Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PETUNJUK TEKNIS ... · PDF filekementerian pendidikan...
Transcript of Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PETUNJUK TEKNIS ... · PDF filekementerian pendidikan...
i
MILIK NEGARATidak perjualbelikan
PETUNJUK TEKNISPENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL2013
NSPKNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
i
PETUNJUK TEKNISPENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL2013
NSPKNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
~ i ~
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN
INFORMAL
Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku
bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan
keistimewaaan-keistimewaan yang dimilikinya termasuk anak
dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan
untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan
hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak
dan kehidupannya di masa datang.
Berbagai penelitian menyatakan bahwa penanganan yang
tepat pada anak istimewa sejak usia dini dapat mengurangi resiko
yang lebih tinggi, dan pendidikan inklusi memberikan keuntungan
lebih besar baik kepada anak normal maupun bagi anak
berkebutuhan khusus. Program inklusi merupakan cara hidup
(way of life) yang terbaik, dimana anak hidup dan belajar
bersama, menerima dan merespon setiap kebutuhan individual
yang sangat beragam dengan terbuka.
Pengembangan program PAUD Inklusi dan layanan TK-
LB tidak saja sebagai langkah tepat dalam pemerataan layanan
~ ii ~
PAUD, tetapi dapat dipandang lebih dalam yakni memupuk
karakter anak yang lebih humanis, lebih peka, dan lebih
menghargai perbedaan sejak usia dini. Harapan yang tidak terlalu
berlebihan jika layanan PAUD inklusi dan Taman Kanak-Kanak
Luar Biasa diharapkan semua anak, teristimewa anak yang
berkebutuhan khusus berkembang secara optimal sesuai dengan
potensi yang dimilikinya masing-masing. Di tahun ke dua ini
jumlah dukungan meningkat walapun tentu saja tidak sebanding
dengan lembaga yang sudah ada, oleh karena itu dukungan dari
semua pihak sangat dinantikan.
Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami
sampaikan kepada semua pihak yang selalu melihat bahwa anak
adalah insan yang memiliki potensi unggul dalam bentuk dan
takaran yang berbeda.
Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001
~ iii ~
KATA PENGANTAR
Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
lebih banyak di selenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar
Biasa (SLB) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB).
Sementara itu lokasi SLB dan TK-LB pada umumnya berada di
ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus
banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa).
Sementara sekolah umum belum memiliki kesiapan untuk
menerima anak berkebutuhan khusus karena merasa tidak
memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada anak
berkebutuhan khusus di sekolahnya. Akibatnya sebagian anak
berkebutuhan khusus tersebut tidak memiliki akses untuk
mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
perkembangannya.
Merujuk pada kebutuhan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mendorong lembaga PAUD yang sudah siap secara ketenagaan untuk membuka layanan PAUD Inklusi agar semua anak usia dini dapat terlayani sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan hal tersebut Direktorat memfasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bagi lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Untuk kepentingan tersebut maka disusun
~ iv ~
Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, guna mejadi acuan bagi lembaga dan instansi Pembina dalam memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Juknis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari Pendahuluan, Ketentuan umum, Penyusunan dan Penilaian proposal, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan.
Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan Petunjuk Teknis di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat.
Jakarta, Januari 2013Direktur Pembinaan PAUD,
Dr. Erman SyamsuddinNIP. 195703041983031015
~ v ~
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI ………………………… i
KATA PENGANTAR …………………………………….. iv
DAFTAR ISI ……………………………………………… v
BAB I. PENDAHULUAN ………………………………. 1
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan …………... 1
B. Dasar Hukum ………………………………. 2
C. Pengertian ………………………………. 3
D. Tujuan Bantuan …………………………….. 4
E. Sasaran Bantuan …………………………….. 4
F. Manfaat bantuan …………………………….. 5
G. Hasil yang Diharapkan …………………….… 6
BAB II KETENTUAN UMUM ………………………….. 7
A. Penyedia Bantuan ………………………….. 7
B. Sifat Penerima Bantuan ……………………… 7
C. Persyaratan Penerima ……………………… 7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana …………… 9
E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan 10
~ vi ~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ………. 14
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal ………... 14
B. Penilaian/Verifikasi Proposal ........................... 18
C. Penetapan Penerima ........................................ 21
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi .. 22
E. Penyaluran Dana Bantuan ............................. 22
F. Jadwal Pengajuan Proposal ............................. 23
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 24
A. Pengelolaan Dana Bantuan ............................. 24
B. Pelaporan ...................................................... 28
C. Monitoring dan Pengawasan .......................... 31
BAB V PENUTUP .............................................................. 35
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Format proposal Pengajuan Lampiran 2 : Daftar Lembaga Pengusul ProposalLampiran 3 : Format Penilaian Proposal Lampiran 4 : Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1.Lampiran 5 : Contoh Format Penilaian Lapangan Lampiran 6 : Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Lampiran 7 : Berita Acara Penilaian ProposalLampiran 8 : Format LaporanLampiran 9 : Contoh Surat Akad Kerjasama
~ 1 ~
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang selanjutnya diimplementasikan menjadi
strategi layanan PAUD oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak usia Dini. Walaupun PAUD belum menjadi
wajib belajar tetapi semua anak memiliki hak mendapatkan
layanan PAUD, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi
perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang
dimilikinya baik melalui program inklusi maupun program
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hal ini sangat penting
untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai
aspek (ekonomi, geografi, dll), keistimewaan fisik,
berkebutuhan khusus atau juga dikarenakan terbatasnya
kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya di
TKLB maupun PAUD Inklusi.
Demi memperluas layanan PAUD khususnya bagi
anak-anak berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini menyediakan bantuan dana
~ 2 ~
penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TKLB. Untuk
mempermudah lembaga mengakses bantuan tersebut maka
disusun Petunjuk Teknis Bantuan Dana Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
B. Dasar Hukum
1. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi
tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Hak Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi
tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang
Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta
susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
~ 3 ~
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemeneterian
Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian dan Lembaga.
C. Pengertian
1. PAUD Inklusi adalah program layanan PAUD reguler
yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan
PAUD reguler dan layanan anak berkebutuhan khusus
dalam program yang sama.
~ 4 ~
2. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah program PAUD
bagi anak usia 4-6 tahun yang mengalami keistimewaan
fisik, fungsi kerja fisik, maupun cara kerja otak.
3. Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa adalah bantuan penyelenggaraan
pembelajaran bagi lembaga PAUD Inklusi atau Taman
Kanak-Kanak yang menyelenggarakan layanan bagi anak-
anak luar biasa.
D. Tujuan Bantuan
1. Meningkatnya perluasan akses layanan PAUD bagi anak-
anak yang berkebutuhan khusus.
2. Mendorong lembaga PAUD untuk siap memberikan
layanan pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk
anak berkebutuhan khusus.
E. Sasaran Bantuan
Sasaran program Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah lembaga PAUD
yang melayani anak-anak luar biasa baik dalam program
PAUD Inklusi maupun Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
Lembaga dimaksud menjadi binaan Dinas Pendidikan
Provinsi.
~ 5 ~
F. Manfaat Bantuan
Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB
1. Manfaat Bagi Pemda:
a. Pemerataan layanan PAUD khususnya bagi anak
berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu
b. Menjadi dasar kebijakan bagi alokasi dana APBD
untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran
di lembaga PAUD Inklusi dan TKLB.
2. Manfaat Bagi Lembaga PAUD
a. Meningkatkan jumlah layanan anak
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih
baik
c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua
a. Terlayani anak-anak dengan program yang sesuai
dengan keistimewaan anak.
b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi
anak-anaknya.
~ 6 ~
G. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan adalah:
1. Tersalurkannya dana bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi/TKLB ke 60 lembaga.
2. Teroptimalisasikan dana bantuan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
~ 7 ~
BAB II KETENTUAN UMUM
A. Penyedia Bantuan
Bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB bersumber dari Anggaran
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun
Anggaran 2013.
B. Sifat Penerimaan Bantuan
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa bersifat bantuan terbatas, sehingga belum
semua lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak
Luar Biasa mendapatkan dana. Penentuan penerima dana
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap
format pengajuan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang diajukan
oleh lembaga PAUD yang bersangkutan.
C. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga.
~ 8 ~
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga.
3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang
jelas.
4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan
setempat.
5. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal
5 anak.
6. Telah melaksanakan program Inklusi atau TK-LB
minimal 1 (satu) tahun.
7. Mengajukan proposal Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilengkapi
dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten lalu
diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini.
8. Belum pernah mendapatkan bantuan dari Dit.
Pembinaan PAUD, kecuali BOP dan APE.
9. Tidak mendapatkan bantuan lain dari Dit. Pembinaan
PAUD dalam tahun yang sama.
10. Khusus bagi lembaga binaan UPTP/UPTD harus
diajukan oleh Kepala UPTP/UPTD yang bersangkutan,
disertai dengan surat pernyataan tidak terjadi duplikasi
pembiayaan.
~ 9 ~
11. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S-
989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk
mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, maka
dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama.
12. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan
untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan
digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun Bank
Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk,
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI
(Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN (Persero) Tbk. Untuk
jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening
Bank minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana
Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) per lembaga.
Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa dapat dipergunakan untuk:
~ 10 ~
No Rincian Penggunaan % Dana
1. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K
25 – 30%
2. Pembelian alat bantu kecacatan anak 20 – 35%3. Transport pendidik/mendukung dana
pertemuan di Gugus PAUD10 – 15 %
4. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi anak
10 - 25%
5. Penggunaan lain sesuai dengan kebutuhan lembaga
5 %
Jumlah 100%
E. Hak, Kewajiban, dan Sanski
1. Hak:
a. Mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad
Kerjasama;
~ 11 ~
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan
pengembangan program dari pembina teknis.
2. Kewajiban:
a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif.
b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program
PAUD.
c. Melaksanakan semua ketentuan dalam akad
kerjasama.
d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan
aturan yang ditetapkan.
e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Sanksi
a. Sanksi bagi Pengelola Dana
Pengelola dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa di tingkat Pusat,
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti
menyalahgunakan dana Bantuan sehingga merugikan
negara dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang
berlaku.
~ 12 ~
b. Sanksi bagi Lembaga
1) Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa yang tidak menggunakan dana sama sekali
seperti dalam pengajuan sehingga berakibat
merugikan Negara, harus
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan
semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi
berita acara pengembalian.
2) Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa yang menggunakan dana sebagian sesuai
dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat
pelaksanaan program, harus
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan
dana yang tidak sesuai kepada negara dengan
dilengkapi berita acara pengembalian.
3) Pengembalian dana kepada negara selambat-
lambatnya 3 bulan setelah dana diterima.
4) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam
Berita Acara Pengembalian Dana yang
ditandatangani oleh pihak penerima dana dan
~ 13 ~
diketahui Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat
dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
~ 14 ~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi
bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke provinsi. Setiap
Provinsi mendapatkan alokasi bantuan minimal 1 lembaga.
2. Provinsi mensosialisasikan bantuan PAUD Inklusi atau TK-
LB ke Kabupaten yang dipandang memiliki lembaga PAUD
binaan yang telah mengaplikasikan program tersebut.
3. Kabupaten memilih lembaga PAUD yang dianggap layak
dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan proposal dana
~ 15 ~
bantuan PAUD Inklusi dan/atau TK-LB ke Dit. Pembinaan
PAUD.
4. Lembaga PAUD yang ditunjuk menyusun proposal yang
ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, dan dilengkapi
dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Dinas Kab/Kota mengajukan proposal ke provinsi.
6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi keabsahan
proposal dan menseleksi proposal yang masuk.
7. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan
PAUD Inklusi atau TK-LB ke Direktorat Pembinaan PAUD
sebanyak 2 proposal.
8. Direktorat Pembinaan PAUD melalui Tim Penilai
melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dan
mengajukan calon pemenang dana bantuan PAUD Inklusi
atau TK-LB kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk
dibuatkan Surat Keputusan Penerima dana bantuan PAUD
Inklusi dan atau TK-LB. SK penerima dana bantuan PAUD
Inklusi/TK-LB ditembuskan ke lembaga penerima.
9. Berdasarkan SK dan data lembaga calon penerima, diajukan
Surat Permohonan Pencairan, selanjutkan diajukan untuk
mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
diajukan ke KPPN.
~ 16 ~
11. KPPN menerbitkan SPPD sebagai bukti dana tersebut
ditransfer ke Bank Penyalur
12. Bank penyalur selanjutnya menyalurkan ke rekening
lembaga.
13. Lembaga pengusul yang tidak lolos dalam penilaian dapat
mengajukan kembali untuk tahun berikutnya.
Sistematika proposal
Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu:
1. Sampul Depan
Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat
lengkapnya.
2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi
Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
diketahui oleh Pengawas/Penilik PAUD.
3. Isi Proposal
a. Pendahuluan, memberikan deskripsi tentang:
1) Latar belakang /kondisi nyata lingkungan dimana
lembaga berada
2) Luas jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara
geografis
~ 17 ~
b. Program Lembaga
1) Menjelaskan jumlah anak didik yang sedang
dilayani perkelompok usia.
2) Menerangkan jenis program yang dikembangkan.
3) Jadwal pembelajaran/kegiatan harian dalam
seminggu dan berapa jam lama layanan setiap hari.
c. Manajemen Lembaga:
1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung
dalam lembaga disertai dengan tugas dan
fungsinya (lampirkan stuktur kepengurusannya)
2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio,
pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja.
3) Menerangkan APE yang dimiliki; jenis, jumlah,
penggunaan (dilampirkan foto APE).
d. Pembiayaan
Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang
diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian
penggunaan/ peruntukan dana tersebut.
e. Daya Dukung
Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh
Lembaga sebagai kontribusi pengembangan program.
f. Penutup.
~ 18 ~
4. Lampiran
Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai
kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur
organisasi; (2) photo copy rekening lembaga, dan lembar
yang memuat saldo terakhir sebesar Rp. 250.000,-; (3)
NPWP; (4) izin operasional; (5) hak / izin penggunaan
bangunan; (6) jadwal harian; (7) data anak didik; (8) photo
kegiatan anak; dan (9) data pendukung lainnya.
B. Penilaian/Verifikasi Proposal
Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Penilik
PAUDNI setempat berkewajiban untuk:
a. Mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi lembaga
yang diajukan
b. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga
tersebut untuk diajukan sebagai Lembaga PAUD
Percontohan.
c. Memilih atau menyeleksi proposal dari lembaga apabila
jumlah lembaga yang mengajukan lebih dari 1 lembaga.
Proposal yang diajukan ditembuskan ke Dinas Pendidikan
Provinsi.
~ 19 ~
Penilaian Proposal
1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini
membetuk Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
2. Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti
kesesuaian lembaga pangaju dan kelengkapan
persyaratannya.
3. Tim melakukan visitasi lapangan untuk menilai
kesesuaian proposal dengan kondisi lapangan.
Tim Penilai
1. Unsur Tim Penilai
Tim Penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh
Direktur Pembinaan PAUD.
2. Kriteria Tim Penilai
a. Bersikap jujur dan obyektif
b. Memahami teknik Penilaian
c. Memahami program PAUD
d. Berpengalaman sebagai tim Penilai
3. Tugas Penilai
a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk,
~ 20 ~
b. Melakukan seleksi dan Penilaian termasuk observasi
lapangan,
c. Membuat berita acara proses seleksi dan Penilaian
d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga
penerima dana bantuan penyelenggaraan program
PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan
Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan
penyelenggaraan program PAUD.
e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang
salah
Kriteria Penilaian
1. Kelengkapan administrasi
2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang
ditentukan.
3. Kejelasan program layanan
Format Penelaahan Proposal terlampir.
Langkah-langkah Penilaian Proposal
Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
~ 21 ~
1. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilaian yang
dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PPAUD).
3. Pencatatan untuk membuat daftar panjang (long list)
lembaga pengaju proposal.
4. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria Penilaian
Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan
PAUD.
5. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan untuk
digabungkan dengan hasil penelaahan administrasi dan
menghasilkan nilai akhir.
6. Membuat rekomendasi kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang
layak menerima bantuan.
C. Penetapan Penerima Bantuan
Direktur PPAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga
Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
~ 22 ~
D. Penandatanganan Akad kerjasama, Kuitansi, dan SPTJM
1. Direktorat Pembinaan PAUD mengirimkan Akad
Kerjasama, Kuitansi, dan Format SPTJM kepada
lembaga melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk
ditandatangani.
2. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan SPTJM
hanya syah bila dilakukan di atas materai Rp. 6.000,- dan
dibubuhi stempel lembaga PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan
1. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat Pembinaan
PAUD mengajukan pencairan dana ke KPPN.
2. Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama
lembaga calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
sesuai aturan yang berlaku.
3. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur.
4. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke
rekening lembaga PAUD pengusul.
~ 23 ~
F. Jadwal Pengajuan Bantuan
Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan
pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi
Teknis Tingkat Provinsi.
~ 24 ~
BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan
1. Ketentuan:
a. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada
ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam
akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini.
b. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus
disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai
dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan
uang negara). Semua bukti pengeluaran dibuat
rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut.
Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan
bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran
keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan
pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal
~ 25 ~
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa
Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu
minimal 5 (lima) tahun.
2. Penggunaan dana bantuan:
a. Pembelian Barang
1) Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti
pembelian berupa:
a) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan
penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
b) Faktur/Nota Pembelian.
2) Materai dan kuitansi
a) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk
pembelian di atas Rp. 1.000.000,-
b) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk
pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp
1.000.000,-
c) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel
perusahaan/toko.
~ 26 ~
d) Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak
penjual.
b. Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau
rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi
sama dengan pembelian barang.
c. Pembayaran Honorarium
1) Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi
penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh
diwakilkan).
2) Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21
dengan ketentuan:
a) Honorarium yang diberikan kepada tenaga
berstatus PNS golongan II/d ke atas.
b) Honorarium yang diberikan kepada tenaga
berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang
honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
c) Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per
~ 27 ~
tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp.
1.320.000,- per bulan.
d. Pergeseran Penggunaan Dana
Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang
dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan
tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini.
e. Perpajakan
Lembaga berkewajiban untuk:
1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara
2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut
dalam laporan akhir.
Ketentuan lain
a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian
dengan tujuan menghindari pembayaran pajak.
b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan
dana dan pembayaran pajak dianggap belum
menggunakan dana dan belum mempertanggungjawabkan
keuangannya.
~ 28 ~
B. Pelaporan
a. Penyampaian Laporan
1) Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan
diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2) Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada
rekening lembaga, lembaga diharuskan
melaporkan penerimaan dana kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini baik secara
tertulis maupun melalui media elektronik (telepon,
email, fax).
3) Laporan pelaksanaan program dan penggunaan
dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga
maksimal 3 bulan setelah dana diterima.
4) Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan
PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
5) Pengeluaran harus seusia dengan proposal yang
diajukan.
6) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),
dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar
pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga
~ 29 ~
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan
bersamaan dengan laporan pelaksanaan program
ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini.
7) Laporan akhir disampaikan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima
dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang
diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan.
b. Laporan Akhir
Sistematika Laporan
1) Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan
pertanggungjawaban penggunaan dana secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:
a. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis
kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan
Akad) dan alamat lengkap lembaga.
b. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
c. Isi Laporan
~ 30 ~
Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai
berikut:
1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang:
kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana
kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal;
siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran
dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan
kegiatan
2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian
realisasi dari rencana yang tercantum dalam
proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh
dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan
apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah
program yang direncanakan; dan permasalahan
yang dihadapi selama pelaksanaan program
disertai upaya pemecahan masalah yang telah
dilakukan dengan memperhatikan faktor
penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga
diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya
pemecahan masalah tersebut
3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi
yang dikembangkan lembaga dan atau
~ 31 ~
perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta
didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat
4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan
seluruh komponen-komponen penggunaan dana
sesuai dengan keadaan riil di lapangan
5) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang
kesimpulan, saran dan harapan
d. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan
bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang
telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti
pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan
copy semua bukti setor pajak.
C. Monitoring dan Pengawasan
Monitoring
1. Tujuan
Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka
pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap
penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa oleh
lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari
~ 32 ~
monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan
penggunaan dana dan menghindarkan dari
ketidaktepatan atau penyelewengan dana.
2. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan:
a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan
ketepatan lembaga calon penerima dana.
b. Setelah dana diturunkan untuk memastikan
akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan
oleh Lembaga PAUD penerima.
3. Pelaksana
a. Monitoring oleh Tim Pusat
1) Monitoring ditujukan untuk memantau
penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim
Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga
penerima dana Bantuan.
2) Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK
di tingkat Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD
penerima dana
~ 33 ~
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah
dana diluncurkan.
b. Monitoring oleh Tim Provinsi
1) Monitoring ditujukan untuk memantau
ketepatan lembaga penerima dan penggunaan
dana Bantuan oleh lembaga PAUD penerima.
2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD
penerima dana.
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah
dana diluncurkan.
c. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
1) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan
lembaga calon penerima dan penggunaan dana
Bantuan.
2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima
dana.
~ 34 ~
3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian
lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk
memantau penggunaan dana.
Pengawasan
Pengawasan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa meliputi
pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat.
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi Pengelola dana Bantuan baik
di tingkat Pusat dan lembaga PAUD.
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh
Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan
kewenangannya.
d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana
Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi
penyalahgunaan dana.
~ 35 ~
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi
panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan
dengan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusif dan TKLB.
Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan
penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7,
Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon
/fax. 021 57900244.
Silakan juga menghubungi website:
www.paudni.kemdiknas.go.id
~ 36 ~
Lampiran 1. Contoh: Rincian Proposal
JUDUL PROPOSAL
A. Latar Belakang(Keadaan program PAUD saat, jumlah anak yang dilayani, jumlah anak yang belum terlayani dan alasan mengusulkan dana bantuan).
B. TujuanTujuan pengajuan proposal untuk:………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Sasaran Program- Jumlah anak yang sedang dilayani (L/P) dan jumlah
penambahan anak untuk perluasan sasaran layanan. D. Lokasi tempat rintisan
Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, jarak antara tempat dan sasaran layanan (peserta didik).
E. Program Kegiatan- Aspek kemampuan anak yang dikembangkan- Pengelolaan kegiatan pembelajaran- Frekuensi kegiatan dalam seminggu- Waktu pelaksanaan kegiatan- Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu
F. Ketenagaan- Struktur kepengurusan- Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan
pengalaman pelatihan yang relevanG. Dana yang Diusulkan
- Jumlah dana dan penggunaannyaH. Pendukung
Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari orang tua dan masyarakat
I. Lampiran
~ 37 ~
Lampiran 2
DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Nama Lembaga Pengusul Alamat Jenis Program1. ………………………. …………………… ………………2. ……………………………. …………………… ………………3. ……………………………. …………………… ………………4. ……………………………. …………………… ………………
……………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. ………………… ……………………………………………. …………………… ……………………………………………. …………………… ………………
………………., ………….Tim Penilai: 1. …………….................... …………… ( Ketua )2. ……………..................... …………….. ( Anggota) 3. ……………..................... …………….. ( Anggota)
~ 38 ~
Lampiran 3 : Contoh Format Penilaian Proposal
FORMAT PENILAIAN BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Aspek Indikator Nilai tertinggi
Nilai yang
dicapai1. Sampul 1. KejelasanJudul Proposal
2. Kejelasan identitas lembaga pengusul
1
2 Lembar Pengesahan
1. Ada lembar pengesahan/ rekomendasi Dinas,
1
3 Administrasi
1. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
2. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
4. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas.
5. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung
3
5
5
3
3
4 Program 1. Jumlah anak yang dilayani minimal 15 anak
2. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan
5
8
~ 39 ~
No Aspek Indikator Nilai tertinggi
Nilai yang
dicapaimain sensori-motorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik).
3. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga;
4. Jadwal harian yang jelas5. Memiliki catatan/laporan
hasil pemantauan tumbuh kembang anak.
6. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting)
7. Memiliki program layanan pendukung lainnya.
15
510
10
7
5. Ketenagaan
1. Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal
3
6. Dana 1. Memiliki sumber dana tetap 2. Partisipasi orang tua dalam
pembiayaan3. KejelasanJumlah dana yg
31
2
~ 40 ~
No Aspek Indikator Nilai tertinggi
Nilai yang
dicapaidiajukan
4. Kejelasan rencana penggunaan dana
5. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan
4
4
7. Lampiran
a. Sertifikat berbadan Hukumb. Izin Operasionalc. NPWPd. Rekening Lembagae. AKTA Kepemilikin tanah
dan bangunanf. Struktur Kepengurusang. Rencana Tahunan h. Rencana Kegiatan Harian
(RKH)i. Jadwal Kegiatan Harianj. Program Parentingk. Contoh Raport Anakl. Photo kegiatan anak
m. Photo kegiatan pendukungn. Photo APE yang dimilikio. Rincian Dana yang diajukan
2
JUMLAH 100
……………………..,……… Penilai
(………………………)
~ 41 ~
Lampiran 4. Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1.
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No
Nama Lembaga Peni lai 1
Peni lai 2
Peni lai 3
Jmlnilai
Ranking
1.2.3.456789101112131415161718
.................... ,...... ,..Tim Penilai 1. ......................... .................. ( Ketua ) 2. ......................... .................. ( Anggota )3. ......................... .................. ( Anggota )dst.
~ 42 ~
Lampiran 5 Contoh Format Penilaian Lapangan
FORMAT PENILAIAN LAPANGAN
Nama Lembaga : ......... Jenis Program : .........
NO INDIKATORNILAI TERTINGGI
NILAI YG
DICAPAI1 Lokasi
- Kejelasan tempat kegiatan- Kejelasan status tempat yang
digunakan
10
2 Administrasia. Memiliki akte pendirian/ijin
operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
b. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga.
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
d. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas.
e. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung
15
3 PROGRAMa. Jumlah anak yang dilayani
30
~ 43 ~
NO INDIKATORNILAI TERTINGGI
NILAI YG
DICAPAIminimal 15 anak
b. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan main sensori-motorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik).
c. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga;
d. Jadwal harian yang jelase. Memiliki catatan/laporan hasil
pemantauan tumbuh kembang anak.
f. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting)
g. Memiliki program layanan pendukung lainnya,
4 KETENAGAANAda Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman
20
~ 44 ~
NO INDIKATORNILAI TERTINGGI
NILAI YG
DICAPAIpelatihan yang relevan dengan proposal
5 DANAa. Sumber dana tetap b. Partisipasi orang tua dalam
pembiayaanc. Kesesuaian dana yang diajukan
dengan kebutuhan lapangan.
10
6 Pendukung- Kepemilikan
sarana/prasarana/APE - Dukungan dari masyarakat dan
tokoh lingkungan
10
7 Lain-lain- prestasi yang diraih- dll
5
JUMLAH 100
…………, ………., …... Penilai
(………………………)
~ 45 ~
Lampiran 6. Tabulasi Hasil Akhir Penilaian
Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian
HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Nama Lembaga
Judul Proposal
JenisProgram
Nilai Akhir Rangking
……….., ………….., ………..Tim Penilai
1. …………………… ………… ( Ketua ) 2. …………………… ………… ( Anggota )3. …………………… ………… ( Anggota )4. dst
~ 46 ~
Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Penilaian Proposal
CONTOH BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN PROPOSAL
DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA Nomor: ......................... Tanggal: .......................
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
Rapat dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup:
1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat
menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB.
Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.Hasil rapat sebagai berikut:
~ 47 ~
No Nama Lembaga Judul Proposal
Jenis Program
Nilai Akhir
Rang-king
Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan PAUD sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.
……………….., …................
Tim Penilai
1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota )
~ 48 ~
Lampiran 8: Format Laporan
1. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan),
nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat
lengkap lembaga.
2. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
3. Isi Laporan
a. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan
dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan
sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang
akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan;
dan jadwal pelaksanaan kegiatan
b. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi
dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang:
langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan
kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah
terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan
permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program
~ 49 ~
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor
pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang
diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut
c. Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang
dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap
pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat
d. Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh
komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan
keadaan riil di lapangan
e. Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan,
saran dan harapan
4. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan
di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua
kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.
~ 50 ~
Lampiran 9: Contoh Surat Akad Kerjasama
AKAD KERJASAMA NOMOR: ...................................
ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA PENILAIAN DANA BANTUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
......................................
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Dra. Enah Suminah, MPd Jabatan : Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik Alamat : Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI,
Kemdikbud Jl. Jend. Sudirman- Senayan- Jakarta. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama.
Nama : .......................... Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : ........................ NPWP : ........................ Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.
~ 51 ~
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1 Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan jenis penggunaanya.
(3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani.
Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu
~ 52 ~
penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui
Pasal 5 Pakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan.
Pasal 7 Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
~ 53 ~
(2) Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
(3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
Pasal 10 Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua Pihak Pertama
Materai 6000 (stempel lembaga) Materai 6000
................... Dra. Enah Suminah, MPd NIP: 196401081991032002
i
Dicetak oleh:Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2013
www.paudni.kemdiknas.go.id