Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
-
Upload
lawrence-acosta -
Category
Documents
-
view
91 -
download
0
description
Transcript of Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 42 TAHUN 2008 YANG BERKAITAN DENGAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Oleh :
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat
Bertempat di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika No. 112
Bandung - 11 Juni 2014
MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA
(UU NO. 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN)
PERADILAN MILITER
(UU No. 31/1997)
PERADILAN AGAMA
(UU No. 50/2009 JoUU No. 6/2003 JoUU No. 7/1989)
- PENGADILAN PAJAK
PERADILAN TATA USAHA NEGARA(UU No. 51/2009
JoUU No. 9/2004 Jo
UU No. 5/1986)
PERADILAN UMUM
(UU No. 49/2009 Jo
UU No. 8/2004 JoUU No. 2/1986)
-PENGADILAN HAM
- PENGADILAN ANAK
- PENGADILAN NIAGA
- PENGADILAN KORUPSI
- PHI
- PENGADILAN PERIKANAN
Marni Emmy Mustafa 1
KOMPETENSI PENGADILAN
Yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara Tindak Pidana Pemilu
adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi dengan menggunakan KUHAP kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008.
Marni Emmy Mustafa 2
PELANGGARAN PIDANA PEMILU
Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan
pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
diatur dalam Undang-Undang ini yang
penyelesaianya dilaksanakan melalui pengadilan
dalam lingkaran peradilan umum.
Marni Emmy Mustafa 3
Yang berwenang menerima Laporan
Pelanggaran Pemilu :
Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar
Negeri menerima laporan paling lama 3 hari
sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
Marni Emmy Mustafa 4
Pelanggaran Pemilu dapat disampaikan secara tertulis oleh:
a. WNI yang mempunyai hak pilih.
b. Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
c. Pasangan Calon/ Tim Kampanye
Catatan:
Laporan wajib ditindaklanjuti paling lama 3 hari setelah diterima laporan, dan bila memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, paling lama 5 hari setelah laporan diterima.
Marni Emmy Mustafa 5
SUBJEK TINDAK PIDANA PEMILU
Setiap Orang Ketua Partai Politik Pelaksana Kampanye Pasangan Capres/Wapres Penyelenggara Pemilu Pengawas Pemilu Pejabat/Penyelenggara/Aparatur Negara
Marni Emmy Mustafa 6
ALUR PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
PENYIDIKANPASAL196 UU NO. 42 TAHUN 2008
PALING LAMA 3 HARI
PENUNTUTANPASAL 196 AYAT 4 UU NO. 8 TAHUN 2012
Paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara
PENGADILAN NEGERIPASAL 263 AYAT 1 UU NO. 8 TAHUN 2012
Paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkara harus segera diputus
Belum lengkap dikembalikan paling lama 3 hari ke Penuntut Umum Pasal 196 ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008
Marni Emmy Mustafa 7
MAJELIS KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILU
“HAKIM YANG MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA
PEMILU ADALAH MAJELIS KHUSUS YANG MERUPAKAN
HAKIM KARIR PADA PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN TINGGI YANG DI TETAPKAN OLEH KETUA
MAHKAMAH AGUNG RI.”
Marni Emmy Mustafa 8
“ Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara
Tindak Pidana Pemilu menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang ini”
Marni Emmy Mustafa 9
“Pengadilan Negeri memeriksa,
Mengadili, dan Memutus perkara Tindak
Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pelimpahan berkas perkara.”
(Pasal 198 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008)
“Dalam hal putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan banding, permohonan banding
diajukan paling lama 3 (tiga) hari
setelah putusan dibacakan”
(Pasal 198 Ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008)
Marni Emmy Mustafa 10
“Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada
Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan
banding diterima”
(Pasal 198 Ayat 3).
Marni Emmy Mustafa 11
“Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada
pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan
banding di terima”
(pasal 198 ayat 3)
“Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima”
(pasal 198 ayat 4)
Marni Emmy Mustafa 12
“Putusan Pengadilan Tinggi Sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan
terakhir dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum lain”
Pasal 198 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 2008
Marni Emmy Mustafa 13
“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (4)
harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3
(tiga) hari setelah putusan dibacakan”
(Pasal 199 Ayat 1).
Marni Emmy Mustafa 14
“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3
(tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa “
(Pasal 199 Ayat 2).
Marni Emmy Mustafa 15
“Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana
pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dapat
mempengaruhi perolehan suara pasangan calon harus
sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU
menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
secara nasional “
(Pasal 200 Ayat 1) Marni Emmy Mustafa 16
“KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib
menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) “
(Pasal 200 Ayat 2).
“Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi,
atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan calon pada hari
putusan pengadilan tersebut dibacakan”
(Pasal 200 Ayat 3).
Marni Emmy Mustafa 17
Tidak dimungkinkan putusan tanpa kehadiran
Terdakwa. Jika Terdakwa tetap tidak bisa
dihadirkan, maka putusan tidak dapat diterima.
Merupakan kewajiban penuntut umum untuk
menghadirkan Terdakwa. Antara KPN dan
KAJARI harus merundingkan hal ini agar
ketentuan dapat terpenuhi.
Registernya adalah register khusus.
Marni Emmy Mustafa 18
Pengadilan harus menggunakan segala macam
teknologi sehingga putusan dapat sampai
kepada pihak yang menerima.
Praperadilan di luar jangkauan Undang-Undang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga
tunduk pada KUHAP.
Undang-Undang ini memberikan kewenangan
absolute maka Militer tunduk pada Undang-
Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Marni Emmy Mustafa 19
21
TINDAK PIDANA PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
Dari pasal 202 s.d. Pasal 259 dengan ketentuan :
1. Pidana penjara paling singkat 3 bulan.
2. Pidana penjara paling lama 120 bulan (Pasal
248).
3. Denda paling sedikit 3 juta rupiah.
4. Denda paling banyak 5 miliar (Pasal 248).
Marni Emmy Mustafa 20
Sekian dan TERIMA KASIH