Oleh : SRI PURWANINGSIH K6407048 PROGRAM STUDI …/Tanggung...perpustakaan.uns.ac.id...
Transcript of Oleh : SRI PURWANINGSIH K6407048 PROGRAM STUDI …/Tanggung...perpustakaan.uns.ac.id...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
i
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA
DI KOTA SURAKARTA
Oleh :
SRI PURWANINGSIH K6407048
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
DI KOTA SURAKARTA
Oleh :
SRI PURWANINGSIH K6407048
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
v
ABSTRAK
Sri Purwaningsih. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SURAKARTA. Skripsi Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta, (2) Tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan strategi penelitiannya menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik wawancara, observasi serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode, serta ketekunan/keajegan pengamatan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data dan (4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) tahap pra penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta kurang maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang adalah hanya sampai untuk biaya operasional LVRI saja sedangkan kesejahteraan individu Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut, dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual Veteran Pejuang Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengadakan kegiatan spiritual, kegiatan yang dilakukan hanya secara keseluruhan kepada Warga Kota Surakarta, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang Pemerintah Kota Surakarta masih bersifat pasif karena hanya menunggu bila diundang dalam kegiatan veteran. (2) Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan, Indikator input: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI kurang memadai untuk kegiatan Veteran, Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk membantu kemudahan veteran menyelesaikan administrasi serta dalam hal menyelenggarakan kegiatan, sedangkan Indikator
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
output: masih banyaknya veteran pejuang yang tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria keluarga sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan anggotanya belum dapat terwujud.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
vii
ABSTRACT Sri Purwaningsih. THE STATE RESPONSIBILITY IN IMPROVING THE
VETERAN WARRIOR IN SURAKARTA. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, September 2011.
The objectives of research are to find out: (1) the role of local goverment of Surakarta in realizing the state responsibility to prosper the Republic of
ion Organization in Surakarta in
This study employed a descriptive qualitative method. And the research strategy used was a single embedded strategy. The data source derived from informant, place and event, also document. The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting data used to obtain and to organize the research data were interview, observation, and document analysis. Techniques of validating data employed were data and method triangulations, and observation persistence. Meanwhile technique of analyzing data used was an interactive model of analysis encompassing the following stages: (1) data collecting, (2) data reduction, (3) data display, and (4) conclusion drawing. The procedures of research are as follows: (1) pre-research, (2) field work, (3) data analysis, (4) research report writing stages.
Considering the result of research, the following conclusions can be drawn. (1) The role of local goverment of Surakarta in realizing the state reWarrior is less maximal. It can be seen from: The role of local goverment of Surakarta in realizing the material welfare of Veteran Warrior only arrives at the LVRI operational cost while the welfare of individual Veteran Warriors has not been realized through such grant; in realizing the spiritual welfare of Veteran Warrior, local goverment of Surakarta had never conducted spiritual activity, the activities carried out was intended to all residents of Surakarta, while for realizing the social welfare of Veteran Warrior, local goverment of Surakarta is still passive because it only waits for the invitation in veteran activity. (2) The effectiveness
eteran Legion Organization (LVRI) in
input indicator: the less grant from the local goverment of Surakarta, inadequate activity; process indicator: the
limited productive human resource to help the veteran completing the administration affairs as well as in holding activity; while output indicator: there are some veteran warrior still categorized into poor or II prosperous family criteria so that the objective of LVRI to make its members prosperous has not been achieved.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
MOTTO
(Edi Suharto)
ita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya janganlah membuat
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ix
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan kepada:
Bapak dan ibu tercinta
Keluarga tersayang
Teman-teman angkatan 2007
Almamater
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan
gelar Sarjana Pendidikan.
Banyak hambatan dan kendala yang menimbulkan kesulitan dalam
penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak
akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan. Untuk itu segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih
kepada yang terhormat :
1. Prof. Dr. H. Muhammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Syaiful Bachri, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui ijin atas
permohonan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sri Haryati, M.Pd. Ketua Program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Suyatno, M.Pd. Pembimbing I yang telah memberikan
pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rima Vien Permata H, SH, MH. Pembimbing II yang telah
memberikan motivasi, bimbingan teknis dan saran dalam penyusunan
skripsi ini.
6. Letnan Satu (purn) Sjatam Hadibroto Ketua LVRI Kota Surakarta
telah memberikan ijin, petunjuk, informasi dan kesempatan penulis
untuk mengadakan penelitian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
xi
7. Drs. Supardi Kepala Urusan Administrasi Kaminvetcad IV/35
Surakarta yang telah memberikan ijin, petunjuk, informasi dan
kesempatan penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Drs. Wahyono, M.Pd Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan
kesempatan penulis mengadakan penelitian.
9. Bapak Slamet Staf Seksi Sosial Dinas Sosial, Tanaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan
kesempatan penulis mengadakan penelitian.
10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini, serta
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari
Allah SWT.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan
kemampuan seoptimal mungkin dengan harapan skripsi ini dapat memenuhi
persyaratan sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat. Namun mengingat
keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada
kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan
skripsi ini.
Surakarta, Agustus 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PENGAJUAN ........................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................ v
HALAMAN ABSTRACT ............................................................................. vii
HALAMAN MOTTO .................................................................................... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi
DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xvii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Pembatasan Masalah ..................................................................... 4
C. Rumusan Masalah ........................................................................ 5
D. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5
E. Manfaat Penelitian........................................................................ 5
BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 7
A. Tinjauan Pustaka.......................................................................... ..... 7
1. Tinjauan Umum Tanggung jawab Negara ......................................... 7
a. Pengertian Tanggung jawab ........................................................ 7
b. Pengertian Negara ......................................................................... 8
c. Pengertian Tanggung Jawab Negara ........................................... 10
2. Tinjauan Tentang Peningkatan Kesejahteraan ................................. 13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
xiii
a. Pengertian Peningkatan ............................................................... 13
b. Pengertian Kesejahteraan ............................................................ 13
c. Negara Kesejahteraan .................................................................. 15
d. Indikator Kesejahteraan ............................................................... 20
3. Tinjauan Umum Veteran Pejuang Kemerdekaan ............................. 24
a. Pengertian Veteran ...................................................................... 24
b. Legiun Veteran Republik Indonesia ............................................ 26
c. Sejarah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta ................................ 28
d. Sejarah Pertempuran Empat Hari di Kota Solo ........................... 29
B. Kerangka Berfikir..............................................................................33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 35
A. Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 35
1. Tempat Penelitian ............................................................................. 35
2. Waktu Penelitian .............................................................................. 35
B. Bentuk dan Strategi Penelitian ......................................................... 36
1. Bentuk Penelitian ............................................................................. 36
2. Strategi Penelitian ............................................................................ 37
C. Sumber Data ..................................................................................... 37
1. Informan ........................................................................................... 38
2. Tempat dan Peristiwa ....................................................................... 38
3. Dokumen .......................................................................................... 39
D. Teknik Sampling .............................................................................. 39
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 40
1. Interview atau wawancara ................................................................ 40
2. Observasi .......................................................................................... 41
3. Analisis Dokumen ............................................................................ 42
F. Validitas Data ................................................................................... 43
1. Trianggulasi ...................................................................................... 43
2. Ketekunan/keajegan Pengamatan ..................................................... 44
G. Analisis Data .................................................................................... 44
H. Prosedur Penelitian........................................................................... 46
BAB IV HASIL PENELITIAN ......................................................................... 47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................ 47
1. Gambaran Umum Kota Surakarta ............................................ 47
a. Keadaan Geografi ................................................................. 47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
b. Keadaan Penduduk ............................................................... 48
2. Organisasi/Instansi yang berhubungan dengan Veteran Pejuang
Republik Indonesia .................................................................... 50
a. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ........................ 50
b. Kantor Administrasi Veteran Cadangan IV/35 Surakarta .... 52
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah
Kota Surakarta 53
d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..................... 55
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian .................................................. 56
1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan
Tanggung Jawab Negara untuk Mensejahterakan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta ............... 56
2. Tingkat Efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan
Kesejahteraan Anggotanya........................................................ 68
C. Temuan Studi ................................................................................... 81
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ..................................... 84
A. Kesimpulan ..................................................................................... 84
B. Implikasi ......................................................................................... 85
C. Saran ............................................................................................... 86
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 87
LAMPIRAN ....................................................................................................... 88
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
xv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian ............................................................... 35
Tabel 2. Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kota Surakarta
........................................................................................................ ... 48
Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta
tahun 2010 ........................................................................................ 48
Tabel 4. Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota Surakarta
tahun 2009 ......................................................................................... 49
Tabel 5. Jumlah Veteran Pejuang Republik Indonesia di Surakarta Menurut
Kecamatan Tahun 2011 .................................................................... 50
Tabel 6. Daftar Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011
........................................................................................................... 57
Tabel 7. Perbedaan Pengoperasian Dana Hibah Antara Veteran Pejuang dan Janda
Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Jadwal Kegiatan Penelitian
........................................................................................................... 58
Tabel 8. Indikator tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN..................... 74
Tabel 9. Besarnya Tunjangan Veteran Pejuang Republik Indonesia Berdasarkan
Golongan ........................................................................................... 76
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir ......................................................................... 34
Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif ................. 45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
xvii
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi LVRI Surakarta ............................................... 51
Bagan 2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Surakarta ................................................. 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Daftar Informan ........................................................................ 88
Lampiran 2. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran
Republik Indonesia .................................................................... 91
Lampiran 3. Pedoman Wawancara ................................................................. 102
Lampiran 4. Petikan Hasil Wawancara ........................................................... 105
Lampiran 5. Foto Penelitian ............................................................................ 129
Lampiran 6. Trianggulasi Data ....................................................................... 134
Lampiran 7. Trianggulasi Metode ................................................................... 136
Lampiran 8. Laporan Hasil Observasi ............................................................ 138
Lampiran 9. Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan ............................ 147
Lampiran 10. Daftar Dana Kehormatan yang Belum Turun........................... 151
Lampiran 11. Instrumen Kriteria Keluarga Sejahtera ..................................... 152
Lampiran 12. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi kepada Dekan FKIP
UNS ...................................................................................... 166
Lampiran13. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang Ijin Penyusunan
Skripsi ..................................................................................... 167
Lampiran 14. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada rektor UNS ...... 168
Lampiran 15. Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian kepada Walikota
Surakarta ..................................................................................... 169
Lampiran 16. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada LVRI ............... 170
Lampiran 17. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi ........................................................... 171
Lampiran 18. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Kaminvetcad IV/35
Surakarta ................................................................................. 172
Lampiran 19. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Kantor Administrasi
Kesejahteraan Rekyat Sekretariat Daerah Surakarta ............... 173
Lampiran 20. Surat Keterangan Penelitian dari Kaminvetcad IV/35 ............ 174
Lampiran 21. Surat Keterangan Penelitian dari LVRI .................................... 175
Lampiran 22. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Administrasi
Kesejahteraan Rekyat Sekretariat Daerah Surakarta ............... 176
Lampiran 23. Surat keterangan Din Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 177
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) telah 66 tahun lepas dari
belenggu penjajah, rakyat tidak lagi menderita karena kekejaman pemerintah
kolonial. Tiap tanggal 17 Agustus Bangsa Indonesia peringati sebagai hari
Kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras seluruh
rakyat Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik
Indonesia (POLRI), hingga rakyat jelata bahu membahu mengusir penjajah dari
bumi Indonesia. Rakyat yang ikut berperang memperjuangkan kemerdekaan
Republik Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di Indonesia Veteran Pejuang Kemerdekaan memiliki wadah
Organisasi yang bernama Legiun Veteran Republik Indonesia atau disingkat
LVRI. LVRI diresmikan pada tanggal 1 Januari 1957 menurut KepPres RI No
153/ 1957. Dalam pembentukannya LVRI mempunyai tujuan yaitu untuk
membina potensi nasional Veteran RI dalam melestarikan NKRI berdasar
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mewujudkan kesejahteraan rakyat
dibidang sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, termasuk kesejahteraan
anggota LVRI, serta untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian
dunia. Namun dalam kenyataannya tujuan didirikan LVRI dalam hal ini
berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya masih belum terwujud karena
masih banyak anggota LVRI yang tergolong penduduk miskin. Veteran
Pejuang Indonesia yang rata-rata umurnya 85 tahun keatas ini belum banyak
mendapat perhatian dari pemerintah. Kesejahteraan para pejuang tanah air ini
masih dikesampingkan, padahal karena jasa-jasa mereka kita dapat menikmati
udara kemerdekaan. Dahulu mereka yang menumpahkan darah, meninggalkan
rumah dan anak istri, demi bisa mengibarkan bendera merah putih ditanah ibu
pertiwi ini namun sekarang kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Padahal semangat maupun pasal-pasal konstitusi yang dimiliki
Indonesia telah teramat terang benderang menyatakan bahwa Indonesia adalah
negara yang sangat mementingkan pembangunan kesejahteraan sosial. Bab
XIV UUD 1945 diberi judul Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berorientasi dan
berpihak rakyat banyak dan mengarah pada kesejahteraan sosial anak
bangsanya.
Lebih tegas lagi, pasal 34 berisi pernyataan tentang keharusan negara
menjamin dan melindungi fakir miskin sebagai bagian dari kelompok-
kelompok yang kurang beruntung. Ayat dari pasal 34 itu kemudian secara jelas
menyatakan tentang sitem jaminan sosial nasional yang harus dijalankan
negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasarnya. Ini artinya
Indonesia secara kontitusional menganut sistem welfare state atau negara
kesejahtreraan, yakni sebuah model kebijakan sosial yang mengedepankan
pentingnya peranan negara untuk secara aktif, sensitif dan responsif ambil
bagian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar kepada warga negara,
terutama mereka yang tergolong lemah dan rentang rentan dan memerlukan
perlindungan khusus.
Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu peran pemerintah dalam
membangun kesejahteraan rakyatnya yang paling banyak dibicarakan adalah
wacana tentang negara kesejahteraan. Sistem welfare state atau negara
kesejahteraan pertama kali digagas pada abad-18 oleh Jeremy Bentham,
sebagai perkembangan dari teori utilitarianisme yang mengedepankan prinsip
kebahagiaan. Dalam teori welfare state atau negara kesejahteraan menyatakan
bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan
terbesar (atau kesejahteraan) dari jumlah terbesar warga negara. Negara
kesejahteraan muncul sebagai alternatif terhadap the poor law (UU anti-
kemiskinan) yang kerap menimbulkan stigma bahwa negara hanya
memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Sistem ini hanya membuat
orang miskin memilih agar tetap miskin karena bila sudah tidak miskin tidak
mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi negara kesejahteraan muncul sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
anti teseis dari negara yang seolah-olah dermawan. Karena istilah negara
. konsep ini sering dipandang seakan-
akan hanya negara yang mempunyai peran dalam pembangunan kesejahteraan
sosial. Padahal negara yang menganut welfare state murni sekalipun,
penyelenggaraan pelayanan sosial melibatkan pemerintah, swasta serta
masyarakat. Namun meski demikian negara kesejahteraan menekankan bahwa
keterlibatan negara sangat penting bahkan menjadi suatu keharusan dalam
melindungi dan memberikan pelayanan dasar bagi warganya.
Sebenarnya dalam mengembangkan program kesejahteraan
masyarakat pemerintah sudah menggalakkan sistem jaminan sosial (social
security) yang pertama kali dirintis oleh Otto Von Bismarck pada tahun 1883.
Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) juga
menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut Sulastomo
memberikan rasa aman sepanjang
Namun dalam kenyataanya jumlah masyarakat miskin di Indonesia berdasar
Berita Resmi Statistik pada bulan Maret 2010 berjumlah 31,02 juta atau
13,33%. Begitu juga dengan Veteran Pejuang kemerdekaan yang belum
mendapat perhatian khususnya di Kota Surakarta. Berdasarkan data LVRI
Surakarta sampai saat ini dari 300an Anggota Legiun Veteran Surakarta sekitar
40% merupakan masyarakat menengah dan miskin. Anggota LVRI hidup
hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat mulai dari tunjangan sekitar Rp
900.000 dan dana kehormatan veteran Rp 250.000 tiap bulan. Jumlah bantuan
dana maksimal yang diterima anggota Veteran per bulan adalah Rp 1.250.000.
Namun banyak anggota LVRI yang memperoleh bantuan dengan nominal di
bawah angka itu. Bahkan di Surakarta banyak veteran yang belum mendapat
dana kehormatan, sehingga tiap bulannya hanya mendapatkan Rp.900.000.
Sedang kegiatan yang diikuti Veteran Pejuang terbatas pada upacara bendera
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan saja. Berbeda jauh dengan Janda
Perintis Kemerdekaan di Surakarta yang mendapat tunjangan lebih besar serta
setiap tahunnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kota sebesar Rp.
5.000.000- Rp. 7.000.000. Kegiatan yang diikuti Janda Perintis Kemerdekaan
selain upacara bendera dan tabur bunga juga anjangsana dengan Pemerintah
Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab negara
terhadap Veteran Pejuang Kemerdekaan melalui Pemerintah Kota Surakarta
dan Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta dalam
usaha meningkatkan kesejahteraannya. Dengan adanya usaha tersebut
diharapkan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan dapat terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG
B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah
dalam pembahasan penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan masalah
sebagai berikut:
1. Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Selain Pemerintah Kota Surakarta, organisasi Legiun Veteran Republik
Indonesia(LVRI) Kota Surakarta juga menjadi bahasan dalam
penelitian ini, karena selain LVRI sebagai satu-satunya organisasi
Veteran berdasarkan UU No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik
Indonesia, juga sebagai pengelola dana bantuan dari Pemerintah Kota
Surakarta serta sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Surakarta
dan Veteran Pejuang Kemerdekaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan
tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta?
2. Bagaimana tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan
anggotanya?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam
mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran
Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan
kesejahteraan anggotanya.
D. Manfaat Penelitian
Setelah peneliti mengadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara teori maupun secara praktis.
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu yang
ada kaitannya dengan masalah peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia. Serta dapat memberikan rangsangan dalam
melakukan penelitian tindak lanjut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
2. Manfaat praktis
a. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah
menjalankan perannya dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran alternatif
pemecahan masalah yang dihadapi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia
terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara
a. Pengertian Tanggung Jawab
Menurut Burhanuddin Salam (1997:28) Responsibility = having the
character of a
yang
berarti tanggung jawab yang bersifat agen moral yang bebas; mampu
menentukan tindakan sendiri; mampu tergoyahkan oleh pertimbangan sanksi
atau konsekuensi.
Responsibility merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan pekerjaan
Sedangkan Ali Imron (2009:34)
menjelaskan kata tanggung jawab menurut bahasa berarti:
menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). 2. Fungsi menerima
dari
beberapa pengertian diatas, tanggung jawab merupakan kewajiban atau tugas
yang dibebankan kepada seseorang atau suatu institusi yang mempunyai
fungsi, kedudukan, jabatan atau posisi agar dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan baik.
Menurut Burhanuddin Salam (1997:28) definisi tanggung jawab
memberikan pengertian yang menitikberatkan pada:
1) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan.
2) Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan. Bila pengertian tersebut dianalisis lebih luas, akan kita dapati bahwa dalam
itu dituntut sebagai suatu keharusan, akan adanya suatu pertanggungan moral/ karakter.
Jadi pengertian tanggung jawab itu menuntut adanya:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
1) Respons, jawaban terhadap tuntutan dari sesuatu (tugas atau perbuatan),
dimana diri dituntut didalamnya.
2) Keberanian sikap, bersedia menanggung/memikul risiko terhadap baik atau
buruknya hasil perbuatan itu.
Unsur-unsur tanggung jawab dari segi filsafat sedikitnya didukung
oleh 3 unsur yaitu:
(Burhanuddin Salam, 1997:33)
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Kesadaran, meliputi: tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti,
guna sampai kepada soal akibat dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang
dihadapi
2) Kecintaan/ kesukaan, meliputi:cinta, suka, menimbulkan rasa kepatuhan,
kerelaan dan kesediaan berkorban
3) Keberanian, meliputi: Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani
disini, didorong oleh rasa keiklasan, tidak bersikap ragu-ragu.
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Tanggung jawab operatif adalah kewajiban pegawai untuk menjalankan
tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
2) Tanggung jawab manajemen adalah kewajiban para pemimpin atau atasan
untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya.
b. Pengertian Negara
Menurut Geoge Jellinek dalam Deddy Ismatullah & Asep A.
(2007:47) Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu
sebagai teori dua segi (zweiseiten theorie). Menurut Harold J. Laski dalam
Sahid Gatara dan M. Dzulkiah (2007:66) mendefinisikan negara The state is
society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme
over any individual or group which is part of the society yang berarti negara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang
yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
Sedangkan Menurut TIM ICCE UIN (2008:91) pengertian negara dapat dapat dijelaskan kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Selanjutnya pengertian negara secara terminologi adalah organsasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat .
Jadi negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kelompok
masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai cita-cita dan tujuan.
Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang
mendiaminya, negara harus mempunyai tujuan yang disepakati bersama.
dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan
Menurut Plato dalam TIM ICCE UIN
(2008:91 untuk memajukan kesusilaan manusia,
sebagai perseorangan(individu) dan sebagai makhluk sosial
ICCE UIN( 2008:91) memaparkan bahwa negara
memperluas kekuasaan, 2. menyelenggarakan ketertiban hukum, 3. mencapai
kesejahteraan umum
Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
Sebagai organisasi kekuasaan, negara menyelenggarakan fungsi yang
sangat mendasar dan dibutuhkan, fungsi tersebut antara lain:
1) Mempermaklumkan, menerapkan dan menjamin berlakunya norma-norma tentang sikap dan tindak bagi seluruh masyarakat.
2) Menyelenggarakan keamanan eksteren/mempertahankan terhadap berbagai ancaman dari luar wilayah negara.
3) Mewujudkan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan maupun kebebasan (demokrasi).
4) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
(S.F.Marbun,2004:71-72)
Sedangkan Prof. Miriam Budiardjo dalam Deddy Ismatullah
(2007:90), mengemukakan empat fungsi negara yakni:
1) Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan negara bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara adalah berfungsi sebagai stabilitator.
2) Mengusahkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
3) Pertahanaan. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan badan peradilan.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas terdapat berbagai macam
tujuan dari suatu negara. Namun terdapat satu tujuan negara yang banyak
mempunyai persamaan dari tiap pendapat para ahli yaitu mengenai
kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara.
c. Pengertian Tanggung Jawab Negara
Berdasarkan pengertian tentang tanggung jawab dan negara diatas,
Tanggung jawab negara berarti bahwa negara sebagai organisasi tertinggi
mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewajiban dalam penyelenggaraan
negara serta langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan
masalah yang sedang dihadapi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: menjamin
tertib hukum dalam masyarakat, menjaga pertahanan dan keamanan negara dari
serangan luar, menegakkan keadilan bagi masyarakat melalui lembaga negara
serta mensejahterakan rakyat.
Berdasar landasan faktual dalam hal kesejahteraan rakyat menurut
Adam, Hauff dan John dalam Edi Suharto (2005:155) dengan tegas
the critical task of establishing and designing a system of
social security is the responsibility of the state. This system has to protect the
yang berarti aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan
asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja.
Sedangkan landasan konstitusional dari tanggung jawab negara dalam
hal membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial dilandasi
konstitusi baik dari nasional maupun internasional. Dalam Deklarasi Universal
HAM Pasal 25 ayat 1 men
Konvernan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya Pasal 11
-negara penandatanganan Kovernan mengakui hak setiap
orang atas dasar standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk
nstitusi Indonesia, hak atas
standar hidup layak telah diakui sebagai Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28H
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup lebih baik dan
sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak sosial diatas
merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
Tanggung jawab negara dalam hal kesejahteraan rakyat sesuai
Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 4
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan
kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan
yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan,
ekploitasi dan diskriminasi.
Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata tanggung jawab
negara saja, tetapi juga diperrlukan dukungan dari berbagai kelompok
masyarakat, namun peran negara tetaplah sangat penting. Hal itu seperti yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
dikemukakan Sondang P. Siagian (2003:138)
kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban pemerintah, karena
berbagai kelompok di masyarakat, seperti para usahawan melalui penunaian
kewajiban sosialnya harus turut serta memikulnya. Tidak dapat disangkal
bahwa jika kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau
bahkan mungkin sangat kecil, pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk
melakukannya
Sedangkan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial meliputi:
1) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaran kesejahteraan sosial;
2) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3) Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
5) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial;
7) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
8) Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
9) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 11) Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12) Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 13) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan
sosial; dan 14) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 25)
Dari penjelasan diatas jelas bahwa suatu negara bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyatnya yang disesuaikan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
tujuan masing-masing negara. Negara yang telah mempunyai tujuan yang jelas
akan berusaha agar dapat mencapai tujuan tersebut tanpa merugikan rakyat.
2. Tinjauan Tentang Peningkatan Kesejahteraan
a. Pengertian Peningkatan
Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang menurut Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1993:950-951) dalam Kamus Besar
berlapis-lapis,
sedangkan peningkatan itu sendiri diartikan sebagai suatu proses, cara,
dikatakan bahwa peningkatan adalah merupakan suatu proses perubahan
kearah yang lebih baik atau berkembang.
b. Pengertian kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan tujuan dan harapan bagi setiap manusia.
Tingkat kesejahteraan setiap orang dapat berbeda-beda dalam arti keadaan
seseorang belum tentu sama dengan orang lain. Kesejahteraan berbanding
terbalik dengan kemiskinan, orang yang berada dibawah garis kemiskinan
menjadi sangat jauh untuk mencapai kesejahteraan.
poverty, identifying those who most often had to forgo consumption of goods and services, did correlate strongly with other types of welfare problems. Hence, people living under poor conditions do suffer from welfare problems even though this section of the population is not always captured by income
Artinya, perampasan kemiskinan, mengidentifikasi mereka yang
paling sering harus melupakan kemsumsi barang dan jasa, tidak berkorelasi
kuat dengan jenis lain masalah kesejahteraan. Oleh karena itu, orang yang
hidup dalam kondisi miskin menderita masalah kesejahteraan meskipun ini
bagian dari populasi tidak selalu ditangkap oleh ukuran kemiskinan
pendapatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi
telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
www.menkokesra.go.id).
Sedangkan pengertian kesejahteraaan sosial menurut Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Social Welfare dalam Miftachul Huda (2009:73) arrangements wich have as their direct and primary objective the well being of people in social context. It includes the broad range of polities and services wich are concerned with various aspects of people live thir income,
Artinya kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang
terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur
kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai
kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan,
perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya
Dalam konteks Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial dapat dimaknai
terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal
material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang
tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada 18 Desember tahun
2008 yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa sial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya Selaras dengan Undang-undang tersebut maka menurut Ig.
menjadi tiga macam yaitu, kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kebutuhan yang
Jadi kesejahteraan adalah kondisi dimana telah terpenuhinya
kebutuhan dasar seseorang baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
sosial sebagai warga negara yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman lahir batin. Dengan demikian , kesejahteraan sosial identik dengan
kebijakan yang diambil pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
c. Negara Kesejahteraan
Pada umumnya tujuan dari kesejahterakan rakyat adalah mewujudkan
suatu negara yang sejahtera yang lazim disebut Negara kesejahteraan (welfare
state). Menurut Miftac
kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan rakyatnya paling
banyak dibicarakan adalah negara kesejahteraan (welfare state). Oleh sebab itu
membahas wacana negara kesejahteraan dalam lingkup kesejahteraan sosial
.
Sistem welfare state atau negara kesejahteraan pertama kali digagas
pada abad-18 oleh Jeremy Bentham, sebagai perkembangan dari teori
utilitarianisme yang mengedepankan prinsip kebahagiaan. Dalam teori welfare
state atau negara kesejahteraan menyatakan bahwa pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) dari
jumlah terbesar warga negara. Negara kesejahteraan muncul sebagai alternatif
terhadap the poor law (UU anti-kemiskinan) yang kerap menimbulkan stigma
bahwa negara hanya memberikan bantuan kepada orang-orang miskin.
Menurut Miftachul Huda (2009:110) Cikal bakal negara kesejahteraan telah ada sejak abad pertengahan dengan diterapkannya poor law di kerajaan Inggris. Meskipun sistem poor law banyak dikritik banyak pihak poor law tetap dikatakan sebagai fondasi penting bagi sistem negara kesejahteraan. Kritik poor law dipengaruhi oleh pandangan konservatif sehingga bentuk kebijakannya cenderung residual dan means-tested
Sifat residual tersebut ditunjukkan dengan tidak diperbolehkannya
seorang warga untuk memperoleh pelayanan apabila dia pada dasarnya mampu
untuk bekerja. Residual juga berarti kebijakan selektif, hanya untuk orang
miskin saja. Ini sejalan dengan pendekatan means-tested menyeleksi warga
yang memperoleh bantuan berdasarkan penghasilan. Misalnya bantuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
diperuntukkan hanya bagi orang yang memperoleh gaji dibawah Rp. 25 ribu
perhari. Sehingga bila suatu hari orang tersebut memperoleh gaji diatas Rp. 25
ribu perhari, maka hak untuk memperoleh bantuan tersebut dicabut. Karena itu,
kebijakan seperti ini dianggap menjebak orang miskin untuk tetap memperoleh
penghasilan maksimal Rp. 25 ribu, agar tetap berhak memperoleh bantuan.
Inilah seperti yang terjadi di Indonesia dalam kebijakan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, negara
kesejahteraan banyak dianggap sebagai perbaikan dari sistem poor law.
Sejalan dengan hal tersebut menurut Darmawan dan Sugeng (2006:9)
menyebutkan bahwa Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada
peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian
yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin
ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi
warganya Tujuan pokok negara kesejahteraan antara lain:
1) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 3) Mengurangi kemiskinan; 4) Menyediakan asuransi sosial(pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat
miskin; 5) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage
people; 6) Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara (W Riawan, 2008:6)
Lebih lanjut Miftachul Huda (2009:106-108) menjelaskan Negara kesejahteraan (welfare
state) merupakan sistem pemerintahan dimana negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya. Seperti tertuang dalam Barner& Noble, New American Encyclopedi: Welfare state dijalankan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Dalam encyclopedia of Aging definisi yang paling mendasar dari Welfare state menunjuk kepada tanggung jawab pemerintah untuk memelihara kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud negara dalam pengertian ini adalah lembaga politik yang menjalankan pemerintahan atau dengan kata lain pemerintah itu sendiri. Dalam kontek Indonesia, misalnya pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Jadi negara kesejahteraan adalah negara yang bertanggung jawab
dalam memelihara dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini
kesejahteraan diwujudkan melalui pemerintah sebagai suatu lembaga politik.
Namun demikian menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Edi Suharto (58-abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happines (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham
kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk
Oleh sebab itu gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan
konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial
menyebabkan negara dituntut untuk senantiasa menjalankan program agar
dapat meningkatkan kesenangan sebesar-besarnya dari warga negara. Ide
father of
welfare state).
Setelah gagasan Bentham tentang negara kesejahteraan ini, negara-
negara industri pada abad XIX berada dibawah tekanan untuk menyediakan
pelayanan sosial kepada warganya seperti penyediaan air bersih, pendidikan
publik, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Menurut Miftachul Huda
penerapan
welfare state juga didukung oleh gerakan kelas pekerja dinegara-negara
tersebut dilakukan oleh gerakan sosialis radikal dan partai buruh yang
kemudian mendesak untuk diterapkannya welfare state. Sehingga pada tahun
1870-1880 Otto von Bismarck mendesak parlemen Inggris untuk memenuhi
tuntutan tersebut dengan menerapkan skema asuransi sosial. Kebijakan tersebut
kemudian menjadi sejarah penting dalam perkembangan sistem negara
kesejahteraan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Pada tahun 1939-1945 selama perang dunia dua (PD II) negara
kesejahteraan kemudian mengalami perkembangan yang modern. Di Inggris
pada tahun 1940 Anglican Archishop William Temple menggunakan istilah
welfare state untuk usaha suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Dari
perkembangan negara kesejahteraan tersebut kemudian lahirlah beberapa tokoh
yang kemudian dikenal dalam memperkenalkan ide tentang negara
kesejahteraan. Tokoh tersebut yakni: Sir William Beveridge (1942) dan T.H.
Marshall (1963) yang mampu mengusulkan tentang sistem asuransi yang
komprehensif.
Dari pengertian negara kesejahteraan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan perlu adanya tanggung jawab
negara terhadap warganya dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat, karena
jelas disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
-construcing or
reconstrucing institutions of governance capable of providing citizens with
physical and economic security-is widely held to be one of the most pressing
policy qiuestions facing the international community today.
Artinya membangun negara yaitu membangun atau merekonstruksi
lembaga pemerintahan mampu memberikan warga dengan keamanan fisik dan
ekonomi secara luas dianggap salah satu pertanyaan kebijakan yang paling
mendesak yang dihadapi masyarakat internasional saat ini. Dari pernyataan
diatas suatu negara perlu mengadakan perubahan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat dari segi ekonomi dan keamanan.
Jadi arti peningkatan kesejahteraan adalah suatu proses perubahan
taraf hidup baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun sosial kearah
yang lebih baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ada beberapa metode yang
digunakan. Ada tiga metode kebijakan sosial yang dikenal umum untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
1) Berupa program pelayanan sosial yang secara langsung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode ini paling umum digunakan karena mempunyai formula yang jelas untuk mengatasi masalah sosial
2) Upaya untuk mensejahterakan warga negara dilakukan melalui produk perundang-undangan (statutory regulation)
3) Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui sistem pajak. Penggunaan sistem pajak ini dikenal dengan istilah kesejahteraan fiscal
(Miftahul Huda, 2009:89)
Selain tiga metode kebijakan sosial tersebut ada pula usaha lain yang
dapat dilakukan melalui strategi pemenuhan kebutuhan melalui sumber-sumber
yang dapat dikelompokkan menjadi:
1) Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan meterial lainnya untuk keperluan bantuan.
2) Jasa pelayanan berupa bimbingan dan penyuluhan. 3) Kesempatan-kesempatan, seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan
dan semacamnya. (T. Sumarnonugroho, 1984:51)
Selama ini bentuk sistem jaminan sosial yang telah banyak dikenal,
ada 3 jenis yaitu:
1) Welfare state, diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua dan kecelakaan kerja.
2) Welfare Pluralism, adalah konsep tentang sistem jaminan sosial yang diserahkan kepada pasar atau swasta maupun kelompok masyarakat yang memberikan jaminan kepada lingkungannya. Model ini banyak diadopsi oleh Amerika dengan sistem ekonomi liberal.
3) Welfare Society, yaitu sistem jaminan sosial yang muncul dari inisiatif masyarakat. Negara mempunyai peran yang kecil karena semua jaminan sosial menjadi tanggung jawab individu dan komunal. Konsep ini banyak diterapkan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia. (Herawati dalam Eddy Kiswanto, 2005:95)
Jadi arti peningkatan kesejahteraan adalah suatu proses perubahan
taraf hidup baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun sosial kearah
yang lebih baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
d. Indikator Kesejahteraan
Dalam mengukur kesejahteraan suatu keluarga perlu suatu indikator
sebagai alat ukur, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan rumah tangga adalah dengan melihat pendapatan dan
pengeluaran selama sebulan. Namun selain itu terdapat suatu indikator dari
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat
Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu keluarga.
Indikator tersebut akan menentukan suatu keluarga masuk dalam kriteria
keluarga yang mana.
1) Indikator Keluarga Sejahtera BPS
Dalam menentukan keluarga yang sejahtera, BPS menggunakan
14 kriteria keluarga miskin. Bila keluarga tidak masuk dalam salah satu
indikator tersebut berarti termasuk dalam keluarga yang sejahtera. BPS
menggunakan ini terutama untuk menentukan suatu keluarga masuk
kedalam keluarga miskin, sangat miskin dan hampir miskin. Indikator BPS
tersebut adalah sebagai berikut:
a) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari
b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester
d) Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/seng/
asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia
e) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas/poliklinik
f) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
g) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
h) Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8
i) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan
500 , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00
per bulan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
j) Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga : tidak bersekolah/tidaktamat
SD/ hanya SD tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama
dengan rumah tangga lain
k) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
l) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak
terlindung/sungai/air hujan
m) Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu
bakar/arang/minyak tanah
n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai
minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit
Sumber: BPS Tahun 2011
2) Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN
BKKBN mempunyai kriteria sendiri dalan menentukan
penggolongan keluarga sejahtera yang dinamakan tahapan keluarga
sejahtera. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
a) Keluarga Pra-sejahtera (Pra-KS) adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan
agama, sandang pangan, kesehatan dan KB, atau keluarga yang belum
memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator keluarga sejahtera
I.
b) Keluarga Sejahtera Tahap I (KS-I) adalah keluarga yang dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat
memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan
akan pendidikan, interaksi dalan keluarga, interaksi dengan lingkungan
tempat tinggal dan transportasi.
c) Keluarga Sejahtera Tahap II (KS-II) adalah keluarga yang lebih dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan
sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan
pengembangannya seperti kebutuhan menabung dan memperoleh
informasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
d) Keluarga Sejahtera Tahap III (KS-III) adalah keluarga yang dapat
memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan
kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan
sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan
sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial keagamaan, kesenian,
olahraga, pendidikan dan sebagainya.
e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang
telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar,
sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta dapat
pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi
masyarakat.
Berdasarkan kriteria tersebut BKKBN kemudian menggolongkan
keluarga berdasar indikator sebagai berikut:
a) Keluarga Pra-sejahtera: Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari
5 indikator KS I maka termasuk ke dalam Keluarga Prasejahtera.
b) Keluarga Sejahtera I: Makan dua kali sehari atau lebih , memiliki
pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai
dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa kesarana
kesehatan, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga
bersekolah.
c) Keluarga Sejahtera II: Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan
masing masing, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/
telur, memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun,
Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah, tiga
bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, ada anggota keluarga
yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga
umur 10 60 th bisa baca tulisan latin.
d) Keluarga Sejahtera III: Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan
agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang
maupun barang, makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, memperoleh informasi
dari surat kabar, radio, TV, majalah.
e) Keluarga Sejahtera III plus: Memberikan sumbangan materil secara
teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
Berdasar indikator dari BKKBN tersebut bila disesuaikan dengan
Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian
kesejahteraan meliputi kesejahteraan material, spiritual dan sosial maka dapat
digolongkan sebagai berikut:
1. Indikator kesejahteraan material meliputi, makan dua kali sehari atau
lebih, memiliki pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai
atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa
kesarana kesehatan, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga
bersekolah, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur,
memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, 10 Luas
lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan
terakhir keluarga dalam keadaan Sehat, ada anggota keluarga yang bekerja
untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 60 th
bisa baca tulisan latin, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam
bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali
seminggu untuk berkomunikasi, memberikan sumbangan materil secara
teratur
2. Indikator Kesejahteraan Spiritual meliputi, keluarga berupaya
meningkatkan pengetahuan agama, serta melaksanakan ibadah agama dan
kepercayaan masing masing
3. Indikator Kesejahteraan Fungsi Sosial meliputi, aktif sebagai pengurus
organisasi kemasyarakatan, mengikuti kegiatan masyarakat, serta
memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
3. Tinjauan Umum Veteran Pejuang Kemerdekaan
a. Pengertian Veteran
Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1993:1003)
perang, pejuang).
Berdasar Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Pasal 1 pengertian
Veteran Republik Indonesia adalah :
1) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
2) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat.
3) Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
4) Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
5) Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain
Dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud Veteran
Pejuang K
tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejuang
4
dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga
Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk
mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata
resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan
melawan penjajah.
Veteran Pejuang dalam pengurusan administratif terdapat beberapa
golongan yang didasarkan pada masa baktinya yaitu jangka waktu
keikutsertaan secara nyata yang dihitung mulai tanggal ikut serta secara aktif
sampai dengan tanggal berakhirnya keikutsertaan dalam perjuangan bersenjata.
Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Golongan A, untuk masa bakti minimal 4 tahun 2) Golongan B, untuk masa bakti minimal 3 tahun 3) Golongan C, untuk masa bakti minimal 2 tahun 4) Golongan D, untuk masa bakti minimal 1 tahun 5) Golongan E, untuk masa bakti minimal 6 bulan (Departemen Pertahanan RI, 2000: 11)
Karena jasa-jasa Veteran maka Indonesia menjadi negara yang merdeka,
maka negara sebagai organisasi tertinggi dalam perjalanannya memberikan
sebuah penghargaan yaitu Gelar Kehormatan. Gelar tersebut diatur dalam
Petunjuk Pelaksanaan yang di keluarkan Departemen Pertahanan RI Nomor:
Juklak-01/SUMDAMAN/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Administrasi Pendaftaran dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran
Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. Gelar tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia disingkat Gelar Veteran Pejuang adalah pengesahan dan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah kepada pejuang yang masih hidup atau pejuang yang telah meninggal dunia sesudah tanggal 27 Desember 1949.
2) Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI disingkat gelar Veteran Pembela adalah pengesahan dan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah kepada para pelaku peristiwa pembelaan terhadap integritas NKRI yang tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1962 s/d 1 Mei 1963, Dwikora 3 Mei 1964 s/d 4 Agustus 1966 dan Timtim 21 Mei 1975 s/d 17 Juli 1976
3) Gelar Kehormatan Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia Anumerta disingkat Veteran Anumerta adalah gelar Veteran bagi pejuang/pembela yang meninggal dunia dalam atau sebagai akibat melaksakan tugas dalam kurun waktu peristiwa keveteranan sebagai mana poin 1 dan 2 diatas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
(Departemen Pertahanan RI, 2000:7)
b. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Veteran sebagai suatu kesatuan resmi di Indonesia mempunyai sebuah
Organisasi veteran yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bagi
setiap veteran wajib menjadi anggota veteran yang dipertegas Undang-undang
No. 7 Tahun 1967 Pasal 15 yang berbunyi Setiap Veteran Republik Indonesia
berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang
merupakan satu- .
1) Sejarah Berdirinya Legiun Veteran Republik Indonesia
Legiun Veteran Republik Indonesia adalah suatu badan yang
mengatur kerja-sama diantara organisasi-organisasi kaum Veteran di dalam
Negeri dan hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-instansi
Pemerintah dan Organnisasi Veteran Internasional. LVRI awal mula
berdirinya melalui kongres tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di
Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia,
mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah
Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949.
Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut
kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI). Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno
mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun
Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan
pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai
satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan
instanasi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran
Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan
Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI
"Panca Marga".
2) Tingkatan Legiun Veteran Republik Indonesia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Legiun Veteran Republik Indonesia terdapat beberapa kantor
dari tingkat pusat sampai daerah antara lain:
a) LVRI Pusat, yaitu kantor LVRI yang berpusat di Ibukota Negara
(Jakarta)
b) LVRI Markas daerah, yaitu pada satu atau lebih Propinsi / Daerah
Istimewa / Daerah Khusus dibentuk Dewan Pimpinan Daerah LVRI
oleh Musyawarah Daerah LVRI serta membawahkan sedikitnya tiga
Cabang. DPD LVRI bermarkas di Markas Daerah LVRI.
c) LVRI Cabang, yaitu pada satu atau lebih Kabupaten/Kota dibentuk
Dewan Pimpinan Cabang LVRI oleh Musyawarah Cabang LVRI serta
membawahkan sedikitnya tiga Ranting. DPC LVRI bermarkas di
Markas Cabang LVRI.
d) LVRI Ranting, yaitu pada satu atau lebih kecamatan dibentuk Dewan
Pimpinan Ranting LVRI oleh Musyawarah Ranting LVRI serta
mempunyai anggota sedikitnya 45 orang Veteran RI dan setiap 15
orang Veteran RI membentuk satu kelompok Veteran RI. DPR LVRI
bermarkas di Markas Ranting LVRI.
3) Tujuan LVRI
Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya
organisasi yang menghimpun massa Veteran mempunyai 3 tujuan yaitu
a) Untuk membina potensi nasional Veteran RI dalam melestarikan
NKRI Berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
b) Mewujudkan kesejahteraan rakyat dibidang sosial ekonomi,
pendidikan, dan kebudayaan, termasuk kesejahteraan anggota LVRI,
c) Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, LVRI didirikan juga
untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia.
Dari ketiga tujuan LVRI tersebut terlihat bahwa LVRI dalam
berdirinya mempunyai tujuan salah satunya untuk mensejahterakan
anggota. Tujuan mensejahterakan anggotanya merupakan salah satu
tujuan utama dari suatu organisasi. Menurut Ig. Wursanto (2003:5)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Menurut jenis organisasi yang didirikan, tujuan utama atau tujuan pokok
dapat dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya: tujuan mendapat
keuntungan, tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggota,
dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyaraka
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Tujuan untuk mendapat keuntungan merupakan tujuan dari setiap
organisasi yang mengadakan konsentrasi modal dari para pemilik atau
penanam modal. Prinsip dari organisasi ini menghendaki pendapatan
yang maksimal dari modal yang ditanamnya.
b) Tujuan untuk memberikan kesejahteraan anggota merupakan tujuan
organisasi yang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi
untuk mencari konsentrasi orang.
c) Tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat merupakan
organisasi atau lembaga yang bergerak dalam pemberian pelayanan
kepentingan umum. Pada umumnya organisasi atau lembaga milik
pemerintah atau milik negara memiliki tujuan utama memberikan
kesejahteraan masyarakat.
c. Sejarah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
Pada tahun 1948 dirumuskan konsep Perang Gerilya Rakyat Semesta
mengawali perumusan sistem pertahanan keamanan Indonesia. Konsep perang
gerilya rakyat semesta memperoleh bentuknya setelah adanya kenyataan
pengalaman pertempuran dengan pihak tentara penjajah yang menduduki
sebagian wilayah Republik Indonesia. Konsep perang ini ialah dengan
memanfaatkan kekuatan potensi yang berada di satu daerah, kita dapat
mengadakan perlawanan yang efektif terhadap pendudukan tentara penjajah
Belanda.
Menurut Lembaga Pertahanan Nasional kyat
Semesta adalah perang yang bersifat semesta, dimana digunakan seluruh
kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan militansi
sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
kedaulatan Negara Republik Indonesia dan mengamankan jalannya revolusi
dan pertahanan sipil menjadi unsur yang penting dalam kekuatan perang,
disamping angkatan bersenjata. terutama dalam operasi perlawanan wilayah,
perlawanan rakyat (Wanra) dan pertahanan sipil (Hansip) mempunyai peranan
yang penting. Sedangkan menurut A.H Nasution
adalah pembawaan dari sifat perang rakyat semesta, yang membutuhkan
jumlah tentara sedemikian banyak, sehingga tidak dapat dipenuhi lagi dengan
tentara-tentara tetap, tentara-tentara jabatan yang lazim dimasa dahulu,
sehuingga rakyat yang memperjuangkan kemerdekaannya, membela
kepentingan hidupnya terhadap yang menyerangnya.
Pola pelaksanaan konsep perang gerilya rakyat semesta adalah sebagai berikut:
1) Pola penggunaan kekuatan fisik dengan sasaran sasaran yaitu dengan menghambat selama mungkin serangan/serbuan tentara penjajah Belanda, mengancurkan pos-pos yang terpencil, patrol-patroli kecil dan jaringan-jaringan penghubungannya, menggangu dan mengikat pasukan-pasukan Belanda.
2) Pola pemanfaatan kekuatan potensial wilayah dengan tujuan menguasai suatu wilayah dimana pemerintah Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar untuk dijadikan daerah pangkal (basis) bagi pelaksanaan perlawanan-perlawanan rakyat semesta.
3) Dalam usaha merebut kembali daerah yang diduduki Belanda, maka perebutan daerah tersebut didahului oleh serangan-serangan fisik, dilanjutkan dengan penguasaan wilayah oleh kelengkapan pemerintah Republik Indonesia dan unsur-unsur perlawanan rakyat sehingga lambat laun daerah yang dikuasai makin meluas. (Lembaga Pertahanan Nasional,1985:233-234)
d. Sejarah Pertempuran Empat Hari di Kota Solo
Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata perjuangan
bangsa Indonesia dalam melawan penjajah belum berakhir. Pada tahun 1947
Belanda kembali lagi, sehingga pola pertahanan keamanan rakyat semesta juga
terjadi di Kota Solo. Perjuangan ini terjadi ketika tepatnya bulan Agustus 1949
terjadi
sebenarnya pertempuran itu terjadi mulai tanggal 7 Agustus 1949 sampai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
dengan 11 Agustus 1949, atau lima hari perang terhadap Belanda. Solo
merupakan kota yang dinilai strategis oleh Belanda dalam melancarkan
invasinya ke Indonesia, sehingga merupakan kota yang diperkuat tentara
Belanda terbaik. Untuk mengatasi serangan Belanda tersebut, secara gerilya
Para Pejuang, Pelajar dan Mahasiswa berhasil membumi hanguskan dan
menduduki markas Belanda di Solo melalui Serangan Umum Solo. Serangan
ini merupakan serangan yang ketiga kalinya dilakukan oleh para pejuang kita
saat itu. Serangan I dilakukan terhadap Belanda di Kota Solo pada tanggal 8
Pebruari 1949 dan serangan ke II dilakukan pada tanggal 2 Mei 1949.
pukul 22.00 malam, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Untuk itu maka sebelum tanggal tersebut pihak Brigade V/Panembahan Senopati pimpinan Letkol Slamet Riyadi dan Detasemen TP Brigade XVII pimpinan Mayor Achmadi berencana mengunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut untuk mendapatkan posisi dan merebut kedudukan musuh dikota Solo agar pihak Belanda tahu bahwa TNI masih ada taring, nyali dan tetap bertekat bukan saja dengan tujuan tersebut diatas, tapi tetap akan mengusir Belanda.
n sejarah Serangan Umum Solo digagas di kawasan
pejuang berkumpul di Desa Wonosido, Kabupaten Sragen dari situlah ide
Setelah ide serangan tersebut disusun dan direncanakan kemudian
Para Pejuang bergabung dengan pasukan yang dipimpin Mayor Achmadi
dalam Detasemen II Brigade 17 Surakarta. Kemudian setelah seluruh pasukan
dan pejuang bergabung pada tanggal 7 Agustus 1949 Serangan Umum segera
dimulai. Hal ini dikarenakan untuk mengunakan kesempatan sebelum gencatan
senjata.
Pada tanggal 7 Agustus 1949 dimulai Serangan Umum pada pukul
06.00 WIB. Pada hari tersebut pasukan TNI telah menyusup dahulu dan mulai
menguasai kampung-kampung dalam Kota Solo. Pada saat terjadinya
pertempuran ini, banyak rakyat yang menjadi korban, dimana pada hari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
pertama kampung-kampung di pinggiran kota ditembaki Belanda dengan
kanon dan mortar.
ng membom kampung Manahan dan Laweyan. Pada hari kedua, dengan 4 pesawat membom kampung Kandangsapi dan kampung Serengan dibombardir Belanda secara membabi buta, bahkan rumah-rumah yang
2008:66)
Untuk mengatasi kondisi tersebut para Pejuang tidak kenal lelah dan
mangunakan strategi dengan menyerang di empat penjuru agar pasukan
Belanda kehabisan ruang gerak.
penjajah, serangan dilakukan dari empat penjuru Kota Solo. Rayon I dari Polokarto dipimpin Suhendro, Rayon II dipimpin Sumarto. Sementara itu Rayon III dengan Komandan Prakosa, Rayon IV dikomandani A. Latif, serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan pertempuran, Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade V/Panembahan senopati turut serta
Pada tanggal 8-10 Agustus 1949 seluruh pasukan dikerahkan untuk
membantu serangan dan diakhir jam 06.00 WIB hal ini sesuai dengan intruksi
Panglima besar Jendral Sudirman. Akhirnya serangan ini membuat pasukan
Belanda kalang kabut dan mengubur ambisi Belanda untuk menguasai kembali
Indonesia
Serangan ini sangat berhasil, hal ini dibuktikan bahwa seluruh daerah
demikian semboyan para pelaku sejarah waktu itu. Meskipun banyak rekan
yang gugur, semangat juangnya tidak pernah luntur untuk mengusir Belanda
dari muka bumi Indonesia, khususnya yang ada di Kota Solo. Setelah berhasil
menguasai suatu wilayah, para pejuang kemudian menancapkan bendera sang
-tiang listrik bahkan di puncak-puncak pohon. Hal ini
dilakukan untuk memperlihatkan kepada rakyat dan khususnya kepada pihak
Belanda bahwa meskipun dengan senjata seadanya rakyat bisa mengalahkan
Belanda schok
membantu para pejuang dengan sukarela membuka dapur umum, pos-pos
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
kesehatan dan lain sebagainya, sementara pasukan Belanda kehabisan logistik
dan banyak yang kelaparan yang kemudian membabi buta dengan menyerang
kesana kemari tanpa arah.
Ternyata Belanda malah mengingkari cease fire dengan arogannya
Polisi Militer Belanda (Green Cap) melakukan penggrebegan ke beberapa
kantong-kantong pasukan pejuang dan mengusirnya ke luar kota. Peristiwa
tersebut menewaskan banyak penduduk sipil antara lain: di Sambeng 32 orang,
di Pasar Nongko 67 orang, diserengan 47 orang, di Padmonegaran Gading 21
orang, dan di Pasar Kembang 24 orang. Hal ini tentu saja menimbulkan
kemarahan para pejuang yang lain. Akhir pertempuran ini pada tanggal 11
Agustus 1949 terjadi perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Pihak Belanda diwakili oleh Letkol Van Ohl dan pihak Indonesia diwakili oleh
Letkol Slamet Riyadi. Adapun isi berjanjiannya adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengurangi terjadinya perselisihan, pihak Belanda meminta agar TNI ditarik mundur ke tepi batas kota dan rintangan-rintangan jalan disingkirkan.
2) Pihak Belanda berjanji teror Belanda tak akan berulang dan tak akan diadakan pembalasan terhadap rakyat yang membantu TNI. (Djoko Santosa, 2008: 67)
Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Brigade V dengan
Den II TP Brigade XVII. Untuk itu Mayor Achmadi selaku Komandansub
11Agustus 1949 yang berbunyi :
1) Tidak bertanggungjawab atas penarikan mundur pasukan pasukan. 2) Bertekad tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketentraman
rakyat 3) Apabila Belanda mengganggunya, maka komandan-komandan sektor
harus bertindak di daerahnya masing-masing. (Djoko Santoso, 2008:66)
Situasi semakin kacau karena terjadinya kesimpangsiuran informasi
dan perintah pada saat itu. Pada situasi yang demikian, Letkol Slamet Riyadi
langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan Nota Protes Persetujuan
antara Komandan Brigade V/II TNI dengan Letkol Van Ohl untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya dengan Nota tertanggal 13
Agustus 1949 yang berisi:
1) Perintah cease-fire dari Panglima Tertinggi/ Presiden RI tertanggal 3 Agustus 1949 berlaku pada tanggal 10Agustus 1949 jam 24.00
2) Bukan kita yang mengajak berunding tetapi Belanda 3) Persetujuan ini hanya bersifat sementara untuk mengurangi korban dan
penderitaan rakyat lebih lanjut. (Djoko Santoso, 2008:66-67)
Setelah perundingan itu pertempuran berakhir, meskipun rakyat
banyak yang meninggal namun pengaruh serangan Umum Solo terhadap
negara Indonesia sangat besar.
Menurut (DETASEMEN II/ BRIGADE 17 TNI), 8 Februari 1949, 2 Mei 1949 dan 7-10 agustus 1949 yang kala itu terbukti berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), den Haag, sehingga berujung dicapainya kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949 dapat
Hal ini terjadi karena Belanda sadar bila mereka tidak akan mungkin
menang secara militer, mengingat Solo merupakan kota yang pertahanannya
terkuat pada waktu itu. Meskipun TNI sacara peralatan tertinggal tetapi
didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang handal seperti
Slamet Riyadi sehingga Belanda dapat diusir dari Bumi Pertiwi.
B. Kerangka Berfikir
Suatu negara sebagai organisasi pasti mempunyai tujuan tertentu, sebab
tujuan ini akan menjadi pedoman berjalannya negara. Secara umum tujuan negara
ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya yang terdiri dari: keamanan dan
keselamatan serta kesejahteraan dan kemakmuran. Berdasar tujuan negara dalam
hal kesejahteraan rakyat negara mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan
tujuan tersebut.
Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara yang tercantum dalam
alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan
negara yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum, berarti negara
mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya dalam hal ini bangsa Indonesia.
Veteran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yaitu orang yang berjasa dalam
membebaskan bangsa dari kolonialisme tentu juga mempunyai hak mendapatkan
kesejahteraan dari negara. Kesejahteraan Veteran tersebut dapat melalui
pemerintah daerah dan organisasi/istansi yang terkait, dalam hal ini Pemerintah
Kota Surakarta dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa suatu negara dalam
mewujudkan tujuan negara mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka berfikir sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Berfikir
Negara Indonesia
Tujuan Negara
(UUD 1945)
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Memajukan kesejahteraan umum
Tanggung jawab kepada warganegara
Veteran Pejuang kemerdekaan
Legiun Veteran Republik Indonesia
Pemerintah Kota Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan obyek
untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan
penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Surakarta. Tempat ini peneliti
pilih dengan pertimbangan sejarah Kota Surakarta yang dulunya pernah terjadi
Pertempuran Empat Hari di Solo sehingga unsur sejarahnya lebih kental. Selain
itu, jumlah Veteran yang berada di Surakarta masih 300-an orang sedang Veteran
Pejuang sendiri sekitar 100-an lebih dan sekitar 40% merupakan masyarakat
menengah dan miskin. Dengan menggunakan pertimbangan tersebut diatas,
diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti
yang ingin dicapai.
2. Waktu Penelitian
Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya
adalah menentukan jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan
kurang lebih 8 bulan dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.
Secara terperinci jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian
No
.
Kegiatan 2011
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst
1. Pengajuan Judul X
2. Pengajuan
Proposal
X X
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
3. Pengurusan Ijin
Penelitian
X
X
4. Pengumpulan
Data
X X
5. Analisis Data X
6. Penyusunan
Laporan
X X
B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu
penelitian, karena bentuk dari penelitian tersebut turun menunjang penelitian yang
sedang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang
diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau
lainnya) berdasarkan fakta.
Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2010:3),
m
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada
manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut
Karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu:
a. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol;
b. Pengalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alami subyek;
c. Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, periset wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi imiah. (Agus Salim, 2006:4)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha
menyajikan data deskriftif berupa hasil wawancara dengan Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengurus Organisasi Legiun Veteran Indonesia
(LVRI) di Surakarta, Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja ,
dan Transmigrasi Kota Surakarta, kepala Kaminvetcad IV/35 Surakarta, Kepala
bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta, serta dokumen yang
berkaitan dengan masalah veteran. Pelaksanaan dari penelitian ini direncanakan
tidak hanya terbatas pada pengumpulan data semata, melainkan juga dilakukan
proses penganalisisan data dan diakhiri dengan penafsiran kesimpulan.
2. Strategi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian sangatlah tergantung pada penelitian yang
dipilih agar masalah yang diteliti mampu diungkapkan dan dapat dipecahkan
dengan akurat.
Dalam penelitian deskriptif menurut H.B Sutopo (2002:10) ada 4 macam
strategi penelitian yang dapat digunakan untuk menyusun penelitian, yaitu:
Dalam penelitian ini penulis memilih bentuk penelitian deskriptif kualitatif
dengan strategi tunggal terpancang. Dengan demikian hanya ada satu (tunggal)
lokasi penelitian yaitu di Surakarta sedangkan yang dimaksud terpancang adalah
dibatasi pada permasalahan yang sudah ditentukan yaitu tanggung jawab negara
dalam peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia di Kota Surakarta. Sehingga demikian kegiatan pengumpulan data lebih
terarah (terpancang) pada permasalahan yang sudah ditentukan.
C. Sumber Data
Menurut Lofland yang dikutuip oleh Lexy J. Moleong (2010:157)
-kata
dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-
Berdasar pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa dalam
penelitian kualitatif sumber data dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data
primer dan sekunder menurut Sugiono (2010:308-
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan
sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
Sumber data yang diperoleh dalam
penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau
Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah:
1. Informan
Pengertian informan adalah individu yang memiliki informasi. Informan
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah :
a. Pengurus Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Di Kota Surakarta,
yaitu Letnan Satu (purn) TNI Sjatam Hadisubroto
b. Kepala Urusan Veteran Kaminvetcad IV/35 Kota Surakarta, yaitu Drs. Supardi
c. Kepala Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Surakarta, yaitu Drs. Wahyono M.Pd
d. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kota Surakarta yaitu Bpk Slamet
e. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta (dapat
dilihat dilampiran 1)
2. Tempat dan Peristiwa
Sumber data lain yang tidak dapat dipisahkan dari sumber data di atas
adalah tempat dan peristiwa. Tempat yang dimaksud disini adalah lokasi dimana
penelitian dapat dilakukan, yaitu di tempat tinggal Veteran, Kantor Legiun
Veteran Republik Indonesia dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Kota Surakarta, Kaminvetcad IV/35 Surakarta, Kantor Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta. Adapun peristiwa
permasalahan yang diteliti yaitu mengenai permasalahan kesejahteraan Veteran
Pejuang di Kota Surakarta.
3. Dokumen
Dokumen merupakan bahan tertulis yang memiliki posisi penting dengan
suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Terutama bila obyek kajian berkaitan
dengan peristiwa masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi masa kini
yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah:
a. Data Veteran yang diperoleh dari arsip Organisasi Legiun Veteran Republik
Indonesia Kota Surakarta,
b. Slip Tunjangan Veteran,
c. Tata cara penyelesaian administrasi dana kehormatan Veteran Republik
Indonesia dapat dilihat di lampiran 2,
d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia,
e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
D. Teknik Sampling
Dalam penelitian kualitatif, sampel ditujukan oleh peneliti sendiri dengan
pertimbangan bahwa sampel ini menguasai masalah yang diteliti, dapat dipercaya
dan data-datanya bersifat obyektif. Sampling pada penelitian kualitatif digunakan
untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Hal
ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong (2010:224) yang mengatakan bahwa
sampel memiliki fungsi, antara lain:
Untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber
bangunan. 2. Menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan
teori yang akan muncul .
Dalam penelitian kualitatif Teknik pengambilan sampel ada beberapa cara,
yaitu : Purposive Sampling dan Snowball Sampling
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
a) Purposive Sampling Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
b) Snowball Sampling Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2010:123)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka teknik pengumpulan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, dengan
kecenderungan peneliti untuk memilih informan dan masalahnya secara
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Jadi
sampel dalam penelitian ini adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Pengurus
Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, Kepala Urusan Veteran,
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, serta Staf
Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota
Surakarta.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Data sangat diperlukan dalam
penelitian guna mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang akan
digunakan dalam penelitian kualitatif serta untuk membuktikan kebenaran suatu
peristiwa. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, jelas, dan terperinci
serta dapat dipertanggungjawabkan maka teknik pengumpulan data yang
digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Interview atau wawancara
Lexy J. Moleong (20
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
Menurut Sugiyono (2010:319), macam-macam wawancara adalah
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
a. Wawancara terstruktur (Structured interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
b. Wawancara semistruktur (Semistrukture Interview) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menggunakan jenis
wawancara semistruktur, dikarenakan dalam melakukan wawancara penulis
membuat kerangka pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai panduan
wawancara, hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pokok-pokok yang telah
direncanakan dapat tercakup seluruhnya dan hasil wawancara dapat mencapai
sasaran. Pedoman wawancara dapat dilihat di lampiran 3. Selain itu juga untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana sumber wawancara
diminta pendapat dan idenya. Kemudian yang menjadi subyek responden
wawancara ialah:
a. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, b.
b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta,
c. Kepala Urusan Veteran,
d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta,
e. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kota Surakarta. (Petikan hasil wawancara dapat dilihat
dilampiran 4)
2. Observasi
Macam-macam observasi yaitu :
a. Observasi parsipatif
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
b. Observasi terus terang atau tersamar
Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus
terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
c. Observasi tidak berstruktur
Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara
sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
Dalam penelitian ini macam observasi yang digunakan adalah observasi
terus terang, untuk memperoleh data tentang tanggung jawab negara terhadap
kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan di kota Surakarta. Dalam hal ini
peneliti datang ke Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia di Surakarta
tepatnya di jalan Ir. Sutami untuk melihat dokumen dan mencatat data yang ada
hubungannya dengan penelitian mengenai peranan organisasi Legiun Veteran
Republik Indonesia di Surakarta terhadap kesejahteraan anggotanya secara nyata
dan mendalam serta mancatat hasil observasi. Selain itu peneliti juga mengambil
foto kegiatan di Legiun Veteran Republik Indonesia di Surakarta. Kemudian
peneliti juga melakukan observasi langsung ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kota Surakarta, Kaminvetcad IV/35 Surakarta, serta Kantor
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta untuk mengetahui Peranannya
dalam mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kota Surakarta.
Selanjutnya peneliti juga ke rumah Veteran Pejuang Kemerdekaan
Republik Indonesia untuk mengetahui apakah peranan Pemerintah Kota Surakarta
dan Legiun Veteran Republik Indonesia sudah berdampak baik peningkatan
kesejahteraan Veteran Pejuang di Surakarta. Fota kegiatan Veteran Pejuang dapat
dilihat di lampiran 5.
3. Analisis Dokumen
Analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
oleh penulis untuk mendapatkan data, salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan yaitu dengan melihat dokumen yang telah terkumpul, mempelajari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
kemudian menganalisanya. Dokumen sebagai sumber data yang berbentuk tertulis
atau gambar yang bisa merupakan keterangan tentang keadaan masa sekarang
maupun keadaan di masa lampau yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali.
Menurut Sugiyono (2010:329), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu
Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen Slip Tunjangan Veteran,
Agenda kegiatan Legiun Veteran Surakarta untuk mengetahui kesejahteraan
veteran dalam hal rohani/spiritualnya.
F. Validitas Data
Validitas data diperlukan untuk menjaga keabsahan dan kesahihan data
yang dikumpulkan. Untuk itu peneliti dapat menentukan cara untuk meningkatkan
atau mengembangkan validitas dari data yang telah diperoleh tersebut. Dalam
penelitian kualitatif untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Trianggulasi
Maksud dari trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (2010:330)
sesuatu yang lain dari luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan
Menurut Patton yang dikutip oleh HB. Sutopo (2002:78) menyatakan
bahwa ada 4 macam teknik trianggulasi, yaitu :
a. Trianggulasi Data (data triangulation), artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.
b. Trianggulasi Metode (investigator trianggulation), jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.
c. Trianggulasi Peneliti (methodological trianggulation), hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
d. Trianggulasi Teori (theoretical trianggulation ), trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Dalam penelitian ini kesahihan data diperoleh dengan menggunakan
Trianggulasi data dan Trianggulasi metode. Dalam trianggulasi data, sumber data
yang digunakan adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Pengurus Legiun
Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, Kepala Urusan Veteran, Kepala
Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, serta Staf Seksi
Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota
Surakarta. Trianggulasi data dapat dilihat di lampiran 6.
Sedangkan trianggulasi metode yang dipergunakan untuk memperoleh
data yang sejenis dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data dalam
bentuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Trianggulasi metode dapat
dilihat di lampiran 7.
Adapun alasan memilih menggunakan Trianggulasi Data dan
Trianggulasi Metode adalah untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan
data dari salah satu sumber atau salah satu metode maka dapat dilengkapi dengan
data dari sumber atau metode lain.
2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Menurut Lexy J. Moleong (2010:329), Ketekunan/keajegan Pengamatan
etasi dengan berbagai cara dalam kaitan
peneliti mengamati dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap
faktor-faktor yang menonjol. Sehingga akan disajikan laporan hasil observasi 1,
2,3 dan 4 (dapat dilihat dilampiran 8).
G. Analisis Data
Analisis data adalah merupakan bagian dalam penelitian kualitatif yaitu
mengumpulkan data perolehan, memgorganisir data, menyusun data, dan merakit
dalam kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya, proses tersebut harus
dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif dimana
datanya berupa kata-kata dan tindakan, maka dalam menganalisa data digunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
teknik non statistik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model .
utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi
sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah
pengumpulan da dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang
Proses analisis dengan model interaktif dapat digambarkan dan dibentuk
skema sebagai berikut:
Gambar 2. Skema Model Analisis Interaktif (Matthew B. Miles A.
MichaelnHuberman, 1992:20)
Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka proses analisa data akan
lebih jelas, karena analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlangsung
terus-menerus. Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu
mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu
dilakukan pada suatu proses siklus antara masing-masing tahap tersebut sehingga
komponen-komponen tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa
dipisahkan. Berdasar eratnya kaitan dari ketiga komponen tersebut maka analisis
data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif, yang kemudian akan
menghasilkan data yang tersusun secara sistematis.
Display Data Pengumpulan Data
Reduksi Data
Kesimpulan/Verifikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan penjelasan secara terperinci mengenai
langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini
menggunakan prosedur penelitian dengan tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Pra Penelitian
Dalam Tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: menyusun rancangan
penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan kepadsa pihak
terkait, memilih dan memanfaatkan informasi yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya, menyiapkan
perlengkapan penelitian yang digunakan dalam penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Dalam Tahap pekerjaan lapangan ini kegiatan yang dilakukan meliputi:
kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui wawancara dan
pencatatan dokumen-dokumen dan observasi lapangan.
3. Tahap Analisis Data
Dalam tahap analisis data ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyeleksi,
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data yang telah diperoleh.
4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian
Dalam tahap ini, peneliti mulai menyusun laporan dengan melakukan
pengambilan kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti, kemudian hasil
dari penelitian ditulis laporan dalam bentuk skripsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Surakarta
a. Keadaan Geografi
Keadaan geografi dari Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian
merupakan salah satu kota besar di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang
terletak ditengah antara kota atau kabupaten yang mengelilinginya. Letaknya
antara 110 dan 110 Bujur Timur dan 7 dan
Lintang Selatan sehingga suhu udaranya 26 .
merupakan dataran rendah dengan ketinggian 92 m dari permukaan laut,
dimana berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Kab. Sragen dan Kab. Boyolali
Sebelah Timur : Kab. Karanganyar
Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo dan Kab.Wonogiri
Sebelah Barat : Kab. Sukoharjo
Secara geografis Kota Surakarta luasnya 44,06 dimana secara
administratif terbagi dalam 5 kecamatan antara lain:
1) Kecamatan Laweyan seluas 863,86
2) Kecamatan Serengan seluas 319,40
3) Kecamatan Pasar Kliwon seluas 481,52
4) Kecamatan Jebres seluas 1.258,18
5) Kecamatan Banjarsari seluas 1.481,10
Berdasarkan luas lahan yang ada di Kota Surakarta merupakan lahan
perumahan/pemukiman mencapai 61%, sementara lahan yang digunakan untuk
kegiatan ekonomi atau usaha di sektor non pertanian sekitar 20%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
b. Keadaan Penduduk
Kota Surakarta secara keseluruhan mempunyai jumlah penduduk yang
dapat dikategorikan semakin berkembang pada setiap tahunnya. Hal ini dapat
dilihat dari statistik daerah Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan jumlah
penduduk tercatat sebesar 500.642 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk
mencapai 11.370 jiwa per Perkembangan penduduk tersebut dapat dilihat
dari tiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta seperti berikut ini:
Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan.
Kecamatan Luas Wilayah ( )
laki-laki (jiwa)
Perempuan
Jml penduduk
Kepadatan
Laweyan 8,63 41.912 44.403 86.315 10.002
Serengan 3,19 21.246 22.874 44.120 13.831
Pasar kliwon
4,82 36.653 37.492 74.145 15.383
Jebres 12,58 66.848 71.776 138.624 11.019
Banjarsari 14,81 76.704 80.734 157.438 10.630
44,03 243.363 257.279 500.642 11.370
Sumber: BPS Kota Surakarta tahun 2010
Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase
jumlah penduduk Kota Surakarta lebih didominasi oleh perempuan dari pada
jumlah penduduk yang laki-laki, dimana jumlah penduduk terbesar terdapat di
Kecamatan Banjarsari. Disamping klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk di
Kota Surakarta terdiri dari beraneka ragam corak yang ada, misalnya dari
tingkat pendidikan.
Penduduk di Surakarta terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Berikut
banyaknya penduduk Surakarta menurut tingkat pendidikannya.
Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
No. Tingkat Pendidikan % Jumlah
1 Tdk/Belum Sekolah 4,66 23.330
2 Tdk SD 5,43 27.185
3 SD 7,41 37.098
4 SLTP 500.642 20,37 101.981
5 SMU 26,39 132.119
6 SMK 11,39 57.023
7 D1/II 1,42 7.109
8 D3/III 4,25 21.277
9 D4-S3 12,93 64.733
Jumlah 100
Sumber: BPS Kota Surakarta 2010
Pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota
Surakarta paling besar persentasenya berpendidikan SMU, sehingga dapat
dikatakan penduduk Kota Surakarta mempunyai kemampuan yang sudah
cukup untuk dapat mengerti, memahami dan menerapkan makna dari suatu
ilmu yang sudah diterima dalam dunia pendidikan untuk dijadikan pedoman
dalam kehidupan sehari-hari.
Tabel 4. Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota Surakarta Tahun 2009
Kecamatan Pra KS KS I KS II KS III KS III Plus
Jumlah
Laweyan 2.099 3.491 3.792 7.729 3.796 20.907
Serengan 1.023 2.035 2.671 3.727 1.945 11.401
Pasar Kliwon 1.904 5.014 5.109 3.622 2.339 17.988
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Jebres 3.479 6.727 8.019 8.587 3.933 30.745
Banjarsari 3.447 7.626 9.603 11.609 6.162 38.447
Jumlah 11.952 24.893 29.194 35.274 18.175 119.488
% 10% 21% 24% 30% 15%
Sumber: BPS Kota Surakarta 2009
Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa penduduk Kota Surakarta paling
banyak masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera III dengan 30% kemudian
Keluarga Sejahtera II dengan 24% namun Keluarga Sejahtera I juga masih
21%. Penduduk yang masuk dalam ketegori Pra Sejahtera juga masih 10%
sedangkan penduduk yang masuk dalam ketegori Keluarga Sejahtera Plus
sebanyak 15%. Berdasarkan data diatas penduduk Kota Surakarta yang
sejahtera sudah lumayan banyak tebukti dengan penduduk yang masuk
kategori sejahtera III dan Sejahtera plus lebih banyak daripada yang masuk
kategori Pra sejahtera dan Sejahtera 1.
2. Organisasi/Instansi yang berhubungan dengan Veteran Pejuang
Republik Indonesia di Kota Surakarta
a. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta
Legiun Veteran Republik Indonesia Surakarta merupakan markas
cabang LVRI Surakarta beralamatkan di jalan Ir. Sutami No.73A Surakarta
Telp.(0271) 647739. LVRI Surakarta berdiri diatas tanah seluas 100
dengan 2 lantai sedang markas LVRI hanya dalam 1 ruangan seluas 18
karena ruangan yang lain disewakan kepada Lembaga Pendidikan IPMI
Surakarta. Gedung tersebut adalah milik Bpk. Sjatam Hadibroto yang
digunakan sebagai markas cabang LVRI di Surakarta.
Jumlah Veteran Pejuang yang ada di Surakarta pada tiap Kecamatan
adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Jumlah Veteran Pejuang Republik Indonesia di Surakarta Menurut
Kecamatan Tahun 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
No. Kecamatan Veteran Pejuang
1 Laweyan 39
2 Serengan 19
3 Pasar Kliwon 22
4 Jebres 8
5 Banjarsari 25
Jumlah 113
Sumber: Data Ranting LVRI
Data pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pada awal tahun 2011
jumlah Veteran Pejuang di Kota Surakarta masih banyak yaitu 113 Orang.
Daftar nama-nama Veteran tersebut dapat dilihat di lampiran 9.
Sedangkan struktur organisasi LVRI Surakarta adalah sebagai
berikut :
Ketua LVRI
Bendahara Sekretaris
Kabag Organisasi
Anggota Wantimcab
Anggota Wantimcab
Wantimcab Kabag Kesejahteraan Anggota
Ranting Laweyan
Ranting Banjarsari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Bagan 1. Struktur Organisasi LVRI Surakarta
Keterangan:
a) Ketua : Sjatam Hadibroto
b) Sekretaris : LT Juliartantyo
c) Bendahara : R. Endang Y
d) Kabag Organisasi : Soeprapto
e) Kabag Kesanggota : Slamet
f) Wantimcab : Ngadiman
g) Anggota Wantimcab : Marjuni
h) Anggota Wantimcab : Tugiman
i) Ketua Ranting Laweyan : Teguh Wiyono
j) Ketua Ranting Banjarsari : Sjatam Hadibroto
k) Ketua Ranting Pasar Kliwon : Suparjoso
l) Ketua Ranting Jebres :Sakino Atmowiryono
m) Ketua Ranting Serengan : Sarjoko
b. Kantor Administrasi Veteran Cadangan (Kanminvetcad) IV/35 Surakarta
Kantor Administrasi Veteran Cadangan disingkat Kaminvetcad adalah
unsur pelaksana Babinminvetcaddam yang berkedudukan dibawah
Kababinvetcaddam. Kaminvetcad dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat No: Kep/20/II/1986 tentang
Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI.
Berdasar Pasal 2 Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia
Angkata Darat No: Kep/20/II/1986 Kaminvetcad mempunyai tugas pokok
Ranting Pasar Kliwon Kliwon
Ranting Jebres
Ranting Serengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
yaitu Menyelenggarakan pengurusan administrasi veteran RI dan cadangan
TNI yang meliputi pencatatan, penerimaan, registrasi dan penyaringan calon
Veteran RI dan Cadangan TNI, di wilayah Korem/Kodim
Sedangkan Fungsi Kaminvetcad berdasar Pasal 3 adalah sebagai
berikut:
1) Pengurusan Veteran RI diwilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan dan
kegiatan yang berkaitan/berkenaan dengan pengurusan administrasi,
pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data Veteran RI diwilayahnya.
2) Pengurusan cadangan TNI diwilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan
dan kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan administrasi, pencatatan,
pengumpulan dan pengolahan data cadangan TNI diwilayahnya.
3) Registrasi dan penyaringan, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
yang berkenaaan dengan penerimaan pendaftaran calon, registrasi,
penyaringan calon Veteran RI dan cadangan TNI di wilayahnya.
Susunan Organisasi Kaminvetcad meliputi:
1) Unsur Pimpinan
Kepala Kaminvetcad, disingkat Kakaminvetcad.
2) Unsur Staf Pelaksana:
a) Kelompok Tata Usaha dan Kelompok Dalam, disingkat Poktuud
b) Urusan Veteran RI, disingkat Urvet
c) Urusan Cadangan TNI, disingkat Urcad
d) Urusan Registrasi dan Penyaringan, disingkat Urregring
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Surakarta
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Surakarta dibentuk berasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 tahun 2008
tentang Panjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Kota Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi Bagian administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta adalah sebagai
berikut:
1) Tugas Pokok
Menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan
pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian administrasi
kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan, dan olahraga.
2) Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian administrasi
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi antara lain:
a) Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Administrasi
Kesejahteraan rakyat;
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
c) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
Administrasi Kesejahteraan Rakyat
d) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Administrasi
Kesejahteraan Rakyat;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang Administrasi Kesejateraan Rakyat;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
3) Struktur Organisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Bagan 2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Keterangan:
a) Kepala bagian administrasi Kesra: Dicky Sigit.H.SH.MM
b) Kepala subbag kesejahteraan : Nurul Umam S. SH
c) Kepala subbagagpendkeb : Drs. Wahyono M.Pd
d) Kepala subbag pemuda dan OR : Drs. Sutarjo MM
e) Staf : (1) Joko W. SH
(2) Latief Nurbana SE
(3) Anita Damayanti SH
(4) Agustin
(5) Umar Rustini
(6) Eni Kuswanti SE MM
(7) Taufik Ariyanto SE
(8) Joko Sutiayanto SE
(9) Tunjung Angentasi
(10) Suharni SE
(11) Sri Maharani
Kepala bagian administrasi Kesra
Kepala sub bagian pemuda dan olah raga
Kepala sub bagian agama, pendidikan
dan kebudayaan
Kepala sub bagian
kesejahteraan
Staf Staf Staf
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta adalah
intansi yang mengurusi masalah sosial, tenga kerja dan trnsmigasi yang dulu
bernama Depnaker. Dalam mengurusi masalah Kesejahteraan Rakyat Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan tugas kepada seksi
kesejahteraan yang salah satu tugasnya yaitu menjadi fasilitator Para Janda
Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta.
Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan
keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan Janda Perintis
Kemerdekaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan Ahli Waris Pahlawan
Nasional dan Perintis Kemerdekaan, Seksi Kesejahteraan mempunyai beberapa
program, antara lain:
1) Bantuan Penghargaan dan Kesehatan kepada Ahli Waris Pahlawan Nasional
2) Bantuan sosial kepada Perintis Kemerdekaan
3) Bantuan Kesehatan kepada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis
Kemerdekaan
4) Koordinasi penerima bantuan sosial Perintis Kemerdekaan dan Janda
Perintis Kemerdekaan melalui kerjasama
5) Kementerian Sosial dan PT. Pos Indonesia (persero)
6) Ramah Tamah dengan Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan
dalam rangka HUT RI 17 Agustusgram, antara lain:
7) Ramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Nasional dalam rangka
peringgatan Hari Pahlawan 10 November
8) Anjangsana kepada Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
9) Bantuan Perumahan/Bantuan Perbaikan Rumah bagi Keluarga Pahlawan
Nasional, Perintis Kemedekaan/Janda Perintis Kemerdekaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan Tanggung
Jawab Negara untuk Mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan
Republik Indonesia di Surakarta
Peranan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat diatur dalam UUD
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang
K
kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Kesejahteraan tersebut
meliputi kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan dalam
fungsi sosial. Sesuai dengan pengertian kesejahteraan menurut Undang-undang
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan kesejahteraan terutama
kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta,
akan peneliti ulas tentang peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan
kesejahteraan Veteran Pejuang baik kesejahteraan material, spiritual maupun
kesejahteraan dalam fungsi sosial. Kesejahteraan Veteran Pejuang tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Kesejahteraan Material
Kesejahteraan material adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan
material seseorang yaitu kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat,
dan mempunyai bentuk. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Surakarta
dalam hal mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang, maka akan
dibahas bantuan material dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran
terlebih dahulu. Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan bantuan material
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Surakarta sebagai satu-
satunya Organisasi yang menaungi Veteran. Bantuan tersebut berupa Dana
Hibah yang diberikan rutin tiap tahunnya. Bantuan dana hibah tersebut berasal
dari APBD Kota Surakarta. Data tentang dana hibah yang telah di berikan
Pemerintah Kota Surakarta kepada beberapa Organisasi/Instansi sebagai
berikut:
Tabel 6. Daftar Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011
berdasarkan APBD Kota Surakarta.
No. Nama Instansi/Organisasi Dana Hibah/Tahun
1 LVRI Rp. 15.000.000
2 PWRI Rp. 15.000.000
3 DHC Angkatan 45 Rp. 32.000.000
4 PEPABRI Rp. 15.000.000
5 Dinsos/Janda Perintis Kemerdekaan Rp. 40.000.000
Sumber: Kantor Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Dari data tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah
memberikan dana hibah sebesar Rp. 15.000.000 dari APBD Kota Surakarta
kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surakarta pada setiap
tahunnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan
LVRI dalam berbagai kegiatannya.
Berikut ini hasil wawancara pemberian bantuan dari Pemerintah Kota
Surakarta kepada LVRI dengan Drs. Wahyono, M.Pd:
Kami memberikan bantuan kepada veteran berupa dana hibah yang berwujud uang sebesar Rp. 15.000.000 untuk setiap tahunnya yang kami berikan dalam 2 termin. Karena disini bila lebih dari 10 juta harus diberikan berkala (Wawancara: Senin, 1 Agustus 2011 Pukul 10.00 WIB)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan informan diatas
bila dilihat besarnya bantuan itu mempunyai selisih sangat jauh bila
32.000.000 sedangkan Janda Perintis Kemerdekaan mendapat Rp. 40.000.000.
Dalam pengoperasian dana tersebut antara Veteran dan Janda Perintis
Kemerdekaan juga sangat berbeda jauh. Untuk mengetahui lebih rinci peneliti
sajikan dalam tabel berikut:
Tabel 7. Perbedaan Pengoperasian Dana Hibah Antara Veteran Pejuang dan
Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
No. Pembeda Veteran Janda Perintis
Kemerdekaan
1 Organisasi yang
menaungi
Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) Surakarta
Dinas Sosial
2 Distribusi dana
hibah
Digunakan untuk biaya
operasi LVRI dan diberikan
untuk 5 ranting masing-
masing mendapat Rp.
1250.000 tiap tahun yang
akhirnya digunakan ranting
untuk biaya operasionalnya
Semua dibagi
7orang janda
perintis
Kemerdekaan
Dari tabel diatas terlihat adanya ketimpangan yang jauh antara
Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan.
Adanya perbedaan yang cukup besar antara Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan karena hal itu tergantung dari instansi yang membawahi yang mengajukan dana tersebut. Kalau para Janda Perintis Kemerdekaan kan dibawah Dinas Sosial jadi mungkin lebih bisa terorganisir dalam pembuatan proposal pengajuan dana.
(Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Wahyono, M.Pd pada tanggal 1 Agustus 2011 Pukul 10.00 WIB)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Berdasarkan penelitian, perbedaan dana hibah yang diterima LVRI
dengan Janda Perintis Kemerdekaan adalah pada instansi/organisasi yang
menaungi dalam pembuatan proposal pengajuan. Proses dalam mendapatkan
dana hibah Rp. 15.000.000 tersebut pada awalnya organisasi LVRI
mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta. Dalam proposal pengajuan tersebut
dicantumkan pula estimasi dana yang telah dibuat oleh LVRI. Kemudian
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan dibantu Kepala sub bagian
kesejahteraan rakyat, Kepala sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
serta Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga menyeleksi proposal pengajuan
dengan melakukan verifikasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data-
data yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta apakah
organisasi tersebut berhak mendapatkan bantuan. Setelah proposal disetujui
dengan jumlah nominal yang telah ditentukan Kepala Bagian Kesejahteraan
rakyat, kemudian dana tersebut dicairkan melalui DPPKA(Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Surakarta yang diambil dari pos belanja
tidak langsung yaitu belanja hibah APBD tahun 2011.
Berdasar tata cara mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dapat
disimpulkan bahwa besarnya dana hibah sangat tergantung pada organisasi
dalam pembuatan proposal pengajuan. Bila organisasi yang membawahi Janda
Perintis Kemerdekaan langsung dibawah Dinas Sosial sedangkan Veteran
Pejuang berada dibawah Organisasi LVRI berdasar Undang-undang No. 7
Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 15 yang berbunyi
Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wajib menjadi anggota Legiun
Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa
. Sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1967 Tantang
Veteran Republik Indonesia maka Veteran otomatis menjadi anggota LVRI.
Sebelum dikeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 1967 Veteran dibawah
Dinas Sosial.
Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta,
Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
keluar Undang-undang No.7 Tahun 1967 maka Veteran mempunyai organisasi
(Wawancara: Selasa, 10 Mei 2011 Pukul 10.00 WIB)
Dari keterangan Narasumber diatas menyebutkan bahwa sebelum keluar
Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Veteran berada dibawah naungan Dinas
Sosial dan setelah keluar Undang-undang No 7 Tahun 1967 mempunyai
organisasi sendiri yaitu LVRI.
Perbedaan organisasi yang membawahi tersebut sangat
mempengaruhi jumlah dana hibah yang diterima veteran. Hal ini disebabkan
karena potensi fisik yang dimiliki kedua organisasi tersebut juga berbeda. Jika
Dinas Sosial mempunyai struktur organisasi dengan personil yang masih muda,
pendidikan pengurus minimal sarjana, mobilitasnya masih bagus sehingga
pemikirannya masih segar untuk dapat mengelola organisasi dengan baik dan
dalam pengajuan dana hibah ke Pemerintah Kota Surakarta sehingga dapat
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Janda Perintis Kemerdekaan.
Sedangkan LVRI Kota Surakarta mempunyai struktur organisasi yang sebagian
besar pengurus dari Veteran Pejuang sendiri yang rata-rata umurnya 85 tahun
sehingga kemampuan fisiknya sudah menurun untuk mengembangkan
organisasi dan dalam pembuatan pengajuan dana hibah ke Pemerintah Kota
Surakarta masih kurang.
Meskipun bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta cukup banyak
setiap tahunnya namun masih belum dapat memenuhi untuk memenuhi
kebutuhan LVRI apalagi untuk menunjang Kesejahteraan Veteran.
Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta,
Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto:
Kami mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Surakarta Rp. 15.000.000 untuk setiap tahunnya diangsur 2 kali. Dana tersebut kami berikan kepada 5 ranting masing-masing ranting mendapat dana Rp. 1.500.000 juga kami angsur 2 kali, sehingga masih tersisa Rp. 7.500.000 kami gunakan untuk biaya operasional termasuk biaya transportasi bila ada undangan rapat dibeberapa tempat juga untuk mengaji pegawai yang bila dihitung masih kurang. Kalau kami menarik iuran dari anggota juga tidak mungkin. Untuk keperluan rapat saja kami dengan biaya sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
(Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa untuk memenuhi
kebutuhan organisasi LVRI pengurus sangat bergantung kepada pemerintah
Kota Surakarta, karena adanya ketidakmungkinan untuk menarik iuran dari
anggota yang masih banyak yang hidup dalam kekurangan. Sedangkan bantuan
Hibah yang sampai ke Ranting dalam tiap Kecamatan digunakan untuk
pembiayaan sarana dan prasarana markas ranting. Sedang untuk kegiatannya
seperti pertemuan rutin Veteran iuran lagi, seperti yang dikemukakan dalam
hasil wawancara dengan Bpk. Sugiarso salah satu pengurus Ranting Pasar
Kliwon:
Bantuan dari Markas Cabang sebesar Rp. 1.500.000 tersebut kami gunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana di ranting sini sedang untuk kegiatan yang kami adakan rutin tiap bulan sekali kami terpaksa menarik iuran dari anggota veteran (Wawancara: Sabtu, 9 Juli 2011 Pukul 10.30 WIB)
Dari hasil petikan wawancara dengan pengurus ranting di kecamatan
diatas terlihat bahwa bantuan Dana Hibah hanya bisa dipergunakan untuk
merawat sarana dan prasarana di ranting. Sedangkan untuk sampai pada
Veteran agar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan belum dapat
tercapai.
Sebenarnya Pemerintah Kota Surakarta sudah mengetahui bahwa dana
hibah yang diperuntukkan LVRI hanya sampai pada operasional saja. Hal ini
terungkap dari wawancara dengan Drs. Wahyono M.Pd:
Setiap tahunya dari setiap organisasi yang mendapat bantuan dana hibah juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta, termasuk LVRI. Hal ini dimaksudkan agar Permerintah Kota Surakarta mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan sebagai mana mestinya atau belum. Sejauh ini kami juga mengetahui bahwa dana hibah yang kami berikan kepada LVRI hanya sampai pada biaya operasionalnya saja dan belum sampai pada anggota, namun kami hanya memberikan motivasi melalui dana hibah agar organisasi tersebut tetap berjalan dan terserah organisasi yang mengelola. (Wawancara: Kamis, 8 September 2011 Pukul 09.00 WIB)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Berdasarkan hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa
Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah mengetahui bahwa dana hibah
yang diberikan kepada LVRI hanya dapat digunakan untuk operasional
organisasi saja, namun Pemerintah Kota Surakarta melalui Administrasi
Kesejahteraan Rakyat belum melakukan suatu tindakan agar bantuan tersebut
dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang.
Selain dana hibah tersebut Pemerintah Kota Surakarta belum
memberikan bantuan yang lain kepada Veteran pada umumnya dan Veteran
Pejuang Kemerdekaan pada khususnya.
Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk.
Drs. Wahyono, M.Pd dalam wawancara sebagai berikut:
Menurut data laporan setahu saya selain Dana Hibah selama ini belum ada
bantuan yang lain. Karena melalui dana hibah tersebut sudah cukup untuk
m (Wawancara: Senin, 1 Agustus 2011
Pukul 10.00 WIB)
Pernyataan narasumber diatas sejalan dengan pernyataan salah satu
Veteran Pejuang kemerdekaan Bpk Tumin Atmowinoto dalam wawancara
sebagai berikut:
Saya hanya mendapat tunjangan tiap bulan itu saja, bahkan dana kehormatan saya juga belum turun. Kalau untuk pengurusan perpanjangan saya membayar uang Rp. 60.000 untuk perpanjangan Rp 30.000 dan yang Rp 30.000 sisanya untuk biaya pertemuan rutin tiap 1 bulan. (Wawancara: Sabtu16 Juli 2011 Pukul 19.00 WIB)
Dari hasil penelitian dengan Veteran Pejuang diatas terlihat bahwa
bantuan dari pemerintah belum bisa sampai kepada Veteran untuk
meningkatkan kesejahteraan materialnya. Padahal bila dibandingkan dengan
Para Janda Perintis Kemerdekaan yang di naungi Dinas Sosial, mereka tiap
tahun mendapatkan bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 5.000.000. Selain itu
Janda Veteran juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi seperti yang
dikemukakan salah satu Janda Perintis Kemerdekaan Ibu Sumirah dalam
wawancara sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Saya pernah mendapat Rp. 2.500.000 pada waktu saya diajak ke Semarang
bertemu pak Gubernur dan diberi baju. Tanggal 18 Agustus kemarin saya juga
mendapat Rp. 5.000.000 . (Wawancara: Jumat, 8 Juli 2011 Pukul 09.00 WIB)
Selain bantuan dana hibah tersebut Para Janda Perintis juga dijanjikan
bantuan rumah bagi yang belum mempunyai rumah. Meski bantuan tersebut
belum terealisasi namun dari Dinas Sosial tetap akan mengusahakan seperti
pernyataan Bpk. Slamet Staf Dinas Sosial yang mengurusi Janda Perintis
Kemerdekaan dalam wawancara sebagai berikut:
Karena pemerintah mempunyai program baru kepada janda perintis Kemerdekaan yang belum mempunyai rumah yaitu dengan memberikan rumah yang layak, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusahakan agar rencana tersebut segera terealisasi yaitu dengan membuat proposal kepada pemerintah. Namun sampai sekarang program tersebut belum juga terlaksana, kami dari dinas tetap akan mengusahakan agar Janda Perintis Kemerdekaan tersebut segera mendapat rumah dan dapat hidup dengan layak.
(Wawancara: Rabu, 6 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB)
Dari pernyataan narasumber diatas terlihat bahwa Janda Perintis
Kemerdekaan lebih diperhatikan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas
Sosial yang lebih terorganisir melaui beberapa program yang dimiliki Dinas
Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan.
Dari beberapa uraian dan hasil wawancara diatas diperoleh hasil
tentang pemenuhan kebutuhan material dari Pemerintah Kota Surakarta kepada
Veteran Pejuang yaitu meski sudah ada bantuan berupa dana hibah tetapi masih
ada ketimpangan yang terlihat jelas antara Veteran dan Janda Perintis
Kemerdekaan di Kota Surakarta yang disebabkan karena lembaga yang
mengurusi berbeda. Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana
hibah yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI
dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga
kesejahteraan Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan
tersebut. Dan membuktikan bahwa Pemerintah Kota masih kurang
memperhatikan kesejahteraan material Para Veteran Pejuang Kemerdekaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
karena sudah mengetahui bahwa masih belum dapat sampai ke tiap individu
Veteran Pejuang tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah
Kota Surakarta.
b. Kesejahteraan Spiritual
Seperti yang telah dikemukakan bahwa kesejahteraan selain dari segi
material juga kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual adalah kondisi
dimana terpenuhinya kebutuhan material seseorang yaitu kebutuhan akan
benda yang tidak berwujud. Kebutuhan ini tidak dapat dilihat tetapi dapat
dirasakan dalam hati. Namun dalam hal kesejahteraan spiritual belum pernah
ada langkah nyata dari Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta
dalam hal spiritual memberikan kegiatan hanya secara global tidak
dikhususkan kepada Veteran atau pada kelompok yang lain. Misalnya pada
bulan Ramadhan diadakan Taraweh keliling dan pembagian zakat fitrah dari
Pemerintah Kota Surakarta. Seperti pernyataan dari Bpk Drs. Wahyono, M.Pd
Kepala Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota
Surakarta dalam wawancara sebagai berikut:
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal mensejahterakan Veteran Pejuang dari segi spiritualnya tidak dikhususkan kepada Veteran atau kepada kelompok lain, kami mengadakan kegiatan hanya secara global. Kegiatan tersebut seperti Taraweh keliling ke Masjid yang ditunjuk yang dihadiri oleh Walikota Surakarta atau diwakili Pejabat Pemerintah Kota Surakarta yang lain. Juga pada hari menjelang Lebaran juga memberikan zakat fitrah kepada masyarakat Kota Surakarta.
(Wawancara: Kamis, 8 Sptember 2011 Pukul 09.00 WIB)
Dari pernyataan narasumber diatas terungkap bahwa Pemerintah Kota
Surakarta belum mempunyai kegiatan kerohanian yang ditujukan kepada
Veteran Pejuang. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari 7 orang Veteran
Pejuang yang semuanya menjawab bahwa belum ada kegiatan yang
diselenggarakan Pemerintah Kota Surakarta yang bekaitan dengan Kerohanian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
atau Spiritual. Salah satu pernyataan Veteran Pejuang tersebut terungkap dari
wawancara dengan Bpk. Slamet sebagai berikut:
(Wawancara: Senin, 25 Juli 2011 Pukul 11.00 WIB)
Selain kegiatan tersebut dari Pemerintah Kota Surakarta tidak
mempunyai lagi kegiatan yang berkaitan dengan spiritual hal ini dikarenakan
memang Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai program lain yang
dapat menunjang kegiatan warganya. Sehingga Dari hasil wawancara dengan
Kepala Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota
Surakarta dan Veteran Pejuang tersebut membuktikan bahwa pemenuhan
kebutuhan spiritual dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran Pejuang
Surakarta belum terwujud, karena untuk pemenuhan kebutuhan spiritual
diserahkan sepenuhnya kepada tiap individu sedang Pemerintah Kota Surakarta
melalui Administrasi Kesejahteraan Rakyat hanya mempunyai agenda yang
bersifat rutinitas dan baru menyentuh masyarakat mayoritas saja.
c. Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial.
Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan
untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Dalam
mewujudkan kesejahteraan Veteran Pejuang dalam hal sosialnya Pemerintah
Kota Surakarta mengadakan kegiatan seperti Upacara Peringatan Pertempuran
4 Hari di Solo yang melibatkan Para Pelaku Sejarah termasuk Para Veteran
Pejuang namun terbatas hanya pengurus saja. Foto Kegiatan Upacara tersebut
dapat dilihat di lampiran 3.
Selain kegiatan tersebut Pemerintah Kota juga mengundang Veteran
dalam Ulang tahun Pemerintah Kota. Seperti pernyataan dari Bpk. Sjatam
Hadibroto Ketua LVRI dalam wawancara sebagai berikut:
Kegiatan yang kami lakukan rutin hanya pada saat ulang tahun Pemerintah Kota Surakarta itupun kalau mendapat undangan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
hanya untuk pengurus saja, kemudian Upacara pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Stadion Maladi Sriwedari untuk Veteran yang masih mampu mengikuti.
(Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB)
Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta
sudah memperhatikan Veteran dengan melibatkan dalam kegiatan yang
diadakan Pemerintah Kota Surakarta, namun kegiatan tersebut kebanyakan
hanya melibatkan Pengurus LVRI saja.
Sedangkan untuk Para Janda Perintis Kemerdekaan, Pemerintah Kota
mempunyai agenda rutin untuk mengadakan anjangsana dirumah salah satu
Janda Perintis Kemerdekaan.
Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk.
Slamet dari Dinas Sosial dalam wawancara sebagai berikut:
Kegiatan Janda Perintis Kemerdekaan tersebut berupa anjangsana yang dilakukan seetiap tahunnya. Anjangsana adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kota untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Veteran Perintis kemerdekaan meski para Perintis Kemerdekaan sudah tiada namun kegiatan tersebut tetap dilakukan bersama Janda Veteran Perintis Kemerdekaan yang masih hidup. Anjangsana dilakukan dengan mengadakan pertemuan antar Janda Veteran Perintis Kemerdekaan dengan Pemerintah Kota Surakarta yang setiap tahunnya bergilir dari rumah Janda Veteran Perintis Kemerdekaan yang satu kerumah yang lain. Untuk biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Surakarta, dan bila acara telah usai masing-masing Janda Veteran Perintis Kemerdekaan diberikan taliasih biasanya berupa parcel buah atau yang lainnya.
( Wawancara: Rabu, 6 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB)
Dari keterangan narasumber diatas memperlihatkan bahwa peran
organisasi sangat penting sekali dalam menyelenggarakan kegiatan yang
berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya. Terbukti dari Dinas Sosial
mengadakan kegiatan anjangsana dengan Pemerintah Kota Surakarta, kegiatan
anjangsana tersebut dapat terlaksana karena dari Dinas Sosial mempunyai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
agenda rutin yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini
Dinas Sosial mengajukan rencana kegiatan kemudian dari Pemerintah Kota
Surakarta menyetujui kegiatan tersebut. Dari uraian tersebut memperlihatkan
bahwa Pemerintah Kota Surakarta hanya menunggu organisasi mengajukan
rencana kegiatan tidak mempunyai inisiatif kegiatan sendiri.
Menurut Drs. Wahyono M.Pd perbedaan kegiatan tersebut
dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini hanya bersifat pasif saja
tergantung masing-masing organisasi yang menyelenggarakan kegiatan. Hal ini
terungkap dari wawancara sebagai berikut:
Setiap kegiatan yang diselenggarakan diluar program kami Pemerintah Kota Surakarta hanya mengikuti saja. Jadi untuk kegiatan yang bersifat momentum seperti kegiatan seperti pada peringatan pertempuran empat hari di Solo kemarin dari Pemerintah Kota Surakarta memfasilitasi kegiatan tersebut yang juga melibatkan Veteran. (Wawancara: Kamis, 8 September 2011 Pukul 09.00 WIB)
Dari pernyataan narasumber diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah
Kota Surakarta belum dapat menyelenggarakan program kegiatan sendiri dan
hanya menunggu bila ada organisasi yang mengajukan kegiatan. Padahal, bila
dilihat tidak semua organisasi mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan seperti organisasi LVRI.
Berdasarkan hasil-hasil temuan dan berdasarkan indikator yang
digunakan untuk mengukur bagaimana peranan Pemerintah Kota Surakarta
dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran
Pejuang Kemerdekaan Indonesia di Surakarta diatas, maka peneliti
menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam mensejahterakan
Veteran Pejuang di Kota Surakarta memiliki peranan yang kurang maksimal.
Kurang maksimalnya peranan pemerintah tersebut dapat ditunjukkan dari hal
berikut ini:
1) Kesejahteraan Material: Pemerintah Kota Surakarta masih kurang
memperhatikan kesejahteraan material Veteran Pejuang, karena satu-
satunya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
berupa dana hibah hanya cukup sampai pada LVRI saja dan belum
menyentuh kesejahteraan Veteran Pejuang pribadi. Dalam hal ini
Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya mengetahui bahwa bantuan tersebt
belum sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi tidak ada tindakan
nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta.
2) Kesejahteraan Spiritual: Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam
mewujudkan kesejahteraan spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada.
Kegiatan yang diselenggarakan hanya secara global kepada Warga Kota
Surakarta saja.
3) Kesejahteraan Sosial: Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang, hanya sebatas
menunggu bila ada kegiatan yang diselenggarakan Veteran yang
memerlukan keterlibatan Pemerintah Kota Surakarta saja.
2. Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia
(LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan
anggotanya
Pada prinsipnya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) adalah
Organisasi satu-satunya menghimpun para Veteran, baik Veteran Pejuang,
Veteran Pembela, maupun Para Janda Veteran. LVRI berdiri berdasarkan
Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 15
anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya
Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-
satunya organisasi yang menghimpun massa Veteran mempunyai 3 tujuan yaitu:
d) Untuk membina potensi nasional Veteran RI dalam melestarikan NKRI
Berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
e) Mewujudkan kesejahteraan rakyat dibidang sosial ekonomi, pendidikan, dan
kebudayaan, termasuk kesejahteraan anggota LVRI,
f) Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, LVRI didirikan juga untuk
ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Berdasarkan hal tersebut maka perlunya dikaji mengenai efektivitas
LVRI Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya sesuai
dengan tujuan yang kedua yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan Veteran.
organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha
efektivitas dapat menggunakan pendekatan menurut tujuan, yang dikemukakan
James L. Gibson dkk (1985:28) yang menya
tujuan: Pendekatan ini menekankan pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria
melihat bagaimana organisasi tersebut memberdayakan sumberdaya yang ada
sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Selain menggunakan
pendekatan menurut tujuan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dapat
pula menggunakan pendekatan teori sistem. Pendekatan teori sistem menurut
James L. Gibson dkk (1
paling sederhana, organisasi mengambil sumber daya masukan dari sistem yang
lebih luas (lingkungan), sumber daya ini di prosess, dan keluar dalam bentuk yang
diubah(keluaran). Senada dengan pernyataan tersebut menurut E. Mulyasa
siklus input-proses-output, tidak hanya output atau hasil, serta harus
mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan
lingkungan se
efektivitas Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta terhadap
peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang di Kota Surakarta, peneliti
mempertimbangkan antara input yang didapatkan LVRI, proses yang berlangsung
di LVRI serta output atau dampak dari input dan proses tersebut yang disesuaikan
dengan tujuan LVRI yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya..
Sehingga untuk mengukur efektivitas LVRI Kota Surakarta terhadap
kesejahteraan Veteran Pejuang melalui tahapan berikut ini:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
a. Input/Masukan
Membicarakan input/masukan dalam hal meningkatkan kesejahteraan
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) tidak luput dari peranan Pemerintah Kota
Surakarta dalam membantu keberlangsungan hidup LVRI Kota Surakarta yang
salah satunya melalui dana hibah yang telah diberikan serta kegiatan yang
diadakan Pemerintah Kota Surakarta yang melibatkan LVRI dan Veteran.
Selain bantuan dari pemerintah, input yang dimaksud adalah fasilitas dan
perlengkapan yang dimiliki LVRI.
Kantor Cabang LVRI Kota Surakarta berada diatas tanah milik pribadi
yang hanya berada dalam 1 ruangan luasnya 18 sedangkan inventaris yang
ada di LVRI Cabang adalah sebagai berikut:
1) 4 meja kerja pengurus
2) 4 kursi kerja pengurus
3) Meja dan kursi sudut untuk menerima tamu
4) 1 buah almari untuk menyimpan arsip
5) White board sebagai papan informasi jumlah Veteran Pejuang, Veteran
Pembela dan Janda Veteran yang ada di Kota Solo
6) Kertas Struktur Organisasi LVRI
7) Foto Kegiatan LVRI
Dengan melihat beberapa inventaris yang dimiliki LVRI Kota
Surakarta diatas terlihat bahwa fasilitas dan perlengkapan yang ada masih
kurang memadai untuk mendukung terselenggaranya beberapa kegiatan.
Misalnya, aula sebagai tempat pertemuan yang bisa dijadikan tempat untuk
menampung bila ada kegiatan LVRI belum ada. Sedangkan kantor LVRI yang
ada di ranting juga atas swadaya pengurus sendiri, ada yang berada disalah satu
ruangan rumah pengurus namun ada juga yang mempunyai kantor yang justru
memadai jika dibanding dengan Kantor Cabang.
Bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta dan kondisi fasilitas serta
perlengkapan yang dimiliki LVRI diharapkan dapat menunjang kegiatan yang
bisa meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang namun melihat kondisi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
ada masih kurang memadai, sehingga kegiatan yang akan diselenggarakan
dapat terhambat dengan kondisi tersebut.
b. Proses
Setelah ada input yang dimiliki LVRI maka selanjutnya dapat dibahas
tentang bagaimana prosesnya untuk mewujudkan kesejahteraan Veteran
Pejuang di Kota Surakarta. Jumlah Veteran Pejuang di Surakarta sebanyak 113
orang, belum termasukVeteran Pembela dan Janda Veteran. Untuk mengurusi
Veteran Pejuang yang masih cukup banyak tersebut, dalam kepengurusannya
LVRI mempunyai satu seksi yang mengurusi kesejahteraan anggota yaitu
Kabag Kesejahteraan Anggota.
Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta,
Letnan Satu (purn) Sjatam Hadibroto:
Sebenarnya ada sie yang mengurusi kesejahteraan anggota namanya Kabag Kesejahteraan Anggota tetapi sekarang ini tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak ada dana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan keanggotaan. Disamping itu terbentur juga dengan usia anggota Veteran Pejuang sendiri yang sudah tidak memungkinkan untuk diadakan kegiatan yang menunjang
(Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB)
Dari hasil wawancara diatas sebenarnya LVRI sudah mempunyai
suatu seksi yang mengurusi masalah kesejahteraan anggota. Namun pada
kenyataannya tugas dari Seksi Kesejahteraan itu hanya sebagai pengantar bila
ada undangan dari Kantor Cabang Surakarta ke tiap Kantor Ranting di
Kecamatan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabag Kesejahteraan LVRI Kota
Surakarta Bpk. Slamet dalam wawancara sebagai berikut:
yang ditujukan kepada tiap- (Wawancara: Senin, 25 Juli 2011
Pukul 11.00 WIB)
Dari pernyataan Kabag Kesejahteraan Anggota di atas terlihat bahwa
dalam pelaksanaan tugas meningkatkan kesejahteraan Anggota Veteran masih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
belum berjalan maksimal. Selain itu dalam kepengurusan LVRI masih
didominasi oleh Veteran Pejuang Kemerdekaan sendiri sehingga dengan usia
yang rata-rata 85 tahun untuk melaksanakan tugas tersebut tidak
memungkinkan lagi. Dalam kepengurusan LVRI hanya terdapat 1 orang
pengurus yang bukan dari Veteran tetapi dari Pemuda Panca Marga (PPM)
yaitu perkumpulan anak Veteran yang tergabung dalam sebuah organisasi yang
dinamakan Pemuda Panca Marga disingkat PPM. Satu orang pengurus tersebut
diperbantukan dengan diberi gaji perbulannya Rp. 350.000 yang tugasnya
sebagai Bendahara di LVRI. Sehingga untuk mengadakan kegiatan yang
menunjang untuk kesejahteraan Veteran belum dapat tercapai dengan
maksimal.
Karena keterbatasan dana yang kami miliki kami menyerahkan setiap kegiatan kepada pengurus ranting pada masing-masing kecamatan karena diranting lebih dekat aksesnya dengan tempat tinggal Veteran. Dari masing-masing ranting mengadakan arisan rutin yang biasanya diadakan setiap bulan sekali yaitu pada minggu kedua ada yang tiap tanggal 10 ada juga yang tiap tanggal 11 namun ada juga yang tidak mengadakan kegiatan satupun disamping kurangnya dana untuk melakukan kegiatan tersebut juga kurangnya sumberdaya manusia karena baik pengurus maupun anggota sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi hal tersebut. Jadi kami sebenarnya memerlukan sukarelawan yang mau membantu memajukan kesejahteraan anggota. Sebenarnya kami juga mendapat bantuan tenaga dari Pemuda Panca Marga yaitu anak-anak dari Veteran yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang tergabung dalam Pemuda Panca Marga (PPM) namun saya rasa masih kurang (Hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta, Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto pada tanggal 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB).
Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa selain faktor
kurangnya pendanaan juga masih kurangnya sumber daya manusia yang
membantu Para Veteran Pejuang. Sehingga kegiatan LVRI rutin hanya
Upacara dan Tabur bunga pada saat Ulang Tahun LVRI, Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia, Peringgatan Empat Hari di Solo serta pada saat Ulang
tahun Pemerintah Kota Surakarta. Dari semua kegiatan diatas tidak semua
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
mengikut sertakan anggota, seperti pada saat ulang tahun Pemerintah Kota
Surakarta dan Peringatan Pertempuran Empat Hari di Solo hanya pengurus
LVRI saja yang ikut.
Setiap tahunnya Veteran Pejuang harus melakukan perpanjangan
tunjangan Veteran (tuvet) hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
Veteran yang bersangkutan masih hidup. Sehingga bila Veteran tidak
melakukan perpanjangan maka tunjangan Veteran dapat dihentikan karena
dianggap Veteran yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam
pengurusan perpanjangan tunjangan Veteran melibatkan ranting, cabang dan
Kaminvetcad. Hal ini seperti yang dikemukakan Kepala Urusan Veteran Drs.
Supardi dalam wawancara sebagai berikut:
rpanjangan dimaksudkan untuk mengetahui apakah veteran tersebut masih
(Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara di atas di ketemukan bahwa tujuan
diadakannya perpanjangan oleh Veteran setiap bulannya adalah agar
mengetahui apakah Veteran yang bersangkutan tersebut masih hidup.
Sedangkan untuk cara perpanjangan lebih lanjut Drs. Supardi
mengemukakan dalam wawancara sebagai berikut:
-mula berkas dikumpulkan melalui Ranting ke
Markas Cabang dari Markas Cabang lalu dikirimkan ke Kantor Administrasi
Veteran IV/35 Surakarta diteruskan ke Babinminvetcaddam IV diponegoro dan
(Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB)
Selain membantu dalam mengurus perpanjangan tunjangan Veteran,
LVRI melalui ranting juga membantu dalam pencairan Dana Kehormatan.
Dana Kehormatan adalah bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk
menghormati jasa Para Veteran baik Veteran Pejuang, Veteran Pembela,
Veteran Non Tunjangan maupun Veteran Anumerta melalui ahli warisnya.
Besarnya Dana Kehormatan antara beberapa Veteran diatas berbeda-beda,
Veteran Pejuang mendapatkan Dana Kehormatan Rp. 250.000 setiap bulannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Daftar dana kehormatan yang sudah turun maupun yang belum bagi penerima
tunjangan Veteran maupun non tunjangan Veteran dapat dilihat di lampiran 10.
c. Output
Setelah Peneliti bahas mengenai bagaimana input yang didapat oleh
LVRI Surakarta dan proses dalam penanganan Veteran Pejuang di Surakarta
dalam hal kesejahteraannya lebih lanjut akan Peneliti bahas mengenai output
dari hasil input dan proses tersebut.
Sesuai dengan tujuan Organisasi LVRI adalah salah satunya untuk
mensejahterakan anggotanya maka akan dibahas apakah segala proses dari
peranan yang telah dilakukan oleh LVRI Surakarta sudah efektif dalam
mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan di Surakarta.
Untuk mengetahui apakah Veteran Pejuang Kemerdekaan sudah
sejahtera atau belum, sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
Berdasarkan hal tersebut maka perlunya diketahui tentang ketiga kebutuhan
tersebut apakah sudah tercukupi oleh Veteran Pejuang, dan apakah LVRI
sudah berperan dalam pencapaian tersebut.
Dalam menentukan kesejahteraan suatu keluarga perlu suatu indikator
sebagai alat ukur, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan rumah tangga adalah dengan melihat pendapatan dan
pengeluaran selama sebulan. Namun selain itu terdapat suatu indikator dari
BKKBN untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Indikator
tersebut sebagai berikut:
Tabel 8. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN
No
.
Indikator Tahapan Keluarga
Sejahtera
Kriteria Keluarga
Sejahtera
1 Makan dua kali sehari atau lebih Keluarga Sejahtera I
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
2 Memiliki pakaian yang berbeda Jika tidak dapat
memenuhi satu atau
lebih dari 5 indikator
KS I maka termasuk ke
dalam Keluarga
Prasejahtera
3 Rumah yang ditempati mempunyai
atap, lantai dan dinding yang baik
4 Bila ada keluarga yang sakit dibawa
kesarana kesehatan
5 Semua anak umur 7-15 tahun dalam
keluarga bersekolah
6 Melaksanakan Ibadah agama dan
kepercayaan masing masing
Keluarga Sejahtera II
Jika tidak dapat
memenuhi satu atau
lebih dari 7 indikator
KS II maka termasuk ke
dalam Keluarga
Sejahtera I
7 Paling kurang sekali seminggu makan
daging/ ikan/ telur
8 Memperoleh paling kurang satu stel
pakaian baru dalam setahun
9 10 Luas lantai rumah paling kurang
8m2 untuk setiap penghuni rumah
10 Tiga bulan terakhir keluarga dalam
keadaan sehat
11 Ada anggota keluarga yang bekerja
untuk memperoleh penghasilan
12 Seluruh anggota keluarga umur 10 60 th
bisa baca tulisan latin
13 Keluarga berupaya meningkatkan Keluarga Sejahtera III
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
pengetahuan agama Jika tidak dapat
memenuhi satu atau
lebih dari 5 indikator
KS III maka termasuk ke
dalam Keluarga sejahtera
II
14 Sebagian penghasilan keluarga ditabung
dalam bentuk uang maupun barang
15 Makan bersama paling kurang sekali
seminggu untuk berkomunikasi
16 Mengikuti kegiatan masyarakat
17 Memperoleh informasi dari surat kabar,
radio, TV, majalah
18 Memberikan sumbangan materil secara
teratur
Keluarga Sejahtera III
plus
Jika tidak dapat
memenuhi satu atau
lebih dari 2 indikator
KS III plus maka
termasuk ke dalam
KS III
19 Aktif sebagai pengurus Organisasi
kemasyarakatan
Berdasar indikator dari BKKBN tersebut bila disesuaikan dengan
Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian
kesejahteraan meliputi kesejahteraan material, spiritual dan dalam fungsi
sosial maka dapat digolongkan sebagai berikut:
4. Indikator kesejahteraan material meliputi, makan dua kali sehari atau
lebih, memiliki pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai
atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa
kesarana kesehatan, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga
bersekolah, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur,
memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, 10 Luas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
lantai rumah paling kurang 8 untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan
terakhir keluarga dalam keadaan sehat, ada anggota keluarga yang bekerja
untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 60 th
bisa baca tulisan latin, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam
bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali
seminggu untuk berkomunikasi, memberikan sumbangan materil secara
teratur
5. Indikator Kesejahteraan Spiritual meliputi, keluarga berupaya
meningkatkan pengetahuan agama, serta melaksanakan ibadah agama dan
kepercayaan masing masing
6. Indikator Kesejahteraan Sosial meliputi, aktif sebagai pengurus organisasi
kemasyarakatan, mengikuti kegiatan masyarakat, serta memperoleh
informasi dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.
Dari pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial tersebut
maka untuk mengukur tingkat kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan
Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pemenuhan Kebutuhan Material
Kebutuhan material adalah kebutuhan berupa alat-alat yang dapat
diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Kebutuhan material berwujud nyata
dan dapat dinikmati langsung. Contoh: makan nasi dapat kita rasakan
kenikmatannya, minum air dapat menghilangkan dahaga dan rumah sangat
nyaman untuk berlindung.
Untuk mengetahui dalam pemenuhan kebutuhan material Veteran
Pejuang terlebih dahulu akan dibahas mengenai besarnya tunjangan yang
diterima oleh Veteran Pejuang setiap bulannya. Veteran Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 5 golongan, besarnya
tunjangan yang diterima berbeda-beda pada setiap golongannya, pembagian
golongan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Tabel 9. Besarnya Tunjangan Veteran Pejuang Republik Indonesia
Berdasakan Golongan
No. Golongan Tunjangan
1 A Rp.1.112.000
2 B Rp.1.082.000
3 C Rp.1.052.000
4 D Rp.1.022.000
5 E Rp. 992.000
Sumber: LVRI Surakarta
Berdasarkan tabel 9 diatas besarnya tunjangan antara golongan satu
dengan yang lainnya mempunyai selisih Rp.30.000 pada tiap tingkatnya
belum termasuk dikurangi untuk membayar Askes sebesar Rp. 19.840 setiap
bulan. Namun setelah diadakan wawancara dengan Veteran Pejuang
pembagian golongan ini pada kenyataannya tidak berdasarkan masa kerja
tetapi berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi pembagian golongan
berdasarnya cepat tidaknya Veteran Pejuang mendaftarkan diri sebagai
Veteran Pejuang.
Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Bpk. Gesang salah
satu Veteran Pejuang sebagai berikut:
Dulu waktu pertama saya mendapat tunjangan ditahun 1992 tunjangan saya hanya Rp. 42.000. Golongan saya ini khan E padahal sebenarnya saya berjuang sudah 4 tahun tapi karena saya daftar sebagai Veteran belakang sendiri jadi masa bakti saya hanya dihitung 9 bulan. Teman saya yang masa berjuangnya dengan saya lebih sedikit malah bisa masuk kegolongan lebih atas karena mendaftarnya lebih duluan.
(Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 13.00 WIB)
Selain tunjangan Veteran, Pemerintah Republik Indonesia juga
telah memberikan Dana Kehormatan sebesar Rp. 250.000. Namun ternyata
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
setelah penelitian, belum semua Veteran Pejuang menerima Dana
Kehormatan.
Hal ini terungkap dari pernyataan beberapa Veteran Pejuang
Kemerdekaan di Surakarta, salah satunya Ibu Supinah al Pinah dalam
wawancara sebagai berikut:
Setiap bulan saya mendapat tunjangan Rp. 992.040 dipotong untuk askes Rp. 19.840 jadi saya mendapat Rp. 972.200. Saya sampai sekarang belum mendapat Dana Kehormatan dari Presiden padahal saya sudah mengajukan selama tiga tahun ini. Apa mungkin uang itu dikorupsi pejabat. Saya tunggu-tunggu kok belum juga turun padahal adik saya yang nomer 2 sakit strok harus rawat jalan.
(Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 11.00 WIB)
Hal senada juga diungkapkan Bpk Gesang karena sejak tahun 2008
Dana Kehormatan yang dijanjikan Pemerintah belum juga turun dalam
wawancara sebagai berikut:
Saya mendapat tunjangan Rp. 992.040 setiap bulan dipotong askes Rp. 19.840 jadi saya mendapat Rp. 972.200. Saya belum mendapat Dana Kehormatan dari Presiden padahal saya sudah mengajukan sejak tahun 2008. Teman-teman saya juga banyak yang belum mendapatkan Dana Kehormatan sampai mereka sudah meninggalpun juga belum turun.
(Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara diatas ternyata memang benar masih
banyak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta
yang belum mendapatkan Dana Kehormatan. Kemudian peneliti
konfirmasikan dengan Kepala Urusan Veteran di Kaminvetcad Bpk Supardi
di peroleh keterangan sebagai berikut:
Masih banyaknya Veteran Pejuang yang belum mendapat dana kehormatan hal itu kembali lagi menjadi wewenang dari pusat karena misal tahun 2009 dari pusat sudah menentukan kuota se-Jawa Tengah 10 orang yang mendapat dana kehormatan maka yang lain harus bersabar dahulu untuk menunggu giliran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
(Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB)
Berdasar keterangan dari narasumber diatas diketahui bahwa belum
cairnya dana kehormatan yang selama ini dinanti Veteran Pejuang
tergantung pada kebijakan dari pusat dan harus menunggu giliran terlebih
dahulu.
2) Pemenuhan Kebutuhan Spiritual
Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang dihubungkan dengan
benda-benda tak berwujud. Kebutuhan ini tidak bisa diraba,
dilihat, dan berbentuk tetapi bisa dirasakan dalam hati. Contoh: orang Islam
bersembahyang di masjid, orang Kristen dan Katolik sembahyang di gereja,
orang Budha sembahyang di wihara, dan orang Hindu bersembahyang di
pura.
Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dari LVRI kepada Veteran
Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia belum dapat terlaksana
dibuktikan dengan agenda kegiatan LVRI Kota Surakarta sebagai berikut:
a) Ulang Tahun Pemerintah Kota Surakarta
b) Peringatan 17 Agustus di taman Kusuma Bakti
c) Peringatan Pertempuran Empat Hari di Solo
d) Rapat tiap ranting minggu ke 2
e) Ulang tahun LVRI
f) Rapat Ketua, Sekretaris dan Bendahara tiap senin kedua
g) ABRI masuk desa bila ada.
Bila melihat agenda kegiatan LVRI Kota Surakarta diatas dari
semua kegiatan belum menunjukkan adanya kegiatan yang dapat menunjang
pemenuhan kebutuhan spiritual.
Hal ini juga diungkapkan oleh Bp. Sjatam Hadibroto Ketua LVRI
dalam wawancara sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
Belum ada kegiatan spiritual yang kami adakan karena yang berkaitan dengan spiritual tergantung veteran masing-masing
(Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dari kegiatan
yang pernah diadakan LVRI belum pernah ada kegiatan yang berkaitan
dengan kebutuhan spiritual Veteran Pejuang hal ini dikarenakan pengurus
LVRI menganggap bahwa masalah spiritual menjadi urusan masing-masing
Veteran Pejuang sehingga LVRI tidak mengadakan kegiatan spiritual.
Meskipun dari LVRI belum pernah ada kegiatan yang berkaitan
dengan kebutuhan spiritual Veteran Pejuang, namun dari 7 orang Veteran
Pejuang yang Peneliti temui semua sudah berupaya meningkatkan
kebutuhan spiritualnya masing-masing. Hal ini terbukti dari lembar
pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah melaksanakan ibadah
agama dan kepercayaan masing-masing semua menjawab sudah. Lebih
lanjut peneliti bertanya lagi mengenai apakah Veteran Pejuang juga sudah
berupaya meningkatkan pengetahuan agamanya semua juga menjawab
sudah.
Dari keterangan beberapa narasumber diatas membuktikan bahwa
meski dari LVRI belum dapat membantu memenuhi kebutuhan spiritual
Veteran Pejuang namun dari Veteran Pejuang sendiri sudah berusaha
memenuhi kebutuhannya masing-masing.
3) Pemenuhan Kebutuhan Sosial
Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa
yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok
masyarakat. Contohnya adalah jalan umum, penerangan tempat umum,
berserikat mengeluarkan pendapat, berbisnis, berorganisasi, dan lain-lain.
Bila melihat kebutuhan sosial diatas yang disesuaikan dengan yang telah
didapatkan Veteran Pejuang maka LVRI sudah banyak berperan dalam
pemenuhan kebutuhan sosial, misalnya banyak agenda LVRI yang sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti upacara bendera diberbagai
peringatan, acara tabur bunga dimakam pahlawan yang telah melibatkan
Veteran Pejuang.
Kebutuhan akan aktualisasi diri juga dapat masuk dalam kebutuhan
sosial Veteran Pejuang. Kebutuhan aktualisasi diri (self esteem) menurut
BKKBN merupakan kebutuhan yang bila dapat dipenuhi menjadikan
keluarga tersebut masuk dalam Keluarga Sejahtera III plus, yang
didalamnya meliputi:
a) Memberikan sumbangan materiil secara teratur
b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan
Berdasarkan kriteria Keluarga Sejahtera III plus diatas dari 7 orang
Veteran Pejuang yang ditemui belum ada yang dapat memenuhi kedua
kriteria diatas. Jadi meskipun dari LVRI sudah banyak mengadakan
kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan fungsi sosial namun didalam
hidup bermasyarakat banyak Veteran Pejuang yang belum melaksanakan
kegiatan kemasyarakatannya.
Dengan melihat pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial
diatas bila disesuiakan dengan indikator tahapan keluarga sejahtera menurut
BKKBN yang dijadikan instrumen yang diberikan kepada 7 Veteran
Pejuang (dapat dilihat pada lampiran 11) didapat hasil sebagai berikut:
Keluarga sejahtera I : 2
Keluarga sejahtera II : 4
Keluarga sejahtera III : 1
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa keluarga Veteran Pejuang lebih banyak yang tergolong kedalam
keluarga sejahtera II sehingga masih kurang dalam pencapaian
kesejahteraan selain itu masih ada pula Veteran Pejuang yang masuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
kedalam golongan keluarga sejahtera I meskipun ada pula Veteran yang
masuk keluarga sejahtera III.
Dari input, proses dan output yang disesuaikan dengan tujuan
LVRI yang salah satunya untuk mensejahterakan anggotanya, maka
berdasarkan hasil penelitian yang di kumpulkan maka tingkat efektivitas
LVRI dalam mensejahterakan anggotanya masih kurang hal ini dibuktikan
dengan:
a) Indikator input/Masukan: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota
Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI masih kurang memadai untuk
kegiatan Veteran Pejuang.
b) Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk
membantu kemudahan Veteran Pejuang menyelesaikan administrasi serta
dalam hal menyelenggarakan kegiatan.
c) Indikator output/keluaran: masih banyaknya veteran pejuang yang
tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria
keluarga sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan
anggotanya belum dapat terwujud.
C. Temuan Studi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dimuka, dalam
penelitian ini Peneliti menemukan beberapa temuan studi, yaitu:
1. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan Veteran
Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam mewujudkan tanggung jawab
negara. Sesuai teori negara kesejahteraan yang menyatakan bahwa pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (atau
kesejahteraan) dari jumlah terbesar warga negara. Yang relevan dengan
ingin dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
kemakmuran bagi wa Sehingga untuk mewujudkan
kesejahteraan Veteran Pejuang perlu adanya peranan yang konkret dari
Pemerintah Daerah kepada Veteran Pejuang. Peranan Pemerintah Kota
Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk meningkatkan
kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia belum
maksimal. Yang ditemukan peneliti di Pemerintah Kota Surakarta mengenai
peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang yang
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Kondisi terpenuhinya kebutuhan
materiil, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu
Peranan
Pemerintah Kota Surakarta tersebut meliputi:
a. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan
material Veteran Pejuang adalah memberikan bantuan dana hibah yang
diberikan kepada LVRI setiap tahun namun masih ada ketimpangan dengan
organisasi yang lain hal ini disebabkan karena perbedaan organisasi yang
menaungi Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana hibah
yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI
dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga
kesejahteraan Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan
tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota masih kurang
memperhatikan kesejahteraan material Veteran Pejuang karena sudah
mengetahui bahwa masih belum dapat sampai ke tiap individu Veteran
Pejuang tetapi belum ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota
Surakarta.
b. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan
Spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada, kegiatan yang dilakukan
secara global kepada semua Warga Kota Surakarta.
c. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
Veteran Pejuang, hanya sebatas menunggu bila ada kegiatan yang
diselenggarakan Veteran yang memerlukan keterlibatan Pemerintah Kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Surakarta saja. Jadi untuk peranan pemerintah dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial Veteran Pejuang, Pemerintah Kota Surakarta masih
bersifat pasif.
Berdasarkan teori tentang negara kesejahteraan dan hasil dari penelitian dapat
disimpulkan bahwa Negara Indonesia belum dapat menerapkan Negara
kesejahteraan terutama bagi kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan.
2. LVRI mempunyai tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan anggotanya namun
hal ini tidak didukung dengan fasilitas, perlengkapan dan sumberdaya manusia
yang produktif sehingga kegiatannya hanya terbatas pada hal-hal rutinitas saja.
Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting dalam mengukur efektivitas
suatu organisasi hal ini relavan dengan pendapat E. Mulyasa (2005: 82)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah peneliti
lakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab
negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia di Surakarta kurang maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari:
a. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan
material Veteran Pejuang adalah dengan memberikan bantuan dana hibah
dari APBD Kota Surakarta yang diambilkan dari pos belanja hibah kepada
LVRI setiap tahun yang ditujukan untuk menghidupkan organisasi. Namun
dalam pemberian bantuan tersebut masih ada ketimpangan dengan
organisasi yang lain, hal ini disebabkan karena perbedaan organisasi yang
menaungi. Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana hibah
yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI
dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga
hanya sampai untuk biaya operasional LVRI saja. Sedangkan kesejahteraan
individu Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut.
Pemerintah Kota Surakarta juga masih kurang memperhatikan kesejahteraan
material Veteran Pejuang Kemerdekaan karena sudah mengetahui bahwa
masih belum dapat sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi belum
ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta.
b. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan
spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada, kegiatan yang dilakukan hanya
secara keseluruhan kepada Warga Kota Surakarta. Untuk pemenuhan
kebutuhan spiritual diserahkan sepenuhnya kepada tiap individu sedang
Pemerintah Kota Surakarta hanya mempunyai agenda keagamaan yang
bersifat rutinitas dan baru menyentuh masyarakat mayoritas saja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
c. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
Veteran Pejuang adalah hanya dengan mengikutsertakan Veteran Pejuang
dalam upacara Peringatan Hari Besar Nasional. Sedangkan untuk kegiatan
yang ada hubungannya dengan fungsi sosial yang lain, Pemerintah Kota
Surakarta justru menunggu bila diundang oleh Veteran. Jadi untuk peranan
Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang,
Pemerintah Kota Surakarta masih bersifat pasif.
2. Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya masih kurang,
hal ini dapat dibuktikan dengan:
a. Indikator input/masukan: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota
Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI kurang memadai untuk kegiatan
Veteran.
b. Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk
membantu kemudahan veteran menyelesaikan administrasi serta dalam hal
menyelenggarakan kegiatan.
c. Indikator output/keluaran: masih banyak Veteran Pejuang yang tergolong
masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria keluarga
sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan anggotanya
belum dapat terwujud.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas,
maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Mengingat peranan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan
material, spiritual dan sosial sangat penting bagi Veteran Pejuang, karena
Veteran Pejuang juga warga negara yang harus diperhatikan haknya, maka
diperlukan tindakan untuk mengembangkan suatu program/kegiatan yang dapat
mewujudkan harapan tersebut. Mengingat Veteran telah berjuang dalam
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kesejahteraan
Veteran sangat penting untuk dipenuhi oleh Pemerintah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
2. Jika LVRI dianggap belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran
Pejuang, maka diperlukan kerja keras dari pengurus LVRI untuk
mengembangkan kegiatan LVRI. Serta diperlukannya bantuan tenaga dari
pihak luar agar kegiatan LVRI lebih produktif.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang Peneliti ajukan serta pengalaman Peneliti
selama mengadakan penelitian dilokasi atau lapangan, selanjutnya dapat
disampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hendaklah disesuaikan
dengan kondisi penerima bantuan. Organisasi yang menaungi jangan menjadi
patokan besarnya bantuan yang diberikan. Pemerintah Kota Surakarta juga
perlu mengadakan program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan
Veteran Pejuang seperti:
a. Kesejahteraan material, dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan yang
langsung diberikan kepada Veteran Pejuang yang belum sejahtera seperti
yang Pemerintah Kota Surakarta lakukan terhadap Janda Perintis
Kemerdekaan.
b. Kesejahteraan spritual, dapat ditingkatkan dengan mengadakan kegiatan
kerohanian yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-
masing Veteran Pejuang. Kegiatan tersebut hendaklah diselenggarakan
melalui kantor ranting pada tiap kecamatan agar akses Veteran Pejuang
untuk mengikuti kegiatan tersebut lebih mudah.
c. Kesejahteraan dalam fungsi sosial, dapat diwujudkan dengan mengadakan
anjangsana dengan Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan kunjungan
rutin Pemerintah Kota Surakarta ke rumah Veteran atau ke kantor ranting
tiap kecamatan untuk mengeratkan tali silaturahmi antara Veteran Pejuang
dengan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Bagi Pengurus LVRI
Agar kesejahteraan Veteran pejuang dapat tercapai hendaklah Pengurus LVRI
mengadakan kegiatan yang bervariasi, serta melakukan perombakan pengurus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
yang pasif agar tujuan LVRI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota LVRI
dapat tercapai.
3. Bagi Kantor Administrasi Veteran
Dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan veteran hendaknya
lebih dipermudah karena mengingat kemampuan fisik veteran tidak
memungkinkan lagi sehingga diperlukan kerjasama dari kantor administrasi
Veteran
4. Bagi Veteran Pejuang
Dalam usaha peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang diperlukan pula
kerjasama dari Veteran Pejuang sendiri sehingga dalam semua kegiatan yang
diselenggarakan baik Pemerintah Kota Surakarta maupun LVRI perlu
mendapat dukungan serta partisipasi dari Veteran Pejuang Kemerdekaan
Republik Indonesia.
5. Bagi masyarakat dan generasi penerus
Karena kemerdekaan yang kita peroleh sekarang merupakan hasil jerih payah
dan pengorbanan dari para Pejuang Bangsa termasuk Veteran Pejuang, maka
sebagai generasi penerus hendaklah lebih bisa menghargai jasa Para Pejuang
yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif dan mengobarkan
semangat juang Para Veteran.