Otonomi Daerah Dalam Kinreks Negara Kesatuan

8/20/2019 Otonomi Daerah Dalam Kinreks Negara Kesatuan

1/12

Otonomi daerah dalam kinreks negara kesatuan

Otonomi daerah (otda) adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom

untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat

menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang dimaksud di sini

adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan kata lain otonomi

daerah adalah

keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab

badan

pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah tangganya sesuai

keadaan dan

kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.


2/12

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka

memperbaiki

kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh

pemerintah daerah

dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan

otonomi

daerah selain berlandaskan pada auan hukum! juga sebagai implementasi

tuntutan

globalisasi yang diberdayakan dengan ara memberikan daerah kewenangan yang

lebih luas!

lebih nyata! dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur! memanfaatkan dan

menggali

sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. "aju atau tidaknya

suatu

daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan

pemerintahan

daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka

membangun

daerahnya.

"akna Otonomi #aerah di Indonesia


3/12

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai $mandiri%. Sedangkan makna

yang

lebih luas diartikan sebagai $berdaya%. Otonomi daerah dengan demikian berarti

kemandirian

suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai

kepentingan

daerahnya sendiri. &anyak de'nisi yang dapat menggambarkan tentang makna

otonomi

daerah. &erikut adalah beberapa de'nisi tentang otonomi daerah yangdikemukakan para ahli

dalam buku "enyikap abir Otonomi #aerah di Indonesia karangan .". *gus

Santoso! di

antaranya adalah sebagai berikut.

+. ,. ranseen! mende'nisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-

urusan

daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.

,. ajong! mende'nisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara

dan

memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri! menentukan

hukum sendiri

dan pemerintahan sendiri.


4/12

*teng Syarifuddin! mende'nisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau

kemandirian

tetapi bukan kemerdekaan. /amun kebebasan itu terbatas karena merupakan

perwujudan dari

pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

"enurut 0ndang-0ndang /omor 12 ahun 2334 tentang Perubahan Kedua atas

0ndang-

0ndang /omor 52 ahun 2336 tentang Pemerintahan #aerah! otonomi daerah

adalah hak!

wewenang! dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

/o. Pertanyaan ,awaban

1. &agaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini7 Saat ini! otonomi

daerah dilaksanakan berdasarkan 0ndang - 0ndang /o. 12 tahun 2334 tentang

Pemerintahan

#aerah yang sebelumnya menggunakan 0ndang - 0ndang /o. 52 tahun 2336tentang

Pemerintah #aerah.


5/12

Pemerintah dan masyarakat di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam

peningkatan

kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. al ini terutama disebabkan

karena

dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya

diselenggarakan oleh

pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing

2. &agaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat

dalam pelaksanaan otonomi daerah7 Pelaksanaan otonomi daerah dapat

dioptimalkan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berbagai ara di antaranya

adalah dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (S#") yang memiliki peran penting

dalam

kesuksesan otonomi daerah. Sebab! sumber daya manusia yang berkualitas akan

melahirkan

manusia-manusia yang berjiwa pemimpin untuk melaksanakan otonomi daerah

dengan baik.

Selain itu! pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus memperketat

pengawasan

terhadap kinerja para pemimpin beserta oknumnya. Pengawasan terhadap wakil

rakyat seperti


6/12

dewan perwakilan rakyat (#P8) atau #P8# juga harus diperketat guna menghindari

beberapa kasus KK/ yang sering terjadi di tahun ini. al yang tak kalah pentingnya

adalah

memperhatikan potensi! keanekaragaman! serta kekayaan alam yang ada di satu

daerah agar

semua dapat diatur sesuai dengan undang-undang.

5. *pa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaanotonomi

daerah7 Ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah akan

membawa

akibat negatif! tidak saja bagi masyarakat! tetapi juga bagi lembaga pemerintah.

idak

aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak antara

lain

otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hilangnya

keperayaan

masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintahan sehingga dapat 9mengganggu

jalannya

roda pemerintahan

6. "engapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering


7/12

disalahgunakan7 Karena pelaksanaan otonomi daerah kurang diawasi dengan baik

baik

dari pemerintah pusat maupun rakyat daerah itu sendiri. Kekuasaan pejabat yang

besar sering

disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

:. "engapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di

daerahnya7apa penyebabnya7 Pemilukada yang dijadikan sebagai mekanisme

pemilihan dan

regenerasi kekuasaan yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat banyak

justru menjadi

ajang persaingan dalam pemenangan kampanye menarik suara rakyat lokal.

&esarnya dana

politik ini meniptakan peluang untuk praktik-praktik korupsi. Pemimpin yangterpilih

enderung menari ara untuk mengembalikan ;modal; kampanye.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya

pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ampir seluruhkewenangan

pemerintah pusat diserahkan pada daerah! keuali bidang< politik luar negeri!

pertahanan


8/12

keamanan! yustisi! moneter dan 'skal nasional dan agama. ermasuk bagi daerah

dengan

status otonomi khusus maupun status istimewa. 0ntuk pelaksanaan otonomi di

daerah khusus

dan daerah istimewa diterbitkan beberapa undang-undang seperti di bawah ini.

0ndang-0ndang /omor 11 ahun 233= entang Pemerintahan *eh pengganti

0ndang-

undang 0ndangundang /omor 14 ahun 2331 tentang Otonomi Khusus /anggroe

*eh

#arussalam.

00 8epublik Indonesia /omor 21 ahun 2331 tentang Otonomi Khusus bagi Pro>insi

Papua.

00 8epublik Indonesia /omor 2? ahun 233@! tentang Pemerintahan Pro>insi

#aerah

Khusus Ibukota ,akarta sebagai ibu kota /egara Kesatuan 8epublik Indonesia.

00 8epublik Indonesia /omor 15 ahun 2312 tentang Keistimewaan #aerah

Istimewa

Aogyakarta

Bandasan ukum Penerapan Otonomi #aerah di Indonesia


9/12

Otonomi daerah merupakan kebebasan atau kewenangan dalam membuat

keputusan politik

maupun administasi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

&eberapa peraturan

perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi

daerah di

Indonesia adalah sebagai berikut.

0ndang-undang #asar 1?6: merupakan landasan yang kuat untuk

menyelenggarakan

Otonomi #aerah. Pasal 14 00# pada *yat (1) dan (2) menyebutkan bahwa /egara

Kesatuan

8epublik Indonesia dibagi atas pro>insi! kabupaten! dan kota yang mengatur dan

mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

ap "P8-8I /o. CDE"P8E1??4 tentang Penyelenggaraan Otonomi #aerahF

Pengaturan!

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber #aya /asional yang &erkeadilan! serta

Perimbangan

Kekuangan Pusat dan #aerah dalam 8angka /egara Kesatuan 8epublik Indonesia.

0ndang-0ndang /omor 12 ahun 2334 tentang Perubahan Kedua atas 0ndang-

0ndang


10/12

/omor 52 ahun 2336 tentang Pemerintahan #aerah. 0ndang-undang ini pada

prinsipnya

mengatur penyelenggaraan Pemerintahan #aerah yang lebih mengutamakan

pelaksanaan asas

desentralisasi. al-hal yang mendasar dalam 0ndang-0ndang /omor 12 ahun 2334

adalah

mendorong pemberdayaan masyarakat! menumbuhkan prakarsa dan kreati>itas!

meningkatkan peran masyarakat! serta mengembangkan peran dan fungsi #P8#.

/ilai! #imensi! dan Prinsip Otonomi #aerah di Indonesia

erdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam 0ndang-0ndang #asar /egara

8epublik

Indonesia ahun 1?6: berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah di

Indonesia! yaitu F

/ilai 0nitaris! yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak

mempunyai

kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Genheidstaat)! yang

berarti

kedaulatan yang melekat pada rakyat! bangsa! dan negara 8epublik Indonesia tidak

akan

terbagi di antara kesatuankesatuan pemerintahan.


11/12

/ilai #asar #esentralisasi eritorial! yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 14

0ndang-

0ndang #asar /egara 8epublik Indonesia ahun 1?6:. &erdasarkan nilai ini

pemerintah

diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

ketatanegaraan.

#engan demikian! titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerahkabupatenEkota

dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

#imensi Politik! kabupatenEkota dipandang kurang mempunyai fanatisme

kedaerahan

sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalisrelatif

minim.

#imensi *dministratif! penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat

relatif dapat lebih efektif.

KabupatenEkota adalah daerah $ujung tombak% pelaksanaan pembangunan

sehingga


12/12

kabupatenEkota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

#alam pelaksanaan otonomi daerah! prinsip otonomi daerah yang dianut adalah

nyata!

bertanggung jawab dan dinamis.

/yata! otonomi seara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif

di daerah.

&ertanggung jawab! pemberian otonomi diselaraskanEdiupayakan untuk

memperlanar

pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

#inamis! pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik

dan

maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Otonomi Daerah Dalam Kinreks Negara Kesatuan

Documents

Transcript of Otonomi Daerah Dalam Kinreks Negara Kesatuan