No · Web viewPeraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal...
Transcript of No · Web viewPeraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal...
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSIBIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2004-2009
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik
Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidanginvestasi dan penanaman modal
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Ketua BKPM
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
1
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangkependudukan
Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Mendagri
Hasil: Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
Triwulan 1 Tahun 2005
Dirjen Administrasi Kependudukan., Depdagri
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
2
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidanglingkungan hidup
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-institusi, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
3
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangPertanahan
Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha dapat memperoleh layanan bidang pertanahan yang lebih mudah tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Deputi Bidang Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
4
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidangenergi, sumberdaya dan mineral
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen ESDM
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
5
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki layanan di bidang pendidikan
Keluaran: Kebijakan pendidikan yang mendukung program pencerdasan kehidupan bangsa dan perizinan bidang kependidikan yang yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Hasil: 1. Peningkatan kesempatan
belajar pada semua lapisan dan golongan masyarakat.
2. Pengurangan tingkat buta huruf.
3. Peningkatan taraf pendidikan rata-rata masyarakat.
4. Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus izin pendirian sekolah dan pendidikan lain tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
Triwulan 1 Tahun 2005
Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, Dirjen PLSP Depdiknas
Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
6
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme layanan di bidang keagamaan, khususnya penyelenggaraan haji
Keluaran: Sistem dan mekanisme penanganan jemaah haji yang responsif, mudah, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Agama
Hasil: Masyarakat lebih mudah dalam mengurus keberangkatan haji tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
Triwulan 1 Tahun 2005
Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
7
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki layanan dibidang ketenagakerjaan
Keluaran: Mekanisme pelayanan dan perizinan ketenagakerjaan yang mudah, responsif, cepat, non diskriminatif, ransparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil: 1.Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2.Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Dirjen Pembinaan dan Penempatan TKDN, Dirjen Pembinaan dan Penempatan TKLN, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
8
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme pelayanan bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum
Keluaran: Mekanisme pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen Imigrasi, Dirjen HaKI, Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHukHAM
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, Bab X RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
9
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme pelayanan jasa kekonsuleran di perwakilan RI
Keluaran: Mekanisme pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Luar Negeri
Hasil: Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen Protokol dan Konsuler, Deplu
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009
Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Bab VII RPJM 2004 –2009
APBN Tahun 2005
10
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidang kepolisian (SIM, STNK, Senjata Api, Keramaian)
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Kapolri.
Hasil: 1.Masyarakat dan pelaku
dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2.Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1 Tahun 2005
Kadivbinkum, KaBabinkam, Ka Baintelkam, POLRI
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, Bab X RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
11
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangkesehatan
Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan
Hasil: Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen Binkesmas, Depkes
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
12
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidangperhubungan
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan biaya yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota
Hasil: 1. Masyarakat dan
pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Dephub
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Gubernur
Bupati/Walikota
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
13
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidangperikanan
Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Hasil: 1. Masyarakat dan
pelaku dunia usaha perikanan lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha perikanan di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, DKP
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
14
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan usaha dan pelayanan pubilik di bidang ke-pekerjaan umum-an
Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku
dunia usaha perikanan lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri
Triwulan 1, Tahun 2005
Dirjen SDA, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya,Dirjen Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
15
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyusun Peraturan Pemerintah tentang pelayanan perizinan satu pintu (one stop service) bagi Kabupaten/Kota di Indonesia
Keluaran:1. Naskah Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang pelayanan perijinan satu pintu
2. Partisipasi Gubernur dalam mendorong Bupati/ Walikota untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Review regulasi perijinan
Hasil:Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan
Triwulan 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri
Gubernur
Bupati/Walikota
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Peningkatan Kinerja Layanan KepemerintahanMenerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang berwenang melaksanakan pelayanan publik
Keluaran:Pakta Integritas petugas pelayanan publik dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN
Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja petugas pelayanan publik
Semester 1, Tahun 2005
Instansi pelayanan publik terkait
Deputi Pengawasan, MenPAN
Komisi Ombudsman Nasional
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
16
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Investasi dan Penanaman Modal
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang investasi dan penanaman modal
Hasil:Pelayanan publik di bidang investasi dan penanaman modal yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sestama, BKPM
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Kependudukan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kependudukan
Hasil:Pelayanan publik di bidang kependudukan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Depdagri
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Kesehatan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan
Hasil:Pelayanan publik di bidang kesehatan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Depkes
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
17
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang perhubungan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang perhubungan
Hasil:Pelayanan publik di bidang perhubungan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Dephub
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang perikanan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang perikanan
Hasil:Pelayanan publik di bidang perikanan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, DKP
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Lingkungan Hidup
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
Hasil:Pelayanan publik di bidang lingkungan hidup yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sesmeneg, Kantor Meneg Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
18
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Pertanahan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pertanahan
Hasil:Pelayanan publik di bidang pertanahan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sestama, Badan Pertanahan Nasional
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Ketenagakerjaan
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan
Hasil:Pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Depnakertrans
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
19
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum
Hasil:Pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, DepHuk HAM
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang kepolisian
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kepolisian
Hasil:Pelayanan publik di bidang kepolisian yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Itwasum, Kadiv Propam, Deputi SDM, POLRI
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
20
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur Hasil:Pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Departemen Pekerjaan Umum
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang pekerjaan umum
Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pekerjaan umum
Hasil:Pelayanan publik di bidang pekerjaan umumyang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen, Departemen Pekerjaan Umum
Sekjen, Departemen Dalam Negeri
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
21
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan standar pelayanan minimum dan sistem penilaian kinerja lembaga pelayanan publik
Keluaran: Peraturan Menteri PAN tentang Standar Pelayanan Minimum dan Sistem Penilaian Kinerja Lembaga Pelayanan Publik
Hasil:Sistem Pelayanan Publik yang berbasis kinerja, lebih transparan dan akuntabel
Semester 1 Tahun 2005
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, Bab XII RPJM 2004-2009
APBN Tahun 2005
Menyempurnakan sistem mengenai akuntabilitas kinerja dari instansi dan pejabat pemerintah
Keluaran:Kebijakan dan penyempurnaan SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi.
Hasil:Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SAKIP.Peningkatan kegunaan LAKIP sebagai instrumen feedback bagi peningkatan pelayanan kepemerintahan
Semester 2, Tahun 2005
Irtama Bappenas,
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik
22
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Melaksanakan proyek percontohan “islands of integrity”(penerapan tata kepemerintahan yang baik) pada beberapa wilayah/instansi pemerintah
Keluaran:Peraturan MenPAN tentang proyek percontohan “islands of integrity”pada beberapa wilayah/instansi pemerintah
Hasil: Evaluasi proyek untuk penerapan yang lebih luas di wilayah/sektor lainnya
Semester 1, Tahun 2006
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik, Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam manajemen pemerintahan di pusat dan di daerah
Keluaran:Persamaan persepsi mengenai prinsip tata kepemerintahan yang baik
Hasil:Terwujudnya penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik, di pusat dan di daerah
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri
Gubernur, Bupati/Walikota,
Eselon 1 lembaga terkait
Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Bab XII, RPJM 2005 -2009
APBN Tahun 2005
23
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam manajemen BUMN dan BUMD
Keluaran:Persamaan persepsi mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Hasil:Terwujudnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di pusat dan di daerah
Semester 1, Tahun 2005
Sesmeneg BUMN,
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Bab XII, RPJM 2005 -2009
APBN Tahun 2005
Peningkatan Pengawasan atas Pelayanan KepemerintahanMeningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penanganan aduan yang telah dilaporkan
Keluaran:Aparat penegak hukum secara transparan dan terbuka memberikan informasi, baik berupa proses maupun dokumen
Hasil:Kemudahan masyarakat untuk untuk mendapatkan informasi terhadap laporan yang diberikan
Triwulan I, tahun 2005
Komisi Ombudsman Nasional
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK,
Kadivhumas POLRI,
Jamwas, Kejagung,
Inspektorat masing-masing Departemen / LPND
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004-2009
APBN Tahun 2005
24
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan Pelayanan Pengaduan (Public Complaint) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personel.
Keluaran:Laporan pengaduan masyarakat terhadap sikap dan perilaku personel yang menyimpang
Hasil:Kemudahan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap perilaku menyimpang dalam melakukan pelayanan publik
Semester 2, Tahun 2005
Komisi Ombudsman Nasional
Inspektorat Jenderal masing-masing departemen yang melaksanakan pelayanan publik,
Deputi Pengawasan, MenPAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004-2009
APBN Tahun 2005
Memperbaiki sistem pelaporan, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara
Keluaran:Sistem pelaporan yang lebih transparan
Hasil:Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara
Semester 2, Tahun 2005
Deputi Bidang Pencegahan, KPK
Deputi Pengawasan, MenPAN
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004 - 2009
Program Penegakan Hukum dan HAM Bab XI RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
25
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai gratifikasi
Keluaran:Sistem pelaporan gratifikasi yang memihak pada masyarakat
Hasil:Terwujudnya akses langsung kepada masyarakat dalam rangka pemberian gratifikasi
Semester 2, Tahun 2005
Inspektorat Jenderal Instansi/ Lembaga
Deputi Pengawasan, MenPAN
Deputi Bidang Pencegahan, KPK
Komisi Ombudsman Nasional
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Meningkatan Peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)
Keluaran:Koordinasi dalam penanganan TPPU
Hasil:Minimalisasi tindakan pencucian uang dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi
Semester 2, Tahun 2005
Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan
Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 -2009
APBN Tahun 2005
Melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah
Keluaran:Perubahan UU dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengawasan
Hasil:Pengawas internal menjadi pendeteksi awal terjadinya tindak pidana korupsi
Semester 1, Tahun 2005 -Semester 1 Tahun 2006
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Deputi Pengawasan, MenPAN
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Komisi Ombudsman Nasional
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XII RPJM 2005 – 2009
APBN Tahun 2005, Bab XII RPJM 2004-2009
26
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara
Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan negara
Keluaran:Pakta Integritas petugas penerimaan pendapatan negara dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN
Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja penerimaan pendapatan negara
Semester 1, Tahun 2005
Instansi penerima pendapatan negara terkait
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran
Keluaran:Pakta Integritas petugas pelaksana anggaran dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN
Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan anggaran negara
Semester 1, Tahun 2005
Instansi pelaksana anggaran negara terkait
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
1.Menyempurnakan Sistem Pencairan Anggaran
2.Menerapkan Pakta Integritas bagi Petugas yang mengelola Sistem Pencairan Anggaran
Keluaran:Sistem Pencairan Anggaran yang cepat, transparan dan bebas korupsi
Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran negara
Semester I 2005
Dirjen Perbendaharaan Negara, Depkeu
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
27
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Melanjutkan perbaikan pelayanan dan sistem pemeriksaan terhadap wajib pajak
Keluaran:1.Sistem Pelayanan
Perpajakan yang cepat dan sederhana
2.Sistem Pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna
3.Sistem Pemeriksaan Perpajakan yang transparan dan akuntabel
4.Sistem informasi perpajakan, yang terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh publik
Hasil:Masyarakat memperoleh pelayanan pengurusan pajak, yang prima didukung oleh tranparansi, akuntablitas dan kejelasan persyaratan yang dibutuhkan serta kepastian sejauh mana penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kepentingan rakyat
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Pajak, Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
28
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki pelayanan dan sistem audit di bidang kepabeanan dan cukai
Keluaran:1. Sistem Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai yang cepat dan sederhana
2. Sistem Pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna
3. Sistem Audit yang transparan dan akuntabel
4. Sistem informasi kepabeanan dan cukai yang terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh publik
Hasil:Masyarakat memperoleh pelayanan pengurusan kepabeanan dan cukai yang prima didukung oleh tranparansi, keadilan, akuntablitas dan konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu
Deputi Bidang Investigasi, BPKP
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
29
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan E-government di bidang perpajakan
Keluaran:1. Sistem E-government di
bidang perpajakan2. Peraturan Menkeu
tentang penerapan E-government dalam bidang perpajakan
Hasil:Terciptanya pelayanan perpajakan yang berbasis e-government
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Pajak, Depkeu
Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bab XII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Mengembangkan E-government di bidang kepabeanan dan cukai
Keluaran:1. Sistem E-government di
bidang kepabeanan dan cukai
2. Peraturan Menkeu tentang penerapan E-government dalam bidang kepabeanan dan cukai
Hasil:Terciptanya pelayanan kepabeanan dan cukai yang berbasis e-government
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Bea dan Cukai Depkeu
Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bab XII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
30
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pengelolaan pajak, kepabeanan dan cukai
Keluaran:Peraturan Menkeu mengenai Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan Pajak, Bea dan Cukai
Hasil:Pengelolaan Pajak, Bea dan Cukai yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2005
Irjen Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat perpajakan, yang didukung oleh E-government
Keluaran:Aparat perpajakan yang profesional, dengan dukungan E-government.
Hasil:1. Tidak ada lagi kebocoran
dalam penerimaan keuangan negara.
2. Tidak adanya pungutan liar dalam pengurusan pajak
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Pajak, Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bab XII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
31
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat kepabeanan, dan cukai yang didukung oleh E-government
Keluaran:Aparat kepabenan, dan cukai yang profesional, dengan dukungan E-government.
Hasil:1.Tidak ada lagi kebocoran
dalam penerimaan keuangan negara.
2.Tidak adanya pungutan liar dalam pengurusan kepabeanan, dan cukai
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bab XII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara pada sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan
Keluaran:Pengelolaan keuangan negara yang efisien pada sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan
Hasil:Penyelamatan preventif kekayaan negara pada 5 sektor penerima APBN terbesar
Semester 1, Tahun 2006
Dirjen Perbendaharaan, Depkeu
Irjen Depdiknas
Irjen Depkes
Itwasum POLRI
Irjen TNI, Orjen TNI dan POM TNI, Mabes TNI
Irjen Departemen PU
Irjen Dephub
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XII RPJM 2005 – 2009
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2005 – 2009
APBN Tahun 2005
32
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menetapkan formula dan kriteria yang jelas dalam rangka pengalokasian DAU dan DAK
Keluaran:Formula dan Kriteria pengalokasian DAU dan DAK
Hasil:Terseleksinya Daerah yang benar-benar berhak untuk menerima DAK dan diterimanya DAU secara proporsional
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu
Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Depdagri
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 -2009
APBN Tahun 2005
Memperbaiki sistem informasi akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah
Keluaran:Sistem informasi akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang dapat diakses oleh publik
Hasil:Sistem manajemen keuangan negara yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2008
Dirjen Perbendaharaan, Depkeu
Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Bab XXII RPJM 2004 -2009
APBN Tahun 2008
Memperbaiki sistem manajemen keuangan negara
Keluaran:Sistem manajemen keuangan negara yang akuntabel dan menjamin terlaksananya mekanisme check and balances
Hasil: Minimalisasi kebocoran APBN
Semester 1, Tahun 2005 - 2009
Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005 -2009
33
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyusun Peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja, penerapan treasury single account, pengelolaan utang negara dll.
Keluaran:Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah pelaksanaan UU No. 17/2003
Hasil:Terciptanya good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
Semester 1, Tahun 2007
Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu,
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2007
Menyusun Peraturan pelaksanaan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Keluaran:Peraturan pemerintah dan Perda pelaksanaan UU No.1/2004
Hasil:Pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Semester 1, Tahun 2007
Dirjen Perbendaharaan, Depkeu
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2007
34
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyusun standar pelayanan minimal sesuai dengan PP No. 21/2004
Keluaran:Perpres tentang Standar Pelayanan Minimal
Hasil:Efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas,
Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu,
Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
35
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabenanan dan cukai
Keluaran:1. Ditetapkannya
Rancangan revisi UU dan sejumlah peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai
2. Penyerahan RUU tentang Perubahan UU Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai kepada DPR
Hasil:Masyarakat dan dunia usaha yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum mengenai pelaksanaan UU dan peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai yang lebih adil, terbuka, transparan dan akuntabel
Semester 2, Tahun 2005
Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu,
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Imigrasi, DepHuk HAM
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN 2005
Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
36
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak lain yang terkait
Keluaran:Pakta Integritas petugas pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak terkait dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN
Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah
Semester 1, Tahun 2005
Masing-masing instansi pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah
Deputi Pengawasan, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Menerapkan sistem E-procurement
Keluaran:1. Konsep sistem E-
procurement2. Konsep Keppres tentang
pelaksanaan proyek percontohan Sistem E-procurement di beberapa daerah
Hasil:Berjalannya e-procurement untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaat
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, LAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
37
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Pelaksanaan E- procurement di Departemen Pekerjaan Umum
Keluaran:Proses pelelangan/tender secara online di media internet antara panitia lelang/tender dengan penyedia jasa (full e-procurement)
Hasil:Meningkatnya transparansi pengadaan barang/jasa dengan menyampaikan paket-paket pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan pelelangan melalui media internet
Semester 1, Tahun 2005
Sekjen Departemen Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Memperkuat institusi audit internal dalam proses pengadaan
Keluaran:Peraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal
Hasil:Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, terbuka dan akuntabel melalui pemeriksaan secara transparan mulai dari proses pengadaan sampai pada evaluasi
Semester 1, Tahun 2005
Irjen masing-masing Departemen/LPND
Deputi Pengawasan, MenPAN
Deputi Bidang Investigasi, BPKP
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
38
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah
Keluaran:1. Penerapan pakta
integritas secara ketat2. Aturan mengenai
pelelangan/tender secara elektronik
3. Peraturan yang jelas hingga petunjuk teknis pengadaan
4. Penerapan tindak pidana korupsi yang tegas pada aparat dan rekanan yang terlibat suap
Hasil:Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang transparan, terbuka, akuntabel dan sehat, transparan, serta perlakuan adil bagi semua pihak
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
39
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Membahas RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Keluaran:Aturan mengenai tanda tangan digital, materai digital dan hal lain yang berhubungan dengan transaksi secara elektronik
Hasil:Panitia pelelangan dan penyedia jasa dapat melaksanakan proses pelelangan secara elektronik dengan aman
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi., Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi, Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM dan Pembinaan Aparatur NegaraIntegrasi muatan anti korupsi pada pendidikan dan pelatihan kedinasan dan diklat penjenjangan
Keluaran:Muatan anti korupsi pada kurikulum diklat kedinasan dan penjenjangan
Hasil:Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang korupsi di kalangan aparatur pemerintah
Semester 1, Tahun 2006
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKN
Deputi Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, LAN,
Deputi Bidang Pencegahan, KPK
Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik Bab XII RPJM 2004 – 2009
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009
APBN Tahun 2006
40
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan strategis di pusat dan daerah
Keluaran:Sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan strategis di pusat dan daerah terutama di bidang pelayanan Publik
Hasil:Meningkatnya kualitas SDM yang didorong adanya persaingan sehat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis
Semester 2, Tahun 2008
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, LAN
Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2008
Penyempurnaan sistem rekrutmen aparat penegak hukum
Keluaran:Tersedianya konsep sistem rekruitmen aparatur penegak hukum
Hasil:Dihasilkan aparatur penegak hukum yang memiliki kompetensi dan professional..
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, LAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Bab IX, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
41
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyempurnakan sistem Manajemen SDM bagi PNS, anggota TNI dan Polri
Keluaran:1. Sistem Rekrutmen
yang transparan dan akuntabel
2. Sistem penilaian kinerja dan pembinaan karir
3. Sistem Penggajian dan Insentif bagi PNS, anggota TNI dan Polri yang berbasis kinerja
Hasil: Terwujudnya sistem manajemen SDM yang transparan dan akuntabel
Semester 1, Tahun 2008
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN,
Deputi SDM, POLRI
Kasum TNI
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2008
42
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Pengembangan sistem pembinaan pegawai yang meliputi sistem pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, penilaian kinerja dan pengembangan karir aparat penegak hukum
Keluaran:Tersedianya konsep sistem manajemen SDM yang mencakup sistem penilaian kinerja, sistem karir dan remunerasi aparat penegak hukum.
Hasil:Terkelolanya dan terpenuhinya kemampuan profesional, dan kesejahteraan aparatur penegak hukum
Semester 2, Tahun 2006
Deputi Bidang SDM Aparatur MenPAN
Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Deputi Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional, LAN,
Sekjen, KPK
Sekjen, MA
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Bab IX, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2006
43
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Penyusunan database hasil pemantauan terhadap integritas dan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka sistem promosi dan mutasi
Keluaran:Tersusunnya data base tentang kualitas dan integritas pimpinan lembaga dan aparatur penegak hukum di setiap level yang menjadi acuan penempatan pimpinan di level yang lebih tinggi.
Hasil:Terlaksananya sistem mutasi dan promosi penegak hukum berdasarkan kinerja dan kompetensi.
Semester 2 Tahun 2006
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN,
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Bab IX, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2006
44
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyempurnakan sistem remunerasi bagi PNS, anggota TNI dan Polri
Keluaran:Sistem Penggajian dan Insentif bagi PNS, anggota TNI dan Polri yang berbasis kinerja
Hasil: Peningkatan kesejahteraan aparatur PNS, TNI dan Polri
Semester 1, Tahun 2008
Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN
Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKN
Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN,
Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu
Deputi SDM, POLRI
Kasum, TNI
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Bab XII RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2008
Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
45
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan penerapan materi mengenai anti korupsi mulai dari pendidikan dini sampai dengan pendidikan tinggi
Keluaran:Mata ajar baru atau internalisasi pada mata pelajaran yang sudah ada mengenai Anti Korupsi
Hasil:Masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mempunyai imunitas dan rasa alergi terhadap tindakan korupsi beserta segala modus operandi-nya.
Semester 1, Tahun 2006
Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, Dirjen PLSP Depdiknas
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 –2009
APBN Tahun 2006
Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam kampanye gerakan anti korupsi
Keluaran:Meningkatnya jumlah tokoh masyarakat dari ormas yang terlibat secara aktif dalam kampanye pemberantasan korupsi
Hasil:Masyarakat menjadi lebih berani dan kritis menyikapi perilaku korupsi
Semester 1, Tahun 2006
Deputi Bidang Akuntabilitas, Meneg Kebudayaan dan Pariwisata,
Kepala BPHN, DepHuk HAM,
Jamintel, Kejaksaan Agung
Kadivhumas, POLRI
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 –2009
APBN Tahun 2006
46
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Melakukan gerakan penyuluhan dampak negatif dari korupsi
Keluaran:Penyuluhan-penyuluhan dampak negatif korupsi di pusat dan daerah
Hasil:Masyarakat, terutama pihak-pihak yang belum terkontaminasi, menyadari akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
Semester 1, Tahun 2005
Deputi Bidang Akuntabilitas Meneg Kebudayaan dan Pariwisata,
Kepala BPHN,DepHuk HAM,
Jamintel, Kejaksaan Agung
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 –2009
APBN Tahun 2005
Kampanye Toleransi Nol terhadap Korupsi
Keluaran:1. Kampanye media (cetak
dan elektronik)2. Kampanye aksi
Hasil:Masyarakat menyadari bahwa tindak pidana korupsi dengan segala manifestasinya tidak dapat ditolerir sama sekali
Semester 1, Tahun 2005
Jamintel, Kejaksaan Agung,
Kepala BPHN, DepHuk HAM,
Deputi Bidang Pencegahan, KPK,
Kadivbinkum, POLRI,
Gubernur,
Bupati/Walikota
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 –2009
APBN Tahun 2005
Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung
47
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Revisi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Keluaran:Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Revisi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Hasil:Pemberlakuan ketentuan-ketentuan acara pidana yang berhubungan dengan percepatan, akuntabilitas dan tranparansi penanganan perkara korupsi seperti perlindungan saksi dan pelapor, pembuktian terbalik, dan ijin pemeriksaan
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM,
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Keluaran:UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Hasil:Masyarakat mempunyai akses atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintrahan (baik proses maupun dokumen) untuk menilai, memantau dan melaksanakan fungsi check and balances
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM,
Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi Kominfo
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
48
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Keluaran:Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPU
Hasil:Meningkatnya efektifitas rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi
Semester 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 – 2009
APBN Tahun 2005
Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi
Keluaran:UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Melawan Korupsi
Hasil:Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum internasional
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM
Dirjen Multilateral, Deplu
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
49
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik
Keluaran:RUU tentang Pelayanan Publik.
Hasil:Disetujuinya UU tentang Pelayanan Publik oleh DPR
Semester 1, Tahun 2005.
Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHukHAM
Deputi Bidang Kajian Menajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Komisi Ombudsman Nasional
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
Menyelesaikan RUU tentang Administrasi Pemerintahan
Keluaran:RUU tentang Administrasi Pemerintahan
Hasil:Disetujuinya UU tentang Administrasi Pemerintahan oleh DPR
Semester 2, Tahun 2005
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, LAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009
APBN Tahun 2005
Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Keluaran:UU Revisi KUHAP
Hasil:Kepastian dalam hukum beracara
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009
APBN Tahun 2005
50
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan Sistem tentang Manajemen Informasi Penanganan Perkara (SMIPP)
Keluaran:Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara di setiap instansi penegak hukum
Hasil:1. Kemudahan bagi para
pihak yang berkaitan dengan perkara untuk mendapat informasi perkembangan dan kendala penanganan perkara.
2. Kemudahan akses publik untuk mengetahui dan memonitor penanganan perkara dengan tetap menghormati kerahasiaan pribadi, negara dan proses penanganan itu sendiri, yang diatur secara jelas terukur dan limitatif.
3. Adanya unit yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi penanganan perkara.
Semester 2, Tahun 2005
Jambin Kejaksaan Agung,
Deputi Bidang Penindakan, KPK,
Deputi Operasional, POLRI,
Sekjen Mahkamah Agung
Program Peningkatan Kinerja Pengadilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, RPJM Tahun 2004-2005..
APBN Tahun 2005
51
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Keluaran:Perubahan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi.
Hasil:Penyerahan RUU Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi kepada DPR
Semester 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Imigrasi DepHuk HAM
Eselon I Deplu cq Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Deplu
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Keluaran:Naskah RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Hasil:Meningkatnya Kerjasama Internasional dalam rangka pemberantasan Korupsi
Semester 1, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM
Dirjen Multilateral, Deplu
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
52
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
Keluaran:Diundangkannya RUU yang mengatur tentang perlindungan saksi dan pelapor .Hasil:Masyarakat berani dan proaktif untuk melaporkan terjadinya TPK oleh oknum aparat/penyelenggara negara/ pegawai negeri.
Triwulan 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi
Keluaran:Adanya ketentuan tentang penggunaan asas pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam peraturan perundangan tentang TPK baik dalam materi Perpu, amandemen UU tentang pemberantasan TPK atau KUHAP.
Hasil:1. Pembuktian TPK di
depan pengadilan berlangsung dengan mudah dan persidangan berlangsung cepat.
2. Korupsi menjadi perbuatan yang berisiko tinggi namun rendah hasilnya (high risk and low reward).
Triwulan 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
53
Sub
Isu
Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait
PembiayaanKeluaran/Hasil
1 2 3 4 5 6 7Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba
Keluaran:Naskah RUU tentang Badan Hukum Nirlaba.
Hasil:Meningkatnya pengawasan terhadap badan hukum nirlaba, terutama dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Semester 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 A ayat 1 UUD 1945
Keluaran:Naskah RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Hasil:Meningkatnya checks and balences dalam pengelolaan sumber daya negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah
Semester 2, Tahun 2005
Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM
Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM
Dirjen Otonomi Daerah, Depdagri
Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN
Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.
APBN Tahun 2005
54