NOTA KESEPAHAMANANTARA

BADAN SAR NASIONALDENGAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM} LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor :MgU.O1/ 1 /BSN_2015Nomor : pJJ .12.ot/oo/LppNpr/ or/2o1sl00s

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua RibuLima Belas (28-U-2A15) bertempat di Tangerang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. Marsekal Madya TNI FHB. soelistyo, s.sos. : Kepala Badan sAR Nasionalbertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional yang berkedudukan diJalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3, Kemayoran, Jakarta Fusat, Kode pos

10720, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ll. Bambang Tjahjono : Direktur Utama Perusahaan Umum (perum) LembagaPenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia, bertindak untukdan atas nama Perusahaan umum (Perum) Lembaga penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia yang dalam hal ini telahmendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modalmelalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor. SK-269/MBU/1212014, yang berkedudukan di Jalan lr^ Haji Juanda, KelurahanKarang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kode pos 15121,untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEpUA secara bersama - sama selanjutnya disebutPARA PIHAK.

7

Paraf

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentangPerusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan lndonesia, pelayanan navigasi penerbangan di ruang udaralndonesia pada saat ini telah diselenggarakan oleh Perusahaan Umum(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbanganlndonesia.

Bahwa salah satu jenis pelayanan navigasi penerbangan yang menjadikewajiban Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara PelayananNavigasi Penerbangan lndonesia adalah pelayanan informasi pencarian danpertolongan.

Bahwa Badan SAR Nasional merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugaspemerintah di bidang pencarian dan pertolongan.

d. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b danhuruf c perlu dilakukan kerja sama antara Perusahaan Umum (Perum)Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia denganBadan SAR Nasional dalam rangka memberikan pelayanan informasipencarian dan pertolongan.

Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK sepakat membuat NotaKesepahaman tentang Pelayanan lnformasi Pencarian dan Pertolongan yangsesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dansyarat-syarat sebagai berikut :

Pasal'tDASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4956),

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2A14 bntang Pencarian dan Pertolongan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 267, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5600);

2

Paraf

uoro**or ..fL.......pERUM rr,*r,... ....j,....ffi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian danPertolongan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor gg,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4658);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2a12 Entang perusahaan umum(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi penerbangan

Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 176),

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan sAR Nasional.

Pasal 2MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai landasan bagiPARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimanadimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memastikan tersedianya informasipencarian dan pertolongan sepanjang jalur penerbangan yang cukup,akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensipenerbangan.

Pasal 3RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:a. Tukar Menukar lnformasi;b. Sistem Koordinasi Terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi;Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;Latihan Operasi SAR bersama;Koordinasi Penyelenggaraan Operasi SAR.

Pasal 4PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentukPerjanjian Kerja sama yang merupakan satu kesatuan dari NotaKesepahaman ini.

Perumusan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yangmerupakan penrakilan dari PARA PIHAK.

3

Paraf

easR n rrlns.....f . l--........ p r n u na L p p N p t......

c.

d.

e.

(1)

(2)

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengaturlebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dankewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuatselambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota

Kesepahaman ini.

(5) Kantor Cabang/Kantor Distrik Perusahaan Umum (Perum) LembagaPenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia dan Kantor SARdi daerah dapat membuat Peryanjian Kerja Sama terkait pelayanan informasipencarian dan pertolongan berdasarkan ruang lingkup dari Nota

Kesepahaman ini.

(6) Perjanjian Kerja Sama yang sudah dibuat oleh Kantor Cabang/Kantor DistrikPerusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan lndonesia dan Kantor SAR di daerah sebelumditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan NotaKesepahaman ini paling lama 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhanmelalui mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahamanini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati olehPARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkankesepakatan PARA PIHAK.

4

Paraf

BASARNAS....f..r.........PERUM LPPNPl.....

(3)

(4)

untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulumelakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya NotaKesepahaman ini.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri NotaKesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajibmemberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginandiakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila adaketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidakmemungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahamanini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentukAddendum/Amandemen.

(2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukupdan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelahditandatangani oleh PARA PIHAK.

I ,-,

5

Paraf

aRsRRNAS......i ?.... or*r r rro* 0,.........ii....{'J \

S.Sos.