Outline PMK 39 - Kegiatan Membangun Sendiri
-
Upload
audina-nurliza-wijaya -
Category
Documents
-
view
88 -
download
5
Transcript of Outline PMK 39 - Kegiatan Membangun Sendiri
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 39/PMK.03/2010
TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
MEMBANGUN SENDIRI
1. Policy Statement
2. Dasar Hukum
3. Muatan Pasal
4. Tanggal berlaku
2
MATERI
Ketentuan lama: KMK 554/KMK.04/2000 stdd KMK 320/KMK.03/2002
Ketentuan baru: PMK 39/PMK.03/2010
1. Policy Statement
4
Ketentuan lama
• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 C UU PPN
• Dalam rangka melaksanakan intensifikasi pemungutan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Ketentuan baru
• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C UU PPN
• Dalam rangka lebih melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri
2. Dasar Hukum
Pasal 16C UU PPN:
5
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Batasan Kegiatan Membangun Sendiri
Ketentuan lama
Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih dan bersifat permanen.
Ketentuan baru
1. Rincian definisi bangunan yang semula diatur di Kep Dirjen dinaikkan ke PMK, namun disesuaikan dengan UU PBB.
2. Luas bangunan yang terutang PPN ditambah menjadi 300 m2
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Saat dan Tempat Terutangnya Kegiatan Membangun Sendiri
Ketentuan lama
1. Saat terutangnya PPN terjadi pada saat mulai dilaksanakannya pembangunan.
Ketentuan baru
1. Saat terutangnya PPN terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.
3. Tempat PPN terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
Catatan:
Butir 2 dan 3 sebelumnya diatur di KEP-387/PJ/2002.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Saat Penyetoran dan Pelaporan
Ketentuan lama
• Saat Penyetoran:paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
• Saat Pelaporan mempergunakan lembar ketiga SSP paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.
Ketentuan baru
• Saat Penyetoran:paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
• Saat Pelaporan mempergunakan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Pengkreditan Pajak Masukan
Ketentuan lama
Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. (Diatur dalam KEP-387/PJ/2002)
Ketentuan baruPajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Tanggung Renteng
• Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.
• Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
SEKIAN
- END OF SLIDES -