+

Oleh:

Firmansyah Lubis Direktur e-Government

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

OPTIMALISASI e-GOVERMENT DI INDONESIA

KOMINFO

+ Inikah Birokrasi Indonesia?

DEFIFNISI eGovernment

Pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi dalam proses

pemerintahan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi,

dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan.

Kata Kunci

•Oleh

- Pemerintah

•Untuk

- Rakyat

- Bisnis

- Lembaga

Pemerintah lain

•Manfaat e-Government

- Efisiensi

- Efektivitas

- Transparansi

- Inovasi

- Partisipasi

•Bagaimana

mencapainya?

- Rekayasa ulang

proses bisnis

- Penggunaan TIK

Faktor Penentu Kesuksesan • Faktor Penentu Kesuksesan

merupakan Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi e-Government berjalan sesuai apa yang telah direncanakan.

• Faktor Penentu Kesuksesan dibagi menjadi empat dimensi: – Kebijakan dan Regulasi,

– Kelembagaan dan SDM,

– Perencanaan dan Anggaran,

– Infrastruktur dan Aplikasi

Visi & Misi

E-Government

Sumber: DETIKNAS, 2012

STRATEGI IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT: Pendekatan “Tiga Bola”

Penguatan unit pengelola TIK di lembaga-2 Pemerintah

Penguatan lembaga koordinator program strategis TIK dan cyber security nasional

Kelembagaan

Kebijakan

Sinkronisasi investasi TIK nasional

Kebijakan fiskal multiyears & multiyears contract

Penggunaan komponen TIK lokal industri TIK

Peningkatan kualitas SDM TIK dg kerjasama R&D institusi pendidikan

Peningkatan kualitas SDM TIK utk industri TIK

SDM

Source : MP TIK

+ E-Government dan Reformasi Birokrasi

6

Pe

ng

ua

tan

SD

M

Perumusan

Budaya Kerja

Manajemen

perubahan

Peningkatan

Kompetensi

Pe

mb

en

ah

an

Ta

ta-l

ak

sa

na

Rekayasa Ulang

Proses Bisnis

Org

Simplifikasi dan

Integrasi

Prosedur

Pengembangan

Sistem

E-G

ov

ern

me

nt:

Pe

ne

rap

an

TIK

Reformasi

Layanan Publik

(G2C)

Reformasi

Layanan

Kepegawaian

(G2E)

Reformasi

Layanan Dunia

Usaha (G2B)

Reformasi

Layanan Sesama

Instansi (G2G)

Te

rwu

jud

ny

a T

ata

Ke

lola

Pe

me

rin

tah

an

y

an

g b

aik

Pe

ng

ua

tan

Org

an

isa

si

Penajaman Visi,

Misi, Strategi

Restrukturisasi

Organisasi

Redefinisi Tugas

dan Fungsi

Analisis

Beban Kerja dan

Kualifikasi

Jabatan

Efisiensi eksternal,

Efektifitas organisasi,

Transparansi

Efisiensi internal,

Transparansi, Akuntabilitas

Efisiensi dan Efektifitas Nasional

Menyelenggarakan Layanan yang Prima

SO

UR

CE

:KE

M K

OM

INF

O

7

Konteks dan Motivasi Strategi Impementasi E-Government

Peraturan dan Kebijakan

• Merumuskan dan mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan yang ada saat ini terkait dengan pelayanan publik

Organisasi dan Lembaga

• Menguatkan dan memperbaiki proses bisnis

• Menetapkan standar pelayanan

• Membuat Standard Operation Procedures

• Mengembangkan survey kepuasan publik dan layanan pengaduan

• Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Aplikasi

• Mengembangkan aplikasi back office dan front office yang berorientasi G2G, G2B, G2C

• Mengembangkan enkripsi data

• Standarisasi Metadata

Infrastruktur

• Mengembangkan infrastruktur berbasis TIK untuk memberikan akses publik pada layanan yang akan diberikan

• Mengembangkan secure network protocol

+

E-Government Indonesia

Update

Update terakhir e-Government Indonesia

Today

+ e-Government Indonesia Today

Secara de yure dan de facto, Pemerintah RI telah menerapkan e-Government sejak tahun 2003, melalui Inpres 3 nomor 2003 tentang Strategi dan Kebijakan e-Government;

Infrastruktur telekomunikasi sebagai dasar e-Government telah tergelar di sebagian besar wilayah RI;

Hampir tidak ada perkantoran pemerintah yang tidak menggunakan komputer dalam mendukung tugas-tugas mereka. Domain instansi pemerintah tercatat lebih dari 3100 domain;

Beberapa program nasional yang dijalankan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) telah berlangsung dengan segala dinamikanya;

Sebagian besar Aparatur Pemerintah telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, setidaknya teknologi telekomunikasi. PNS yang mampu mengoperasikan komputer makin banyak;

Beberapa regulasi yang mendukung e-Government secara umum dan secara khusus (seperti regulasi e-KTP) telah diterbitkan;

Respon masyarakat melalui layanan elektronik meningkat. Saat ini terdata lebih dari 63 juta pengguna internet di Indonesia.

+ Posisi Indonesia di tingkat

Internasional

Peringkat e-Government Indonesia tahun 2012:

Menurut PBB : 109 dari 122 negara

Menurut Waseda University tahun 2012 (dari 55 negara)

Total :Peringkat 33

Di kalangan group APEC : peringkat 15

Negara dengan populasi > 50 juta : peringkat 13

+ Indikator Penilaian Terdapat 7 indikator dan 30 sub indikator

Sumber: Waseda University

+

Kebijakan & Strategi Pengembangan e-Government Nasional

eGovernment

+ 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program

Percepatan RB

1. PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI

2. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS

3. SISTEM SELEKSI

CPNS DAN PROMOSI

PNS SECARA TERBUKA

4. PROFESIONALISASI PNS

5. PENGEMBANGAN SISTEM

ELEKTRONIK PEMERINTAH (E-

GOVERNMENT)

7. PENINGKATAN

TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS

APARATUR

9. EFISIENSI

PENGGUNAAN

FASILITAS, SARANA DAN

PRASARANA KERJA PNS

8. PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PNS

6. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

+ Kebijakan

Mendorong penguatan regulasi e-Government;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Elektronik di lingkungan instansi pemerintah;

Meningkatkan kualitas layanan publik online pemerintah;

Meningkatkan sinergi antara Pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi layanan pemerintah melalui sistem elektronik;

Menjamin keamanan informasi Pemerintah RI.

+ Strategi

Melakukan evaluasi yang mendalam terhadap capaian e-Government dan penyusunan perencanaan yang komprehensif e-Government nasional dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait;

Penyusunan regulasi/kebijakan dan strategi nasional, dari pusat hingga daerah dan Satuan kerja;

Pengaturan yang lebih baik dalam belanja e-Government/Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan instansi pemerintah;

Penguatan kapasitas PNS dalam pengoperasioan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Integrasi Business Process dan Sistem Informasi e-Government antar K/L/D;

Mendorong penelitian dan pengembangan e-Government;

Penguatan kerjasama G2G, G2B dan G2C;

Penerapan Open Government Indonesia melalui media e-Government;

Penerapan layanan publik melalui media online secara bertahap;

Penerapan flagship e-Government;

Penguatan Gov-CCERT melalui kerjasama antar K/L/D dalam pengamanan sistem e-Government;

+

KANAL INTEGRASI DATA

ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Aparatur Pemerintah Indonesia

Integrasi

eGovernment

+ Government Service Bus (GSB) Menghubungkan data-data antar K/L

siMANTRA

siMANTRA

PNSbox

Keterangan : Aplikasi Manajemen Pertukaran Data Pemerintah siMANTRA

Private Network Security – Sistem Pengaman Transaksi elektronik

GSB menghubungkan server-server K/L/Pemda dengan bantuan

Aplikasi siMANTRA & PNSbox yang diinstall di Data Center K/L/D

untuk menjamin privacy dan keamanan

siMANTRA

siMANTRA

siMANTRA

GSB

+ Integrasi Data PNS

Pengambilan data-data berbasis NIP dari Server BKN;

Pengambilan data-data berbasis e-KTP dari Server Kemdagri;

Pengambilan data-data berbasis NPWP dari Server DJP Kemkeu.

Catatan:

K/L Penyedia data menentukan langsung data-data apa yang boleh diakses

oleh K/L/Pemda lainnya

+

Pilot project Data Mining

PNS melalui NIP, NIK dan

NPWP Mewujudkan nilai tambah suatu sistem dengan

mengkolaborasikan dan saling memvalidasi

data antar sistem.

Reformasi

data PNS

+ Data Utama

Pegawai Penduduk Wajib Pajak

NIP NIK NPWP

Nama Nama Nama

Tempat lahir Tempat lahir Tempat lahir

Tanggal lahir Tanggal lahir Tanggal lahir

Nama Ortu Nama Ortu

Alamat Alamat Alamat

Finger Print Finger Print

+

Comprehensive

report

Relasi Data Utama Pegawai

Nama

NIP

Tempat lahir

Tanggal lahir

Nama Ortu

Alamat

Finger Print

Penduduk

NIK

Nama

Tempat lahir

Tanggal lahir

Nama Ortu

Alamat

Finger Print

Wajib Pajak

NPWP

Nama

Tempat lahir

Tanggal lahir

Alamat

Middleware

siMAYA

Nama

NIP

NIK

NPWP

Finger Print

Tanggal lahir

Aplikasi middleware

mengkombinasikan unique-

id (Primary key) dari setiap

Nomor Identitas

Identitas lain, seperti

finger print, tanggal

lahir dan nama orang

tua menjadi alat

verifikasi

Su

ply

Su

ply

Suply

Catatan:

+ Comprehensive Report

Dengan mengintegrasikan nomor identitas unik dan finger Print dari Data Pegawai, Penduduk dan Wajib Pajak, maka dapat dihasilkan validitas report, diantaranya :

Kepegawaian:

Usia PNS

Status PNS (nikah/anak/kematian, dan lain-lain) Hak Gaji

Kemungkinan NIP ganda

Perpajakan:

PNS yang sudah/belum memliki NPWP

Status pembayaran pajak oleh setiap PNS

Kependudukan:

Status pekerjaan

Status Pendidikan

+ Status Sistem Saat ini NIP – NIK - NPWP

Telah terbangun:

Interkoneksi infrastruktur (jaringan internet, sistem pengamanan) antara Kemkominfo – BKN – DJ Pajak – DJ Adminduk Capil telah terselenggara;

Koneksi antar sistem melalui web services telah tersedia.

Belum terealisasi:

Data mining (penggalian data dan informasi) antar sistem

Executive/Comprehensive Report

Alasan: Belum ada MoU dan atau NDA (Non Disclosure Agreement) bagi team yang secara teknis menangani langsung koneksi antar sistem. NDA diperlukan untuk menjamin privacy dan keamanan data dan informasi

Solusi:

Perlu adanya surat resmi dari Team e-Government Nasional kepada K/L terkait;

Perlu segera dibangun MoU antar K/L/D

Segera disepakati NDA bagi user teknis yang secara langsung mengakses antar sistem

Perlu dirumuskan apa kebutuhan data dan informasi tingkat executive, tingkat manajemen dan bagi setiap PNS.

+

Kebijakan Aplikasi

Generik

Aplikasi

Generik

+ Mengapa Aplikasi Generik

Mengembangkan aplikasi e-Government nasional (khususnya internal pemerintah dan layanan publik oleh pemerintah) dalam kerangka NKRI

Kebijakan untuk mengembangkan aplikasi generik didasari pada:

Adanya regulasi dan SOP yang sama

Sistem kepegawaian, perkantoran, persuratan pemerintah pada dasarnya sama aturannya.

Efisiensi dan efektifitas pembangunan

Mencegah duplikasi pengembangan aplikasi yang beresiko in-efisiensi

Memudahkan integrasi Sistem Informasi dengan meminimalisir varian teknologi dan belanja infrastruktur yang kurang diperlukan

Kedaulatan informasi milik Pemerintah

Mengantisipasi kebocoran informasi milik pemerintah.

Contoh Aplikasi Generik yang saat ini menjadi kebijakan nasional adalah SPSE dan siMAYA

+

Kebijakan di bidang

kapasitas PNS dalam

pengelolaan e-Government

PNS dalam

e-Government

+ Kapasitas PNS di bidang TIK

Sistem Recruitment PNS dengan kualifikasi PNS

Memasukkan materi TIK dalam test penerimaan PNS;

Diklat penjenjangan, Training/Bimtek umum dan teknis e-Government;

Jabatan fungsional e-Government;

Dukungan sarana TIK yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas;

Penilaian kinerja PNS yang bekerja melalui e-Government Misal: Reward bagi PNS yang bekerja melalui sistem e-Government yang ditentukan

di luar jam kerja.

+ G-CIO Government-Chief Information Officer

Dengan memperhatikan besarnya arus data-pengolahan-

informasi dalam suatu instansi K/L/D, maka diperlukan

keberadaan pejabat yang berfungsi sebagai G-CIO;

G-CIO mengambil kebijakan strategis dan teknis dalam

manajemen data dan informasi, mulai dari sumber data

internal/eksternal hingga manajemen informasinya;

Keberadaan G-CIO perlu diatur melalui regulasi, dan

eksistensi struktural/fungsionalnya perlu diakomodir dalam

Struktur Organisasi dan Tata Kerja instansi K/L/D.

+

Kebijakan pengembangan

infrastruktur e-Government

Nasional

Infrastruktur

e-Government

+ Infrastruktur e-Government

Perlu pengaturan belanja lebih tegas dalam pengembangan

infrastruktur egovernment guna efisiensi dan efektifitas

pemerintahan, termasuk belanja internet nasional;

Pemerintah perlu memiliki Infrastruktur e-Government

nasional, seperti:

Data Center Nasional

Jaringan tertutup Pemerintah Nasional;

Dan lain-lain

Diperlukan jaminan keamanan informasi yang lebih kuat

dalam transaksi elektronik pemerintahan;

+

Kebijakan Standarisasi e-

Government Indonesia

Standarisasi

e-Government

+ Standarisasi

Standar Teknis Infrastruktur dan teknologi

Standar Operasi Prosedur (SOP)

Standar Metadata Pemerintah

Dan lain-lain

+

Penutup Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala

perhatiannya.

Firmansyah Lubis Firmansyah.lubis@kominfo.go.id