Orde Baru

9
ORDE BARU

description

Tugas sekolah

Transcript of Orde Baru

ORDE BARU

Latar Belakang Lahirnya Masa Orde Baru

• Ekonomi :• Perekonomian semakin memburuk dan terjadi inflasi yang

mencapai 600% karena berlakunya tiga mata uang di RI yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata ORI dan ditambah NICA

• Indonesia juga memiliki banyak hutang pada masa itu

Latar Belakang Lahirnya Masa Orde Baru

• Politik :• Jendral Suharto diangkat sebagai Menteri Angkatan Darat

untuk membersihkan unsur-unsur PKI dan ormasnya.

• Dibentuknya Kabiet Seratus Menteri tetapi rakyat tetap tidak senang karena banyak tokoh di dalamnya yang terlibat G30SPKI

• Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966(SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Suharto untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi keadaan negara yang kacau

Latar Belakang Lahirnya Masa Orde Baru

• Sosial• Kesatuan aksi dari KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dsb

bergabung membentuk Front Pancasila/Angkatan 66 untuk mengajukan membubarkan PKI

• Front Pancasila/Angkatan 66 mengadakan demonstrasi di jalan-jalan raya dan mengajukan Tritura di halaman gedung DPR-GR

Program ORBA

• Di bidang ekonomi dilaksanakan Pembangunan Nasional. Terdiri dari Pembangunan jangka pendek dan Pembangunan jangka panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan 5 tahun (pelita). Setia pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.

• Di bidang sosial pembangunan nasional yang sesungguhnya merupakan rangkaian upaya pembangunanyang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Program ORBA

• Di bidang budaya pelajar wajib mempelajari pancasila secara lengkap beserta butir butirnya. Ini dilakukan agar ideologi pancasila tidak diinjak-injak.

• Di bidang politik, dibentuk kabinet ampera yang bertugas untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Tugas ini diseut Dwi Darma Kabinet Ampera. Kabinet Ampere ini disebut juga Catur Karya Kabinet Ampera. Pada jaman Soeharto, MPRS berada di bawah kekuasaan presiden.

Why?

• Karena diterbitkannya paket lima UU Politik yang menyeleweng dari UUD 45, karena merampas kedaulatan rakyat. Akibatnyam, pemilu yang terjadi selama Orde Baru berkuasa hakekatnya sudah menyimpang. Jelas bahwa penyelewengan itu disengaja, dan merupakan rekayasa yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto, akibatnya ia mampu berkuasa lebih dari 30 tahun.

Negatif vs Positif

Dampak Positif :

•Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.•Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.•Indonesia mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).•Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.•Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Negatif vs Positif

Dampak Negatif :

•Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.•Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.•Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.•Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.•Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.