NOMOR : 3 TAHUN 2018
Transcript of NOMOR : 3 TAHUN 2018
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN PENGEMBANGAN
INDRAMAYU MEMBACA
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU
2018
1
Salinan
NO : 3/LD/2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 3 TAHUN 2018
BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,
Menimbang : a. bahwa minat,
kegemaran dan budaya
membaca perlu
ditumbuhkembangkan dalam
kehidupan masyarakat sebagai
salah satu wahana untuk
mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan
2
kualitas sumber daya
manusia;
b. bahwa minat, kegemaran dan
budaya baca telah
menunjukkan peningkatan
yang cukup baik dalam
kehidupan masyarakat, akan
tetapi penyebarannya masih
belum merata di seluruh
wilayah kabupaten, oleh
karena itu perlu disusun
strategi inovatif dan kreatif
dalam pengembangannya agar
penyelenggaraan urusan
perpustakaan dapat
memberikan manfaat yang
nyata bagi masyarakat;
c. bahwa strategi inovatif dan
kreatif dalam pengembangan
perpustakaan dapat
diwujudkan dengan
melakukan gerakan secara
massif, massal, terstruktur,
sistemik, terorganisir dan
terkoordinasi di seluruh
daerah;
d. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf
3
b dan huruf c tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Gerakan
Pengembangan Indramayu
Membaca.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia
tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
4
1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak Dan
Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3418);
4. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4774);
5
6. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5038);
9. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
6
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan
7
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5531);
12. Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 17 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 17 Seri
E);
8
15. Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2016 Nomor
9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
GERAKAN PENGEMBANGAN
INDRAMAYU MEMBACA
9
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam
secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi para
pemustaka.
10
7. Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten
adalah SKPD yang melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangan di bidang perpustakaan pada
Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah
daerah.
9. Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah
perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan penelitian, dan perpustakaan
pelestarian yang berkedudukan di ibukota
kabupaten.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya
tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi
dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau
karya rekam dalam berbagai media yang
mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun,
diolah dan dilayankan.
12. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam
bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya
rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan,
yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11
13. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis
yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan
cara lain, baik yang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri yang berumur sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang
mempunyai nilai penting bagi kebudayaan
Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah
pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari
bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk
digital dengan tujuan efisiensi.
15. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai
sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras,
agama dan status sosial ekonomi.
16. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang
diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan,
rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah
perpustakaan yang merupakan bagian integral
dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai
pusat sumber belajar untuk mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di sekolah/madrasah.
12
18. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah
perpustakaan yang merupakan bagian integral
dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan
pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi
sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di perguruan tinggi.
19. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya
disebut TBM adalah Sebuah tempat yang sengaja
di buat pemerintah, perorangan atau swakelola
dan swadaya masyarakat untuk menyediakan
bahan bacaan dan menumbuhkan minat, gemar
dan budaya baca.
20. Komunitas baca adalah sekumpulan orang yang
gemar membaca.
21. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang
menggunakan sarana angkutan dalam melayani
pemustaka.
22. Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca
yang selanjutnya disebut dengan Gerbang Maca
adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah bersama-sama dengan
masyarakat untuk meningkatkan dan
mengembangkan minat, kegemaran serta budaya
baca dalam rangka mewujudkan generasi yang
cerdas, berkarakter dan berdayasaing.
23. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang
bertugas pada institusi perpustakaan untuk
13
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
program, kegiatan dan pengembangan
perpustakaan.
24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan kepustakawanan serta
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan dan layanan
perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu
perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan
perpustakaan.
26. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses
mengolah bahan perpustakaan agar siap
dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh
pemustaka.
27. Literatur Sekunder adalah alat bantu
penelusuran informasi atau sarana temu balik
informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
28. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka
yang disusun berdasarkan urutan pengarang,
judul dan/atau subjek dalam format secara
tercetak maupun digital yang diterbitkan di
daerah.
29. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data
bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai
perpustakaan yang berada di daerah yang
14
melakukan kerjasama dengan disusun
berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau
subjek dalam format secara tercetak maupun
digital yang diterbitkan di daerah.
30. Lokal Konten adalah segala sesuatu yang
bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang
asli dihasilkan oleh suatu institusi/ lembaga,
perusahaan atau daerah sampai dengan Negara,
yang dapat dijadikan sumber pembelajaran
(learning resources) dalam bentuk karya cetak
maupun karya rekam.
31. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan
yang mencakup usaha melestarikan bahan
perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis,
karya cetak dan karya rekam dari para wajib
serah simpan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, untuk kepentingan
pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan
khasanah budaya daerah.
32. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang
atau lembaga yang berdomisili di daerah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
perpustakaan.
33. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua
tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang
dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
34. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di
kabupaten Indramayu.
15
35. Lurah adalah kepala kelurahan yang berada di
lingkungan kota Indramayu.
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN GERBANG MACA
Pasal 2
Gerbang Maca berdasarkan atas asas :
a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keprofesionalan;
e. keterbukaan;
f. keterukuran;
g. manfaat;
h. kemitraan; dan
i. kearifan lokal.
Pasal 3
Gerbang Maca diselenggarakan dengan maksud untuk
memberikan arah terhadap upaya peningkatan
wawasan, pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan
berkesinambungan.
16
Pasal 4
Gerbang Maca bertujuan untuk :
a. menyediakan dan mendekatkan layanan
perpustakaan kepada masyarakat secara cepat,
mudah dan tepat serta mewujudkan
keterjangkauan pemustaka untuk mendapatkan
informasi;
b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan,
pengembangan perpustakaan dan pelibatan
masyarakat dalam berkegiatan di perpustakaan;
c. membudayakan kegemaran membaca dan
memperluas wawasan serta pengetahuan, guna
mencerdaskan, membentuk karakter dan
meningkatkan daya saing masyarakat;
d. mewujudkan perpustakaan yang terintegrasi
dengan perpustakaan umum kabupaten.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 5
(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
b. mengusulkan keanggotaan Dewan
Perpustakaan;
17
c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan
perpustakaan;
d. berperan serta dalam pengawasan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan
perpustakaan.
(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi,
atau terbelakang sebagai akibat faktor
geografis berhak memperoleh layanan
perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh layanan
perpustakaan yang disesuaikan dengan
kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
Pasal 6
Masyarakat berkewajiban :
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan;
b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah
kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke
perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya
perpustakaan dan lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan
perpustakaan di lingkungannya;
18
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f. menjaga ketertiban, keamanan, dan
kenyamanan lingkungan perpustakaan.
BAB IV
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan
pengembangan perpustakaan di daerah;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan di daerah; dan
c. mengalihmediakan naskah kuno dan lokal
konten yang dimiliki masyarakat untuk
dilestarikan dan didayagunakan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
19
Pasal 8
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan
kebijakan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal. 7 ayat (1) huruf a berkewajiban :
a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan
pengembangan perpustakaan;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan
secara merata;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan
dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana
dan sarana perpustakaan; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkan
perpustakaan umum daerah berdasarkan
kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan
rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
20
BAB V
KEBIJAKAN GERBANG MACA
Pasal 9
Program Gerbang Maca diarahkan untuk mewujudkan
generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing
melalui kebijakan :
a. pelibatan masyarakat;
b. penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
c. layanan perpustakaan keliling;
d. pengembangan sudut baca, rumah baca, TBM dan
komunitas baca;
e. layanan internet gratis;
f. membaca dan belajar;
g. kunjungan pemustaka usia dini;
h. perpustakaan terintegrasi.
i. gerakan daerah gemar membaca;
j. penyediaan buku murah dan berkualitas;
k. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan
sebagai proses pembelajaran;
l. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum
yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
m. taman bacaan masyarakat;
n. rumah baca; dan/atau
o. kegiatan sejenis lainnya.
21
Pasal 10
(1) Kebijakan pelibatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah
menempatkan perpustakaan umum sebagai
pusat sumber belajar masyarakat, mulai dari
mempelajari koleksi perpustakaan, mendalami
materi sampai dengan dapat melaksanakan
dan/atau mengunakannya sendiri.
(2) Tata cara penyelenggaraan pusat sumber belajar
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan dibimbing oleh pustakawan dan/atau
narasumber/tutor yang disediakan oleh dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan bentuk
kegiatan pembelajaran masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
program dan kegiatan dinas.
Pasal 11
Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari :
a. Perpustakaan Umum; dan
b. Perpustakaan Khusus.
22
Pasal 12
(1) Perpustakaan umum dapat diselenggarakan oleh
masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan
perpustakaan umum yang koleksinya mendukung
pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang
hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten, diarahkan untuk
mengembangkan sistem layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan
perpustakaan umum oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten;
b. Kerjasama yang saling menguntungkan;
c. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
dan/atau
d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Camat dalam mengelola perpustakaan kecamatan
mempunyai tugas pokok mengembangkan dan
memberikan layanan perpustakaan kepada
23
masyarakat tanpa membedakan usia, ras, agama,
status sosial ekonomi dan gender.
(2) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk
mengembangkan sistem layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Untuk memenuhi kebutuhan biaya sarana
prasarana, pengadaan dan pengembangan koleksi
perpustakaan serta layanan perpustakaan
kecamatan wajib dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daerah pada anggaran
kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan/atau didapat dari sumber lain yang
tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam pengelolaan perpustakaan kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat
wajib menugaskan pegawai kecamatan sebagai
pengelola perpustakaan kecamatan.
(5) Layanan perustakaan umum yang
diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan
dilaksanakan dengan berpedoman kepada
standar nasional perpustakaan kecamatan.
Pasal 14
(1) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa/kelurahan mempunyai tugas
pokok untuk melaksanakan pengembangan
24
perpustakaan serta melaksanakan layanan
perpustakaan kepada masyarakat yang tidak
membedakan usia, ras, agama, status sosial
ekonomi dan gender.
(2) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk
mengembangkan sistem layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Untuk memenuhi kebutuhan belanja sarana
prasarana perpustakaan, pengadaan dan
pengembangan koleksi perpustakaan, biaya
operasional serta layanan perpustakaan desa,
Kuwu wajib menganggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Lurah dalam
Anggaran Kelurahan yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa
atau Kelurahan.
(4) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat pula bersumber dari hasil
kerja sama yang saling menguntungkan, dan
sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kuwu/Lurah wajib menugaskan pamong
desa/pegawai kelurahan sebagai pengelola
perpustakaan desa/kelurahan.
25
(6) Dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kuwu/Lurah harus bekerja sama dengan tokoh
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di
desa/kelurahan yang bersangkutan;
(7) Layanan perpustakaan umum yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan
dilaksanakan dengan berpedoman kepada
standar nasional perpustakaan Desa/Kelurahan.
(8) Pembiayaan perpustakaan desa dapat bersumber
dari APBD/APBDes atau sumber lain yang sah.
Pasal 15
(1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan
perpustakaan sesuai dengan kebutuhan
pemustaka di lingkungannya.
(2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah perpustakaan yang
diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan,
rumah ibadah atau organisasi lain.
(3) Perpustakaan khusus memberikan layanan
kepada pemustaka di lingkungannya dan secara
terbatas memberikan layanan kepada pemustaka
di luar lingkungannya.
26
(4) Setiap SKPD, instansi vertikal, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan
lembaga swasta dalam wilayah kabupaten wajib
membentuk perpustakaan khusus pada
lembaganya masing-masing.
Pasal 16
(1) Layanan Perpustakaan Keliling sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan
bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan
perpustakaan menetap.
(2) Daerah yang belum terjangkau oleh layanan
perpustakaan menetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain desa dan/atau sekolah
terpencil, tertinggal dan terjauh.
(3) Mekanisme layanan perpustakaan keliling untuk
desa dan/atau sekolah terpencil, tertinggal dan
terjauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan penjadualannya oleh dinas atau
atas permintaan kuwu/kepala dusun atau kepala
sekolah setempat.
(4) Kuwu atau kepala sekolah yang mendapat jadual
layanan perpustakaan keliling wajib untuk
menyediakan tempat dan mengumpulkan
pemustaka penerima layanan.
27
Pasal 17
(1) Pengembangan sudut baca, rumah baca, TBM
dan komunitas baca sebagaimana dimaksud
dalam Pasal. 9 huruf. d adalah upaya yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dan
masyarakat untuk mendorong tumbuhnya minat,
gemar dan budaya baca.
(2) Sudut Baca, rumah baca dikembangkan di
tempat umum dan/atau tempat pelayanan umum
meliputi : rumah sakit, perbankan, hotel, pasar
moderen, toko swalayan, tempat wisata, tempat
pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
instansi pemerintah dan tempat strategis lainnya.
(3) Pembangunan dan pengembangan sudut baca
atau rumah baca pada instansi pemerintah
dan/atau swasta dibiayai oleh lembaga yang
bersangkutan.
(4) Pembangunan dan pengembangan sudut baca
atau rumah baca pada tempat wisata dan tempat
strategis dapat dibiayai oleh perusahaan swasta,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah melalui program tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility).
(5) Mekanisme pembangunan dan pengembangan
sudut baca dan rumah baca sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten.
28
Pasal 18
(1) Komunitas baca sebagaimana dimaksud
dalam Pasal. 19 ayat (1) merupakan
perkumpulan pemustaka yang independen dan
tidak bersifat politik, serta berfungsi untuk
menggerakan minat, gemar dan budaya baca.
(2) Komunitas baca dapat membentuk dan
mengembangkan sudut baca, rumah baca
dan/atau TBM sesuai dengan standar nasional
perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan
pemustaka baik di lingkungannya maupun dari
luar lingkungannya untuk kepentingan
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan,
literasi informasi dan rekreasi.
(3) Biaya pembentukan dan pengembangan sudut
baca, rumah baca dan/atau taman baca
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan kepada komunitas masing-masing
dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat
dan sesuai dengan peraturan per undang
undangan.
Pasal 19
(1) Layanan Internet Gratis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf e adalah salah satu layanan
perpustakaan umum kabupaten yang diberikan
29
kepada pemustaka guna mendapatkan informasi
yang diperlukan baik berkenaan dengan dunia
pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(2) Pemustaka pengguna layanan internet gratis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
mengakses informasi yang bertentangan dengan
etika, moral dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20
(1) Dalam rangka pembudayaan membaca dan
belajar di kalangan pelajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal. 9 huruf f adalah kegiatan
membaca yang terstruktur bagi siswa di sekolah
dengan bimbingan guru dan kegiatan belajar di
rumah dengan bimbingan orang tua atau wali.
(2) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah
baik negeri maupun swasta dalam wilayah daerah
wajib melaksanakan kegiatan membaca selama
15 (lima belas) menit sebelum belajar.
(3) Kegiatan membaca 15 (lima belas) menit
dilakukan dengan bimbingan guru dengan tujuan
agar siswa memahami tentang tema, substansi,
pokok isi kandungan serta kesimpulan dari
materi yang dibacanya.
30
(4) Ketentuan tentang tatacara membaca 15 (lima
belas) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21
(1) Orangtua dan/atau wali siswa wajib memberikan
bimbingan belajar kepada anaknya mulai pukul
18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
(2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa pengulangan materi
pelajaran di sekolah dan/atau materi lain yang
berkaitan dengan etika pergaulan sosial, sopan
santun, budi pekerti dan pembentukan karakter
sebagai generasi pembelajar.
(3) Kecuali untuk kepentingan ibadah dan belajar,
pada hari efektif sekolah orangtua dan/atau wali
siswa dilarang memberikan ijin keluar rumah
bagi anaknya dari mulai pukul 18.00 WIB sampai
dengan pukul 20.00 WIB.
Pasal 22
(1) Kunjungan Pemustaka Usia Dini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten untuk membentuk karakter siswa
31
sejak usia dini melalui kunjungan dan belajar
secara berkala ke perpustakaan umum
kabupaten.
(2) Pemustaka Usia Dini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas : siswa Pendidikan
Anak Usia Dini, siswa Taman Kanak-Kanak,
siswa Roudlotul Athfaal, siswa Sekolah Dasar dan
siswa Madrasah Ibtidaiyah.
(3) Untuk melaksanakan kunjungan pemustaka usia
dini, Pemerintah Daerah Kabupaten
menyediakan:
a. sarana angkutan untuk pelayanan antar
jemput;
b. koleksi perpustakaan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka yang bersangkutan;
c. bimbingan literasi usia dini;
d. ruang baca anak;
e. ruang bermain anak; dan
f. ruang audio visual.
(4) Tata cara kunjungan pemustaka usia dini dapat
dilakukan melalui penjadualan oleh dinas atau
atas permintaan kepala sekolah yang
bersangkutan.
(5) Kepala sekolah yang mendapatkan jadual layanan
kunjungan pemustaka usia dini, berkewajiban
untuk menyiapkan daftar hadir siswa,
mengumpulkan dan mendampingi pemustaka
usia dini.
32
Pasal 23
(1) Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf h adalah semua jenis
perpustakaan yang ada dalam wilayah kabupaten
wajib diintegrasikan dengan perpustakaan
daerah.
(2) Untuk dapat diintegrasikan ke dalam
perpustakaan daerah, maka setiap perpustakaan
harus membangun jaringan yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Dinas memberikan bimbingan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pengelolaan
perpustakaan terintegrasi.
(4) Perpustakaan yang telah terintegrasi wajib
memberikan laporan pengelolaan perpustakaan
secara berkala.
(5) Perpustakaan yang telah terintegrasi dapat saling
menggunakan informasi diantara sesamanya
sebagai katalog bersama.
BAB VI
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
Pasal 24
(1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan.
33
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar
Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang
memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk
mendukung tugas kepustakawanan.
(4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh
pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
Pasal 25
(1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan
masyarakat yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
(2) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri
maupun swasta wajib menyelenggarakan
perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.
Pasal 26
(1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan
merupakan tanggungjawab penyelenggara
perpustakaan.
34
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau
non formal.
BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 27
(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan
prasarana perpustakaan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit
mengenai:
a. lahan;
b. gedung;
c. ruang;
d. perabot; dan
e. peralatan.
(3) Sarana dan prasarana perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik,
konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan
kecukupan.
(4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan
khusus.
35
Pasal 28
(1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau
ruang yang mudah diakses, strategis, aman,
nyaman serta menjamin keselamatan dan
kesehatan.
(2) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki
ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang
ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
(3) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area
koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif,
efisien, dan estetik.
Pasal 29
Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan,
pengolahan, pelestarian koleksi, layanan
perpustakaan, informasi dan pelayanan kebutuhan
masyarakat yang berkaitan dengan literasi.
BAB VIII
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 30
(1) Dalam rangka pengembangan layanan
perpustakaan, Lembaga Perpustakaan Daerah
wajib menambah koleksi setiap tahun.
36
(2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian,
tukar menukar, membuat sendiri, sumbangan
dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau
hibah.
(3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan.
(4) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam
bentuk katalog induk daerah dan bibliografi
daerah yang didistribusikan oleh Lembaga
Perpustakaan Daerah.
Pasal 31
(1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan
karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya
sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada
Perpustakaan Daerah.
(2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 32
Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi
perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian,
meliputi:
a. alih media;
37
b. perawatan; dan
c. perbaikan/restorasi.
Pasal 33
(1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan
yang wajib dilestarikan.
(2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan
melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta
pemanfaatan naskah kuno sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib
mendaftarkan ke Perpustakaan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan :
a. secara langsung kepada Perpustakaan
Nasional; atau
38
b. secara berjenjang melalui Perpustakaan
Daerah Kabupaten dan atau Perpustakaan
Daerah Propinsi Jawa Barat.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi
data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah
kuno.
BAB IX
PROMOSI PERPUSTAKAAN
Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau
masyarakat melakukan promosi perpustakaan
secara berkesinambungan, untuk meningkatkan
citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan
mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta
pembudayaan kegemaran membaca.
(2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media
cetak, elektronik, dan tatap muka.
39
BAB X
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 36
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan
mendorong pembudayaan kegemaran membaca
dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan
melalui keluarga, satuan pendidikan dan
Masyarakat.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga
pendidikan dilakukan dengan mengembangkan
dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses
pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada
masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui
penyediaan sarana prasarana perpustakaan di
tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
Pasal 37
(1) Dalam mempercepat pencapaian budaya
membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan
minat baca.
40
(2) Pemerintah Daerah melakukan gerakan
pemasyarakatan minat baca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melalui :
a. sosialiasasi;
b. publikasi;
c. perpustakaan keliling; dan
d. kegiatan jenis lainnya.
BAB XI
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib untuk :
a. menyediakan layanan perpustakaan secara
merata; dan
b. menyediakan kelangsungan penyelenggaraan
dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat
sumber belajar masyarakat.
(2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima
dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.
(4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan
sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi
kebutuhan pemustaka.
41
(5) Layanan perpustakaan secara terpadu
diwujudkan melalui kerjasama antar
perpustakaan dan/atau melalui jejaring
telematika.
Pasal 39
Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh
penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau
kondisi perpustakaan.
Pasal 40
(1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan
teknis dan layanan pemustaka.
(2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pengadaan, pengolahan dan
pelestarian bahan perpustakaan.
(3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi,
ekstensi dan informasi.
(4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menggunakan koleksi setempat maupun koleksi
perpustakaan lain.
(5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua
jenis kegiatan layanan perpustakaan.
42
(6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk
dibawa pulang.
(7) Pemustaka yang menggunakan koleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang
dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diatur dengan standar operasional prosedur.
BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 41
(1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina
terhadap semua jenis perpustakaan di daerah.
(2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya
pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan
dan penyelenggaraan perpustakaan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga
perpustakaan;
b. pembinaan teknis ke semua jenis
perpustakaan; dan
c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan
fungsional pustakawan;
43
(4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah
wajib melaksanakan norma, standar, pedoman
dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan.
(5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 42
(1) Lembaga Perpustakaan Daerah berkewajiban
melaksanakan pengembangan perpustakaan di
daerah.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. penelitian dan pengkajian bidang
perpustakaan;
b. peningkatan kapasitas sumber daya
perpustakaan;
c. pembentukan perpustakaan desa;
d. pembentukan perpustakaan masyarakat; dan
e. kerjasama kemitraan.
(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis
perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
44
(4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
secara berkesinambungan.
BAB XIII
SATUAN TUGAS
Pasal 43
(1) Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan
Gerbang Maca, maka perlu dibentuk Satuan
Tugas Penegakkan Gerbang Maca yang komposisi
personalianya terdiri atas unsur SKPD terkait,
unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh
pendidikan, unsur pustakawan, dan unsur
komunitas baca.
(2) Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi
satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
PENGELOLAAN
Pasal 44
Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.
45
Pasal 45
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun
rencana penyelenggaraan dan pengelolaan
Perpustakan Daerah
(2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana
perpustakaan, koleksi, layanan, manajemen,
pendanaan dan sumber daya manusia.
Pasal 46
(1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara
mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel.
(2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur
melalui indikator kinerja perpustakaan.
(3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada
standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan
atau indikator kinerja perpustakaan yang
ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Lembaga
Perpustakaan di Daerah.
Pasal 47
(1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah
memuat kriteria paling sedikit mengenai :
a. perencanaan;
46
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan.
(2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pasal 48
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis,
rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
(2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh
perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana kerja tahunan disusun oleh
perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat,
kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.
Pasal 49
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja
Perpustakaan Daerah.
47
Pasal 50
Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi :
a. supervisi;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.
Pasal 51
Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a dilakukan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan
di Daerah dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang
berkepentingan.
Pasal 52
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
b terhadap lembaga dan program perpustakaan
dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau
masyarakat.
Pasal 53
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga Perpustakaan
Daerah dan disampaikan kepada penyelenggara
perpustakaan.
48
Pasal 54
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan semua jenis perpustakaan
dilaksanakan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan
perpustakaan.
Pasal 55
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui
supervisi dan penilaian terhadap mutu
penyelenggaraan perpustakaan.
BAB XV
KELEMBAGAAN
Pasal 56
(1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi
Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan
dan memberi perlindungan profesi kepada
pustakawan.
(2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi
Pustakawan dapat difasilitasi oleh Lembaga
Perpustakaan Daerah.
49
Pasal 57
(1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka
dapat membentuk organisasi pemustaka.
(2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan organisasi sosial
kemasyarakatan yang independen dan berfungsi
sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan
kegemaran membaca.
Pasal 58
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum
Pengelola Perpustakaan Daerah.
BAB XVI
KERJASAMA
Pasal 59
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan
pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan
perpustakaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
50
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten
dengan :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
d. lembaga pendidikan;
e. dunia usaha;
f. pihak luar negeri;
g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
h. perorangan.
(3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi :
a. penyediaan dana, sarana dan prasarana
perpustakaan;
b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan
koleksi bahan perpustakaan;
c. peningkatan layanan perpustakaan;
d. promosi dan pembudayaan kegemaran
membaca;
e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama
dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
51
BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 60
(1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengembangan dan pengawasan
perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan
aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.
Pasal 61
Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan
dan pengembangan perpustakaan dengan cara :
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan;
b. menjaga kelestarian dan keselamatan
sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan
perpustakaan di lingkungannya;
d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
lingkungan perpustakaan.
52
BAB XVIII
PENGHARGAAN
Pasal 62
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan
penghargaan kepada perorangan, kelompok atau
lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan
perpustakaan, pembudayaan kegemaran
membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk :
a. piagam;
b. bantuan buku atau sarana/prasarana
pendukung lainnya; dan/atau
c. bantuan pembinaan.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
(4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat daerah
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan
Bupati.
53
BAB XIX
SANKSI
Pasal 63
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3),
ayat (4), Pasal 14 ayat (3), ayat (5), Pasal 15 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), dikenakan Sanksi
Administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. denda administratif;
d. pencabutan kartu anggota; dan/atau
e. pemberhentian bantuan pembinaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
54
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu.
Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Agustus 2018
BUPATI INDRAMAYU,
Cap/ttd
ANNA SOPHANAH
55
Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
Cap/ttd
AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 3
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU
ALI FIKRI, SH., MH
NIP. 19670224 199003 1 004
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 3/109/2018
56
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA
I. UMUM
Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan
tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui
layanan penyelenggaraan urusan perpustakaan
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat,
karena perpustakaan merupakan sumber
informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana
perpustakaan merupakan suatu institusi
pengelola koleksi karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam secara profesional dengan
sistem baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan
rekreasi para pemustaka.
Perkembangan zaman yang ditandai dengan
berkembangnya teknologi berdampak terhadap
persaingan yang ketat antar bangsa di dunia.
57
Setiap negara memiliki tugas untuk membentuk
masyarakat yang berdayasaing sehingga dapat
mengikuti perkembangan zaman agar tidak
menjadi negara tertinggal. Pemerintah dan
Pemerintah daerah sebagai agen perubahan
(agent of change) di bidang pendidikan dan
informasi perlu memberi pelayanan terbaik
kepada masyarakat sebagai upaya membangun
masyarakat yang berdaya saing termasuk
didalamnya adalah peningkatan pelayanan
perpustakaan melalui minat, kegemaran dan
budaya baca.
Secara spesifik kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi terutama teknologi informasi dan
komunikasi telah membawa lompatan budaya
yang sangat signifikan. Fenomena seperti ini
apabila tidak disikapi dengan arif dan bijaksana
melalui benteng keluarga yang kuat dan tangguh,
sistem pendidikan yang berkarakter serta
saringan (filter) yang membatasi masuknya
budaya asing itu, maka tidak tertutup
kemungkinan akan terdegradasinya nilai-nilai
moralitas bangsa ini bahkan akan dapat
tercerabut dari akarnya. Tanda-tanda zaman
seperti itu telah terlihat secara kasat mata,
fenomena pemuda (anak-anak remaja) yang telah
banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan-
kegiatan yang tidak produktif, misalnya setiap
saat selalu menggunakan”gad-get”. Kehidupan
58
dalam keluarga untuk berkumpul bersama-sama
dengan keluarga dan hak anak untuk
memperoleh bimbingan dan pengarahan dari
orang tuanya nyaris jarang terlihat dalam
kehidupan sosial masyarakat kita dewasa ini.
Salah satu upaya yang dapat mengungkit
kemajuan suatu daerah adalah dengan
melaksanakan program peningkatan minat,
gemar dan budaya baca. Banyak sekali manfaat
membaca, tidak hanya memperluas cakrawala
pengetahuan, tetapi juga ikut membentuk sikap
mental seseorang. Untuk itu peran perpustakaan
sebagai sarana pendidikan non formal dapat
memberikan kelangsungan pendidikan sepanjang
hayat. Semakin dirasakan penting kegunaanya
oleh masyarakat sebagai salah satu sumber
informasi pembangunan maupun sarana belajar
untuk meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan.
Minat baca dapat diartikan sebagai
kecenderungan hati yang tinggi kepada sesuatu
sumber bacaan tertentu. Gemar baca dapat
diartikan sikap mental yang sudah mulai
tertanam dalam kehidupannya untuk membaca
setiap waktu tertentu. Sedangkan budaya baca
adalah suatu sikap dan tindakan atau
perbuatan untuk membaca yang dilakukan
secara teratur dan berkelanjutan. Seseorang
yang mempunyai budaya baca adalah orang
59
yang telah terbiasa dalam waktu yang lama di
dalam hidupnya selalu menggunakan sebagian
waktunya untuk membaca.
Budaya baca merupakan merupakan
persyaratan yang sangat penting dan mendasar
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara
apabila ingin menjadi bangsa yang maju.
Melalui budaya baca, mutu pendidikan dapat
ditingkatkan sehingga pada gilirannya dapat
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dalam era informasi sekarang ini, mustahil
kemajuan dapat dicapai oleh suatu bangsa jika
bangsa itu tidak memiliki budaya baca. Oleh
karena itu, untuk mencapai tujuan
mencerdaskan bangsa, membentuk karakter
bangsa serta menciptakan daya saing bangsa,
secara merata perlu dibina budaya baca
masyarakat. Kegiatan membaca merupakan
kegiatan belajar dan merupakan kegiatan
integral dari kegiatan pendidikan, maka
tanggung jawab pengembangannya adalah
pada keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Tumbuhnya minat, gemar dan budaya baca
diawali dengan ketersediannya bahan-bahan
bacaan pada perpustakaan-perpustakaan secara
berjenjang dari perpustakaan desa, kecamatan
dan kabupaten serta akses informasi yang mudah
dengan membangun sistem perpustakaan digital
yang berbasis teknologi informatika.
60
Selanjutnya dalam menetapkan Gerakan
Pengembangan Indramayu Membaca (GERBANG
MACA), dikandung maksud untuk
mengembangkan dunia literasi secara
konprehensif integral artinya gerakan ini
dilakukan secara massal, masif, sistemik,
terstruktur, terorganisir, sebagai upaya
pelanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan
yang memfokuskan perhatiannya kepada
pengembangan minat, gemar dan budaya baca
dalam arti yang luas bagi masyarakat Kabupaten
Indramayu.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas
pembelajara sepanjang hayat” adalah
upaya atau latihan untuk mendapatkan
ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan
perubahan sikap yang dilakukan sejak
lahir sampai akhir hayat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas
demokrasi” adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilaksanakan dengan
61
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
untuk meningkatkan kecerdasan
masyarakat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan”
adalah penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan yang sama kepada seluruh
masyarakat untuk memperoleh layanan
di bidang perpustakaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas
keprofesionalan” adalah
penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan oleh sumberdaya manusia
yang profesional dan memiliki
kompetensi di bidang perpustakaan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas
keterbukaan” adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilaksanakan dengan
mengedepankan hak masyarakat untuk
memperoleh layanan yang non
diskriminatif.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas
keterukuran” adalah layanan
perpustakaan dilaksanakan secara
62
terukur, yaitu dapat diketahui secara
pasti dan jelas baik dari segi waktu,
maupun sumberdaya perpustakaan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas manfaat”
adalah layanan perpustakaan
dilaksanakan memberikan kepuasan
dan kenyamanan yang dirasakan bagi
masyarakat dilihat dari sarana dan
prasarana.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas
kemitraan” adalah penyelenggaraan
perpustakaan diselenggarakan dengan
mengembangkan kerjasama dan
kemitraan dengan berbagai pihak.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal”
adalah meskipun penyelenggaraan
perpustakaan harus mengikuti
kemajuan teknologi namun harus tetap
memperhatikan budaya dan tradisi
lokal, serta dalam pengelelolaan koleksi
harus menjaga dan melestarikan
koleksi-koleksi yang berlatar budaya.
Pasal 3
Cukup jelas.
63
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimasud dengan “pusat
pembelajaran masyarakat” adalah
tempat kegiatan belajar masyarakat
sejak yang berangkutan belum
mengetahui tentang sesuatu hal sampai
dengan dapat menggunakan hasil dari
proses pembelajaran tersebut.
Misalnya : pemustaka mempelajari
tata cara membuat keripik
64
mangga, kemudian mereka
meminta kepada dinas,
untuk difasilitasi
narasumber atau tutor yang
dapat mempraktekkan
keterampilan itu,
selanjutnya mereka dilatih
sampai mampu
mempraktekkan dan
menggunakan produknya.
Ayat (2)
Yang dimasud dengan “narasumber atau
tutor” adalah personil yang disiapkan
oleh dinas dan secara teknis mempunyai
kompetensi untuk memberikan teori dan
praktek terhadap materi yang
dikehendaki oleh pemustaka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
65
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “instansi
vertikal” adalah perangkat kementerian
dan/atau lembaga pemerintah non
kementerian yang mengurus urusan
pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada daerah otonom dalam wilayah
kabupaten dalam rangka dekonsentrasi.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
66
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
67
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimasud dengan “Tenaga Teknis
Perpustakaan” adalah Tenaga Non
Pustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya
tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio
visual dan tenaga teknis ketatausahaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Standar Nasional
Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang
digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,
pengelolaan, dan pengembangan
perpustakaan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
68
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prasarana
perpustakaan” adalah fasilitas
mendasar/penunjang utama terselenggaranya
perpustakaan, antara lain berupa lahan dan
bangunan atau ruang perpustakaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
69
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan data naskah kuno
adalah data yang harus diserahkan pemilik
naskah kuno pada sat mendaftarkan ke
perpustakaan daerah, yang meliputi:
a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah
kuno.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah
kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno
dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan
penyimpanan, perawatan, dan pelestarian,
serta pemanfaatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “promosi
perpustakaan” adalah upaya untuk
memperkenalkan dan menginformasikan
perpustakaan kepada masyarakat dengan
berbagai macam cara seperti brosur,
selebaran, spanduk, banner, pin, stiker,
pamflet, booklet, baliho, iklan layanan
masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial,
website, sayembara, lomba-lomba ataupun
70
kegiatan festival, pameran, road show, temu
karya ilmiah, bazar serta parade agar
menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi
masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga
perpustakaan dapat dimanfaatkan secara
optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
adalah organisasi yang berusaha nyata
dan ketauladanan serta memicu
masyarakat luas untuk berbuat sama
dalam meningkatkan minat baca.
Ayat (2)
Cukup jelas.
71
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengembangan
perpustakaan” adalah upaya untuk
meningkatkan perpustakaan baik secara
kuantitas lembaga atau unit
perpustakaan maupun kualitas aspek-
aspek perpustakaan meliputi sumber
daya perpustakaan, sumber daya
manusia, promosi, kemitraan dan kerja
sama perpustakaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
72
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
73
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
74
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 1