NOMOR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe€¦ · lansung atau melalui Distributor, sub...
Transcript of NOMOR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe€¦ · lansung atau melalui Distributor, sub...
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE
PROVINSI SUI..AWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 18 TAHUN 2OL6
TENTANG
SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang i a.
Mengingat 1.
b.
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang
terkait dengan masalah kesehatan' ketentraman dan
ketertiban serta kehidupan moral masyarakat
sehingga perlu diatur perdagangan' peredaran serta
penjualannYa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Surat lzin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol'
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor t8221;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Lggg Nomor 42' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang
UsahaMikroKecildanMenengah(I,embaranNegara
4.
5.
-2-
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lL2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20llNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512h
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Talrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t962
Nomor 46, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24731 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
6.
7.
8.
-3-
9.
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa02l;
PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentangpembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ao7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;
PeraturanPemerintahNomorSgTahun2oL4tentangperubahan Nama Kabupaten sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi
sulawesi utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun2OL4Nomor16T,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Ta]rlrn 2oo9 tentang
PelayananTerpaduSaflrPintuDibidangPenanamanModal;
13. Peraturan Fresiden Nomor 97 Tahun 2oL4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oL4Nomor 221);
L4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2ol3 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(I,embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olSNomor 19O);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2Ot5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20361;
L6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43lM-
DAG/PER lg l2AOg tentang Pengadaan, Pengedarar'
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman
Beralkohol;
10.
11.
+
-4-
1-7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 lM-
DAG/PER l4 l2OL4 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan' Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Menteri
Perdagangan Nomor 2O/M-DAG l4l2ol4 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan'
Pered.aran Penjualan Minuman Beralkohol;
18.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor 23O|MPPlKep/71L997 tentang Barang yang
diatur Tata Niaga ImPornYa;
19. perahrran Daerah Kebupaten Kepurauan sangihe
Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Urusan Wajib dan
Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8
Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor L6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan'
kmbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Kepulauan
Sangihe Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perubatrart
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat' Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2Al4 Nomor 7);
-5-
MenetaPkan
MEMUTUSI(AN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
l.DaerahadalahKabupatenKepulauanSangihe.2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDaerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
DaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,sekretariatDPRD,DinasDaerah,LembagaTeknisDaerah'Lembaga
Lain, Kecamatan dan Kelurahan'
4.
5.
6.
7.
8.
Bupati adatah Bupati Kepulauan Sangihe'
Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah
sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe'
Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalatt
sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe'
Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe'
Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung
etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengarrcarafermenta.sidandestilasiataufermentasitanpa destilasi.
q
10. perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan
atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara
Ind.onesiadanberkedudukandiwilayahNegaraRepublik
Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau
+
-5-
bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan Minuman beralkohol'
1 1. peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan
menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh
distributor,subdistributor,pengecerataupenjuallangsung untuk diminum ditemPat'
12. pengecer Minuman Berarkohol yang selanjutnya disebut
pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman
Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk
kemasan ditempat yang telah ditentukan'
13. Penjual l,angsung Minuman Beralkohol untuk diminum
ditempatyangselanjutnyadisebutPenjualLangsungadalatr perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol
kepada konsumen akhir untuk diminum langsung
ditemPat Yang telah ditenhrkan'
r.4. Distributor adatah perusahaan yang dihrnjuk oleh
ProdusenMinumanBeralkoholdan/atauimporterMinuman Beralkohol unhrk menyalurkan Minuman
Beratkoholhasilproduksidatamnegeridanlatauasalimpordalampartaibesardiwilayahpemasarantertentu;
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh
DistributoruntukmengedarkanMinumanBeralkoholprodukdalamnegeridan/atauprodukasalimporkepadapengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran
tertenhr-
16. Hotel, Restoran, Bar adatah tempat sebagaimana
ditetapkandalamperaturanpertrndang-undanganyangberlaku dibidang Pariwisata'
tL.lzan usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat
denganIUTMadalahinnuntukdapatmelaksarrakanusaha Pengelolaan Toko Moderen'
1g. Tanda Daftar Pemsahaan yang selanjutnya disingkat
dengan TDP adalah surat tanda pengesahan yang
diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada
Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan
Pendaftaran Perusahaan'
-7-
lg.Suratpermohonanadalahformulirpermohonaniztnyangharus diisi oleh pemohon yang memuat data/informasi
pemohon untuk mendapatkan surat izin penjualart
Minuman Beralkohol'
2o.SuratlzinUsahaPerdaganganMinumanBeralkoholyangselanjutnyadisingkatSIUP-MBadalahsuratlzinuntukdapatmelaksanakankegiatanusa}raperdagangankhusus minuman beralkohol'
21. surat Keterangan pengecer Minuman Beralkohol golongan
A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat
KeteranganuntukPengecerMinumanBeralkoholgolongan A'
22.suratKeteranganPenjualLangsungMinumanberalkoholgolongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah
SuratKeteranganuntukPenjualLangsungMinumanBeralkohol golongan A'
BAB II
TUJUANPasal 2
Penerbitan SIUP-MB bertujuan untuk :
a.Melindungi,menjagakesehatandanmoralmasyarakatsertauntukkepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat dari akibat
buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
b. Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian bemsaha
bagi setiap usaha perdagangan minuman beralkohol'
BAB III
GoLoNGANUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoLPasal 3
(1) Golongan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang
didaftarkan adalah sebagai berikut :
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang
mengandungetilalkoholatauetanol(C2HSOH)dengankadarsampai dengan 5% (lima perseratus);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang
mengandungetilalkoholatauetanol(C2H5oH)dengankadar
-8-
lebih dao..i 5o/o (lima
perseratus); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C
mengandung etil alkohol atau etanol
lebih dan 2O"/o (dua puluh perseratus)
perseratus) sampai dengan 2Oo/o {dua puluh
adalah minurnan Yang
(C2H5OH) dengan kadar
sampai dengan 55% (lima
puluh lima Perseratus);
(2}Minurnarrberalkoholyangdidaftarsebagairnanadimaksud'padaa-vatlhurufa,hurufbdanhurufctercantumdatamlampiranlyangnrerupakanbagiantidakterpisahkand.ariPeraturanBupati
ini.
BAB IV
TEMPAT PENJUAI.AN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 4
(1)PenjualanminurnanberalkoholuntukdiminumlangsungditempathanyadapatdijualdiHotel,Restoran,Bafsesuaidengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku'
al penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual
oleh pengecer di toko, hypermarket dan supermarket'
(3)Minurnanbera]koholsebagairnanadirreaksudpadaayat(1}
tersebut dalarn pasal (2) huruf b dan huruf c'
(4) Minuman bera-lkohol sebagairnana dimaksud pada ayat {21
tersebut datarn pasal (2) huruf a dan huruf b'
(5) Pengecer dan atau penjual langsung hanya dapat rnelakukan
penjualanminurnarrberalkoholbilamarraditunjukolehsubdistributor.
t6) Dalam hal distributor tidak menunjuk sub distributor' maka distri
butor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada
pengecer danlatau penjual langsung yang ditunjuk'
{7|Khususuntukpenjualmiru'rmanbera]koholgolonganAdistributor da:r sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap
pengecer atau penjual langsung y*tgditunjuk'
adalah
-9-
(1)
BAB V
KE\IIAJIBAN
Pasal 5
Penjualanminumanberalkoholsebagaimanadimaksuddalampasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang
telahberusiazL(duapuluhsatu)tahunataulebihdenganmenunjukkan karhr identitas kepada petugaslpramuninga.
Pengecerwajibmenempatkanminumanberalkoholpadatempatkhususatautersendiridantidakbersamaandenganproduklain.Pengecerberkewajibanmelarangpembeliminumanberalkoholmeminum langsung dilokasi penjualan'
pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat
dilayani oleh petugas/ pramuniaga'
BAB VI
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 6
(1)Setiapperusahaanyangbertindaksebagaipengecerataupenjuallangsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B
dan golongan c wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati melalui Kepala
Badan penanaman Modar dan perayanan Terpadu Satu Pintu.
(21 SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman
beralkohol golongan A'
(3)PengeceryanghanyamenjualMinumanBeralkoholgolonganAwajib memiliki SKP-A'
(4) Penjual langsung Yang hanYa
golongan A w4iib memiliki SKPL-A'
menjual minuman beralkohol
(5) SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A unhrk pengecer dan penjual langsung
berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet'
(6) Format SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II' dan
lampiranllly{tgmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeratrrran BuPati ini'
(21
(3)
(4)
- t0-
BAB VII
TATA CARA PENERBITAN IZIN
Pasal 7
(1)PenerbitanSIUP-MBuntukpengecerdanpenjualLangsungsebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan
denganmengajukanpermohonankepadaBupatimelaluiKepalaBadanPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintudengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a.fotocopyaktapendirianPerseroarrTerbatasdanpengesahanbadan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta
perubahanfiikaperusahaanpemohonberbentukperseroanterbatas);
b. surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor sebagai
Pengecer atau Penjual langsung;
c.rekomendasidariDinasyangttrgasdantanggungiawabnyadibidang Perdagangan;
d. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Paiak (NPWP);
g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (l$P);
h. meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'
l2l Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat
dilakukanolehperusahaanyangberbentukbadanhukum,perseorangan atau persekuhran dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut:a.suratpenunjukandariDistributoratauSubDistributor
sebagai Pengecer;
b. fotocopy IUTM (Izin Usaha Toko modern)
c.fotocopyKarhrTandaPenduduk(KTP)penanggungjawab
Perusahaan;
d.paktaintegritaspenjualanminumanberalkoholgolonganAe. meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;
f. Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'
(3) Permohonan sKP-A unhrk toko pengecer lainnya dapat dilakukan
olehperusahaanyangberbentukbadanhukum,perseoranganataupersekutuan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
+
- tl-
{41
a.suratpenunjukandariDistributoratausubDistributorsebagaipengecer;
b. fotocoPY SIUP;
c. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab
perusahaan;
d. pakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A;
e.Pasfotoukuran3x4sebanyak2(dua)lembar.permohonan sKpL-A unhrk penjual langsung dapat dilakukan oleh
perusahaan yang berbentuk badan hukum' perseorangan atau
persekutuandenganmelampirkanpersyaratansebagaiberikut:
a. surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor sebagai
penjual langsung;
b.rekomendasidariDinasPerindustrianPerdaganganKoperasidanUsahaMikrokecilmenengahselakuinstansiteknis;
c. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KrB penanggung jawab
perusahaan;
d. fas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'
PermohonanSKP-Adan/atauSKPL.AdapatdilakukanSecaralansung atau melalui Distributor, sub Distributor atau asosiasi
dibidang retail.
Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampaidenganayat(4)belumlengkap,akandikembalikankepadapemohon untuk dilengkaPi'
SIUP-MB mempakan syarat dalam pengurusan surat Izin Tempat
Penjualan Minuman Beratkohol (SITP-MB)'
proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPLA tidak dipungut
biaYa.
(9)Paktalntegritassebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufddanayat(3)hurufdtercantumdalamlampiranVPeraturanBupatiini.
Pasal 8
(1)SruP-MB,SKP-AdanSKPI'-Aberlakuselama3(tiga)tahunterhitung sejak tanggal diterbitkan dan untuk tahun kedua' tahun
ketiga wajib diregistrasi ulang dan dapat diperpanjang dengan
melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(1), aYat {21, aYat (3} dan aYat (4)'
(s)
(6)
(71
(8)
+
-L2-
(2|Perpanjangandan|atauregistrasiSIUP-MB,SKP-A,danSKPL-Asebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanpalinglamal(satu) bulan sebelum masa berlakunya dan/atau masa registrasi
berakhirdankhususuntukperpanjangansuratii,lllusahaperdagangan minuman beralkohol aslinya dikembalikan kepada
Pejabat Penerbit.
Pasal 9
PengecerdanPenjuallangsungyangmengalamiperubahandatadallatauinformasi yang tercantum pada SIUP.MB, SKP-A dan SKPL.A,
wajib mengganti SIUP-MB, sKP-A dan SKPL-A dengan melampirkan
dokumen data pendukung perubahan'
Pasal 1O
(1)Pengecerdanpenjuallangsungminumanbera]koholgolonganBdan c wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman
beratkohol kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah'
(21 Penyampaian laporan dimaksud dilaksanakan setiap triwulan
tahun kalender berjalan sebagai berikut:
a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
b. triwulan II disampaikann pada tanggal 30 Juni;
c. triwulan III disampaikan pada tanggal 3O September;
d.triwulanlVdisampaikanpadatanggal3lDesember.(3) Format realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
BAB VII
LARANGANPasal L1
Pengecer dan penjual langsung dilarang memperdagangkan
minuman beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan
tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit datam radius + 5O (lima
puluh) meter.
Setiap orang perorangan, badan usaha dilarang mendistribusikan
dan atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak
(1)
(2)
+
(1)
- 13-
dilengkaPi dengan Peizrnrart
Bupati ini.
sebagaimana diatur dalam Peraturan
BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
PengendaliandanPengawasanperedarandanpenjualanminuman
beralkohol dilakukan oleh rim Terpadu yang terdiri dari unsur :
a. Dinas Perindustrian, Perdagangan' Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah ( Perindagkop dan UMKM);
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pariwisata;
d. Bafai Pengawasan Obat dan Makanan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan surat Keputusan Bupati dan diketuai oleh Kepala Dinas
perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha Mikro kecil
menengah.
Dalam melaksanakan pengawasan, tim terpadu dapat mengikut
sertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung'
BAB IX
SANKSIPasal 13
Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan
sebagimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 dan pasal 1o ayat (1)
dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A
dan SKPLA dan/atau izin teknis lainnya'
pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol
golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana
dimaksuddalampasal5ayat(3}danayat(4}dikenaisanksiadministrasi berupa pencabutan IUTM, SIUP, TDP atau izin teknis
lainnya.
Setiap orang perorangan atau badan usaha yang mendistribusikan
dan/atau memperd.agangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi
dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (21
{21
(3)
(1)
(21
+
(3)
-L4-
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat(2)dilakukansetelalrdiberikanperingatantertulispalinglama7 (tujuh) hari kerja'
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A yang belum berakhir masa berlakunya'
dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal L5
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan
Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten KePulauan Sangihe'
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 29 6BriJ 4016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
@HIROT(IMUS ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 2S i-Pr*} t$t S
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI'AUAN SANGIHE'
EDWIN RORING
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI..AUAN SANGIHE TAHUN 2016
NOMOR 1G
t+
I.
- 15-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE
NOMOR TAHUN 2016
TENTANGSURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
UMUM :
Minuman beralkohol mempakan produk yang terkaitdengan masalah kesehatan, ketentraman dan ketertiban sertakehidupan moral masyarakat sehingga perlu diatur perdagangan,
peredaran serta peqiualannya agar pengawasan sertapengendaliannya mudah dilakukan.
Penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol yangtidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman danketertiban masyarakat.
unhrk mengatasi permasalahan tersebut diperlukanadanya instrument pengendalian serta pengawasan dariPemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe yaitu denganmenerbitkan Peraturan Bupati tentang surat lzar- usahaPerdagangan Minuman Beralkohol (sIUp-MB) dan/atau suratKeterangan Pengecer Minuman Beralkohol (sKp-A) dan suratKeterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (sKpL-A)
khusus bagi pengecer dan penjual langsung ngar ada jaminankepastian hukum dalam perdagangannya.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
ayat (1)
Cukup jelas
ayat {21
Yang dimaksud dengan toko adalah tempat usaha ataubangunan yang digunakan untuk menjual barang
il.
+
- 16-
dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari satu
Penjual.
Yang dimaksud dengan toko pegecer lainnya adalatt
kios/warung'
Yang dimaksud dengan supermarket adalah sarana
atautempatusahauntukmelakukanpenjualanbarang-barang kebuhrhan rumah tangga termasuk
kebutuhanSembilanbahanpokokSecaraecerandanlangsung kepada konsumen dengan cara pelayanan
mandiri.
Yang dimaksud dengan h5permarket adalah sarana
atau tempat usaha untuk melalnrkan penjualan
barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk
kebutuhansembilanbaharrpokoksecaraecerandanlangsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri
atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada
yang menyatu dalam satu bangunan yang
penggelolaannya dilalokan secara firnggal'
ayat (3)
CukuP jelas
ayat (4)
CukuP jelas
ayat (5)
CukuP jelas
ayat (6)
CukuP jelas
ayat (7)
Yangdimaksuddengandistributordansubdistributor
bertanggung jawab terhadap penjualan Minuman
Beralkohol oleh pengecer dan penjual langsung adalah
karenayangmemilikiSIUP-MBadalahDistributordan
Sub Distributor sedangkan pengecer hanya memiliki
SKP-A dan penjual penjuat langsung hanya memiliki
SKPI..A
+
-t7-
Pasal 4
CukuP jelas
Pasal 5
CukuP jelas
Pasal 6
CukrrP jelas
Pasal 7
CukuP jelas
Pasal 8
CukuP jelas
Pasal 9
CulmP jelas
Pasal 1O
aYat (1)
Yangdimaksuddengantempatibadahadalahsebuah
tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk
beribadahmenurutajaranagamaataukepercayaanmereka masing-masing'
Yarrgdimaksuddengansekolahadatahsaranakegiatan
belajardanmengajardariTamanKarrak-kanaksampai
dengan Perguruan Tinggt'
Yangdimaksuddenganrumatrsakitadalahsaranapelayanan kesehatan termasuk puskesmas'
ayat {21
CukuP jelas
Pasal 11
CukuP jelas
Pasal 12
CukuP jelas
Pasal 13
CukuP jelas
Pasal 14
CukuP jelas
- 18-
I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL
JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOI,ONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOI'ONGAN C
I(ot<tait Anggur / Wine
Cocktail, Brendi IBrandy, Brendi Buah /Fruit BrandY, Wiski IWhiskies, Rtrm, Gin,
Geneva, Vodka, SoPi
Manis / Liqueurs,
Cordial I Cordials,
Samsu, Arak / Arrack,
Cognac, Tequila, dan
Aperitif.
Reduced Alcohol Wine,
Anggur/Wine,minuman
Fermentasi
Pancar/ SParkling,wine /Champagne Carbonated
Wine, Koktail Anggur /llIine Coktail, Anggur
/Quinine Tonic Wine,
Meat Wine atau Beef
Wine, Matt Wine,
Anggur Buah / Fruit
Wine, Anggur Buah
Apel / Cider, Anggur
Sari Buah Pir, PerrSr,
Anggur Beras / Sake /Rice Wine, Anggur Sari
Sayuran / Vegetable
Wine, HoneY Wine IMead, Koktail Anggur /Wine Cocktail, Tuak IToddy, Anggur Brem
Bali, Minuman
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur, dan
Anggur Ginseng.
Shandy, Minuman
ringan beralkohol,
Bir/Beer, !,arger, Ale,
Bir hitam/ Stout, l,ow
Alcohol Wine, Minrrman
beralkohol
berkarbonasi, dan
Anggur Brem Bali.
+
- 19-
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAI{GIHE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAI{ MINUMAN BERALKoHoL
FoRMATSURATIaNUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL(SIUP-MB} UNTUK PENGECER, PENJUAL I'ANGSUNG
KOP BADAIT
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP'MB}
UNTUK PENGECER PENJUAL I'ANGSI''NG
Nomor : .............
1. Nama Pemsahaan
2. Alarnat Kantor Perusatraan
3. Nama Pemilik/Penanggulg Jawab
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab
5. Nomor Pokok Wajib Pqiak
6- Nilai Modal dan KekaYaan Bersih
7. Kegiatan Usaha
8. KelembagaarL
9. Bidang Usatra (sesuai KBLI 2009)
1O. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:Golongan B :
Golongan C :
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usatra perdagangan
Minuman Beralkohol di wilayah . sesuai surat Penunjukan
sebagai.......... dari PT ..""""' Nomor"' tanggal""
12. SIUP-MB ini diberika$ derrgan ketentrrall sebagaimallaterca:attrm dalam
halaman kedua:Dikeluarkan di : Tahuna
PadaTanggal :
B,erlaku s/d :
A.N BUPATI KEPULAUAN SANGIHEKEPAI-A BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANANTERPADU SATU PINTU
Meterai6000
r.RE. PAtrIDT. SE. ffiPEMBINA TKT I
MP. 19640717 199309 1001
No. Telp / Fax:
Perdagangan Barang
Pengecer dan Penjual Langsung
Pas Foto
3x4
+
-20-
I,AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAI'IGIHE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL
FORMAT SURtrT KETERAI{GAI\ PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOI-ONGAN
A(SKP-A)ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMANBERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)
KOP BN)AIT
SURATKETERANGANPENGECERMINUMANBERALKoHOLGoI,oGANA
(SKP-A}ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMAN
BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)
Nomor: ............
1. Nama Perusahaan
2. Alamat Kantor Perusahaan
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
4. Alamat psmitik/Penanggung Jawab
5. Nomor Pokok Wajib Paiak
6. Nilai Modal dan KekaYaan Bersih
7. Kegiatan Usatra
8. Kelembagaan
g. Bidang Usaha {sesuai KBIJ 2OO9l
10. Jenis Minuman Beralkohol
No. Telp I Fax:
Perdagangan Barang
Pengecer atau Penjual langsung
Golongan A
ll.SuratKeteranganPengeceratauPenjuall.angsungMinumanBeralkoholGolongan A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman
Beralkohol golongan A di wilayah sesuai surat Penunjukan sebagai
dari PT Nomor Tanggal
l2.SuratKeteranganPengeceratauPenjualLangsungMinumanBeralkoholGolongan A ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum datam
halaman kedua:
Dikeluarkan di : Tahuna
PadaTanggal :
Berlaku s/d :
A.N BUPATI KEPUI.,AUAN SANGIHEKEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANANTERPADU SATU PINTU
Meterai6m
N.R-B. PA!qDE SH. ![tPEMBINA TKT I
NIP. 196407L7 199309 1 001
Pas Foto
3x4
+
-2L-
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG:SURATIZNUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL
FoRMATI,APoRAI{REAI-ISASIPENJUAI.ANMINUMAI{BERALKoHoLUNTUKPENGECER DAN PENJUAL I'ANGSUNG
KOP PIRUSAIIAAT{
Nomor : Tahuna' '2OL6
[,ampiran:
Perihal :KePada Yth'
KePaIa Dinas Perindustrian dan
Perdagangan KoPerasi dan UMKM
Di
TemPat
Triwulan :
Tahun :
I. KETERANGAN UMUM
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TeIP :
Nomor Fax :
Nomor dan Tgl. SIUP-MB :l\Oglof (IaIl IBr. rJr
Jenis Perusahaan*) I Distributor/Sub Distributor/PengectrlPeojual Langsuag
*) Coret yang tidak Perlu
II. REALISASI PENGADAANImpor
No
JenisMinumanBeralkohol
Dalam Negeri
JumIah(Liter)
Jumlah(Liter)
AsalNegara
I. Gol A
1.
II Gol B
1.
m Gol C
1.
-22-
III. REALISASI PEI{YALURAN
Volume I LlterJenis MinumanBeralkohol
Nama Perusahaan
Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila
dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.
Tahuna, ,2OL6
- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan
Tembusan :
+
-23-
I.AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL
FORMAT PAKTA INTEGRTTAS
PENJUAI,AN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A
KOP SURAT PERUSAHAAN
PATOA II{TEGRITAS
SayaYang bertanda tanga'n di bawah ini :
Nama :
Bertindak dan untuk atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusatraan :
Dalam rctg!<a pengat'uan / perpaqiangan SKP-A atau SKPL-A' dengan ini
bersedia untuk :
1. Melakukan Penjualan produk Minuman Beralkohol d'engan menempatkan di
produk fvfinuman gerikohol *""*" terpisah dengan barang lainnya'
2. Melakukan pemeriksaan terhadap karhr identitas terhadap setiap pembeli
untuk *"*"rriiilp"r"y*"tro O"ti" usia pembeli (di atas 21 tahun)'
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang
terlihat tefatr[eigton*r*ui Uin rman Beralkohol secara berlebihan'
4.TidakmelakukanpenjualarrMinumanBeralkoholdilokasiatautempatyarrgberdekatan seperti gelanggang;;;;, kaki lima, terminal, stasiun, kios - kios
kecil, penginapan remaja, ou;-frlemarran, tempat ibadah, sekolah da,
rumah sakit.
S.Tidakmelakukarrpromosipeliua}SlMinumanBeralkoholyangdapatmendorong K;"lr*"i uitro-ro Beralkohol secara berlebihan-
6. Tidak merang[<ap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang
bersamaan.
7. Bersedia memberikan data peqjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat
pemerintah yang berwena';'A;;" melakukan pengawasan' di bidans
|erdagangan atau barang beredar'
g. Memenuhi ketentuan lainnya dalom peraturan perundang - undangan yang
mengatur mengenai Minuman Beralkohol'
Apabila saya melangg€r h* - hal yang Fl+ saya nyatakan dalasr PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bers"ai" *""t:.iti." s-arrksi p"""LU*'tut' SKP-A' SKPLA dan Iatau i^n t"k;*-";rt" sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perahrran
perundang- undangan
(Nama LengkaP)!abatan
+
Tahuna, 20,-6