OPTIMALISASI PENYALURAN KREDIT PERBANKAN UNTUK SEKTOR UMKM
-
Upload
nindya-sukmawati -
Category
Economy & Finance
-
view
2.244 -
download
11
description
Transcript of OPTIMALISASI PENYALURAN KREDIT PERBANKAN UNTUK SEKTOR UMKM
Page 1Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
Hal 2Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 3Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 4Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA BERDASARKAN SKALA USAHA TAHUN 2006
Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 52,176 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha.
0,0143%0,2187%
8,6239%
91,1432%
Usaha Mikro 52,176 jutaAsset sd Rp. 50 juta,Omzet/th sd Rp 300 juta
Usaha Kecil 546 ribuAsset > Rp. 50 jt - 500 juta,Omzet/th > Rp 300 juta - Rp 2,5 M
Usaha Menengah
41 ribuAsset > Rp. 500 jt - 10 M,Omzet/th > Rp 2,5 M - Rp 50 M
Usaha Besar 4,6 ribuAsset lebih dari Rp 10 M,Omzet/th lebih dari 50 M
Sumber : Data BPS 2009 (dalam Mennegkop & UKM, 2011)
Hal 5Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
PETA JENIS USAHA UMKM BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
Pertanian : 26,21 juta unit
(53,57%)
Industri Pengolahan : 6,58% (3,22 juta unit)
Perdagangan, Hotel dan Restoran : 27,19% (13,30
juta unit)
Lainnya : 1,08% (0,53 juta unit)
Jasa-jasa : 6,07% (2,97 juta unit)
Pengangkutan dan Komunikasi : 5,52%
(2,70 juta unit)
Pertanian : 53,57% (26,21 juta unit)
Sumber : Data BPS 2006 (dalam Mennegkop & UKM, 2008)
Porsi terbesar UMKM di Indonesia bergerak di sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa.
Hal 6Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 7Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
PERMASALAHAN DALAM
PEMBIAYAAN UMKM
UMKM lemah dalam : SDM, permodalan, teknologi, manajemen, pemasaran, akses informasi dan akses terhadap lembaga keuangan
Sisi Perbankan
Sisi UMKM
Daya serap UMKM terhadap kredit perbankan rendah
Keterbatasan UMKM dalam memenuhi persyaratan teknis perbankan untuk mendapat kredit Bank
Kredit UMKM per April 2011 = Rp. 383,161TPotensi pembiayaan UMKM = Rp. 1.270 TDaya serap UMKM hanya sebesar 31,91% dari potensi pembiayaan yang ada
PENYEBAB
Hal 8Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
PERMASALAHAN DALAM
PEMBIAYAAN UMKM
1. Tidak adanya catatan administrasi yang baik.
2. Usaha relatip kecil sehingga maksimum yang dapat diberikan relatip kecil. Dengan demikian, cost pengelolaan per unit kredit menjadi relatip mahal.
3. Tidak adanya perencanaan matang dalam pengelolaan keuangan.
4. Keterbatasan perijinan/legalitas dan kepemilikan tempat usaha.
5. Keterbatasan nilai agunan (collateral).
6. Premi asuransi yang cukup besar untuk lingkungan pasar karena tingginya resiko kebakaran di pasar.
Beberapa permasalahan teknis yang dihadapi Perbankan untuk membiayai UMKM adalah:
Hal 9Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 10Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
BNI
DEBITUR
Perum SPUPT. Askrindo
PEMERINTAH
12
3
KETERANGAN1. Debitur mengajukan kredit2. BNI memberikan kredit3. BNI mengajukan penjaminan 4. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan5. Perusahaan penjamin menagih Imbalan Jasa Penjaminan
5
4
Untuk meningkatkan penetrasi pinjaman kepada usaha mikro dan kecil, Pemerintah menanggung biaya premi atas penjaminan kredit melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) sesuai Instruksi Presiden no. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
SOLUSI PEMERINTAH DALAM MEMBERI
KEMUDAHAN AKSES KREDIT KEPADA UMKM
Hal 11Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
SOLUSI BNI UNTUK MENGGARAP
SEGMEN UMKM : REFOCUSING
TARGET PASAR
Layanan melaluiChanneling
Strategy
Layananmelalui
Syndications & Club deals
MIKRO / KONSUMER KOMERSIAL KORPORASI
BNI: Memfokuskan kembali target pasar
Fokus nasabah yang lalu
Fokus nasabah yang baru
=Peningkatan kemampuan untuk menciptakan produk-produkbagi segmen pasar inti, akan menciptakan kepuasan nasabah
dan tingkat keuntungan (profitabilias)
MIKRO KOMERSIALKONSUMER KORPORASI
Hal 12Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
BNI MEMBERI KEMUDAHAN
AKSES KREDIT KEPADA
PENGUSAHA UMKM
1. Memperbanyak jumlah outlet (distribution channels)
2. Melakukan pembinaan (edukasi) kepada nasabah klinik UKM dan kerjasama dengan perguruan tinggi. BNI telah menandatangani MOU kerjasama dengan 18 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta
3. Meningkatkan penyaluran kredit UMKM, baik dengan pola langsung maupun pola tidak langsung (linkage program) melalui BPR, Koperasi, dan perusahaan inti
4. Menciptakan produk yang customer centric, yang mengutamakan kecepatan proses (IT-based) dan kemudahan persyaratan.
Hal 13Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
TUMBUH DAN BESAR BERSAMA
BNI
PKBL BNI KUR
BWU BNI USAHA BERKEMBAN
G
BNI USAHA MAJU
USAHA MENENGAH
USAHA BESAR
Program Kemitraan & Bina Lingkungan Program kemitraan untuk usaha mikro/kecil, dalam rangka program CSR (corporate social responsibility) BNI, max. s/d Rp. 100 juta
BNI-Kredit Usaha Rakyat Kredit untuk usaha mikro/kecil yang feasible, namun tidak bankable program penjaminan Pemerintah; max. s/d Rp. 500 juta
BNI-Wirausaha Kredit untuk usaha kecil yang feasible & bankable, max. s/d Rp. 1 milyar
Kredit untuk usaha kecil yang feasible & bankable, max. s/d Rp. 3 milyar
Kredit untuk usaha kecil yang feasible & bankable, max. s/d Rp. 10 milyar (untuk individu) dan s/d Rp. 15 milyar (untuk grup usaha)
Hal 14Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 15Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
PERANAN PERGURUAN TINGGI
UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
1. Melakukan pemetaan dan identifikasi produk unggulan masing-masing daerah
2. Melaksanakan pelatihan kepada mitra binaan program kemitraan, dengan materi pelatihan sebagai berikut :- Pengembangan motivasi diri- Kiat wirausaha tangguh- Manajemen usaha- Pembukuan- Sukses berhubungan dengan lembaga keuangan- Menentukan harga- Marketing praktis- Peduli mutu- Survey produk
3. Mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang terkait dengan UMKM dan potensi bisnis daerah kepada pihak perbankan
Perguruan tinggi mempunyai peranan besar dalam memberdayakan para pengusaha UMKM sehingga usaha MKM dapat berkembang menjadi usaha yang feasible dan bankable, yang dapat dilakukan dalam bentuk :
Hal 16Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 17Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
KESIMPULAN & SARAN
• Dalam rangka memperbesar tingkat penetrasi kredit kepada sektor UMKM, Kredit Usaha
Rakyat (KUR) merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan akses UMKM ke
perbankan.
• Upaya BNI dalam melakukan penetrasi kredit kepada UMKM, disamping dengan pola
penyaluran kredit secara langsung, juga dengan pola linkage program.
• Program KUR agar terus dikembangkan, antara lain dengan :
• Adanya upaya dari Pemerintah dan Regulator untuk mempermudah aspek perizinan dan
kemudahan akses UMKM kepada perbankan
Menambah Bank umum yang menjadi bank peserta penyaluran KUR Meningkatkan penyaluran KUR melalui pola kerjasama, baik melalui BPR,
Koperasi, maupun perusahaan inti Melibatkan Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Penyalur.
Hal 18Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
AGENDA
I. PETA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
II. POTENSI, REALISASI, DAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM
III. SOLUSI DALAM MEMBERI KEMUDAHAN AKSES DAN OPTIMALISASI KREDIT KEPADA UMKM
IV. PERANAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBERDAYAKAN UMKM
V. KESIMPULAN & SARAN
Hal 19Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa
TERIMA KASIHTERIMA KASIH