OEPARTEMEN AGAMA RI - SIMBI - Sistem …simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Pedoman...v...
Transcript of OEPARTEMEN AGAMA RI - SIMBI - Sistem …simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Pedoman...v...
OEPARTEMEN AGAMA RIDIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT2009
FAKIR MISKINPEDOMAN PEMBERDAYAAN
iii
Buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin ini,bertujuan sebagai pegangan dan rujukan pejabatjajaranDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pusatdan daerah, serta instansi terkait dan lembaga sosialkeagamaan dalam memberikan bimbingan dan layanandi bidang ibadah sosial bagi masyarakat, Hal tersebutdilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuantentang pelaksanaan bimbingan sosial keagamaan danpenanaman nilai-nilai luhur keagamaan. Dengan harapannilai-nilai ibadah sosial tertanarn dan dapat dilaksanakandalam kehidupan sehari-hari bagi Individu, keluarga,masyarakat, bangsa dan negara serta terbentuknyaindividu-individu yang memiliki kesalehan sosial disamping kesalehan ritual.
Kami menyadari bahwa buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin ini, masih kurang memadai dan perlu
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat AllahSWT yang selalu menebarkan dan mencurahkan rahmatdan karunia- Nya sehingga buku Pedoman PemberdayaanFakir Miskin, dapat dis us un untuk menggarnbarkansecara singkat apa dan bagaimana pemberdayaan fakirmiskin di tanah air kita.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
KATA PENGANTAR
iv
. Nasrun Haroen, MA)
Jakarta, April 2009
terus menerus disempurnakan pad a penerbitan yang akandatang. Untuk itu diharapkan adanya kritikan dan sarankonstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaannya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada tim penyusun dan semuapihak yang telah memberikan bantuannya untukterwujudnya buku ini sehingga dapat terbit tepatpada waktunya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usahabaik kita semua.
Amin.
v
Sebagaimana dimaklumi bersama upaya memerangikebodohan, kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangandi negara kita perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlahmayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islamdiharapkan menjadi iklim yang kondusif untuk tumbuhberkembang lembaga sosial keagamaan yang mampumengembangkan dana sosial keagamaan dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Dengan demikiandiharapkan kesejahteraan masyarakat, khususnyakemampuan dan kesejahteraan fakir miskin dapatditingkatkan.
Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagisegenap jajaran Ditjen Bimas Islam mulai dari pusatsampai daerah dalam rangka memberikan bimbingankepada fakir miskin dalam upaya meningkatkan harkatdan martabatnya.
Kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiratAllahSWTatas diterbitkannya buku Pedoman PemberdayaanFakir Miskin ini.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
vi
Wassalam
Jakarta, April 2009
Demikian, semoga Allah SWT senantiasa meridhoiusaha baik kita semua.
Amin
Untuk itu buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskinyang ada di tangan pembaca ini sangat bermanfaat dalammeningkatkan pemahaman dan pengetahuan segenapjajaran aparat Departemen Agama dan sektor terkait lainnya dalam melakukan bimbingan dan pembinanan kepadamasyarakat yang pada _gilirannya dapat meningkatkankesejahteraan rohani dan jasmani khususnya fakir miskin
vii
4144
C. TAHAPAN PEMBERDAYAAND. PEMBINAAN FAKIR MISKIN
BAB HI. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 31A. ARAH KEBlJAKAN PEMBERDAYAAN 31B. STRATEGI, PRINSIP DAN KEGIATAN 36
KATA PENGANTAR iiiSAMBUTAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKA T ISLAM vDAFTARISI vii
BAB I. PENDAHULUAN 1A. DASAR PEMIKIRAN 1B. DASARHUKUM 5C. TUJUAN 6D. ISTILAH-ISTILAH 6E. SISTIMATIKA PEMBAHASAN 8
BAB II. TINJAUAN UMUM 9A. VISI DAN MISI 9B. KONDISI UMUM 11C. KONDISI KEMISKINAN 21D. TUJUAN DAN SASARAN 25E. SEBAB-SEBAB KEMISKINAN 27
DAFTAR lSI
viii
129
LAMPIRANIVKeputusan Direktur [enderalBimbingan Masyarakat IslamNOMOR DJ.II/115 TAHUN 2009
Lampiran IIIPeraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2005 Tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan 119
101
Lampiran IIPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 42 Tahun 1981 tentang PelayananKesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
81
LAMPIRAN-LAMPIRANLampiran l
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974Tentang Ketentuan-Ketentuan PokokKesejahteraan Sosial
77BAB V PENUTUP
4949535870
BAB IV. PEMBERDAYAAN FAKIR MIS KINA. PENDAMPINGAN FAKIRMISKINB. LAYANANPENDAMPINGC. PEMBERIAN MOTIVASIKERJAD. BEKERJAMEMILIKI NILAI GANDA
Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesiasejak tahun 1997 hingga sekarang, telah berhasilmenggoyahkan dan bahkan meruntuhkan sendi-sendiketahanan masyarakat yang telah dibangun selama ini.Sendi ekonomi merupakan salah satu dari beberapa sendiketahanan masyarakat yang paling parah mendapatterpaan badai krisis multidimensi tersebut. Gulungtikarnya beberapa bank, menurunnya daya saing barangekspor Indonesia di luar negeri, melemahnya nilai tukarrupiah terhadap dollar Amerika yang mengakibatkansemakin meningkatnya hutang luar negeri, banyaknyakaryawan yang dirumahkan, dan lain sebagainya. Iniadalah fakta-fakta yang tidak bisa dibantahkan dariseriusnya masalah yang dihadapi bangsa ini. Kondisitersebut berujung pada semakin meningkatnya angkakemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS)tercatat, hingga tahun 2008, penduduk Indonesia yangdigolongkan fakir dan miskin mencapai 34,96 juta jiwaatau sekitar 15,42 % dari penduduk Indonesia yangberjumlah kurang lebih 228.004.527 jiwa. Dari 34,96 jiwatersebut, 12,77 juta jiwa tinggal di daerah perkotaan dan22,19 juta jiwa tinggal di daerah pedesaan. Angka yang
A. DASAR PEMIKIRAN
BABI
PENDAHULUAN
2
ditampilkan oleh BPS tersebut kendati diambilberdasarkan survei dan sudah melalui proses perhitunganyang matang tetapi bisa jadi angka yang sesungguhnyaakan lebih besar lagi.
Fakta-fakta di atas tentu saja amat menyedihkan.Apalagi bila kita mengingat bahwa mayoritas pendudukIndonesia adalah umat Islam, yang sementara ini tercatatberjumlah 195.500.708 jiwa atau 87,21% dari jumlahpenduduk Indonesia. Karena posisinya yang mayoritasinilah maka tidak terlalu berlebihan bila ada sebagianorang yang berpendapat bahwa bila kita berbicaratentang kemiskinan, fakir-miskin dan yatim-piatu,maka sesungguhnya kita berbicara tentang problemasosial yang dihadapi umat Islam itu sendiri. Denganperkataan lain, sudah menjadi catatan umum bahwa umatIslam di Indonesia khususnya dan umat Islam di berbagaibelahan dunia hidup di bawah garis kemiskinan.Fenomena ini dijelaskan secara panjang Iebar oleh NabilSubhi al-Thawil dalam bukunya Kemiskinan danKeterbelakangan di Negara-Negara Muslim (1985). Dalambukunya tersebut Subhi al-Thawil menjelaskan tentangnegara-negara muslim yang pendapatan perkapitanyarendah dan problematika sosial apa saja yang akanmereka hadapi akibat kondisi yang demikian itu.
Berkaca pada kasus Indonesia sebelum dan pascakrisis dimana angka kerniskinan tetap tinggi, pemerintahdalam masalah ini harus mengambil langkah-Iangkah
Bah I. Pendahuluan
3
tepat untuk sesegera mungkin membatasi percepatanangka kemiskinan terse but. Ini sudah merupakankewajiban konstitusional berdasarkan bunyi UndangUndang Dasar 1945 amandemen ke-empat ~asal 34: (1)Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara olehnegara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosialbagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yanglemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitaspelayanan umum yang layak; dan (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalamUndang-Undang. Kutipan pasal di atas sudah cukupmenjadi landasan operasional bahwa negaraberkewajiban memberikan jaminan perlindungankeamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraanbagi seluruh bangsa Indonesia baik dalam jangka pendek,menengah ataupun jangka panjang.
Menyadari tugas berat tersebut, pemerintah melaluiDepartemen Agama telah berusaha melakukan programpengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan fakirmiskin, seperti pemberian bantuan modal usaha berguIirsetiap tahun, pelatihan wirausaha, dan lain sebagainya.Berbeda dengan bentuk pemberdayaan ekonomi yangdilakukan oleh departemen atau instansi pemerintah yanglain, sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka
Bah I.Pendahuluan
4
Departemen Agama memanfaatkan jalur sosialkeagamaan sebagai sentral kegiatannya.
[alur sosial keagamaan yang digunakan adalah denganmenjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosialkeagamaan yang selama ini telah banyak mengambilperan untuk peningkatan layanan, bimbingan fakir miskindan yatim piatu, seperti lembaga-Iembaga sosialkeagamaan di bawah naungan Nahdhatul Ularna,Muhammadiyah, al-Wasliyah, al-Irsyad, dan lainsebagainya. [alur sosial keagamaan ini harus betul-betuldiberdayakan karena potensinya yang Iuar biasa. Selainkerjasama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan,Departemen Agama akan mengefektifkan dana-danasosial keagamaan yang terkumpul melalui gerakan pedulizakat, wakaf, infaq, dan shadaqah. Sebagaimana lembagasosiaI keagarnaan, dana sosial keagamaan ini jugamempunyai potensi sangat besar bila dikelola denganprofesionaI, selain itu, tentu saja sumber dana rutin dariAPBNdan APBDjuga disertakan sebagai dana stimulan.
Seluruh program yang diutarakan di atas akandilakukan di bawah Direktorat Pemberdayaan ZakatDitjen Bimas Islam Departemen Agama. Akan tetapi,menyadari bahwa program itu harus dipahami olehsemua yang pihak terkait maka dirasa perlu untukmenyusun buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskinyang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalammengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskindi semua lapisan.
Bab I.Pendahuluan
5
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar 1945.2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.3. Undang Undang RINomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat,4. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981
Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagiFakir Miskin.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004Tentang Wakaf.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005Tentang Rencana Pembangunan Iangka MenengahNasional (RPJMN)Tahun 2004 2009.
B. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005Tentang Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005tentang Rencana Strategis Departemen Agama2005-2009.
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun2006 Tentang Mekanisme PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
Babl.Pendahuluan
6
Dalam buku ini ada beberapa istilah yang berkaitandengan program pemberdayaan fakir miskin, yaitu:1. Pemberdayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) istilahpemberdayaan berasal dari akar kata "daya",yang berarti tenaga atau kekuatan. Kata asal itudiberi awalan "ber" sehingga berbunyi "berdaya"yang berarti kemampuan melakukan sesuatu
D. ISTILAH-ISTlLAH
lingkungan Departemen Agarna:2. Menyatupadukan gagasan dan gerakan
pemberdayaan fakir miskin antara DepartemenAgarna, lembaga sosial keagamaan dan lembagaswadaya masyarakat dari tingkat pusat hinggadaerah;
pembinaanmiskin di
sosialisasi, pelakasanaan danprogram pemberdayaan fakir
Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah:1. Menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam
C. TUJUAN
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 8 Tahu n 2006 tentang Visi danMisi Departemen Agama.
Bab I.Pendahuluan
7
atau kemampuan bertindak. Kemudian kataberdaya diberi awal "pe" dan akhiran "an"menjadi "pernberdayaan" yang mempunyai artimenjadikan mampu untuk melakukan sesuatuatau mampu untuk bertindak.
2. Fakir-Miskin. Ada sebagian orang yangmemisahkan pengertian kata fakir dan miskin.Fakir adalah sebutan bagi orang yangberpenghasilan kurang dari setengah kebutuhanpokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yangberpenghasilan di atas orang fakir tetapi tidakcukup memenuhi kebutuhan pokoknya. DalamPeraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1981tentang Pelayanan Kesejahteraan SosiaI bagiFakir Miskin, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa"fakir-miskin adalah orang yang sama sekalitidak mempunyai sumber mata pencarian dantidak mempunyai kemampuan memenuhikebutuhan pokokyang layak bagi kemanusiaan".
3. Pembina Ibadah Sosial adalah pejabat setingkateselon III pad a Kantor Departemen Agama Pusatdan Daerah yang karena tugas dan fungsinyamembidangi pembinaan lbadah sosial.
4. Petugas Ibadah Sosial adalah Kepala Seksi atauyang pejabat pada Kantor Departemen AgamaPusat dan Daerah yang karena tugas danfungsinya membidangi pembinaan ibadah sosial.
Babl.Pendahuluan
8
Buku ini akan disajikan dalam sistimatikapembahasan sebagai berikut:1. Bab Pertama, pendahuluan. Berisi tentang dasar
pernikiran, dasar hukurn, maksud tujuandisusunnya buku ini, penjelasan istilah-istilah.dan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua, berisi tentang visi misi, kondisiumurn, tujuan dan sasaran, serta fenomenakemiskinan.
3. Bab Ketiga, Kebijakan Pemberdayaan FakirMiskin, berisi Arah Kebijakan Pemberdayaan,Strategi dan Prinsip Pemberdayaan, TahapanPemberdayaan, Pembinaan Fakir Miskin.
4. Bab Keempat, Pemberdayaan Fakir Miskin,berisikan Pendampingan Fakir Miskin, LayananPendamping, Pemberian Motivasi Kerja, danBekerja Memiliki Nilai Ganda
5. Bab Kelima, penutup.6. Lampiran-lampiran.
E. SISTIMATIKA PEMBAHASAN
5. Pendamping Kelompok Usaha Fakir Miskinadalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Kelompok Usaha Fakir Miskin adalah kumpulanpara fakir miskin yang memiliki kegiatan usahauntuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.
Bab l.Pendahuluan
9
Dalam rangka mewujudkan visi-vist tersebut, makaditetatpkanlah misi-rnisi sebagai berikut :a. Misi Departemen Agama adalah :
1) Meningkatkan kualitas bimbingan,pernahaman, pengamalan, dan pelayanankehidupan beragama;
2. MISI
A. VISI DAN MISI
1. VISIa. Visi Departemen Agama adalah: "Terwujudnya
masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju,sejahtera, dan cerdas serta saling mengormatiantar sesama pemeluk agama dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalamwadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".ePMANomor 8 Tahun 2006).
b. Visi Direktorat lenderal Bimbingan MasyarakatIslam adalah: "Terwujudnya masyarakat IslamIndonesia yang taat beragama, maju, sejahtera,cerdas, dan toleran dalam kehidupan berbangsadan bernegara dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia".
BAB IITINJAUAN UMUM
10
b. Misi Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam adalah :1) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan,
ketahanan keluarga sakinah, produk halal,pemberdayaan masjid, dan pembinaansyariah;
2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikanagama pada masyarakat, kemitraan umat,pemberdayaan lembaga keagamaan, dandakwah Islamiyah;
3) Mengefektifkan penyul uha n kesadaranberzakat dan pemberdayaan lembaga zakatdan ibadah sosial;
2) Meningkatkan penghayatan moral dan etikakeagamaan;
3) Meningkatkan kuaIitas pendidikan umatberagama;
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraanhaji:
5) Memberdayaan umat beragama danlembaga keagamaan;
6) Memperkokoh kerukunan umat beragama,dan;
7) Mengembangkan keselarasan pemahamankeagamaan dengan wawasan kebangsaanIndonesia. ePMA Nomor 8 Tahun 2006).
Bab 11.Tinjauan Umum
11
B. KONDISI UMUM1. Kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945merupakan berkat dan rahmat Tuhan YangMahaKuasa bagi rakyat Indonesia secara keseluruhanmenjadi dasar pelaksanaan pembangunan disegala bidang;
2. Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggaranegara serta segenap potensi bangsa telahberusaha menegakkan dan melestarikan NegaraKesatuan Republik Indonesia, namun masih adaancarnan, hambatan dan gangguan terhadapkeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Kemajemukan yang - rentan konflik, otonomidaerah yang belum sepenuhnya terwujud,kebijakan yang terpusat, otoriter; serta tindakanketidakadilan pemerintah yang dipicu oIehhasutan serta pengaruh gejolak politikInternasional dapat mendorong terjadinyadisintegrasi bangs a;
4} Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan,dan pemberdayaan wakaf dan perlindunganaset wakaf.
5) Mengoptimalkan pelayanan informasi,sumber daya manusia, keuangan, danpelayanan umum.
Bab II. Tinjauan Umum
12
4. Penyelenggara negara yang menyimpang dariideologi Pancasila dan mekanisme UndangUndang Dasar 1945 telah mengakibatkanketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-citademokrasi dan kemerdekaan yang ditandaidengan berlangsungnya sistem kekuasaan yangbercorak absolut karena wewenang dankekuasaan presiden yang berlebihan yangmelahirkan budaya korupsi, kolusi dannepotisme sehingga terjadi krisis multidimensialpad a hampir seluruh aspek kehidupan.Ketidakpekaan penyelenggara negara terhadapkondisi dan situasi tersebut telahmembangkitkan gerakan reformasi di seluruhtanah air yang ditandai dengan tumbangnyarezim otoriter;
5. Gerakan reformasi telah mendorong secararelatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidangpolitik, usaha penegakan kedaulatan rakyat,peningkatan peran masyarakat disertai denganpengurangan dominasi peran pemerintah dalamkehidupan politik, antara lain denganterselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998,Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai,netralitas pegawai negeri, serta TNI dan Polri,peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas
Bah ll. Tinjauan Umum
13
serta baik dan aspirasi masyarakat belumterpenuhi;
6. Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasidi berbagai daerah merupakan gangguan bagikeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang kalau tidak segera ditanggulangi akan dapatmengancam keberadaan dan kelangsungan hidupbangsa dan negara. Khususnya bagi DaerahIstimewa Aceh dan Irian Jaya hal-hal tersebutlebih merupakan ketidakpuasan terhadapkebijakan pemerintah pusat yang perlu segeradikoreksi dengan cepat dan tepat;
7. Di bidang hukum terjadi perkembangan yangkontroversial, di satu pihak produk materihukum pembinaan aparatur, sarana danprasarana hukum menunjukkan peningkatan,namun di pihak lain tidak diimbangi denganpeningkatan integritas moral dan profesionalaparat hukum, kesadaran hukurn, mutupelayanan serta tidak adanya kepastian dankeadilan hukum sehingga mengakibatkansupremasi hukum belum dapat diwujudkan;
8. Tekad untuk memberantas segala bentukpenyelewengan sesuai tuntutan reformasiseperti korupsi, kolusi, nepotisme, sertakejahatan ekonomi keuangan danpenyalahgunaan kekuasaan belum diikuti
Bah II. Tinjauan Umum
14
langkah-langkah nyata dan kesungguhanpemerintah serta aparat penegak hukum dalammenerapkan dan menegakkan hukum, terjadinyacampur tangan dalam proses peradilan, sertatumpang tindih kerancuan hukummengakibatkan terjadinya krisis hukum. Kondisihukum yang demikian mengakibatkanperlindungan dan penghormatan hak asasimanusia di Indonesia masih memprihatinkanyang terlihat dan berbagai pelanggaran hak asasimanusia, antara lain dalam bentuk kekerasan,diskriminasi, dan kesewenang-wenangan;
9. Pembangunan di bidang pertahanan keamanantelah menunjukkan kemajuan meskipun masihmengandung kelemahan. Kepercayaanmasyarakat terhadap aparatur TNI dan Polrimelernah, antara lain karena digunakan sebagaialat kekuasaan; rasa aman dan ketentramanmasyarakat berkurang; meningkatnya gangguankeamanan dan ketertiban; terjadinya kerusuhanmassal dan berbagai pelanggaran hukum sertapelanggaran hak asasi manusia;
10. Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampakyang ditimbulkannya telah dilakukan melaluiproses reformasi di bidang ekonomi, tetapihasilnya belum memadai karena: (1)penyelenggaraan negara di bidang ekonomi
Bab II. Tinjauan Umum
15
selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yangterpusat dengan campur tangan pemerintahyang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomitidak berada di tangan rakyat dan mekanismepasar tidak berfungsi secara efektif, dan (2)kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjanganantara pusat dan daerah, antar daerah, antarpelaku, dan antar golongan pendapatan, telahmeluas ke seluruh aspek kehidupan sehinggastruktur ekonomi tidak kuat yang ditandaidengan berkembangnya monopoli sertapemusatan kekuatan ekonomi di tangansekelompok kecil masyarakat dan daerahtertentu;
11. Pengangguran makin meningk-at dan meluas, danperlindungan tenaga kerja belum terwujud,jumlah penduduk miskin semakin membengkak,dan derajat kesehatan masyarakat juga menurundratis. GejaJa itu bahkan menguat denganditemukannya kasus-kasus kurang gizi dikalangan kelompok penduduk usia di bawah limatahun, yang dapat mengakibatkan timbulnyagenerasi yang kualitas fisik dan intelektualnyarendah.
12. Konsep pembangunan berkelanjutan telahdiletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun dalampengalaman praktiknya selama ini justru terjadi
Bah II. Tinjauan Umurn
16
pengolahan sumber daya alam yang tidakterkendali yang mengakibatkan kerusakanlingkungan yang mengganggu kelestarian alam;
13. Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapiadalah berlangsungnya pendidikan yang kurangbermakna bagi pengembangan pribadi danwatak peserta d id ik, yang berakibathilangnya kepribadian dan kesadaran akanmakna hakiki kehidupan, mata pelajaran yangberorientasi akhlak dan moralitas sertapendidikan agama kurang diberikan dalambentuk latihan-Iatihan pengalaman untukmenjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanyamasyarakat cenderung tidak memiliki kepekaanyang cukup untuk membangun toleransi,kebersamaan, khususnya dengan menyadarikeberadaan masyarakat yang majemuk.
14. Pengembangan dan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkansecara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosialdan budaya, sehingga belum memperkuatkemampuan Indonesia dalam menghadapikerjasama dan persaingan global;
15. Kehidupan beragama belum memberikanjaminan akan peningkatan kualitas keimanandan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esabagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial,
Bab II. Tinjauan Umum
17
korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaianobat terlarang, perilaku menyimpang yangmelanggar moralitas, etika dan kepatutan,memberikan gambaran terjadinya kesenjanganantara perilaku formal kehidupan keagamaandengan perilaku realitas nyata dalam kehidupankeseharian;
16. Status peranan wanita dalam masyarakat masihbersifat subordinatif dan belum sebagai mitrasejajar dengan laki-Iaki, yang tercermin padasedikitnya jumlah wanita yang menempati posisipenting dalam pemerintahan, dalam badanlegislatif, dan yudikatif serta dalam masyarakat;
17. Luasnya ruang lingkup pembangunandaerah terutama dalam rangka pelaksanaanotonomi daerah belum didukung oleh kesiapandan kemampuan sumber daya manusia danaparatur pemerintah daerah yang memadai sertabelum adanya perangkat peraturan bagipengelolaan sumber daya alam di daerah;
18. Pelaksanaan politik luar negeri yang lemahantara lain karena tingginya ketergantunganpada hutang luar negeri mengakibatkanturunnya posisi tawar Indonesia dalampercaturan lnternasional;
19. Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkankecenderungan menurunnya kualitas kehidupan
Bab II. Tinjauan Urnum
18
dan jati diri bangsa. Kondisi itu menuntut bangsaIndonesia, terutama penyelenggara negara, paraelit politik dan pemuka masyarakat, agar bersatudan bekerja keras melaksanakan reformasidalam segala bidang kehidupan untukmeningkatkan harkat, marta bat, dankesejahteraan bangsa Indonesia;
20. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945diwujudkan melalui pelaksanaanpenyelenggaraan negara yang berkedaulatanrakyat dan demokratis dengan mengutamakankesatuan dan persatuan bangsa, berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Penyelenggaraan negara dilaksanakan melaluiPembangunan Nasional dalam segala kehidupanoleh penyelenggara negara yaitu lembagatertinggi dan lembaga tinggi bersama-samarakyat Indonesia di seluruh wilayah RepublikIndonesia;
21. Pembangunan nasional merupakan usahapeningkatan kualitas manusia dan masyarakatIndonesia yang dilakukan secara berkelanjutanberlandasan kemampuan nasional denganmemanfaatkan i1mu pengetahuan dan teknologiserta memperhatikan tantangan global. Dalampelaksanaannya mengacu pada kepribadian
Bab II. Tinjauan Umum
19
bangsa dan nilai luhur yang universal untukmewujudkan kehidupan bangs a yang berdaulat,mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuhkekuatan dan etikanya;
22. Potensi umat beragama seperti zakat, infaq,shadaqah, hibah, jariyah, nadzar, wakaf dansebagainya belum mendapat perhatiansepenunya. Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikanmandat untuk mengelola zakat secaraprofesional sungguh merupakan kekuatanmasyarakat yang amat besar dalarn mendukungmobilitas dana masyarakat untuk pembangunanbangsa Indonesia;
23. Peningkatan upaya penanaman nilai-nilaikeirnanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia yangdilaksanakan melalui pendidikan formal danpendidikan masyarakat telah menghasilkanpendidikan keaga:maan sebagai ilmu belumsebagai nilai luhur yang harus dihayati,diarnalkan dan dikembangkan untuk memupukketajaman dan kemurnian hati nurani dalamkehidupan masyarakat, berbangsa danbernegara. Oleh karena itu pendidikan agamadalam lingkup keluarga sebagai proses
Bab II.Tiniauan Umum
20
internalisasi nilai-nilai keirnanan, ketaqwaan danakhlak mulia harus senantiasa ditingkatkan;
24. Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesiayang berkembang meluas ke bidang sosialbudaya, agarna, moral, dan etika perludiupayakan secara sungguh-sungguh. lintassektor dan melibatkan segenap komponenbangsa untuk mengatasinya. Pembangunanmental spiritual perlu diseimbangkan denganpembangunan fisik ekonorni bangsa, agarpondasi pembangunan bangsa lebih kuat dantidak terjadi kesenjangan dalam kehidupanmasyarakat;
25. Atas dasar pertimbangan itu, pemerintahsenantiasa berupaya untuk mengembangkansuatu program sinergis yang berkembang luas dimasyarakat antara pembangunan ekonorni,upaya pengentasan kerniskinan, pembangunankeluarga, pembangunan pendidikan danpembangunan agama dipadukan denganpeningkatan penanaman nilai-nilai keimanan,ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupanmayarakat, berbangsa dan bernegara dalambentuk pemberdayaan fakir miskin;
26. Pemberdayaan fakir miskin diharapkan menjadigerakan masyarakat secara nasional yangtumbuh dari bawah yang perlu mendapat
Bab I!. Tinjauan Umum
21
Situasi sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya yangkurang kondusif serta berbagai bentuk bencana sosialyang meningkat akhir-akhir ini telah berdampak luas bagikemiskinan di Indonesia. Keadaan ini makin menguatseiring dengan persoalan-persoalan global yang
C. KONDISI KEMISKINAN
dukungan penuh dari pemerintah dan segenapkomponen bangsa;
27. Pemberdayaan fakir miskin merupakan programyang memadukan antara pembangunan agarna,ekonorni, keluarga, pendidikan moral, sosialbudaya dan akhlak mulia bangsa yang didukungsecara lintas sektoral oleh Departemen DalamNegeri, Departemen Kesehatan, PemerintahDaerah serta LSM Agarna, dan sektor terkaitlainnya;
28. Dalam rangka merespon aspirasi masyarakatyang berkembang selama ini programPemberdayaan Fakir Miskin kegiatannya lebihbanyak di daerah sehingga menuntut peran aktifPemerintah Daerah serta seluruh sektor terkaitdi daerah dalam menyukseskan programtersebut. Sedangkan pada tingkat pusat lebihbanyak memberikan kebijakan umum, petunjukpelaksanaan, koordinasi, dan dukungan advokasi.
Bab II. Tinjauan Umum
22
Populasi fakir miskin terus meningkat dan mencapaihampir separuh dari total penduduk miskin. Dampak
nyata dari persoalan ini adalah menonjolnya masalahmasalah ketunaan sosiaI seperti penggelandangan,keterlantaran, dan berbagai masalah sosial kontemporeryang berujung pada meningkatnya kemiskinan.
Fakir miskin adalah orang atau kelompok masyarakatyang terperangkap dalam kemiskinan absolut, denganmodal sumber daya manusia, modal sosial, serta modalekonomi yang sangat lemah. Sebagai kelompok palinglemah dan rentan di masyarakat, fakir miskin memerlukanfasilitasi pemerintah dan masyarakat sehingga secaraperlahan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yangmembelitnya. Agar terbangun suatu pola penanganan yangterarah, terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan
berdampak pada situasi di dalam negeri. Pertumbuhanekonomi yang rendah akibat iklim investasi yang kurangmenjanjikan, isu separatisme dan konflik horizontal yangmenimbulkan munculnya pengungsian dan berakhir padaterjadinya kemiskinan baru, hasil-hasil pertanian sebagaisumber penghasilan utama petani yang kurang mampubersaing di pasar Internasional, kesemuanyaberkontribusi pada makin sulitnya mencari solusi yangtepat dan cepat menurunkan angka kemiskinan diIndonesia.
Bab II. Tinjauan Umum
23
Kemiskinan sebagai suatu permasalahan sosial tidaksaja hanya menyangkut masalah ekonomi akan tetapi jugamenyangkut masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat,masalah ini juga dialami oleh negara-negara yang sedangberkernbang dan negara-negara maju, seperti Inggrismengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-anpada era kebangkitan revolusi industri yang muncul diEropa. Masyarakat miskin tersebut berasal dari parapekerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yangmendapatkan upah rendah dan pada umumnya merekatinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadapberbagai penyakit sosial, seperti pengangguran, prostisusi,dan kriminal serta masalah sosial lainnya. Sedangkannegara adi daya Amerika Serikat mengalami kemiskinanterutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun1930-an. Sebagai negara terkaya di tahun 1960-anAmerika Serikat sebagian besar penduduknya hidupdalam serba kecukupan. Namun di balik keadaan tersebuttercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam darijumlah penduduknya masih tergolong miskin. Demikianjuga Indonesia yang merupakan salah satu negaraberkembang tidak terlepas dari deraan kemiskinan yangsampai saat ini.
kebijakan teknis penanganan fakir miskin sebagai acuanbagi semua pihak terkait.
Bab II. Tinjauan Umum
24
Penanganan persoalan kemiskinan ke depanbukannya menjadi lebih mudah. Lalu-Iintas perdaganganbebas yang akan segera dimulai mernerlukan sumber dayamanusia yang mampu bersaing. Produk yang bertahan dipasar hanyalah yang memenuhi standar kualitaskompetitif ..Hegemoni dan dominasi negara maju terhadapnegara miskin masih tetap menjadi isu dominan.Sementara persoalan-persoalan sosial, politik, danekonomi di tingkat makro nasional masih akan tetapmendominasi. Akibat dari permasalahan di atas, makakemiskinan akan cenderung tetap menjadi persoalan
Untuk menurunkan diperlukan upaya yang sisternatis,berkelanjutan dan terukur. Pelajaran dapat dipetik daripengalaman sebelum krisis tahun 1997. Pada tahun 1996,Indonesia pernah dinilai sangat berhasil menurunkanjumah penduduk miskin. Menurut survei BPS waktu itu,jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun darisekitar 40% pad a tahun 1970-an menjadi 22% pada tahun1984, dan kemudian menjadi 11% pada tahun 1996.Memang pad a puncak multikrisis jumlah penduduk miskinmeningkat sangat tajam menjadi lebih 59% dari totaljumJah penduduk. Bahkan diperkirakan pada waktu itumultikrisis meningkatkan jumlah penduduk miskinmenjadi tiga kali lipat pada tahun 1999/2000, sehingga
menyerupai kondisi Indonesia pada awal Repelita II tahun1970-an.
Bab II. Tinjauan Umum
25
mengamalkan nilai-nilai keimananketaqwaan. dan akhlak mulia dalamkehidupan keluarga fakir miskin melal uiPemberdayaan Fakir Miskin, PendampingUsaha, Bantuan Modal Usaha, dan BantuanPengernbangan Potensi Diri;
b. Memberdayakan ekonomi fakir miskinmelalui peningkatan pendidikan dan latihanekonomi keluarga fakir miskin, kelompok
danmenghayatia. Menanamkan,
2. Tujuan Khusus Pemberdayaan Fakir Miskinadalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum Pemberdayaan Fakir Miskinadalah meningkatkan kualitas sumber daya fakirmiskin secara konprehensif sebagai upayapemerintah dalam mempercepat mengatasikrisis yang melanda bangsa Indonesia dalammewujudkan masyarakat madani yang bermoraltinggi, penuh keirnanan, ketaqwaan dan akhlak
mulia.
D. TUJUAN DAN SASARAN
pokok di Indonesia. Namun jika ada upaya yang terencana,terpadu, berkelanjutan dan terukur, maka peningkataninsiden kemiskinan akan dapat dibatasi, bahkanditurunkan dan diminimalkan jumlahnya.
Bab [). Tinjauan Urnum
26
keluarga fakir miskin, koperasi masjid,koperasi majelis taklim dan upayapeningkatan ekonomi kerakyatan lainnya,serta mernobilisasi potensi zakat, infaq,shadaqah, wakaf dan dana keagamaanlainnya;
c. Menurunkan angka fakir miskin sehinggaakan mengurangi jurnlah keluarga miskinyang menjadi sumber kerawanan sosial;
d. Membina fakir miskin agar memilikipengetahuan dan kesiapan secara fisik danmental dalam mernenuhi kebutuhanhidupnya;
e. Membina fakir miskin agar tidak terjerumuskepada dekadensi moral, perjudian, dantindak kriminalitas lainnya;
f. Membina dan memberikan kesempatankerja untuk memenuhi kebutuhan hidupfakir miskin.
g. Pemenuhan kebutuhan dasar terutamapangan, pendidikan, dan kesehatan yangdilakukan secara terarah.
h. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakirmiskin terhadap pelayanan sosial dasar danjaminan kesejahteraan sosial.
Bab II. Tinjauan Umum
27
2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, akibat kultur
1. Kemiskinan alarniyah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacatmental, cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak mampubekerja, dan lain-lain.
Sebenarnya banyak ragam pendapat mengenaipenyebab kemiskinan. Namun secara garis besarnya adatiga faktor penyebab kemiskinan yang menimpamasyarakat saat ini, adalah :
Pada tanggal 2 [uli 2007 lalu, Pemerintah melaluiBadan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkanbahwa jumlah penduduk miskin secara nasional turunmenjadi 37,17 juta jiwa fakir miskin. Lebih rinci, jumlahpenduduk miskin di pedesaan turun lebih tajam dari padadi perkotaan sebanyak 1,20 juta orang miskin yaitu dari24, 81 pada tahun 2006 menjadi 23,61 juta orang padatahun 2007, sementara di perkotaan turun sebanyak 0,93juta orang yaitu 14,49 pada tahun 2006 menjadi 13,56 jutapad a tahun 2007. Sementara pada Maret 2008 Pemerintahmelalui BPS meliris bahwa jumlah penduduk miskin diIndonesia turun 2,21 juta orang dibandingkan denganpenduduk miskin pada Maret 2007 lalu menjadi sebesar34,96 juta orang.
E. SEBAB-SEBAB KEMISKINAN
Bab II. Tinjauan Umum
28
Faktor penyebab kerniskinan nomor 1 dan nomor 2masuk kepada kategori penyebab faktor utama secaraindividu yang tergantung kepada perseorangan ataubergantung kepada orang tersebut. Kelemahan individupada nomor 2 ini biasanya kelernahan yang penyebabnyaadalah orang itu sendiri. bukan disebabkan oleh oranglain, walaupun dia berada dalam lingkungan suatumasyarakat yang penuh dengan peluang rezeki.
Sedangkan penyebab nomor 3 adalah masuk kepadakategori publik (masyarakat) dan sangat besarpengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan.Kemiskinan jenis inilah yang menjadi fenomena diberbagai negara dewasa saat ini, baik di negara-negara
3. Kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalah an sistem yang digunakan olehnegara dalam mengatur urusan rakyat. Misalnyabencana alam dan pendistribusian bantuanbencana alarn, tidak sampainya informasi-informasikepada orang miskin baik mengenai keuangan,pendidikan dan kesehatan serta mformasi-informasilainnya.
kebiasaan masyarakat tertentu; misalnya sifatmalas, tidak produktif, bergantung pada hartaorang tua, harta warisan, berjudi, kecanduannarkoba, kebiasan menghayal tanpa kerja dan lainlain.
Bab II. Tinjauan Umum
29
Ada dua masalah pokok dalam kemiskinan, yaitufaktor penyebab dan dampak-dampak yangditimbulkannya :
a. Faktor penyebab adalah berbagai situasi yangmemberi ruang akan terjadinya insiden kerniskinan,baik yang menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi,hukum, budaya maupun situasi-situasi alami yangterjadi di luar perhitungan manusia. Terrnasuk dalamkategori ini adalah berbagai krisis yang terjadi baikakibat situasi dalam negerimaupun akibat dampakpersoalan global. Krisis moneter sebagai dampakpersoalan global merupakan faktor yang sangatberpengaruh. Sementara situasi-situasi alami yangberada di luar perhitungan mencakup dampakdampak bencana alam dan bencana sosial sepertikekeringan, banjir, kerusuhan sosial, dan sebagainya.
sedang berkembang maupun di negara-negara maju.Bahkan problema ekonomi sesungguhnya bukan kelangkaan keuangan di perbendaharaan negara, melainkankarena buruknya pendistribusian. Fakta rnenunjukkan,bahwa kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uangtapi karena uang yang ada tidak sepenuhnya sampaikepada orang-orang miskin. Demikian juga bukan karenakelangkaan sumber daya alam (SDA),melainkan disebabkan karena distribusi SDAyang tidak merata.
Bah II. Tinjauan Umum
30
b. Dampak yang ditimbulkan kerniskinan sangatberagam mencakup hampir semua dimensi kehidupanmasyarakat dan negara. Terjadinya berbagaipermasalahan sosial seperti kejahatan,ketunasosialan, keterlantaran, keterasingan,merupakan manifestasi dan kemiskinan. Dengan katalain, kemiskinan terbukti menjadi faktor utamarapuhnya ketahanan tatanan sosial sebuah keluarga,suatu komunitas, kelompok atau masyarakat, bangsadan bahkan negara.
Bab II. Tinjauan Umum
31
Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidakhanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyaikemapanan di bidang ekonomi. Fenomena ini padadasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan globalyang bersifat kemanusiaan (humanity). Hal ini tercermindari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial(World Summit in Social Development) di Compenhagen padatahun 1995 dan Millennium Declaration sebagai sasaranpembengunan tingkat dunia "Millenium DevelopmentGoals (MDGs)" tahun 2000 yang ditanda-tangani olehperwakilan dari 189 negara baik negara kay a maupunnegara-negara berkembang dan bahkan negara miskindan tentunya Indonesia yang ditargetkan bisa tercapaisebelum 2015. Penghapusan kemiskinan (eradicateextreme poverty and hunger) menjadi skala prioritaspertama dari delapan poin yang ditetapkan.
Oleh sebab itu, salah satu fenomena sosialyang dipandang perlu penanganan segera dan menjadiagenda Tingkat Tinggi Dunia adalah kemiskinan,pengangguran, dan pengucilan sosial yang ada disetiap negara. Secara konstitusional, permasalahan
A. ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAY AAN
BABIIIKEBIJAKAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
32
c. Menumbuhkan jaringan kerja yang makin luas danberkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dandunia usaha untuk mempercepat penanganankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Memfasilitasi fakir miskin untuk memiliki aksesibiIitasterhadap keterampilan, permodalan, teknologi tepatguna, serta skim-skim usaha yang rel evan sesuaidengan kemampuan yang dimiliki.
a. Menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif bagitersedianya kesempatan kerja untuk fakir miskinsehingga mampu berpartisipasi dalam kehidupanekonomi, sosial, politik dan budaya, serta mampumengakses pelayanan publik yang tersedia.
1. Arah Kebijakan Umum
Kebijakan teknis penanganan fakir miskindiselenggarakan berlandaskan Peraturan Presiden RINomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, PeraturanPresiden RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan PeraturanMenteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Agama yang intinya adalah:
dimaksud telah dijadikan perhatian utama bangsaIndonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar1945.
Bab Ill. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
33
c. Keterbatasan kemampuan fakir miskin daIammengelola bantuan, aksesibilitas pemasaran,kualitas hasil usaha, cara berusaha, dibantudengan upaya pendampingan oleh lembagalembaga yang teorganisasi di dalam masyarakat.
a. Penanganan fakir miskin melalui jalur keagamaanadalah prioritas -pembangunan kesejahteraansosial, yang dilaksanakan bersama-sama antarapemerintah (Departemen Agama dan instansiterkait) dengan pemerintah daerah, masyarakat(organisasi sosial, lembaga svvadaya masyarakat
balk dalam maupun luar negeri), serta duniausaha lainnya seperti lembaga-lembaga bisnis danperbankan.
b. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepadafakir miskin bersifat stimulan dan mendidik,dilaksanakan dalam skim kelompok, sertabertujuan untuk mencapai kernandirian tanpaketergantungan pada pihak lain.
2. Kebijakan Teknis
d. Memandirikan fakir miskin dalam menjalanikehidupan dari ketergantungan pada praktekpraktek perekonomian dan pihak-pihak lain yangtidak bertanggung jawab dan bertentangan denganaturan agama dan aturan pemerintah.
Bab Ill. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
34
a. Meningkatkan dukungan kebijakan politik,kebijakan koordinasi dan kebijakan anggaranuntuk terealisasinya Proyek Peningkatan Layanandan Bimbingan Fakir Miskin.
b. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan danakhlaq mulia bagi fakir miskin terhadap TuhanYang Maha Esa.
c. Meningkatkan motivasi terhadap masyarakat agarmelaksanakan amaliyah sosial keagamaan (zakat,infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan amal sosialkeagamaan lainnya) yang merupakan modaltenaga penggerak ekonomi fakir miskin danmembuka lapangan kerja baru, serta mengurangijenjang sosial antara si kaya dan si miskin.
d. Meningkatkan tumbuh berkembangnya institusilembaga keagamaan seperti BAS,LAS, Baitul Mal,Lembaga keuangan non Bank dan lainnya.
e. Meningkatkan kehidupan beragama, sebagai nilailuhur bangsa dengan berlandaskan spiritual,
3. Kebijakan Program
d. Pembiayaan penanganan fakir miskin harussebanyak mungkin melibatkan fakir miskin,masyarakat dan tokoh rnasyarakat/toga, duniaperbankkan, dunia usaha, BAZ,LAZdan upaya lainyang sah di luar anggaran pemerintah.
Bab Ill. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
35
moral dan etika demi terwujudnyakemaslahatan/ kesejahteraan sosial masyarakat.
f. Meningkatkan kerja sarna dan koordinasi lintassektor dan antar instansi Pemerintah danLembaga Swadaya Masyarakat serta kerjasamaantar Negara dalam pengembanganpemberdayaan nilai-nilai kehidupan sosialmasyarakat.
g. Meningkatkan pemberdayaan kehidupanberagama agar dapat menghasilkan penyadaran,pemahaman, penghayatan, pengamalan terhadapibadah sosial, zakat, infaq, shadaqah, hibah,wasiat, waris, pinjaman tanpa bunga dan lembagakeuangan non bank.
h. Meningkatan kualitas sumber daya manusiadengan pendidikan dan pelatihan yangmempunyai nilai tarnbah, produktivitas kerja danmemberikan nilai tambah penghasilan,
i. Meningkatan kesalehan sosial bagi masyarakatdengan pengumpulan dana ibadah sosial keagamaan,sebagai modal dasar pengentasan kemiskinan.
j. Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, yatimpiatu, anak terlantar, anak cacat, lansia,pengangguran dan penyandang sosial lainnyadengan bantuan modal, fasilitator pendampingusaha, kegiatan produktif dan padat karyaproduktif.
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
Hampir semua kajian masalah kemiskinan berporospada paradigma modernisasi (the modernisationparadigm) dan the product cantered model yang kajiannyadidasari kepada teori pertumbuhan ekonomi kapital danekonomi neoclasic ortodox. Secara umum, pendekatan yangdipergunakan lebih terkonsentrasi pada individual povertysehingga aspek structural and social poverty menjadikurang terjamah bahkan diabaikan. Oleh sebab itu, dalammengatasi masalah fakir miskin atau kemiskinandiperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif),sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancangprogram pembangunan kesejahteraan sosial yang lebihmenekankan pada konsep pertolongan.
Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatankondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukankepada masyarakat atau kelompok atau individu fakirmiskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yangberpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saatini memerlukan "penquatan" agar mampu memanfaatkandaya (power) yang dimilikinya. Hal ini mengisyaratkan,bahwa langkah awal dalam penanganan masalahkemiskinan (keluarga fakir miskin) perlu diidentifikasipotensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalahbagaimana karakteristik potensi yang dimiliki olehmasyarakat miskin.
B. STRA TEGI, PRINSIP DAN KEGIAT AN
Bab [[(. Kebiiakan Pemberdayaan Fakir Miskin
37
1. Strategia. Peningkatan kemampuan menuju kemandirian
sosial dan ekonomi.b. Pendampingan sosial melalui lembaga-lernbaga
manajemen dan ekonomi yang ada dilingkungannya.
Sedangkan untuk pemberdayaannya selain yang disebutkan di atas diperlukan beberapa hal antara lain sebagaiberikut:
Untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga halyang harus dilakukan yaitu:1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang;2. Memperkuat potensi atau daya. yang dimiliki
masyarakat (empowering); dan3.. Pemberian perlindungan, dalam proses pernber
dayaan harus dicegah yang lernah menjadi lebihlemah.
Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapatdiartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atautidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baiksecara fisik, mental dan pikiran untuk mencapaikesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, merekadipandang sebagai aktor yang mempunyai peran pentinguntuk mengatasi masalahnya.
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
3. Kegiatana. Pengembangan Kapasitas
Diarahkan untuk menggali dan meningkatkanpotensi dan sumber untuk didayagunakansebagai modal sosial menuju kemandirian.
diarahkan padaserta lingkungan
Penanganan kemiskinanpenumbuhan partisipasimasyarakatnya.
g. Kemandirianh. Penanganan kemiskinan bertujuan menciptakan
kemandirian dengan menghindariketergantungan kepada pihak luar.
f.
c. Pembangunan dan pengembangan sisteminformasi penanganan fakir miskin
d. Inisiasi dan pengembangan jaringan kerjapenanganan.
2. Prinsipa. Profesionalismeb. Penanganan dilaksanakan berdasarkan kaidah
profesionalisme pelayanan baik administratifmaupun teknis operasional.
c. Keterpaduand. Penanganan diselenggarakan secara sinergis baik
antar unit di Departemen Agama maupun lintassektor dan lintas pelaku antar lembagapernerintah, masyarakat dan dunia usaha.
e. Partisipasi
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
39
b. Bimbingan Motivasi Sosial.Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untukmenumbuhkan kesadaran, motivasi dankepercayaan diri bahwa mereka masih memilikipotensi yang dapat dipergunakan sebagai modaldasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki
4. Kegiatan Pokoka. Bimbingan Pengenalan Masalah.
Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi,identifikasi masalah, serta registrasi.
menumbuhkan kepercayaan diri sertameningkatkan berbagai keahlian oleh parapendamping terlatih.
c. Penumbuhan kepedulian sosial masyarakat.Diarahkan untuk membangun dan meningkatkankesadaran dan kepedulian masyarakat, termasukdunia usaha agar dapat mengambil bagiansignifikan dalam proses penanganan kemiskinan.
d. Penguatan [aringan PenangananDiarahkan untuk memperkuat jaringan-jaringansosial penanganan yang telah ada antar sektordan antar pelaku baik antar instansi pernerintah,masyarakat dan dunia usaha.
motivasi,b. Pendampingan Sosial.
Diarahkan untuk membangun
Bab 11[, Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
40
d. Bimbingan dan Bantuan Pengembangan Usaha.Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketuadan anggota kelompok usaha fakir miskin yangdinilai telah berhasil seperti dengan carapemberian bantuan penguatan modal usaha,insentif serta penghargaan lainnya yangsekiranya dapat mendorong tumbuh kembangusahanya.
e. Bimbingan Organisasi Kemitraan Usaha.Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompokusaha fakir miskin yang dinilai maju untukmenjalin kerja sarna kemitraan dengan lembagaterkait seperti koperasi, perbankan, sertalembaga bisnis lainnya.
kekayaan budaya dan sosial. Dengan menanamkanpemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapatkeluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilitmereka.
c. Bimbingan Keterampilan dan Manajemen Usaha.Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modulmodul pelatihan, seleksi calon penerima bantuanmodal, pelatihan keterampilan teknis danmanajemen, penentuan kelompok dan jenisusaha.
Bab Ill. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
41
Pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin sebagaitolak ukur keberhasilan kemajuan suatu negara, namun disisi lain apabila semakin banyak jumlah fakir miskinberarti peningkatan ekonomi di negara tersebut tidakmerata. Untuk mensejahterakan dan meminimalisirjumlah fakir miskin yang semakin hari semakin meningkatjumlahnya, diperlukan upaya pemerataan pembangunandi bidang ekonomi Maka untuk pemberdayaan fakirmiskin diperlukan tahap-tahapan sebagai berikut :
1. Diperlukan pendataan yang jelas pad a setiapdusun, rt, rw, desa atau kelurahan, kecamatan,kabupaten dan provinsi tentang berapa jumlahfakir miskin, berapa lapangan pekerjaan yangdiperlukan, berapa kebijakan yang diperlukandan berapa sumber dana yang diperlukan.
C. TAHAPANPEMBERDAYAAN
f. Pelaksanaan Kemitraan Usaha.Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompokusaha fakir miskin dengan lembaga-lernbagabisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.
g. Pengembangan Kemitraan Usaha.Memfasilitasi akses Kelompok usaha fakir miskinatau KUBE yang belum mendapat bantuankemitraan usaha terhadap lembaga terkait.
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
42
7. Diperlukan jaminan sosial kepada fakir miskin. agar mereka dapat hidup dengan layak.
8. Diperlukan pergeseran anggaran yang lebihberpihak pada pemberdayaan fakir miskin,dalam upaya mendapatkan kesempatan kerja.
9. Diperlukan pemerataan kesempatan kerja,dengan menjamin setiap individuharus mempunyaipegangankerja.
6. Dukungan perbankan atau Iembaga danakeuangan non bank yang mampumenggerakkan ekonomi nasional.
S. Diperlukan dukungan biayajdana yangmencukupi, bahwa pemberdayaan fakir miskintahan goncangan ekonomi global.
3. Diperlukan perencanaan yang berpihakkepada pemberdayaan fakir miskin ..
4. Diperlukan dukungan kebijakan politik yangmemadai supaya pemberdayaan fakir miskinmenjadi gerakan nasional dan internasional.
2. Diperlukan dukungan tim pernikir peduli fakirmiskin atau sebagai wah fakir miskin yangmerumuskan dengan jelas dan transparandalam pemberdayaan fakir miskin,
Bab III. Kebijakan Pernberdayaan Fakir Miskin
43
pemberdayaan fakir miskin dengan mekanismekerja empat puluh delapan jam.
terhadapulangpemikiran16. Diperlukan
15. Perlu mereduksi konsentrasi kekayaan padasegelintir orang.
14. Perlu penanaman nilai-nilai ikhwanulkeagamaan bahwa yang mendapatkankenikmatan yang lebih membantu pada fakirmiskin.
13. Diperlukan harmonisasi hubungankemanusiaan antara st kaya dan fakir miskinsupaya tidak terjadi kecemburuan sosia1.
12. Periu meningkatkan kualitas mutu hasilindustri fakir miskin, yang diberi hak pasarandalam negeri dan industri besar produknyauntuk pasar global.
11. Diperlukan penanaman nilai-nilai budaya daninjeksi moral keagamaan pada lubuk hati yangdalam bagi setiap individu-individu muslimyang telah mendapat kenikmatan lebih dariAllah dan negara. Bahwa fakir miskin jembatankesejahteraan negara jembatan menuju surga.
10. Diperlukan jenis kerja padat karya produktifdaripada padat modal konsumtif.
Bab Ill. Kebijakan Pernberdayaan Fakir Miskin
44
Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragamaIslam, maka sasaran pembina an pemberdayaan fakirmiskin Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen BimasIslam adalah fakir miskin yang beragama Islam. Untukmengadakan pembinaan pemberdayaan fakir miskindiperlukan adanya pembinaan secara individual agarmereka menjadi orang fakir miskin yang baik. Dengan
D. PEMBINAAN FAKlR MISKIN
21. Diperlukan bantu an modal dengan jasa rendah,biar usaha fakir miskin dapat hasil usahanyabersaing di pasar.
20. Diperlukan pendamping usaha bagi fakirmiskin, agar mekanisme usahanya dapat lancar.
pemberdayaan fakir miskin supaya merekalebih mandiri.
pos-pos latihanbanyaknya19. Diperlukan
17. Diperlukan peningkatan kualitas pendudukpedesaan dengan pengenalan berbagaiteknologi tepat guna dan teknologi tinggi biladiperlukan.
18. Diperlukan relokasi industri padat karya dariperkotaan ke pedesaan, agar pendudukpedesaan mudah mendapatkan aksespekerjaan.
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
45
b. Memberikan motivasi usaha.Dalam pemberdayaan fakir miskin diharapkanmengikuti rambu-rarnbu yang ada, yang telahdiatur dalarn berbagai aturan yang telahdikeluarkan oleh pemerintah. Diharapkan jangansampai mengerjakan usaha yang sam a yang
a. Meluruskan niatDalam mengadakan pernbinaan, pemberdayaanfakir miskin diharapkan antara pembina dan yangdibina mempunyai tujuan yang sama antara lain:1) Diharapkan fakir miskin dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya mampu menjaga diriuntuk tidak merninta-minta.
2) Tidak menghalalkan segala cara untukmengambil yang bukan hak rniliknya.
3) Dalam usaha pemberdayaan supayamengikuti aturan-aturan yang ada.
4) Setiap fakir miskin dalam mengikuti kegiatanpemberdayaan tidak melakukan kegiatanyang dilarang oleh agama dan aturan hukumnegara.
bekal individual fakir miskin yang baik sangat mudahuntuk mengadakan pembinaan mental dan spritual,karena sesuai dengan ajaran mereka bahwa berusaharnencari rezki yang halal termasuk ibadah, maka dalampernbinaan diperlukan tahapan sebagai berikut:
Bah HI. Kebijakan Pernberdayaan Fakir Miskin
d. Selalu ingat pad a Allah SWT.Allah SWT adalah yang menciptakan makhlukNya termasuk manusia. Allah SWT menjaminkehidupan makhluk-Nya. Namun dalammemenuhi kehidupannya setiap manusiadiwajibkan untuk berusaha dengan yakin dansungguh-sungguh. Mengingat datangnya suaturezeki bagi setiap manusia tidak ada seorang punyang tahu (ghaib). Apabila setiap individu gigihdan yakin pada-Nya, maka apapun yang menjadiharapannya akan menjadi kenyataan.
c. Memperhatikan nilai-nilai illahiyah.Dalam memenuhi kehidupan para fakir miskindiharapkan mencari rezki dengan sungguhsungguh dan sesuai dengan modal dasarpendidikan, pengetahuan, pengalaman, pelatihandan permodalan yang ada. Di samping itu tidakboleh dalam kegiatan pemberdayaan tersebutmelupakan nilai-nilai keirnanan, ketaqwaan danakhlaq mulia.
menjadikan usaha mereka jadi tidak memenuhikebutuhan masyarakat. Dengan usaha yangberbeda-beda diharapkan pemenuhan keperluanmasyarakat dapat terpenuhi secara seimbangdan adil.
Bab Ill. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
47
f. Menghindari hal-hal yang dilarang.Dalam pemberdayaan usaha fakir miskin jangansampai melanggar aturan agama, tempat-tempatyang syubhat dan menimbulkan keraguan,sebab masih banyak lapangan pekerjaan yangperlu dikembangkan dan mendatangkan rezkiyang halal, misalnya:1) Lapangan pekerjaan di bidang pertanian
dan cabang-cabangnya.2) Lapangan pekerjaan di bidang perkebunan
dan cabang-cabangnya.3) Lapangan pekerjaaan di bidang peternakan
dan cabang-cabangnya.4) Lapangan pekerjaan di bidang industri dan
cabang-ca bangnya.
e. Tidak Rakus.Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya fakirmiskin diharapkan tidak merugikan orang lain,misalnya:1) Sering mengucapkan sumpah palsu2) Sering berkata dusta3) Tidak melakukan hal-hal yang ilegal.4) Tidak melakukan penipuan.5) Tidak mempermainkan tukaran dan timbangan6) Selalu bertindak jujur kapan saja dan di
mana saja
Bah III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
g. Membuat evaluasi.Dalam setiap pemberdayaan fakir miskin dalampelaksanaannya harus dilakukan evaluasi,tujuannya adalah agar berbagai faktor yang dapatmenghambat keberhasilan tujuan dapatdikurangi, dan dilakukan antisipasi agar hasil darikegiatan inipun dapat maksimal. Selain itu agarselalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agarapapun yang kita lakukan mendapat ridho danlindungan-Nya,
5) Dan beberapa lapangan pekerjaan lainnyayang bisa mendatangkan rezeki yang halal.
Bab III. Kebijakan Pemberdayaan Fakir Miskin
49
c. Administrasi.Pembinaan administrasi terdiri dari administrasi kelompok usaha dan administrasi usahamasing-masing anggota. Pernbinaan adminis-
b. Kelompok Usaha.Pembentukkan dan melembagakan kelompok-kelornpok usaha yang belum dibentuk, danjika sudah ada kelompok dalam masyarakattersebut, maka gunakanlah kelompok yangsudah ada seperti majlis ta'Iim, pengajian ataukelompok-kelornpok lain yang sudah ada.
1. Aspek - Aspek Pendampingan.a. Mental dan Motivasi Usaha.
Mem bangun kesadaran dan motivasiwirausaha masyarakat dalam rangkameningkatkan kesejahteraan berlandaskankemandirian dan keswadayaan. Sebagaiprasyarat terjaminnya komunikasi timbalbalik antar anggota kelompok dalam rangkapenguatan kepercayaan diri para anggotadalam kebersamaan dan gotong royong.
A. PENDAMPINGAN FAKIR MISKIN
BABIV
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
50
f. Manfaat Sosial.Kelompok baru dapat dikatakan berhasil dalarnmengadakan perubahan sosial bila manfaatadanya kelompok tidak hanya dirasakan olehpara anggota, tetapi juga oleh warga sekitar
d. PermodalanMenggali sumber-sumber dana yang adadiantara anggota dan pihak luar untukmeningkatkan permodalan usaha kelompokSerta aspek permodalan yang efisien danefektif. Sumber dari anggota misalnya berupaiuran anggota (wajib), shadakoh atau infaqdari anggota, sedangkan sumber dan luaradalah dari pihak donator, zakat, shadakah daninfak para qqhniya', Pemerintah dan swasta.
e. Usaha.Meningkatkan kapasitas usaha seiring denganperkembangan dan kemampuan organisasi,administrasi dan permodalannya. Peningkatankerjasama kelompok usaha meliputi bidangproduksi, pemasaran teknologi, permodalandan manajemen usaha.
trasi sangat penting karena ketertiban danketerbukaan administrasi akan menimbulkankepercayaan baik dari anggota maupun daripihak lain.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
51
2. Pola Pendamping.a. Pendidikan dan Latihan.
Pendidikan dilakukan berdasarkan tingkatperkembangan kelompok, mulai dari penyadarandirt, motivasi berkelompok, dasar-dasarkelompok swadaya, administrasi keuangan,ekonomi rumah tangga dan permodalankelompok, motivasi usaha kolektif, kepemimpinan, kaderisasi dan analisa situasi.
b. Bimbingan dan Konsultasi.Program pendidikan biasanya bersifat kIasikaldan terbakukan, dalam artian mempunyaikurikulum dan silabus, maka program Birnbingan dan Konsultasi (BISUL)diarahkan padapemecahan masalah yang ada dalam kelompoksecara partisipatif.
c. Pelayanan Usaha.Sebagai bagian dari proses Pendampingan,kegiatan ini ingin menciptakan suasana
yang bukan anggota. Kelompok bersamawarga masyarakat lainnya dapat memecahkanmasalah-masalah kemasyarakatan yangdihadapi bersama, sehingga kehadirankelompok menjadi pendukung tumbuhnyapartisipasi usaha-usaha masyakarat dalampembangunan setempat ke arah pembaharuan sosial.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
52
3. Peran dan Fungsi Pendamping.a. Motivator.
Memotivasi dan menumbuhkan kesadaranberwirausaha anggota kelompok dalamrangka meningkatkan kesejahteraan.
b. Fasilitator.Menfasilitasi kelompok usaha dalam rangkamengoptimalkan sumber daya yang ada disekitar kelompok, demi terciptanya situasikondisi yang memungkinkan perkembangankelompok dan pemecahan masalah yang ada.
c. Katalisator.Menjembatani dan mendorong hubunganantara individu dengan kelompok dan antarakelompok dengan masyarakat.
dimana kebutuhan-kebutuhan kelompok dapatdipenuhi, terutama kebutuhan dalam bidangusahanya. Pelayanannya dapat berupa :pelayanan permodalan, sarana produksi,pemasaran dan pelayanan pembuatan studikelayakan.
d. Kemitraan dan Iaringan Usaha.Membangun kemitraan dengan pihak luardalam rangka meningkatkan kapasitas usahaserta pengembangan jaringan usaha di antarakelompok
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
53
Berikut di bawah ini beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang Pendamping Kelompok PemberdayaanFakir Miskin :
lebihkan kemiskinan kita cenderung melupakan apa yangmereka miliki. Orang-orang miskin bukanlah orang-orangyang "tidak merniliki" (the have not). Dari sudut pandangekonorni mereka adalah orang-orang yang memilikisedikit'' (the have-little) di sisi lain orang-orang miskinmemiliki kekayaan budaya dan sosial.
Koenraad Verhagen, (1996), melebih-Menurut
Pendamping yang baik dalam memberikan layanankepada Kelompok Usaha Mikro (dampingan) seyogyanyaPendamping itu memiliki erika, baik sikap, perilaku danpenampilan maupun tutur bahasa yang dapat diterimaoleh masyarakat umumnya. Dan satu hal yang harusdiperhatikan bahwa dalam diri fakir miskin tidak hanyaterdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapidalam diri mereka juga terdapat potensi besar yang dapatdipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembanganpotensi dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwaprogram penanggulangan kemiskinan harus mampumengakomodasikan kedua aspek terse but.
B. LAYANAN PENDAMPING
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
54
5. Bersikap sabar.Aspek utamanya adalah belajar, jika kurang sabarapabila melihat yang kurang Iancar dan mengambil
4. lkhlas.Pedamping di dalam memberikan layanan kepadamasyarakat sasaran hendaknya diniatkan ibadahikhlas, sabar dan tidak menunjukkan sikap kesal,menggerutu dll.
2. Tepat waktu.Apabila telah ditentukan jadwal pertemuan Chari,jam,tempat dan agenda) dengan kelompok dampinga n,hendaknya datang di tempat pertemuan tepatwaktu. Lebih dianjurkan bila datang lebih awaI daripad a peserta.
3. SopanDalam pergaulan dalam hubungannya dengan sosialkemasyarakatan hendaknya melihat karakter, budayadan tradisi wilayah setempat. Dengan demikianPend amping dituntut untuk lebih santun dalammembina masyarakat dampingan.
1. [ujur.Seorang pendamping dalam berkata dan bertindakselalu mengedepankan sikap yang dapat dipercaya olehkelompok dampingan maupun warga masyarakatumumnya.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
ss
8. Mau Belajar.Seorang Pendamping perlu memiliki semangat belajar,banyak hal yang bisa dipelajari dalam masyaraka t,menyangkut adat istiadat, tata-nilai, norma-normayang berlaku, tradisis kehidupan, maupun teknologilokal (tepat guna) yang digunakan sehari-har i yangdapat digunakan sebagai wahana berpikir untuk dapatbelajar dalam masyarakat .
7. Mampu Menghargai Orang Lain dan Rendah Hati.Hindari memberikan penilaian-penilaian yang sifatnyasangat sensitif/negatif kepada masyarakat sasara n,tunjukkan minat yang sungguh-sungguh. Pendampingakan memberikan bantuan dan pelayanan kepadamereka sebagaimana kita menghargai orang lain.
6. Mendengarkan dan tidak Mendominasi.Karena obyeknya adalah keluarga fakir miskin, makaseyogyanya pendamping harus lebih banyak menjadipemerhati dan pendengar yang baik dan memberikesempatan kepada masyarakat sasaran untuk lebihaktif mengungkapkan permasalahannya dan menyampaikan gagasari/Idenya.
alih hal-hal yang harus diselesaikan oleh masyarakatsasaran, maka kita tidak memberikan kesempatanuntuk proses belajar yang ada pad a masyarakattersebut.
Bab IV. Pernberdayaan Fakir Miskin
11 Memiliki WibawaSeorang Pend amping harus memiliki wibawa denganmenunjukkan kesungguhan dalarn berbuat dan bertindak, jangan mudah membuat janji-janji apabila sulituntuk direalisasikan. [angan meremehkan orang lainatau sesuatu yang ada dalam masyarakat. Hormatilahorang lainjkeluarga miskin, sebagai manusia yangmemiliki harkat dan martabat seperti orang lain.
9. Keterbukaan.Perlu kiranya mengembangkan sikap keterbukaansecara Iuwes, seringkali sikap keengganan, rnalubahkan takut, menyebabkan orang lain menyampaikanhal-hal yang bukan sebenarnya dan biasanya oranglain akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada pendamping. Jangan segan untukberterus terang apabila kurang merasa mengetahuiatau menguasai sesuatu agar orang lain memahamibahwa semua orang selalu perlu belajar.
10 Bersikap Positif.Sebagai pendamping sebaiknya selalu membangunsuasana positif, artinya kita mengajak orang untukmemahami keadaan dirinya, dengan tidak mengesampingkan potensi yang ada. Perlu diingat potensi terbesarmanusia adalah kemauan untuk merubah keadaan.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
57
15 Adil.[ika terjadi perselisihan/pertentangan pendapat diantara percekcokan diantara atau dengan masyarakat,sebagai pendamping harus mampu menyelesaikanmasalah tersebut dengan tidak mengkritik ataumenilai yang lainnya sehingga tidak ada perasaan yangmernihak,
14 Melebur Diri.Laksanakan semua hubungan dengan keluarga miskinsecara informal, keterangan, keakraban, kesederhanaan dalam situasi santai, sehingga tercipta rasakesederajaatan.
13 Tidak Menggurui.[angan menganggap diri sebagai orang yang palingtahu, orang pintar dan paling menguasai keadaan. Ajakdan beri kesempatan kepada keluarga miskin untukberbuat dengan alternatif yang dianggap paling sesuaidengan keadaan keluarga miskin sendiri.
12 Bersikap sederajat.[angan membanding-bandingkan keluarga miskindengan orang lain yang lebih maju. Pendamping harusmenerima keluarga miskin sebagai ternan/ mitra kerjadalam masyarakat , hindari adanya jarak pemisahantara Pendamping dengan keluarga miskin, untukmenghindari adanya perasaan-perasaan yang tidakenak dan akan merusak kinerja pendamping.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
)) ....,J."";. .... .... '$#
Iyb) lifG t) I~L; ':1_,J~ ~~~\ ~ ~ ($fJI ;",if.. ' \ \ I )., J ~!. .,f ~ 0 ,
~ \ 0 : ~\ r .Jpl~~)~j!if"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlahsebahaqian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lahkamu [kembali setelah) dibanqkitkan"(QS. al-Mulk: 15].
1. Bekerja adalah implernentasi Iman.Pada dasarnnya keimanan bukan sekadar pernikiran,kekhusyuan dan ketundukan, rasa takut dan [era, harapandan keinginan saja, melainkan harus dilandasi puladengan ketulusan dan keikhlasan, tingkah laku yangsungguh-sungguh (teguh). Karena itu Al-Qur'anmengaitkan iman dengan amal saleh lebih dari 70ayat, di antaranya Allah berfirman:
Problem bangsa Indonesia pada masa sekarang ialah
bagaimana memberikan jaminan kelangsung hidup,jaminan sosial, jaminan mendapatkan kesempatan kerjadan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup fakir miskinsecara minimal. Ajaran-ajaran agama lebih menyentuhproblem-problem tersebut di atas dan memberikantanggung jawab yang penuh pada setiap pemimpin yangada.
C. PEMBERIAN MOTIVASI KERJA
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
59
"Dan Kamijadikan siang untuk mencari penqhidupan."(QS.An-Naba: 11).
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalanAllah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dansebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumiuntuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahalkamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkandengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah,bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."(5.Al-Baqarah: 267)
"Apabik: Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlahkamu di muka bumi; dan earilah karunia Allah daningatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berutung."(QS.al-jumuah: 10).
~ , "J ... , ./ ",.
~I ~ ~ IY:;I) uP~~I ~ IJ~/:~;l!o')~1 ~ :,_.a; b~",. ",. - .,.
" e ,~~ ... ~ Jo
~ , . : ~I ~ 0~ ~ \~ ;"UIIJ:?~I)
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
60
Pekerjaan merupakan sarana untuk mernperolehrezeki dan sumber penghidupan yang layak. Dapat puladikatakan bahwa bekerja adalah kewajiban dankebidupan. Manusia hidup mempunyai tujuan. la hidupbukan sekadar untuk penghidupan saja, dan bukan pulasekadar menjaga eksistensi diri, Tujuan hidup manusiaadalah perjuangan dan perlawanan. Perjuangan di jalan
Islam menganjurkan kita bekerja, Pekerjaan manusiaadalah tugas rasio (akal) dan fisik, jika manusia tidak bekerjamaka ia tidak bisa mernenuhi tugas hidupnya. Manusia harusmenggunakan akalnya untuk berpikir dan menjadikanpemikiran sebagai pedornan dalam kehidupan, sehingga tidakdikalahkan oleh hawa nafsu. Pemikiran yang negatifmengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.Bekerja merupakan tugas manusia dalam hidup, namunkenyataannya manusia tidak bersungguh-sungguhmengerjakannya, bahkan banyak yang menjadikanperkerjaan hanya sebagai kegernaran.
"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah danrasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihatpekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada(Allah) yang menqetahui akan yang qhaib dan yangnyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yangTelah kamu kerjakan". (QS.At-Taubah: 105).
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
61
Hadits dari Miqdarn bin Ma'dikariba ra. Nabi sawbersabda :
"Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orangIslam': (HR. Thabrani)
Rasuiullah saw bersabda:
4 01ph.l1 01)-> , .~ i ~~IJ ~;W\ ~
2. Kewajiban IndividuIslam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajibanindividu. Rasulullah menganjurkan bekerja danberpesan agar melakukannya sebaik mungkin.Rasulullah juga berpesan untuk berlaku adil dalammerie ntukan upah kerja dan menepati pembayarannya.
Fondasi utama yang diletakkan slam dalam mengaturperoiehan penghidupan (makanan pokok) manusiaadalah dengan bekerja. Bekerja dan usaha daiambidang usaha yang halal merupakan keharusan dankewajiban bagi seorang muslim, seperti dijelaskanhadits-hadits berikut ini:
kebenaran dan perlawanan terhadap apa yang melemahkan kebenaran dan memperkuat kebatian. Misi kehenaran adalah misi kebaikan, misi kerjasama yangbernilai dalam hidup, dan juga misi kasih sayang sesamamanusia. Iadi, melakukan misi ini merupakan realisasitujuan manusia dalam hidupnya.
Bab tV. Pemberdayaan Fakir Miskin
62
Nabi saw bersabda:
4LSJ~' 01)) ~ .~~?:x;~§t~f)UI ~ ))1) JtS--
"Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar dan dipikulnya ikatan kayu itu, makayang demikian itu lebih baik baginya dari pada iameminta-minta kepada seseorang balk orang itu memberi atau menolaknya" (HR.Bukhari Muslim)
..., 0"" ",... l' }, ~ """
JL; Ji ~ ~ ;;. ~~ ~ ~?- ~b-i :. ~~;.__;JU4 ~ ~ ~ .~~)f ~:~~j\:G-f
Nabi saw bersabda :
"NabiZakariya as.Adalah seorang tukang kayu"(HR.Muslim)
Hadits dari Abi Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullahsaw bersabda :
\ ,,,$;, "Jqo, .~ ... "" ,,,.;.;~\:s; 01) ~=4 ~ :x j5'\; LJ\ :x \~ .hi loW, J;._i yiL., .. ". ...
~ c.>}-~\ 01)) ~ .~fi?:x yt 0l5-- ~)UI~ ~jl)
Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baikdaripada hasil keterampilan tangannya sendiri. Danbahwa Nabi Allah Daud as. makan dari hasil kerjasendiri" (HR. Bukhari).
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
o'~ J. ,_, ... 1- '" $
~ ~I 01).) ~ .~~3~;JI ~ ;S~i ~ b~~ ~\ J~"Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang diantara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yangdilakukan secara profesional." (HR.Baihaqi}.
3. Dorongan KerjaMotivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi adasebagian orang yang lebih giat bekerja daripada yang
'" , .. 0 J a,
~u-I 01)) ~ .;~ f) ~) ~)~~ ~I ~i"Usahayang paling utama adalah jual beli yang baikdan pekerjaan seorang laki-laki dengan keterampilantangan sendiri." (HR.Ahmad).
;:ii1 'i. ~""
J'Y, d'::,;J'j ~j!1 ~ ~ I)~L;
~ 01pkJI 01)) ~ 'Ck.5j"Berpaqi-paqilah untuk mencari rezeki dan kebutuhankebutuhan, sebab pagi itu membawa berkah dankesuksesan." (HR Thabrani}.
~u-I 01).) ~ .~) y - F~SesungguhnyaAllah mencintai hambayang berkarya.Danbarang siapa bekerja keras untuk keluarganya maka iaseperti pejuang dijalanAllahAzzawaJalla"(HR. Ahmad).
I) ..... , ... ," 0 0,. ",-p
~~I.S" 01.S" ~4-~ :t5"' ~) ,0~1 ~1 ~ ;i)1 0l, ,
"Nabi Daud as. tidak akan makan kecuali dari hasilusahanya sendiri" (HR.Bukhari]
Hadits-hadits lain menjelaskan :
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
... ... ...... ...} -:;. :;;
~i :; ;"i~ ';1 IS~~~GJI I~) I_;TJ~I j~
~i. :~I~.)w"Sesunqquhnya mereka yang beriman dan beramalsaleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalaorang-orang yang mengerjakan amalan (nya) denganbaik." (QS. al-Kah]: 30).
... c J ,,. ~ '" J J
~J~j.:JI) ~y~)r~ ~I lS;_' ~ l'pl ~)_, " .J,...I ... _ I) ... , "
• ~) L..., e << :-'. ;;1-:."':.II' ~I . lIS-JI J ~':.',r ~r-~ , ~) .: - r:- ~) .r-"), }
~ \ • D : ~_,JI ~ . jP"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah danrasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihatpekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yangnyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yangTelah kamu kerjakan" (QS.At-Taubah: 105).
lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jikatidak menemui hambatan dalam merealisasikan apayang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat,semakin besar peluang individu untuk.lebih konsistenpad a tujuan kerja. Ada juga yang lebih menyukaidorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan. sebab iamenemukan kesenangan dan kebaha-giaan dalamperolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasisituasi yang sulit Al-Qur'an menganjurkan kitabekerja, yakni dalam untaian ayat--ayat berikut:
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
"Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dariapa yang diusaha-kan oleh tangan mereka. Makamengapakah mereka tiada bersyukur?" (QS Yasin:35).
"Danbaqi masing-masing mereka derajat menurut apayang telah mereka kerjakan dan agar Allahmencukupkan bagi mereka [balasan) pekerjaanpekerjaan mereka, sedang mereka tiadadiruqikan," (QS Al-Ahqaf 19).
"Baranqsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, makasesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupanyang balk dan sesungguhnya akan Kami beri balasankepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apayang telah mereka kerjakan." (QS An-Nahl: 97).
-;;,.J/ :; ,... ,,; J ' ",; '"a oG- ~ ~ o~ /~/ :.~i0 i <""_) 0. ..,. W(P ~ 0.;'.- . -- (.f;J J J ~ J.r' u~ / u/ U/ / ~
... J: ... '" ....... ....
,"Y : ~\, 0~ 1)l5" ~Ft~~;"i ~~)
gab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
66
"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagimereka adalah bumi yang matt. Kami hidupkan bumiitu dan Kami keluarkan dari-padanya biji-bijian, makadaripadanya mereka makan. Dan kami jadikanpadanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kamipancarkan pada-nya beberapa mata air, supayamereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yangdiusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakahmereka tidak bersyukur?" (QS. Yasin:33-35).
4. 8ekerja Adalah IbadahAl-Quran menyatakan:
, f}, ...... J " ... oJ.~ ~ ,,~C- ,-:.~-G,.d·i' ~(":"i 4:':11 }.~::'J\ ~:\ d.JT.__-',...... ~ .r": ) -- - v.J ~ -)... ... ,.... "... ~ .,. IJ ~
tS~) yGi) ~ 0; ~G,. ~ Lk.)(r r) I)_,bL;
"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperolehselain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanyausahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).Kemudian akan diberi balasan kepadanya denganbalasanyang paling sempurna." (QS.An-Najm: 39-41).
"Apobila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlahkamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah daningatlah Allah banyak-banyak supaya kamuberuntung." (QS.al-jumu'ah: 10).'" , :;:, ... ~ :) ...~ (t .) IS; 0y ~:~ oiJ (r~) ~C 'Y~ ;.>c_;~ ~ oiJ
~t \-;i :~\ ~ (t \) J)~i:r;J\ ~\;.._;
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
Ketiga ayat tersebut menuntut manusia bersyukurkepada Allah atas berbagai nikmat yang dikaruniakankepadanya. Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal yangperlu diperhatikan:a. Hendaklah manusia bekerja didasarkan atas
kepentingan berproduksi, sebagaimanadinyatakan Al-Qur'an: "...dan dari apa yangdiusahakan oleh tangan mereka". Tetapi, meskimanusia yang bekerja, usaha tersebut tetapdisandarkan pada kehendak Allah dengan disertaimemohon pertolongan-Nya.
b. Lingkungan adalah anugerah Allah yangmenyediakan hal-hal yang dapat membantu manusiadalam kehidupannya, apabila anugerah Allah inidisertai kesiapan berkarya yang disediakan pulabaginya sejak pertumbuhannya. Keterampilan tangandalam pertanian adalah pilar yang kokoh dan asasidalam perolehan hasil-hasil pertanian.
5. Bekerja Sebagai Kesalehan Sosial.Islam amat menekankan prinsip pertengahan yangmemungkinkan kehidupan berjalan secara serasi dandamai, mengintegrasikan pemikiran dan keyakinan,sikap dan tindakan, tidak memisahkan antara moralindividu dan hubungan sosial, menolak kerancuan ataukontra-diksi kepribadian, serta menolak sikap borosdan kikir. Allah SWTberfirman:
Bah IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
68
;" t1" ".... :I -'" I ., J ....... ,. SJ
t:1~~~ :;; JlS'j IJ?;~j I~r-~\~i b~;jfJl)~\ V : Ju_,..ill t
"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula)kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengahan tarayang demikian," (QS.Al-Furqan: 67).
"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbefenggupada lehermu dan ja-nganlah kamu terlalumengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela danmenyesa/." (QS.Al-lsra:29).
,.;" _). .,,,,.
~\ '\ : ~\./',¥\ t I~~ ~ ~ j~~
"Dan demikian (pu/a) Kami telah menjadikan kamu(umat Is/am), umat yang adil dan pilihon agar kamumenjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ....(QS.A/-Baqarah: 143).
~LJ._j1J;- :1~ If ~ ~j ~f ~\ ~l::'_~£jJ ;",. ....... J
~ 'f. r : o.,i)1~ ... Ij_~:';. ~ J~) J~j
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
69
sia-sia, bagaikan debu yangangin kencang. Allah SWT
iman adalah perjuanganberhamburan ditiupberfirman:
Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan dankenikmatan yang baik dapat berubah menjadi ibadah jikadisertai niat tulus untuk menjaga anugerah hidup danmemanfaatkannya, serta menghormati kehendakpemberinya. Jika iman merupakan ruh dan rahasiaamal, maka amal merupakan tubuh dan bentuk iman.Memisahkan kedua-nya akan menghasilkan bentukkehidupan yang timpang. Orang yang beriman tetapi tidak
bekerja, maka ia hidup dalam kehampaan dankelumpuhan, tidak ada hasil kongkret dalam hidupnya, dantidak ada tanda-tanda keimanannya. Sebaliknya, orangyang bekerja tanpa iman akan hidup seperti robot dantidak mampu merasakan eksistensi nilai-nilai di balikpenciptaannya. Islam menetapkan bahwa amal tanpa
"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalamshalatmu dan janganlah pula merendahkannya dancarilahjalan tengah di antara kedua itu,"(S.Q. Al Isra: 110).
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
70.
Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmudan mencari nafkah. Islam juga menginginkani umatnyamenjadi umat yang kuat. Karena itu sepatutnya umatIslam tidak berdiam diri dan berpangku tangan menggantungkan hidupnya pada orang lain, sementara dirinyaasyik beribadah kepada AI1ahSWT tanpa memperhatikankehidupan di sarna sekali. Sehingga keluarga, anak danisterinya terlantar menjadi korban pandangan sempitnya.
D. BEKERJA MEMILIKI NILAI GANDA
Dalam pengertian umum, arnal dalam Islammerupakan akttvitas terpenting bagi seorang muslimdalam kehidupan di dunia. Karena ttu, konsep ini -dipadankan dengan iman - dijelaskan ratusan kali dalamal-Quran. Setiap penjelasan tentang iman selalu dibarengipenjelasan tentang amal saleh.
~r r : 0L9_;J\ , \~.?:~ ~J;.,;.jF 0-: \~ c J1 c::.~)~ ,"DanKami hadapi segaJa amal yang mereka kerjakan, luluKomi jadikan amal itu (bagaikan) debu yangberterbangan." (QS.AI Furqan: 23).
"Orang-orangyang kafir kepada Tuhannya, amalan-omaianmereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keraspada suatu hari yang beranqin kencang. Mereka tidak:dapatmengambil manfaat sedi-kit pun dari apa yang tetati merekausahakan (di dunia). Demikian itu adalah kesesatan yangjauh." (QS. Ibrahim: 18).
Bah IV. Pernberdayaan Fakir Miskin
71
"Dan katakanlah : 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nyaserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang menqetahuiakan yang qaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya tepadakamu apayang telah kamu kerjakan."(Q5. At Taubah :105).
Pada dasarnya setiap orang memiliki niat untukbekerja, hanya saja motivasinya berbeda-beda. Ada yangbekerja dengan motivasi menumpuk harta untuk dipamerkan pada orang lain, ada juga yang dipakai untuk berfoyafoya serta ada juga harta yang telah diperoleh digunakanuntuk hal-hal bertentangan dengan fitrah manusia.Namun, yang diinginkan Islam adalah bekerja apapunyang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada AllahSWT agar dapat lebih banyak berbuat demi kebaikandirinya, keluarganya, dan orang lain. Kekayaan yangdiperoleh dari hasil jerih payahnya, diharapkan membawamanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Al-Qur'anbanyak memotivasi umat Islam untuk berkerja, diantara ayat-ayat yang menyerukan pentingnya bekerjaadalah:
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Mtskin
72
Dua ayat tersebut di atas menegaskan, betapa Islammenyuruh umatnya untuk tidak bersantai-santai dan tidakberpangku tangan. Melainkan senantiasa harus menjagakeseimbangan hidup di dunia dan akhirat dengan tetapberibadah kepada Allah SWT dan tidak melupakan hak dan
kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan memiliki sikapfatalistis (bersikap menunggu tanpa berusaha). Sebabpaham fatalisme adalah jalan negatif dalam kehidupanman usia. Dalam kehidupan ini, Islam hanya mengenalkonsep tawakkal kepada Allah SWT, tetapi sarna sekali Islamtidak menerima sikap fatalisme. Tawakkal pada Allah SWTberarti mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalamdiri sese orang yang telah diberikan Allah SWT untukmemikirkan keselamatan, mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang terbaik untuk diimplementasikandalam kehidupan sehari-hari, Sehingga apa yang diberikanoleh Allah SWT seperti mata, telinga, hidung, rnulut, tangan,kaki dan seluruh organ tubuh lainnya tidak sia-sla. Karena
''Apabila telah ditunaikan sbalot, maka bertebaranlahkamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(QS.Al-jumu'ah 10)
~ '" .... .J ;' .J " ...~\ ~ :x \~(, uP~~\ ~ \)~~;.~;~oU\ ~-:~a;\~}!/' ,," ""
;" 0 J:;:,;, "" ~ Jo
~ \ . : ~\ , J~ ~ \~ ill \ \)~~\)
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
73
Karena itu, syari'at Islam mempunyai kebijakantersendiri yang tidak berlandaskan pada individualismeseperti dalam sistem kapitalisme, atau kolektivisme dalamsistem sosialisme. Dasar kebijakan Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu danmasyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qur'an:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allahkepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat; dan janganlahkamu melupakan bahaqianmu dari kenikmatan] duniawidan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimanaAllah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamuberbuat kerusakan (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidakmenyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."(QS. AI-Qashash: 77)
Konsep Islam ten tang dunia sebagai ladang persemaianmanusia menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat,memposisikan kepentingan materi bukanlah sebagai tujuanakhir, namun ia adalah sebagai media untuk merealisasikankesejahteraan manusia dalam menuju kehidupan yang lebihhakiki. Ingatlah firman Allah SWT :
J. ... ~
: i:U1:X ::.:.(_~0; :_,:.;'1) o~ 'jl ~\~\ ~\ ~\Si \: _! ~\)
JJ\ jl uP~~\~ ;UI;;~)~~~\:;-;-f LS ~f)
4vv :~I~J~~\~'1
kita telah mensyukurinya dengan memanfaatkannya untukbekerja dan berbuat baik serta mengabdi kepada Allah SWT.
Bah IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
74
Islam juga mengingatkan umatnya bahwa setiappekerjaan dan kenikmatan yang baik dapat berubahmenjadi ibadah jika disertai niat tulus untuk menjagaanugerah Allah SWT dan memanfaatkannya bagi dirinyadan orang lain, serta menghormati perintah Sang MahaPemberi Rezeki. Orang yang beriman tetapi tidakbekerja, maka kehidupannya tidak akan berjalan seimbang. Ia akan hidup dalam kehampaan dan kelumpuhan,tidak ada hasil konkrit dalam hidupnya, dan tidak tampaktanda-tanda keimanannya. Sebaliknya, orang yang bekerjatanpa iman akan hidup seperti robot mekanik. Ia tidakakan mampu menemukan hakikat dan tujuan hidupnya.
Agama Islam sangat menekankan prinsip"pertengahan" (wasathan), karena dengan prinsip inilahkehidupan berjalan secara seimbang. Mengintegrasikanpemikiran dan keyakinan serta sikap dan tindakan. Tidakmemisahkan antara moral individu dan hubungan sosial.Menolak kerancuan atau kontradiksi kepribadian. Menolaksikap boros dan kikir. Keduanya harus berjalan harrnonis,selaras dan seimbang.
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umatIslam), umatyang adil dan pilihan (wasathan).."[Al-Baqarah :143).
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
75
Dalam arti yang luas, amal dalam Islam merupakanaktivitas terpenting bagi seorang muslim dalamkehidupan di dunia. Karena itu, konsep bekerja selaludipadankan dan disejajarkan dengan iman. Maka, takheran jika konsepsi ini disebut ratusan kali dalam .Al-Qur'an, Setiap penjelasan tentang iman selalu dibarengipenjelasan tentang amal shalih, artinya selalu menyeimbangkan antara relasi vertikal dan horisontal.Amal seorang muslim dihadapan Allah SWT akan bernilai
"Orang-orang yang kafu: kepada Tuhannya, amalanamalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. merekatidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yangTelah mereka usahakan (di dunia]. yang demikian ituadalah kesesatanyangjauh" (Q5.lbrahim :18)
Aktivitasnya kosong dan hampa tanpa tujuan yang hakiki.Ia tidak akan tahu untuk apa sebenarnya ia bersusahpayah bekerja dan menumpuk harta yang tidak akan iabawa pada saat kematian menjemput [erih payah arnalnya akan sia-sia, bagaikan debu berhamburan ditiup anginkencang. Seperti firman Allah yang berbunyi:
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
76
jika disertai pencarian keridhaan-Nya. Dan ridha Tuhantidak akan diberikan kecuali kepada rnereka yangselalu rnernegang dan korniten terhadap ajaran danpetunjuk-Nya. Petunjuk Allah SWTyang diberikan kepadarnanusia rnelalui rasul-rasul-Nya bertujuan rnernbirnbingrnereka untuk merealisasikan keuntungan di akhirat. [adi,amal dalam Islam dalam berbagai bentuknya mempunyaitujuan ganda, yaitu untuk meraih keuntungan di dunia dankebahagiaan di akhirat kelak.
Bab IV. Pemberdayaan Fakir Miskin
77
Dahulu pemahaman bahwa orang kaya berbedadengan orang miskin, yakni dalam hal pemilikan hartabenda. Pemahaman tersebut sudah tidak relevan lagidengan zaman sekarang. Pemahanan demikian di zamanmodern ini sudah jauh lebih maju dan berkembang. Orangmiskin selain minim pemilikan harta benda, juga minimakses terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik baikyang disediakan oleh negara maupun lernbaga-lernbagaswasta, seperti pendidikan, kesehatan, memperoleh informasiilmupengetahuan, keuangan dan perbankan.
Menilik sejarah peradaban manusia bahwa kemiskinan sarna tuanya dengan usia peradaban masyarakat.Sejak zaman manusia pertama masalah kemiskinan sudahmelekat pada kehidupan manusia. Ada kemiskinan tentujuga ada kecukupan/kaya. Fenomena sudah ada dalamstruktur sosial masyarakat selalu ada kelas-kelasmasyarakat di manapun di belahan dunia ini, yaitukelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakatmiskin. Begitu juga ada negara kaya dan negara miskin.Sistem sosial masyarakat yang terbentuk sejak adanyaperadaban memang menunjukan penggolongansemacam ini.
BABV
PENUTUP
. Populasi fakir miskin terus meningkat dan mencapaihampir separuh dari total penduduk miskin. Dampaknyata dari persoalan ini adalah menonjolnya masalahmasalah ketunaan sosial seperti penggelandangan,keterlantaran, dan berbagai masalah sosial kontemporeryang berujung pada meningkatnya kemiskinan.
Fakir miskin adalah orang atau kelompok masyarakatyang terperangkap dalam kemiskinan absolut, denganmodal sumber daya manusia, modal sosial, serta modalekonomi yang sangat lemah. Sebagai kelompok palinglemah dan rentan di masyarakat, fakir miskin memerlukanfasilitasi pemerintah dan masyarakat sehingga secaraperlahan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang
Berbagai sudut pandangan telah banyak dikemukakanoleh para pakar tentang pengertian kemiskinan yang yangtelah dimuat dalam buku ini maupun dalam berbagaiartikel dan tulisan, pada dasarnya kemiskinan dapatdikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinanstruktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.Dari ketiga macam tersebut, kemiskinan ketiga(absolutlah) yang sangat memerlukan perhatian seriussemua pihak, karena bentuk kemiskinan adalah kondisikemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkatkemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan dasar(basic need) yang paling minimal yang layak sesuai denganmartabat kemanusiaan .
Bab V. Penutup
79
Akhirnya, semoga buku ini dapat membantumemberikan pencerahan para pelakasana pemberdayaanfakir miskin. Hanya kepada Allah jualah kita memohonpetunjuk agar dapat memberdayaan umat melaluikegiatan ibadah sosial menuju hari esok lebih baik darihari sekarang. Amin.
Tentunya, untuk menambah wawasan, pengalamandan pemahaman sangat dianjurkan untuk lebih banyakmembaca referensi/bahan dari sumber-sumber yangberkaitan dengan pemberdayaan fakir miskin danpemberdayaan umat yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari kegiatan ibadah sosial.
Di dalam diri fakir miskin tidak hanya terdapatkelemahan (kondisi serba kekurangan], tetapi dalam dirimereka juga terdapat potensi yang dapat dipergunakansebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisiini mengisyaratkan bahwa program penanggulangankemiskinan harus mampu mengakomodasikan keduaaspek tersebut.
membelitnya. Agar terbangun suatu pola penanganan yangterarah, terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukankebijakan teknis penanganan fakir miskin sebagai acuanbagi semua pihak terkait. Karena permasalahankemiskinan tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalampenanggulangannya menuntut pemahaman, kecermatandan kehati-hatian.
Bah V. Penutup
81
b. bahwa oleh karenanya kesejahteraansosial harus diusahakan bersama olehseluruh masyarakat dan pemerintahatas dasar keke)uargaan;
Menimbang a. bahwa tujuan perjuangan bangsaIndonesia untuk mencapai masyarakatIndonesia yang adil dan makmur, baikmateril, maupun spirituil yang sehat,yang menjunjung tinggi martabat danhak-hak azasi serta kewajiban manusiasesuai dengan Pancasila, hanya dapatdicapai apabila masyarakat dan negaraberada dalam taraf kesejahteraan sosialyang sebaik-baiknya serta menyeluruhdan merata;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANO.6 TAHUN 1974
TENTANGKETENTUAN-KETENTUAN POKOK
KESEJAHTERAAN SO SIAL
UNDANG-UNDANGTENTANGKETENTUTAN-KETENTUAN POKOKKESEJAHTERAANSOSIAL
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.
2. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis BesarHaluan Negara.
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), jis, Pasal 20 ayat (1),Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34Undang-Undang Dasar 1945;
d. bahwa berhubung dengan itu perludibentuk undang-undang yangmenetapkan garis pokok pelaksanaanusaha-usaha Kesejahteraan Sosial.
c. bahwa usaha-usaha kesejahteraan so sialperlu dilakukan di dalam rangka dansebagai bagian yang integral dari usahausaha pembangunan nasional ke arahmempertinggi taraf kehidupan seluruhrakyat;
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
Pasal2Yangdimaksudkan di dalam undang-undang ini dengan:(1). "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan
dan penghidupan sosial materiil maupun spirituilyang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, danketentraman lahir bath in yang memungkinkan bagisetiap warga negara untuk mengadakan usahapemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,keluarga serta masyarakat dengar menjunjung tinggihak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengarPancasila.
(2). "Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial" ialah semuaupaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untukmewujudkan, mernbina, rnernelihara, memulihkandan mengembangkan kesejahteraan sosial.
(3). "Pekerjaan Sosial" ialah semua keterampilan teknisyang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usahakesejahteraan sosial.
BABIKETENTUAN UMUM
PasallSetiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosialyang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyakmungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraansosial.
Lampiran 1
Pasal4
(1). Usaha-usaha Pemerintah di bidang kesejahteransosial meliputi :a. bantuan sosial kepada warga negara baik secara
perseorangan maupun dalam kelompok yang
(2). Hal hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini diaturdengan Peraturan Perundang-undangan,
Pasal3(1). Tugas-tugas pemerintah ialah
a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukanuntuk memelihara, membimbing, dan meningkatkanusaha kesejahteraan sosial;
b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosialmasyarakat;
c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial
BAB IITUGAS DAN USAHA PEMERINTAH
(4). "Iaminan Sosial" sebagai perwujudan dari padasekuritas sosiaI adalah seluruh sistem perlindungandan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintahdan atau masyarakat guna memeli.hara tarafkesejahteraan sosial.
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
85
(1). Pemerintah mengadakan usaha-u s ah a ke arahterwujudnya dan terbinanya suatu sistem jaminansosial yang menyeluruh.
(2). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial tersebutdalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atasPeraturan Perundang-undangan,
Pasal5
(2). Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalamayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
mengalami kehilangan peranan sosial ataumenjadi korban akibat terjadinya bencanabencana, baik sosial maupun alamiah atauperistiwa-peristiwa lain;
b. pemeliharaan taraf kesejahteraan so sial melaluipenyelenggaraan suatu sistemjaminan sosial;
c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial,termasuk di dalamnya penyaluran ke dalammasyarakat, kepada Warga negara baik peroranganmaupun dalam kelompok, yang terganggukemampuannya untuk mempertahankan hidup,yang terlantar atau yang tersesat;
d. pengembangan dan penyuluhan SO sial untukmeningkatkan peradaban perikemanusiaan dankegotong royongan.
Lampiran 1
86
Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnyauntuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan
Pasal8
BABIIIPERANAN DAN USAHA MASYARAKA T
(2). Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan alatkelengkapan, pemerintah tersebut dalam ayat (1)pasal ini diatur dengan Peraturan Perundangundangan.
(1). Alat kelengkapan Pemerintah dalarn lapangankesejahteraan sosiala. di tingkat Pusat ialah Departernen yang diserahi
tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruhaparatnya;
b. di tingkat Daerah ialah aparat-aparat yangdiserahi tugas urusan kesejahteraan sosial diDaerah.
Pasal7
Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus danlatihan-latihan yang tertuju kearah pembentukan tenagatenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosialdiatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal6
UUD Rl NO.6 TAHUN 1974
Segala peraturan perundang-undangan di bidangkesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selamadan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undangini.
Pasalll
BABIVKETENTUAN PERALIHAN
Usaha pengerahan dana dan penggunaannya bagikegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat diaturlebih lanjut dengan peraturan Perundang-undangan.
Pasall0
Untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesarbesarnya bagi usaha Masyarakat di bidang kesejahteraansosial, ialah Usaha Kesejahteraan Sosial dan pemenuhanjaminan sosial yang menyangkut kepentingan orangbanyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yangsyarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebihlanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasa19
mengindahkan garis kebijaksanaan dan keterrtuanketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan,
Lampiran 1
88
(SUDHARMONO SH)
Ttd
Diundangkan di JakartaPada tangga16 Nopember 1974MENTERI/SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA
(SOEHARTO)JENDERAL-TNI
Ttd
Disahkan di JakartaPad a tangga16 Nopember 1974PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal12
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.
BABVKETENTUAN PENUTUP
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
Tujuan yang dimaksud di atas hanya dapat dicapaisebaik-baiknya pertama-tama bila, masyarakat dan negaratelah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yangmenyeluruh dan merata. Karena hal ini tidak mungkindicapai oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakatsendiri, maka usaha-usaha kesejahteraan sosial harusdilaksanakan oleh pemerintah dan oleh seluruhmasyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan.
Dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi jelasUndang-Undang Dasar telah merumuskan, bahwaperjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapaimasyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitukesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimanasetiap warga negara hidup layak, bebas dari penindasandan penghisapan, bebas dari kehinaan dan kerniskinan,bebas bergerak secara konstruktil aktifitas-aktifitas sosialuntuk mempertinggi kesejahteraan orang seorang,keluarga, golongan dan masyarakat.
A. PEN}ELASAN UMUM.
PEN}ELASAN ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1974TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOKKESE}AHTERAAN SOSIAL
Lampiran 1
Lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dankompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan,kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial,(dalam arti sempit) dan lain-lain.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud denganusaha-usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruanglingkup yang khusus tertuju kepada manusia sebagaiperseorangan, manusia dalam kehidupan masyarakat,yang karena faktor-faktor dalam dirinya sendiri ataufaktor-faktor dari luar, mengalami kehilangan kernarn-
Oleh karena itu usaha-usaha kesejahteraan sosialtersebut, perlu diselenggarakan di dalam rangka dansebagai bagian integral dan usaha-usaha pembangunannasional ke arah mempertinggi taraf hidup seluruh rakyatIndonesia.
Perkembangan kehidupan sosial yang sehat akantumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanyapaksaan dari luar, sebaliknya Pemerintah wajibmemberikan pengarahan serta menetapkan garis-gariskebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaransasaran yang dituju. Usaha-usaha kesejahteraan sosial itumewujudkan sarana-sarana utama untuk secara langsungdapat memperbaiki syarat-syarat kehidupan danpenghidupan rakyat, sehingga rakyat akan lebih mampudan bersedia untuk aktif ikut serta dalam usaha-usahapembangunan nasional.
UUD Rl NO.6 TAHUN 1974
91
Adapun usaha-usaha mewujudkan sekuritas sosial ituialah berupa pemenuhan jaminan sosial, yang bertujuanagar kesejahteraan sosial para warga masyarakat tidakmenurun sampai di bawah suatu taraf yang dipandanglayak, tanpa melupakan pula usaha-usaha untuk secaraterus menerus meningkatkan taraf kesejahteraan sosialsegenap warga Negara Indonesia.
Tujuan Undang-undang ini ialah mengatur /menetapkan garis-garis pokok pelaksanaan usaha-usahakesejahteraan sosial, yang bagi Pemerintah menjadi dasarhukum untuk Ie bi h mengarahkan, meningkatkan,memperluas serta menyerripurnakan cara-cara pelaksanaan, pemeliharaan dan pembinaan kesejahteraanscsial, yaitu dengan mewujudkan sekuritas 5051al bagisemua warga negara.
Dengan bekerjasama dan, tanpa mengurangi tugastugas organ-organ pemerintah lainnya dalam lapangankesejahteraan sosial, maka penyelenggaraan usaha-usahaini dilakukan baik oleh pemerintah maupun'zhasyarakat,pada pihak Pemerintah tanggung jawabnya dibebankanpertama-tama dan terutama kepada Departernen yangdiserahi tugas urusan kesejahteraan sosial.
puan melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial},memerlukan bantuan untuk mernbangun dirinya sendirikern bali sebagai manusia yang berguna dalam masyarakat
Pancasila.
Lampiran 1
92
Pasal2(1) Pengertian tentang kesejahteraan sosial
sudah jelas dirumuskan dalam undangundang ini, namun perlu dijelaskan lagi,bahwa tata kehidupan yang dimaksud di siniialah suatu tata kehidupan dimana setiaporang-seorang, setiap keluarga, setiapgolongan, atau masyarakat sendiri, dapatselalu merasakan adanya keselamatan,kesusilaan, dan ketenteraman lahir batindan setiap orang seorang mempunyaikemampuan be ke rj a, dan mengadakanusaha usaha guna memenuhi kebutuhanhidupnya baik materiil maupun spiritual
PasallUndang-undang Dasar.1945 merumuskan, bahwaperjuangan bangsa Indonesia antara lain bertujuanuntuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia, karenanya setiap warga negaraIndonesia berhak atas kesejahteraan sosial yangsebaik-baiknya. Agar kesejahteraan sosial itu dapatdicapai, maka setiap warga negara Indonesia berhakdan wajib menurut kemampuannya masing-rnasinguntuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usahausaha kesejahteraan sosial.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
UUD Rl NO.6 TAHUN 1974
93
Pasal3(1) a. Agar usaha-usaha kesejahteraan sosial dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya, maka menjaditugas Pernerintah, dalam hal ini Departemenyang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosialuntuk menentukan garis kebijaksanaan gunamemelihara, membimbing dan meningkatkanusaha kesejahteraan sosial.
b. Adalah menjadi tugas Departemen yang diserahi urusan kesejahteraan sosial untuk
(4) Cukup jelas.
(3) Agar terjamin, bahwa kegiatan-kegiatan itutertuju kepada sasarannya secara tepat dengancara-cara pelaksanaannya yang serasi makakegiatan-kegiatan itu harus didasarkan atassuatu tehnologi dan mempergunakan keterampilan-keterampilan tehnis tertentu, inilah yangdinamakan pekerjaan sosial.
(2) Untuk dapat mencapai terwujudnyakesejahteraan sosial seperti dimaksudkandalam ayat (1) tersebut di atas, maka perludisusun berbagai program dan kegiatan yangdisebut usaha-usaha kesejahteraan sosial.
tanpa adanya hambatan-hambatan fisik,mental atau sosial.
Lampiran 1
94
Pasa14(1) a. Makna kata-kata kehilangan peranan sosial
dalam ayat "ini' adalah "hilangnya' kernarnpuan seseorang atau sekelompok orang untuksecara aktif turut serta dalam penghidupanbersarna''. Ayat ini menggambarkan kewajibanPemerintah untuk memberikan bantuankepada orang-orang yang dalam keadaankehilangan peranan sosialnya denganmengulurkan bantuan yang dapat membukajalan bagi orang-orang yang bersangkutan gunamendapatkan kemampuan untuk berperankembali.
(2). Cukupjelas.
senantiasa memupuk, memelihara dankemudian membimbing serta meningkatkankesadaran dan tanggung [awab sosial dalammasyarakat, agar kesadaran dan tanggungjawab sostal itu meningkat terus menerus.
c. Agar taraf kesejahteraan sosial itu dapat terusmen erus terp el ihara da n d iti ngka tka n,Departemen yang diserahi urusan kesejahteraan sosial dilengkapi dengan wewenangpreventif dan represif guna mengamankan danmengawasi terpeliharanya hasil-hasil usahakesejahteraan sosial.
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
95
Adapun orang yang dimaksudkan itu adalahantara lain misalnya para korban banjir,kelaparan, gunung meletus, kebakaran,angin taufan, gempa bumi dan demikian pulakorban huru-hara, pergolakan-pergolakansosial, para repatrian dan sebagainya.
b. Cukup jelas.
c. Usaha-usaha yang dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) sub c adalah usaha-usaha yang bertujuan memelihara kernarnpuan orang dankelompok-kelornpok orang untuk mernpertahankan hidupnya di sam ping usahausaha yang bertujuan agar orang-orangyang terganggu kemampuannya untukmernpertahankan hidupnya dan karena ituterasing dari kehidupan ramai pulih kernbali kemampuannya, serta mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kernbali turut serta dalam penghidupan bersarna itu. Terrnasuk dalarn usaha-usaha ini,antara lain usaha-usaha penggarapan terhadap tuna netra, tuna rungu/wicara, cacattubuh, cacat mental, jompo, yatim piatu, fakirmiskin, putus sekolah, gelandangan, tunasusila, korban narkotika, korban minumankeras dan sebagainya dan korban kesesatan
Lampiran 1
lainnya. Termasuk pula dalam usaha-usaha iniusaha yang menunjang keluarga untuk melakukan fungsi sosialisasi terhadap generasimuda, dan usaha-usaha lain guna mencegahterasingkannya seseorang dari penghidupanbersama.
d. Usaha yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat(1) sub d adalah usaha-usaha yang bertujuanuntuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasatanggung jawab sosial para warga masyarakatIndonesia dengan meningkatkan taraf peradaban sesuatu kelompok masyarakat terasing,menghilangkan tata cara hidup yang sudahtak serasi dengan jaman, dan sebagainya,usaha-usaha yang dilandaskan atas perike-·manusiaan dan kegotong-royongan dansebagainya.
Selanjutnya sebagai penghargaan terhadapjasanya bagi Perjuangan 8angsa dan sebagaipernyataan rasa terima kasih bangsa,perhatian khusus diberikan kepada pemeliharaan sekuritas sosial para - Pahlawan8angsa, Pejuang Nasional dan para PerintisKemerdekaan beserta keluarganya atas dasarpertimbangan ini pula pemeliharaan dan pembangunan Taman-Taman Makam Pahlawanmendapatkan perhatian khusus.
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
97
Ketentuan pasal ini meletakkan kewajiban ataspundak Pemerintah, untuk mengadakan usaha-usahadi bidang pendidikan profesi pekerjaan sosial, baikyang berupa pendidikan tenaga-tenaga baru, maupunyang berupa latihan-Iatihan untuk meningkatkanketerampilan-keterampilan teknis atau menyegarkankembali keterampilan teknis yang dimiliki tenagatenaga profesional pekerjaan sosial.
Pasal6
Pasal5
(1) Ayatini membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan dan membinasuatu sistem jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial dan sebagai wahana utama pemeliharaan kesejahteraan sosialtermaksud, pelaksanaannya mengutamakanpenggunaan asuransi sosial dari/atau bantuansosial. Sistem jaminan sosial itu harus mencakup Segenap Warga Negara Indonesia secaramenyeluruh dan pembentukannya dilaksanakan secara bertahap.
(2) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
Lampiran 1
Dalam penjelasan umum telah diuraikan, bahwausaha kesejahteraan sosial ini harus dilaksanakan olehseluruh masyarakat dan Pemerintah secara bersama-
Pasal8
(2) Cukup jelas
Pasal7
(1) Alat-alat kelengkapan Pemerintah dalamLapangan Kesejahteraan Sosial di tingkat Pusatmaupun di Daerah bekerja dengan Koordinasiyang serasi dengan alat-alat kelengkapanPemerintah yang lain di dalam menanganipersoalan-persoalan di bidang kesejahteraansosial.
Adapun Kewajiban-kewajiban Pemerintah sepertidiuraikan diatas, secara terperinci diatur dalamperaturan perundang-undangan.
Dalam hal ini pihak-pihak swasta mempunyai kesernpatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan atauikut serta menyelenggarakan usaha-usaha pendidikanprofesionil seperti terse but di atas dan menjadikewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dan melakukan pengawasan atas usaha-usaha pendidikan profesional ituguna menjamin mutunya.
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
99
Sehubungan dengan pasaJ 8 di atas, agar usaha-usahamasyarakat dalam lapangan kesejahteraan sosial inibenar-benar dapat diharapkan, maka usaha-usaha ituperlu diberi bentuk tertentu, apakah merupakansuatu organisasi saja, apakah merupakan suatuYayasan atau perlu merupakan suatu Lembaga lain.
Dalam kenyataannya bentuk Yayasan merupakanbentuk yang banyak dipakai di kota-kota, sedangkanbentuk Lembaga lain terutama berwujud "LembagaSosial Desa" yang didapati hampir di seluruh wilayahIndonesia, Pembentukan organisasi, Yayasan atauLembaga Sosial lainnya perlu diatur terutamamengenai cara-cara bekerja dan syarat-syaratnya.
Pasa19
sarna atas dasar kekeluargaan, maka masyarakatmempunyai kesempatan seluas-Iuasnya untuk mengadakan usaha-usaha dalam lapangan kesejahteraansosial ini dengan ketentuan, agar usaha -usaha initidak menyimpang dari tujuannya.
Pemerintah memberikan garis-garis kebijaksanaandan syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
Lampiran 1
100
Pasal12
Cukup jelas
Pasall1
Cukup jelas
Agar usaha pengerahan dana ini tidak terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan yang sangat mulia ini,maka Pemerintah perlu dan wajib memberikanpengaturannya tentang cara-cara dan syarat-syaratpengerahan dana yang akan dipergunakan bagikegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.
Pasall0
Yang tidak kurang pentingnya dalam melaksanakanusaha-usaha kesejahteraan sosial ini ialah soal danayang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha ini.
UUD RI NO.6 TAHUN 1974
101
c. bahwa karena hal-hal tersebut di atasdan dalam rangka pelaksanaanUndang-undang Nomor 6 Tahun 1974tentang Ketentuan-ketentuan PokokKesejahteraan Sosial (LembaranNegara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor3039) pe rlu mengatur pelayanankesejahteraan sosial bagi fakir miskindalam Peraturan Pemerintah.
b. bahwa salah satu usaha untuk
menanggulangi fakir miskin adalahdengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
Menimbang : a. bahwa masalah fakir miskin adalahmerupakan rnasalah nasional yangharus ditanggulangi secara terusmenerus dan bertahap;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 1981
TENTANGPELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI FAKIR MISKIN
102
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan1. Fakir Miskin adalah orang yang sarna sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidakmempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokokyang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mernpunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapatmemenuhi kebutuhan pokok yang Iayak bagi kemanusiaan.
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskinadalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mernulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosiaI bagi fakir miskin.
Pasall
BABIKETENTUAN UMUM
Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTAN GPELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIALBAGI FAKIRMISKIN.
MEMUTUSKAN:
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), danPasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2.. Tentang Ketentuan-ketentuan PokokKesejahteraan Sosial (LembaranNegara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor3039);
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1981
103
(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskinsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. bantuan sosial;b. rehabilitasi sosial.
Pasal2
(1) Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanankesejahteraan sosial.
BABIIPELAYANAN KESEjAHTERAAN SOSIAL
BAGI FAKIR MISKIN
3. Dana Kesejahteraan Sosiai Bagi Fakir Miskin adalahsemua peraturan perundang-undangan yang berlakudan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementarayang diberikan kepada fakir rniskin, dengan maksudagar mereka dapat meningkatkan kehidupannyasecara wajar.
S. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fakirmiskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secarawajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Menteri adalah Menteri Sosial.
Lampiran 2
104
(2) Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi kegiatan antara lain:
Pasa15
(1) Usaha seleksi dimaksudkan untuk dapat menetapkanjenis pembinaan terhadap fakir miskin di dalamrehabilitasi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi usaha seleksi, pernbinaan, pengembangandan pembinaan lanjutan.
Pasal4
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dirnaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap fakirmiskin dengan maksud agar mereka mampu rnelaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalamkehidupan masyarakat.
(2) [umlah, tatacara dan pelaksanaan pemberian bantuansosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebihlanjut oleh Menteri.
Pasa13
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) huruf a diberikan kepada fakir miskin denganmaksud agar mereka dapat berusaha meningkatkantarafkesejahteraan sosialnya.
PERATURAN PEMERINTAH RJ NOMOR 42 TAHUN 1981
105
Dalam melaksanakan usaha pengembangan sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 8, Menteri dapat memberikanbantu an permodaJan.
Pasa19
Pasa18
Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaandikembangkan kemampuannya untuk berusaha sendiriagar dapat meningkatkan tarafkesejahteraan sosialnya.
(a) Pernbinaan kesadaran berswadaya:(b) pembinaan mental;(c) pembinaan fisik;(d) pembinaan ketrampilan;(e) pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.
Pasal7
Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6meliputi kegiatan antara lain:
Usaha pembinaan dimaksudkan untuk membina kernampuan fakir miskin agar dapat berperan meningkatkankesej ahteraan nya.
Pasa16
a. identifikasi;b. wawancara.
Lampiran 2
106
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur olehMenteri.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.
Pasalll
(1) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin olehmasyarakat diselenggarakan oleh organisasi sosialmaupun perseorangan sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku.
BABIIIPELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
FAKIR MISKIN OLEH MASYARAKAT
Pasall0
(1) Terhadap fakir miskin yang tidah selesai direhabilitasidan telah berusaha sendiri di tengah-tengah masyarakatdiikuti dengan pembinaan lanjutan.
(2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi kegiatan antara laina. pengawasan;b. bimbingan.
(3) Pelaksanaan pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjutoleh Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1981
107
Pasal14
Menteri dapat rnengambil tindakan terhadap pengurusorganisasi sosial maupun terhadap perseorangan yangrnenyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial bagi fakirrniskin yang minyimpang dari tujuan atau tidak memenuhipersyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang sewaktuwaktu melakukan pemeriksaan tentang pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang dilakukan olehorganisasi sosial.
Pasal13
(2) Ienis, jumlah, tata-cara dan syarat-syarat pemberianbantuan atau subsidi diatur oIeh Menteri.
Pasal12
(1) Organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanankesejahteraan sosial bagi fakir miskin dapat diberikanbantuan atau subsidi.
Lampiran 2
108
BABVKETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintahini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Menteri.
BABIVDANA KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI FAKIR MISKINPasal15
(1) Untuk kepentingan pelaksanaan kesejahteraan sosialbagi fakir miskin, Menteri dapat mengusahakanpengumpulan dana kesejahteraan sosial bagi fakirmiskin yang berasal dari masyarakat dan dana-danakesejahteraan sosial lainnya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
(2) Tata cara pengumpuJan dana kesejahteraan sosialbagi fakir miskin yang berada pada dan berasal darimasyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur oleh Menteri.
(3) Penerimaan dana kesejahteraan sosial bagi fakirmiskin yang berasal dari masyarakat sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertuliskepada Menteri Keuangan.
(4) Tatacara penggunaan dana sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH Rl NOMOR 42 TAHUN 1981
109
SUDHARMONO, SH.
Diundangkan di JakartaPada anggal19 Nopember 1981MENTERI/SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA
ttd.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal19 Nopember 1981PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia
Pasal18
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semuaperaturan perundang-undangan yang mengatur tentangpelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yangsudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangandengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal17
Lampiran 2
110
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin danAnak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan "bahwa tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang /ayak bagi kemanusiaan". Dari ketentuan-ketentuanitu jelaslah maksud cita-cita yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar yaitu menghendaki agar setiapwarga negara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak,dan juga menghendaki agar warga negara tidak hidupdalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantarananak-anak.
Dengan menyadari akan tugas-tugas sebagaimanadimaksud oleh Undang-Undang Dasar, khususnya yangmenyangkut kehidupan seseorang, keluarga atau kelompokorang yang karena sebab-sebab tertentu, berada dalamkeadaan sedemikian rupa sehingga tidak mampu
UMUM
PENJELASANATAS
PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1981
TENTANGPELA YANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAG I FAKIR MISKIN
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1981
111
memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup danperkembangannya secara wajar, maka kepada Pemerintahberdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974ditugaskan untuk mengadakan usaha-usaha sebagaimanatercantum dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
Usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosialmeliputi :
(a) bantuan sosial kepada warga negara baik secaraperorangan maupun dalam kelompok yangmengalami kehilangan peranan sosial ataumenjadi korban akibat terjadi bencana-bencana,baik sosial maupun alamiah, atau peristiwaperistiwa lain;
(b) pemeliharaan tarap kesejahteraan sosial melaluipenyelenggaraan suatu sistemjaminan sosial;
(c) bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi so sial,termasuk di dalamnya penyaluran ke dalammasyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun kelompok, yang terganggukemampuannya untuk mempertahankan hidup,yang terlantar atau yang tersesat;
(d) pengembangan dan penyuluhan sosial untukmeningkatkan Peradaban, perikemanusiaan dankegotong-royongan.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dipandangperlu menetapkan suatu Peraturan Pemerintah ten tangPelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, yang
Lampiran 2
112
merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-undangNomor 6 Tahun 1974.
Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial bagifakir miskin dapat dilaksanakan secara terus menerus danbertahap. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskinsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah inimeliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi sosial bagifakir miskin, ditujukan baik kepada perorangan maupunkepada keluarga sebagai satu kesatuan.
Pengaturan mengenai dana kesejahteraan sosial bagifakir miskin di samping didasarkan pad a kenyataanbahwa kemampuan Pemerintah untuk menyediakan biayapelayana fakir miskin masih sangat terbatas, juga didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak dana yangberasal dari masyarakat yang diperuntukkan bagi usahakesejahteraan sosial umumnya dan fakir miskin padakhususnya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinyasesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Dana-dana terse but tidak termasuk dana yangdiwajibkan oleh hukum agama. Pengaturan mengenaipartisipasi masyarakat dalam menyelenggrakan usahapelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin inididasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1981
113
kehidupan sehari-hari dan rnempunyaiharta, akan tetapi penghasilannyatidak mencukupi keperluannya.
Miskin
Pengertian fakir miskin ini diambil dari perpaduan 2 (dua) pengertian yaitu fakir miskin.Fakir berasal dari kata Arab "faqir
[Faqirun)" yang berarti orang yangtidak mampu bekerja dan berusahauntuk membiayai hidup dan tidakmempunyai harta untuk keperluanhidupnya:berasal dari kata Arab "miskin(miskinun)" yang berarti orang yangmampu bekerja untuk mencari
PasallAngka 1
PASAL DEMI PASAL
yang berbunyi "Masyarakat mempunyai kesempatanyang seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".Secara kenyataan menunjukkan bahwa potensi yangada pad a masyarakat merupakan faktor menentukanberhasi1 usahanya kesejahteraan sosial bagi fakirmiskin.
Lampiran 2
114
Angka 4Cukup jelas.
Angka 5Cukup jelas.
Angka 6Cukup jelas.
1. Peraturan Wang atau vendu reglement(ordonansi tanggal 28 Pebruari 1908 Stb.Nomor 198 Tahun 1908);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954tentang Undian (Lembaran Negara Tahun1954 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 623);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961tentang Pengumpu!an Uang atau Barang(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273).
Angka 2Cukup jelas.
Angka 3yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan yang beriaku adalah antara lain:
Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalahkebutuhan yang meliputi pangan, sandang,pemukiman, pendidikan dan kesehatan.
PERATURAN PEMERINTAH R! NOMOR 42TAHUN 1981
115
Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat(2)• Yang dimaksud dengan identifikasi adalah
upaya untuk memperoleh keterangan tentangdiri seseorang dalam rangka melaksanakanusaha rehabilitasi terhadap fakir miskin.
Pasal5
Ayat (1)Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalahkemampuan dan kemauan seseorang atausekelompok orang untuk secara aktif turut sertadalam kehidupan bermasyarakat.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasa14
Pasal2Cukup jelas.
Pasal3Ayat (1)
Bantuan sosial terutama dimaksudkan untukmemenuhi kebutuhan pokok secara minimal, yangmeliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikandan kesehatan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Lampiran 2
116
Pasal9Cukup jelas.
Pasall0Cukup jelas,
PasalllCukup jelas.
Pasal12Ayat (1)
pemberhentian bantuanjsubsidi dimaksudkanuntuk mendorong agar masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
Pasal6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.Pasal8
Ketentuan ini dimaksudkan agar mereka yang telahmendapatkan rehabilitasi tidak kembali dalamkeadaan semula.
• Yang dimaksud dengan wawancara adalahupaya untuk memperoleh keterangan tentangdiri seseorang dengan cara mengadakan tanyajawab dalam rangka melaksanakan usaharehabilitasi terhadap fakir miskin.
PERATURAN PEMERINTAH Rl NOMOR 42 TAHUN 1981
117
Ayat(2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat(4)Cukup jelas.
Pasal15Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar dana
dananya yang berada di dan berasal darimasyarakat dan Lembaga-lernbaga Pemerintah dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraansosial bagi fakir miskin.
Pasal14Pengertian kata "tindakan" dalam pasal ini antara lainberupa pemberhentian pemberian bantuanjsubsidi;melarang melakukan kegiatan atau mengalihkanusahanya kepada pihak lain,
Pasal13Cukup jelas.
Ayat(2)Cukup jelas
Lampiran 2
118
Pasal18Cukup jelas.
Pasal17Cukup jelas.
Pasal16Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1981
119
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIMKOORDINASI PENANGGULANGANKEMISKINAN
MEMUTUSKAN :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indoensia Tahun 1945;
Mengingat
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatanpenanggulangan kemiskinan diperlukankoordinasi dan sinkronisasi penyusunandan pelaksanaan penajaman kebijakanpenanggulangan kemiskinan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebutdi atas, dipandang perlu menetapkanPeraturan Presiden tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2005
TENTANGTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
120
Pasal3
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinanmenyelenggarakan fungsi :
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyaitugas melakukan langkah-langkah konkrit untukmempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamelalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan danpelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangankemiskinan.
Pasal2
BABIITUGAS DAN FUNGSI
Pasall
(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalahforum lintas sektor sebagai wadah koordinasipenanggulangan kemiskinan, yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinandipimpin oleh Menteri Negara Koordinasi BidangKesejahteraan Rakyat.
BABIKEDUDUKAN
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 54 TAHUN 2005
121
Menteri Negara KoordinasiBidang Perekonomian
1. Menteri Dalam Negeri2. Menteri Keuangan3. Menteri Sosial4. Menteri KesehatanS. Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Negara KoordinasiBidang Kesejateraan Rakyat
a Ketua merangkapanggota
b Wakil Ketuamerangkap anggota
c Anggota
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangankerniskinan terdiri dari :
Pasal4
Bagian PertamaKeanggotaan
BAB IIIORGANISASI
kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi didaerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkandaerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan didaerah masing-masing.
penanggulanganpelaksanaanPemantauanb.
a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan danpelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangankemiskinan.
Lampiran 3
122
Anggota 6. Menteri Pendidikan Nasional7. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata8. Menteri Pertanian9. Menteri Kelautan dan
Perikanan10. Menteri Kehutanan11. Menteri Pekerjaan Umum12. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi13. Menteri Perindustrian14. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Keeil dan Menengah15. Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan16. Menteri Negara
Pembangungan DaerahTertinggal
17. Menteri Negara PerumahanRakyat
18. Menteri Negara danLingkungan Hidup
19. Menteri Negara PereneanaanPembangunan NasionaljKepala Badan PereneanaanPembangunan Nasional
PERATURAN PEMERINTAH Rl NOMOR 54 TAHUN 2005
123
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketuadapat mengikutsertakan Menteri atau Pejabattertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untukhadir dalam rapat atau pertemuan dalampelaksanaan tugas Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan sesuai dengan bidang tugas masingmasing.
gnadBKoordinasiKementerian
Deputi Bidang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan
d Sekretaris
Nasional23. Kepala Badan Pertahanan
Nasional
BerencanaKeluarga
Statistik22. Kepala Badan Koordinasi
Pusat20. Sekretaris Kabinet21. Kepala Badan
Anggota
Lampiran 3
124
(1) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakantugasnya, Ketua Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dapat membentuk Kelompok Kerja.
Bagian KetigaKelompok Kerja
Pasal6
Bagian KeduaSekretarisPasal5
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantuoleh Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang beradadi lingkungan Kementerian Negara KoordinasiBidang Kesejahteraan Rakyat.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Sekretaris yang dalammelaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepadaSekretaris Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan.
(4) Kepala Sekretaris Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkatdalam jabatan eselon Ill a.
PERATURAN PEMERINTAH R[ NOMOR 54 TAHUN 2005
Pasal7(1) Guna memandukan penyusunan dan pelaksanaan
penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan didaerah, Pemerintah daerah membentuk TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsidan atau KapubatenjKota.
(2) Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanPropinsi ditetapkan oleh Gubernur
(3) Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanKabupatenjKota ditetapkan oleh BupatijWalikota
BABIVTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANPROPINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
(2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan duniausaha, tokoh agama dan masyarakat, perguruantinggi, lembaga swadaya masyarakat dan instansipemerintah terkait.
(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tatakerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pad aayat (1), diatur lebih lanjut i oleh Ketua TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Lampiran 3
126
(1) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinansecara berkala melaporkan hasil pelaksanaantugasnya kepada Presiden.
(2) Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanPropinsi dan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Kabupateri/Kota secara berkalamelaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepadaKetua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinanmelalui Menteri Dalam Negeri.
Pasall0
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktusesuai dengan kebutuhan.
(2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Kemiskinansekurang-
Penanggulangansecara berkala
Tim Koordinasimengadakan rapat
(1)Pasal9
BABVTATAKERJA
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim KoordinasiKabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan.
Pasal8
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 54 TAHUN 2005
127
BABVIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal13(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, segala
kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi
BABVIPEMBIAYAAN
Pasal12
(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.
(2) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Propinsi dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan BeJanja Daerah Propinsi.
(3) Segala pembiayaan yang diperlukan bagipelaksanaan tugas Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Kabupaten/Kota dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota.
Ketentuan mengenai tata kerja Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut oleh KetuaTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pasalll
lampiran 3
128
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Ttd
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 10 September 2005PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal14Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan
tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan yangdibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor124 Tahun 2001 tentang Komite PenanggulanganKemiskinan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34Tahun 2002, dilanjutkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan yang dibentukberdasarkan Peraturan Presiden ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, makaKeputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentangKomite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002,dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN PEMERINTAH Rl NOMOR 54 TAHUN 2005
129
Lampiran 4
. H.Nasrun Haroen, MANIP. 150 235 860
Ditetapkan di: JakartaPada TanggaJ : 10 Februari 2009
1. Hj.Siti [auharoh Nafisah, B.Se2. Hj.Netty Susanti Djanan3. Nur Uyun, SE4. H.Mubarok5. H. Ismail Sulaiman, M.Ag6. H.Mu'ti, S.Sos7. Yudi Setiawan
: Prof. DR H.Nasrun Haroen, MA: Drs. H.A. [uraidi, MA; Drs. H. A. Buwaethy, MPd
DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKUPEDOMAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
TAHUN 2009
LAMPI RANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAMNOMOR DJ.ll/115 TAHUN 2009
PengarahKetuaSekretarisAnggota:
Susunan Panitia :