp.18.155.329.000 (delapan belas milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu) hutang Pihak Pertama kepada PT. GS Capital Securities.

• Pihak Kedua bertanggung jawab menyelesaikan proyek pembangunan menggunakan jasa perusahaan Pihak Kedua atau menunjuk kontraktor dan/atau sub kontraktor, dengan biaya yang disepakati Bersama.

• Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengurus pemecahan sertifikat pada saat ruko sudah dibangun dan dijual, dengan biaya yang ditangung sendiri.

• Para Pihak sepakat menanggung biaya pembangunan Ruko secara Bersama, kecuali biaya pemecahan sertifikat.

• Pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi-porsi yang akan ditentukan, yaitu Para Pihak mengambil komposisi kepemilikan 50% masing-masing dan untuk proyek tahap awal, membangun ruko dengan sistim kerja sama berbagi hasil

6) Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Berdasarkan Akta No. 151 tanggal 30 September 2017, Perseroan (Penjamin) telah menyetujui untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada PT. Bank Harda Internasional, Tbk (Bank) sampai sejumlah Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta Rupiah), untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, dan tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh PT. Hotelnet Prima Wisata (Debitur), baik berupa hutang pokok, bunga, denda, biaya-biaya, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 149 tanggal 30 September 2017.

5. PERJANJIAN PENTING PERUSAHAAN ANAK

A. PT. Grahamediatama Megacom (“Perseroan”) telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 92 tanggal 30 Oktober 2014 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Grahamediatama Megacom • Kreditur : PT. Bank Bukopin Tbk

b. Fasilitas 3 (Perpanjangan): Rp 5.600.000.000,- yang akan digunakan untuk: - Take Over Kredit Investasi Restoran Cat’s Pajamas atas nama PT. Grahamediatama Megacom dari

Bank Harda Internasional maksimal sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) - Take Over Kredit Modal Kerja Restoran Cat’s Pajamas atas nama PT. Grahamediatama Megacom

dari Bank Harda Internasional maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); - Take Over Kredit Investasi Restoran Cat’s Pajamas atas nama PT. Grahamediatama Megacom dari

Bank Harda Internasional maksimal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah). c. Jaminan:

1) Sebidang tanah HGB No. 131/K/Kelurahan Embong Kaliasin dan bangunannya, seluas 1.602m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2775 tanggal 3 Desember 1984, yang terletak di Jl. Taman Simpang No. 1-3, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur atas nama PT. Grahamediatama Megacom. Sertifikat akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 25.000.000.000,-

d. Jangka Waktu: 96 (sembilan puluh enam) atau s/d 30 Oktober 2022 e. Hak & Kewajiban Para Pihak:

Pihak Pertama wajib: 1) Membuka Rekening Giro atas nama PT. Graha Mediatama Megacom pada Bank sesuai ketentuan

yang berlaku pada Bank dan; telah membayar atau menyetor tunai atau dengan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening giro atau tabungan atau pinjaman untuk membayar biaya provisi kredit, biaya administrasi, biaya premi asuransi dan biaya notaris atau biaya lainnya yang berhubungan dengan kredit ini

2) Debitur wajib menyerahkan: − Laporan keuangan Audited 2(dua) tahun terakir maksimal 1 (satu) bulan sejak pendropingan

fasilitas untuk take over kredit dari Bank Hard Internasional;

72

− Laporan keuangan Audited setiap akhir tahun buku dan maksimal diserahkan ke Bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dilengkapi dengan lampiran SPT Tahunan PPh

− Hasil appraisal independen dari rekanan Bank atas agunan yang di jaminkan maksimal 1 (satu) bulan sejak pendroppingan fasilitas untuk take over kredit dari Bank Harda Internasional

− Surat pernyataan Debitur agar sumber pengembalian kewajiban kredit termasuk dari usaha yang lain

− Surat pernyataan kesanggupan Debitur untuk bermutasi aktif di Bank minimal 20% (dua puluh persen) dari plafond kredit

− Kerjasama yang mengikat antara Debitur dengan pihak Supplier Restauran Reflexi sehingga dipastika dapat menjaga supply bahan baku untuk menjaga kelangsungan usaha Debitur

3) Monitoring ketat atas arus kas Debitur untuk memastikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya di Bank

4) Mutasi keuangan minimal 20% (dua puluh persen) dari outstanding kredit wajib melalui rekening Debitur di Bank, apabila tidak suku bunga kredit dinaikkan 2% (dua persen) efektif pertahun;

5) Monitoring ketat atas kelangsungan bisnis Debitur termasuk pemenuhan target usaha atau omset secara lebih cermat dan intensif dalam laporan customer visit dan status report Debitur, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif apabila terjadi kendala usaha yang signifikan

6) Monitoring perkembangan usaha dan melakukan on the spot minimal per 3 (tiga) bulan dan dibuatkan laporannya dalam Customer Visit report dan status reportnya;

7) Apabila dianggap perlu oleh Bank maka PT. Graha Mediatama Megacom senantiasa memberi ijin kepada pihak Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk − Melakukan pemeriksaan atas pencatatan keuangan dan administrasi PT. Graha Mediatama

Megacom serta memeriksa barang agunan berkaitan dengaan fasilitas kredit − Melakukan peninjauan ke kantor atau tempat usaha PT. Graha Mediatama Megacom − Menempatkan karyawan Bank dan atau kuasanya dalam perusahaan PT. Graha Mediatama

Megacom untuk ikut mengawasi pengelolaan PT. Graha Mediatama Megacom apabila PT. Graha Mediatama Megacom cidera janji

8) Memberikan kepada Bank, segala informasi atau keterangan atau data antara lain sebagai berikut: − Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha PT. Graha Mediatama Megacom − Bilamana terjadi perubahan dan sifat atas luas lingkup usaha PT. Graha Mediatama Megacom − Bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan perusahaan, baik diminta maupun tidak; 9) Selama masih ada yang terhutang kepada Bank mana PT. Graha Mediatama Megacom

− Tidak diperkenankan menyewakan atau mengalihkan agunan kredit − Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing

10) Debitur wajib memiliki 4 (empat produk Bank seperti: tabungan bisnis, internet banking, pembayaran listrik, telepon, PAM, pajak, payroll karyawan dan lain-lain

11) Rekening Koran PT. Graha Mediatama Megacom di Bank wajib melalui E-statement 12) Debitur (Pengurus atau salah satu pengurus) wajib menggunakan fasilitas Save Deposit Box (SDB)

di Bank 13) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripa kepada Pihak Ketiga lainnya. Jika

terhadap kredit terdapat tunggakan kewajiban maka PT. Graha Mediatama Megacom, dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan kondisi kredit dan jaminan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Bank, termasuk mencantumkan atau memasang atau menempelkan pada agunan kredit segala bentuk kalimat yang dipandang perlu oleh Bank

14) Berdasarkan pertimbangan dan analisa kelayakan Bank, maka Bank sewaktu-waktu dapat melakukan review suku bunga kredit tersebut diatas.

f. Larangan: 1) Tidak mengadakan pinjaman dengan pihak lain sepanjang mengenai hak atas jaminan selama

masih menjadi jaminan dari hutangnya kepada Bank; 2) Menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tanpa ijin tertulis

terlebih dahulu dari Bank.

2. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 93 tanggal 30 Oktober 2014 a. Para Pihak:


b. Fasilitas 3 (Perpanjangan): Rp 11.300.000.000,- yang akan digunakan untuk: - Kredit Investasi untuk renovasi Restoran Cat’s Pajamas di Hotel Garden Palace Surabaya sebesar

Rp 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta Rupiah); - Kredit Investasi untuk renovasi Reflexi Yu Yuan Tang di Hotel Garden Palace Surabaya sebesar Rp

5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta Rupiah); c. Jaminan:

1) Sebidang tanah HGB No. 131/K/Kelurahan Embong Kaliasin dan bangunannya, seluas 1.602m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2775 tanggal 3 Desember 1984, yang terletak di Jl. Taman Simpang

73

No. 1-3, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur atas nama PT. Grahamediatama Megacom. Sertifikat akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 25.000.000.000,-

d. Jangka Waktu: 96 (sembilan puluh enam) atau s/d 30 Oktober 2022 e. Hak & Kewajiban Para Pihak:




fasilitas untuk take over kredit dari Bank Hard Internasional; − Laporan keuangan Audited setiap akhir tahun buku dan maksimal diserahkan ke Bank paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dilengkapi dengan lampiran SPT Tahunan PPh





3) Monitoring ketat atas arus kasDebitur untuk memastikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya di Bank




7) Apabila dianggap perlu oleh Banl maka PT. Graha Mediatama Megacom senantiasa memberi ijin kepada pihak Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk − Melakukan pemeriksaan atas pencatatan keuangan dan administrasi PT. Graha Mediatama








di Bank 13) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripa kepada Pihak Ketiga lainnya. Jika

terhadap kredit terdapat tunggakan kewajiban maka PT. Graha Mediatama Megacom, dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan kondisi kredit dan jaminan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Bank, termasuk mencantumkan atau memasang atau menempelkan pada agunan kredit segala bentuk kalimat yang dipandang perlu oleh Bank


f. Larangan: 1) Tidak diperkenankan menyewakan atau mengalihkan agunan kredit selama masih ada yang

terhutang kepada Bank; 2) Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing selama masih ada yang terhutang kepada Bank.

74

3. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 94 tanggal 30 Oktober 2014 diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 014/ADD-PK//BKP-SBY/X/2018 a. Para Pihak:


b. Fasilitas 3 (Perpanjangan): Rp 3.100.000.000,- yang akan digunakan untuk: - Modal kerja Restoran Cat’s Pajamas sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) - Modal kerja Reflexi Yu Yuan Tang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)

c. Jaminan: 1) Sebidang tanah HGB No. 131/K/Kelurahan Embong Kaliasin dan bangunannya, seluas 1.602m2 yang

diuraikan dalam Surat Ukur No. 2775 tanggal 3 Desember 1984, yang terletak di Jl. Taman Simpang No. 1-3, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur atas nama PT. Grahamediatama Megacom. Sertifikat akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 25.000.000.000,-

d. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan atau s/d 30 Oktober 2019 e. Hak & Kewajiban Para Pihak:




fasilitas untuk take over kredit dari Bank Hard Internasional; − Laporan keuangan Audited setiap akhir tahun buku dan maksimal diserahkan ke Bank paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dilengkapi dengan lampiran SPT Tahunan PPh





3) Monitoring ketat atas arus kasDebitur untuk memastikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya di Bank




7) Apabila dianggap perlu oleh Banl maka PT. Graha Mediatama Megacom senantiasa memberi ijin kepada pihak Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk − Melakukan pemeriksaan atas pencatatan keuangan dan administrasi PT. Graha Mediatama








di Bank

75

13) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripa kepada Pihak Ketiga lainnya. Jika terhadap kredit terdapat tunggakan kewajiban maka PT. Graha Mediatama Megacom, dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan kondisi kredit dan jaminan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Bank, termasuk mencantumkan atau memasang atau menempelkan pada agunan kredit segala bentuk kalimat yang dipandang perlu oleh Bank


f. Larangan: 1) Tidak mengadakan pinjaman dengan pihak lain sepanjang mengenai hak atas jaminan selama masih

menjadi jaminan dari hutangnya kepada Bank;

2) Menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Bank.

B. PT. Hotelnet Prima Wisata (“Perseroan”) telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit No. 149 tanggal 30 Agustus 2017 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Hotelnet Prima Wisata • Kreditur : PT. Bank Harda Internasional Tbk

b. Fasilitas: Rp 2.100.000.000,- untuk pembelian 3 (tiga) unit mesin Chiller

c. Jaminan: 1) Tanah SHM No. 26/VI/1/Kelurahan Kuningan Timur, luas 225,56m2 a/n PT. Mas Murni Indonesia,

Tbk: a. HT I sebesar Rp 6.250.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 25/2016; b. HT II sebesar Rp 2.625.000.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan No. 150. 2) Corporate Guarantee dari PT. Mas Murni Indonesia, Tbk berdasarkan Akta Pemberian Jaminan

Perusahaan No. 151 tanggal 30 September 2017. d. Jangka Waktu: 48 bulan e. Hak & Kewajiban Para Pihak

1) Debitur wajib membayar bunga, angsuran pokok dan/atau pembayaran kembali hutang sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan berdasarkan perjanjian.

2) Wajib melaksanakan pengikatan jaminan, baik secara di bawah tangan maupun dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh Bank.

3) Memelihara keberadaan usahanya serta menjalankan usahanya dengan rajin, baik dan efisien sesuai dengan praktek-praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku.

4) Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Bank serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Debitur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang ditetapkan secara terus menerus.

5) Memberikan ijin kepada Bank pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank untuk memasuki bangunan dan/atau tempat/bangunan dimana barang jaminan berada serta kantor Debitur dan/atau Pemberi Jaminan untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap bangunan, jaminan-jaminan, tagihan-tagihan, asli invoice tagihan, bukti-bukti pengiriman barang-barang, perjanjian/kontrak pembukuan dan admnistrasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

6) Segera memberitahukan kepada Bank bilamana terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

7) Membayar kewajiban-kewajiban pajak, upah buruh, rekening-rekening listrik, air leiding dan telepon pada waktunya dan dengan secara sebagaimana mestinya.

8) Menyerahkan kepada Bank semua asli dokumen jaminan, ijin-ijin dan asli persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh Bank untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan perjanjian, dokumen jaminan, surat-surat promes, dan perjanjian-perjanjian jaminan serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan.

9) Membuka rekening pada Bank, baik rekening pinjaman dan/atau rekening penampungan serta mengalihkan seluruh aktivitas keuangannya melalui rekening Debitur pada Bank.

10) Menyetorkan ke rekening Debitur pada Bank dan/atau langsung kepada Bank untuk setiap pembayaran termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, denda-denda dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Debitur.

11) Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari fasilitas pinjaman beradasarkan perjanjian sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian.

12) Memelihara harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk harta jaminan yang dijaminkan kepada Bank.

13) Memberikan informasi kepada Bank atas hal-hal yang dianggap dapat membahayakan keadaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan mengijinkan Bank untuk meninjau usaha Debitur

76

dan/atau Pemberi Jaminan setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank, dan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

14) Mempertahankan dan memelihara ratio keuangan yaitu leverage tidak melebihi 2 (dua) kali pada setiap waktu, current ratio 2 : 1 (dua berbanding satu) pada setiap waktu.

15) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas kerusakan harta kekayaan Debitur yang dapat menimbulkan kerugian bagi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

16) Menandatangani segala dan setiap akta dan dokumen yang diminta oleh Bank untuk melengkapi dan meperkuat hak Bank berdasarkan Perjanjian, dokumen jaminan, perjanjian-perjanjian jaminan, dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan.

17) Memenuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18) Mengizinkan dan memberi bantuan sepenuhnya kepada Bank atau pihak yang ditunjuk Bank untuk

setiap waktu memeriksa fasilitas, aktivitas, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur yang dianggap perlu oleh Bank guna menilai kemampuan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dalam memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dokumen jaminan, perjanjian-perjanjian jaminan, dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dan segala biaya yang timbul untuk keperluan tersebut merupakan beban Debitur.

19) Menyampaikan pemberitahuan pada Bank, bila terjadi proses perkara, baik perdata maupun pidana yang mempengaruhi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan maupun harta kekayaannya.

20) Menyalurkan aktivitas usaha Debitur melalui rekening Debitur pada Bank. 21) Menjamin bahwa kewajibannya untuk melaksanakan pembayarannya kepada Bank berdasarkan

perjanjian dan perjanjian-perjanjian jaminan serta dokumen jaminan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kewajiban pembayarannya atas pinjaman-pinjaman lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman kepada pemegang saham baik yang sekarang maupun yang akan timbul di kemudian hari.

22) Melaksanakan pengikatan atas barang jaminan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian.

23) Membayar semua biaya yang timbul dan relevan dengan pemberian Pinjaman berdasarkan perjanjian serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian.

24) Setiap waktu atas permintaan Bank dapat dilakukan penilaian terhadap Jaminan melalui konsultan/perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Bank dengan biaya ditanggung oleh Debitur.

25) Melaksanakan pengikatan jaminan dan/atau hutang sebagaimana yang diminta/disyaratkan Bank, dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh Bank, apabila Bank meminta penambahan jaminan.

26) Melaksanakan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan jumlah hak tanggungan sesuai dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

27) Melaksanakan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berikut pendaftarannya dengan nilai penjaminan sesuai dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank (apabila ada jaminan benda-benda yang menurut hukum dapat dijaminkan secara fidusia).

28) Selama perjanjian berlangsung dan/atau selama fasilitas kredit belum lunas, dari waktu kewaktu wajib menutup asuransi melalui Bank atas barang-barang dan/atau proyek yang bersangkutan dan/atau bangunan dan/atau harta kekayaan Debitur yang diserahkan sebagai jaminan sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian, pada suatu perusahaan asuransi yang bonafide yang ditunjuk oleh Bank, dengan melekatkan Banker’s Clause kepada Bank, serta dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, dan premi asuransi merupakan beban serta wajib dibayar oleh Debitur.

29) Menyerahkan kepada Bank asli polis asuransi jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 29 pasal ini. 30) Debitur wajib memberikan laporan kemajuan usahanya per semester. 31) Pemegang saham Debitur wajib menyediakan dana untuk menutupi kekurangan dana sehubungan

dengan usaha Debitur. 32) Debitur wajib melunasi hutang kepada Bank dengan seketika dan sekaligus lunas atas permintaan

pertama Bank, apabila dikemudian hari selama perjanjian ini berlangsung/berlaku, diketahui oleh Bank kolektibilitas Debitur pada bank (-bank) lain tidak lancar (bermasalah).

33) Apabila jaminan berupa tanah dan bangunan dengtan kondisi disewakan atau dihuni pihak lain maka harus ada surat pernyataan pengosongan dari yang bersangkutan (dilampiri copy KTP dan perjanjian sewa).

34) Debitur harus selalu menjaga saldo rekening di Bank minimal sebesar 1 (satu) kali besarnya angsuran setiap bulan selama jangka waktu kredit dan diblokir direkening terpisah yang harus sudah tersedia sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.

35) Titipan cheque/bilyet giro dari PT, Mas Murni selama masa angsuran. f. Larangan

Tanpa persetujuan tertulis dari bank, Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Mengadakan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan debitur

dan/atau Pemberi Jaminan.

77

2) Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

3) Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.

4) Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya. 5) Membayar deviden atau membayar kembali kepada para pemegang saham pinjaman-pinjaman yang

sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai/dimiliki oleh para pemegang saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik jumlah pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.

6) Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang jaminan kepada pihak lain. 7) Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk akan

tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi jaminan, perubahan struktur permodalan atau modal dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali untuk menambah, aqio dan/atau laba yang ditahan (retained earnings).

8) Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota Direksi maupun Direksi Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

9) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang. 10) Membubarkan atau melikuidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan. 11) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat

mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

12) Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga. 13) Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan keapda pihak lain dengan cara apapun juga. 14) Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang dijaminkan

kepada Bank, termasuk aset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan perjanjian, dokumen jaminan, dan pemberian jaminan.

g. Hukum yang Berlaku Hukum Republik Indonesia dengan tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

C. PT. Bumi Sinarbella (“Perseroan”) telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

I. Kontrak Jasa-Jasa

1. Kontrak Jasa-Jasa No. CW1504937 tanggal 1 April 2017 a. Para Pihak:

Perusahaan : PT. Chevron Pasific Indonesia

Kontraktor : PT. Bumi Sinarbella

b. Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa catering, keamanan makanan hygiene dan sanitasi, jasa-jasa akomodasi, pendobian (laundry), dan rekreasi.

c. Jangka Waktu Kontrak Kecuali diputuskan terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3 tentang Keberlakuan, Pemutusan dan Penghentian Sementara, Kontrak ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2020 atau hingga estimasi total nilai kontrak telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu.

d. Estimasi Total Nilai Kontrak Untuk seluruh jangka waktu kontrak tidak akan melebihi Rp 25.317.677.888.00

e. Denda Berdasarkan Pasal 9 Exhibit C:

1. Denda untuk keterlambatan memulai pelaksanaan jasa-jasa. Dalam hal Kontraktor gagal untuk memulai pelaksanaan jasa-jasa pada tanggal mulai, Kontraktor harus membayar kepada Perusahaan suatu denda sebesar 0,1% dari Total Nilai Kontrak untuk masing-masing hari selama Kontraktor belum memulai pelaksanaan jasa-jasa.

2. Dalam hal Kontraktor gagal menyediakan satu atau beberapa orang dari personal inti yang dipersyaratkan di dalam kontrak ini, maka Perusahaan akan memotong pembayaran kepada pihak Kontraktor untuk personal inti yang tidak/belum disediakan tersebut. Jumlah pemotongan akan dilakukan sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh Kontraktor di dalam dokumen.

78

3. Pemotongan tersebut tidak akan membebaskan Kontraktor dari kewajiban untuk menyelesaikan jasa-jasa atau dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya di bawah kontrak ini.

2. Kontrak Jasa-Jasa No. CW1472357 tanggal 10 Juli 2017 a. Para Pihak:

Perusahaan : PT. Chevron Pasific Indonesia

Kontraktor : PT. Bumi Sinarbella

b. Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa catering, keamanan makanan hygiene dan sanitasi, akomodasi, jasa-jasa pendobian (laundry), jasa luar gedung, jasa-jasa kebersihan ruang dalam.

c. Jangka Waktu Kontrak Kecuali diputuskan terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3 tentang Keberlakuan, Pemutusan dan Penghentian Sementara, Kontrak ini berlaku sampai tanggal 9 Juli 2019 atau hingga estimasi total nilai kontrak telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu.

d. Estimasi Total Nilai Kontrak Untuk seluruh jangka waktu kontrak tidak akan melebihi Rp 34.319.958.320.00

e. Denda 1. Berdasarkan Pasal 2 Exhibit D:

a. Dalam hal Kontraktor gagal atau lalai mulai melaksanakan jasa-jasa pada tanggal mulai kecuali karena keadaan paksa, Perusahaan akan mengenakan denda kepada Kontraktor 0,1% dari Estimasi Total Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau bagian dari hari keterlambatan memulai pelaksanaan jasa-jasa.

b. Dalam hal Kontraktor gagal menyediakan satu atau beberapa orang dari personal inti yang dipersyaratkan di dalam kontrak ini, maka Perusahaan akan memotong pembayaran kepada pihak Kontraktor untuk personal inti yang tidak/belum disediakan tersebut. Jumlah pemotongan akan dilakukan sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh Kontraktor di dalam dokumen tender.

c. Pemotongan tersebut tidak akan membebaskan Kontraktor dari kewajiban untuk menyelesaikan jasa-jasa atau dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya di bawah kontrak ini.

2. Berdasarkan Pasal 6.8 Kontrak Jasa-Jasa No. CW1472357: a. Tanggung Jawab untuk Denda-denda

Sebagai tambahan dari jaminan pelaksanaan dan hak-hak dan pemulihan-pemulihan manapun yang tersedia untuk Perusahaan, Kontraktor harus membayar denda-denda kepada Perusahaan jika Kontraktor gagal dalam memenuhi semua persyaratan Kontrak ini mengenai waktu pelaksanaan. Jumlah denda-denda ini merupakan presentase-presentase yang tercantum di dalam Kontrak ini dikalikan dengan Estimasi Total Nilai Kontrak untuk setiap hari (atau bagian dari hari) dimana Kontraktor gagal dalam memenuhi persyaratan untuk ketepatan waktu pelaksanaan.

b. Pembayaran Denda-denda 1) Perusahaan dapat memotong jumlah denda-denda ini dari pembayaran

manapun kepada Kontraktor yang Perusahaan diharuskan untuk membayar berdasarkan Kontrak ini. Pembayaran atas denda-denda tidak membebaskan Kontraktor dari kewajibannya berdasarkan Kontrak ini untuk menyelesaikan pelaksanaan jasa-jasa.

2) Jika tidak ada pembayaran yang terhutang maka Kontraktor harus membayar denda-denda dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah Kontraktor menerima pemberitahuan dari Perusahaan sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untuk membayar.

c. Denda Maksimum 1) Kecuali sebagaimana ditentukan lain dimanapun dalam Kontrak ini, jumlah

denda-denda kumulatif tidak boleh melebihi lima persen dari Estimasi Total Nilai Kontrak diluar denda untuk kegagalan mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri, jika ada.

2) Perusahaan dapat memutuskan Kontrak ini setiap waktu jika jumlah denda-denda telah melampaui jumlah yang diatur dalam Pasal 6.8(A)(2)(a). Pemutusan berdasarkan Pasal ini harus konsisten dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3.2.

d. Denda untuk Kegagalan Mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri 1) Jika tagihan-tagihan Kontraktor tidak cukup untuk membayar jumlah denda,

Perusahaan akan mencairkan jaminan pelaksanaan untuk menutup denda

79

tersebut. Perusahaan akan mengembalikan sisa nilai jaminan pelaksanaan manapun setelah pemotongan denda Tingkat Komponen Dalam Negeri.

2) Jika setelah pencairan jaminan pelaksanaan denda tersebut tetap tidak terbayarkan secara penuh, Kontraktor harus membayar kepada Perusahaan jumlah yang tersisa secara penuh dan tunai dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan dari Perusahaan.

3) Jika suatu pemeriksaan berdasarkan Pasal 2.6(B)(4) menemukan bahwa Kontraktor gagal untuk memenuhi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negerinya, Perusahaan akan memotong jumlah denda tersebut dari tagihan-tagihan terakhir dari Kontraktor sesuai dengan rumus yang ditentukan dalam Pedoman Tata Kerja.

II. Perjanjian Kredit No. 102 tanggal 24 Mei 2018

a. Para Pihak: • Debitur : PT. Bumi Sinarbella • Kreditur : PT. Bank Harda Internasional Tbk

b. Fasilitas: Rp 5.000.000.000,- untuk modal kerja bisnis catering service dan integrated hospitality

c. Jaminan: 1) SHM No. 96/Desa Suwayuwo, seluas 6.340m2 a/n Sinta Ladya Santoso. Akan dilakukan proses

Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dan dibebani HT I sebesar Rp 6.000.000.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 105 tanggal 24 Mei 2018

2) SHM No. 97/Desa Suwayuwo, seluas 6.070m2 a/n Sinta Ladya Santoso. Akan dilakukan proses Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dan dibebani HT I sebesar Rp 6.000.000.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 106 tanggal 24 Mei 2018


d. Jangka Waktu: sampai dengan 24 Mei 2019 e. Hak & Kewajiban Para Pihak:

1) Debitur wajib membayar bunga dan pembayaran kembali hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian;

2) Wajib melaksanakan pengikatan jaminan, baik secara di bawah tangan maupun di hadapan Notaris yang ditunjuk Bank;

3) Memelihara keberadaan usahanya serta menjalankan usahanya dengan rajin, baik dan efisien sesuai dengan praktek-praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa mentaati semua peraturan yang berlaku;

4) Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan penagwasan biaya yang memuaskan bagi Bank serta catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Debitur sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;

5) Memberikan ijin kepada Bank, setiap saat diperlukan, memasuki bangunnan dan/atau tempat/bangunan dimana Barang Jaminan berada serta kantor Debitur dan/atau Pemberi Jaminan untuk memeriksa (audit) terhadap bangunan, jaminan-jaminan, tagihan-tagihan, asli tagihan, bukti pengiriman barang, perjanjian pembukuan dan administrasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan. Biaya dan ongkos audit ditanggung dan dibayar Debitur;

6) Segera memberitahukan Bank jika terjadi perubahan ruang lingkup usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau jika terjadi keadaan yang mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;

7) Membayar kewajiban pajak, upah buruh, rekening listrik, air leiding dan telepon pada waktunya; 8) Menyerahkan kepada Bank semua asli Dokumen Jaminan, ijin-ijin dan asli persetujuan yang

disyaratkan oleh Bank untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian, Dokumen Jaminan, Surat Promes, dan Perjanjian Jaminan, serta perjanjian lain yang terkait;

9) Menyerahkan kepada Bank: a. Laporan uang semesteran yang tidak diaudit dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

laporan; laporan tersebut wajib dinyatakan sah dan ditandatangani oleh Debitur; b. Laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit untuk Debitur beraset s/d Rp 25.000.000.000,-

atau dengan pinjaman s/d Rp 15.000.000.000,- dalam waktu 60 (enam puluh) hari sesudah tahun buku ditutup dan laporan keuangan tahunan yang diaudit untuk Debitur yang beraset di atas Rp 25.000.000.000,- atau dengan pinjaman di atas Rp 15.000.000.000,- dalam waktu 4 (empat) bulan sesudah tahun buku ditutup

10) Membuka rekening pada Bank baik rekening pinjaman dan/atau rekening penampungan serta mengalihkan seluruh aktivitas keuangannya melalui rekening Debitur pada Bank;

11) Menyetorkan ke rekening Debitur pada Bank dan/atau langsung kepada Bank untuk setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, denda, dan biaya yang menjadi kewajiban Debitur;

12) Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian;

80

13) Memelihara harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman teramsuk harta yang dijaminkan kepada Bank;

14) Memberikan informasi kepada Bank atas ha-hal yang dapat membahayakan keadaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan mengijinkan Bank untuk meninjau usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan setiap saat bila dianggap perlu, dan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;

15) Mempertahankan dan memelihara ratio keuangan yaitu leverage tidak melebihi 2 (dua) kali pada setiap waktu, current ratio 2:1 setiap waktu;

16) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas kerusakan harta kekayaan Debitur yang dapat menimbulkan kerugian bagi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;

17) Menandatangani segala dan setiap akta dan dokumen yang diminta Bank untuk melengkapi dan memperkuat hak Bank berdasarkan Perjanjian, Dokumen Jaminan, Perjanjian Jaminan, dan perjanjian lain yang terkait;

18) Memenuhi dan mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku; 19) Mengizinkan dan memberi bantuan sepenuhnya kepada Bank atau pihak yang ditunjuk Bank

untuk setiap waktu memeriksa fasilitas, aktivitas, pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Debitur yang dianggap perlu, untuk menilai kemampuan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Dokumen Jaminan, Perjanjian Jaminan, dan perjanjian lain yang terkait dan biaya yang timbul untuk keperluan tersebut menjadi beban Debitur;

20) Menyampaikan pemberitahuan pada Bank jika terjadi proses perkara, baik perdata maupun pidana yang mempengaruhi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan maupun harta kekayaannya;

21) Menyalurkan aktivitas usaha Debitur melalui rekening Debitur pada Bank; 22) Menjamin bahwa kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya pada Bank berdasarkan

Perjanjian dan Perjanjian Jaminan serta Dokumen Jaminan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kewajiban pembayaran atas pinjaman lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman kepada pemegang saham baik sekarang maupun yang akan timbul di kemudian hari;

23) Melaksanakan pengikatan atas barang jaminan; 24) Membayar semua biaya yang timbul dan relevan dengan pemberian pinjaman; 25) Setiap waktu atas permintaan Bank dapat dilakukan penilaian terhadap Jaminan melalui

perusahaan/konsultan penilai yang ditunjuk Bank dengan biaya ditanggung oleh Debitur; 26) Melaksanakan pengikatan jaminan dan/atau hutang sebagaimana disyaratkan Bank dihadapan

Notaris yang ditunjuk Bank, jika Bank meminta penambahan Jaminan; 27) Melaksanakan pengikatan jaminan sesuai undang-undang Hak Tanggungan dengan jumlah Hak

Tanggungan yang ditentukan Bank; 28) Melaksanakan pengikatan jual jaminan sesuai undang-undang Jaminan Fidusia berikut

pendaftarannya dengan nilai penjaminan sesuai yang ditentukan Bank; 29) Selama perjanjian berlangsung dan/atau selama fasilitas kredit belum lunas, dari waktu ke waktu

wajib menutup asuransi melalui Bank atas barang-barang dan/atau proyek yang bersangkutan dan/atau bangunan dan/atau harta kekayaan Debitur yang diserahkan sebagai Jaminan, pada perusahaan asuransi yang ditentukan Bank, dengan melekatkan Banker’s Clause kepada Bank, serta dengan syarat yang ditentukan Bank, dan premi asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Debitur;

30) Menyerahkan kepada Bank asli polis asuransi tersebut; 31) Debitur wajib memberikan laporan kemajuan usahanya per semester; 32) Pemegang saham Debitur wajib menyediakan dana untuk menutupi kekurangan dana

sehubungan dengan usaha Debitur; 33) Debitur wajib melunasi hutang kepada Bank dengan seketika dan sekaligus lunas atas

permintaan pertama Bank, jika di kemudian hari selama Perjanjian ini berlangsung/berlaku, diketahui oleh Bank kolektibilitas Debitur pada bank lain tidak lancar atau bermasalah;

34) Apabila jaminan berupa tanah dan bangunan dengan kondisi disewakan atau dihuni pihak lain maka harus ada surat pernyataan pengosongan dari yang bersangkutan (dilampiri KTP dan perjanjian sewa);

35) Pencairan Pinjaman Rekening Koran (PRK) digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Debitur yang ada di Bank Mandiri.

f. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjual atau pemindahtanganan atau melepaskan harta debitur dan/atau pemberi jaminan; b. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin tehadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau

mengalihkan kekayaan kepada pihak lain; c. Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain untuk modal kerja maupun investasi; d. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya; e. Membayar deviden atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman-pinjaman

yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya ebrupa apapun juga yang

81

sekarang telah dan dikemudian hari akan dimiliki Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik jumlah pokok, bunga, denda atau lainnya.

f. Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang jaminan kepada pihak lain; g. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk

akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, perubahan struktur permodalan atau modal dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali untuk menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (retained earnings);

h. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan Direksi maupun Dewan Komisaris;

i. Mengajukan permohonan dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang; j. Membubarkan atau melikuidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; k. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lain yang dapat

mengakibatkan dampak negatif terhadap pengelolaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; l. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun; m. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun; n. Menyewakan atau memberi ijin keapda pihak ketiga untuk menempati bangunan yang

dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang akan diperoleh di kemudian hari oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan dan Pemberian Jaminan.

Catatan: Berdasarkan Surat PT. Bank Harda International, Tbk., No. 002/SK.BRTG-BHI/IV/2019 tanggal 2 April 2019, Bank Harda menyetujui pencabutan klausul pembayaran dividen dan mengadakan perubahan pada anggaran dasar dan susunan pengurus, baik susunan Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No.102 tanggal 24 Mei 2018.

III. Akta Perjanjian Kredit No. 103 tanggal 24 Mei 2018 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Bumi Sinarbella • Kreditur : PT. Bank Harda Internasional Tbk

b. Fasilitas: Rp 3.000.000.000,- untuk modal kerja

c. Jaminan: 1) SHM No. 96/Desa Suwayuwo, seluas 6.340m2 a/n Sinta Ladya Santoso. Akan dilakukan proses

Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dan dibebani HT I sebesar Rp 6.000.000.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 105 tanggal 24 Mei 2018



d. Jangka Waktu: sampai dengan 36 bulan (24 Mei 2021) e. Hak & Kewajiban Para Pihak:









9) Menyerahkan kepada Bank:

82

a. Membuka rekening pada Bank baik rekening pinjaman dan/atau rekening penampungan serta mengalihkan seluruh aktivitas keuangannya melalui rekening Debitur pada Bank;

b. Menyetorkan ke rekening Debitur pada Bank dan/atau langsung kepada Bank untuk setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, denda, dan biaya yang menjadi kewajiban Debitur;

10) Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian; 11) Memelihara harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman teramsuk harta yang

dijaminkan kepada Bank; 12) Memberikan informasi kepada Bank atas ha-hal yang dapat membahayakan keadaan usaha

Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan mengijinkan Bank untuk meninjau usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan setiap saat bila dianggap perlu, dan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;













pendaftarannya dengan nilai penjaminan sesuai yang ditentukan Bank; 27) Selama perjanjian berlangsung dan/atau selama fasilitas kredit belum lunas, dari waktu ke

waktu wajib menutup asuransi melalui Bank atas barang-barang dan/atau proyek yang bersangkutan dan/atau bangunan dan/atau harta kekayaan Debitur yang diserahkan sebagai Jaminan, pada perusahaan asuransi yang ditentukan Bank, dengan melekatkan Banker’s Clause kepada Bank, serta dengan syarat yang ditentukan Bank, dan premi asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Debitur;




32) Debitur senantiasa dari waktu ke waktu wajib menyediakan dana pada rekening Debitur pada Bank minimal 1 (satu) kali angsuran (mengendap) selama jangka waktu kredit, diblokir di rekening terpisah/escrow dan dana harus tersedia sebelum penandatanganan akta kredit;


34) Debitur tidak diperkenankan untuk menyewakan dan atau meminjampakaikan dan atau memindahtangankan dan atau mengalihkan obyek agunan yang dijaminkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;

35) Apabila Debitur memperoleh tambahan kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain, harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari Bank;

83

36) Debitur tidak keberatan dan bersedia sewaktu-waktu jaminan dinilai ulang oleh Bank; 37) Debitur tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain

dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur dan atau Penjamin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;

38) Debitur jika melakukan perubahan susunan pengurus dan atau pemegang saham harus memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan;

39) Debitur wajib menyetorkan dana tunai ke rekening untuk pembayaran biaya-biaya kredit sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.

f. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menjual atau pemindahtanganan atau melepaskan harta debitur dan/atau pemberi jaminan; b. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin tehadap pihak lain dan/atau menjaminkan

dan/atau mengalihkan kekayaan kepada pihak lain; c. Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain untuk modal kerja maupun

investasi; d. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya; e. Membayar deviden atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman-

pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya ebrupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dimiliki Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik jumlah pokok, bunga, denda atau lainnya.




i. Mengajukan permohonan dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang; j. Membubarkan atau melikuidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; k. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lain yang

dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pengelolaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;

l. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun; m. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara

apapun; n. Menyewakan atau memberi ijin keapda pihak ketiga untuk menempati bangunan yang



IV. Akta Perjanjian Kredit No. 104 tanggal 24 Mei 2018 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Bumi Sinarbella • Kreditur : PT. Bank Harda Internasional Tbk

b. Fasilitas: Rp 2.000.000.000,- untuk investasi peremajaan perlengkapan catering service dan kitchen equipment

c. Jaminan: 1) SHM No. 96/Desa Suwayuwo, seluas 6.340m2 a/n Sinta Ladya Santoso. Akan dilakukan

proses Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dan dibebani HT I sebesar Rp 6.000.000.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 105 tanggal 24 Mei 2018



d. Jangka Waktu: sampai dengan 36 bulan (24 Mei 2021) e. Hak & Kewajiban Para Pihak:

84









9) Membuka rekening pada Bank baik rekening pinjaman dan/atau rekening penampungan serta mengalihkan seluruh aktivitas keuangannya melalui rekening Debitur pada Bank;

10) Menyetorkan ke rekening Debitur pada Bank dan/atau langsung kepada Bank untuk setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, denda, dan biaya yang menjadi kewajiban Debitur;

11) Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian; 12) Memelihara harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman teramsuk harta yang

dijaminkan kepada Bank; 13) Memberikan informasi kepada Bank atas ha-hal yang dapat membahayakan keadaan usaha

Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan mengijinkan Bank untuk meninjau usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan setiap saat bila dianggap perlu, dan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;













pendaftarannya dengan nilai penjaminan sesuai yang ditentukan Bank; 28) Selama perjanjian berlangsung dan/atau selama fasilitas kredit belum lunas, dari waktu ke

waktu wajib menutup asuransi melalui Bank atas barang-barang dan/atau proyek yang

85

bersangkutan dan/atau bangunan dan/atau harta kekayaan Debitur yang diserahkan sebagai Jaminan, pada perusahaan asuransi yang ditentukan Bank, dengan melekatkan Banker’s Clause kepada Bank, serta dengan syarat yang ditentukan Bank, dan premi asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Debitur;





34) Debitur harus selalu menjaga saldo rekening di Bank minimal 1 (satu) kali angsuran setiap bulan selama jangka waktu kredit, dan diblokir di rekening terpisah yang harus sudah tersedia sebelum penandatanganan akta kredit;

35) Sebelum pengikatan kredit, wajib melunasi fasilitas Non BTB (PRK dan PDA) atas nama PT. Timor Marmer Industri dengan menggunakan dana sendiri (bukan pencairan dari Bank).

f. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dan/atau Pemberi Pinjaman tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjual atau pemindahtanganan atau melepaskan harta debitur dan/atau pemberi jaminan; b. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin tehadap pihak lain dan/atau menjaminkan

dan/atau mengalihkan kekayaan kepada pihak lain; c. Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain untuk modal kerja maupun

investasi; d. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya; e. Membayar deviden atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman-

pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya ebrupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dimiliki Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik jumlah pokok, bunga, denda atau lainnya.




i. Mengajukan permohonan dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang; j. Membubarkan atau melikuidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; k. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lain yang

dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pengelolaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan;

l. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun; m. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun; n. Menyewakan atau memberi ijin keapda pihak ketiga untuk menempati bangunan yang



V. Surat Persetujuan Kredit No. 523/015-Krd/XI/2018 tanggal 5 November 2018 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Bumi Sinarbella • Kreditur : PT. Bank NTT

b. Fasilitas: Rp 2.500.000.000,- untuk modal kerja pekerjaan pemberian jasa penyediaan makanan dalam kemasan bagi karyawan PT. Kaltim Prima Coal, PT. Trakindo Utama, dan PT. Sanggar Sarana Baja

c. Jaminan: 1) Jaminan Utama: Usaha yang dibiayai

86

2) Jaminan Tambahan: SHM No. 242, Gambar Situasi No. 7042/1982 tanggal 13 November 1982, Luas 4.815m2 Lokasi di Desa Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur a/n Djaja Santoso

d. Jangka Waktu: 24 bulan e. Syarat-syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit:

1) Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur di atas materai ke Bank NTT Cabang Surabaya;

2) Wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 3) Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril; 4) Menyerahkan Surat Kuasa blokir terhadap Rekening Giro dan rekening lainnya atas nama

Debitur yang berada pada Bank NTT; 5) Jaminan wajib diikat secara sempurna (SHT); 6) Wajib mendapat konfirmasi dari pemberi proyek; 7) Untuk ijin-ijin usaha yang sudah dan akan ebrakhir masa berlakunya wajib untuk segera

dilakukan perpanjangan; 8) Membayar segala biaya sesuai ketentuan.

f. Syarat-syarat Setelah Pencairan Kredit: 1) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan; 2) Wajib melakukan pemantauan baik etrhadap usaha maupun terhadap berjalannya kontrak

kerja; 3) Pembayaran terhadap kontrak yang dikerjakan wajib disalurkan melalui rekening di Bank NTT; 4) Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PT. Sahadja Niaga (“Perseroan”) telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

I. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) No. 9 Tanggal 26 September 2018 a. Para Pihak

• Debitur : PT. Sahadja Niaga • Kreditur : PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. • Pemilik Jaminan : PT. Singa Barong Kentjana • Penjamin : Djaja Santoso

b. Fasilitas Penambahan jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga jumlah plafondnya menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

c. Jaminan 1) Agunan Pokok:

1. Fidusia No. W15.00527251.AH.05.01th2014 senilai Rp 3.888.000.000,- atas mesin-mesin; 2. Fidusia No. W15.00317900.AH.05.01th2015 senilai Rp 350.000.000,- atas piutang; 3. Fidusia No. W15.00984575.AH.05.01th2016 senilai Rp 3.000.000.000,- atas piutang; 4. Fidusia senilai Rp 4.650.000.000,- atas piutang; 5. Fidusia senilai Rp 1.200.000.000,- atas mesin tumbler 200kg dan boiler 1 & 2 ton.

Total Agunan Pokok sebesar Rp 13.088.000,-

2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 899/Kelurahan Embong Kaliasin, seluas 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-12-2012 nomor 00033/Embong Kaliasin/2012, dengan masa berakhir hak pada tanggal 20-2-2043 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, berikut bangunan gudang dan kantor yang berdiri di atasnya. Sertifikat tertulis atas nama PT. Singa Barong Kentjana. Tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan tanggal 14-4-2014 nomor: 2446/2014

- Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan tanggal 02-07-2015 nomor: 03931/2015

- Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan tanggal 21-12-2016 nomor 07040/2016

3) Personal guarantee dari Bapak Djaja Santoso d. Jangka Waktu

12 (dua belas) bulan terhitung sejak 26-9-2018 dan berakhir 26-9-2019

e. Hal yang harus dilaksanakan

87

a) Penggunaan Kredit. Fasilitas kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini.

b) Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan paling tambat 1 (satu) hari sebelum tanggal akhir bulan ybs.

c) Berbankir pada Bank BRI Agro dengan menggunakan jasa-jasa perbankan melalui Bank BRI Agro. d) Penyampaian laporan-laporan.

Debitur wajib menyerahkan laporan sebagai berikut:

i. Menyerahkan Laporan Keuangan Home Statement semesteran selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir semester dimaksud.

ii. Laporan keuangan minimal Home Statement tahunan selambat-lambatnya 180 hari setelah tutup buku.

iii. Laporan penilaian dari KJPP minimal 1 kali dalam 2 tahun atas agunan kepada Bank BRI Agro.

iv. Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. v. Completion Report atas penyelesaian instalasi (termasuk pengadaan) boiler 1 ton dan 2 ton

serta tumbler kapasitas 200 Kg yang dibiayai BRl Agro dari konsultan lndependen atau dari kontraktor pelaksanaan yang dilampiri hasil verifikasi dari Kantor Cabang Surabaya dan dituangkan dalam LKN.

e) Apabila terdapat perubahan Kontrak Kerja/SPK/Bentuk persetujuan lain dari bouwheer, maka debitur wajib menyampaikan amandemen/perubahannya paling lambat 2 (dua) minggu sejak perubahan ditandatangani.

f) Financial Covenant: i. Current Ratio (CR) minimal 1,5 kali dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal

125% dari Posisi KMK BRI AGRO. ii. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali. Dalam hal debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai Financial Covenants, debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan sesuai ketentuan BRI Agro yang tercermin pada laporan keuangan 3 (tiga) bulan setelahnya.

g) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki

dalam rangka kegiatan usaha debitur. h) Pemberitahuan.

Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai:

i. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya. ii. Tuntutan atas kerusakan yang diderita. iii. Tuntutan hukum terhadap debitur.

i) Pemenuhan terhadap agunan i. Agunan pokok berupa piutang milik debitur telah diikat fidusia notariil sesuai dengan

sertifikat fidusia No. W15.00317900.AH.05.01 th.2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan No. W15.00984575.AH.05.01 th.2016 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atas pekerjaan jasa akomodasi dan laundry di Rumbai dan Minas sesuai surat penunjukkan No. 001/MMI-SNJ/IX/2016, tanggal 29 Agustus 2016 akan diteruskan sampai dengan kredit lunas.

ii. Pengikatan Fiducia Baru atas piutang yang ada atau yang akan ada, yang bersumber dari proyek yang telah dikerjakan dengan nilai pengikatan Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan didaftarkan ke lembaga fidusia.

iii. Agunan pokok berupa tumbler dan boiler akan diikat fidusia notariil sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) sampai kredit lunas.

iv. Agunan tambahan berupa tanah dan bangunan dengan di Jalan Taman Simpang 2, RT003 RW001, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya dengan SHGB No.899 telah dilakukan pengikatan HT I No. 2446/2014 sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta Rupiah), HT ll No. 03931/2015 sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah), dan HT lll No. 07040/2016 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan diteruskan sampai dengan kredit lunas.

v. Djaja Santoso sebagai penjamin (personal guarantee) telah diikat secara notariil dengan Akta No. 15 tahun 2014 dilanjutkan sampai dengan kredit lunas.

vi. Seluruh barang agunan kredit harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan hak preferen kepada Bank BRI Agro.

j) Asuransi terhadap Agunan: 1. Agunan yang terdiri dari bangunan beserta sarana pelengkap dan mesin-mesin di Jalan Taman

Simpang 2, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya telah diasuransikan dengan total pertanggungan Rp 11.218.010.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan belas juta

88

sepuluh ribu Rupiah) pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank BRI Agro dan akan diperpanjang sebelum jatuh tempo sampai dengan kredit lunas.

2. Agunan berupa tumbler dan boiler akan diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank BRI Agro sampai dengan kredit lunas senilai dengan Plafond Kl yaitu minimal Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

3. Biaya premi asuransi menjadi beban debitur dan jangka waktu pertanggungannya disesuaikan dengan jangka waktu kreditnya, atas hal ini dapat diperpanjang setiap tahun.

k) Setiap saat Debitur bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank BRl Agro atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank BRl Agro.

l) Kolektibilitas Kredit. Kolektibilitas dari fasilitas kredit yang diterima debitur, mengikuti kolektibilitas terendah dari seluruh fasilitas kredit yang diterima debitur

f. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BRI Agro, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a) Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan kepada pihak lain; b) Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus, dan komposisi

permodalan; c) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau rnenjaminkan kekayaan

perusahaan kepada pihak lain; d) Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini; e) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit

diri debitur sendiri; f) Melakukan investasi aktiva tetap diluar core business debitur di atas nilai Rp. 2.500.000.000,-

(dua milyar lima ratus juta Rupiah) secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

II. Akta Perjanjian Perpanjang Jangka Waktu dan Penambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) No. 10 Tanggal 26 September 2018 a. Para Pihak

• Debitur : PT. Sahadja Niaga • Kreditur : PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. • Pemilik Jaminan : PT. Singa Barong Kentjana • Penjamin : Djaja Santoso

b. Fasilitas Penambahan jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) sehingga jumlah plafondnya menjadi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah)




2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 899/Kelurahan Embong Kaliasin, seluas 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-12-2012 nomor 00033/Embong Kaliasin/2012, dengan masa berakhir hak pada tanggal 20-2-2043 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, berikut bangunan gudang dan kantor yang berdiri di atasnya. Sertifikat tertulis atas nama PT. Singa Barong Kentjana. Tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:




d. Personal guarantee dari Bapak Djaja Santoso e. Jangka Waktu

12 (dua belas) bulan terhitung sejak 26-9-2018 dan berakhir 26-9-2019

89

f. Hak & Kewajiban Para Pihak a) Penggunaan Kredit.

Fasilitas kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini.










f) Financial Covenant: i. Current Ratio (CR) minimal 1,5 kali dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125%

dari Posisi KMK BRI AGRO. ii. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali. Dalam hal debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai Financial Covenants, debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan sesuai ketentuan BRI Agro yang tercermin pada laporan keuangan 3 (tiga) bulan setelahnya.

g) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha debitur.

h) Pemberitahuan. Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai:


i) Pemenuhan terhadap agunan i. Agunan pokok berupa piutang milik debitur telah diikat fidusia notariil sesuai dengan sertifikat

fidusia No. W15.00317900.AH.05.01 th.2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan No. W15.00984575.AH.05.01 th.2016 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atas pekerjaan jasa akomodasi dan laundry di Rumbai dan Minas sesuai surat penunjukkan No. 001/MMI-SNJ/IX/2016, tanggal 29 Agustus 2016 akan diteruskan sampai dengan kredit lunas.






j) Asuransi terhadap Agunan: i. Agunan yang terdiri dari bangunan beserta sarana pelengkap dan mesin-mesin di Jalan Taman

Simpang 2, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya telah diasuransikan dengan total pertanggungan Rp 11.218.010.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan belas juta sepuluh ribu Rupiah) pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's clause untuk

90

dan atas nama Bank BRI Agro dan akan diperpanjang sebelum jatuh tempo sampai dengan kredit lunas.

ii. Agunan berupa tumbler dan boiler akan diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank BRI Agro sampai dengan kredit lunas senilai dengan Plafond Kl yaitu minimal Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

iii. Biaya premi asuransi menjadi beban debitur dan jangka waktu pertanggungannya disesuaikan dengan jangka waktu kreditnya, atas hal ini dapat diperpanjang setiap tahun.


l) Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas dari fasilitas kredit yang diterima debitur, mengikuti kolektibilitas terendah dari seluruh fasilitas kredit yang diterima debitur

g. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BRI Agro, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:


permodalan; c) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau rnenjaminkan kekayaan perusahaan

kepada pihak lain; d) Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini; e) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri

debitur sendiri; f) Melakukan investasi aktiva tetap diluar core business debitur di atas nilai Rp 2.500.000.000,- (dua

milyar lima ratus juta Rupiah) secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

III. Akta Perjanjian Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) No. 11 Tanggal 26 September 2018

a. Para Pihak • Debitur : PT. Sahadja Niaga • Kreditur : PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. • Pemilik Jaminan : PT. Singa Barong Kentjana • Penjamin : Djaja Santoso

b. Fasilitas Fasilitas Kredit Investasi Senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah)




2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 899/Kelurahan Embong Kaliasin, seluas 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-12-2012 nomor 00033/Embong Kaliasin/2012, dengan masa berakhir hak pada tanggal 20-2-2043 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, berikut bangunan gudang dan kantor yang berdiri diatasnya. Sertifikat tertulis atas nama PT. Singa Barong Kentjana.

Tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:




3) Personal guarantee dari Bapak Djaja Santoso d. Jangka Waktu

60 (enam puluh) bulan terhitung sejak dari tanggal 26-9-2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 26-9-2023

e. Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan Oleh Debitur

91

a) Penggunaan Kredit. Fasilitas kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini.










f) Financial Covenant: i. Current Ratio (CR) minimal 1,5 kali dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal

125% dari Posisi KMK BRI AGRO. ii. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali. Dalam hal debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai Financial Covenants, debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan sesuai ketentuan BRI Agro yang tercermin pada laporan keuangan 3 (tiga) bulan setelahnya.

g) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha debitur.

h) Pemberitahuan. Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai:


i) Pemenuhan terhadap agunan i. Agunan pokok berupa piutang milik debitur telah diikat fidusia notariil sesuai dengan sertifikat

fidusia No. W15.00317900.AH.05.01 th.2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan No. W15.00984575.AH.05.01 th.2016 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atas pekerjaan jasa akomodasi dan laundry di Rumbai dan Minas sesuai surat penunjukkan No. 001/MMI-SNJ/IX/2016, tanggal 29 Agustus 2016 akan diteruskan sampai dengan kredit lunas.






j) Asuransi terhadap Agunan: i. Agunan yang terdiri dari bangunan beserta sarana pelengkap dan mesin-mesin di Jalan

Taman Simpang 2, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya telah diasuransikan dengan total pertanggungan Rp 11.218.010.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan belas juta sepuluh ribu Rupiah) pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan

92

Banker's clause untuk dan atas nama Bank BRI Agro dan akan diperpanjang sebelum jatuh tempo sampai dengan kredit lunas.

ii. Agunan berupa tumbler dan boiler akan diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank BRI Agro sampai dengan kredit lunas senilai dengan Plafond Kl yaitu minimal Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

iii. Biaya premi asuransi menjadi beban debitur dan jangka waktu pertanggungannya disesuaikan dengan jangka waktu kreditnya, atas hal ini dapat diperpanjang setiap tahun.


l) Kolektibilitas Kredit. Kolektibilitas dari fasilitas kredit yang diterima debitur, mengikuti kolektibilitas terendah dari seluruh fasilitas kredit yang diterima debitur

f. Larangan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BRI Agro, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:


permodalan; c) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau rnenjaminkan kekayaan perusahaan

kepada pihak lain; d) Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini; e) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri

debitur sendiri; f) Melakukan investasi aktiva tetap diluar core business debitur di atas nilai Rp 2.500.000.000,- (dua

milyar lima ratus juta Rupiah) secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

E. PT. Tiara Raya (“Perseroan”) telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

I. Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 08 Tanggal 28 Januari 2015 diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 002/ADD-PK/BKP-SBY/I/2019

a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Tiara Raya • Kreditur : PT. Bank Bukopin Tbk

b. Fasilitas: Rp 20.000.000.000,- untuk modal kerja non konstruksi sarana dan prasarana developer Perumahan Giri Sea View

c. Jaminan: 1) Tanah di Desa Gending dan Desa Ngargosari:

a. SHM No. 36, luas 20.270m2, a/n Lilik Sioesanty b. SHM No. 273, luas 4.860m2, a/n Lilik Sioesanty c. SHM No. 285, luas 11.730m2, a/n Lilik Sioesanty d. SHM No. 287, luas 7.520m2, a/n Lilik Sioesanty e. SHM No. 289, luas 9.315m2, a/n Lilik Sioesanty f. SHM 290, luas 3.005m2, a/n Lilik Sioesanty

d. Jangka Waktu: s/d 12 Januari 2020 e. Hak & Kewajiban Para Pihak:

Pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, bahwa selama Pihak Pertama karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, maka Pihak Pertama wajib: 1) Membuka Rekening Giro atas nama PT. Tiara Raya pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku pad

Bank 2) Membayar/menyetor tunai atau dengan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening

giro/tabungan/pinjaman untuk membayar biaya provisi kredit, administrasi, biaya asuransi dan biaya notaris atau biaya lainnya yang berhubungan dengan kredit ini

3) Menyerahkan kepada Bank - Laporan Keuangan Audited setiap akhir tahun buku dan maksimal diserahkan ke Bank Bukopin

paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dilengkapi dengan Lampiran SPT Tahunan PPh

- Laporan keuangan audited 2 tahun terakhir dari Kantor Akuntan Publik paling lambat 1 bulan sejak pengdroppingan pertama

- Surat pernyataan Debitur agar sumber pengembalian kewajiban kredit termasuk dari usaha yang lain

- Surat pernyataan kesanggupan Debitur untuk bermutasi aktif di Bank Bukopin 4) Mutasi keuangan wajib dilakukan di Bank Bukopin

93

5) Progress pembangunan proyek perumahan beserta kesesuaiannya dengan Rencana Anggara Biaya (RAB) proyek akan dimonitor secara berkala oleh Bank Bukopin atau pengawas Independent

6) Arus Kas Debitur melalu escrow account dan standing instruction kepada pembeli (end user) akan dimonitor oleh akan dimonitor oleh Bank Bukopin

7) Hasil penjualan rumah secara cash atau tunai wajib disetor ke rekening Debitur di Bank Bukopin dan digunakan untuk menurunkan plafon fasilitas kredit Debitur

8) Pengurusan Perijinan dan cost overrun sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban debitur dan tidak dibiayai oleh Bank Bukopin

9) Pembiayaan KPR upayakan di Bank Bukopin 10) Apabila Pembiayaan KPR di Bank lain, mintakan Standing Instruction (SI) yang telah disetujui

Bank Pemberi KPR bahwa pembayaran hasil penjualan Rumah di transfer/dibayarkan langsung ke rekening escro account Debitur pada Bank Bukopin

11) Debitur wajib memiliki 4 Produk PT. Bank Bukopin, Tbk seperti: funding, pembayaran listrik, telpon, PDAM, Pajak, Kartu Kredit, dan lain-lain

12) Rekening Koran PT. Tiara Raya wajib menggunakan fasilitas Safe Deposit Box di Bank Bukopin sebelum pengikatan kredit

13) Debitur wajib menggunakan fasilitas Safe Deposit Box di Bank Bukopin sebelum pengikatan Kredit 14) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya. Jika terhadap

Kredit terdapat tunggakan kewajiban maka PT. Tiara Raya (Debitur). dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan kondisi kredit dan jaminan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Bank, termasuk mencantumkan/memasang/menempelkan pada agunan kredit segala bentuk kalimat yang dipandang perlu ole Bank

15) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perkreditan yang sedang dan akan berlaku di Bank

16) Terhadap jaminan yang diberikan oleh Pihak Pertama akan dibebani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sedangkan bangunan diasuransikan Property Construction dengan Banker’s Clause Bank melalui perusahaan asuransi rekanan Bank dan dilakukan penilaian ulang secara berkala oleh pihak appraisal independent sejak awal pembangunan hingga jatuh tempo kredit agar dapat diketahui nilai agunan tersebut apabila mengalami peningkatan karena telah dibangunnya agunan tersebut

17) Apabila dianggap perlu oleh Bank maka PT. Tiara Raya senantiasa memeberi ijin kepada pihak Bank atau petuga-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk: - Melakukan pemeriksaan atas pencatatan keuangan dan administrasu PT. Tiara Raya serta

memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan fasilitas kredit - Melakukan peninjauan ke kantor dan atau tempat usaha PT. ITara Raya dan Menempatkan

karyawan bank dan/atau kuasanya dalam perusahaan PT. Tiara Raya untuk mengawasi pengelolaan usaha apabila PT. Tiara Raya cidera janji

18) Memberikan kepada Bank segala informasi/keterangan/data antara lain sebagai berikut: - Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha PT. Tiara Raya - bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha PT. Tiara Raya - bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan perusahaan baik diminta maupun tidak untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha apabila PT. Tiara Raya

- Setiap pinjaman baru ataupun take over fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar core business Pihak Pertama, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank.

f. Larangan 1) Selama masih ada terhutang kepada Bank maka PT. Tiara Raya

- Tidak diperkenankan mengalihkan atau menyewakan agunan kredit - Setiap perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan pemegang saham serta perubahan

susunan pengurus PT. Tiara Raya wajib memberikan laporan tertulis kepada Bank dan wajib menyerahkan copy akta perubahan anggaran dasar tersebut beserta surat keputusan dari Departement terkait (jika ada) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan tersebut sedangkan outstanding/sisa kredit dan tanggung jawab pengurus baru/pengganti

- PT. Tiara Raya tdiak diperkenankan melakukan overdraft dan cross clearing - Hanya mempergunakan kredit ini untuk modal kerja Non Konstruksi Saran Prasarana dan

modal Kerja Konstruksi Developer untuk rumah diperumahan Giri Sea View dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain

2) PT. Tiara Raya dan/atau Penjamin tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Bank-Bank lain, lembaga keuangan lainnya, orang-orang lain atau apapun namanya sepanjang yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan, selama masih menjadi jaminan dari hutangnya Pihak Pertama kepada Bank

3) Penjamin dilarang untuk menyewakan, merubah bentuk atau peruntukan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa ijin terlebih dahulu

Catatan:

94

Berdasarkan Surat PT. Bukopin, Tbk., No. 04/SRB-PIM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, Bank Bukopin menyetujui permohonan Perseroan untuk balik nama agunan berupa SHM No. 287, SHM No. 285, SHM No. 289, SHM No. 273, SHM 290, dan SHM No. 36 dari semula atas nama Lilik Sioesanty menjadi atas nama Perseroan.

II. Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 09 Tanggal 12 Januari 2015 diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 002/ADD-PK/BKP-SBY/I/2019 a. Para Pihak:

• Debitur : PT. Tiara Raya • Kreditur : PT. Bank Bukopin Tbk

b. Fasilitas: Rp 10.000.000.000,- untuk modal kerja konstruksi Perumahan Giri Sea View

c. Jaminan: 1) Tanah di Desa Gending dan Desa Ngargosari:

a. SHM No. 36, luas 20.270m2, a/n Lilik Sioesanty b. SHM No. 273, luas 4.860m2, a/n Lilik Sioesanty c. SHM No. 285, luas 11.730m2, a/n Lilik Sioesanty d. SHM No. 287, luas 7.520m2, a/n Lilik Sioesanty e. SHM No. 289, luas 9.315m2, a/n Lilik Sioesanty f. SHM 290, luas 3.005m2, a/n Lilik Sioesanty

d. Jangka Waktu: s/d 12 Januari 2020 e. Hak & Kewajiban Para Pihak

Pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, bahwa selama Pihak Pertama karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, maka Pihak Pertama wajib: 1) Membuka Rekening Giro atas nama PT. Tiara Raya pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku pad

Bank 2) Membayar/menyetor tunai atau dengan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening

giro/tabungan/pinjaman untuk membayar biaya provisi kredit, administrasi, biaya asuransi dan biaya notaris atau biaya lainnya yang berhubungan dengan kredit ini

3) Menyerahkan kepada Bank - Laporan Keuangan Audited setiap akhir tahun buku dan maksimal diserahkan ke Bank Bukopin

paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dilengkapi dengan Lampiran SPT Tahunan PPh

- Laporan keuangan audited 2 tahun terakhir dari Kantor Akuntan Publik paling lambat 1 bulan sejak pengdroppingan pertama

- Surat pernyataan Debitur agar sumber pengembalian kewajiban kredit termasuk dari usaha yang lain

- Surat pernyataan kesanggupan Debitur untuk bermutasi aktif di Bank bukopin 4) Mutasi keuangan wajib dilakukan di Bank Bukopin 5) Progress pembangunan proyek perumahan beserta kesesuaiannya dengan Rencana Anggara Biaya

(RAB) proyek akan dimonitor secara berkala oleh Bank Bukopin atau pengawas Independent 6) Arus Kas Debitur melalu escrow account dan standing instruction kepada pembeli (end user) akan

dimonitor oleh akan dimonitor oleh Bank Bukopin 7) Hasil penjualan rumah secara cash atau tunai wajib disetor ke rekening Debitur di Bank Bukopin dan

digunakan untuk menurunkan plafon fasilitas kredit Debitur 8) Pengurusan Perijinan dan cost overrun sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban debitur dan

tidak dibiayai oleh Bank Bukopin 9) Pembiayaan KPR upayakan di Bank Bukopin 10) Apabila Pembiayaan KPR di Bank lain, mintakan Standing Instruction (SI) yang telah disetujui Bank

Pemberi KPR bahwa pembayaran hasil penjualan Rumah di transfer/dibayarkan langsung ke rekening escro account Debitur pada Bank Bukopin

11) Debitur wajib memiliki 4 Produk PT. Bank Bukopin, Tbk seperti: funding, pembayaran listrik, telpon, PDAM, Pajak, Kartu Kredit, dan lain-lain

12) Rekening Koran PT. Tiara Raya wajib menggunakan fasilitas Safe Deposit Box di Bank Bukopin sebelum pengikatan kredit

13) Debitur wajib menggunakan fasilitas Safe Deposit Box di Bank Bukopin sebelum pengikatan Kredit 14) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya. Jika terhadap

Kredit terdapat tunggakan kewajiban maka PT. Tiara Raya (Debitur). dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan kondisi kredit dan jaminan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Bank, termasuk mencantumkan/memasang/menempelkan pada agunan kredit segala bentuk kalimat yang dipandang perlu ole Bank

15) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perkreditan yang sedang dan akan berlaku di Bank

16) Terhadap jaminan yang diberikan oleh Pihak Pertama akan dibebani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sedangkan bangunan diasuransikan Property Construction dengan Banker’s Clause Bank melalui perusahaan asuransi rekanan Bank dan dilakukan penilaian ulang secara berkala oleh pihak appraisal independent sejak awal pembangunan hingga jatuh tempo

95

kredit agar dapat diketahui nilai agunan tersebut apabila mengalami peningkatan karena telah dibangunnya agunan tersebut

17) Apabila dianggap perlu oleh Bank maka PT. Tiara Raya senantiasa memeberi ijin kepada pihak Bank atau petuga-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk: - Melakukan pemeriksaan atas pencatatan keuangan dan administrasu PT. Tiara Raya serta

memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan fasilitas kredit - Melakukan peninjauan ke kantor dan atau tempat usaha PT. ITara Raya dan Menempatkan

karyawan bank dan/atau kuasanya dalam perusahaan PT. Tiara Raya untuk mengawasi pengelolaan usaha apabila PT. Tiara Raya cidera janji

18) Memberikan kepada Bank segala informasi/keterangan/data antara lain sebagai berikut: - Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha PT. Tiara Raya - bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha PT. Tiara Raya - bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan perusahaan baik diminta maupun tidak untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha apabila PT. Tiara Raya

- Setiap pinjaman baru ataupun take over fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar core business Pihak Pertama, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank.

f. Larangan 1) Selama masih ada terhutang kepada Bank maka PT. Tiara Raya

- Tidak diperkenankan mengalihkan atau menyewakan agunan kredit - Setiap perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan pemegang saham serta perubahan susunan

pengurus PT. Tiara Raya wajib memberikan laporan tertulis kepada Bank dan wajib menyerahkan copy akta perubahan anggaran dasar tersebut beserta surat keputusan dari Departement terkait (jika ada) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan tersebut sedangkan outstanding/sisa kredit dan tanggung jawab pengurus baru/pengganti

- PT. Tiara Raya tdiak diperkenankan melakukan overdraft dan cross clearing - Hanya mempergunakan kredit ini untuk modal kerja Non Konstruksi Saran Prasarana dan modal

Kerja Konstruksi Developer untuk rumah diperumahan Giri Sea View dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain

2) PT. Tiara Raya dan/atau Penjamin tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Bank-Bank lain, lembaga keuangan lainnya, orang-orang lain atau apapun namanya sepanjang yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan, selama masih menjadi jaminan dari hutangnya Pihak Pertama kepada Bank

3) Penjamin dilarang untuk menyewakan, merubah bentuk atau peruntukan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa ijin terlebih dahulu

Catatan:

Berdasarkan Surat PT. Bukopin, Tbk., No. 04/SRB-PIM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, Bank Bukopin menyetujui permohonan Perseroan untuk balik nama agunan berupa SHM No. 287, SHM No. 285, SHM No. 289, SHM No. 273, SHM 290, dan SHM No. 36 dari semula atas nama Lilik Sioesanty menjadi atas nama Perseroan.

6. KOMITE AUDIT Untuk memenuhi peraturan Bapepam LK. (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. IX.1.7, Perseroan telah menetapkan suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris oleh karenanya Komite Audit merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh Perusahaan Tercatat dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, selain Komisaris Independen dan Sekretaris Perusahaan. Peraturan menentukan keanggotan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit, dan anggota lainnya merupakan pihak eksteren yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akutansi dan/atau keuangan. Pengangkatan anggota Komite-Komite tersebut dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa Komite-Komite yang dibentuk telah menjalankan tugas secara efektif. Dasar hukum pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan:

1. UU No.12 tahun 1948 tentang UU Kerja 2. UU No. 13 tahun 2003 Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. 3. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 4. Anggaran Dasar PT. Mas Murni Indonesia Tbk. tahun 2018 (Akte Notaris Siti Nurul Yuliani, SH.,M.Kn No. 17 tanggal 7

Juni 2018)

96

5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. MMI/PD/411/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mengidentifikasikan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Komisaris. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses laporan audit internal dan laporan-laporan lain yang diperlukan ; mendiskusikan masalah-masalah dan proses pengambilan keputusan dengan Direksi. Komite Audit telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Komite Audit Perseroan serta hal-hal yang mengatur etika yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama peraturan Pasar Modal. Sehubungan dengan surat dari OJK No Lampiran S 358/PM 221/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dan berkenaan dengan wafatnya Komisaris Independen kami, Bapak Ir.Umaryadi Reksodidjojo pada tanggal 3 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan PT. Mas Murni Indonesia Tbk tahun 2017, dengan ini kami susulkan perubahan susunan Komite Audit yang merupakan keputusan Dewan Komisaris PT. Mas Murni Indonesia Tbk.tertanggal 29 Maret 2019:

N a m a Jabatan Soedarsono Notoprajitno M. Awi Ekolaksono, SE, SH. Aswin Arisgraha SE. AK. CA. Mak.

Ketua Anggota Anggota

Semua anggota Komite Audit adalah independen, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan, Direksi dan / atau Komisari lainnya. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Audit adalah personil-personil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Kegiatan Komite Audit, antara lain ;

a. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya. b. Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan Publik serta melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang

dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan bahwa seluruh resiko Perseroan yang penting telah dipertimbangkan secara matang.

c. Menelaah efektifitas internal control Perseroan. d. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. e. Menelaah keputusan rapat Direksi dan pelaksanaannya. f. Menjaga kerahasiaan dokumen dan data Perseroan.

Profil Komite Audit Soedarsono Notoprajitno, Ketua Komite Audit Menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta jurusan Administrasi Niaga. Mengawali karirnya sebagai Kepala Pembukuan PT. Makto Jaya, pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan PT Pondok Tjandra Indah dan pada tahun 1988 bergabung dengan PT Mas Murni Indonesia menduduki jabatan sebagai Kepala Accounting, pertengahan 1996 diangkat menjadi Direktur Perseroan sampai pertengahan tahun 2007 beliau diangkat menjadi Komisaris Independen berdasarkan berita acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 115 tertanggal 29 Juni 2007. Pada Tanggal 29 Maret 2019 beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Bp. Ir. Umaryadi Reksodidjojo (Alm). M. Awi Ekolaksono, SE., SH., Anggota Komite Audit Sarjana Ekonomi kelahiran Kediri tahun 1976 pernah bergabung sebagai Kepala Akuntansi di Newera Group dari tahun 1998 sampai dengan 2010. Sejak 2011 sampai sekarang sebagai Tenaga Ahli Audit Independent. Mulai Maret 2019 beliau diangkat sebagai Anggota Komite Audit PT Mas Murni Indonesia Tbk.

97

Aswin Arisgraha, Anggota Komite Audit Lulusan Universitas Ubaya jurusan Akuntansi tahun 2004 dan menyandang PPA, juga telah menyelesaikan program Master Akuntansi di Universitas Ubaya pada tahun 2012. Pernah bergabung di PT Assaland sebagai Finance Controller pada tahun 2016, September 2017 sampai sekarang sebagai Finance Accoounting & Tax pada PT ALP Group. Pada bulan Maret 2019 beliau bergabung dengan PT Mas Murni Indonesia Tbk. sebagai Anggota Komite Audit. Untuk tahun 2018, Direksi telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 4 kali dengan dengan total kehadiran anggota sebanyak 100%.

N a m a Jabatan Jumlah Rapat

Kehadiran % Kehadiran

Djaja Santoso Presiden Direktur 4 4 100 Surya Atmadinata Direktur 4 4 100 Direktur Direktur 4 4 100 Soedarsono Notoprajitno Avianto Hadi Adi Widodo

Pjs Ketua Komite Audit Anggota Anggota

4 4 4

4 4 4

100 100 100

7. KOMITE NOMINASI DAN NUMERASI Komite lainnya yang dibentuk di bawah pengawasan Dewan Komisaris yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris melakukan peninjauan remunerasi anggota Direksi setahun sekali berdasarkan masukan dari Komite Remunerasi. Dasar hukum pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi sebagai berikut:

1. UU No.12 tahun 1948 tentang UU Kerja 2. UU No. 13 tahun 2003 Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. 3. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 4. Anggaran Dasar PT. Mas Murni Indonesia Tbk. tahun 2018 (Akte Notaris Siti Nurul Yuliani, SH.,M.Kn No. 17 tanggal 7

Juni 2018) 5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. MMI/PD/413/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019

Tugas dan Fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut: terkait dengan fungsi Nominasi:

1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan sebagai berikut :

N a m a Jabatan DR. Sihol Siagihan SH. Maroeto Indahwati Djojo

Ketua Anggota Anggota

98

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Besarnya remunerasi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk tidak terbatas pada besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan tanggung jawab. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak Independen dalam menjalankan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham. Profil Komite Nominasi dan Remunerasi: DR. Sihol Siagihan SH., Ketua Komite Remunerasi Telah menyelesaikan pendidikan Magister Management Pada Fakultas Ekonomi Universitas Krisdadwipajana tahun 2001, Magister Ilmu Hukum Bidang Hukum Bisnis pada Univesitas Padjadjaran tahun 2004. Gelar Doktor Ilmu Hukum Bidang Hukum Bisnis didapat dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2010 Mengawali karirnya pada tahun 1978 sampai tahun 1999 sebagai Tim Penyusun Rancangan Undang – undang Pasar Modal di Department Keuangan RI ( Badan Pengawas Modal). Tahun 1999 sampai 2005 sebagai Direktur Pemeriksaan dan Pengawasan pada PT Bursa Efek Jakarta. Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Surabaya tahun 2005 sampai 2007 kemudian diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2009 kemudian menjadi Dosen Universitas Pernah menjabat sebagai Ketua Komite Disiplin Anggota Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 pada PT Bursa Efek Indonesia. Sejak 2012 bergabung dengan kami PT Mas Murni Indonesia sampai sekarang, sejak 29 Maret 2019 diangkat menjadi Ketua Komite Remunerasi Drs. Maroeto, Ak. Anggota Komite Remunerasi Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tahun 1982 juga mempunyai serifikat PPA dari Universitas Unibraw. Pada tahun 1975 sampai tahun 1981 sebagai staff KAP Drs. Supoyo dan Supoyo konsultan, Tahun 1996 – 1999 sebagai Managing Partner KAP Maroeto, kemudian bergabung dengan KAP Santoso & Rekan. Tahun 2016 menjadi Managing Partner KAP Maruto & Nur Shodiq Sejak Maret 2019 diangkat menjadi Anggota Remunerasi PT Mas Murni Indonesia Indahwati Djojo SS., Anggota Komite Remunerasi Lulusan S1 Sastra Inggris pada Universitas Kristen Petra Surabaya pada tahun 1993. Mengawali karirnya sebagai Asisten Export Import Manager di Perusahaan Garmen dan Tekstile PT. Eratex Djaya Tbk pada tahun 1993 sampai dengan November 1995. Kemudian pada tahun 1995 menjabat sebagai sekretaris Presiden Direktur pada PT. Mas Murni Indonesia Tbk. Sejak tahun 2017 ditunjuk sebagai HR Direktur PT. Mas Murni Indonesia Tbk. sampai dengan saat ini. 8. UNIT AUDIT INTERNAL Keputusan Direksi Perseroan No. MMI/PD/095IX/2013 tanggal 9 September 2013 Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah di implementasikan. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan 2) menguji dan mengvaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

perusahaan; 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akutansi, operasional, sumber

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen; 5) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris 6) memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 7) bekerja sama dengan Komite Audit; 8) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya

99

Pembaharuan Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagan Audit Internal berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. MMI/PD/409/III/2019. Saat ini Audit Internal diketuai oleh Widiar Onny, SE., M.Ak Profil Audit Internal Widiar Onny, SE., M.Ak – Ketua Komite Audit Internal Kelahiran tahun 1984 menyelsaikan pendidikan sebagai Sarjana Akutansi dari Univesitas PGRI Adi Buana(UNIPA) Surabaya pada tahun 2006. Kemudian beliau menyelesikan pendidikan Pascasarjana di UPN Veteran jurusan Akutansi pada tahun 2018. Bapak Onny memulai karir pada tahun 2006-2008 bekerja sebagai supervisor Acoounting pada Ariesta Management Consultants. Tahun 2008-2009 sebagai Internal Control pada Newstart Institue. Selanjutnya beliau mulai bergabung dengan PT Mas Murni Indoensia Tbk pada akhir tahun 2009 diawali sebagai Kepala Audit Internal. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Cost Control Manager kemudian tahun 2018 diangkat menjadai Chief Accounting . Sejak 29 Maret 2019 diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan tambahan bila diperlukan. Pada tahun 2018 Dewan Komisaris mengadakan 4 kali rapat kwartalan dengan dan tanpa dihadiri Direksi, dengan total kehadiran anggota sebanyak 100%. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris mengevaluasi dan mengkaji kinerja operasional dan keuangan Perseroan, membahas masalah tertentu berkenaan dengan perkembangan perseroan, serta memberikan pengarahan kepada Direksi 9. SEKRETARIS PERUSAHAAN Dalam upaya mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan pasar modal, serta menjamin pelaksanaan GCG, Perseroan sebagai perusahaan publik telah memiliki Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan jabatan struktural satu tingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pada hukum, peraturan dan ketentuan pasar modal, namun juga harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, dan menjamin tersedianya informasi yang diperbolehkan untuk diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Dasar hukum pengangkatan Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1) UU No.12 tahun 1948 tentang UU Kerja 2) UU No. 13 tahun 2003 Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. 3) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 4) Anggaran Dasar PT. Mas Murni Indonesia Tbk. tahun 2018 (Akte Notaris Siti Nurul Yuliani, SH.,M.Kn No. 17 tanggal 7

Juni 2018) 5) Surat Pemberitahuan Direksi No. MMI/PD/416/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019

Tugas dan fungsi dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan

kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; 3) Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan undang-undang

tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya 4) Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ir. Djie Peterjanto Suharjono, MM, yang juga menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan. Di tahun 2018 Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan stake holder antara lain :

• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan • Menyelenggarakan Public Expose • Menyelenggarakan press conference • Memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Keuangan sesuai Peraturan X.K.2. Laporan Keputusan Ketua Bapepam dan

LK No. Kep.-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 dan Peraturan No. I-E Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.

• Memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Tahunan 2012 sesuai Peraturan Nomor. X.K.6 Lampiran Keputusan Ketau Bapepam No. Kep.-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012, dan Peraturan No. I-E Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-306/BEJ/07-2004.

100

Profil Sekretaris Perusahaan Ir. Peterjanto Suharjono, M.M, Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1966.Menyelesaikan pendidikan padaInstitutTeknologi Surabaya. Mengawali karirnya sebagai Asst. General Manager Garden Palace Hotel, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan tahun 2007 menjabat sebagai General Manager, sejak itu menjabat sebagai Direktur Perseroan dan Sekretaris Perusahaan hingga sekarang.

10. SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL Sistem pengendalian internal mencakup pengawasan keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memelihara, mengoperasikan dan mengamankan aset Perseroan. Hal ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal antara lain:

a. Menjamin pencapaian tujuan Perseroan yang telah ditetapkan b. Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan c. Memastikan kegiatan Perseroan sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku d. Mencegah kerugian atau pemborosan sumber daya Perseroan.

Diantara sistem pengendalian internal yang dijalankan antara lain:

a. Dibentuknya Tim Audit Operasional dan Keuangan yang dilakukan oleh Auditor Internal b. Dilakukannya pemisahan fungsi, wewenang atas fungsi akutansi, pengelolaan aset dan pengelolaan kegiatan usaha. c. Penunjukan Auditor Eksternal untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan.

Hasil penelaahan atas sistem pengendalian internal dilakukan oleh audit internal dan manajemen senior Perseroan secara berkelanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan cukup baik dalam pengendalian aktivitas usaha dan pengendalian aset Perseroan, dan untuk selanjutnya akan senantiasa dilakukan peningkatan atas sistem pengendalian internal.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan menyadari bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan pertumbuhannya, tidak hanya terletak pada kemampuan Perseroan untuk memberikan produk dan jasa yang prima tetapi juga pada reputasi bisnis tersebut, Perseroan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) (‘GCG’) yang digunakan sebagai landasan utama setiap kegiatan usahanya.

DASAR DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan paraktik GCG yang dijalan Perseroan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain :

• Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

• Peraturan-peraturan di Pasar Modal baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan Bapepam), Bursa Efek Indonesia atau lembaga atau institusi pasar modal lainnya.

IMPLEMENTASI PRAKTIK GCG

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, berusaha melakukan penerapan GCG dan selalu membangun nilai dan budaya Perseroan yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

Perseroan berusaha mentaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapannya antara lain dengan telah ditaatinya peraturan dan perundang-undangan dalam menjalankan perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau yang disebut sebagai Rapat Umum

101

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang bersifat kondisional, artinya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Kedudukan RUPS dalam Perseroan merupakan wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perseroan dan merupakan forum Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dan memberikan pendapat untuk mengambil keputusan penting dalam menentukan arah Perusahaan. Pemegang saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkatitan dengan pengelolaan perusahaan.

Dalam RUPST tersebut. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laporan tahunan dari tahun buku yang bersangkutan. Melalui mekanisme ini akan diputuskan penggunaan laba Perseroan, penunjukan akuntan publik, pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MEKANISME HUBUNGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme hubungan tata kelola perusahaan di Perseroan saat ini merujuk kepada Undamg-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

KODE ETIK

Dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan Good Corporate Governance (GCG), Perseroan telah merumuskan kebijakan terkait kode etik berupa panduan etika bisnis dan budaya kerja yang berperan sebagai landasan utama dalam berperilaku dan bersikap bagi seluruh aktifitas usaha dan perilaku sekaligus pencapaian visi dan misi Perseroan.

Didalam panduan etika bisnis dan budaya kerja mengatur perilaku yang pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai etika yang berlaku secara universal dan merupakan panduan bagi seluruh yang terlibat didalam Perseroan untuk tidak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, melakukan tindakan tidak terpuji terhadap pelanggan, mitra kerja dan pihak-pihak lainnya, patuh terhadap peraturan yang mengatur mengenai gratifikasi, perlindungan konsumen, transaksi benturan kepentingan, perlindungan rahasia Perseroan dan hal-hal yang sejenis.

SISTIM WHISTLEBLOWING

Pelaporan pelanggaran yang terjadi dimungkinkan disalurkan melalui sarana yang diatur pada masing-masing unit usaha. Penanganan atas pelaporan yang ada diselesaikan oleh Top Management atau pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang melanggar etika bisnis, peraturan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2018, sistem pelaporan yang ada telah cukup efektif meskipun perlu selalu ditingkatkan untuk mengantisipasi kompleksnya aktifitas usaha dan tuntutan untuk penerapan GCG yang semakin meningkat. Sepanjang tahun 2018 tidak ada pelaporan dan penanganan yang ditangani.

KETERBUKAAN INFORMASI

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, perseroan harus menyediakan informasi materiil dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Informasi tersebut termasuk Informasi yang diwajibkan oleh hukum dan yang penting bagi pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya menerapkan prinsip transparansi. Perseroan berkomitmen untuk menjamin penyebaran informasi berkala secara tepat waktu, memadai dan akurat baik penyebaran informasi mengenai keuangan dan non keuangan untuk para pemangku kepentingan, otoritas pasar modal, dan bursa efek pada masa yang telah ditentukan dan dengan mematuhi peraturan pengungkapan yang ditetapkan Perseroan menerbitkan Laporan Tahunan setiap tahun dan menerbitkan Laporan Keuangan Semester di media masa dua kali dalam setahun.

Sebagai Perusahaan terbuka, Perseroan wajib menyampaikan kepada regulator Pasar Modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai terjadinya peristiwa, informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

102

12. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN

Seiring dengan pertumbuhan kinerja Perseroan, pertumbuhan karyawan merupakan salah satu aspek strategis yang memegang peranan penting dalam laju gerak kinerja perseroan di masa kini dan masa mendatang, Perseroan tidak hanya memperhatikan peningkatan kualitas karyawan dari sisi kompetensi saja, akan tetapi juga memperhatikan pentingnya komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan.

Sampai dengan Desember 2018 perseroan memiliki 314 karyawan secara keseluruhan. Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang industri perhotelan, restoran, dan properti. Perseroan menyadari pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pilar kegiatan operasional. Selain mengandalkan produk dan fasilitas yang dimiliki Perseroan, SDM dengan kompetensi dan kualifikasi yang baik menjadi salah satu kunci sukses kinerja perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan dan pengembangan usaha. Meningkatkan kompetensi SDM tentu akan memberikan kemampuan kepada Perseroan untuk terus memiliki daya saing ditengah persaingan usaha yang semakin komplek.

Faktor pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan karir di Perseroan dan antitas anak juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan potensi setiap SDM yang berkomitmen untuk berkarir di kelompok usaha Perseroan. Elemen lain yang merupakan hal yang penting adalah pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap karyawan serta pembentukan lingkungan kerja yang harmonis. Dalam pengembangan kompetensi karyawan, Perseroan dan Perusahaan Anak memperhatikan pola pelatihan untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan di bidangnya masing-masing.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Secara rutin Perseroan mengadakan pelatihan untuk semua karyawan. Pelatihan ini bertujuan untuk mensosialisasikan visi, misi, nilai, budaya serta kebijakan Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, sekaligus menentukan pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Salah satu langkah utama yang diambil guna memastikan bahwa adanya kesiapan sumber daya manusia di Perseroan adalah dengan menata kompetensi sumber daya manusia dan membuat program-program pengembangan sumber daya manusia yang terpadu dan terarah.

Pengelolaan SDM yang kompeten diawali dengan perekrutan karyawan yang memiliki potensi pengembangan kapasitas di masa depan. Faktor pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan karier di perseroan dan Perusahaan Anak yang juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan potensi setiap SDM yang berkomitmen untuk berkarir di kelompok usaha perseroan. Dalam pengembangan kompetensi karyawan, perseroan dan Perusahaan Anak memperhatikan pola pelatihan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan di bidangnya masing-masing.

Melalui pemahaman konsep ini, Perseroan memastikan kesiapan sumber daya manusia yang ada dalam hal jumlah yang tepat dan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta penguasaan kompetensi yang menjadi persyaratan jabatan yang diemban oleh setiap karyawan.

Peran HRD tidak hanya fokus dalam melakukan pelatihan dan pengembangan karier, tetapi juga menjadi General affair Perseroan. Lingkungan kerja merupakan faktor yamg menjadi tolok ukur kepuasan karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perseroan berusaha memfasilitasi lingkungan kerja yang ditata melalui flow yang nyaman untuk memaksimalkan kinerja karyawan.

Untuk ketrampilan teknis, pelatihan diberikan dalam rangka memperkuat pengetahuan terhadap produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan. Bentuk pelatihan ini erat kaitannya dengan pengetahuan produk Perseroan yang berhubungan dengan industri perhotelan dan restoran yang sangat memperhatikan aspek pelayanan atau servis. Selain itu, pelatihan Keselamat Kerja juga diberikan sebagai bagian dari pembekalan kepada karyawan terkait respon cepat saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Fire & Safety Training dan Evacuation Drill.

Program Harmonisasi Hubungan Kerja

Sumber Daya Manusia PT. Mas Murni Indonesia Tbk., berasal dari aneka latar belakang etnis yang mencerminkan keragaman yang luas dari budaya Indonesia, dengan berbagai ketrampilan dan keahlian yang setara.

Program ini merupakan program yang terus menerus dihidupkan dan diterapkan diantara seluruh jajaran Manajemen, Direksi maupun karyawan berupa pembinaan rohani dengan acara pengajian karyawan serta persekutuan doa bagi karyawan, maupun ritual agama lainnya.

103

Sehingga dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang professional dan handal Perseroan juga berusaha menerapkan nilai - nilai keyakinan yang harus dijiwai, dimiliki serta dibanggakan oleh semua karyawan. dan diharapkan dapat menjadi Corporate Culture yang berupa nilai-nilai keyakinan karyawan.

Aktifitas Olahraga dan Sosial

Dalam rangka penyegaran, pengembangan dan pembinaan prestasi perseroan maka melalui aktifitas olahraga, kegiatan sosial, dan senam

bersama dimaksudkan untuk membangun rasa kebersamaan diantara manajemen, karyawan dan masyarakat lingkungan.

Pemenuhan Hak Karyawan

Pemenuhan hak karyawan diberikan melalui gaji dan tunjangan dengan perhitungan sesuai dengan pemenuhan

kewajiban dari setiap karyawan serta service charge untuk karyawan hotel yang diterima dari tamu hotel. Perseroan memegang teguh kesetaraan antara hak dan kewajiban dari Perseroan dan karyawan yang terikat dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Kebijakan dan Prosedur sebagai panduan standar bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya.

Di samping itu, Perseroan juga memberikan fasilitas lainnya seperti program perlindungan kesehatan melalui program asuransi BPJS. Program asuransi dan fasilitas klinik yang disediakan Perseroan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang optimal kepada karyawan, yang dapat mendorong produktifitas yang tinggi bagi Perseroan.

Pengembangan karier

Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan karier secara professional tanpa membedakan ras, latar belakang budaya, sosial, agama, gender dan kondisi fisik.

Perseroan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan untuk membuat perencanaan terkait pengembangan karir, Perseroan menindaklanjuti peningkatan kompetensi SDM dan penilaian kinerja dengan promosi jabatan sebagai penghargaan dan pengembangan karir.

Perseroan juga sangat memperhatikan proses pembentukan kualitas sumber daya manusia tersebut, yaitu mulai dari proses recruitment karyawan hingga proses pengembangan pengetahuan dan ketrampilan pada karyawan di bidangnya masing-masing.

13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Hingga pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi Perseroan maupun Perusahaan Anak dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara.

104

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kehadiran Perseroan di tengah masyarakat diharapkan dapat selalu membawa dampak positif terkait dengan aktivitas pengembangan usaha perseroan. Perseroan tidak hanya fokus untuk mengembangkan bisnis korporasinya, namun juga mengambil peran aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

Perseroan selalu berupaya untuk memberikan nilai lebih dalam setiap aspek operasionalnya dengan memelihara keseimbangan antara kepentingan bisnis dan masyarakat umum. Program Tanggung Jawab Sosial ini diharapkan dapat menjadi satu jalur pengikat yang semakin mempererat hubungan Perseroan dengan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam lingkup kegiatan PT. Mas Murni Indonesia Tbk., dan Perusahaan Anak diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Untuk tujuan tersebut, selama tahun 2018 Perseroan telah melakukan serangkaian program nyata di bidang sosial, kesehatan, dan keagamaan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat antara lain :

1. Dalam bidang kesehatan, Perseroan dengan bekerja sama secara rutin dengan Palang Merah Indonesia , mengadakan kegiatan donor darah terbuka bagi seluruh karyawan dan masyarakat umum, yang diselenggarakan di ruang pertemuan Garden Palace Hotel.

2. Melakukan pendidikan sistem ganda, yaitu berupa kegiatan magang kerja atau biasa disebut OJT (on the job training), selama 6 bulan untuk setiap magang.

3. Secara rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan mulai dari Pengajian Umum, Persekutuan Doa, dan juga merayakan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan dengan melibatkan karyawan hotel, masyarakat serta karyawan hotel lainnya.

4. Menyelenggarakan acara sosial berupa buka puasa bersama dengan beberapa panti asuhan dan memberikan hiburan, paket sumbangan dan bantuan sosial lainnya.

5. Melakukan kunjungan ke Panti Sosial-Panti Sosial.

6. Melakukan acara Halal Bihalal dengan para Yatim Piatu

7. Kegiatan lainnya pada perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Natal.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program CSR yang konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan program CSR Perseroan merupakan bagian yang terintegrasi dalam strategi dan kegiatan operasional Perseroan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan

105

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Dalam hal aktivitas lingkungan sudah diimplementasikan adalah program ramah lingkungan, seperti program pertamanan, pengolahan limbah, energy saving program. Program pertamanan meliputi penanaman pohon-pohon besar seperti sono, beringin, palem untuk menyerap CO2 diudara. Perseroan juga mengutamakan pembuatan biopori di paving-paving jalanan dilingkungan Garden Palace Hotel, semua ini dimaksudkan untuk memperbaiki penyerapan air tanah.

Program penolahan limbah yang berasal dari dapur, sink, dan laundry dilewatkan melalui grease trap, ditampung dan disalurkan ke pengolahan limbah dan water recycling treatment center hotel.

Melalui proses ini air kotor di filtrasi melalui beberapa tahap proses, dan setiap empat bulan sekali air limbah tersebut di tes untuk kelayakannya apabila memenuhi syarat limbah hotel di laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.

Energy saving program juga telah dilaksanakan secara bertahap dengan cara mengganti LED lights dan mengganti capacitor bank di panel utama kelistrikan, sensor bayangan di kamar mandi, dan juga heat recovery exhanger system. Dengan sistem ini, sudah ada penghematan biaya listrik sekitar 10% perbulan. Untuk kebutuhan air panas bagi keperluan mandi tamu, Garden Palace Hotel memanfaatkan panas dari Chiller melalui system recovery heat exchanger.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan/Konsumen

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelanggan/konsumen terhadap kualitas produk makanan dan minuman. Para staf dapur hotel yang berhubungan dengan “ food handling “ diwajibkan untuk menjalani “ check up “ kesehatan, termasuk “rectal exam “ secara periodik untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari pihak dalam. Hotel juga memakai jasa pest control luar yang sudah di sertifikasi aman untuk makanan, supaya memastikan lingkungan hotel, termasuk dapur agar bersih dari hama yang dapat menyebabkan kontaminasi. Dikala ada keluhan tentang produk perusahaan, penanggulangan atas pengaduan konsumen akan disalurkan ke top management, dan setiap kasus akan dipelajari dan ditanggapi oleh pihak manajemen secara professional dan selanyaknya, tanpa mengganggu pelayanan terhadap pelanggan/konsumen. Sarana tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan/konsumen Garden Palace Hotel, menjaga kualitas produk serta memfasilitas hubungan yang baik dengan para pelanggan/konsumen.

Perseroan memahami dengan tanggung jawab yang lebih besar akan membantu memperoleh dan menjaga kepercayaan dan keyakinan stakeholder akan kemampuan Perseroan untuk berkembang. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna kepedulian sosial Perseroan pada masyarakat sekitar pada khususnya dan warga kota Surabaya pada umumnya, dalam melaksanakan program tersebut diatas Perseroan mengeluarkan biaya sebesar Rp152.273.950,-.

15. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (Governance Structure) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (Governance Soft Structure) yang mengacu pada best practices dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar industri di bidang MRO, Perseroan telah menetapkan Organisasi Induk sebagaimana yang telah ditetapkan.

106

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:

B . KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK-ANAK USAHA PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 27 Juli 1970, yang dibuat dihadapan Njoo Sioe Liep, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/192/7 tanggal 6 November 1970, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 1973, Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 16 Januari 1973.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tanggal 20 Januari 2016, dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H, MK.n., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, No. AHU-0001552.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pariwisata.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Kegiatan Utama: Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan kamar tempat menginap;

b) Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

i. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum.

ii. Menjalankan usaha dalam bidang pelayanan pencucian pakaian/binatu.

iii. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Perseroan dan Perusahaan Anak menggeluti enam segmen bidang usaha, yaitu:

a) Bisnis Perhotelan (Perseroan)

Perseroan memiliki bisnis perhotelan dengan nama Garden Palace Hotel dan bisnis apartemen dan pusat perbelanjaan dengan nama Crystal Garden (yang saat ini masih dalam penyelesaian), terletak di jantung kota Surabaya, dengan keunikan tersendiri di tengah pusat bisnis dan pemerintahan yang hanya beberapa menit dari Plaza Surabaya, Tunjungan Plaza, World Trade Center, bank swasta, bank pemerintah, bank asing, serta akses yang mudah ke bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta. Bisnis perhotelan inilah yang menjadi inti bisnis Perseroan untuk mengembangkan sayap ke bisnis properti lainnya.

107

Pada usaha perhotelan, Perseroan memiliki dan mengoperasikan Garden Palace Hotel, sebuah hotel berbintang empat, 24 lantai dengan kapasitas 370 kamar, berkelas internasional antara lain : Stándar Room, Superior Room, Deluxe Theme Premium, Club Royale, Menteri Suite dan Sultan Suite dengan occupancy rate rata-rata adalah 67%.

Sebagai Hotel yang bertaraf internasional Garden Palace Hotel dilengkapi dengan fasilitas Food & Beverages yang antara lain : Mingcourt Chinese Restaurant, Nishiki Shabu House, Green House Kitchen & Bistro, Cat’s Pajamas Club & Resto, dan Curabhaya Lounge.

Hotel Garden Palace menjadi salah satu tempat paling bereputasi untuk Pernikahan, Rapat, Konferensi, dan Pameran dengan 7 ruangan serbaguna berkapasitas 500 hingga 900 orang.

b) Bisnis Restoran, lounge, Fitness Center & Spa (PT Grahamediatama Megacom)

Perseroan melalui Perusahaan Anak PT Grahamediatama Megacom memiliki dan pengelola beberapa outlet Dim Sum dengan nama “Orchid Hongkong Dim Sum” yang tersebar di beberapa lokasi di Surabaya. Selain outlet Dim Sum Perseroan melalui Perusahaan Anak juga memiliki resto dan lounge Cat’s Pajamas yang dibangun di area Garden Palace Hotel.

Perseroan melalui Perusahaan Anak juga melakukan pengembangan usaha Fitness Center & Spa dengan nama Clark Hatch yang juga berfungsi melengkapi fasilitas Garden Palace Hotel.

c) Bisnis Laundry (PT Sahadja Niaga)

Perseroan juga mengembangkan usaha baru yang bergerak dibidang usaha laundry dengan brand “Garden Eco“ melalui perusahan anak PT Sahadja Niaga yang dikhususkan untuk melayani industri perhotelan, restoran, retail dan Perusahaan lainnya. Langkah Perseroan ini untuk menangkap peluang pasar dari bertumbuhnya banyak hotel dan restoran baru di Surabaya dan sekitarnya. DItunjang dengan peralatan laundry yang berskala besar dan modern, diharapkan bidang usaha ini dapat menunjang perolehan pendapatan yang signifikan pada masa mendatang.

108

d) Perkantoran (Perseroan)

Perseroan memiliki IBT Center yang merupakan gedung perkantoran 6 (enam) lantai seluas 4.000m2 yang khususnya dipersiapkan sebagai kantor perwakilan untuk Indonesia Bagian Timur guna menunjang pembangunan dan menarik investasi di kawasan tersebut dan merupakan pusat informasi dan promosi untuk investasi, perdagangan dan pariwisata untuk wilayah Indonesia bagian timur. Gedung IBT dibangun di area Garden Palace Hotel akan memberikan kontribusi pendapatan terhadap Perseroan yang diperoleh dari penyewaan ruang perkantoran. Occupancy rate IBT Center sampai saat ini adalah 55%.

e) Bisnis Perumahan (PT Tiara Raya)

Perseroan memperluas bidang usahanya melalui pembangunan perumahan Giri Sea View Residence yang lokasinya di desa Gending, Kecamatan Kebomas kota Gresik melalui Perusahan Anak PT Tiara Raya. Pembangunan infrasruktur mulai dilakukan pada tahun 2016 dan kegiatan pemasaran dimulai pada tahun 2018. Progress pembangunan perumahan adalah sedang berlangsung pekerjaan infrastrukktur sesuai dengan masterplan yang telah direncanakan dan penjualan perumahan akan dimulai di tahun 2019.

f) Bisnis Jasa Akomodasi, Rekreasi, dan Catering (PT Bumi Sinarbella)

Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usaha di bidang jasa akomodasi, rekreasi, catering, dan laundry dengan mengakuisisi PT. Bumi Sinarbella melalui salah satu Perusahaan Anak. PT Bumi Sinarbella adalah perusahaan yg bergerak dalam bidang hospitality management, penyedia jasa layanan akomodasi, laundry, rekreasi, catering dan beberapa jasa lainnya. Target market dari PT Bumi Sinarbella terdapat di 3 sektor industri yaitu Oil and Gas, Industrial dan Pertambangan. Industri Catering merupakan jasa awal yang disediakan oleh PT Bumi Sinarbella, dimulai sejak tahun 2014 sampai saat ini dengan dapur yg terletak di Cilegon Provinsi Banten, Karawang Provinsi Jawa Barat dan Semarang di Jawa Tengah. Klien PT Bumi Sinarbella adalah perusahaan - perusahaan terkemuka antara lain PT Indofood, PT DHL, PT Tereos, PT Cemindo, PT Castrol dan beberapa perusahaan lainnya.

Pada sector Oil and Gas, PT Bumi Sinarbella telah menyediakan jasa akomodasi dan laundry di Rumbai, Minas, Dumai dan Bangko dalam wilayah PT Chevron Pasifik Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dimana untuk jasa catering juga telah melayani PT Chevron Pacific Indonesia di Camp Duri, Dumai dan Bangko sejak tahun 2017 dan sampai saat ini. Untuk pengembangan usaha di sector Oil and Gas, PT Bumi Sinarbella sudah mulai menjajaki untuk dapat memberikan layanan sejenis di perusahaan lainnya seperti PT Pertamina Indonesia, PT Medco dan beberapa lainnya.

109

Di Sektor Pertambangan yang baru mulai digeluti sejak tahun 2018, saat ini PT Bumi Sinarbella sedang memberikan jasa layanan catering di PT Kaltim Prima Coal di Sangatta Kalimantan Timur. Adapun beberapa potensi customer yg sedang dijajaki meliputi beberapa perusahaan tambang batubara di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

16. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No. Izin Nomor, Tanggal dan Instansi Keterangan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

503.08/75/436.6.14/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Masa berlaku tidak diatur

2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.01.1.56.00186 tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Berlaku sampai dengan 11 Desember 2020

3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

NPWD 1.050.2071.0000.0000 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemkot Surabaya

Masa berlaku tidak diatur

DAFTAR PERIZINAN LAINNYA

No. Nama Perusahaan Perizinan

1. PT. Mas Murni Indonesia, Tbk Tanda Daftar Perusahaan No. 13.01.1.56.00186 tanggal 23 Februari 2016

Surat Keterangan No : 530/498/436.9.7.1/2018, tanggal 26 Juli 2018 tentang Keterangan Domisili badan usaha a.n PT Mas Murni Indonesia, Tbk

NPWP No: 02.137.209.1-054.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 RT. 02 RW. 01, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00480/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 04 Desember 200

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-366/WPJ.07/KP.0803/2004 tanggal 27 Desember 2004

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No: 188.45/123-91/402.5.09/1992 diterbitkan tanggal 25 Januari 1992

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No: 188.1729-951/402.5.09/1996 diterbitkan tanggal 24 Desember 1996

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No: 188.45/79-95/402.5.09/1992 diterbitkan tanggal 25 Januari 1992

Surat Persetujuan No: 644.1/39/402.202/490 diterbitkan tanggal 9 April 1990 tentang Keterangan Rencana Tata Kota

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No: 438/T/PARPOSTEL/1997 tentang Ijin Tetap Usaha Hotel

110

tanggal 23 September 1997

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 05.01.00.00472 untuk usaha Green House

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 05.01.00.00474 untuk usaha Curabhaya Lounge

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 05.01.00.00475 untuk usaha Ming Court

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 06.01.01.00051 untuk usaha Garden Palace

Surat Izin Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran No: 566/547/IX/436.4.14/2004 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2004

Surat Keterangan Perubahan Pemakaian Pesawat Lift No: 800/4815/436.6.12/2011 diterbitkan tanggal 16 November 2011

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/1198/IX/436.6.12/2010 diterbitkan tanggal 22 September 2010

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/1199/IX/436.6.12/2010 diterbitkan tanggal 22 September 2010

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/1201/V/436.6.12/2011 diterbitkan tanggal 10 Mei 2011

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/1202/V/436.6.12/2011 diterbitkan tanggal 10 Mei 2011

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/5379/XII/436.6.12/2010 diterbitkan tanggal 31 Desember 2010

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/ /I/436.6.12/2012 diterbitkan tanggal Januari 2012

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/798/III/436.6.12/2011 diterbitkan tanggal 3 Maret 2011

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Lift No: 566/103/XI/436.5.10/2008 diterbitkan tanggal 6 November 2008

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap No: 566/6418/436.6.12/2013 diterbitkan tanggal 9 Oktober 2013

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap No: 566/6419/436.6.12/2013 diterbitkan tanggal 9 Oktober 2013

Akte Izin No: 566/607.A/108.5-SBY/KU/VI/201 diterbitkan tanggal 29 Juni 2018

Surat Izin No: 566/548/X/436.4.14/2004 tentang Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik di Tempat Kerja, diterbitkan tanggal 20 Oktober 2004

Surat Izin No: 566/191/III/436.4.14/2004 tentang Pemakaian Instalasi Penyalur Petir, diterbitkan tanggal 6 Maret 2004

Izin Stasiun Radio No: 01511903-000SU/2620122014 tanggal 20 Juni 2018

Surat Keterangan Laik Sehat No: 503.443.51/H-021IP/436.6.3/VI/2015 diterbitkan tanggal 26 Juni 2015

Sertifikat Laik Operasi No: 140.O.07.171.3578.0000.18 diterbitkan tanggal 06 Juni 2018

Laporan Hasil Pengujian Air Bersih No. 14179 diterbitkan tanggal 18

111

September 2018

Laporan Hasil Pengujian Air Bersih No. 14180 diterbitkan tanggal 18 September 2018

Surat Izin Nomor: 530.08/816/436.7.2/2014 tentang Izin Gangguan diterbitkan tanggal 10 Desember 2014

Surat Persetujuan/Rekomendasi ANDAL, RKL, dan RPL kegiatan Hotel Garden Palace No: 660/1058/032/1997 diterbitkan tanggal 22 Januari 1997

Surat Izin Kelayakan Lingkungan Hidup No: 660.1/44/Kep/436.7.2/201… tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penunjang Hotel Garden Palace (Gedung Perkantoran IBT Center) di Jalan Pemuda No. 19-21 (Jalan Yos Sudarso No. 11), Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya oleh PT. Mas Murni Indonesia, Tbk.

C. PROSPEK DAN PERSAINGAN USAHA PERSEROAN

Memperhatikan kebijakan ekonomi yang berkesnambungan Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 akan berada pada kisaran 5.3% naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 5.17%. Harapan Perseroan akan hasil dari dukungan Pemerintah menjadikan sektor perhotelan sebagai sumber devisa masih tetap relevan untuk diwujudkan. Mengingat berbagai kelebihan sumber daya wisata alam di wilayah Indonesia dan budaya yang dimiliki Indonesia secara tidak langsung berkontribusi terhadap sektor perhotelan, restoran dan usaha pendukung lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan industri perhotelan baik dalam kebijakan dan infrastruktur akan memberikan prospek usaha yang lebih baik bagi Perseroan di tahun 2019.

Dengan dukungan perangkat kerja yang lengkap yang dimiliki oleh Perusahaan meliputi kerja keras, sarana dan prasarana usaha, jejaring kemitraan baik lokal maupun international serta upaya strategis atas pemasaran berbagai fasilitas disertai mutu pelayanan yang telah teruji Persroan optimis pertumbuhan usaha di tahun 2019 akan lebih baik dibanding tahun 2018.

Kegiatan usaha perseroan secara langsung adalah Garden Palace Hotel dan gedung Perkantoran IBT Center. Lokasi Garden Palace Hotel dan gedung perkantoran IBT Center adalah bersebelahan dimana kedua kegiatan usaha tersebut akan mendukung satu sama lain yang memberikan nilai tambah dibandingkan dengan pesaing. Dengan banyaknya hotel baru yang bertumbuhan di Surabaya, Garden Palace Hotel masih dapat bersaing dengan kompetitif terhadap hotel-hotel pesaing, baik dari produk dan layanan. Menurut Colliers pada tahun 2018 ada tambahan kamar sebanyak 1428 kamar sehingga menambah kamar dari hotel bintang tiga, empat dan lima dari 12,711 kamar menjadi 14.139 kamar. Sedangkan untuk tahun 2019 akan ada tambahan 988 kamar baru dan selanjutnya pada tahun 2020 akan ada tambahan 488 kamar baru. Nilai tambah hotel Garden Palace adalah lokasinya yang sangat strategis di pusat kota Surabaya sehingga meskipun adanya persaingan hotel di Surabaya yang akan bertambah dengan banyaknya jumlah kamar.

Perseroan mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai institusi terkemuka antara lain:

• Platinum Partner dari Tiket.com

• Hotel Awards 2018 dalam kategori “Best Guest Experience in Food Premium” dari Traveloka

• Gold Circle Award 2015 dari Agoda.com

• Gold Circle Award 2012 dari Agoda.com

112

Sedangkan Gedung Perkantoran IBT (Indonesia Bagian Timur) Center akan dapat berkembang dengan baik sehubungan dengan Surabaya adalah pusat perdagangan Indonesia Bagian Timur. Rencana Pemerintah untuk mengembangkan wilayah Indonesia Bagian Timur akan mendorong tumbuhnya pasar perjalanan dan hunian, potensi wisata yang belum digarap masih begitu besar sehingga hal ini menjadikan prospek yang lebih cerah bagi Perseroan, dimana IBT Center dapat dipergunakan sebagai ruang promosi bagi investasi, perdagangan dan pariwisata Indonesia Bagian Timur.

Bisnis Restoran, lounge, Fitness Center & Spa melalui Perusahan Anak PT Grahamediatama Megacom terus dikembangkan. Usaha Fitnes Center & Spa dan Lounge yang berdekatan dengan Garden Palace Hotel berpotensi meningkat seiring dengan pertumbuhan usaha dari Garden Palace Hotel dan IBT Center. Untuk usaha restoran dimsum di pusat perbelanjaan akan berpotensi untuk meningkat dengan perubahan perilaku masyarakat untuk berbelanja dan makan di pusat perbelanjaan.

Bisnis Laundry “Garden Eco Laundry” melalui Perusahaan Anak PT Sahadja Niaga tumbuh dan berkembang dengan baik dengan adanya banyak hotel baru yang didirikan di Surabaya dimana banyak hotel yang tidak memiliki laundry ataupun untuk efisiensi dalam operational hotel tersebut, Beberapa hotel baik dari hotel budget sampai bintang Lima adalah customer dari Garden Eco Laundry.

Prospek Proyek Perumahan melalui Perusahaan Anak PT Tiara Raya di Gresik. Dengan adanya proyek Jawa Intregated Industrial and Port Estate(JIIEP) berlokasi di Gresik adalaha proyek yang mengintregasikan pelabuah laut dalam kawasan industri dan perumahan akan meningkatkan lalu lintas barang dan jasa ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia sehingga

farel

Stamp

113

berdampak positif bagi perekonomian di Gresik dimana potensi market untuk perumahan baik bagi masyarakat maupun perkembangan usaha di Gresik dimana perusahaan memerlukan perumahan bagi karyawannya.

Bisnis Jasa Akomodasi, Rekreasi, dan Catering melalui Perusahaan Anak PT Bumi Sinarbella akan dapat tumbuh dengan baik dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun tahun mendatang akan mendorong banyak perkembangan usaha di dunia industri yang tentunya akan memperbesar market yang ada, Demikian juga dengan naiknya harga oli gas dan hasil dari pertambangan juga akan memberikan prospek market yang sangat luas untuk jasa akomodasi, rekreasi, laundry dan catering di industrial, minyak dan gas serta pertambangan.

D. KECENDERUNGAN USAHA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sepengetahuan Perseroan tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likukiditas atas sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan infomasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

114

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi permodalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Maroeto, Ak tanggal 24 Mei 2019, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sutjipto Ngumar CPA tanggal 30 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai auditor lain untuk laporan keuangan perseroan dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2015.

(dalam Rupiah)

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah).

Penerbitan saham baru sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD melalui HMETD diambil dari portepel saham seri B dengan nilai nominal Rp 96 per saham. Adapun saham baru yang akan diterbitkan dalam HMETD memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

Jumlah HMETD yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 saham baru atas nama Nilai Nominal : Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) Harga Pelaksanaan : Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD) : 5 : 7 Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD

: 17 Juni 2019

Tanggal Pencatatan HMETD : 19 Juni 2019 Periode Perdagangan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Periode Pelaksanaan HMETD : 19 – 25 Juni 2019 Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) : Sebanyak-banyaknya 58,33% setelah HMETD dilaksanakan dan

maksimum 63,64% setelah Waran seluruhnya dilaksanakan HMETD dalam bentuk pecahan : Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah

(rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.


Total Nilai Penawaran Umum : Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah).

EKUITAS

Modal Saham Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 517,218,851,712 426,978,830,688 342,498,830,688

Agio Saham 57,288,228,350 57,288,228,350 57,288,228,350 Modal disetor lain 90,240,021,024 174,720,021,024 Komponen ekuitas lain 1,587,013,173 1,274,218,340 990,460,953 Saldo laba 59,351,638,108 57,871,582,427 37,695,257,674 TOTAL EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 635,445,731,343 633,652,880,829 613,192,798,689 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 11,108,728,085 7,958,157,564 4,961,978,266 TOTAL EKUITAS 646,554,459,428 641,611,038,393 618,154,776,955



115

Jumlah Waran : Sebanyak – banyaknya 1.796.634.042 Waran Harga Pelaksanaan : Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) Rasio Waran : 4 : 1 Periode Pelaksanaan Waran : 19 Desember 2019 – 17 Juni 2022 Total Nilai Penerbitan Waran Seri 1 : Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus


Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia Apabila peningkatan Modal Disetor melalui PMHMETD terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka berikut adalah proforma struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut, dengan asumsi PMHMETD telah dilaksanakan dengan semua pemegang saham melaksanakan haknya dan memasukkan asumsi biaya-biaya terkait PMHMETD:

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

Posisi Ekuitas PMHMETD total 7.186.536.170 saham Proforma Ekuitas31 Desember 2018 sebelum dengan nilai nominal Rp96 per saham 31 Desember 2018 setelah

PMHMETD dan harga pelaksanaan PMHMETDPMHMETD Rp100 per saham

EKUITAS

Modal Saham Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 517,218,851,712 689,907,472,320 1,207,126,324,032

Agio Saham 57,288,228,350 26,875,469,680 84,163,698,030 Modal disetor lain - 15,000,000,000 15,000,000,000 Penghasilan komprehensif lain 1,587,013,173 (17,500,000,000) (15,912,986,827) Saldo laba 59,351,638,108 (33,964,993,045) 25,386,645,063 Kepentingan non pengendali 11,108,728,085 15,200,000,000 26,308,728,085 TOTAL EKUITAS 646,554,459,428 695,517,948,955 1,342,072,408,383

116

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hakatas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 72, Keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi-kondisi di mana: 1. setelah pembagian dividen interim tersebut, jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal

ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; dan 2. pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya

pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Dengan memperhatikan laba Perseroan serta dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, manajemen Perseroan merencanakan akan membagikan dividen tunai dengan rincian sebagai berikut: Laba Bersih Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Sampai dengan Rp 20 miliar 10% sampai 20% Di atas Rp 20 miliar 21% sampai 30% Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas untuk pengembangan usaha. Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Berikut ini adalah riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:

No. Tahun Buku Jumlah (Rp) Dividen per Saham (Rp) 1. 1995 2.475.000.000 45 2. 1996 1.100.000.000 20 3. 1997 2.168.100.000 13,5

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);

2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajakorang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

117

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008); Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

• Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia • Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f,

sebagaimana tersebut di atas; • Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri

Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI. 3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila

penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPh No.36/2008.

118

XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: − Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan − Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut: 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut

Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persertujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Keterangan Domisili (SKD) asli yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari dividen dimaksud. Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/Pzj.42/1993 tanggal 29 Januari 1993, tentang Pajak Penghasilan Atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan hasil bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara tempat domisili Pemegang Saham yang bersangkutan. Bea Meterai Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD INI.

119

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Jika ada sisa saham baru yang tidak di diambil oleh pemegang HMETD, Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik, dan Amandemen Perjanjian Pembeli Siaga keduanya tertanggal 29 Maret 2019, BIL dan JPM akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD. BIL akan melaksanakan sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) HMETD senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini. JPM akan melaksanakan sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) HMETD senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini. Para Pembeli Siaga telah mendapat persetujuan dari para pemegang sahamnya mengenai penyertaannya dalam PMHMETD ini. Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.00.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD. Keterangan mengenai para Pembeli Siaga adalah sebagai berikut. 1. Brentfield Investments Limited

Penjelasan singkat BIL merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island, beralamat di 3 Jalan Pisang Singapore 199070. Kegiatan Usaha BIL bergerak di bidang perdagangan, keuangan, dan Investasi. Ihktisar Data Keuangan (tidak diaudit)

dalam Dollar Amerika (USD) 31 Desember 2018 Posisi Keuangan Aset Lancar 83.953.629 Total Aset 83.953.629 Hutang – Obligasi Konversi 73.542.551 Modal Ekuitas 50.000 Obligasi Wajib Konversi 10.011.875 Laba Ditahan 349.203 Total Hutang dan Ekuitas 83.953.629


Berdasarkan dokumen Certificate of Incumbency tertanggal 28 Januari 2019 kepemilikan struktur permodalan pada BIL adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 18 Februari 2019 ultimate beneficiary owner dari Henner Investments, Inc. adalah Matthew Paul Richards, warga negara Australia, beralamat di 3 Jalan Pisang, Singapore 19907. Susunan Pengurus Pengurus pada BIL adalah sebagai berikut:

Jumlah modal yang diterbitkan : 50.000 saham, masing-masing dalam mata uang US Dollar Jumlah modal disetorkan : 50.000 US Dollar

Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Henner Investments, Inc. 50.000 100%

Direktur : Jambhala Limited, yang beralamat di Cayman Corporate Center 27 Hospital Road, George Town.

120

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik, dan Amandemen Perjanjian Pembeli Siaga keduanya tertanggal 29 Maret 2019, Brentfield Investments Limited akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD dan pengalihan HMETD, maksimal Rp. 370.000.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah). Pokok-pokok Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga: 1. Bahwa, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD

Satau para pemegang saham perseroan, maka seluruh sisa Saham Baru yang masih ada sehubungan dengan PMHMETD tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan yang melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan

2. Jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh Sisa Saham yang terkait dengan PMHMETD akan diambil bagian oleh BIL maksimal sampai dengan nilai Rp. 370.000.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah)

3. Dalam hal Sisa Saham Baru nilainya di bawah Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah), maka BIL dan JPM akan mengambil sisa saham baru secara proporsional.

4. Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 huruf c, BIL berhak menerima pengalihan HMETD dari pemegang saham lain pada Perseroan.

5. Pembayaran atas Sisa Saham ke Perseroan, yang akan dilakukan dalam waktu 1(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau pada tanggal lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng), berupa Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”) dengan nilai maksimal Rp. 370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah)

6. Kewajiban BIL untuk mengambil atau membeli Sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut :

a. Pernyataan Pendaftaran Efektif b. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan

yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD 7. Kewajiban Perseroan adalah pada Tanggal Akhir Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) WIB,

Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan : a. Memberitahukan BIL secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh BIL berdasarkan

Perjanjian; atau b. Memberikan konfirmasi kepada BIL bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh BIL

8. Perseroan setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh BIL, dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian Pembeli Siaga dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.

9. Masa Perjanjian Pembeli Siaga berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembeli Siaga ini dan akan berakhir sendirinya apabila :

a. Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau

b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak persertujuan RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan no.7 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi ini dapat dilihat pada Bab III. Keterangan Mengenai Transaksi dan Informasi Mengenai Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain Selain Uang.

2. PT Jasa Puri Medikatama

Penjelasan singkat

JPM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Jasa Puri Medikatama No. 11 tanggal 3 April 1998, dibuat dihadapan Heldian Noor, S.H., Notaris Kandidat Notaris, pengganti dari Latifah Ellyati Soesanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6393 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Juni 1998. JPM beralamat di Jl. Yos Sudarso No.11 Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Berita Acara Keputusan Rapat No. 29 tanggal 31 Oktober 2018, dibuat dihadapan Maria Lusia Lindhajany, SH., MKn Notaris di Surabaya, maksud dan tujuan JPM adalah penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum: Penyediaan Akomadasi Jangka Pendek dan Restoran. Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi: Wisata Petualangan Alam.

121

Ihktisar Data Keuangan (diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan)

dalam Rupiah 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Posisi Keuangan Aset Lancar 451.925.000 451.925.000 Aset Tidak Lancar 1.156.200.000 1.156.200.000 Total Aset 1.608.125.000 1.608.125.000 Kewajiban - - Ekuitas 1.608.125.000 1.608.125.000 Total Kewajiban dan Ekuitas 1.608.125.000 1.608.125.000



1.800 900.000.000

Modal Ditempatkan dan disetor 1. PT. Jatropha Indonesia 2. PT. Garvest Perdana Prima

225 225

112.500.000 112.500.000

50,00 50,00


450 225.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.350 675.000.000

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 15 Januari 2019, dibuat dihadapan Notaris Maria Lucia Lindhajany, SH.,M.kn., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0090123 tanggal 14 Pebruari 2019, susunan Direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Direksi

Presiden Komisaris : R. RR Audria Adythia Evelynn Direktur : Ny Melda Ladya Santoso

Komisaris : Djie Peterjanto Suharjono

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik, dan Amandemen Perjanjian Pembeli Siaga tanggal 29 Maret 2019, PT Jasa Puri Medikatama akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD atau para pemegang saham perseroan, maksimal Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Pokok-pokok Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga: 1. Bahwa, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat

HMETD atau para pemegang saham perseroan, maka seluruh sisa Saham Baru yang masih ada sehubungan dengan PMHMETD tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan yang melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan

2. Jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh Sisa Saham yang terkait dengan PMHMETD akan diambil bagian oleh JPM maksimal sampai dengan nilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah)

3. Dalam hal Sisa Saham Baru nilainya di bawah Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah), maka BIL dan JPM akan mengambil sisa saham baru secara proporsional.

4. Pembayaran atas Sisa Saham ke Perseroan, yang akan dilakukan dalam waktu 1(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau pada tanggal lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng), berupa tanah seluas 19 ha di Desa Mega Mendung Cisarua, Bogor senilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah).

5. Kewajiban JPM untuk mengambil atau membeli Sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut :

a. Pernyataan Pendaftaran Efektif b. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang

diperlukan untuk mengerluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD 6. Kewajiban Perseroan adalah pada Tanggal Akhir Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) WIB, Perseroan

melalui Biro Administrasi Efek akan : a. Memberitahukan JPM secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh JPM berdasarkan Perjanjian;

atau

122

b. Memberikan konfirmasi kepada JPM bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh JPM 7. Perseroan setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh JPM,

dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian Pembeli Siaga dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.

8. Masa Perjanjian Pembeli Siaga berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembeli Siaga ini dan akan berakhir sendirinya apabila :

a. Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau

b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak persertujuan RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta Bertia Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan no.7 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi ini dapat dilihat pada Bab III. Keterangan Mengenai Transaksi dan Informasi Mengenai Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain Selain Uang.

Pembeli Siaga JPM terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan di mana hubungan afiliasi adalah terdapat hubungan keluarga antara pengurus Perseroan dengan JPM, dalam hal ini Melda Ladya Santoso selaku Direktur JPM adalah saudara kandung dari Djaja Santoso selaku Presiden Direktur dari Perseroan.

123

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD Saham ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq Alamat: Rungkut Megah Raya Blok L-35, Raya Kalirungkut 1-5 Surabaya 60293 Telp : +62 31 870 6941 Fax : +62 31 870 6941 Email : [email protected] Nomor/Tanggal STTD: STTD.KAP-01/PM.22/2018 tanggal 15 Januari 2018 Nomor Keanggotaan Profesi: AP.0622 Nama Partner yang mengerjakan: Maroeto Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Perseroan menunjuk KAP Maroeto dan Nur Shodiq sebagai Akuntan Publik Perseroan dalam rangka PMHMETD berdasarkan Surat Perikatan Audit No. 01/WA-KAPMAS/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Pedoman kerja Akuntan Publik adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). KONSULTAN HUKUM Jurnalis & Ponto Law Firm Alamat : Jalan Tulodong Bawah No. B-3, Kebayoran Baru Telp: +62 (21) 5278457 Fax: +62 (21) 5278456 Email: [email protected] Nomor/Tanggal STTD: Akhmad Muthosim, No STTD: KH-44/PM.22/2018, Tanggal 28 Maret 2018 Nomor Keanggotaan Profesi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200324 Nama Partner yang mengerjakan: Akhmad Muthosim Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka HMETD ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) dari masing-masing konsultan hukum di atas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas. Perseroan menunjuk Jurnalis & Ponto Law Firm sebagai Konsultan Hukum Perseroan dalam rangka HMETD berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 1 November 2018. Pedoman Kerja: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.



124

PERUSAHAAN PENILAI KJPP YANUAR BEY & REKAN Alamat: The Manhattan Square - Mid Tower, Lantai 15 Unit F. Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 S , Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 Telp : +62-21 2940 6860 Fax : +62-21 2940 6863 Nomor/Tanggal STTD: STTD.PB-35/PM.2/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Nomor Keanggotaan Profesi: B.1-14.00384 Nama Partner yang mengerjakan: Ivan Teguh Khristian Tugas dan kewajiban pokok Penilai KJPP Yanuar Bey & Rekan adalah:

• Memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi atas rencana pembelian OWK dan Aset oleh MMI. Rencana transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2019 dan Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”, dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut. Perseroan menunjuk KJPP YANUAR BEY & REKAN sebagai Penilai Independen dalam rangka HMETD berdasarkan Penunjukkan No. Pr.Y&R-00/IT/BS/MAMI/IV/2019/IT/0037 tanggal 24 April 2019.

• Untuk memperoleh pendapat yang independen tentang Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018. Perseroan menunjuk KJPP YANUAR BEY & REKAN sebagai Penilai Independen dalam rangka HMETD berdasarkan Surat Penunjukkan nomor Pr.Y&R-00/IT/BS/MAMI/IV/2019/IT/0036 tanggal 24 April 2019.

• Untuk memperoleh pendapat yang independen tentang Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018. Perseroan menunjuk KJPP YANUAR BEY & REKAN sebagai Penilai Independen dalam rangka HMETD berdasarkan Surat Penunjukkan nomor Pr.Y&R-00/IT/BS/MAMI/IV/2019/IT/0036 tanggal 24 April 2019.

PERUSAHAAN PENILAI KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan Alamat: Gedung Dana Graha. Lantai 1 R 101. Jl Gondangdia Kecil 12 – 14 Menteng. Jakarta. Tel: +62-21 230 3840 Fax: +62-21 230 3940 Email: [email protected] Nomor/Tanggal STTD: PP-81/PM.2/2018 Nomor Keanggotaan Profesi: P.1.13.00378 Nama Partner yang mengerjakan: Fahmi Hasan Tugas dan kewajiban pokok Penilai KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan adalah melaksanakan penilaian atas aset-aset Perusahaan Sasaran dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar wajar dengan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.4.1.a.3 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan SPI 2018. Perseroan menunjuk KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan sebagai Penilai Independen dalam rangka HMETD berdasarkan persetujuan atas penawaran No. 105/PT.MMI/MK-SBY/KJPP.PSZ/XI/18, tanggal 10 September 2018. PERUSAHAAN PENILAI KJPP Amar Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan rekan Alamat: Komplek Mutiara Faza Kav. RA 5 Jalan Condet Raya No.27, Jakarta Timur Tel: +62-21 87781917 Email: [email protected] Nomor/tanggal STTD: 02/PM.223/STTD-P/A/2014 Nomor Keanggotaan Profesi: P.1.09.00163 Nama Partner yang mengerjakan: Ir. Andang Kosasih Perseroan menunjuk KJPP Amar Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan rekan sebagai penilai independen merujuk pada surat kontrak No.0371/PNW-PA/AMAR/CS/2018 tanggal 26 Desember 2018. Maksud dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar dan Indikasi Nilai Likuidasi, sedangkan tujuan penilaian ini adalah untuk kepentingan PT. Mas Murni Indonesia, Tbk. Obyek penilaian yang dinilai oleh KJPP Amar Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan rekan adalah tanah kosong di Jl.Yos Sudarso, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

tel:62-21

tel:62-21


125

PERUSAHAAN PENILAI KJPP Wawat Jatmika & Rekan Alamat: Prudential Tower, lantai 16 Jl.Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Tel: +62-21 5795 7300 Fax: +62-21 5795 7301 Nomor/tanggal STTD: STTD.PP-116/PM.223/2019 Nomor Keanggotaan Profesi: P.1.13.00363 Nama Partner yang mengerjakan: Ronald Tulus Perseroan menunjuk KJPP Wawat Jatmika & Rekan sebagai penilai independen merujuk pada surat perikatan No.M1117/AV19/011-KJPP-SBY/04-19 tanggal 18 April 2019. Maksud penilaian ini adalah memberikan opini independen atas indikasi Nilai Pasar dari properti yang berlokasi di Keluarahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Obyek penilaian adalah tanah dan Bangunan mixed used building yang terdiri dari kawasan hunian apartment jual, perkantoran jual dan ritel sewa. NOTARIS Hari Santoso, SH. MH. Rukan Green Garden Blok A-5/11 Lantai 2 Jl. Wahidin Sudirohusodo No.788 Dahanrejo Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124 Tel: +62-813 3729 7676 Email: [email protected] Nomor/Tanggal STTD: 890/PM/STTD-N/2006 Nomor Keanggotaan Profesi: 00926 Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka HMETD ini antara lain membuatkan akta-akta dalam rangka HMETD dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut. Perseroan menunjuk Hari Santoso Soenardjo sebagai Notaris dalam rangka HMETD Perseroan berdasarkan Surat Penunjukkan No.330/PD/MMI/I/2019 tanggal 11 Januari 2019. Pedoman Kerja: Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Datindo Entrycom Alamat: Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10120 Tel:62-21 3508077 Fax: 62-21 3508078 Email: [email protected] Nomor/Tanggal Ijin Usaha: Kep 16/PM/1991 Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam HMETD ini adalah melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan settlement agent. Pedoman kerja: Peraturan Pasar Modal dan OJK. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

tel:62-21

tel:62-813


126

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

Dalam rangka PMHMETD, Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana PMHMETD PT Mas Murni Indonesia Tbk No. 8 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihapadan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

1. Pemesan yang berhak Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 5 (lima) saham mempunyai hak untuk memesan 7 (tujuh) saham dengan harga pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian kecuali untuk pelaksanaan HMETD yang dialihkan kepada BIL yang mana akan dilaksanakan BIL secara inbreng dengan penyetoran OWK AML pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

• Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau

• Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. Distribusi HMETD

• Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 Juni 2019.

• Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui Pos Tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1933 No. 5 yang berlaku di Negara tersebut.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scriptless) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: • Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan

dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut. • Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan

pemesanan pembelian saham. • Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka subr rekening efek untuk pemegang HMETD

yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodiran memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT Datindo Entrycom Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke

127

rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE PT Datindo Entrycom.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Adminsitrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120

Dengan membawa dokumen sebagai berikut: • HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. • Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan • Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- dilampiri dengan fotokopi

KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa. • Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD

(bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.

• Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: − Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.

− Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti: • Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar • Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yang dilakukan melalui C-BEST • Asli FPE yang telah diisi lengkap • Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank

tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau dalam kolom endosemen pada HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2019.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Juni 2019 menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. Penjatahan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan diaudit sesuai dengan peraturan Bapepam No. VII.G.12. Perseroan akan menunjuk Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan.

128

6. Persyaratan Pembayaran a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai.

Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh (full amount) dan mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan dan No. HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

Bank CIMB Niaga Bank Victoria Operasional Cabang Cideng Jakarta Cabang Surabaya Darmo A/C No. 705674279300 A/C No. 3100000759 Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Tbk.

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan No. Sertifikat HMETD. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan juka persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good fund) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 27 Juni 2019.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 28 Juni 2019.

9. Pengembalian Uang Pemesanan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 0,1% per hari, yang diperhitungkan setelah tanggal 1 Juli 2019 kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada Pemegang Saham mulai tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan, maka akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga sesuai nilai penyetoran aset inbreng secara proporsional. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

129

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD ini melalui pengumuman di website Perseroan www.masmurniindonesia.com, dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 18 Juni 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 18 Juni 2019 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120 Telp: +62 (21) 3508077 Fax: +62 (21) 3508078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

http://www.masmurniindonesia.com/

http://www.idx.co.id/

P namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal€¦ · tanggal 13 Maret 2019 yang...

Documents

Transcript of P namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal€¦ · tanggal 13 Maret 2019 yang...