Nomor : 202/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN … filehal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JUSNIAR ENDAH...
Transcript of Nomor : 202/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN … filehal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JUSNIAR ENDAH...
P U T U S A N
Nomor : 202/PDT/2014/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
GAMEL PURBA : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Sibolga,
Alamat Jl. S. Parman (Sebelah Jembatan Aek Diras Sibolga)
Kelurahan Kota Beringin Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga, dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JUSNIAR ENDAH
SIAHAAN, SH, Advokat - Pengacara, berkantor di Jalan
Padangsidempuan No. 10 B Kelurahan Sibuluan Nalambok
Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 03 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT I;
L a w a n :
MATHIAS HUTAPEA : Umur 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Jl.
Com Yos Sudarso No. 35 Kelurahan Kota Baringin Kec. Sibolga
Kota Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
semula PENGGUGAT;
D a n :
BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq Bapak Kepala BADAN
PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq Bapak
dan atau Ibu Kepala BADAN PERTANAHAN KOTA SIBOLGA
yang dahulu Kepala Agraria Kotamadya KDH Tingkat II
Sibolga beralat di Jl. R. Supratman No. 76 Kota Sibolga, dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ADEK SAMUDRA, SH,
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 2 -
berkantor di Jl. Letjend S. Parman No. 60 Sibolga, berdasarkan
Surat Kuasa No. 747.1/SK-12.73.14/IX/2013 tertanggal 02
September 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING semula TERGUGAT II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugatan dari Penggugat tertanggal 29
Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga
dibawah register nomor : 20/Pdt.G/PLW/2013/PN.SBG, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat ada memiliki / mempunyai hak milik tanah dan
ataupun menguasai tanah, dengan seluas ± 280 Meter², (Dua Ratus
Delapan Puluh Meter Persegi) yang berdasarkan Surat Ganti Rugi
tertanggal 19 Agustus 1985, berikut bangunan rumah diatasnya, terbuat
dari lantai semen, dinding batu dan setengah lagi terbuat dari papan,
beratapkan seng, terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Kota Beringin
Kecamatan Sibolga Kota, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara dan Jalan
Setapak (Gang).
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hak Milik No.
20/1984.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara/Jalan Setapak,
Sungai.
- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Surat Ganti Rugi
tertanggal 19 Agustus 1985 antara Sjahbudin Lubis sebagai Pihak
Penjual dengan Pihak Penggugat sebagai Pihak Pembeli, dengan disaksi
oleh M. Akil Sihite sebagai Kepala Kelurahan Kota Beringin, dengan
diketahui oleh Syaripuddin Hutagalung, BA selaku Camat Sibolga Kota,
maka sah lah secara Hukum atas Ganti Rugi tanah tersebut, yang
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 3 -
berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 594-
247/03/1985 dengan Situasi Gambar Tanah tertanggal 03 Mei 1985 ;
- Bahwa sesuai dengan setelah terjadinya Surat Ganti Rugi tertanggal 19
Agustus 1985 tersebut, Pihak Penggugat mengajukan permohonan
memsertifikatkan tanah kepada Kepala Agraria Kota Sibolga, dan pada
tanggal 16 Maret 1987, maka telah terbit Sertifikat Tanah, atas nama :
Pihak Penggugat (Mathias Hutapea), dengan Nomor : 65 di Kelurahan
Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga, yang
berbatas disebelah Barat masih tetap dengan Jalan Setapak (Gang)
disebut dengan Tanah Negara dan Bibir Sungai Aek Doras Sibolga ;
- Bahwa setelah diterbitkannya Sertifikat Tanah tersebut, dengan Nomor :
65 atas nama Pihak Penggugat di kelurahan Kota Beringin Kecamatan
Sibolga Kota Kotamadya Sibolga, maka ukuran Luas Tanah Hak Milik
dari Pihak Penggugat menjadi 266 Meter² (dua ratus enam puluh enam
meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 188/1987, yang seharusnya
Luas Tanah Hak Milik Pihak Penggugat adalah 280 Meter² (dua ratus
delapan puluh meter persegi) sesuai yang berdasarkan kepada Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 594-247/03/1985 dengan
Situasi Gambar Tanah tertanggal 03 Mei 1985 yang Ganti Rugi oleh
Pihak Penggugat sesuai Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 19 Agustus
1985 ;
- Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Pihak Tergugat II, atas
pengurangan dasar Luas Tanah Hak Milik Penggugat tersebut, dari ±
280 Meter² (dua ratusdelapan puluh meter persegi) menjadi ± 266
Meter² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang akhirnya
Pihak Tergugat II menjawab : bahwa “Tidak diperbolehkan memiliki
tanah dan ataupun mendirikan bangunan di dekat bibir sungai /
tanggul sungai manakala ke depan ada bencana berupa banjir atau
longsor”, itu ada aturannya sesuai dengan peraturan yang ada harus
dipatuhi. Dan sebagai Warga Negara yang baik, patuh akan hukum,
demikian menurut Penggugat ;
- Bahwa atas dasar uraian tersebut, tanpa sebab yang jelas Pihak tergugat
I membangun rumah tempat tinggalnya, di Tanah Hak Milik dari
Penggugat, yang terletak di sebelah Barat dari Tanah Hak Milik Pihak
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 4 -
Penggugat, yang dulunya berbatas dengan Jalan Setapak (Gang) disebut
dengan Tanah Negara dan bibir Sungai/Tanggul Sungai dan Pihak
Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I, atas dasar
kepemilikan hak tanahnya, ataupun sebagai saksi batas tanah, dan
bangunan (IMB) sesuai hukum kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat, khususnya Masyarakat Sibolga ;
- Bahwa Pihak Penggugat sudah sangat sering melarang/menegur pihak
Tergugat I untuk tidak mendirikan bangunan diatas tanah Hak Milik
dari Pihak Penguggat, namun Tergugat I tidak pernah
menghiraukannya atas teguran dari Pihak Penggugat tersebut, sehingga
rumah tempat tinggal dari pihak tergugat I selesai dibangun ;
- Bahwa akibat berdirinya bangunan Tergugat I tersebut, maka
Penggugat mengalami KERUGIAN, dimana secara jelas dan terang,
Tergugat I telah melakukan penyerobotan Tanah Hak Milik Penggugat,
berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 19 Agustus 1985, adapun cara
Tergugat I melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Penggugat
tersebut adalah dimana Tergugat I membangun rumah tempat
tinggalnya serta memagarnya, sementara berdirinya bangunan rumah
tempat tinggal Tergugat I tersebut adalah diatas tanah Hak Milik dari
Pihak Penggugat yang berbatasan di sebelah barat dari tanah hak milik
penggugat disebut dengan Tanah Negara yaitu Jalan Setapak (Gang)
dan Bibir Sungai Aek Doras (tepi Sungai Aek Doras) yang
dipergunakan orang (masyarakat) disekitarnya untuk jalan masuk dari
Jalan S. Parman sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi dan ke rumah
Penggugat ;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang diambil Tergugat I dengan tanpa
seizin Penggugat yang berukuran Lebar ± 3 meter, Panjang ± 12 meter
sebagaimana diuraikan batas tanah Penggugat ke Sebelah Barat tersebut
diatas ;
- Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat I diatas yaitu dengan cara
mengambil alih/menyerobot tanah Penggugat buat pembangunan
rumahnya serta memagarnya, yang masih termasuk di Tanah Hak Milik
Penggugat yang berbatas disebut dengan Tanah Negara, yaitu Jalan
Setapak (Gang) dan Bibir Sungai Aek Doras, (tepi sungai Aek Doras)
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 5 -
yang merupakan satu-satunya akses jalan keluar masuk (Gang/Jalan
Setapak) dipergunakan orang disekitarnya termasuk Penggugat, maka
Penggugat telah melaporkan peristiwa kejadian tersebut kepada Pihak
Kelurahan Kota Beringin, dan Pihak Kecamatan Kota Sibolga serta
kepada pihak Tergugat II untuk mengadakan pengukuran ulang
(kembali) tentang objek sengketa tersebut, Ternyata Tergugat I tidak
menghiraukan juga, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke
Pengadilan Negeri Sibolga ;
- Bahwa Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Sibolga yang
beralamat di Jalan S. Parman No. 76 Kota Sibolga yang mengeluarkan
Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih pada tanah terperkara yaitu:
- Serifikat Hak Milik No. 65 Tahun 1987 atas nama Mathias
Hutapea, yang terletak dan berukuran serta batas-batas
sebagaimana diuraikan tersebut diatas :
- Sertifikat Hak Milik No. 90 Tahun 1993 atas nama Gamel Purba
yang terletak sama dengan tanah Penggugat yang berukuran
serta batas-batas berbeda dengan tanah Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kota Sibolga telah
mengeluarkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat dan Tergugat I
dimana Seritifikat Hak Milik Penggugat masih dijalur Hukum yaitu
diluar tanah Negara yaitu Jalan Setapak (Gang) dan Bibir Sungai Aek
Doras (tepi Sungai Aek Doras) yang dipergunakan orang (masyarakat)
disekitarnya untuk jalan masuk dari Jalan S. Parman sekarang Zainal
Arifin ke Asrama Polisi dan kerumah Penggugat, akan tetapi Sertifikat
Hak Milik Tergugat I sudah termasuk di Tanah Negara yaitu Jalan
Setapak (Gang) dan Bibir Sungai Aek Doras, (tepi Sungai Aek Doras)
yang dipergunakan orang (masyrakat) disekitarnya untuk jalan masuk
dari Jalan S. Parman sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi dan
rumah Penggugat ;
- Bahwa akibat Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik
kepada tergugat I yang menguasai serta mengusahai Tanah Negara
yaitu Jalan Setapak (Gang) dan bibir sungai Aek Doras (tepi sungai Aek
Doras) yang dipergunakan orang (masyrakat) disekitarnya untuk jalan
masuk dari Jalan S. Parman sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 6 -
dan ke rumah Penggugat, dimana ukuran tanah Tergugat I sebahagian
sudah termasuk ukuran tanah Penggugat, hal inilah yang
dipergunakan/diserobot Tergugat I untuk mendirikan bangunan
rumahnya serta membuat pagar, yang mengakibatkan Jalan masuk ke
rumah Penggugat menjadi terhalang atas perbuatan Tergugat I tersebut
diatas pantas dan patut dinyatakan adalah Perbuatan melawan hukum,
serta Tergugat II harus membatalkan serta mencabut Sertifikat Hak
Milik No. 90 Tahun 1993 untuk ditinjau ulang kembali ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara jelas pula Pihak
Tergugat I telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan
menyalahi aturan hukum secara hukum kepatutan, tentang adanya
penyerobotan tanah Hak Milik Tanah Pihak Penggugat, sehingga Pihak
Penggugat I telah mengetahuinya bahwa perbuatannya tersebut
bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena
merugikan Hak orang lain ;
- Bahwa terhadap perbuatan / tindakan dari pihak Tergugat I secara jelas
merugikan Pihak Penggugat dan masyarakat disekitarnya untuk jalan
masuk dari Jalan S. Parman sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi
dan ke rumah Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya wajar menurut hukum, Tergugat I tidak harus
menutup ataupun dengan cara memagarnya dan menghentikan segala
usaha kegiatan diatas tanah beserta bangunannya terhadap objek
perkara tersebut untuk menjaga sesuatu hal yang timbul dikemudian
hari, sehingga adalah cukup berdasar dan beralasan hukum bagi
Penggugat untuk memohn agar terhadap perkara ini dapat diberikan
atau dikabulkan Putusan Provisi dengan memerintahkan Tergugat I
atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk tidak mengadakan
pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk membangun atau
mendirikan bangunan di atas tanah beserta bangunan objek perkara
tersebut semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan dari Pihak Penggugat
ini, maka cukup beralasan secara hukum Pihak Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili untuk berkenan meletakkan Sita
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 7 -
Penjagaan/Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah sengketa
tersebut ;
- Bahwa oleh karenanya patut serta adil dan beralasan pula, Pihak
Tergugat I maupun orang lain yang mendapat hak dai padanya wajar
dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan atas objek perkara
kepada Pihak Penggugat dalam keadaan baik aman dan kosong
menurut hukum dan bilaman perlu dengan kekuatan Polisi ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasarkan dan
beralasan hukum maka adalah patut dan adil menurut hukum bilamana
putusan di dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta
merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Banding, Verzet,
ataupun kasasi bahkan ada upaya hukum lainnya ;
- Bahwa jalan damai di dalam perkara ini tidak mungkin lagi diperoleh
selain dari menyampaikan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon
kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, untuk
memanggil Pihak Penggugat dan Para Pihak Tergugat-Tergugat guna
untuk diperiksa dan diadili dengan memberikan putusan sebagai
berikut :
DALAM PROVISI :
1. Memerintahkan dengan segera Kepada Tergugat I, atau siapa saja
yang mendapat Hak darinya, untuk tidak mengadakan kegiatan
pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk membangun dan
atau mendirikan bangunan, diatas tanah beserta bangunan objek
perkara tersebut, yang terletak dijalan S. Parman Kelurahan Kota
Beringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga semenjak perkara
ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghindarkan dirinya
dari perbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah
Hak Milik dari Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut,
sebelum ada putusan mengenai Pokok Perkara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Atas dasar nomor 1 dan nomor 2 tersebut diatas, maka wajar serta
patut Menghukum Tergugat I, atau siapapun juga yang mendapat
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 8 -
hak darinya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat, untuk
setiap harinya, bila Tergugat I, dengan memaksa kehendaknya
secara lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini
secara tunai kepada Penggugat, terhitung sejak dilaksanakannya
putusan provisi.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima serta mengabulkan gugatan beserta tuntutan Pihak
Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Sah demi Hukum Penggugat ada memiliki /
mempunyai tanah, dengan seluas ±280 Meter ², (Dua ratus delapan
puluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, terbuat
dari lantai semen, dinding setengah batu dan setengah lagi terbuat
dari papan, beratapkan seng, terletak di jalan S.Parman, Keluraha
Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, dengan batas-batas adalah
sebagai berikut :
----Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara dan Jalan
Setapak (Gang)
----Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara
----Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hak Milik No.20 /
1984
----Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara / Jalan
Setapak, Sungai.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pihak Penggugat peroleh
berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 19 Agustus 1985 antara
Sjahbudin Lubis sebagai Pihak Penjual dengan Pihak Penggugat
sebagai Pihak Pembeli, dengan disaksi oleh M. Akil Sihite sebagai
Kepala Kelurahan Kota Beringin, dengan diketahui oleh
SYARIPUDDIN HUTAGALUNG BA selaku Camat Sibolga Kota,
maka Sah lah secara Hukum atas Ganti Rugi tanah tersebut, yang
berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 594-
247/03/1985 dengan Situasi Gambar Tanah tertanggal 03 Mei
1985; dengan ukuran Luas Tanah ± 280 Meter ², (Dua ratus
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 9 -
delapan puluh meter persegi) adalah Sah dan Berkekuatan
Hukum Tetap ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pihak Penggugat adalah orang
yang berhak satu-satunya diatas tanah objek tersebut ;
5. Menyatakan secara hukum, terhadap Sertifikat Tanah, atas nama:
Pihak Penggugat (MATHIAS HUTAPEA), dengan Nomor: 65 di
Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya
Sibolga yang berbatas di sebelah Barat masih tetap dengan Tanah
Negara, Jalan Setapak dan Bibir Sungai / Tanggul Sungai Aek
Doras Sibolga; yang diperbuat oleh Agraria Kotamadya KDH
Tingkat II Sibolga, sekarang Badan Pertanahan Nasional Sibolga
adalah Sah dan Berkekuatan Hukum ;
6. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Pihak Tergugat I bukan
orang yang berhak dan ataupun orang yang tidak berhak diatas
hamparan tanah beserta bangunan tersebut, terhadap objek
perkara yang diperkarakan Pihak Penggugat selaku orang yang
paling berhak ;
7. Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap
segala Surat-Surat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat I di
dalam perkara ini, di atas hamparan tanah objek perkara Hak
Milik Pihak Penggugat ;
8. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, telah melakukan
pelanggaran perbuatan hukum / tindakan melawan hukum
(onrechmatige daad) karena menguasai, mengusahai dan ataupun
mengadakan kegiatan usaha bahkan membuat bangunan sebagai
rumah tempat tinggal Tergugat I di atas tanah objek perkara,
tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak,
dari Penggugat sebagai pemilik hak, secara jelas Pihak Penggugat
dirugikan, karena Penggugat tidak dapat mengkuasai,
mengusahai, dan menikmati tanah beserta bangunannya terhadap
objek perkara sebagaimana mestinya ;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara
yang berukuran Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter, yang
berbatas kesebelah Barat tanah Penggugat atau siapa saja yang
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 10 -
mendapatkan hak dari padanya kepada Penggugat dalam
keadaan kososng dan baik ;
10. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan, mencabut atau
meninjau ulang Sertifikat Hak Milik No.90 atas nama GAMEL
PURBA yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.65
atas nama MATHIAS HUTAPEA, tersebut ;
11. Menghukum Pihak Tergugat I, karena telah mengusahai /
menguasai dengan mendirikan usaha dan rumah tempat tinggal di
atas objek perkara tersebut serta untuk memperoleh keuntungan
maka wajar serta adil dibebani untuk membayar kerugian Pihak
Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap
tahunnya; sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan pada
tahun 2013 selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sebesar Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Pihak
Penggugat; secara kontan setelah diucapkan / dibacakan
keputusan di dalam perkara ini; walaupun Pihak Tergugat I
mengajukan Banding, Verzet, Kasasi, maupun Peninjauan
Kembali, (PK) menurut proses hukum ;
12. Menyatakan bahwa Sita Penjagaan / Sita Jaminan (Conservatoir
Beslag) yang telah diletakkan atas tanah terpekara, adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
13. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapatkan hak
dirinya untuk menyerahkan tanah terpekara dalam keadaan baik
aman dan kosong menurut hukum, kepada Penggugat dan
bilamana perlu dengan kekuatan polisi ;
14. Menghukum Tergugat I, untuk mematuhi putusan dalam provisi
di dalam perkara ini ;
15. Menyatakan secara hukum untuk menguatkan putusan provisi di
dalam perkara ini ;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala
biaya yang timbul di dalam perkara ini sesuai yang ditetapkan
oleh pengadilan yang bersangkutan ;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 11 -
17. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan dengan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad), meski ada Verzet, Banding dan atau
Kasasi maupun proses hukum lain.
A t a u : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon
keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa akibat Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik kepada
tergugat I yang menguasai serta mengusahai Tanah Negara yaitu Jalan Setapak
(Gang) dan bibir sungai Aek Doras (tepi sungai Aek Doras) yang dipergunakan
orang (masyrakat) disekitarnya untuk jalan masuk dari Jalan S. Parman
sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi dan ke rumah Penggugat, dimana
ukuran tanah Tergugat I sebahagiansudah termasuk ukuran tanah Penggugat,
hal inilah yang dipergunakan/diserobot Tergugat I untuk mendirikan
bangunan rumahnya serta membuat pagar, yang mengakibatkan Jalan masuk
ke rumah Penggugat menjadi terhalang atas perbuatan Tergugat I tersebut
diatas pantas dan patut dinyatakan adalah Perbuatan melawan hukum, serta
Tergugat II harus membatalkan serta mencabut Sertifikat Hak Milik No. 90
Tahun 1993 untuk ditinjau ulang kembali ;
- Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 yang isinya :
Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sodial. Jadi uraian tersebut diatas
maka secara jelas pula Pihak Tergugat I telah melakukan tindakan perbuatan
melawan hukum dan menyalahi aturan hukum secara hukum kepatutan,
tentang adanya penyerobotan tanah Hak Milik Tanah Pihak Penggugat,
sehingga Pihak Penggugat I telah mengetahuinya bahwa perbuatannya tersebut
bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena merugikan
Hak orang lain ;
- Bahwa terhadap perbuatan / tindakan dari pihak Tergugat I secara jelas
merugikan Pihak Penggugat dan masyarakat disekitarnya untuk jalan masuk
dari Jalan S. Parman sekarang Zainul Arifin ke Asrama Polisi dan ke rumah
Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya wajar menurut hukum, Tergugat I tidak harus menutup
ataupun dengan cara memagarnya dan menghentikan segala usaha kegiatan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 12 -
diatas tanah beserta bangunannya terhadap objek perkara tersebut untuk
menjaga sesuatu hal yang timbul dikemudian hari, sehingga adalah cukup
berdasar dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap
perkara ini dapat diberikan/dikabulkan Putusan Provisi dengan
memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat Hk darinya, untuk
tidak mengadakan kegiatan pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk
membangun atau mendirikan bangunan di atas tanah beserta bangunan objek
perkara tersebut, semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga ;
- Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan dari Pihak Penggugat ini, maka
cukup beralasan secara hukum Pihak Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili untuk berkenan meletakkan Sita Penjagaan/Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag) di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa oleh karenanya patut serta adil dan beralasan pula, Pihak Tergugat I
maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, wajar dihukum untuk
menyerahkan tanah dan bangunan atas objek perkara kepada Pihak Penggugat
dalam keadaan baik, aman dan kosong menurut hukum dan bilaman perlu
dengan kekuatan Polisi ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasarkan dan beralasan
hukum maka adalah patut dan adil menurut hukum bilamana putusan di
dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) meskipun ada Banding, Verzet, ataupun kasasi bahkan ada upaya
hukum lainnya ;
- Bahwa jalan damai di dalam perkara ini tidak mungkin lagi diperoleh selain
dari menyampaikan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang
Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, untuk memanggil Pihak
Penggugat dan Para Pihak Tergugat-Tergugat guna untuk diperiksa dan diadili
dengan memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
1. Memerintahkan dengan segera Kepada Tergugat I, atau siapa saja yang
mendapat Hak darinya, untuk tidak mengadakan kegiatan pekerjaan
dengan cara memagar bahkan untuk membangun dan atau mendirikan
bangunan, diatas tanah beserta bangunan objek perkara tersebut, yang
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 13 -
terletak dijalan S. Parman Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga
Kota Kota Sibolga semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri
Sibolga ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghindarkan dirinya dari
perbuatan/tindakan yang melanggar hukum terhadap Tanah Hak Milik
dari Penggugat diatas tanah objek perkara tersebut, sebelum ada putusan
mengenai Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Atas dasar nomor 1 dan nomor 2 tersebut diatas, maka wajar serta patut
Menghukum Tergugat I, atau siapapun juga yang mendapat hak darinya
untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat, untuk setiap harinya, bila
Tergugat I, dengan memaksa kehendaknya secara lalai melaksanakan
keputusan provisi dalam perkara ini secara tunai kepada Penggugat,
terhitung sejak dilaksanakannya putusan provisi ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima serta mengabulkan gugatan beserta tuntutan Pihak Penggugat
untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Sah demi Hukum Penggugat ada memiliki /
mempunyai tanah, dengan seluas ± 280 Meter ², (Dua ratus delapan
puluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, terbuat dari
lantai semen, dinding setengah batu dan setengah lagi terbuat dari
papan, beratapkan seng, terletak di jalan S.Parman, Kelurahan Kota
Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, dengan batas-batas adalah sebagai
berikut :
----Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara dan Jalan
Setapak (Gang)
----Sebelah Timur berbatas
dengan : Tanah Negara
----Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hak Milik No.20 / 1984
----Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara / Jalan Setapak,
Sungai.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pihak Penggugat peroleh berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 19 Agustus 1985 antara Sjahbudin Lubis
sebagai Pihak Penjual dengan Pihak Penggugat sebagai Pihak Pembeli,
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 14 -
dengan disaksi oleh M. Akil Sihite sebagai Kepala Kelurahan Kota
Beringin, dengan diketahui oleh SYARIPUDDIN HUTAGALUNG BA
selaku Camat Sibolga Kota, maka Sah lah secara Hukum atas Ganti Rugi
tanah tersebut, yang berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor: 594-247/03/1985 dengan Situasi Gambar Tanah tertanggal 03
Mei 1985; dengan ukuran Luas Tanah ± 280 Meter ², (Dua ratus delapan
puluh meter persegi) adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pihak Penggugat adalah orang yang
berhak satu-satunya diatas tanah objek tersebut ;
5. Menyatakan secara hukum, terhadap Sertifikat Tanah, atas nama: Pihak
Penggugat (MATHIAS HUTAPEA), dengan Nomor: 65 di Kelurahan
Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga yang
berbatas di sebelah Barat masih tetap dengan Tanah Negara, Jalan
Setapak dan Bibir Sungai / Tanggul Sungai Aek Doras Sibolga; yang
diperbuat oleh Agraria Kotamadya KDH Tingkat II Sibolga, sekarang
Badan Pertanahan Nasional Sibolga adalah Sah dan Berkekuatan
Hukum ;
6. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa akses jalan ke Asrama Polisi
telah dikuasai oleh Pihak Tergugat I dan masuk ke dalam Sertifikat Hak
Milik No. 90 atas nama GAMEL PURBA. Demi hukum telah dinyatakan
bahwa akses tanah tersebut merupakan jalan fungsi sosial sebagaimana
diatur dalam UU POKOK AGRARIA yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 7
yang isinya : Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ;
7. Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala
Surat-Surat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat I di dalam perkara ini,
di atas hamparan tanah objek perkara Hak Milik Pihak Penggugat ;
8. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, telah melakukan
pelanggaran perbuatan hukum / tindakan melawan hukum
(onrechmatige daad) karena menguasai, mengusahai dan ataupun
mengadakan kegiatan usaha bahkan membuat bangunan sebagai rumah
tempat tinggal Tergugat I di atas tanah objek perkara, tanpa seizin atau
tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak, dari Penggugat sebagai
pemilik hak, secara jelas Pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 15 -
tidak dapat mengkuasai, mengusahai, dan menikmati tanah beserta
bangunannya terhadap objek perkara sebagaimana mestinya ;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara yang
berukuran Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter / sepanjang tanah milik
Penggugat yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 90 atas nama
GAMEL PURBA. Yang berbatas sebelah Barat tanah Penggugat dan
sebelah Utara tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak
dari padanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
10. Menghukum Tergugat II, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 90
atas nama GAMEL PURBA yang tumpang tindih dengan Tanah
Penggugat atas nama MATHIAS HUTAPEA dan tanah tersebut juga
merupakan fasilitas jalan umum yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik
No. 90 atas nama GAMEL PURBA ;
11. Menghukum Pihak Tergugat I, karena telah mengusahai / menguasai
dengan mendirikan usaha dan rumah tempat tinggal di atas objek
perkara tersebut serta untuk memperoleh keuntungan maka wajar serta
adil dibebani untuk membayar kerugian Pihak Penggugat sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya; sejak tahun 2002
sampai gugatan ini diajukan pada tahun 2013 selama 10 (sepuluh) tahun
yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan
kepada Pihak Penggugat; secara kontan setelah diucapkan / dibacakan
keputusan di dalam perkara ini; walaupun Pihak Tergugat I mengajukan
Banding, Verzet, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, (PK) menurut
proses hukum ;
12. Menyatakan bahwa Sita Penjagaan / Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
yang telah diletakkan atas tanah terpekara, adalah sah dan berkekuatan
hukum;
Membaca jawaban dari Tergugat I yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
1. DALAM EKSEPSI
a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali
atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 16 -
b. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya
Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan
ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam
hubungan hukum ini sebagai berikut :
1. Gugatan Kabur.
- Bahwa apabila diperhatikan scara seksama atas dalil gugatan
Penggugat tersebut, Pihak Penggugat hanya menyebutkan jumlah
luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan kepada Para
Tergugat khususnya Tergugat I yaitu seluas 280 M2, dengan batas-
batas sebagaimana telah didalilkan Pihak Penggugat tertera dalam
Surat Gugatan dan tuntutan Pihak Penggugat, sementara ukuran
tanah yang diperkarakan oleh Penggugat tidak disebutkan, berapa
panjang dan atau lebar tanah terperkara tersebut. Gugatan
Penggugat tersebut tidak jelas dan berdampak akibat fatalnya Surat
Gugatan (Pro Formaag gugatan) ;
- Bahwa antar Petitum dengan posita tidak memiliki kesinambungan,
dimana dalam petitum tidak ada dibicarakan mengenai ganti rugi
namun setelah di posita, ada dibicarakan ganti rugi ;
- Bahwa ganti rugi yang diminta oleh Penggugat seharusnya harus
diperinci dengan jelas ;
Bahwa keadaan sedemikian memperlihatkan Penggugat tidak
secara cermat menunjuk objek gugatan yang berhubungan dengan
objek, haruslah dinyatakan tidak tepat, tidak berdasar karenanya
haruslah ditolak dan atau diterima.
2. Tentang Kualifikasi Hukum Gugatan Penggugat kabur atau tidak
jelas.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan secara
jelas tentang kualifikasi hukum dalam gugatan Para Penggugat.
Bahwa kualifikasi hukum semacam ini haruslah disebut secara tegas
dan jelas dalam gugatan. Apalagi jika membaca dari bagian perihal
gugatan, Penggugat menyebut Perihal : Gugatan. Bahwa Hukum
Acara Perdata, mengharuskan pengajuan gugatan dilakukan dengan
menjelaskan kualifikasi hukum. Maka berdasarkan alasan-alasan
tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 17 -
gugatan yang benar dan cermat serta tidak berdasar menurut hukum,
maka oleh karenya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Bahwa demikian Tergugat memohon agar Hakim Majelis persidangan
menerima eksepsi ini, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan
amar putusan sebagai berikut :
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
Onvantklijke Verklaart).
II. DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka
Tergugat I memajukan jawaban sebagai berikut :
1. Bahwa semua dalil dalam eksepsi dianggap telah diulangi dalam
jawaban ini secara mutatis mutandis ;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menyangkal dengan tegas semua
dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam
jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I, mendirikan bangunan diatas tanah milik Tergugat I
dengan alas hak, Sertifikat Hak Milik No. 90 tahun 1993 atas nama
GAMEL PURBA.
4. Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar tidak mendirikan
pagar/tembok dengan alasan bahwa yang dipagar tersebut adalah jalan
umum adalah sangat keliru, karena sangatlah tidak masuk akal kalau
dijadikan jalan umum tanah milik orang lain, dan pagar yang didirikan
Tergugat I adalah tepat berdiri diatas tanah milik Tergugat I ;
5. Bahwa jalan umum bagi Penggugat atau masyarakat sekitar tanah
terperkara adalah dari depan rumah Penggugat dan bukan dari
belakang yang melewati halaman/bagian depan rumah Tergugat I dan
sangat menggangu terhadap kenyamanan Penggugat ;
6. Bahwa sangatlah tidak berdasar Penggugat dalam gugatannya
menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari
Tergugat, karena Tergugat I sama sekali tidak ada mengklaim tanah
Penggugat ;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti
yang kuat serta tidak berdasar menurut hukum, maka tuntutan Para
Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara sangat
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 18 -
tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak
dan atau dikesampingkan, dan sangat beralasan untuk membebankan
biaya perkara kepada Para Penggugat ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Tergugat memohon kepada
Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi dan
jawaban ini, seraya memutus dengan amar sebagai berikut :
PRIMAIR
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvantklijke Verklaard) ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
SUBSIDAIR
Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya ;
Membaca jawaban dari Tergugat II yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh gugatan dan dalil-dalil
Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg / 134 H.I.R)
Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg / 134 H.I.R, dan gugatan serta dalil
posita dan petitum gugatan Penggugat membuktikan yang menjadi
obyek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang
Keputusan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan
Hukum Perdata (Vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 19 -
jo. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun
2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang diterbitkan oleh
Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan
Pemberian dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 65 terdaftar atas
nama MATHIAS HUTAPEA, tanah seluas 266 M² (dua ratus enam puluh
enam meter persegi) dan Keputusan Pemberian dan Penerbitan Sertifikat
Hak Milik No. 90 terakhir terdaftar atas nama Drs. GAMEL PURBA,
masing-masing bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Kota
Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sehingga adalah tidak
tepat objek gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim a quo, karena nyata
nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg / 134 H.I.R. jo.
Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No.
51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu beralasan
hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo menyatakan Gugatan
Penggugat kepada Tergugat II ditolak atau tidak dapat diterima (Niet
onvankelijk Verklaard).
2. Tentang Obyek Gugatan karena Tergugat II yang merugikan
Penggugat.
Bahwa dari gugatan dan dalil posita dan petitum yang menjadi gugatan
Penggugat kepada Tergugat II terhadap Keputusan Pemberian dan
Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 90, seluas 130 M² (seratus tiga meter
persegi) terakhir terdaftar atas nama Drs. GAMEL PURBA, bidang tanah
tersebut terletak di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota
Kota Sibolga, merugikan Pihak Penggugat adalah tidak benar sama
sekali, tindakan/perbuatan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Kantor
Pertanahan Kota Sibolga telah memenuhi azas azas dalam mengambil
Tindakan dan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi aspek
Kewenangan, asepek procedural dan Aspek Materil.
Bahwa segala apa yang telah diduga oleh Penggugat kepada Tergugat I
yaitu penyerobotan sebahagian bidang tanah kepunyaan pihak
Penggugat semata-mata merupakan hubungan keperdataan Pihak
Penggugat dan Tergugat I, dan bukan merupakan suatu perbuatan dan
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 20 -
ataupun akibat yang timbul dari perbuatan Tatan Usaha Negara yang
telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasionak terhadap obyek
gugatan, untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo
menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat II ditolak atau tidak
dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).
3. Tentang Kapasitas dan Kualitas yang menjadi Obyek Gugatan
Penggugat.
Bahwa apabila dilihat dari gugatan dan dalil posita dan petitum yang
menjadi gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah Keputusan
Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 65, seluas 266 M² (dua
ratus enam puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama MATHIAS
HUTAPEA dan Keputusan Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak
Milik No. 90, seluas 130 M² (seratus tiga meter persegi) terakhir terdaftar
atas nama Drs. GAMEL PURBA, masing-masing bidang tanah tersebut
terletak di Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota Kota
Sibolga, merupakan perbuatan dan tindakan Tata Usaha Negara, oleh
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala
Kantor Pertanahan Kota Sibolga, sebagai Institusi Pemerintahan dalam
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dibidang pertanahan
(Vide Pasal 2, Pasal 19 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang
Pendaftaran Tanah jo. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 Tentang
Badan Pertanahan Nasional), sehingga jelas bahwa Penggugat dalam
gugatannya tidak mempunyai Kapasitas dan Kualitas Menggugat
Tergugat II, untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim
aquo menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat II ditolak atau
tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil dalil gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui
didalam jawaban ini.
2. Bahwa segala apa apa yang dikemukan didalam Eksepsi Tergugat II
sebutkan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai
bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang lagi.
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 21 -
3. Bahwa benar Tergugat II telah Memberikan Hak Milik dan Menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No. 65, bidang tanah yang terletak di Kelurahan
Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga seluas 266 M² (dua
ratus enam puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama MATHIAS
HUTAPEA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.
I Sumatera Utara No. SK-593.2-21-630.3/1987 tanggal 12-03-1987.
4. Bahwa benar Tergugat II telah Memberikan Hak Milik dan Menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No. 90, bidang tanag yang terletak di Kelurahan
Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga seluas 130 M²
(seratus tiga puluh meter persegi) semula terdaftar atas nama
SYARIFUDDIN NASUTION berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsu Sumatera Utara
No. SK.1358/HM/22.13/1992 tanggal 03-02-1992, kemudian di Jual-Beli
kepada Drs. GAMEL PURBA berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05-10-
1992 No. 27/AJB/CSK/1997.
5. Bahwa Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 60 ke atas
nama MATHIAS HUTAPEA serta Pemberian dan Penerbitan Sertifikat
Hak Milik No. 90 semula keatas nama SYRIFUDDIN NASUTION dan
terakhir ke atas nama Drs. GAMEL PURBA, adalah Sah dan
Berkekuatan Hukum berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa Pemberian dan Penerbitan Sertifikat bidang tanah sebagai akses
jalan menuju Asrama Polisi baik yang digunakan oleh Penggugat
maupun masyarakat disekitarnya, menurut Penggugat merupakan
bahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 90 yang telah diberikan Tergugat
II kepada Tergugat I adalah tidak benar, karena Badan Pertanahan
Nasional memperhatikan, mempertimbangkan semua aspek Tekhnis
dalam pemberian dan penerbitan Tanah, semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial (vide Pasal 6 Undang Undang No. 5 Tahun
1960).
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan
Memutuskan yang Amar Putusannya sebagai berikut :
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 22 -
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk
Verklaard).
2. Menghukum Penggugat atau Tergugat I untuk membayar biaya yang
timbul dari perkara ini dan membebaskan Tergugat II untuk membayar
biaya yang timbul dari perkara ini.
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 20/Pdt.G/2013/PN-
SBG tanggal 20 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi dalam gugatan penggugat.
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan, bahwa Sah demi Hukum Penggugat ada memiliki / mempunyai
tanah, dengan seluas ± 280 Meter ², (Dua ratus delapan puluh meter persegi)
berikut bangunan rumah diatasnya, terbuat dari lantai semen, dinding
setengah batu dan setengah lagi terbuat dari papan, beratapkan seng, terletak
di jalan S.Parman, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, dengan
batas-batas adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara dan Jalan Setapak (Gang)
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hak Milik No.20 / 1984
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara / Jalan Setapak, Sungai.
- Menyatakan demi hukum bahwa Pihak Penggugat peroleh berdasarkan
Surat Ganti Rugi tertanggal 19 Agustus 1985 antara Sjahbudin Lubis sebagai
Pihak Penjual dengan Pihak Penggugat sebagai Pihak Pembeli, dengan
disaksi oleh M. Akil Sihite sebagai Kepala Kelurahan Kota Beringin, dengan
diketahui oleh SYARIPUDDIN HUTAGALUNG BA selaku Camat Sibolga
Kota, maka Sah lah secara Hukum atas Ganti Rugi tanah tersebut, yang
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 23 -
berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 594-247/03/1985
dengan Situasi Gambar Tanah tertanggal 03 Mei 1985; dengan ukuran Luas
Tanah ± 280 Meter ², (Dua ratus delapan puluh meter persegi) adalah Sah
dan Berkekuatan Hukum ;
- Menyatakan secara hukum, terhadap Sertifikat Tanah, atas nama: Pihak
Penggugat (MATHIAS HUTAPEA), dengan Nomor: 65 di Kelurahan Kota
Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga yang berbatas di
sebelah Barat masih tetap dengan Tanah Negara, Jalan Setapak dan Bibir
Sungai / Tanggul Sungai Aek Doras Sibolga; yang diperbuat oleh Agraria
Kotamadya KDH Tingkat II Sibolga, sekarang Badan Pertanahan Nasional
Sibolga adalah Sah dan Berkekuatan Hukum ;
- Menyatakan berdasarkan hukum bahwa akses jalan ke Asrama Polisi telah
dikuasai oleh Pihak Tergugat I dan masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik No.
90 atas nama GAMEL PURBA. Demi hukum telah dinyatakan bahwa akses
tanah tersebut merupakan jalan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UU
POKOK AGRARIA yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 7 yang isinya : Setiap hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial ;
- Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala Surat-
Surat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat I di dalam perkara ini, di atas
hamparan tanah objek perkara Hak Milik Pihak Penggugat ;
- Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, telah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad) karena menguasai, mengusahai dan
ataupun mengadakan kegiatan usaha bahkan membuat bangunan sebagai
rumah tempat tinggal Tergugat I di atas tanah objek perkara, tanpa seizin atau
tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak, dari Penggugat sebagai
pemilik hak, secara jelas Pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak
dapat mengkuasai, mengusahai, dan menikmati tanah beserta bangunannya
terhadap objek perkara sebagaimana mestinya ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara yang berukuran
Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter / sepanjang tanah milik Penggugat yang
masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 90 atas nama GAMEL PURBA. Yang
berbatas sebelah Barat tanah Penggugat dan sebelah Utara tanah Penggugat
atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya kepada Penggugat
dalam keadaan kosong dan baik ;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 24 -
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2014
Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan
agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sibolga nomor :
20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret 2014 untuk diperiksa dan diputus
dalam pengadilan tingkat banding;
Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa
pada tanggal 7 April 2013 dan tanggal 16 April 2014 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing kepada
Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;
Membaca surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat I tertanggal 19 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sibolga tanggal 4 Juni 2014 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing kepada Terbanding
semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal
20 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014;
Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding
semula Penggugat tertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 4 Juni 2014 dan surat kontra memori banding
tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut
Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2014;
Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding, yang
disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, kepada
Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 25 -
masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014, dan tanggal 13 Mei 2014, untuk meneliti
dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat I tertanggal 19 Mei 2014 pada pokoknya sangat keberatan
terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan
tingkat pertama, dan memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret
2014, dengan alasan-asalan yang pada pokoknya :
- bahwa Pembanding sama sekali tidak pernah menyerobot tanah milik
Terbanding dengan ukuran lebar 3 m dan panjang 12 m yang terletak di
sebelah barat dari tanah milik Terbanding;
- Bahwa sampai saat ini rumah atau pekarangan dari Pembanding tidak ada
yang memiliki pagar;
- Bahwa Pembanding telah menempati dan menguasai rumah beserta tanah
yang dibeli dari Syarifuddin Nasution sejak Pembanding melakukan ganti
rugi dan sampai saat ini antara Pembanding dengan Terbanding adalah
hidup berdampingan (bertetangga);
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sama sekali tidak pernah
membicarakan perdamaian terhadap objek perkara;
- Bahwa objek perkara tidak pernah menjadi jalam umum;
- Bahwa Pembanding telah memiliki sertifikat hak milik No. 90 tahun 1992
dan termuat didalammya surat ukur dan denah tanah;
- Bahwa Turut Terbanding yang menerbitkan surat hak milik No. 59 atas
nama Terbanding dan surat hak milik No. 90 atas nama Pembanding
adalah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini sesuai dengan fungsi,
tugas dan wewenangnya dibidang pertanahan;
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 26 -
- Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya surat yang diterbitkan oleh
Turut Terbanding adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara
dan bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Sibolga;
Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Juni 2014, pada prinsipnya menyetujui
putusan Pengadilan tingkat pertama, dan memohon agar Pengadilan Tinggi
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 20/Pdt.G/2013/PN-SBG
tanggal 20 Maret 2014;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat I tertanggal 19 Mei 2014, pada prinsipnya tidak ada
hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama,
melainkan hanya merupakan pengulangan dari jawab menjawab yang telah
disampaikan di persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat
dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding dari
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Juni 2014, pada
prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor :
20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret 2014, memori banding dari Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 19 Mei 2014, serta kontra
memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 3
Juni 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal
yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut
hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 27 -
tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20
Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap
dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I;
Memperhatikan KUHPerdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum
lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor :
20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret 2014, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 oleh kami : DAHLIA
BRAHMANA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH., dan KAREL TUPPU, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juli 2014, nomor :
202/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 28 -
RAMBE, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS, ttd ttd
1. YANSEN PASARIBU, SH. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd
2. KAREL TUPPU, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391.
PENGADIL
AN T
INGGI M
EDAN