NOMOR 40 49 (2) 8 dan
Transcript of NOMOR 40 49 (2) 8 dan
otl,
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 40 TAHUil 2011
TENTANG
TUGAS, FUII|GSI DAN URAIAN TUGASDINAS TATA RUAI{G DAN PERMUIGMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGA!* RAH}IAT TUHAN YANG IiAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Fasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan
uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing labatan Strukturalpada Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, akan diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaKud dalam hurufa, perfu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi
Sumatera Utara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruKi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2.
4.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2A02 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a7);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenfang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A04 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA4 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia 442L);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa30;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
t4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB51);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Veftikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara nomor 3573) sebagaimana diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun t994 tentangRumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4515);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97, Tambahan LembaranNegara Republik trndonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20A2 tentangperubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit datam labatanStruKural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4L94);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemnran air (Lembaran lrlegara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aL6L);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 2005 tentang Pengembagan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelakanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nlomor 4532\;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2A07 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
4
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nornor &2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
28. Peraturan Pemerintah Nornor Perahrran Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4816);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a833);
30.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanyang tt4enjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Ufara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
3l.Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor B, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
Menetapkan i
MEMUTT'SKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGA9 FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERMUKIMAI{ PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaKud dengan:
1. Daerah adatah Provinsi Sumatera utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemeri ntah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakitan Rakfat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Penruakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara
Daerah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan,
Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
7, Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebutWagubsu;
B. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Surnatera Utara yang
selanj utnya disebut Setdaprovsu;
9. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya
disebut Sekdaprovsu;
70. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekwanprovsu;
11, Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas daerah tertentu, y?ng berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
t2. Otonomi Daerah adalah lrak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan Sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
74. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di daerah;
15. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Provinsi Sumatera
Utara;
76. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah Provinsi kepada kabupatenlkota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
L7. Dinas Daerah adatah Dinas Penataan Ruang dan Permuktman Provinsi Sumatera
Utara;
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi
Sumatera Utara;
19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
20. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
ZL. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang befungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
26_
22.
23.
24.
32,
33.
6
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
Kawasan adalah wilayah yang memilikifungsi utama lindung atau budi daya;
Kawasan andalan adalah sebahagian kawasan budi daya di ruang darat maupun
ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pedumbuhan
ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya;
25. Kawasan pemukiman adalah bahagian dari lingkungan hidup di suatu kawasan
27.
lindung baik berupa kawasan pertumbuhan maupun perdesaan yang befungsisebagai tempat tinggal dan lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan;
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pedanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi;
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan;
Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan;
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan
pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber
daya alam teftentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan
perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan
perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan
dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk
secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa;
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Ruang terbuka h'tjau adalah area memanjangfialur dan/atau mengelompoK yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
30.
34. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat Unggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga;
35. Perumahan adalah kelompok rurnah yang befungsi sebagai lingkungan tempal
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan;
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan Yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan;
28.
29.
31.
37.
7
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingku ngan permuki man dapat berfungsi sebagai mana mestinya ;
Sarana lingkungan adalah fasililas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan
dan penqembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untukpembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu
lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana
lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan olehPemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan
prasrana dan sarana lingkungan;
Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari
kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi
dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan
pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan
lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruKi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi
proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, sefta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran;
Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala;
39,
40.
44. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
45.
prasarana dan sarananya agar selalu layak fungsi;
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan
gedung tetap laik fungsi;
Sampah adalah limbah padat yang Mra.sal dari lingkungan permukiman, bukan bahan
berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi;
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
Tempat penampungan sernentara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air
yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air
hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau
tanpa proses pengolahan yang rnemenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum;
41.
42.
43.
49.
50.
47,
Tempat pengolahan sampah terpadupengumpulan, pemilahan, penggunaan
pemrosesan akhir sampah;
51.
57.
58.
59.
60.
8
52. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja
manusia dari lingkungan permukiman;
53. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif;
54. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu
kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas
dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh
untuk melaKanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan
yang lebih baik;
Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang
mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara;
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera
Utara selanjutnya disebut UPTD;
Kepala Unit PelaKana Teknis Dinas selanjutnya disebut Kepala UPTD;
Kelompok labatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari
tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan ketrampilan tertentu yang jenis dan
tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Eselon adalah tingkatan Jabatan StruKural;
55.
56.
BAB IITUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian KesatuDinas
Pasal 2
(1) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaKanakan urusan
Pemerintahan/Kewenangan Provinsi, di bidang Penataan Ruang, Pembinaan
Perumahan dan Permukiman, Tata Bangunan dan Konstruksi, Penyehatan
Lingkungan Kepenataan Ruang dan Permukiman serta tugas pembantuan.
(2) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusn kebijakan teknis dibidang sekretariat, penataan ruang, perumahan
dan permukiman, tata bangunan dan jasa konstruksi serta penyehatan
lingkungan Kepenataan Ruang dan Permukiman;
b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Urnum di bidang penataan
ruang, perumahan dan permukiman, tata bangunan dan jasa konstruksi seda
penyehatan lingkungan Kepenataan Ruang Dan Permukiman;
c. pela6anaan pemberian perijinan di bidang Kepenataan Ruang Dan Permukiman;
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang
penataan ruang, perumahan dan permukiman, tata bangunan dan jasa konstruksi
sefta penyehatan lingkungan Kepenataan Ruang Dan Permukiman;
9
e. pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kepenataan Ruang Dan
Permukiman;
f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kepenataan ruang dan permukiman;
g. pelaKanaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada
lingkup Dinas;
b. menyelenggarakan dan memimpin,membina, mensinkronisasikan, mengendalikan
tugas dan fungsi Dinas;
c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai
dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan dan daerah;
d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan
dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
e. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas ataspenyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepenataan Ruang dan
Permukiman;
f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program
pembinaan tata ruang, perumahan dan permukiman, tata bangunan dan jasa
konstruksi dan penyehatan lingkungan;
g. menyelenggarakan pemberian saran peftimbangan dan rekomendasi mengenai
Kepenataan Ruang dan Permukiman sebagai bahan penetapan kebijakan umum
Pemerintah Daerah;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait
lainnya untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Dinas;
j. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis seffa
evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata ruang, perumahan
dan permukiman, tata bangunan dan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan;
k. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan di bidang Kepentaan Ruang dan Permukiman;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga Kepenataan Ruang dan
Permukiman lintas Kabupaten lKata;
m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
n. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
o. menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
p. menyelenggarakan pelaporan dan peftanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai Standar Yang
ditetapkan.
l0
(4) Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman dibantu oleh:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Penataan Ruang;
c. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman;
d. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
e. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan;
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Sekretariat dan Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian pada Seketariat dan Kapala Sub Bidang pada Bidang.
Bagian KeduaSekretariat
Pasal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan
urasan Pemerintahan di bidang urusan Umum, Keuangan dan Program.
(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan Dinas;
b. penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untukpenyusunan konsep perencanaanjangka pende( menengah dan panjang;
c. penyelenggaraan Pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan Rl(A Dinas;
d. penyelenggaraan Penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian,
hukum dan organisasi Dinas;
e. penyelenggaraan Perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan
administratif dinas serta penyempurnaan manajemen administrasi sesuai
ketentuan dan standard yang ditetapkan;
f. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan
pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
g. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan peftanggung
jawaban keuangan Dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
h. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusn peftanggung
jawaban aset Dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.
(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup Sekretariat;
b. menyelenggarakan penyusunan koordinasi perencanaan dan program kerja
Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
d. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
e. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
f. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
l1
g. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ([AKIP), LKPI dan LPPD Dinas;
j. menyelen ggarakan penatausa haan, kelembaga an dan ketatalaksa naan ;
k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan,
pertelekomunikasian dan persandian ;
l. menyelenggarakan fasilitasi pelayan umum dan pelayanan minimal;
rn. menyelenggarakan pengadaan, perneliharaan, penataan, pembinaan dan
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
n. menyelenggarakan perencanaan dan pengolahan produk hukum Dinas dan
Tatalaksana Dinas, sesuai ketentuan perundang-undangan;
o. menyelenggarakan pemberian advokasi hukum dinas;
p. menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian penyusunan proses
pengadaan barang dan jasa serta pembuatan laporan;
q. menyelenggarakan admninistrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan,
kepangkatan, berkala, ijin belajar, cuti, monitoring dan mutasi internal pegawai;
r. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
s. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
t menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
u. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas
kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
w. menyelenggarakan koordinasian dengan Unit Kerja Terkait;
x. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas dan Eksternal Dinas;
y. menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
z. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,
sesuai standar yang ditetaPkan.
(4) Untuk mela$anakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan
(3), Sekretaris Dinas dibantu:
a. Kepala Sub Bagian Umum;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Program.
t2
Pasal 4
(1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub
Bagian Umum;
b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat seda Sub Bagian Umum;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub
Bagian Umum;
d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
e. melaksanalcan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian
penghargaan, sefta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan
kepemimpi nanlstru Kural, fungsional dan teknis;
f . melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi sertapemberhentian pegawai;
h. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
dan jabatan di lingkungan Dinas;
i. melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada unit di lingkungan Dinas;
j. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-
surat, naskah dinas dan arsip;
k. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum dan
pendokumentasian barang bergerak dan barang tidak bergerak;
n. melaKanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan
rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset
lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian
Umum;
p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan peftimbangan m
q. pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
r. melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
s. melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
t. melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
v. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
w. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, sesuai
standar yang ditetapkan.
l3
(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkupSub Bagian Keuangan;
b. melaKanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhanpelaKanaan tugas dan fungsi sekretariat sefta Sub Bagian Keuangan;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan SubBagian Keuangan;
d. melaKanakan penyusunan bahan penyiapan anggaran Dinas;
e. melaKanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
t. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
g. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasikeuangan;
i. melaKanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
j. melaksanakan pengadministrasian pembayaran gaji berkala;
k. melaksanakan verifikasi keuangan;
l. melaksanakan penatausahaan belanja langsung pada Dinas dan Unit PelaksanaTeknis Dinas;
m. melaksanakan penatausahaan belanja tidak langsung pada Dinas dan UnitPelaksana Teknis Dinas;
n. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahanpertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan;
o. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan administrasi keuangan;
p. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi administrasi keuangan;
q. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
r. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
s. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan peftimbanganpengambilan kebijakan;
t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
u. MelaKanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
v. melaksanakan penyusunan pelaporan dan peftanggung jawaban ataspelaKanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawal pada lingkup
Sub Bagian Program;
b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
c. melaKanakan penyusunan perenctnaan program kerja Sekretariat dan Sub
Bagian Program;
d. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan
Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang meliputi pengembangan Kepenataan
Ruang dan Permukiman;
l4
e. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah (|-AKIP) Dinas;
f. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Dinas;
g. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas;
h. melaksanakan evaluasi kinerja Dinas;
i. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian monitoring;
j. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan sistem informasi komunikasi
Kepenataan Ruang dan Permukiman;
k. melaksanakan pengelolaan data sistem Website Dinas;
l. melaksanakan pelaporan data website Dinas;
m. mela6anakan penyusunan pengelolaan data Kepenataan Ruang dan Permukiman
n. melaksanakan penyusunan bahan telaaahan staf sebagai bahan peftimbangan
pengambilan keb'ljaka n ;
o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
q. rnelaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,
sesuai dengan standar yang ditetapkan'
Bagian KetigaBidang Penataan Ruang
Pasal 5
(1) Bidang penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
meny6ggarakaran urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, perencanaan dan
pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang.
(2) Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingkup
bidang Penataan ruang;
b. penyelenggaraan penyusunan konsep keb-rjakan dan penyusunan perencanaan
penataariiuang piovinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan
keserasian antar KabuPaten lKota;
c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan Norma,. Standar, Pedoman
dan frit6iia (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian
pemanfaatan ruang;
d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,
koordinas]?an ke6asamb dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam r.angka
keterpaduan progrlm tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
e. penyelenggaraan bantuan teknis serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dengan lembaga, pemerintah pusat'
prwinsi dan kabupatenlkota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
g. penyelenggaraan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan Daerah
provinsi -Oan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam jangka panjang,
menengah dan tahunan;
15
h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya;
i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
j. penyelenggaraan pelaporan dan peftanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya.
(3) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup bidang Penataan Ruang;
b. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan kepada para
penyelenggara tata ruang Provinsi;
c. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan kepada para
penyelenggara tata ruang Kabupaten/Kota;
d. menyelenggarakan pedoman per€ncanaan penyelenggara tata ruang;
e. menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggara tata ruang;
f. menyelenggarakan pedoman pengawasn penyelenggara tata ruang;
g. menyelenggarakan pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan pengawasan tata ruang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. menyelenggarakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. menyelenggarakan pengkajian, penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. menyelenggarakan bantuan teknis sefta fasilitasi penyusunan renctlna tata ruang
wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
L menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Peraturan
dan Keb'ljakan (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian
pemanfaatan ruang;
m. menyelenggarakan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
n. menyelenggarakan pengernbangan dan pengelolaan sistim manajemen tata ruang
Provinsi;
o. menyelenggarakan telaahan staf kepada pimpinan untuk pengambilan keb$akan.
(3) Untuk melaKanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3) Bidang Penataan Ruang dibantu oleh:
a. Kepala SeKi Pembinaan Tata Ruang;
b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
c. Kepala Seksi Pengendalian Ruang.
t6
Pasal 6
(1) Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas:
a. melaKanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seKi pembinaan tata ruang;
b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang tata ruang/data dan
referensi untuk kebutuhan pelaKanaan tugas dibidang pembinaan tata ruang;
c. melaKanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan
kritria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pembinaan tata ruang;
d. melaksanakan pengolahan bahan dan data tentang pembinaan tata ruang;
e. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara
tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. melaksanakan penyajian bahan dan data tentang tata ruang;
g. melaksanakan, menyiapkan bahan bagi penyedia jasa tata ruang;
h. melaksanakan sosialisasi tentang tata ruang;
i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang Kabupaten/Kota;
j. melaksanakan studi dan kajian bidang penataan ruang;
k. melaKanakan kajian tentang kriteria tata ruang;
l. pemberian masukan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai dengan
bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang
sesuai dengan bidang tugasnya;
n. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penataan Ruang, sesuai standar yang ditetapkan.
(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
a. melaKanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
b. melaksanakan pedoman perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, Pedoman dan
kriteria (NSPK) sesuai mekanisme dan prosedur dalam perencanaan dan
pemanfaatan tata ruang;
d. melaksanakan penghimpunan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
e. melaksanakan penghimpunan bahan dan data dari Kabupaten/Kota dan Provinsi;
f. mela$anakan dan merumuskan program seKoral dalam rangka perwujudan
struKural dan pola pemanfaatan ruang;
g. melaksanakan perenctnaan rencana kawasan strategis, rencana detail yang
menjadi kewenangan Provinsi dan rencana perairan 4-12 mil dari garis pantai;
h. melaganakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai
dengan bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang
sesuai dengan bidang tugasnYa;
j. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penataan Ruang, sesuai standar yang ditetapkan.
t7
(3) Kepala SeKi Pengendalian Ruang mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pengendalian Ruang;
b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang tata ruangldata dan
referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian tata ruang;
c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan
kriteria (NSPK) sesuai mekanisme dan prosedur dalam pengendalian tata ruang;
d. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dari Kabupaten/Kota dan Provinsi
tentang tata ruang;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pemanfatan rencana tata
ruang Provinsi, kawasan lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi;
f. melaKanakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang Provinsi;
g. melaksanakan, memberikan dan membatalkan Uin pemanfaatan ruang sesuai
kewenangan Provinsi;
h. melaksanakan dan memfasilitasi penyelesaian pelaksanaan penataan ruang lintas
Kabupaten/Kota;
i. melaKanakan advokasi pengawasn dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
j. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai
dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya;
l. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penataan Ruang, sesuai standar yang ditetapkan.
Bagian KeempatBidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 7
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Perumahan,
Pengembangan Permukiman dan Pembangunan lGwasan.
(2) Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup bidang Perumahan dan Permukiman;
b. penyelenggaraan penyusunan konsep keb'rjakan dan penyusunan perencanaan
Perumahan dan Permukiman Provinsi berdasarkan keb'rjakan nasional dengan
mem perhati kan keserasian a nta r Kabu patenlKota;
c. penyelenggaraan penyusunan program perumahan dan permukiman;
d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perumahan dan permukiman;
e. penyelenggaraan penyusunan pelaKanaan standar kebijakan, strategis dan
kewenangan daerah Provinsi;
f. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah
dan tahunan di bidang Perumahan dan Permukiman;
18
g. penyelenggaraan penyusunan rencana pembinaan perumahan, pengembangan
permukiman dan pembangunan kawasan;
h. penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan di bidang perumahan dan permukiman;
i. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
j. penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian rencana jangka panjang,
menengah dan tahunan di bidang perumahan dan pembangunan kawasan sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan;
k. penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di bidang perumahan dan
permukiman;
l. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya;
m. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
n. penyelenggaraan pelaporan dan peftanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup bidang Perumahan dan Permukiman;
b. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan
Perumahan dan Permukiman Provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan
memperhati ka n keserasian antar Kabu paten I Kota;
c. menyelenggarakan penyusunan program perumahan dan permukiman;
d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman
dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dibidang perumahan dan
pemukiman;
e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi perumahan dan permukiman;
f. menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan standar kebijakan, strategis dan
kewenangan daerah Provinsi;
g. menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
menengah dan tahunan di bidang Perumahan dan Permukiman;
h. menyelenggarakan penyusunan rencana pembinaan perumahan, pengembangan
permukiman dan pembangunan kawasan;
i. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan di bidang perumahan dan
permukiman;
j. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
k. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian rencana jangka panjang,
menengah dan tahunan di bidang perumahan dan pembangunan kawasan sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan;
l. menyelenggarakan telaahan staf dalam bidang Perumahan dan Permukiman guna
pengambilan kebijakan;
m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya;
t9
n. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidangtugas dan fungsinya;
o. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban ataspelaKanaan tugas dan fungsinya;
(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1),(2),dan (3), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dibantu oleh:
a. Kepala Seksi Pembinaan Perumahan;
b. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman;
c. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan.
Pasal 8
(1) Kepala Seksi Pembinaan Perumahan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pembinaan Perumahan;
b. melaksanakan pengumpulan bahanldata dan referensi untuk kebutuhan
pelakanaan tugas dibidang pembinaan perumahan;
c. melaksanakan penyusunan rencana pembinaan perumahan, pengembanganpermukiman dan pembangunan kawasan;
d. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman danKriteria (NSPK) sesuai mekanisme dan prosedur di bidang pembinaan perumahan;
e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan di bidang perumahan dan permukiman;
f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan PemerintahlGbupaten/Kota;
g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pembangunan danpengembangan perumahan bagi stake holder;
h. melaksanakan dan menyusun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) dan
Rencana Program Jangka Menengah di bidang perumahan dalam skala Provinsi;
i. melaKanakan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman;
j. melaksanakan dan merumuskan Standar Pelaksanaan dan Operasional (SPO)
yang baku dalam penanganan pengungsi akibat bencana skala Provinsi;
k. melaksanakan dan mengawasi pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial ekonomi, budaya serta prasarana dan sarana umumpendukung perumahan;
l. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Perumahan dan
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
n. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, sesuai standar yang ditetapkan.
(2) Kepala Selsi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas:
a. melaKanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pengembangan Permukiman;
2A
b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhanpelaksanaan tugas dibidang pengembangan permukiman;
c. melaKanakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman dan
Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme dan prosedur dibidang pengembangan
pemukiman;
d. melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Siap Bangun
(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dalam lingkup provinsi;
e. melaksanakan pemberian Uin lokasi pengembangan Kawasan Siap Bangun
(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
f. melaksanakan seda memfasilitasi perselisihan penyelesaian Kawasan Siap Bangun
(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
g. melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga yang berada di Provinsi dan
Kabu paten/Kota dalam pengembangan perm ukiman;
h. melaKanakan penghimpunan bahan dan data rencana pengembangan
perumahan permukiman;
g. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Ferumahan dan
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
h. melaKanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
i. melaKanakan pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaKanaan tugas kepada
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, sesuai standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Seksi Pembangunan Kawasan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pembangunan Kawasan;
b. melaKanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan;
c. melalcsanakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman dan
Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme dan prosedur dibidang pembangunan kawasan;
d. melaksanakan keb$akan dan strategi pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman Daerah;
e. melaKanakan pembangunan dan pengembangan kawasan skala besar
0(rP2DlDPP);
f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan khusus;
g. melaksanakan dan memadukan prasarana kawasan dan menjaga keseimbangan
hunian dan lingkungan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan skala besar
$:[P2D/DPP), kawasan khusus;
i. memberikan masukan kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai
dengan bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
k. memberikan laporan dan pertanggung jawabaan pelaKanaan tugas kepada
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, sesuai standar yang ditetapkan.
2l
Bagian KelimaBidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
Pasal 9
(1) Bidang Tata Eangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu KepalaDinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pembinaan bangunangedung, tata teknis dan konstruksi bangunan gedung, dan pemanfaatan danpemeliharaan bangunan gedung.
(2) Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup bidang tata bangunan dan Jasa Konstruksi;
b. penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, sosialisasi, dan kerja sama bidangTata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan;
c. penyelenggaraan pen'!/usunan dan pelaksanaan, pengkoordinasian danpengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, di
bidang Tata Bangunan dan lasa Konstruksi sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;
d. memberikan masukan yang kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas danfungsinya;
e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
f. penyelenggaraan penyusunan laporan dan peftanggung jawaban ataspelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,
sesuai Standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Bidang Tata Bangunan dan lasa Konstruksi mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup bidang tata bangunan dan jasa konstruksi;
b. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, sosialisasi dan kerja sama bidangTata Bangunan dan lasa Konstruksi sesuai ketentuan dan Standar yang
ditetapkan;
c. menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan, pengkoordinasian danpengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di
bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;
d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
f. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi
ditingkat provinsi;
g. menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
h. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
i. menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) daerah dan asosiasi ditingkat provinsi;
j. menyelenggarakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi;
22
k. menyelenggarakan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi dan asosiasi ditingkat provinsi;
l. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman
dan Manual dibidang tata bangunan dan jasa konstruksi;
m. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf bahan untuk pengambilan
keputusan;
n. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, mengenai bangunan
gedung dan lingkungan mengacu pada Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
Nasional;
o. menyelenggarakan penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai
bangunan gedung dan lingkungan;
p. menyelenggarakan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah dan
penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
q. menyelenggarakan model bangunan gedung dan lingkungannya;
r. menyelenggarakan pembangunan dan pengelolahan bangunan dan
lingkungannya;
s. menyelenggarakan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintas Kabupaten lKata;
t. menyelenggarakan pengawasn secrra regional terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan
lingkungan serta rumah negara;
u. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung
dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala provinsi lintas
Kabupaten/Kota.
v. menyelenggarakan telaahan staf kepada Pimpinan untuk pengambilan keb$akan;
w. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;
y. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas
sesuai standar yang ditetaPkan
(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),(2),dan (3),Kepila Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi dibantu oleh:
a. Kepala SeKi Pembinaan Bangunan Gedung;
b. Kepala SeKiTata Teknis dan Konstruksi Bangunan Gedung;
c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
Pasal 10
(1) Kepala SeKi Pembinaan Bangunan Gedung mempunyai tugas:
a. melakanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pembinaan Bangunan Gedung;
b. mela$anakan pengumpulan bahan data tentang bangunan gedung;
c. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan tentang bangunan
gedung;
23
d. melaksanakan penyusunan keb$akan, strategis dan standar pelaKanaan
kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. melaKanakan keb'rjakan dan strategi penyelenggaraan bangunan gedung dalam
lingkup Provinsi yang mengacu pada Norma, Standar, Peraturan, Kebijakan
(NSPK);
t. melaksanakan pembinaan bangunan gedung;
g. melaksanakan penyusunan rencana pembangungan jangka menengah dan
tahunan;
h. melaksanakan pendataan dan pengaturan sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;
i. melaksanakan pengawasan semra regional terhadap pelaKanaan Peraturan
perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan
lingkungan sefta rumah negara;
j. melaksanakan pengawasan dan penerbitan pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas
Kabupaten/Kota;
k. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, kefia sama tentang bangunan gedung
Provinsi dan KabupatenlKota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
l. melarcanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan
Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan
Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
n. melaksanakan pemberian pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan
tugas kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, sesuai standar
yang ditetapkan.
(2) Kepala SeksiTata Teknis dan Konstruksi Bangunan Gedung mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pembinaan Bangunan Gedung;
b. melaksanakan pengawasan pelaKanaan peraturan, pedoman dan standar teknis
bangunan gedung;
c. melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi-asosiasi jasa konstruKi;
d. melaksanakan model bangunan gedung dan lingkungan;
e. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi;
f. mela6anakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, pedoman dan
kriteria dibidang tata teknis dan konstruksi bangunan gedung;
g. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruKi yang telah ditetapkan;
h. melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
i. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstru$i;
j. rnelaksanakan pemberdayaan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Daerah dan asosiasi Provinsi;
k. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi;
l. mela6anakan pengawasn terhadap Lembaga Pengembangan Jasa KonstruKi
Daerah dan asosiasi Provinsi.
24
m. melaksananakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan danJasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
n. melaKanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan danlasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melaKanakan pelaporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepadaKepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, sesuai standar yangditetapkan.
(3) Kepala SeKi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkupseksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
b. melaKanakan pembinaan dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung danrumah negara;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelestarian bangunan gedung yang
dilindungi dan dilestarikan dalam skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma pedoman dankriteria dibidang pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
e. melaksanakan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
f. melaKanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung danlingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintasKabupaten/Kota;
g. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan danJasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
h. melaKanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan danJasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
i. melaksanakan pemberian pelaporan dan peftanggung jawabaan pelaksanaan
tugas kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstrulai, sesuai standaryang ditetapkan.
Bagian KeenamBidang Penyehatan Lingkungan
Pasal 11
(1) Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalammenyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pengembangan air minum,
Pengembangan Prasarana dan Sarana Lingkungan dan Pengembangan Perkotaan dan
Perdesaan.
(2) Bidang Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pegawai pada
tingkup bidang Penyehatan Lingkungan;
b. penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan strategis pelaksanaan kewenangan
Provinsi sesuai standar yang ditetapkan;
c. penyelenggaraan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
dalam pengembangan prasarana lingkungan, pengembangan air minum,pengembangan prasarana dan srana penyehatan lingkungan dan
pengembangan perkotaan dan perdesaan;
25
d, penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian,sosialisasi bidang penyehatan lingkungan;
e. penyelenggaraan kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan airminum, pengembangan prasarana sarana penyehatan lingkungan danpengembangan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan masukan yang kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas danfungsinya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasdan fungsinya;
h. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban ataspelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,
sesuai Standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplinkepada pegawai pada lingkup bidang penyehatan lingkungan;
b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan/data di bidangpenyehatan lingkungan;
c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman
dan Kriteria dibidang penyekatan lingkungan;
d. menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan tahunandalam pengembangan prasarana lingkungan, pengembangan air minum,pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan danpengembangan perkotaan dan perdesaan;
e. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
sosialisasi bidang penyehatan lingkungan;
f. menyelenggarakan kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan air
minum, pengembangan prasrana srana penyehatan lingkungan dan
pengembangan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan ketentuan berlaku;
g. menyelenggarakan masukan yang kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;
i. menyelenggarakan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, sesuai Standar yang
ditetapkan.
(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),(2),dan (3), Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dibantu oleh:
a. Kepala Seksi Pengembangan Air Minum;
b. Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;
c. Kepala Seksi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan.
26
Pasal 12
(1) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkupseksi Pengembangan air minum;
b. melaksanakan penghimpunan bahanldata dan referensi untuk kebutuhanpelaksanaan tugas dibidang air minum dalam lingkup Provinsi;
c. melaksanakan dan menyusun kebijakan, strategi pengembangan air minumdalam lingkup Provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan dan menyusun Norma, Standar, Peraturan dan Keb'ljakan (NSPK)
prasarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
e. melaKanakan pemberian ijin penyelenggaraan air minum lintas Kabupaten/Kota;
f . melaksanakan pembinaan dalam peningkatan kapasitas manajemen pelayanan airminum dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
g. mefaksanakan koordinasi dan memfasilitasi dalam penyefenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM);
h. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah provinsi;
i. melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan;
j. memberikan masukan kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai
dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya;
l. memberikan laporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan.
(2) Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Lingkungan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seKi Pengembangan Prasarana dan Sarana Lingkungan;
b. melaksanakan penghimpunan bahan/data dan referensi untuk kebutuhanpelaKanaan tugas dibidang prasarana dan sarana lingkungan dalam lingkup
Provinsi;
c. melaKanakan dan menyusun kebi;'akan dan strategi pengembangan prasarana
air limbah, drainase, persampahan dalam lingkup Provinsi dan lintas
Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan (NSPK) untukpengembangan pelayanan air limbah, drainase dan persampahan berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. melaksanakan pemberian ijin penyelenggaraan pelayanan air limbah, drainase
dan persampahan lintas kabupaten kota;
f. melaKanakan pembinaan dengan memfasilitasi permasalahan, peran serta
masyarakat dan dunia usaha;
g. melaksanakan dan menyusun rencana induk prasarana air limbah, drainase dan
persampahan bersifat lintas Kabupaten/Kota;
27
h. melaKanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan
prasarana air limbah, drainase dan persampahan sesuai dengan Norma, Standar,
Peraturan dan Kebijakan (NSPK)
i. memberikan masukan kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai
dengan bidang tugasnya;
j. melaKanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepa{a Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya;
k. memberikan laporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Seksi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan;
b. melaKanakan penghimpunan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dibidang tenkng pengembangan perkotaan dan perdesaan
dalam lingkup Provinsi;
c. melaksanakan dan menyusun kebijakan dan strategi pengembangan dan
pembangunan perkotaan dan perdesaan;
d. melaksanakan program pembangunan prasarana sarana perkotaan dan
perdesaan jangka panjang dan menengah Kabupaten/Kota;
e. melaKanakan pembinaan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam peningkatan
kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana sarana
perkotaan dan perdesaan;
f. melaksanakan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha;
g. melaKanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan
kawasan perkotaan dan perdesaan;
h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan di kawasan
perkotaan dan perdesaan;
i. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan di kawasan
agropolitan di pedesaan;
j. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jalan poros desa;
k memberikan masukan kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai
dengan bidang tugasnya;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya;
m. memberikan laporan dan pertanggung jawabaan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan.
BAB IIITATA KERTA
Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja dilingkungan Dinas
Penataan Ruang dan Peimukiman Provinsi Sumatera Utara, semua Pejabat StruKural
Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi veftikal dan
komunikasi horizontal ser[a koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Perangkat
Daerah lainnya dan pihak terkait, sefta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi
dan aksntabilitas.
(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap or*.n.nnjlmasing-masing.
(3) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas karena suatu hal, Sekretarismelaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(4) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena suatu hal, makaKepala Dinas menghunjuk Pejabat yang memenuhi persyaratan untuk melaKanakantugas Sekretaris.
(5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berhalangan dalammenjalankan tugasnya karena suatu hal, Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telahmemenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan/atau Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai
dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
(6) Atas pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan dalammelaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk danmendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapatbertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
Untuk kepentingan kordinasi dan pengendalian surat menyurat maka:
(1) Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Sekretaris Daerah, sesuai ketentuannaskah Dinas.
(2) Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf koordinasi
Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris, sesuai ketentuan
naskah Dinas.
(3) Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, harus
melalui paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Umum.
BAB IVKETET{TUAN PERALIHAN
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dengan peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor A6l.t-444.KlFahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penataan Ruang dan Permukiman Sefta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
29
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini denganpenempatannya dahrn Eerita Daerah Provinsi Ssmatera Utara.
Ditetapkan di Medanpada tanggal24 luni 2011
PTt GUBERNUR SUMATEM UIARA,
dto
GATOT PU]O NI.JGROHO
Diundangkan di Medan
Pada tan-ggal XB iunr lott
PIt. SEKRETARIS
H. RACHMA
BERTTA DAERAH pRovlNsr suMATERA uTARATAHUN 2011 NoMoR /10