OBLIGASI+SYARIAH

8/6/2019 OBLIGASI+SYARIAH

http://slidepdf.com/reader/full/obligasisyariah 1/7

OBLIGASI SYARIAH

A. Pendahuluan

Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu ³Obligatie´ yangdalam bahasa Indonesia

disebut dengan ³obligasi´ yang berartikontrak. Dalam Keppres No. 775/KMK001/1982

disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupasurat pengakuan hutang atas pinjaman

uang dari masyarakatdalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnyatiga

tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlahserta saat pembayarannya telah

ditentukan terlebih dahulu olehemiten.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa obligasiadalah surat hutang yang

dikeluarkan oleh emiten (bisa berupabadan hukum atau perusahaan, bisa juga dari

pemerintah) yangmemerlukan dana segar untuk kebutuhan operasional maupunekspansi

dalam memajukan investasi yang di dalamnya terdapat pernyataan atau janji untuk membayar

kembali pokok hutang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo

pembayaran.Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya

identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan

oleh penerbit dan lain-lain.Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-

instrumen yang mempunyai komponen bunga ( interest-bearing instruments) keluar dari daftar

investasi halal.Karena itu, dimunculkanlah alternatif yang dinamakan obligasi syariah.

Menariknya, Fatwa Dewan Syari¶ah Nasional No: 32/DSN- MUI/IX/2002 memberikan

pertimbangan awal bahwa obligasi yang selama ini (konvensional) didefinisikan masih belum

sesuai dengan syariah. Merujuk kepada Fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi

syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang

dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil /margin /fee, serta

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.Sedangkan menurut Heru Sudarsono, obligasi syariah bukanmerupakan hutang

berbunga tetap sebagaimana yang terdapatdalam obligasi konvensional, tetapi lebih

merupakan penyertadana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinyabukan akad

hutang piutang melainkan penyertaan.Obligasisejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond

atau mudharabah bond .Dalambentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan

olehsebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor

( shahib maal ).

Dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah ³ sukuk ́ yang memiliki arti

sama dengan sertifikat atau note. Mungkin penggunaan istilah "obligasi syariah" itu sendiri

awalnya dianggap kontradiktif. Sebab kata obligasi sudah menjadi kata yang tak lepas dari bunga sehingga agak susah untuk di- syariah-kan.Yang perlu digaris bawahi disini, yang

dimaksud obligasi syariah adalah ³surat berharga jangka panjang´ bukan ³surat hutangjangka

panjang´.



B. Bentuk-Bentuk Obligasi Syariah

Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah,

musyarakah, ijarah, istisna¶, salam danmurabahah. Tetapi diantara prinsip-prinsip instrumen

obligasi tersebut yang paling banyak dipergunakan di Indonesia adalah obligasi

denganinsturmen prinsip mudharabah dan ijarah.

1. Obligasi Syariah MudharabahObligasi syariah mudharabah sekarang ini telah memiliki pedoman khusus dengan

disahkannya Fatwa No: 33/DSN-MUI/ IX/2002. Disebutkan dalam fatwa tersebut, bahwa

obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad

mudharabah.Selain telah mempunyai pedoman khusus, terdapat beberapa alasan lain yang

mendasari pemilihan struktur mudharabah, di antaranya adalah:

a) Obligasi syariah mudharabah merupakan bentukpendanaan yang paling sesuai untuk

investasi dalamjumlah besar dan jangka waktu yang relatif panjang.

b) Obligasi syariah mudharabah dapat digunakan untukpendanaan umum ( general

financing ), seperti pendanaanmodal kerja ataupun capital expenditure.

c) Mudharabah merupakan percampuran kerjasama antaramodal dan jasa (kegiatan usaha),sehingga membuatstrukturnya memungkinkan untuktidak memerlukanjaminan

(collateral ) atas aset yang spesifik. Hal iniberbeda dengan struktur yang menggunakan

dasar akadjual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yangdidanai.

d) Kecenderungan regional dan global, dari penggunaanstruktur murabahah dan Bai bi-

thaman Ajil menjadimudharabah dan ijarah.

Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariahmudharabah adalah :

i. Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalamperjanjian perwaliamanatan.

ii. Rasio atau presentase bagi hasil (nisbah) dapatditetapkan berdasarkan komponen

pendapatan (revenuesharing ) atau keuntungan ( profit sharing ). Namunberdasarkan

fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yanglebih maslahat adalah penggunaanrevenue sharing .

iii. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan,meningkat, ataupun menurun

denganmempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapisudah ditetapkan di awal

kontrak.

iv. Pendapatan bagi hasilmerupakan jumlah pendapatanyang dibagihasilkan yang menjadi

hak dan olehkarenanya harus dibayarkan oleh emiten kepadapemegang obligasi syariah.

Bagi hasil yang dihitungberdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasisyariah

dengan pendapatan / keuntungan yangdibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam

laporankeuangan konsolidasi emiten.

v. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapatdilakukan secara periodik (tahunan,

semesteran,kwartalan, maupun bulanan).

vi. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukanoleh kinerja aktual emiten, maka

obligasi syariahmemberikan indicative return tertentu.

Produk obligasi mudharabah juga dapat dikonversimenjadi saham setelah dalam

jangka waktu tertentu denganpersetujuan pemiliknya. Sehingga pemilik surat ini

berubahmenjadi musyarrik muaqqat (mitra kerjasama kontemporer)bagi perusahaan.



Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitandengan konversi obligasi

mudharabah menjadi sahamadalah:

a) Wajib menjaga kaidah-kaidah yang ditetapkan untukpertambahan modal sesuai dengan

undang-undangnegara tempat perusahaan yang mengeluarkan obligasi.

b) Wajib menjaga keseimbangan keuangan dengan sumber-sumbernya,baik dari dalam

maupun dari luar.c) Tanggal dan syarat-syarat konversi menjadi saham harusdijelaskan, serta jangka waktu

yang mana pemilik suratobligasi tersebut meminta untuk mengkonversikan kedalam

saham.

d) Wajib menjelaskan kadar batas maksimal pengeluaranbagi saham yang baru jika ada.

e) Penjelasan tanggal pengembalian harga obligasi dalamkondisi tidak dikonversikan ke

dalam saham.

2. Obligasi Ijarah

Obligasi Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah

suatu jenis akad untuk mengambilmanfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta

memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan

sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada

pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing , tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah

disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Ketentuan akad ijarah sebagai berikut :

Objeknya dapat berupa barang maupun berupa jasa.

Manfaat dan nilai dari objek diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.

Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan.

Penyewa harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.

Pemberi sewa haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Investor dapat bertindak sebagai penyewa (musta¶jir ). Sedangkan emiten dapat

bertindak sebagai wakil investor. Dan property owner , dapat bertindak sebagai orang

yang menyewakan (mu¶jir ). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini;

transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan

dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa menyewa

dengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten (sebagai wakil investor)

dengan property owner (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi

sewa menyewa (ijarah).

2. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek

sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, makaditerbitkanlah surat berharga jangka panjang (Obligasi Syariah Ijarah), dimana atas

penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor

berupa fee serta membayar kembali danaobligasi pada saat jatuh tempo.

Penerapan akad Ijarah secara praktis dapat kita lihat pada Matahari Departemen Store.

Perusahaan ritel ini mengeluarkan Obligasi Ijarah senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan

untuk menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah, dimana Matahari bertindak sebagai

wakil untuk melaksanakan ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi).



Kemudian ruang usaha tersebut disewakan kepada Cilandak Town Square di Jakarta. Atas

manfaat penyewaan tersebut berarti Matahari harus melakukan pembayaran sewa ( fee ijarah)

dan dana obligasi kepada pemiliknya (pemegang obligasi). Fee ijarah dibayarkan setiap tiga

bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi.

Ringkasan perbandingan antara obligasi dan sukuk:

Konvensional Mudharabah Ijarah

Akad (Transaksi) Tidak Ada Mudharabah Ijarah (Sewa/Lease)

Sifat Surat Hutang Investasi Investasi

Harga Penawaran 100% 100% 100%

Saat Jatuh Tempo 100% 100% 100%

Kupon Bunga Bagi Hasil Imbalan/Fee

Return Float/Tetap Indikatif berdasarkan

Pendapatan

Ditentukan

sebelumnya

Fatwa DSN Tidak Ada No.33/DSN-MUI/IX/2002 No:41/DSN-MUI/III/2004

Jenis Investor Konvensional Syariah/Konvensional Syariah/Konvensional

Perkembangan Obligasi Syariah

Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan obligasi syariah padaakhir-akhir ini dapat

dilihat dari maraknya penawaran umum perdana obligasisyariah dengan akad Ijarah. Sebagai

gambaran bahwa sampai dengan akhir tahun2003 hanya terdapat 6 (enam) emiten yang

menawarkan obligasi syariah di pasarmodal Indonesia dengan total nilai emisi sebesar Rp 740

Milyar, sedangkan padatahun 2004 ada penambahan sebanyak 7 (tujuh) emiten baru yang

telahmendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Dengan demikian, sampai denganakhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) emiten yangmenawarkan obligasi

syariah atau meningkat sebesar 116,67% jika dibandingkandengan tahun 2003 yang hanya

ada 6 (enam) emiten obligasi.

Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya nilai emisiobligasi syariah

di pasar modal Indonesia, seperti diketahui bahwa nilai emisiobligasi syariah pada akhir tahun

2003 baru mencapai sebesar Rp 740 Milyarsedangkan nilai emisi obligasi yang sama pada

akhir tahun 2004 mencapai Rp1.424 Triliun yang berarti ada peningkatan sebesar 92,43%,

namun jikadibandingkan dengan total nilai emisi obligasi di pasar modal Indonesia di

tahun2004 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 83.005,349 Triliun, maka prosentasenya

masih terlalu kecil yaitu baru mencapai 1,72%.

C. Tantangan dan Strategi

Obligasi syariah dinilai prospektif, dari sisi pasar modal , penerbitan obligasi syariah

muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah, seperti asuransi

syariah, dana pensiun syariah, dan reksa dana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan

investasi. Dari sisi investor obligasi syariah tidak hanya berasal dari institusi-institusi syariah

saja, tetapi juga investor konvensional.Produk syariah dapat dinikmati dan digunakan siapa



pun, sesuai dengan falsafahnyayaitu memberi manfaat (maslahat ) kepada seluruh semesta

alam. Investor konvensional akan tetap bisa berpartisipasi dalam obligasi syariah, jika

dipertimbangkan bisa memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga

likuid. Sementara obligasi konvensional, investor base-nya justru terbatas karena investor

syariah tidak bisa ikut ambil bagian. Bagi emiten, menerbitkan obligasi syariah berarti juga

memanfaatkan peluang-peluang tertentu.Emiten dapat memperoleh sumber pendanaan yanglebih luas, baik investor konvensional maupun syariah.Selain itu, struktur obligasi syariah

yang inovatif juga memberi peluang untuk memperoleh biaya modal yang kompetitif dan

menguntungkan.

Walau berprospek, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh obligasi syariah untuk saat

ini.

Sosialisasi yang belum cukup, dengan kata lain bahwa masyarakat kita belum begitu

terbiasa dengan sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya.

Menyangkut opportunity cost . Terdapat pembandingan atas pilihan yang ada.

Ilustrasinya, ketika obligasi syariah mudharabah ditawarkan, emiten

membandingkannya dengan suku bunga pinjaman, sementara investor (terutama

investor konvensional) membandingkan dengan yield obligasi konvensional. Karena

sistem bagi hasil ini tidak menawarkan "fixed-predetermined return",atau hasilnya bisa

berfluktuasi.

Menyangkut perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder yang mengemuka

kepentingannya karena tujuan likuiditas (as-suyulah). Hampir semua Islamic bonds

dibeli untuk investasi jangka panjang, sampai jatuh tempo. Lebih banyaknya investor

yang buy and hold akan membuat pasar sekundernya kurang likuid. Hal ini terjadi pada

Obligasi Syariah Mudharabah Indosat.

Keterbatasan regulasi. misalnya belum ada peraturan yang memadai sebagai dasar

kepastian hukum untuk obligasi syariah.

Untuk menjawab tantangan itu ada beberapa inisiatif strategis yangditawarkan, antara lain:

Kemauan dan keberanian kebijakan yang lebih mendukung pengembangan instrumen

ini. Seperti melengkapi regulasi untuk memberi kepastian hukum dan sosialisasinya

pada masyarakat yang lebih efektif.

Dalam hal aspek perpajakan dibutuhkan kebijakan yang jelas dan mendukung, dan juga

insentif yang memadai. Securities Commision Malaysia misalnya, memberikan insentif

pajak yang menarik untuk penerbitan obligasi syariah. Dimana, biaya yang dikeluarkan

terkait emisi obligasi syariah menjadi pengurang pajak. Begitu juga dengan pendapatan

dari obligasi syariah bebas pajak. Belum lagi pembayaran zakat untuk obligasi syariah

juga dihitung sebagai pengurang pajak.

Berikutnya, dukungan berbagai kalangan sangat dibutuhkan dalam pengembangan daninovasi struktur investasi syariah yang lebih beragam.

Usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas dan kapabilitas untuk meningkatkan

kepercayaan mayarakat. Sebab suksesnya sebuah pasar dan instrumen keuangan, baik

syariah maupun lainnya, akan tergantung pada faktor kepercayaan atas sistem dan

proses, keragaman dan kualitas produk, serta keyakinan investor dan emiten untuk

menggunakan produk keuangan tersebut.



D. Emisi Obligasi Syariah

Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa

DSN. Fatwa tersebut antara lain menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang

bertentangan dengan syariah Islam di antaranya:

Usaha perjudian dan yang tergolong judi.

Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan

minuman haram.

Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

2. Peringkat investment grade:

Memiliki fundamental usaha yang kuat.

Memiliki fundamental keuangan yang kuat.

Memiliki citra yang baik bagi publik.

3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).

Kenapa perusahaan yang akan menerbitkan obligasi harus yang masuk kriteria

investment grade, tidak lain adalah untuk memenuhi prinsip syariah itu sendiri.Terlebih lagi

obligasi syariah yang ada di Indonesia ditetapkan dalam dua skema yaitu Obligasi Syariah

Mudharabah dan Obligasi Syariah Ijarah yang secara kasat mata merupakan obligasi yang

pendapatan dan pengembaliannya cukup pasti. Baik pendapatan secara bagi hasil maupun

sewa menyewa yang tertuang dalam obligasi ijarah.Atas dasar itulah, untuk menerbitkan

obligasi syariah harus ditandai dengan tingginya hasil rating, alias masuk kriteria investment

grade.

Masing-masing perusahaan rating memiliki aturan main sendiri dalam menilai sebuah

perusahaan masuk kategori investment grade atau tidak. Boleh jadi bagi satu perusahaan

rating, dalam melakukan pemeringkatan atas perusahaan yang sama boleh jadi hasilnya

berbeda. Yang membedakan hasilnya sudah barang tentu adalah gaya kerja mereka

melakukan pemeringkatan. Tapi bagaimapun juga dengan hasil rating AAA yang diperoleh

sebuah perusahaan tentunya akan berbeda kemampuannya membayar utang dengan

perusahaan yang memperoleh rating dengan hasil rating CCC.

Untuk menjawab seperti apa obligasi tersebut dikatakan sebagai instrumen surat utang

yang layak investasi (investment grade) ada baiknya kita melihat kriteria hasil rating yang

dikeluarkan oleh dua perusahaan peringkat utama dunia, yakni Standard & Poors

Corporatioan (S&P)dan Moody's Investor Servis (Moody¶s).Obligasi dengan rating Triple A

atau Triple B adalah termasuk obligasi yang diizinkan secara hukum untuk dipertahankan

karena dianggap cukup kuat. Sedangkan yang berratingTriple C hingga D dan Caa hingga C

dianggap obligasi yang tidak layak investasi.



E. Penutup

Ketentuan Obligasi Syariah.

Ketentuan Umum:

a. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang mengandung bunga.

b. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-

prinsip syariah.Ketentuan Khusus:

a. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: mudharabah

(muqaradhah), musyarakah, murabahah, salam, istishna¶ dan ijarah.

b. Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah.

c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal.

d. Pendapatan yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan.

e. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Daftar Pustaka

y Dr. Muhammad Firdaus, dkk . Konsep Dasar Obligasi Syariah, Renaisan ,2005.

y Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta,

2007.

y http://bolaeropa.kompas.com/kompas-cetak/0306/04/finansial/347914.htm

y http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=33

y http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0423/eur1.html

y Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution , Investasi pada PasarModal Syariah, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2007.

OBLIGASI+SYARIAH

Documents

Transcript of OBLIGASI+SYARIAH