One command one rule one corps : Urgensi pendirian BPBD
-
Upload
wawan-andriyanto -
Category
Documents
-
view
439 -
download
0
description
Transcript of One command one rule one corps : Urgensi pendirian BPBD
“One Command, One Rule, One Corps !”
Urgensi Perda BPBDUntuk Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Mengapa Membentuk BPBD?Perintah (dan Peluang) Undang-Undang: UU 24/2007; PP 41/2007; PP 21/2008; Permendagri 46/2008; Perka BNPB 3/2008.
Masalah kelembagaan dalam Perda 15/2009 Tentang PBD (BKPBD);
Kebutuhan Kota Yogyakarta atas Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang kuat (BPBD)
Perintah (dan peluang) Undang-Undang
UU 24/2007 Bab IV Bagian Kedua pasal 18 – 25
PP 41/2007 pasal 45 (“..lembaga lain”)
Permendagri 46/2008 pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008
Masalah Kelembagaan dalam Perda 15/2009 tentang PBD
Perda 15/2009 mengamanatkan pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD), yakni “lembaga non struktural yang bersifat koordinatif yang fungsi dan tugasnya menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat daerah”;
Ilustrasi Kasus Penanggulangan Bencana tanpa BPBD
Tugas Menumpuk
Tidak Tertata
Saling Menyalahka
n
Pating Blasur
Koordinasi Tidak Jalan
Tidak Siaga
Saling lempar Tanggungjawa
b
Didemo Korban ,
Masyarakat & Media
Sakkarepe dhewe
Bantuan Tidak Merata
Dicap Lamban…. Pemerint
ah Tidak Siap
Disalahkan Pusat dan Provinsi
Bantuan gak cair2
PERSEPSI MASYARAKAT
Kalau dibiarkan berlanjut….
Salah Pendekatan dan Penanganan
Terhadap Bencana, Baik Prabencana, Tanggap
Darurat, Maupun Pasca Bencana
Semua Sektor Jalan Sendiri-Sendiri tak tentu arah dan tak
tertata…
Akhirnya kalau terjadi bencana ….
Tau Rasa Loe…..
Kebutuhan Masyarakat Kota Yogyakarta akan Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang Kuat
Pemerintah Siap Siaga
Cepat Respon dan
Tepat Respon
Komunikasi dan
Koordinasi Lancar
Korban cepat
Tertangani
Bantuan Merata dan
Adil
Masyarakat tenang
Pengungsi Terbantu
Citra Positif Pemerintah
Citra Positif DPRD
Konstituen tidak merasa
DilupakanMasyarakat diberdayakan Relawan tertib
dan profesional
Dunia Usaha terlibat
PERSEPSI MASYARAKAT
Kalau ini dikembangkan….• Masyarakat Berdaya dan Siaga• Pemerintah Banyak Mitra dan Dipercaya• Konstituen Terpuaskan• Jika bencana, penyintas dan pengungsi tertangani dengan baik• Rehabrekons berhasil tanpa cacat, dll
Akhirnya….
Deskripsi BPBD Ideal …
Segitiga penuh makna, bahwa BPBD harus…Didukung oleh 3 (tiga) Pilar
penanggulangan bencana universal (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha); (BNPB, 2011)
Memiliki 3 (tiga) Fungsi sesuai tahapan penanggulangan bencana: (UU 24/2007 pasal 15 ayat 2; Permendagri 46/2008 pasal 11-14)◦ Komando dan Pelaksana untuk saat
Tanggap Darurat;◦Koordinasi untuk Pra Bencana dan Pasca
Bencana
Pendekatan Penyusunan PerdaPartisipatif= melibatkan dan mewadahi
aspirasi elemen non-pemerintah dan dunia usaha.
Prinsip Iteratif = menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan semua elemen (pemerintah, masyarakat, dunia usaha).
Sistematis = menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Orientasi hasil jangka panjang menuju Yogyakarta Yang Nyaman dan Tangguh
Pengalaman: Isu-isu strategis yang biasanya muncul terkait BPBD
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPBD, terkait Otonomi Daerah dan Permendagri 46/2008
SDM BPBD, jaminan akan diisi oleh para professional dan “bukan orang buangan”
Peranan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Penerapan Fungsi Pelaksana, Fungsi Komando, dan Fungsi Koordinasi BPBD dan Pengawasan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah,
Masyarakat, Dunia Usaha Hubungan Antara BPBD dengan Lintas Sektor (Misalnya: Pers,
Relawan, Ormas, Militer, dll) BPBD dan muatan lokal (Forum Lokal, dll) Hubungan antara BPBD dan Forum PRB dan gerakan
penanggulangan Bencana Masyarakat Kewenangan Penanggulangan Bencana yang ada di sektor
pemerintahan lain, misal Dinas Sosial; Pilihan Kelas BPBD (Kelas A, atau Kelas B), mempertimbangkan
beban kerja, kemampuan keuangan, kebutuhan.
Usulan dan Contoh Substansi IsiPerda BPBD Catatan:
◦Berbasis yang telah ada, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan mengenai Perda BPBD.
◦Penyusunan akan disesuaikan dengan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang baru mengenai Penanggulangan Bencana.
Contoh Substansi:Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;Pengangkatan, Pemberhentian,
Eselon, dan Kepegawaian;Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;Pembiayaan BPBD
Materi (Mentah) yang sudah ada…
No Materi Keterangan dan Dasar
1 Pembentukan BPBD
-BPBD dibentuk sebagai “Lembaga Lain” (Dasar PP 41/2007)
II a. Kedudukan,
a. BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;b. BPBD dipimpin oleh kepala Badan, secara Ex-Officio dijabat Sekda(Dasar Permendagri 46/2008 pasal 3 ayat (1) dan (2)
b. Tugas Permendagri 46/2008 pasal 4
c. Fungsi Permendagri 46/2008 pasal 5
Materi (mentah) yang sudah ada
No Materi Keterangan dan Dasar
III Organisasi BPBD
Permendagri 46/2008 pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17/18 (klas BPBD A/B), pasal 19, pasal 20, pasal 21.
IV Pengangkatan, Pemberhentian, Eselon, dan Kepegawaian
-Permendagri 46/2008 pasal 23 dan pasal 24;-Lampiran Perka BNPB 3/2008 bab III huruf C angka 3, angka 4
V Tata Kerja BPBD
-Permendagri 46/2008 pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-Lampiran Perka BNPB 3/2008 bab III huruf D
VI Pembiayaan BPBD
- Permendagri 46/2008 pasal 34
Materi (mentah) yang lain…Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008
bab IV Koordinasi, Komando, dan Pengendalian;
Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 bab V Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan.
Thank You….Wawan Andriyanto, SHKonsultan Pemberdayaan
MasyarakatPT ALMAS Nusantara/YP2SU
Yogyakarta081215526761