OPINI PUBLIK KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI

ANGGUN NUR LESTARI 210110110727 HUMAS C FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

BAB 1 KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI

A. Pikiran para Pakar Filsafat tentang Kebebasan Mengeluarkan Opini Kepentingan manusia dalam hidupnya mempunyai 2 tujuan penting: 1. Kepentingan pribadi (self interest) 2. Kepentingan kelompok (social interest) Indonesia mempunyai pasal 28 UUD-45, sedangkan dalam pasal 19. Kebebasan mengeluarkan opini dipertahankan demi kebenaran. Beberapa aliran meninjau kebenaran: 1. Coherence theory, antara opini-opini yang dimiliki seseorang harus ada kesesuaian. Dilihat dari ilmu jiwa sosial yang menyalahkan coherence theory ini ternyata dalam diri manusia terdapat banyak opini dan normanorma yang bertentangan satu sama lain yang membuatnya tidak dapat diramalkan. 2. Correspondence theory, pernyataan manusia harus sesuai kenyataan. Ilmu jiwa sosial banyak digunakan dalam memenangkan suatu opini maka kebenaran teori ini disangsikan. 3. Pragmatisme, pragmatisme harusnya berpegang teguh pada pada prinsip manusia bertanggung jawab atas opini-opininya karena opini adalah penggerak dari tindakan. Pragmatisme mempunyai sasaran menggunakan pertukaran pikiran untuk mencapai: a. Manusia bertanggung jawab b. Manusia yang hidup dengan sadar c. Manusia yang setiap kali mengadakan verifikasi dan intropeksi.

4. Pendapat John Locke dan Leibnitz Leibnitz mengatakan kebenaran diperoleh dari analisa dan sintesa, Locke mengatakan ada 3 fase kebenaran yakni:

a) Intuition, merupakan tingkat kebenaran yang paling murni dan mendekati kebenaran mutlak. Menurut locke, orang mempunyai perasaan, sesuatu itu benar atau salah. b) Demonstration, merupakan pembuktian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. c) Perception, didasarkan pada hasil indera. Bentuk ini paling kecil kemungkinan kebenarannya, karena didasarkan pada indera. B. Penilaian tentang Kebenaran Opini dan Norma-norma. Norma adalah nilai standar tentang baik buruk tindakan dan opini seseorang yang selalu diukur dan dinilai baik buruknya. Nilai dan sistem nilai masyarakat (= sistem norma) pada akhirnya akan menentukan nilai dan derajat kebenaran suatu opini. Roucek dalam bukunya Social Control. Setiap opini atau tindakan manusia mempunyai tiga kemungkinan dalam mengambil keputusan: a) Otomatis. b) Sesuai ketentuan lembaga/instansi. c) Dalam keragu-raguan. Penindakan pembatasan kebebasan ada dua, sebelum terjadi (Apriori) yang dilaksanakan dalam situasi demokrasi dalam keadaan bahaya dan sesudah terjadi (represif). Selain itu ada juga sensor preventif . yang termasuk berita yang tergolong preventif adalah berita-berita militer, yang merugikan keamanan negara atau rahasia negara. Kebenaran sebagai pembatas kebebasan. Peraturan hukum sebagai pembatas kebebasan. Hukum tidak pernah mengartikan kebebasan mutlak untuk setiap individu, tapi selalu memerhatikan kebebasan angota-anggota masyarakat lainnya. Kebebasan menurut hukum menjadi: Setiap individu menikmati kebebasan yang sama besarnya dengan kebutuhan kebebasan orang lain. Kemungkinan menikmati kebebasan yang utuh dalam hal-hal khusus.

Rule-of-law (yang juga menentukan mengeluarkan opini) untuk alam demokrasi ditentukan prinsip: Kesamaan terhadap hukum Tanggung jawab individu terhadap hukum Barker menemukan bentuk-bentuk kebebasan: Civil liberty, hak untuk hidup sebagai anggota masyarakat dengan mengharapperlindungan yang sama dari negara, hidup aman untuk setiap anggota. Political liberty merupakan tingkat yang lebih jauh dari civil liberty, yaitu hak anggota untuk ikut menentukan corak dan arah pemerintahan. Dalam dunia demokrasi eksekutif tidak dianggap sebagai lawan legislatif melainkan dianggap sebagai bagian dari organisasi negara. Dengan demikian, demokrasi modern tidak lagi menentang pemerintahnya, melainkan mengawasinya artinya

mengawasi kebebasan satu sama lain, rakyat mengawasi kebebasan eksekutif untuk memerintah dan eksekutif mengawasi rakyat dalam menikmati kebebasan dan hak-hak berdasarkan perlindungan yang diberikan negara kepadanya. Economic liberty, yaitu kebebasan mencari dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Dalam praktik tidak banyak perbedaan political liberty dan economic liberty. Akan tetapi, kebebasan mendapat pekerjaan baru dapat dijamin bila keadaan politik mengizinkan. Menurut Barker: dasar berpikir rule of law adalah keseimbangan antara satu pihak kebebasan untuk menjalankan sesuatu (liberty) dan pada pihak lain pemikiran hak ini juga dimiliki orang lain sehingga tercapai prinsip hak yang sama. C. Kebebasan Mengeluarkan Opini dari Segi komunikasi Dalam komunikasi pembatasan mengeluarkan opini dihadapkan pada bebrapa teori, authoritarian theory, libertarian theory, responsibility theori, communist theory.

Authoritarian theory mencapai puncaknya pada zaman absolutisme (abad ke 16 dan abad 17) kebebasan mengeluarkan opini hanya diizinkan terbit jika sudah membayar pajak. Authoritarian theory mendukung dan memajukan kebijaksanaan pemerintah (raja) pada waktu itu. Libertarian theory yang mulai berkembang abad 18, maka tugas pers memberi penerangan. Libertarian theory yang akhirnya teori ini membawa kekecewaan masyarakat di abad abad berikut, tidak semua orang serasional yang mereka duga, karena pada bad 18 19 dalam sejarah filsafat dikenal dengan abad Rasionalisme, fungsi pers untuk mencari kebenaran, tanpa digugat oleh siapa pun. Responsibility theory, kebebasan mengeluarkan opini, Hutchins Committee menekankan, kebebasan pers yaitu penyebaran ide dengan menggunakan media elektronik terbatas pada dua faktor. Dalam kenyataan, semua orang mempunyai kebebasan yang sama, sedangkan tidak semua orang dapat menyebarkan opininya melalui media. Communist theory, kebebasan mengeluarkan opini tidak berbeda dengan authoritarian theory, dalam praktik membatasi kebebasan sebanyak mungkin. Sesuai dengan filsafat komunisme tidak memberiakn kebebasan untuk kehidupan pribadi.