No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
Transcript of No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
DAFTAR ISI
Hal.
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014............................................................................... ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… iii
DAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………….. iv
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………......………... I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………..…………………..... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………..………… I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJM dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya .….......…..……. I-4 1.4. Maksud dan Tujuan ...……………………………………...……. I-7 1.5. Sistematika Penulisan ….……………………….………….…..…. I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH............................................ II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ………………………..…….…… II-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat .….……….………………………… II-16 2.3. Aspek Pelayanan Umum….…………………………......………… II-20 2.4. Aspek Daya Saing Daerah …..……………………………………. II-46
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ........... III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ….................................................. III-1 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ……...………….. III-16 3.3. Kerangka Pendanaan 2008-2013 …..…….…..…………………. III-22
BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS ……………………….……...…. IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan ………………….........…………... IV-1 4.2. Isu-isu Strategis ………………………………………….…………. IV-3
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................. V-1 5.1. VISI ................................................................................................. V-1 5.2. Misi ................................................................................................. V-2 5.3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………........... V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................. VI-1
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 i
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH …………………………………………………….………….. VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN …………………………………………. VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………. IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …….……... X-1
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 ii
BUPATI LOMBOK TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur
merupakan rencana pembangunan Kabupaten
Lombok Timur untuk 5 (Lima) tahun yang memuat
visi, misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, agenda pembangunan daerah dan prioritas
program secara rinci dan terukur;
b. bahwa untuk keberlanjutan program pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-
2025, perlu disusun RPJMD Tahun 2013-2018;
c. bahwa RPJMD tersebut di atas, disusun sebagai
upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan
pembangunan baik sektoral, lintas sektoral maupun
lintas daerah dan sebagai pedoman umum dan arahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di daerah; RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-
2018;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373); RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006
Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur
2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2013-2018
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mencapai Misi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Instansi Pemerintah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (Lima) tahun di Kabupaten Lombok
Timur.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun, terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana
pembangunan tahunan daerah;
16. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
Pasal 2
(1) RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah 5 (Lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Gambaran Umum.
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis.
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan.
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah.
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan
Kebutuhan.
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah.
BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 menjadi pedoman bagi masing-masing SKPD
dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
(2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah penyusunan
RKPD berpedoman pada RPJMD Tahun 2013-2018.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai bahan pembahasan KUA dan pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Pasal 5
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengendalian terhadap kebijakan masing-
masing SKPD dalam melaksanakan RPJMD Tahun
2013-2018.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penilaian terhadap pelaksanaan RPJMD
Tahun 2013-2018 oleh masing-masing SKPD.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode
berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
(1) RPJMD Tahun 2013-2018 dapat dirubah dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan dan substansi yang
dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b. terjadi perubahan yang mendasar.
c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
Pasal 7
(1) Masyarakat dapat menginformasikan program dan
kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD
yang telah ditetapkan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disertai dengan data yang akurat.
(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti informasi dari
masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan
tindak lanjut informasi dari masyarakat diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 8
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lombok Timur 2008-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 6) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 Pebruari 2014
BUPATI LOMBOK TIMUR,
MOCH. ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di Selong
pada tanggal 28 Pebruari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR,
ROHMAN FARLY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2014
BUPATI LOMBOK TIMUR,
MOCH. ALI BIN DACHLAN
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018
DAFTAR TABEL
Hal.
1. Tabel II.1 Penggunaan Tanah (Ha) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012....................................................................... II-6
2. Tabel II.2 Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut KecamatanTahun 2012………….………..………………... II-14
3. Tabel II.3 Lapangan Pekerjaan Utama……………………..…...……. II-15 4. Tabel II.4 PDRB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008
Periode 2008-2012 (Dalam Juta Rupiah)…………….…… II-16 5. Tabel II.5 Distribusi Presentase PDRB Kab.Lombok Timur
ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012………………………… II-17 6. Tabel II.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan………...…. II-21 7. Tabel II.7 Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan………..…… II-25 8. Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Sarana Kesehatan…………..... II-26 9. Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kesehatan…….…….... II-27 10. Tabel II.10 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Selong.....… II-28
11. Tabel II.11 Capaian Indikator Kinerja Kunjungan dan Pelayanan RSUD Selong……………….…………………….………..… II-30
12. Tabel II.12 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi………..……..... II-32
13. Tabel II.13 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan……..……..……. II-33
14. Tabel II.14 Status Jalan di Kabupaten Lombok Timur………....……… II-33
15. Tabel II.15 Kondisi Jalan…………………………..……………………… II-34
16. Tabel II.16 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan………..….. II-35
17. Tabel II.17 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Timur……. II.37
18. Tabel II.18 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan..….... II-38
19. Tabel II.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal….. II-40
20. Tabel II.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian……….…….. II-42
21. Tabel II.21 Perkembangan Sektor Perdagangan……………..………. II-44
22. Tabel II.22 Perkembangan Sektor Industri di Kab. Lombok Timur………………………………………………………….. II-46
23. Tabel II.23 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHB Tahun 2008-2012……………...……………………. II-47
24. Tabel II.24 Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur…………….… II-50
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 iii
25. Tabel II.25 Posisi Kredit Bank Umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah)…………………....…… II-51
26. Tabel II.26 Kondisi Jalan…………...………………………………….… II-52
27. Tabel II.27 Jenis dan Jumlah Investasi di Kabupaten Lombok Timur…………………………………………………….……. II-53
28. Tabel II.28 Penguatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lombok Timur…………………..……….…………….……. II-56
29. Tabel III.1 Perkembangan Komponen PAD Tahun 2008-2012….... III-2
30. Tabel III.2 Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah........... III-4
31. Tabel III.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012........................................................................ III-5
32. Tabel III.4 Realisasi Dana Perimbangan 2008-2012......................... III-6
33. Tabel III.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2012…………………………………..…..... III-8
34. Tabel III.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lombok TimurTahun 2008-2012 ….………… III-11
35. Tabel III.7 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012 Kab. Lombok Timur……………………………………......... III.13
36. Tabel III.8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur…..….…. III-21
37. Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Lombok Timur……………….…………………………. III-21
38. Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Lombok Timur……………………………………….…. III-22
39. Tabel III.11 Pengeluaran Periodik, Wajibdan Mengikat serta Perioritas Utama Tahun 2008-2012 Kabupaten Lombok Timur…………………………………………..……. III-23
40. Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur………………………………………...……… III-26
41. Tabel III.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur…....……… III-27
42. Tabel IV.1 Kondisi Beberapa Indikator Kesehatan 2008 dan 2012... IV-5
43. Tabel IV.2 Data Series 2008-2012 Banyaknya Gangguan Kamtibmas yang Dilaporkan…………………..…………… IV-11
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 iv
DAFTAR GRAFIK
Hal.
1. Grafik II.1 Jumlah Dan laju Petumbuhan Penduduk…………………… II-14 2. Grafik II.2 Pendapatan Perkapita…………………………………………. II-18 3. Grafik II.3 Produksi 4 Komoditas Pertanian (Ton)………. ……………. II-48 4. Grafik II.4 Perkembangan populasi sapi Kabupaten Lombok Timur… II-49 5. Grafik II.5 Perkembangan Produksi Jagung Kabupaten Lombok
Timur……………………………………..…………………….. II-49
6. Grafik II.6 Perkembangan Produksi Rumput Laut Kabupaten Lombok Timur……………………..…………………………... II-50
7. Grafik III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012………………………………………………. III-2
8. Grafik III.2 Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008-2012……………. III-3 9. Grafik IV.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012………..………… IV-3 10. Grafik IV.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012 1Laju Inflasi
di Kabupaten Lombok Timur 2008-2014…………………….. IV-5 11. Grafik IV.3 Trend indikator AKI dan AKB 2008-2012……………..……… IV-6 12. Grafik IV.4 Persentase APK dan APM pada Jenjang Pendidikan
SD-SMA Tahun 2012……………………………..……………. IV-7 13. Grafik IV.5 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja ………………..………... IV-8 14. Grafik IV.6 Lapangan Pekerjaan Utama……………………………..……. IV-8 15. Grafik IV.7 Persentase status pekerjaan angkatan Kerja Tahun 2012… IV-9
16. Grafik IV.8 Distribusi lapangan kerja TKI asal Lombok Timur di Luar Negeri Tahun 2012……………………………..………… IV-9
17. Grafik IV.9 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah IV-12 18. Grafik IV.10 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah IV-12 19. Grafik IV.11 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah IV.12
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 v
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), khususnya pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka Kabupaten Lombok Timur yang baru saja memasuki babak baru pemerintahan dengan terpilihnya H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Drs. Khairul Warisin, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah 2013-2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi . Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN ini diperkuat kembali dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya pasal 14, yang memperkuat peran Pemerintah Daerah yaitu dengan diaturnya urusan wajib sebanyak 16 (Enam Belas) urusan diantaranya adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam rangka menindak lanjuti urusan wajib perencanaan dan pengendalian pembangunan maka didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah telah diatur ruang lingkup perencanaan daerah melalui tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang terdiri atas : Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menganut prinsip-prinsip antara lain : merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 150 Undang-undang 32 Tahun 2004 ayat 1,bahwa Rencana pembangunan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 1
jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. Pada tahun 2013 ini, posisi Kabupaten Lombok Timur adalah dalam transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahunan menuju periode Lima Tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik untuk masa jabatan Lima Tahun, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelahnya, RPJMD telah di Perdakan. Demikian halnya dengan kondisi Kabupaten Lombok Timur, Bupati dan Wakil Bupati telah dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Agustus 2013, sehingga RPJMD periode 2013-2018 harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelahnya yaitu pada 28 Pebruari 2014.
RPJMD 2013-2018 memiliki nilai strategis ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan lima tahun kedepan. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan, RPJMD merupakan rujukan bagi SKPD dalam menentukan target kinerja sektoral yang dituangkan dalam Renstra SKPD yang secara keseluruhan bermuara pada pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tergambarkan dalam capaian target kinerja tahunan selama periode 2013 sampai dengan 2018. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 2
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Lainnya
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 4
Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
RPJMD Kabupaten Lombok Timur, diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Lombok Timur 2005-2025, dengan memperhatikan RPJMD Propinsi NTB dan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Lombok Timur digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Kabupaten Lombok Timur juga mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang.
Dalam rangka evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahunan SKPD yang bermuara pada pencapaian indikator kinerja daerah, maka penyusunan indikator kinerja disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, antara lain menyangkut SPM pada 15 (lima belas) bidang yaitu : Keluarga Berencana, kesehatan, kesenian, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, kominfo, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pemberdayaan anak dan perlindungan perempuan, pemerintahan dalam negeri, pendidikan, perumahan rakyat dan sosial, penanaman modal serta perhubungan.
Dalam hirarki dokumen perencanaan daerah maka kedudukan RPJMD tahun rencana terhadap RPJPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :
RPJP 2005-2025
Lima Tahun Pertama Lima Tahun Kedua Lima Tahun Ketiga Lima Tahun Keempat
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
RPJMD
2008-2013
2008-2013
RPJMD
2013-2018
2013-2018
GAMBAR I.1 KEDUDUKAN RPJMD TAHUN RENCANATERHADAP RPJP
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 5
Sedangkan keterkaitan RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD adalah bahwa RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dan sebagai rujukan penyusunan Renstra SKPD yang dipedomani sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
GAMBAR I.2 KETERKAITAN RPJMD, RKPD dan RENSTRA SKPD
Secara hirarkis, kedudukan dokumen perencanaan menurut Undang-undang
No.25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat digambarkan sebagai berikut : RPJPN merupakan dokumen perencanaan jangka panjang skala nasional yang disusun untuk masa perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dan merupakan dokumen utama sebagai rujukan rencana jangka panjang daerah propinsi maupun kabupaten/kota, yang selanjutnya dirincikan dalam 4 (empat) dokumen rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disebut RPJMN untuk skala nasional dan RPJMD untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Sebagai dokumen operasionalnya, maka RPJMD kemudian diterjemahkan dalam rencana strategis lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Renstra SKPD. Dalam menetapkan alokasi anggaran pelaksanaan program kegiatan, maka melalui mekanisme Musrenbang disusunlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk skala nasional dan RKPD untuk propinsi, kabupaten dan kota, yang ditindak lanjuti oleh penyusunan Renja SKPD yang berpedoman pada RKPD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD pada setip tahunnya, dimana RKA-SKPD merupakan materi dasar penyusun APBD untuk Propinsi, kabupaten dan kota. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
RPJM
RKPD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 6
GAMBAR I.3
HUBUNGAN RPJPD, RTRW, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RENJA SKPD
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud : adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Tujuan : a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.
c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 sampai dengan 2018 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Tahun 2013 sampai dengan 2018 yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025.
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2018.
e. Menetapkan indikator kinerja satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2013 sampai dengan 2018.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 7
1.5. Sistematika Penulisan
RPJM Daerah Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFIS dan DEMOGRAFI 2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten diantara sepuluh
Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah timur Pulau
Lombok, terletak antara 1160 - 1170 Bujur Timur dan 80 - 90 Lintang Selatan. Luas
wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km2 atau
(59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif Kabupaten
Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan rincian : 15
kelurahan, 239 Desa dengan batas administrasi sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara
- Sebelah Timur : Selat Alas
Gambar II.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 1
2.1.1.2. Topografi Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m diatas
permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah kabupaten Lombok timur tersebut, maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar, yaitu kelerengan antara 0 - 2%, landai bergelombang dengan kelerengan antara 2 - 15%, daerah dataran tinggi, yaitu antara 15 - 40% dan yang paling ekstrem adalah daerah yang curam atau bergunung-gunung dengan kelerengan >40%.
Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0-2% atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha. Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2-15% dan merupakan kreteria kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah dengan kelerengan antara 15-40% mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan kelerengan >40% meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha.
Adapun kondisi geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, pada wilayah kecamatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ketinggian antara 0 - 100 meter dpl, meliputi wilayah Kecamatan Keruak, Labuhan
Haji, Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, Ketinggian antara 100 - 500 meter dpl, merupakan kondisi wilayah yang paling
dominan di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Terara, sebagian Montong Gading, Sikur, Masbagik, sebagian wilayah Kecamatan Pringgasela, sebagian wilayah Kecamatan Aikmel, Sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sukamulia, Wanasaba dan Kecamatan Suralaga.
Ketinggian antara 1.000 meter dpl, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, sebagian Pringgasela, sebagian Aikmel dan sebagian wilayah Kecamatan Sambelia.
Sedangkan ketinggian antara 1000 – 1500 m Dpl mencakup wilayah Kecamatan Sembalun dan sebagian wilayah Kecamatam Suela.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 2
2.1.1.3. Geologi Secara garis besar keadaan geologi di wilayah Kabupaten Lombok Timur di bagi
menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Utara, wilayah Tenggara dan wilayah Selatan. Bebatuan yang ada sebagian besar berasal dari hasil kegiatan gunung berapi, yaitu dari aktivitas Gunung Rinjani dan Gunung Nangi. Data geologi untuk Kabupaten Lombok Timur diambil dari Ree geologische Kaert Det Esland Lombok skala 1 : 200.000 tahun 1879. Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan luas masing-masing jenis bebatuan yang ada sebagai berikut :
a. Vulkaniech seluas 284.445 Ha yang terdiri atas 1. Rendjanigebergte seluas 63.798 Ha 2. Vulkan Nangi seluas 57.864 Ha 3. Puinsteem Terein seluas 11.310 Ha, tersebar di Kabupaten Lombok Timur 4. Bataltlavastroom seluas 339 Ha tersebar di Kabupaten Lombok Timur 5. Amphibool Andesit Lavestroom seluas 678 Ha yang tersebar di Kabupaten
Lombok Timur. b. Kwartaire Sedimenten seluas 8.693 Ha c. Krateeigwal, seluas 4.967 Ha d. Danau Segara Anak seluas 814 Ha 2.1.1.4. Jenis Tanah
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri dari jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol coklat kemerahan. Berdasarkan tabel, diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur adalah Tanah Brown Forest Soil Vulkan dengan luas 29.062 Ha atau 18,10%. Menyusul Jenis tanah regosol Vulkan seluas 27.493 Ha atau 17,12%, sedangkan tanah Mediteran Coklat Vulkan seluas 1.075 Ha atau 0.67 %.
Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang ada diperoleh gambaran sebagai berikut : Tanah jenis Grumosol tersebar di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha atau 23.93% dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas tanah Gromusol 18.462 Ha atau 11.50%, sedangkan Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha.
Jenis tanah Mediteran Coklat Vulkan dan Mediteran Coklat tersebar di Kecamatan Pringgabaya, Suela, sebagian Aikmel dan Kecamatan Sambelia dengan luas 25.187 Ha. Kecamatan Pringgabaya memiliki luas tanah 12.914 Ha, sedangkan Kecamatan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 3
Aikmel hanya 550 ha. Tanah Mediteran Coklat Vulkan hanya terdapat di Kecamatan Aikmel seluas 1.075 Ha, dan untuk jenis tanah Mediteran Coklat hanya terdapat di Kecamatan Keruak.
Jenis tanah Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat adalah jenis tanah yang terdapat di kecamatan Labuhan Haji, sebagian Selong, Pringgabaya, Aikmel dan Kecamatan Sambelia, dengan luas 10.676 Ha atu 6,65 %. Sedangkan tanah Regosol Kelabu dan Aluvial Hidromorf terdapat di Kecamatan Keruak, Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur dan sebagian Kecamatan Selong dengan luas 1.719 Ha atau 1,07 %. Lebih jelasnya lihat peta 3.2. mengenai jenis tanah.
Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan Januari - Maret, dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1000 hingga 2000 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 100 – 200 hari/tahun. Sedangkan musim panas atau kemarau berlangsung antara bulan April-Desember. Kondisi ini diakibatkan adanya perubahan klimatologi global maka terjadi pergeseran musim, yang berpengaruh terhadap waktu pergantian musim jika dibandingkan kondisi beberapa dekade yang lalu. Suhu udara di Kabupaten Lombok Timur pada pagi hari berkisar antara 18 - 23 C, sedangkan pada siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 C, dengan kelembaban udara rata-rata 80%.
Curah hujan rata-rata perbulan sebesar 151,84 mm dengan jumlah hari hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang merupakan daerah paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela, Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah paling kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata 14 mm/hari.
2.1.1.5. Kemampuan Tanah
Yang dimaksud dengan kemampuan tanah adalah keadaan wilayah yang dilihat dari segi fisik wilayah, antara lain tentang kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, erosi tanah dan faktor pembatas. Dengan diketahuinya kemampuan tanah, maka dapat digunakan sebagai sarana dalam pemanfaatan wilayah yang berwawasan lingkungan terutama dalam pemanfaatan tanah supaya tetap menjamin kelestarian sumber daya alam/tanah dan llingkungan hidup. Selain itu kemampuan tanah dapat juga digunakan untuk memantau tindakan prioritas pembangunan didaerah yang bersangkutan.
2.1.1.6. Kemiringan Tanah/Lereng
Yang dimaksud dengan kemiringan tanah adalah beda tinggi dari dua tempat yang
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 4
berbeda, yang dinyatakan dalam persen artinya perbedaan tinggi dari dua tempat yang berbeda dalam jarak 100 m.
Kecamatan Sukamulia, Suralaga, Masbagik dan Pringgasela mempunyai persentase luas nomor dua dan tiga, masing-masing 78.59% dan 72.18% dari luas wilayahnya. Akan tetapi keempat kecamatan ini sudah memakai sistem irigasi teknis sehingga tidak terlalu menyulitkan pengairannya, kecuali pada kecamatan Pringgasela terdapat daerah yang memiliki kemiringan curam sehingga agak sulit dalam pengairannya.
Kecamatan Sambelia dan kecamatan Aikmel memiliki luas lahan yang banyak dengan kemiringan 40°. Kecamatan Sambelia yang mempunyai luas 31.459 ha memiliki 35.53% lahan berbukit. Ini termasuk kawasan hutan yang dilindungi dan sebagian hutan telah menjadi gundul sehingga perlu mendapat perhatian. Begitu juga dengan Kecamatan Aikmel dengan luas pegunungan 10.860 Ha dari luas kecamatan Aikmel sebagian lahannya telah menjadi gundul. Didaerah ini juga terdapat kawasan nasional Gunung Rinjani yang sebagian telah menjadi gundul.
Kedalaman efektif tanah merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengusahaan tanah, suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh kedalaman tanah. Berdasarkan kedalaman efektif tanah, luas Kabupaten Lombok Timur sebagian besar mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 60 cm atau seluas 118.811 Ha (74%), selebihnya seluas 27.677 Ha memiliki kedalaman efektif tanah antara 30-60 cm. Sedangkan daerah yang memiliki kedalaman efektif tanah 30 cm seluas 14.002 Ha atau 8,72%.
Klasifikasi tekstur tanah di Kabupaten Lombok Timur dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Halus, Sedang dan Kasar. Berdasarkan tekstur tanah di Kabupaten Lombok Timur dapat diketahui bahwa sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 130,977 Ha (81,57%), bertekstur halus 18,778 Ha (16,70%) dan bertekstur Kasar 10.800 Ha (6,72%). 2.1.1.7. Pola Penggunaan Tanah
Pola penggunaan tanah di Kabupaten Lombok Timur berupa permukiman, persawahan, perkebunan, areal tambak dan tegalan. Berdasarkan data yang ada dapat digambarkan bahwa pola penggunaan tanah yang dominan di Kabupaten Lombok Timur berupa areal persawahan yang tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan. Demikian pula untuk penggunaan tanah untuk permukiman tersebar merata. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 5
TABEL II.1 PENGGUNAAN TANAH (Ha)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012
NO KECAMATAN PERMUKIMAN SAWAH TEGAL PERKEBUNAN MATA AIR TAMBAK
SEMAK BELUKAR
1 Jerowaru 837,2 1.966,4 1.176,3 35,7 - 13.4 Keruak 698,4 1.083,0 164 94,8 56,12 - 8,5 2 Sakra 196 2.074,0 140 142,3 12,7 7 Sakra Barat 222 2.807,1 180 144,5 17,4 56.4 Sakra Timur 167 3.090,0 106 124,1 83,2 12,4 Terara 346,2 3.959,0 224 133,2 38,15 573,4 -
Mt. Gading 225 3.625,0 304,1 254,8 1799,12 - - Sikur 239 3.406,0 624 147,8 163,28 - - 3 Masbagik 514,7 3.184,4 643,2 218,3 188,41 746,3 - Pringgasela 175 3.259,0 3.246,2 164,4 - - Sukamulia 220 4.937,2 251 137,5 2,2 - Suralaga 192 3.794,0 459 213,3 - - Selong 784,7 2.205,1 809 154,2 65,3 2 - Labuhan haji 253,4 2.505,8 2.722,1 185,2 1,5 - 4 Pringgabaya 503 2.896,4 6.352,4 214,7 37,68 - -
Suela 239 4.239,2 2.648,2 172,4 - - Aikmel 294,2 5.325,2 868 145,4 265,55 - -
Wanasaba 304,1 3.249,0 804 134,9 125,6 - - Sembalun 237 1.105,1 515,2 245,2 154,3 - 84,5 Sambelia 318 1.042,0 142 149,1 250,7 52,2 6.965,9 59.752,9 22.378,7 3.211,8 2.893,5 1.689,4 164,6
Sumber : RTRW Kabupaten Lombok Timur, 2012
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 6
Potensi Pengembangan Wilayah
Pertanian Secara umum pola penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh
lahan pertanian, hal ini terkait dengan matapencaharian penduduk yang sebagian besar
bergerak dibidang pertanian dan tanaman pangan. Hingga tahun 2011 luas areal
pertanian lebih kurang 45.317 Ha atau 25,1% dari luas seluruh wilayah Kabupaten
Lombok Timur (Data luas areal pertanian terkini sedang dipetakan oleh Kementerian
Pertanian RI). Berdasarkan sistem pengairannya, maka lahan pertanian yang ada di
Kabupaten Lombok Timur dapat dibagi menjadi kawasan pertanian dengan sistem
irigasi teknis, lahan pertanian dengan sistem irigasi setengah teknis dan pertanian yang
menggunakan sistem tadah hujan.
Gambar II.2 Potensi Sektor Pertanian Dan Perkebunan
Lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi teknis seluas 6.429 hektar dan akan dikembangkan menjadi 16.823 hektar. Kecamatan yang dalam pengolahan pertaniannya menggunakan sistem irigasi teknis adalah Kecamatan Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela dan Kecamatan Aikmel. Akan tetapi secara umum di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar areal pertaniannya masih menggunakan sistem irigasi sederhana dengan luasan 6.915,72 Ha, sedangkan kecamatan-kecamatan yang menggunakan sistem tadah hujan antar lain Kecamatan Sakra, sebagian Kecamatan Sakra Barat, sebagian Kecamatan Sakra Timur, Jerowaru, dan Kecamatan Keruak. Akibat perbedaan sistem irigasi pada masing-masing wilayah kecamatan ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap pengembangan pola tanam dan jenis vegetasi yang dibudidayakan. Pada daerah-daerah yang sistem irigasinya teknis dan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 7
setengah teknis maka petani dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan pola padi-padi-palawija, sedangkan pada daerah yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan pola yang dikembangkan adalah Padi-Palawija. Jenis palawiija yang dikembangkan di Lombok Timur meliputi tanaman sayur mayur berupa kacang panjang, tomat, dan kubis terkadang jenis tanaman palawija diganti dengan tanaman perkebunan berupa tanaman tembakau. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan pola tanam akibat tingginya permintaan regional terhadap suplai tembakau, jika awalnya tanaman tembakau yang dikembangkan di Lombok Timur hanya digunakan untuk menyuplai kebutuhan lokal saja, namun setelah masuknya beberapa perusahaan rokok di Kabupaten Lombok Timur maka sebagian besar areal pertanian yang ada diarahkan untuk pengembangan tanaman tembakau. Kecamatan-kecamatan yang dikenal sebagai penyuplai tembakau di Lombok Timur antara lain Kecamatan Sikur, Terara, Montong Gading sebagian Kecamatan Masbagik, Aikmel dan Kecamatan Suralaga. Perikanan
Perkembangan kawasan perikanan ditandai dengan adanya kampung-kampung nelayan yang berkembang sepanjang atau berdekatan dengan daerah pantai. Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan. Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan perikanan yang dikenal berada di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi, Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong.
Gambar II.3 Potensi Budidaya Perikanan Lombok Timur
Umumnya kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ditandai dengan
adanya pasar ikan dan tempat pengeringan ikan. Lokasi pemasaran hasil ikan yang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 8
dominan di Lombok Timur bagian selatan berada di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji
Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan perikanan di Tanjung Luar.
Pada kawasan perikanan yang memiliki tingkat produksi perikanan laut yang cukup
tinggi seperti di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Pada lokasi ini terdapat tempat
pelelangan yang menyatu dengan tempat pengasapan dan pengeringan ikan. Dalam pengembangannya kawasan perikanan yang ada di Lombok Timur terkendala
dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan kawasan
perikanan, seperti belum tersedianya tempat pelelangan ikan yang memadai, kalaupun
tersedia maka terkait dengan pemeliharaan dan tingkat kebersihan dari lokasi yang ada.
Terkait dengan kawasan perikanan ini pada dasarnya Kabupaten Lombok Timur kaya
dengan potensi perikanan, akan tetapi karena belum dikelola dengan maksimal, maka
belum memberikan hasil optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan.
Pariwisata
Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata pantai dan wisata budaya.
Wisata alam pegunungan mencakup obyek-obyek wisata berupa danau ataupun air
terjun; wisata alam pantai, mencakup obyek-obyek wisata yang menyajikan keindahan pantai dan dasar lautnya, sedangkan wisata budaya adalah obyek wisata yang
menyajikan daya tarik berupa aspek kultural yang berkembang dalam mayarakat,
meliputi kampung tradisional, peninggalan budaya/artefak dan peninggalan budaya
seperti makam atau istana kerajaan. Disamping itu terdapat pula daya tarik wisata berupa sentra-sentra kerajinan rakyat yang menyediakan berbagai souvenir dan
cenderamata khas Lombok. Secara detail kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten
Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Wisata Alam Pegunungan a. Taman Nasional Gunung Rinjani Dan Segara Anak
b. Obyek Wisata Otak Kokok
c. Air Terjun AikTemer
d. Obyek Wisata Tete Batu
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 9
Gambar II.4 Potensi Pengembangan Wisata Alam/Pegunungan
2. Wisata Alam Pantai (Bahari) Obyek wisata pantai di Lombok Timur dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek wisata yang belum dikembangkan, artinya obyek wisata yang telah dikembangkan telah cukup dikenal oleh masyarakat dan tersedia fasilitas pendukung berupa penginapan, rumah makan dan dapat dijangkau oleh alat transportasi umum, sedangkan obyek wisata yang belum dikembangkan dapat diartikan bahwa obyek wisata ini masih alami, jarang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun regional, tidak tersedia fasilitas yang memadai, belum dapat dijangkau oleh alat transportasi umum. Berdasarkan kategori tersebut maka obyek wisata pantai yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut :
a. Obyek Wisata Pulau Lampu dan Sekitarnya (Gili Petagan, Bidara, Kondo, Gili Kapal dan Gili Lendang Belo)
b. Gili Sulat Dan Gili Lawang c. Gili Meringke d. Pantai Darmawangi e. PantaiKaliantan f. Pantai surga g. Pantai Cemara h. Tanjung Ringgit (Pantai Pink, Gili Sunut) i. Teluk Ekas dan Sekitarnya (Gili Inus dan Gili Areng) j. Teluk Serewe, dan lain-lain
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 10
Gambar II.5 Potensi Pengembangan Wisata Bahari
3. Wisata Budaya Jenis wisata budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur meliputi Makam dan kampung tradisional. Makam yang terkenal di Lombok Timur yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam Selaparang dan Makam Kenaot sedangkan kampung tradisional, yaitu Desa Sapit.
a. Makam Selaparang b. Makam Kenaot c. Dusun Senanti d. Desa Sepit
Gambar II.6 Potensi Pengembangan Wisata Budaya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 11
4. Sentra Kerajinan Rakyat Selain berbagai jenis obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok
Timur terdapat pula potensi wisata berupa sentra kerajinan rakyat yang tersebar secara merata di beberapa wilayah Kecamatan. Adapaun sentra-sentra kerajinan yang dominan dan cukup dikenal antara lain:
1. Sentra Kerajinan Gerabah 2. Sentra Kerajinan Kain Tenun
Gambar II.7 Potensi Home Industri
Potensi Kawasan
Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, maka kawasan prioritas yang akan dikembangkan difokuskan pada konteks pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu :
a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Ekonomi, meliputi :
1. Kawasan pengembangan perkotaan selong merupakan pusat permukiman dan industri, meliputi Kecamatan Selong, sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian Kecamatan Sukamulia, dan sebagian Kecamatan Masbagik, sebagian Kecamatan Pringgasela dan sebagian Kecamatan Sakra
2. Penetapan kawasan agropolitan Sembalun meliputi Kecamatan Sembalun dengan sektor unggulan hortikultura;
3. Kawasan sentra produksi peternakan dan pertanian Aikmel-Wanasaba meliputi Kecamatan Aikmel dan sebagian Kecamatan Wanasaba dengan sektor unggulan ternak sapi dan sektor unggulan jagung; dan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 12
4. Penetapan kawasan minapolitan Keruak-Jerowaru meliputi wilayah Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Sosial Budaya, meliputi : 1. kawasan makam Selaparang di Kecamatan Suela dan kawasan Makam Kenaot
di Kecamatan Sakra; dan
2. kawasan rumah adat tradisional di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup, meliputi: 1. kawasan Kebun Raya Lombok di Lemor Kecamatan Suela; dan
2. kawasan ekosistem hutan Sambelia di Kecamatan Sambelia.
Wilayah Rawan Bencana
Posisi Kabupaten Lombok Timur yang berada pada cincin gunung api, menyebabkan wilayah ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Adapun bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut : a. Kawasan rawan letusan gunung berapi terdiri atas :
1. Daerah Bahaya di Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Wanasaba dan sepanjang alur Kokok Putih Kecamatan Sambelia; dan
2. Daerah Waspada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kaldera (jari-jari 8 km dari titik kawah) yang terdapat di wilayah Kabupaten.
b. Kawasan rawan gempa bumi mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
c. Kawasan rawan gerakan tanah berada di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sembalun dan kawasan sekitar Gunung Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
d. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi Kecamatan Masbagik, Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji sampai Selat Alas
e. Kawasan rawan tsunami berada di sepanjang kawasan pantai di kabupaten
f. Kawasan rawan abrasi berada di sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian wilayah Kecamatan Keruak dan sebagian wilayah Kecamatan Jerowaru; dan
g. Kawasan bahaya gas beracun berada disekitar Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 13
2.1.2. Aspek Demografi
2.1.2.1. Jumlah, Laju pertumbuhan, sebaran dan kepadatan Penduduk Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-
aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1.096.165 jiwa dan terus meningkat hingga menjadi 1.116.745 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898 (46,55%) jiwa perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%.
Grafik II.1 Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk
1060000
1070000
1080000
1090000
1100000
1110000
1120000
1130000
2008 2009 2010 2011 2012
Dengan luas wilayah daratan 1.605,55 km2 Kabupaten Lombok Timur memiliki
kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km2 tahun 2012. Hal ini berarti ketersediaan ruang bagi penduduk di Kabupaten Lombok Timur semakin terbatas.
Tabel II.2
Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun 2012
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Keruak 23.516 25.934 49.090 2 Jerowaru 26.358 28.506 54.864 3 Sakra 24.924 28.764 53.688 4 Sakra Barat 21.799 25.994 47.793 5 Sakra Timur 18.917 22.759 41.676 6 Terara 31.109 34.239 65.348 7 Montong Gading 18.955 22.863 41.818 8 Sikur 30.804 37.166 67.970 9 Masbagik 45.336 50.056 95.392 10 Peringgasela 23.337 27.480 50.817 11 Sukamulia 13.990 16.745 30.735
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 14
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
12 Suralaga 24.580 28.353 52.933 13 Selong 40.633 44.533 85.166 14 Labuhan Haji 25.324 28.496 53.820 15 Peringgabaya 42.974 48.428 91.402 16 Suela 17.349 20.546 37.895 17 Aikmel 43.295 50.943 94.238 18 Wanasaba 27.360 32.257 59.617 19 Sembalun 9.190 9.861 19.051 20 Sambelia 14.736 15.439 30.175
Total 524.126 599.362 1.123.488
Sumber : BPS Kab. Lotim 2013
2.1.2.2. Komposisi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2012 sebesar 1.123.488
jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin 599.362 jiwa atau 53,35% adalah penduduk perempuan dan 524.126 jiwa atau 46,65% adalah penduduk laki-laki. Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar adalah umur produktif degan komposisi sebesar 63,55% dan sisanya sejumlah 37,45 % adalah usia non produktif.Komposisi penduduk menurut umur terbesar adalah pada kelompok umur anak-anak 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 122.177, dan kelompok umur dengan jumlah terendah adalah kelompok umur 70-74 Tahun dengan jumlah 15.844 jiwa. 2.1.2.3. Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Lombok Timur presentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada lapangan usaha pertanian dengan komposisi terbesar yaitu 39,6% disusul oleh lapangan usaha perdagangan sebesar 22,21% dan jasa sebesar 17,8%.
Tabel II.3
Lapangan Pekerjaan Utama
No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Pertanian 43,16 35,21 39,60 2 Industri Pengolahan 8,77 15,17 11,63 3 Perdagangan 13,06 33,52 22,21 4 Jasa-jasa 20,16 14,76 17,80
Sumber : BPS Kab. Lotim 2013
3. Indeks Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik pada dasarnya
terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup tiga komponen dasar yang digunakan untuk menggambarkan upaya pembangunan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 15
manusia yakni indikator yang berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan kehidupan yang layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). IPM Kabupaten Lombok Timur tercatat 63,93 (BPS Kab. Lotim) pada tahun 2011 meningkat dari 62,68 pada tahun 2010.
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah diperlukan
ukuran yang mampu menjelaskan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh proses pembangunan suatu wilayah sekaligus indikator kualitas/kemampuan daya beli masyarakat. Secara agregat perkembangan perekonomian bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu memberikan gambaran sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan oleh pembangunan dapat meningkatkan ataupun menurunkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam bentuk kemampuan daya belinya.
Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran kemampuan perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki trend pergerakan positif dengan capaian rata-rata sebesar 5,6%.
Tabel II.4 PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012
(Dalam juta rupiah)
No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pertanian 979.216,49 1.002.944,81 1.015.606,42 1.059.427,17 1.089.121,17 2 Pertambangan dan
penggalian 122.648.,00 131.963,11 142.719,29 149.345,62 161.985,34
3 Industri pengolahan 205.465,61 217.713,57 227.989,49 239.261,04 252.451,52 4 Listrik,gas dan air
bersih 6.856,72 7.168,56 7.740,23 7.783,69 8.343,11
5 Bangunan 230.674,79 252.087,39 272.155,29 299.455,57 325.968,67 6 Perdagangan,hotel
dan restoran 514.371,88 559..619,66 605.172,02 658.348,56 712.519,80
7 Pengangkutan dan komunikasi
164.916,84 174.065,44 185.973,21 196.357,06 209.362,11
8 Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan
130.375,75 140.565,18 152.815,49 164.371,16 176.073,47
9 Jasa-jasa 342.526,83 321.114,50 361.375,94 377.344,80 386.078,08 Sumber : BPS Lombok Timur, 2012
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 16
Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012 yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4,14%, industri pengolahan 5,7%, listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%, perdagangan, hotel dan restauran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi 6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya 15,27%.
Tabel II.5 Distribusi Presentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun 2000
Periode 2008-2012
No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pertanian 36,6 35,46 35,83 35,24 33,87 2 Pertambangan dan penggalian 4,58 4,67 4,07 4,04 4,14 3 Industri pengolahan 7,68 7,70 5,85 5,70 5,70 4 Listrik,gas dan air bersih 0,25 0,25 0,34 0,33 0,33 5 Bangunan 8,62 8,91 8,78 9,16 9,61 6 Perdagangan,hotel dan restoran 19,23 19,78 18,22 18,85 19,59 7 Pengangkutan dan komunikasi 6,16 6,15 6,43 6,12 6,03 8 Keuangan,persewaan dan jasa
perusahaan 4,87 4,97 5,1 5,25 5,46
9 Jasa-jasa 12 12,11 15,38 15,31 15,27 Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan usaha dan
kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014).
B. Pendapatan Perkapita
Komponen pendapatan menggambarkan konsumsi/pengeluaran riil per kapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Dengan mengukur paritas daya beli kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta memiliki kesempatan yang lebih jauh memenuhi kebutuhan lain diluar kebutuhan pangan. Komponen pendapatan yang diukur dengan Purchasing Power Parity (PPP) telah memperhitungkan perubahan harga pada setiap komoditas selanjutnya Purchasing Power Parity (PPP) ini akan memberikan deskripsi bagaimana tarap ekonomi dan akses hidup layak masyarakat.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 17
Di Kabupaten Lombok Timur hasil perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) berdasarkan 27 komoditas berada pada angka Rp. 625,27 ribu per kapita di Tahun 2011 meningkat dari Rp. 624,06 ribu per kapita pada tahun 2010. Artinya setiap tahunnya rata-rata rupiah yang dikeluarkan per kapita untuk memenuhi kebutuhan pokok masih berkisar pada kisaran Rp. 600 ribu per kapita termasuk pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan.
Grafik II.2 Pendapatan Perkapita
Peningkatan angka Purchasing Power Parity (PPP) di Kabupaten Lombok Timur ini
menggambarkan semakin meratanya pendapatan masyarakat, seperti yang di gambarkan oleh angka gini ratio Kabupaten Lombok Timur yang mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 5 manjadi peringkat 1 dari seluruh Kabupaten/Kota se NTB dengan angka 0,225 pada periode 2010–2011. Prestasi ini sekaligus membuktikan hasil pembenahan sektor ekonomi Kabupaten Lombok Timur khususnya terkait dengan pendapatan masyarakat.
2.2.2. Seni Budaya dan Olahraga
Seni tradsional dan budaya merupakan asset yang tak ternilai harganya, keduanya salang terkait satu sama lain dalam ikut memajukan daerah. Kesenian dan tradisional dan kebudayaan daeerah sama-sama memiliki andil besar dalam mendukung kemajuan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Adapun jens kesenian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, antara lain :
A. Kesenian tradisional
1. Gendang Beleq : merupakan jenis kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat terutama untuk mengiringi acara pernikan maupun sunatan.
2. Slober : adalah jenis musik tradisonal yang cukup tua di Pulau Lombok. Alat-alat musiknya cukup unik dan sederhana yaitu terbuat dari epelapah enau yang ditup dengan nada tertentu sehingga menhasilkkan nada yang harmonis
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 18
3. Memaos : adalah seni membaca lontar tentang hikayat dan cerita tentang sejarah Lombok maupun tata hidupo masyarakat Lombok. Kesenian memaos ini keberadaannya hamper punah karena semakin sedikit generasi muda yang mampu membaca tulisan lontar sehingga kesenian ini perlu dilestarikan.
4. Tari Jangger : Merupakan tartian yang dilakukan oleh perempuan yang melantunkan tembang sasak dengan diiringi musik gamelan Lombok. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan maupun acara-acara pemerintah maupun pada saat kunjungan tamu/wisatawan
5. Wayang kulit : Merupakan jenis kesenian yang mulai memudar dan perlu dilestarikan. Kesenian wayang kulit cukup tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur
6. Tandang Mendet : merupakan tarian perang yang dimainkan oleh belasan penari berpakaian lengkap dengan membawa senjata berupa tombak tameng atau pedang dan diiringi dengan musik gendang beleq
B. Budaya daerah
1. Bau Nyale : Bau nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sanagat melegenda dan mempunyai nilai sacral yang tinggi di masyarakat Sasak. Tradisi ini berawal dari kisah penolakan seoarang putri ketika dilamar oleh putra seorang raja. Akibat penolakan tersebut maka akan terjadi peperangan sehingga sang putri memilih untuk menceburkan diri ke laut lepas. Representasi dari sang putri tersebut oleh masyarakat dijelmakan dalam bentuk nyale. Nyale adalah sejenis hewan laut yang berkembang biak dengan bertelur. Bagi masyarakat Sasak nyale dipergunakan untuk berbagai keperluan baik untuk makanan maupun untuk kesuburan pertanian.
2. Rebo Bontong : Rebo Bontong mengandung arti ‘pemutus’. Merupakan rangkaian acara untuk menolak bala terutama dilakukan pada hari rabu minggu terakhir di bulan Syafar. Menurut keyakainan masyarakat hari Rebo bontong merupakan puncak terjadinya bala sehingga perlu dilakukan upacara pemutusan bala’ pada hari dimaksud.
3. Sabuk Belo : merupakan benda budaya berupa sabuk sepanjang 25 meter yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Lombok khususnya yang ada di Desa Lenek Daya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat Sabuk belo ini merupakan symbol ikatan persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan serta kasih saying diantara mahluk yang merupakan ciptaan tuhan
4. Upacara Perkawinan Sorong Serah Aji Krama : Adat perkawinan pada masyarakat Sasak Lombok Timur dikaitkan dengan upacara adat Sorong Serah Aji Krama yang merupakan rangkaian adat yang harus dilewati oleh sepasang mempelai sebagai bentuk penghormatan atas adat dan kebudayaan yang tinggi yang dimiliki oleh Masyarakat Lombok Timur khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 19
umumnya. Adapun rangkaian prosesi sorong serah adalah Mesejati, Selabar, Mengambil Wali, Mengambiul janji, sorong serah, nyongkolan dan balik nampak.
Permainan Rakyat 1. Perisaian : Kesenian ini tak .lepas dari upacara ritual dan music yang
membangkitkan semangat untuk berperang. Walaupun perkelahian cukup seru, tetapi di luar arena para pepadu tetap menjunjung nilai sportifitas dan tidak ada dendam dari sesama pepadu
2. Begasingan : merupakan salah saty permainan yang mempunyai unsur seni dan olah raga. Permainan ini mencerminkan nuansa kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturtan yang brlaku di dalam permainana tersebut
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Pendidikan
Dalam rangka meningkatkan SDM melalui bidang pendidikan, berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan perluasan dan pemerataan mutu pendidikan dan untuk memajukan olah raga adalah melalui program wajib pendidikan, kepemudaan dan olah raga diantaranya adalah : 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Wajib Blejar Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menegah, 4) Program Pendidikan Non Formal, 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan 8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Pelaksanaan program ini diukur melalui indikator : peningkatan angka partisipasi
kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out (DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Penetapan target dan realisasi dari masing-masing indikator program tersebut adalah sebagi berikut :
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 20
Tabel II.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Indikator program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,10 6,80 7,10 7,50 7,70 2. APK : - SD / MI % 100.02 109.20 110.59 110.73 113.84 - SMP / MTs % 66.54 81.98 89.32 99.04 99.97 - SMA / MA / SMK % 53.79 54.72 61.30 64.97 68.92
3. APM : - SD / MI % 93.76 96.12 96.40 96.51 98.90
- SMP / MTs % 62.38 63.23 67.75 78.57 94.47 - SMA / MA / SMK % 40.25 41.28 41.38 46.19 59.75 4. Angka Kelulusan : − SD / MI % 88,65 100 99,45 100,00 100,00 − SMP / MTs % 92,48 96,39 95,85 99,63 99,72 − SMA / MA / SMK % 80,73 83,71 87,25 99,45 99,93
5. Angka Melanjutkan : − SD / MI % 90,32 91,56 95,09 96,20 97,14
− SMP / MTs % 90,57 92,18 93,99 94,51 95,60 − SMA / MA / SMK % 91,54 92,99 94,18 95,06 96,43
6. Angka Drop Out (DO) : − SD / MI % 0.31 0,24 0.11 0.10 0.07 − SMP / MTs % 1.14 1.10 1.07 0.92 0.51 − SMA / MA / SMK % 1.14 1.10 0.98 0.95 0.64
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Lotim, 2008-2012.
Berikut dipaparkan kemajuan bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Timur:
a) Pendidikan Pra-sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA); Dari 239 Desa dan 15 Kelurahan yang tersebar pada 20 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, sampai dengan tahun 2012 terdapat 189 Taman Kanak-Kanak yang telah diberikan izin operasional. Namun belum semua desa memiliki Taman Kanak-Kanak terlebih dengan adanya desa pemekaran, menjadikan beberapa desa ataupun kelurahan yang memiliki Taman Kanak-Kanak lebih dari satu, yang menunjukkan bahwa pendidikan semakin merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dari jumlah TK tersebut baru 1 TK Negeri Pembina yaitu TK Negeri Selong dan 5 TK Negeri Pembina Pedesaan yaitu di Kecamatan Sakra, Labuhan Haji, Sambelia, Pringgabaya, Sakra Barat. Di samping itu pula bahwa sebagian besar TK belum memiliki gedung sendiri dan sementara menempati gedung Sekolah Dasar atau Balai Desa dengan fasilitas penunjang atau alat bermain yang belum memadai.
b) Pendidikan Dasar; Jumlah Sekolah Dasar yang tersebar pada 20 Kecamatan sampai dengan tahun 2012 adalah 663 Negeri dan 9 swasta , 2 buah Sekolah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 21
Dasar Luar Biasa Negeri dan swasta 1 buah. Pencapaian Indikator Pelaksanaan Pendidikan Dasar selama Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebagai berikut :
(1) Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI pada tahun 2008 adalah 100,02%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 113,84%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2008 adalah 93.76%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 98.90%.
(2) Rehabilitasi SD termasuk pengadaan meubelier sebanyak 88 sekolah yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dituangkan melalui APBD Kabupaten, sedangkan pola pelaksanaannya dilaksanakan dengan swakelola kecuali perencanaannya.
(3) Proses pembelajaran pada jenjang SD untuk semua mata pelajaran sesuai hasil evaluasi UAS, angka kelulusan SD/MI pada tahun 2008 adalah 88,65%, sedangkan pada tahun 2011/2012 tingkat kelulusan SD/MI mencapai 100%.
(4) Berbagai Lomba yang diikuti dengan prestasi yang cukup menggembirakan antara lain : Juara I olimpiade SMA MIPA, Matematika, Kimia, Fisika tingkat Provinsi NTB, Juara I olimpiade SMP Fisika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Juara IV tingkat nasional lomba debat bahasa inggris, nominasi tingkat nasional LPIR, nominasi tingkat nasional mengarang bahasa Indonesia, dan juara I tingkat nasional lomba kreativitas guru.
c) Pendidikan Menengah; Jumlah lembaga SMP Negeri dan Swasta sebanyak 78 buah. Sedangkan jumlah SMA Negeri 22 buah, SMA swasta 20 buah, SMK Negeri 6 buah dan SMK Swasta 2 buah. Pencapaian Indikator Pelaksanaan Pendidikan Menengah selama Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebagai berikut :
(1) Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008 masing-masing 66.54% dan 53.79%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 99.97% dan 68.92%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008 adalah 62.38% dan 40.25%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 94.47% dan 59.75%.
(2) Angka melanjutkan sekolah untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008 masing-masing adalah 90,57% dan 91,54%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 95,60% dan 96,43%. Sedangkan Angka Drop Out (DO) untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dapat ditekan dengan ditandai adanya penurunan prosentase siswa yang DO yaitu pada tahun 2008 adalah 1.14% dan 1.14%, pada tahun 2012 turun menjadi 0.51% dan 0.64%,
(3) Bantuan R BOS (4) Dalam berbagai lomba Lombok Timur berhasil sebagai juara yaitu Lomba OSN
Juara I Tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Nasional, Lomba Olimpiade Penelitian SMA juara I Tingkat Propinsi dan Juara Nasional, Lomba Olimpiade Sain Computer Juara I Tk. Provinsi dan peringkat 18 Nasional, Juara I Tingkat Nasional untuk Akuntansi. Sedangkan untuk perolehan Nilai UN SMA Peringkat / Rangking I se NTB, untuk SMK Peringkat / Rangking IV.
d) Pendidikan Luar Sekolah; Pendidikan Luar Sekolah antara lain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 22
sekolah. Melalui jalur pendidikan luar sekolah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :
(1) Program pendidikan Pra sekolah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan wahana untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya dan dilaksanakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Penitipan Anak dan bentuk lain seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita. Jumlah warga belajar PAUD sebanyak 11.550 orang yang terdiri dari 484 lembaga.
(2) Pembrantasan Getas Aksara melaui Keaksaraan Fungsional (KF) bagi mereka yang belum dapat membaca aksara latin dan operasi hitung (aritmatika) sederhana tahun ini menjangkau 18.000 orang.
(3) Program Paket A setara SD menjangkau 710 orang. (4) Program Paket B setara SMP menjangkau 1.731 orang. (5) Program Paket C setara SMA menjangkau sebanyak 772 orang. (6) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan sarana pembelajaran
masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan orientasi pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Hingga sekarang jumlah PKBM di Kabupaten Lombok Timur mencapai jumlah 143 lembaga yang tersebar pada 20 Kecamatan.
(7) Pembinaan Diklusemas sebanyak 66 lembaga kursus yang terdiri dari Kursus Bahasa Inggris, Kursus Menjahit, Kursus Computer, Kursus Mengetik, Kursus Akuntansi, Kursus Bahasa Arab, Kursus Sablon dan Percetakan, Sempoa, Salon Kecantikan dan Anyaman Bambu Halus.
(8) Berbagai lomba yang kita ikuti dan berhasil antara lain Lomba Cerdas Cermat Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi kita berhasil meraih Juara I untuk Warga Belajar Paket B, Juara II Tingkat Provinsi untuk lomba Cerdas Cermat Warga Belajar Paket A setara SD, dan juga Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA dan SMK kita berhasil sebagai Juara II. Sedangkan Ujian Nasional Paket A, B, dan C kita berhasil dengan prosentase kelulusan 80%,.
2.3.2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta dapat meningkatkan umur harapan hidup di Kabupaten Lombok Timur.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 23
Untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur maka pemerintah telah mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan status kesehatan di Kabupaten Lombok Timur adalah peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan, dan kerjasama lintas sektoral. Kebijakan ini akan dapat dicapai melalui program-program antara lain pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat. pemberantasan penyakit menular, serta kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Adapun program dan kegiatan di bidang kesehatan yang hendak dicapai yaitu :
a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan Remaja, Pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular, dan Pelayanan kesehatan haji.
c) Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat & Makanan dan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantara kegiatannya adalah Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Promosi kesehatan dalam peningkatan PHBS dan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan.
e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dan Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKY dan KVA.
f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik.
h) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Mata/Pencegahan Kebutaan dan Operasi Bibir Sumbing, Penanggulangan ISPA, Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kesehatan Penduduk Miskin.
i) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis.
j) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia dengan kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan anak balita dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia.
k) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalu kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 24
Realisasi pelaksanaan program selama periode 2008–2012 ditunjukkan dengan hasil perkembangan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :
Tabel II.7 Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Indikator program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per
seribu kelahiran Orang/ 1.000 78 25 24 24 24
2. Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 persalinan
Orang/ 100.000 393 167 164 159 154
3. Balita Gizi Buruk % 3,7 3,32 3,17 2,82 2,71 4. Proporsi Pertolongan kelahiran
oleh Tenaga kesehatan terlatih % 84,7 95,03 96,4 97,2 98,1
5. Jumlah penderita penyakit menular (malaria)/1.000 penduduk
Orang/ 1.000 8,3 0,85 0,73 0,29 0,18
6. Penderita HIV/AIDS % 0,006 0,007 0,009 0,01 0,01 7. Akseptor KB Aktif % 66,36 64,82 69,58 71,92 73,87 8. Usia Harapan Hidup Tahun 59,70 60,33 60,75 61 61,2
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur, 2008-2012
Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Kematian Ibu melahirkan (Maternal Mortality Rate/MMR), dan usia harapan hidup saat lahir (Life Expectancy at Birth) adalah indikator program utama yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini disepakati sebagai indikator strategis yang secara umum dianggap dapat menggambarkan tingkat keberhasilan program di bidang kesehatan di samping indikator program lain yang lebih bersifat sebagai indikator masukan, proses, maupun indikator keluaran. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator yang paling peka karena bayi merupakan kelompok umur yang paling rentan terhadap berbagai macam penyakit.
Uraian atas pencapaian ketiga indikator utama tersebut adalah sebagai berikut :
a) Angka kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah kematian bayi, dimana pada tahun 2008 sebesar 78 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka tersebut sudah cukup rendah dibandingkan dengan target nasional yaitu 35 per 1000 kelahiran hidup sedangkan target Provinsi NTB masih cukup tinggi yaitu 74 per 1000 kelahiran hidup.
b) Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Lombok Timur juga masih menunjukkan cakupan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah kematian ibu melahirkan, dimana pada tahun 2008 sebesar 393 per 100.000 persalinan turun menjadi 154 per 100.000 persalinan pada tahun 2012.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 25
Disamping itu angka tersebut juga masih cukup rendah dibandingkan target nasional yaitu 217 per 100.000 kelahiran hidup.
c) Umur Harapan Hidup ( UHH ). Dari estimasi hasil penelitian yang dilakukan BPS terjadi peningkatan umur harapan hidup dari 59,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 61,20 tahun pada tahun 2012. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Nasional 72 tahun (sumber data www/presidenri.go.id tanggal 11 Februari 2013).
d) Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat bisa dilihat dari status gizi masyarakat. Dewasa ini status gizi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur rata-rata masih cukup baik. Pada kelompok balita (anak di bawah lima tahun) masih dijumpai gizi kurang dan gizi buruk yang fluktuatif dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Namun demikian jika dibandingkan dengan angka status gizi rata-rata nasional sesuai target Indonesia Sehat 2012 balita gizi buruk tidak boleh lebih 5 %, prevalensi gizi buruk rata-rata di Lombok Timur masih lebih baik (2,71% pada tahun 2012).
Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu prioritas program kesehatan disamping peningkatan mutu pelayanan. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Tingkat Kabupaten, Pemerintah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik ditingkat pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat penambahan sarana pelayanan puskesmas rawat inap dari 20 unit menjadi 29 unit, penambahan mobil puskeling dari 34 unit menjadi 43 unit.
Ditingkat pelayanan obat dan rujukan terdapat peningkatan jumlah apotek dan rumah sakit swasta dari 8/0 buah pada tahun 2008 menjadi 16/2 buah pada tahun 2012.
Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Sarana Kesehatan
Indikator program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 1 Puskesmas rawat inap Unit 20 20 27 27 29 2 Mobil Puskeling Unit 26 28 29 34 43 3 Jumlah Apotek Unit 8 10 12 14 22 4 Jumlah Klinik Swasta Unit 2 6 8 11 16 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lotim, 2008-2012
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik ditingkat pelayanan dasar maupun rujukan disamping diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai juga diperlukan sumber daya kesehatan yang cukup, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Di Kabupaten Lombok Timur dewasa ini tenaga kesehatan mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini : RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 26
Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kesehatan
Indikator program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah Dokter Spesialis Orang 7 9 8 7 9
2 Jumlah Dokter Umum Orang 45 34 54 58 86
3 Jumlah Dokter Gigi Orang 13 12 18 15 15 4 Jumlah Bidan Orang 231 222 220 216 423 5 Jumlah Perawat Orang 401 546 452 441 1064
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lotim, 2008-2012
Kondisi kesehatan selain mempengaruhi aktivitas dan kreatifitas masyarakat, juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ideal diharapkan kematian dini yang disebabkan oleh serangan penyakit semaksimal mungkin dapat dihindarkan. Lebih lanjut pengendalian kematian dini akibat kondisi buruknya kesehatan akan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya meningkatkan pelayanan serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan dan asuhan keperawatan, menyelenggarakan pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menuangkan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh untuk turut serta mewujudkan Kabupaten lombok Timur yang sehat yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang diarahkan pada program Pengembangan / Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beberapa kegiatan yang antara lain adalah Pembinaan Tenaga Kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan, program obat dan pembekalan yang diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta dalam program upaya kesehatan perorangan khususnya di Rumah Sakit diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, dengan tujuan program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
a) Pengembangan suatu sistem informasi yang terkendali dan terprogram komputerisasi guna memenuhi tuntutan kecepatan akses data maupun informasi kesehatan kepada pasien / masyarakat.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 27
b) Tersedianya sarana prasarana pendukung serta penunjang operasional langsung Rumah Sakit seperti pembangunan gedung, penyedian obat dan bahan habis pakai, alat kedokteran dan peralatan keperawatan.
c) Terpenuhinya target penerimaan melalui retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan setiap unit pelayanan di RSUD Dr. R Soedjono Selong.
Untuk menilai kinerja maka ditetapkan indikator - indikator yang dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan tujuan yang hendak dicapai selama periode tertentu. Indikator kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur meliputi standar-standar yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan, yaitu:
BOR : Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur
LOS : Length of Stay yaitu angka lama dirawat
TOI : Term Over Interval yaitu angka pergantian interval
BTO : Bed Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur
GDR : Gross Death Rate yaitu angka kematian umum
NDR : Net Death Rate yaitu angka kematian bersih
Sedangkan realisasi indikator pelaksanaan program berdasarkan data dasar kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :
Tabel II.10 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Selong
Indikator Kegiatan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Peningkatan B.O.R (persen) 67,24 78 76,88 76,75 76,02
2. T.O.I (hari) 1,1 1,2 1,04 1,06 1,04
3. A.L.O.S (hari) 4 4 3,45 3,49 3,30
4. B.T.O (kali) 33,5 68 81,29 79,95 84,38
5. G.D.R (per 1.000) 4,77 4,30 2,00 3,79 3,89
6. N.D.R (per 1.000) 2,73 2,38 1,76 2,07 1,94
Sumber : RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 2008-2012 Keterangan
Standar Pelayanan B.O.R : 60-85 persen T.O.I : 1-3 Hari
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 28
L.O.S : 6-9 hari B.T.O : 40-50 kali G.D.R : 45 Maksimum per 1.000 N.D.R : 25 Maksimum per 1.000
Pencapaian angka Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) mengalami peningkatan yang berarti, dimana tingkat capaian pada tahun 2008 sebesar 67,24 % meningkat menjadi 79,00 %. Meskipun angka Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) menunjukan peningkatan yang berarti namun masih dalam standar pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu berkisar antara 60–85%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan tempat tidur sudah cukup efektif.
Untuk angka Lama Masa Perawatan (ALOS), pada tahun 2008 terealisasi 4 hari yang mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 3,25 hari. Namun demikian, angka tersebut belum mencapai angka standar pelayanan yaitu rata-rata 6-9 hari. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan pelayanan kepada pasien yang menyebabkan pasien merasa lekas sembuh dan dipengaruhi oleh kemampuan pasien untuk membayar biaya perawatan.
Untuk angka Penggantian Interval (TOI) pada tahun 2008 terealisasi 1,1 hari yang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,07 hari. Angka ini juga belum sesuai dengan angka standar pelayanan yang diinginkan yaitu 1-3 hari.
Sedangkan untuk Angka Perputaran Tempat Tidur (BTO) pada tahun 2012 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2008 terealisasi sebesar 33,5 kali naik menjadi 77,48 kali pada tahun 2012. Angka ini diatas angka standar pelayanan yaitu 40-50 kali pertahun. Hal ini terjadi karena pada tahun terjadi peningkatan jumlah pasien dan tidak dibarengi dengan peningkatan angka lama perawatan pada pasien rawat inap.
Angka Kematian Bersih (NDR) pada tahun 2008 yaitu dari 4,77/1000 penderita keluar mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,91/1000 penderita keluar. Angka ini tergolong berhasil karena masih jauh berada di bawah angka standar maksimal yaitu 25/1000 penderita keluar.
Begitu juga dengan angka kematian umum (GDR) pada tahun 2008 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada pada tahun 2012. Pada tahun 2008 Angka Kematian umum (GDR) mancapai 4,77/1000 penderita keluar sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 3,83/1000 penderita keluar. Angka kematian umum ini tergolong berhasil karena masih jauh berada di bawah angka Standar Maksimal yaitu 45/1000 penderita keluar.
Penurunan angka Kematian Bersih (NDR) dan ini menunjukan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr R Soedjono Selong. Walaupun demikian perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk sesegera mungkin berkunjung ke sarana kesehatan jika dalam
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 29
keadaan sakit sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, dan juga perlu upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit.
Meningkatnya kunjungan dan pelayanan penunjang medis dengan indikator sebagai berikut :
Tabel II.11 Capaian Indikator Kinerja Kunjungan dan Pelayanan RSUD Selong
No Indikator Kegiatan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 a. Peningkatan Kunjungan
Pasien Rawat Inap 13.965 16.248 19.911 20.783 20.936
b. Peningkatan Kunjungan Pasien Rawat Jalan
67.318 58.560 64.614 70.438 73.940
c. Peningkatan Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)
11.777 11.570 12.072 14.789 16.978
d. Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium
92.539 93.934 94.595 101.527
160.551
e. Peningkatan Pemeriksaan Rontgen
9.255 9.369 10.052 10.293 11.914
f. Peningkatan Pelayanan Operasi
2.205 2.001 2.002 2.512 1.413
g. Pelayanan Fisioterapi 8.516 8.396 6.755 7.301 10.521 Sumber : RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lotim, 2008-2012
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian indikator kunjungan
dan pelayanan RSUD Selong dalam 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2008 sampai
dengan 2012 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini
ditandai oleh adanya peningkatan rata-rata pelayanan pada masing–masing unit (dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2008) yaitu
kunjungan pasien rawat inap mencapai 69,55%, kunjungan pasien rawat jalan
mencapai 100,71%, kunjungan pasien IGD mencapai 90,68, pemeriksaan laboratorium
yang mencapai 82,15%, pemeriksaan rontgen mencapai 88,93%, pelayanan operasi
mencapai 111,25% dan pelayanan fisioterapi mencapai 103,31%. Kenaikan angka
kunjungan ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran dan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan khususnya dalam hal
ini pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 30
Faktor pendukung peningkatan kunjungan pasien dan peningkatan pelayanan
penunjang medis selama tahun 2008-2012 antara lain bertambahnya jumlah poliklinik
(penyakit dalam II) seiring bertambahnya tenaga dokter spesilis kandungan,
peningkatan dan pengadaan alat-alat medis baik alat kedokteran maupun alat
laboratorium yang bersumber dana APBD maupun dana dekonsentrasi (APBN),
penambahan dan peningkatan kesejahteraan paramedis serta peningkatan kualitas
sumber daya manusia dengan melibatkan tenaga yang ada di RSUD Dr. R. Soedjono
Selong pada berbagai pelatihan dan pendidikan.
Untuk pelaksanan program dan kegiatan pada RSUD Dr. R. Soedjono
Kabupaten Lombok Timur didukung dengan penyediaan dana yang bersumber dari
APBD yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun
2008 sampai dengan tahun 2012 seperti tercantum pada tabel sebagai berikut :
2.3.3. Infrastruktur
a. Jaringan Irigasi Pembangunan pada sektor pengairan karena terbatasnya dana, maka lebih
mengutamakan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka
mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas dan tanggung jawab
meliputi 125 daerah irigasi pedesaan yang tersebar pada 10 pengamat pengairan yang
terbagi menjadi areal teknis 6.604,2 Ha dan 36.991 Ha semi teknis pada “wilayah kerja”
Kabupaten Lombok Timur sehingga luas areal keseluruhan 43,595,2 Ha. Atas dasar
kondisi tersebut maka sasaran yang ditetapkan dalam sektor pengairan adalah
Tercapainya Pelayanan Prasarana Jaringan Irigasi yang Lebih Efisien dan Efektif
Sesuai Pola Tanam dan Tata Tanam.
Untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan
pengembangan agrobisnis dengan meningkatkan efektifitas dan produktivitas
pengelolaan jaringan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan pemerintah
Kota yang dilaksanakan dengan prinsip partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta
penyelenggaraan pemerintahan secara transparan maka kebijakan yang diambil adalah
mengembangkan dan menyelenggarakan sistem irigasi yang terpadu dan
berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung dengan program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 31
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau indikator kinerja
urusan pekerjaan umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 secara umum
dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II.12 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi
Indikator Kinerja
Sasaran/Program
Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
a. Terpelihara dan meningkatnya infrastruktur irigasi
Lokasi 104 75 65 230 74
b. Terpeliharanya embung rakyat Buah 15 13 30 83 7 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
Berdasarkan data tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian indikator
kinerja jaringan irigasi secara umum cukup berhasil, hal ini ditandai dengan
peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di sektor pengairan dan
irigasi selama 5 tahun yaitu penanganan infrastruktur irigasi yang terus dilaksanakan,
dimana pada tahun 2008 penanganan infrastruktur irigasi yang ditangani sebanyak 104
lokasi, sedangkan pada tahun 2012 infrastruktur yang ditangani sebanyak 74 lokasi.
Sedangkan untuk pemeliharaan embung rakyat, pada tahun 2008 sebanyak 15 embung
rakyat yang tangani dan pada tahun 2012 tersedianya 7 embung rakyat. Dengan
ketersediaan sarana dan prasarana disamping ketersediaan irigasi yang cukup telah
mendukung keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan petani.
b. Jaringan Jalan
Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan ditangani
melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan antara 20 – 50
% sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan ditangani melalui program
peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari
aspirasi yang kuat dari masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah menetapkan sasaran
pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya kondisi jalan mantap.
Sasaran tersebut didukung dengan kebijakan memelihara/ mempertahankan
(meningkatkan kondisi) jalan dan jembatan yang diprogramkan melalui
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta Pembangunan/peningkatan jalan
dan jembatan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 32
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :
Tabel II.13 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan
Indikator Kinerja Sasaran/Program
Satuan
Realisasi (Tahun) 2008 2009 2010 2011 2012
a. Panjang jalan yang ditangani (rehab dan pemeliharaan rutin)
Km 117.798 129.745 215.513 181.515 47.12
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
Dari tabel di atas menggambarkan bahwa panjang jalan yang ditangani dan pembangunan/rehab jembatan merupakan capaian program yang dilaksanakan baik melalui rehabilitasi/pemeliharaan maupun pembangunan/ peningkatan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, di Kabupaten Lombok Timur untuk jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten selalu dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan, untuk menjaga agar kondisi jalan yang ada tetap baik dan layak dilalui.
Jalan yang ada di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari jalan nasional. jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Panjang jalan berdasarkan status jalan sebagai berikut :
Tabel II.14 Status Jalan di Kabupaten Lombok Timur
Indikator Kinerja
Sasaran/Program
Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
a Nasional km 48,10 48,10 33,07 33,07 44,90
b Provinsi km 220,56 220,56 214,64 214,64 214,64
C Kabupaten km 732,97 732,97 1.079,49 1.079,49 1.079,49
d Desa/lokal km 1.511,78 1.511,78 1.299,69 1.299,69 1.299,69
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan nasional mengalami perubahan,
pada tahun 2008 panjang jalan nasional 48,10 Km turun menjadi 44,90 Km pada tahun
2012, sama halnya dengan jalan desa/lokal yang mengalami penurunan pada tahun
2008 sepanjang 1.511,78 Km turun menjadi sepanjang 1.299,69 Km pada tahun 2012.
Sementara jalan Kabupaten mengalami penambahan yang cukup signifikan, dari
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 33
732,97 km pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.079,49 km pada tahun 2012 atau
adanya penambahan sepanjang 346,52 Km atau naik sebesar 47,28%.
Disamping kuantitas jalan yang memadai hal lain yang juga sangat penting
diperhatikan adalah kondisi jalan, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kondisi jalan
kabupaten sebagai berikut :
Tabel II.15 Kondisi Jalan
Indikator Kinerja Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun) 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jalan Permukaan (Kab+Desa)
a. Aspal km 286,29 531,50 627,53 635,08 644,84
b. Kerikil km 119,34 80,13 94,07 94,07 90,31
c. Tanah km 327,34 121,34 357,89 350,34 344,34
d. Tidak Terinci (jln desa)
km 1.511,78 1.511,78 1.299,69 1.299,69 1.299,69
1. Kondisi Jalan (Kabupaten)
a.Baik km 340,36 384,12 369,60 430,82 435,95
b. Sedang km 92,05 80,13 139,61 150,88 147,77
c. Rusak km 122,74 121,34 182,56 156,48 153,01
d. Rusak Berat km 177,82 147,38 387,72 341,31 342,76
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
c. Perumahan
Secara umum kondisi prasarana dasar permukiman dan perumahan baik dari
segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas
dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan untuk mengoptimalkan
fungsinya dalam memenuhi ataupun melayani masyarakat terutama yang berkaitan
langsung dengan aktifitas ekonomi masyarakat seperti fasilitas air bersih, saluran
drainase, jalan lingkungan, jalan setapak, penataan permukiman kota dan desa.
Sementara itu untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang indah dan rapi
maka dipandang perlu untuk pandangan jauh kedepan sehingga dapat memprediksi
dan memproyeksi kemana suatu organisasi harus diarahkan oleh karena itu perlu
dilakukan perencanaan, penataan dan perancangan Kabupaten Lombok Timur. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 34
Berdasar kondisi tersebut pemerintah daerah menetapkan sasaran
meningkatnya Prasarana Dasar Permukiman Perkotaaan dan Perdesaan serta
Kawasan Strategis yang meliputi pelayanan air bersih, drainase perkotaan di kota
Kabupaten dan kota Kecamatan serta penanganan kampung kumuh yang didukung
dengan kebijakan perbaikan perumahan dan permukiman kota, pembangunan/rehab
dan pemeliharaan prasarana air bersih dan peningkatan prasarana lingkungan
permukiman dan sanitasi perkotaan dan program penataan lingkungan perumahan
pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Untuk meningkatkan
kegiatan penataan ruang telah diupayakan program-prgoram sebagai berikut yaitu
perencanaan dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan, pemanfaatan dan
evaluasi tata ruang kota.
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :
Tabel II.16 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan
Indikator Kinerja Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun) 2008 2009 2010 2011 2012
Pembangunan Sarana Pemukiman
− Pembangunan Saluran Drainase
− Pembangunan Jalan Lingkungan
Lokasi Lokasi
10 6
8 8
1 6
12 45
14 151
− Pembangunan Sarana Air Besih
Lokasi 20 19 22 25 22
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
Rata-rata pencapaian sasaran meningkat yang didukung oleh beberapa faktor
antara lain ketersediaan bahan, kondisi lapangan dan lokasi pekerjaan, kemampuan
kontraktor, dan pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Hal ini ditandai dengan
bertambahnya pembangunan sarana pemukiman baik pembangunan saluran drainase,
jalan lingkungan dan sarana air bersih, serta pembangunan pasar umum dari tahun
2008 sampai dengan tahun 2012.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 35
Informasi lain berkenaan dengan penyediaan prasarana dasar pemukiman
adalah sebagai berikut :
a) Pengadaan air bersih bagi penduduk dikelola oleh PDAM, namun demikian belum
semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas
produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih
dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal yang dibuat
secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
b) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dari sisi aspirasi
masyarakat, pembangunan infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan
dalam mendukung tumbuhnya perekonomian domestik dan pengembangan
wilayah, sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah
kecamatan, memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi domestik,
sesuai tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, dan pengentasan kemiskinan.
Secara umum kondisi prasarana dasar perumahan dan permukiman baik dari segi
kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas yang
dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan untuk mengoptimalkan
fungsinya dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Secara umum agar pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun mendatang
dapat lebih baik lagi, maka perlu adanya strategi dan pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan pada tahun mendatang yaitu:
a) Memberikan bantuan sarana operasional lapangan untuk kegiatan pengawasan
dan pengendalian kegiatan pembangunan.
b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum proyek dilaksanakan.
c) Melakukan tahapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas
kebutuhan masyarakat.
d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanakan pembangunan
sekaligus memelihara dan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia agar dapat
dimanfaatkan secara berkesinambungan.
Terkait dengan rumah tidak layak huni Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun
2013 yang belum ditangani sebanyak 57.128 unit dengan perincian per kecamatan
dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 36
Tabel II.17 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 No. Kecamatan Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni (Unit)
1 Keruak 2.190
2 Jerowaru 5.266
3 Sakra 1.602
4 Sakra Barat 2.433
5 Sakra Timur 3.900
6 Terara 3.436
7 Montong Gading 4.114
8 Sikur 4.012
9 Masbagik 2.187
10 Pringgasela 1.377
11 Sukamulia 1.046
12 Suralaga 1.054
13 Selong 2.493
14 Labuhan Haji 2.436
15 Pringgabaya 5.668
16 Suela 2.590
17 Aikmel 2.654
18 Wanasaba 4.359
19 Sembalun 1.122
20 Sambelia 3.189
Sumber: BPMPD Kabupaten Lombok Timur, 2013
2.3.4. Ketenagakerjaan Penanganan masalah ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah menempatkan
penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian strategi
pembangunan masyarakat Lombok Timur yang merupakan langkah terencana dalam
mengatasi kondisi tenaga kerja dan daya saingnya, mengarah pada meningkatnya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 37
penempatan tenaga kerja trampil yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan berdaya
sosial terhadap globalisasi disertai perkembangan wilayah.
Melihat potensi geografis Kabupaten Lombok Timur secara ekonomis yang
merupakan bagian dari Provinsi NTB yang mempunyai ciri khusus yang dapat
menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat apabila dapat dimanfaatkan
dengan baik, disisi lain penduduk usia kerja (tenaga kerja) kurang memiliki etos kerja
dan ketrampilan yang memadai untuk memanfaatkan potensi alam yang tersedia
sehingga tidak menimbulkan kesempatan kerja produktif dalam jumlah yang cukup.
Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi adalah dengan memprioritaskan berbagai program diantaranya adalah a)
peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; b) peningkatan perluasan dan
kesempatan kerja; dan c) perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
Program tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran, pengertian dan
semangat tenaga kerja untuk menjadi pelaku diseluruh kegiatan ekonomi formal
maupun ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut oleh pemerintah hendaknya
bisa menjadi produk unggulan spesifik dinas yang menangani masalah
ketenagakerjaan baik di kecamatan maupun ditingkat kota.
Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel II.18 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 1 Meningkatnya keterampilan
bagi pencari kerja
Orang 240 306 340 280 324
2 Meningkatnya informasi
bursa kerja
Desa 119 119 180 212 254
3 Meningkatnya penempatan
kerja keluar negeri
Orang 18.314 19.843 20.287 22.005 14.925
4 Meningkatnya kesempatan
kerja melalui usaha mandiri
Kelompok 5 30 20 30 20
5 Menurunnya jumlah masalah % 12 15 17 20 14
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 38
Indikator Kinerja Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012 ketenagakerjaan
6 Meningkatnya tenaga kerja
yang terserap pada
lapangan kerja industri
Orang 40 75 125 126 140
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim, 2008-2012
2.3.5. Investasi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelimpahan wewenang tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan daya saing daerah. Hal ini mengandung konsekuensi logis pada tatanan tanggung
jawab menggali segenap potensi daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan
disegala bidang bagi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut.
Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud melalui pembangunan bidang ekonomi
yang nota bane keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat
pemanfaatan atau ekploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia. Dalam hal ini
permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya relatif tidak
/ belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan atau keterbatasan menyangkut
maintenance pembiayaan ekploitasi, terbatasnya kemampuan inovasi/perluasan skala
usaha dari para pelaku kegiatan yang ada.
Sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah terwujudnya
peningkatan jumlah dan jenis investasi.
Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan
yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut
didukung melalui program utama, yaitu : 1 ) Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi ; 2 ) Peningkatan iklim dan realisasi Investasi.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 39
Kegiatan untuk mendukung program penanaman modal di Kabupaten Lombok Timur
adalah sebagai berikut :
a) Pengembangan potensi unggulan daerah
b) Expo/Pameran investasi daerah
c) Pemutakhiran data realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur
Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran
tersebut adalah jumlah perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan usaha
berdasarkan registrasi ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan sampai dengan
tahun 2012. Realisasi pencapaian dari target yang telah ditetapkan pada masing-
masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel II.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
No Nama Perusahaan
Bidang Usaha Lokasi Nilai Investasi
1. PT. Agrindo Nusantara
SP No. 11/24/I/PMA/2000
Agrobisnis Ds. Sajang Kec. Sembalun
US$ 5.960.100
2. PT. Indonesia Tenggara Marine
SP No. 02/24/PMDN/2000
Pelayaran Labuhan Lombok Kec. Pringabaya
Rp. 250.100.100
3. PT. Hot Planet
SP No. 111/I/PMA/2005
Cottage Lendang Terak, Sungkun Kec. Jerowaru
US$ 800.000
4. PT. Lombok Saka
SP No. 567/I/IP/PMA/2011
Cottage Bloam, Sekaroh Kec. Jerowaru
US$ 3.000.000
5. PT. Autore Pearl Culture
SP No. 334/I/Perikanan/2007
Mutiara Sekaroh, Tj. Ringgit Kec. Jerowaru
US$ 2.600.100
6. PT.New Word Energi
SP No. 86/K1/I/PMA/2007
Perkebunan Jarak Kimia
Dasar Organik
Menanga Baris Kec.Pringgabaya
US$ 2.000.000
7. PT. Eco Solutions Lombok
SP No. 01727/I/PPM/PMA/2012
Hotel Tangsi, Tanjung Ringgit Kec. Jerowaru
US$ 3.098.000
Sumber : Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 40
2.3.6. Ketahanan Pangan
Sasaran utama yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
petani adalah meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan
hortikultura serta mengembangkan usaha tani yang berwawasan agribisnis.
Berdasarkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan
kebijakan Mengembangkan dan Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis pada
keragaman sumber bahan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan
nutrisi dalam jumlah dan mutu yang cukup didukung dengan program yang sistematis
dan terarah.
Disamping itu untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat
khususnya petani, hal yang paling besar peluangnya untuk dikembangkan adalah
beberapa komoditas yang merupakan komoditas unggulan daerah Kabupaten Lombok
Timur yaitu komoditi Jagung, Cabe dan Pisang. Komoditas tersebut memiliki
keunggulan komparatif serta peluang pasar yang cukup besar. Oleh karena itu ketiga
komoditas tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar melalui upaya
pengembangan berkelanjutan sampai pada tingkat luasan skala ekonomi serta
penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran/kemitraan. Disamping itu
perlu juga dilakukan pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaannya guna
memperkuat posisi tawar petani serta meningkatkan upaya pengenalan produk petani
melalui berbagai event (Pameran dan Expo Agribisnis), sehingga terintegrasi antara
On-Farm dan Off-Farm.
Pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Lombok Timur dengan
memperhatikan daya dukung alamnya yang cukup potensial merupakan upaya
menjamin ketersediaan pangan dan ternak secara berkelanjutan baik kualitas maupun
kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pertanian dan peternakan
yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis sumber daya
lokal serta menerapkan tehnologi tepat guna.
Kebijakan yang telah ditempuh agar pelaksanaan pengembangan pertanian dan
peternakan yang mantap dapat dicapai dengan optimal adalah peningkatan
kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi hasil
pertanian dan peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak disertai
peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan peningkatan pemasaran hasil produksi
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 41
hewan. Kebijakan tersebut didukung oleh kegiatan pengembangan kemampuan
kelembagaan petani, penyediaan sarana produksi pertanian, Pengembagan Agribisnis
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit menular ternak, Pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan.
Target dan realisasi pencapaian masing-masing indikator yang digunakan
sebagai tolak ukur keberhasilan program pelaksanaan pengembangan pertanian dan
peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis
sumber daya lokal adalah :
Tabel II.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
NO INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN
PENCAPAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Indikator Bidang Pertanian
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan
- Padi Ton 318.496 323.014 375.198 359.466 364.643
- Jagung Ton 61.965 76.230 47.707 82.998 93.999
- Kedelai Ton 756 1.871 1.187 2.162 1.105
- Kacang tanah Ton 1.771 1.815 1.631 1.371 1.703
- Kacang hijau Ton 470 719 337 1.380 866
- Ubi Kayu Ton 7.339 15.042 13.661 9.581 18.093
- Ubi Jalar Ton 2.729 2.111 2.993 1.858 3.871
2. Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
Sayur-sayuran
- Bawang putih Ton - 2.179 3.325 4.128 -
- Bawang merah Ton - 9.971 7.251 7.341 9.598
- Kentang Ton - 5.356 7.256 6.259 -
- Cabe Ton - 16.154 15.231 16.200 4.448
Buah-buahan
- Mangga Ton - 18.397 6.525 6.123 -
- Durian Ton - 140 135 311 -
- Jeruk Ton - 1.934 1.758 1.842 -
- Pisang Ton - 12.200 13.254 14.890 16.698
b. Indikator Bidang Peternakan
1 Meningkatnya Produksi Peternakan :
- Sapi Ekor 65.147 70.240 80.162 99.092 110.979
- Kerbau Ekor 5.945 4.771 5.860 4.449 -
- Kambing Ekor 61.300 57.428 63.211 72.382 77.263
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 42
NO INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN
PENCAPAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
- Ternak Unggas Ekor 1.682.796 1.399.262 1.056.319 2.280.490 2.435.210
2 pelayanan kesehatan / Inseminasi
- Pelayanan IB Ekor - 11.500 - 6.977 5.897
- Akseptor IB Ekor - 11.500 - 6.237 7.000
- Kelahiran IB Ekor - 4.215 - 5.400 5.897
3 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- Pengobatan dan
Penyuntikan Ternak Ekor 7.000 11.583 10.000 - 12.643
- Pelayanan Vaksin Flu
Burung (Aviant Influenza) Ekor 90.000 138.738 - - -
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lotim, 2008-2012
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa komoditi Tanaman
Pangan seperti padi, jagung, kedelai dan kacang hijau mencapai sasaran yang
ditetapkan. Pada tahun 2008 produksi padi sebesar 318.496 ton sedangkan rata-rata
produksi padi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar 355.580,25 atau
mengalami peningkatan sebesar 37.084,25 ton (11,64%). Sama halnya dengan
produksi jagung yang mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 produksi
jagung sebesar 61.965 ton, sedangkan rata-rata produksi jagung dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2012 sebesar 75.233,50 ton atau mengalami peningkatan
sebesar 13.268,50 ton (21,41%).
Untuk produksi tanaman hortikultura sangat tergantung kepada iklim, hal
berpengaruh terhadap produksi buah – buahan serta harga komoditi yang tidak stabil
seperti cabai dan mangga.
Pada sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas ternak Indikator
Peningkatan Populasi ternak Tahun 2012 berdasarkan hasil pengumpulan data
populasi ternak yang dilakukan setiap akhir tahun. Populasi ternak sapi pada tahun
2008 sebanyak 65.147 ekor, sedangkan rata-rata populasi ternak sapi dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2012 sebanyak 90.118 ekor atau mengalami peningkatan
sebanyak 24.971 ekor (38,33 %) dibandingkan dengan tahun 2008.
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan populasi ternak seperti
Angka kelahiran ternak, meningkatnya tingkat kesehatan ternak dan tingkat
pemotongan ternak betina produktif yang menurun karena adanya program pemerintah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 43
pusat melalui Program penyelamatan Sapi betina produktif dan Pemberian Insentif Sapi
betina Bunting.
Pada sasaran Pelayanan kesehatan Hewan di Kabupaten Lombok Timur
dapat digambarkan bahwa tingkat pelayanan penanganan kesehatan hewan baik
melalui pelayanan Aktif, Semi Aktif maupun Pasif cukup memuaskan, hal ini
mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat / peternak semakin meningkat yang
ditandai dengan tidak adanya kasus atau wabah hewan menular yang meresahkan
masyarakat veteriner sepereti flu burung yang cukup meresahkan, penyakit anthrax,
jembrana maupun penyakit ngorok pada sapi (SE).
2.3.7. Perdagangan dan Industri
Untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan/pengusaha kecil menengah
telah dilakukan berbagai upaya pembinaan diantaranya adalah pengembangan sektor
perdagangan.
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha
perdagangan kecil menengah adalah : mengembangkan usaha perdagangan sebagai
usaha unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sehat dan effisien,
tangguh dan mandiri antara lain melalui layanan kemudahan pemberian fasilitas
perijinan (SIUP/TDP), penyelenggaraan temu usaha khusus bagi penyalur BBMT,
pemberian stimulan kepada para pedagang kaki lima dan asongan dalam bentuk tenda
dagang serta mengikutsertakan pada even pameran/promosi.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : perkembangan
sektor perdagangan dengan melihat jumlah tenaga kerja, Jumlah SIUP, TDP.
Penetapan rencana tingkat capaian kinerja dan realisasi dari masing-masing indikator
kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel II.21 Perkembangan Sektor Perdagangan
Indikator Kinerja
Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah unit usaha Unit - - 652 659 670
2. Jumlah tenaga kerja orang 4.583 4.583 3.595 3.900 43.306
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 44
Indikator Kinerja
Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
3. Jumlah Investasi Rp.Jt 88,78 - 163.000 150.000 194.289
4. Jumlah SIUP/TDP Buah 500 500 500 600/650 701/721
Sumber data : Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012
Hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran cukup
menggembirakan antara lain :
a) Penyerapan tenaga kerja baru disektor perdagangan pada tahun 2012 mencapai
43.306 orang, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang lalu yaitu
sebesar 4.583 orang, berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang
cukup signifikan.
b) Demikian pula yang terjadi pada pencapaian investasi, SIUP/TDP yang diterbitkan
serta kontribusi PAD dari kegiatan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan
keadaan tahun 2008 yang lalu.
Disamping kegiatan pembinaan sebagai tersebut diatas, pada pengembangan
usaha perdagangan juga terdapat kegiatan – kegiatan yang bersifat memberikan
perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi para pelaku usaha itu sendiri serta
fasilitasi penyelesaian sengketa dagang yang terjadi dimasyarakat. Kegiatan tersebut
antara lain adalah layanan tera ulang alat UTTP, pos ukur ulang komodity dagang,
pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta penyelenggaraan koordinasii
dengan instansi terkait dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya
(B3)/kedaluarsa pada produk makanan dan obat/jamu tradisional.
Di Kabupaten Lombok Timur sektor industry cukup berkembang, dengan
unggulan home industri dan kerajinan rakyat berupa industri kain tenun khas daerah di
Kecamatan Pringgasela, Kec. Aikmel, Konveksi Selagik, anyaman bambu Kecamatan
Sikur, Keramik di Kecamatan Masbagik dan Terara.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 45
Tabel II.22 Perkembangan Sektor Industri di Kab. Lombok Timur
Indikator Program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Perkembangan sektor
industri :
- Jumlah unit usaha Unit 15.527 15.527 15.004 15.810 16.450
- Jumlah tenaga kerja orang 46.722 46.722 45.385 47.284 49.685
- Jumlah Investasi Rp. M 43,99 43,99 84 44.159 45.982
- Nilai Produksi Rp. M 141,08 141,08 249 141.922 146.730
2. Jumlah perajin IKM yang
mendapatkan pembinaan
Orang 150 165 225 275 350
3. Jumlah pengusaha IKM
yang mendapatkan
pembinaan
Orang 50 55 75 90 130
Sumber data : Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran untuk
konsumsi barang baik yang tahan lama maupun tidak tahan lama, jasa-jasa,
setelah dikurangi hasil penjualan netto (penjualan dikurangi pembelian) barang
bekas/tak terpakai yang dilakukan rumah tangga yang berdomisili diwilayah
domestik suatu daerah pada periode tertentu. Selama periode lima tahun terakhir
pengeluaran konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran pada
lapangan usaha rumah tangga yang meliputi makanan dan non makanan,dengan
distribusi sebesar 58,67% pada Tahun 2008 dan mengalami penurunan relatif
kecil selama periode lima tahun terakhir dengan kondisi 56% pada Tahun 2012.
Lapangan usaha lain yaitu konsumsi lembaga swasta dan nirlaba , konsumsi
pemerintah dan pertanahan,pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 46
serta ekspor dan impor luar negeri dan antar pulau menunjukkan kecenderungan
yang relatif tetap selama lima tahun terakhir.
Tabel II.23 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHB
Tahun 2008-2012 Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
58,67 58,33 58,03 57,60 57,97
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
1,42 1,40 1,36 1,37 1,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
19,46 19,46 19,34 19,49 19,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto
22,17 21,81 21,76 22,11 22,77
Perubahan Stock 4,35 4,08 3,86 3,54 2,05
Ekspor 14,06 14,26 13,92 14,25 14,29 Impor 20,13 19,34 18,26 18,37 18,40
B. Produk Domestik Regional Bruto
Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi
perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi
volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per
kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara
pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan
seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain.
Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas
dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan
sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah
pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam
perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui
pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap
PDRB tahun 2012 yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian
4.14%, industri pengolahan 5,7% listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%,
perdagangan, hotel dan restoran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi 6,03%,
keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya 15,27%.
PDRB Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami
perkembangan, baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 47
konstan. Pada Tahun 2010 PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) sebesar Rp. 6.215.319.600.000 menjadi Rp. 7.800.557.280.000 pada tahun
2012. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode yang sama
mengalami peningkatan dengan nilai Rp.2.970.479.400.000 pada Tahun 2010 menjadi
Rp.3.322.493.940.000 pada tahun 2012.
2.4.2. Potensi Unggulan
A. Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Sampai dengan Tahun 2011 peranan sektor pertanian masih sangat dominan
dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur. Kontribusi sektor ini mencapai
33,61% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 42,69% (BPS Lombok Timur tahun
2011). Tingginya peranan sektor pertanian ini antara lain disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu : Kondisi geografis dan potensi lahan yang relative subur, banyaknya jumlah
tenaga kerja yang tersedia, serta faktor budaya lokal yang sangat bergantung terhadap
aktivitas pertanian. Adapun komoditi unggulan Kabupaten Lombok Timur untuk sub
sektor ini meliputi : Tanaman pangan, holtikultura, tanaman perkebunan.
Di bidang tanaman pangan khususnya padi, konsumsi beras makin tahun
mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya produksi maupun
produktivitas padi lokal meningkat setiap tahunnya.
Grafik II.3 Produksi 4 Komoditas Pertanian (Ton)
(Sumber Data : Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Lombok Timur)
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 48
Dalam rangka mendukung program propinsi yaitu PIJAR, maka komoditi sapi,
jagung dan rumput laut juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Perkembangan produksi 3 (tiga) komoditi unggulan NTB di Kabupaten Lombok Timur
khususnya sapi dan jagung mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan
tahun 2011. Populasi sapi tahun 2008 sebanyak 64.414 ekor, tahun 2009 sebanyak
70.240 ekor, tahun 2010 sebanyak 80.162 ekor dan pada tahun 2011 sebanyak 99.092
ekor, sedangkan produksi jagung Tahun 2008 sebanyak 47.024 ton, tahun 2009
sebanyak 81.293 ton meningkat menjadi 82.286 ton pada tahun 2011. Hal ini dapat
dilihat dalam grafik sebagai berikut :
Grafik II.4 Perkembangan populasi sapi di Kabupaten Lombok Timur
Grafik II.7
Grafik II.5 Perkembangan Produksi jagung di Kabupaten Lombok Timur
B. Kelautan dan Perikanan
Sektor Kelautan dan Perikanan cukup memberikan kontribusi terhadap PAD bagi
Kabupaten Lombok Timur, khususnya pada wilayah-wilayah pengembangan dan
sentra perikanan laut baik budidaya dan perikanan tangkap seperti di wilayah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 49
Kecamatan Sambelia, Pringgabaya, Keruak dan Jerowaru. Komoditi tersebut meliputi :
Rumput laut, Kerapu, Lobster, mutiara dan beberapa jenis ikan tangkap yang berada
diwilayah perairan Lombok Timur. Selain perikanan laut, perikanan darat juga
merupakan komoditi yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan petani pembudidaya
ikan air tawar.
Tabel II.24 Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur
Indikator program Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
a. Produksi Ikan Air
Tawar
ton/thn 617,50 856,00 1.271,10 1.752,30 3.370,10
b. Produksi Ikan Air
Payau
ton/thn 1.114,60 1.435,10 1.783,50 2.581,20 2.788,90
c. Produksi Ikan Air
Laut:
- Budidaya ton/thn 40.174,62 60.559,52 93.194,80 119.133,80 112.590,30
- Penangkapan ton/thn 15.074,80 12.941,70 15.683,00 13.095,30 12.520,30
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lotim, 2008-2012 Khusus untuk komoditi rumput laut, seperti halnya jagung dan sapi sebagai
pendukung program PIJAR, maka di Kabupaten Lombok Timur jumlah produksi komoditi ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 dari 60.471 ton produksi meningkat menjadi 80.381 ton di tahun 2011, perkembangan produksi rumput laut ini ditunjukkan pada grafik berikut :
Grafik II.6 Perkembangan Produksi Rumput Laut Kabupaten Lombok Timur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 50
C. Pariwisata
Dengan kontur topografi yang landai dan beberapa memilki topografi
perbukitan/dataran tinggi yang tersebar merata. Kabupaten Lombok Timur memiliki
potensi wisata alam pegunungan, wisata pantai, wisata budaya, dan wisata sejarah.
Wilayah-wilayah pengembangan wisata alam pegunungan berada di sekitar kawasan
Gunung Rinjani. Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah pantai yang cukup panjang
dengan garis pantainya sepanjang lebih kurang 280 km memanjang dari wilayah Utara
sampai Selatan. Beberapa kawasan pantai dan gili-gili disekitarnya memiliki keindahan
alam yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan wisata domestik maupun
mancanegara. Kawasan-kawasan tersebut antara lain meliputi : Kawasan Pantai
Cemara, Pantai Tanjung Aan, Pantai Tanjung Ringgit dan Pantai surga dengan
kawasan gili-gili, yaitu Gili Sulat, Gili Petagan, Gili Kondo, Gili Sunut dan Gili Lawang.
Pengembangan di sektor pariwisata ini sangat potensial dengan masuknya para
investor dan dibangunnya beberapa fasilitas pendukung lainnya, seperti
pengembangan kawasan Tanjung Ringgit oleh ESL dari swedia, Ocean Blue dan
investor lainnya.
2.4.3. Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank
Analisis perekonomian wilayah tidak lepas dari peran pembentukan modal
sektor swasta, ini terkait dengan aliran investasi di daerah. Semakin besar akumulasi
capital di suatu daerah mengindikasikan tumbuhnya sektor riil dan peningkatan
perannya dalam perekonomian daerah. Terjadinya pergerakan arus modal lebih
kepada adanya kualitas dan kondusifnya iklim investasi di daerah. Jika dilihat dari trend
modal/investasi dari posisi aktiva bank umum di Kabupaten Lombok Timur terlihat
pergerakan yang positif, tahun 2010 Rp. 45.166.000.000 di meningkat menjadi Rp.
62.943.000.000 pada tahun 2011 sementara trend positif juga diperlihatkan oleh loan
modal kerja dari Rp. 358.413.000.000 menjadi Rp. 572.994.000.000 di tahun 2011.
Gambaran lebih detail diperlihatkan oleh tabel dan grafik di bawah ini :
Tabel. II.25 Posisi kredit Bank Umum di Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah)
(Rp Juta)
2008 2009 2010 2011
Investasi 15.400 27.219 45.166 62.943
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 51
modal kerja 362.281 358.096 358.413 572.994
Konsumsi 468.071 680.402 681.087 1.104.232
2.4.4. Jaringan Jalan
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan ditangani
melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan antara 20 – 50
% sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan ditangani melalui program
peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari
aspirasi yang kuat dari masyarakat.
Disamping kuantitas jalan yang memadai hal lain yang juga sangat penting
diperhatikan adalah kondisi jalan, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kondisi jalan
kabupaten sebagai berikut :
Tabel II.26 Kondisi Jalan
Indikator Kinerja Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun) 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jalan Permukaan (Kab+Desa)
a. Aspal km 286,29 531,50 627,53 635,08 644,84
e. Kerikil km 119,34 80,13 94,07 94,07 90,31
f. Tanah km 327,34 121,34 357,89 350,34 344,34
g. Tidak Terinci (jln desa)
km 1.511,78 1.511,78 1.299,69 1.299,69 1.299,69
2. Kondisi Jalan (Kabupaten)
a.Baik km 340,36 384,12 369,60 430,82 435,95
e. Sedang km 92,05 80,13 139,61 150,88 147,77
f. Rusak km 122,74 121,34 182,56 156,48 153,01
g. Rusak Berat km 177,82 147,38 387,72 341,31 342,76
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012 RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 52
2.4.5. Iklim Berinvestasi
Salah satu indikator kemajuan wilayah adalah semakin tinmgginyta minat swasta
untuk melakukan investasi di daerah. Hal – hal yang mendorong tingginya minat orang
untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur antara lain ketersediaan sumber daya
alam sebagai kekayaan dasar yang bisa dikelola oleh swasta, ketersediaan tenaga
kerja yang cukup banyak dan yang tidak kalah pentinganya adalah karena factor
keamanan yang relative terjamin.
Sebagai gambaran atas kondisi investasi di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat
pada table berikut.
Tabel II.27 Jenis dan Jumlah Investasi di Kabupaten Lombok Timur
No Nama Perusahaan Bidang Usaha Lokasi Nilai Investasi
1. PT. Agrindo Nusantara
SP No. 11/24/I/PMA/2000
Agrobisnis Ds. Sajang Kec. Sembalun
US$ 5.960.100
2. PT. Indonesia Tenggara Marine
SP No. 02/24/PMDN/2000
Pelayaran Labuhan Lombok Kec. Pringabaya
Rp. 250.100.100
3. PT. Hot Planet
SP No. 111/I/PMA/2005
Cottage Lendang Terak, Sungkun Kec. Jerowaru
US$ 800.000
4. PT. Lombok Saka
SP No. 567/I/IP/PMA/2011
Cottage Bloam, Sekaroh Kec. Jerowaru
US$ 3.000.000
5. PT. Autore Pearl Culture
SP No. 334/I/Perikanan/2007
Mutiara Sekaroh, Tj. Ringgit Kec. Jerowaru
US$ 2.600.100
6. PT.New Word Energi
SP No. 86/K1/I/PMA/2007
Perkebunan Jarak Kimia Dasar Organik
Menanga Baris Kec.Pringgabaya
US$ 2.000.000
7. PT. Eco Solutions Lombok
SP No. 01727/I/PPM/PMA/2012
Hotel Tangsi, Tanjung Ringgit Kec. Jerowaru
US$ 3.098.000
Sumber : Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013
Keberhasilan pencapaian target tersebut diatas tidak terlepas dari kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dari Tim Pengendali Pemberian Ijin Prinsip Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 53
Kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan pendukung dalam upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Lombok Timur dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan. 2.4.6. KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON-FORMAL
A. Kelambagaan Formaldan Non Formal
Perkembangan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh berbagai tipe
kelembagaan. Dikenal 3 tipe kelembagaan, yaitu: kelembagaan tradisional (traditional
institutions), kelembagaan pembelajaran (learning institutions), kelembagaan
pengembangan (developmental institutions) (Gilley & Maycunich, 2000).
Gambar II.8 Tiga Tipe Kelembagaan
Kelembagaan tradisional (traditional instutions): masyarakat masih memerlukan
pengetahuan dan keterampilan.
Kelembagaan pembelajaran (learning institutions): tercipta masyarakat yang aktif
belajar dalam proses aplikasi dan refleksi. Proses refleksi akan melahirkan
kesadaran baru bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh secara berkesinambungan.
Kelembagaan pengembangan (developmental institutons): tidak hanya
melahirkan kesadaran baru, tetapi juga berkembangnya pengetahuan dan
keterampilan baru.
Kelembagaan lokal adalah wadah yang mengatur perilaku masyarakat lokal
melalui norma-norma. Dan kata “lokal” mengacu pada wilayah tertentu seperti daerah,
desa, ataupun dusun. Sehingga norma di suatu wilayah tertentu berbeda dengan
wilayah lainnya.
Di pulau Lombok dikenal norma yang disebut “awig-awig” dimana “awig-awig”
ini merupakan kesepakatan masyarakat lokal tentang nilai-nilai sosial yang mengatur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 54
perilaku mereka. Misalnya, di Desa Sembalun Lombok Timur memiliki “awig-awig” yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan.
“Awig-awig” Desa Sambalun mengatur agar setiap pasangan yang akan
menikah diwajibkan menanam paling sedikit satu pohon kayu di sekitar hutan (Rosyiadi
Sayuti, 2005). Kelembagaan lokal (kelompok tani) menunjukkan keberhasilan, Namun
tidak sejalan dengan maraknya kasus perusakan hutan (pembalakan liar) yang terjadi di
kawasan hutan (Muktasam et al, 2006).
“Awig-awig” yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di
Lombok Timur dijumpai di kawasan Teluk Ekas, Desa Batu Nampar (Imam Bachtiar,
2005). “Awig-awig” ini mengatur tentang larangan penangkapan ikan menggunakan
bom. Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) sebagai kelembagaan lokal berhasil
melaksanakan “awig-awig” dimaksud dimana kasus pengeboman ikan bekurang
menjadi 90%. Kelompok tani di Desa Sambalun termasuk tipe kelembagaan tradisional
dimana kelompok tani tersebut tidak berhasil menerapkan “awig-awig” dalam
pengelolaan sumberdaya hutan.
Dalam penguatan kelembagaan, maka kelompok tani tersebut perlu diberikan
pelatihan budidaya lebah madu, sehingga aktivitas anggota kelompok tani di kawasan
hutan selain melakukan budidaya lebah madu, mereka sekaligus pula memonitoring
orang-orang yang hendak memasuki kawasan hutan dengan tujuan melakukan
pembalakan liar.
KPPL di Teluk Ekas Desa Batu Nampar termasuk tipe kelembagaan
pembelajaran (bahkan telah beranjak ke tipe kelembagaan pengembangan) dimana
KPPL telah berhasil menerapkan “awig-awig” dalam mengelola sumberdaya pesisir dan
laut.
Strategi penguatan KPPL yang telah dilakukan (pendampingan), melahirkan
kesadaran baru bagi anggota KPPL tentang pentingnya kelestarian pesisir dan laut,
sehingga mereka memonitoring secara terus-menerus orang yang memasuki kawasan
Teluk Ekas dengan tujuan melakukan pengeboman ikan.
Bahkan posisi KPPL telah beranjak ke tipe kelembagaan pengembangan
dimana para anggota KPPL memiliki pengetahuan dan keterampilan baru, yaitu
budidaya lobster dengan sistem “budidaya apung”.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 55
Sebelumnya, lobster di Desa Batu Nampar tidaklah dibudidayakan, tetapi
ditangkap yang menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang (mangrove).
Aktivitas budidaya lobster tersebut, selain berdampak terhadap peningkatan
pendapatan nelayan, juga berdampak terhadap kelestarian pesisir dan laut.
Penguatan Kelembagaan Lokal Strategi penguatan kelembagaan yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan tipe
kelembagaan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :
Tabel II.28 Penguatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lombok Timur
Tipe Kelembagaan Strategi Penguatan Kelembagaan
KelembagaanTradisional (Traditional institutions) Pelatihan
Kelembagaan Pembelajaran (Learning institutions)
Pendampingan
Kelembagaan Pengembangan (Developmental institutions)
Pengembangan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 II - 56
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1. KinerjaKeuangan Masa Lalu
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan.Hal tersebut
dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan
pada suatu bidang pemerintahan.Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan
yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat
yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.
Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan
asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan
lain-lain pendapatan yang sah.
• Penerimaan Pendapatan Daerah terbesar terjadi di tahun 2012 sebesar
Rp.1.276.066.661.578,15, hal ini disebabkan adanya kontribusi dari pos;Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pos Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami
peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.
• Pengeluaran Belanja Daerah terbesar juga terjadi di tahun 2012 sebesar
Rp.1.276.844.925.205,39; hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos
Belanja Pegawai, dan pos Belanja Hibah yang mengalami peningkatan cukup besar
dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.
• Penerimaan Pembiayaan terbesar juga terjadi di tahun 2009 sebesar
Rp.57.662.369.818,62; hal ini disebabkan adanya penerimaan dari pos SILPA, dan
pos Penyertaan Modal (Investasi) yang mengalami peningkatan cukup besar
dibandingkan tahun lainnya pada periode itu
• Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi di tahun 2012 sebesar
Rp.67.771.038.792, hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos Penyertaan
Modal (Investasi) pemerintah daerah dan pos pembayaran pokok utang yang
mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-1
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-2
I Pendapatan Asli Daerah 34.904.413.611,26 39.762.089.575,90 39.468.850.188,00 56.005.494.421,94 88.007.658.191,15
II Dana Perimbangan 684.138.994.457,00 724.819.055.845,00 768.740.368.626,00 843.273.198.124,00 1.021.767.551.652,00
III Lain" Pendapatan Yg Sah 27.273.750.486,93 58.192.574.000,73 112.915.434.136,50 228.066.237.306,60 166.291.451.735,00
746.317.158.555,19 822.773.719.421,63 921.124.652.950,50 1.127.344.929.852,54 1.276.066.661.578,15 JUMLAH PENDAPATAN
No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
-
200.000.000.000,00
400.000.000.000,00
600.000.000.000,00
800.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
Pendapatan AsliDaerahDana Perimbangan
Lain" PendapatanYg Sah
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah:
Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari 3 parameter
yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah. Total Pendapatan Daerah dari ketiga komponen tersebut secara umum juga
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari Rp. 746.317.158.555,19,- pada tahun
2008 menjadi Rp. 1.276.066.661.578,15,- pada tahun 2012.
Tabel III.1 Perkembangan Komponen PAD Tahun 2008-2012
Grafik III. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012
Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-3
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur, pendapatan daerah
terdiri dari:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya perkembangan setiap
tahunnya. Secara umum PAD Kabupaten Lombok Timur meningkat setiap tahunnya
seperti terlihat pada tahun 2008, PAD sebesar Rp.34.904.413.611,26,- kemudian
meningkat menjadi Rp.88.007.658.191,15,- pada tahun 2012.
Grafik III.2 Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008-2012
Adapun uraian-uraian dari Pendapaan asli daerah tersebut terdiri atas:
a. Hasil Pajak Daerah. Hasil pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. C, dan Pajak Parkir. Adapun perkembangan
Hasil Pajak Daerah ini menunjukkan perkembangan setiap tahunnnya dari Rp.
5.932.732.365,34 pada tahun 2008 menjadi Rp.12.633.960.644,00 pada tahun 2012.
b. Hasil Retribusi Daerah. Hasil retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Pelayanan
Kesehatan, Jasa usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal,
Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi
Penyebrangan di Air), Retribusi Jasa umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor Pertama Kali, Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi bersama),
Retribusi perizinan tertentu (Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin
Gangguan Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan), Retribusi
pemakaian kekayaan daerah (Retribusi Rumah Potong Hewan), Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi
Jasa Usaha (Retribusi jasa penyedotan kakus, Retribusi Tempat Penginapan /
Pesanggrahan / Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), Retribusi Tempat
Pelelangan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Adapun perkembangan Hasil Retribusi Daerah ini menunjukkan perkembangan setiap
tahunnnya dari Rp 17.824.451.144,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 25.446.200.958,00
00 pada tahun 2012.
c. PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Komponen ini berupa Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang diperoleh dari Perusahaan
Daerah, yaitu PT. Bank NTB, PT. Selaparang Finansial, PD. Selaparang Agro,
Perusahaan Daerah Pasar Selaparang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB.
Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.2 Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah danHasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
No Tahun Anggaran Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5=(4)/(3)
1 2008 5.141.500.000,00 3.658.644.940,00 71,16
2 2009 7.213.460.000,00 6.335.649.551,00 87,83
3 2010 8.271.990.282,00 7.399.143.291,00 89,45
4 2011 15.854.436.073,00 10.343.600.942,12 65,24
5 2012 10.104.304.000,00 9.277.337.834,00 91,82
Jumlah 46.585.690.355,00 37.014.376.558,12 79,45
Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-4
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, merupakan komponen penerimaan yang
tidak termasuk pada pajak Daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Hasil Penjualan Barang Milik
Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Sumbangan Pihak Ketiga dan Jasa atas Pemberian
Pekerjaan, Kontribusi Pengusaha Tembakau Virginia dan dana bergulir.
Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012, terlihat pada tabel berikut:
Tabel III.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012
No Tahun
Anggaran Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5=(4)/(3)
1 2008 11.830.670.790,00 7.488.585.161,92 63,30
2 2009 9.855.610.790,00 7.176.592.968,90 72,82
3 2010 8.738.642.290,00 7.097.152.832,00 81,22
4 2011 8.135.050.387,00 7.717.437.029,45 94,87
5 2012 37.763.928.366,00 40.650.158.755,15 107,64
Jumlah 76.323.902.623,00 70.129.926.747,42 91,88
Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada pos ini terjadi
penurunan target yakni pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Namun pada tahun 2012
terjadi peningkatan target yang cukup besar yakni sebesar Rp.40.650.158.755,15 dari
target yang ditetapkan sebesar Rp.37.763.928.366,00 atau mengalami peningkatan
sebesar 107,64%.
2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah
untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan Tahun 2008-
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-5
2012 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
adalah:
a) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan
subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
b) Pembagian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas
dan keseimbangan fiskal.
c) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Tabel III.4 Realisasi Dana Perimbangan 2008-2012
No Tahun Anggaran Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5=(4)/(3)
1 2008 691.883.275.972,00 684.138.994.457,00 98,88
2 2009 731.014.708.142,00 724.819.055.845,00 99,15
3 2010 796.452.699.303,00 768.740.368.626,00 96,52
4 2011 881.178.408.365,00 843.273.198.124,00 95,70
5 2012 1.066.260.540.877,00 1.021.767.551.652,00 95,83
Jumlah 4.166.789.632.659,00 4.042.739.168.704,00 97,02
Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur
Adapun komponen uraian dari Dana Perimbangan tersebut, terdiri atas:
a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
Bagi hasil pajak di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh 21). Adapun besaran Dana Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-6
dari Rp. 26.601.902.472,00 pada tahun 2008 menjadi Rp. 89.782.365.652,00
pada tahun 2012.
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kabupaten Lombok Timur
terdiri dari: Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil
dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ini sebesar Rp.4.746.478.985,00
pada tahun 2008, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya (2009-2012)
penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tidak ada realisasi.
c) Dana Alokasi Umum (DAU).
Perkembangan DAU kabupaten Lombok Tiimur menujukkan perkembangan
signifikan dari Rp. 584.249.613.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp.
830.534.456.000,00 pada tahun 2012.
d) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Perkembangan DAK kabupaten Lombok Tiimur menujukkan perkembangan
signifikan dari Rp. 68.541.000.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp.
101.450.730.000,00 pada tahun 2012.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, selain unsur PAD
yang telah disebut di atas, pasal 6 (2) menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah, yaitu penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Pendapatan Daerah tersebut setiap tahun harus dioptimalkan penerimaannya,
khususnya PAD yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada
periode tahun 2008-2012,sebagai berikut:
Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,69%. Penerimaan
terbesar dari PAD terjadi pada tahun 2012, sebesar Rp. 88.007.658.191,15. Hal
ini disebabkan karena adanya kenaikan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada periode ini. Namun
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-7
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-8
A
I PENDAPATAN ASLI DAERAH1 Pendapatan Pajak Daerah 5.932.732.365,34 6.732.003.350,00 5.786.301.998,00 7.749.518.087,00 12.633.960.644,00 0,49
2 Pendapatan Retribusi Daerah 17.824.451.144,00 19.517.843.706,00 19.186.252.067,00 30.194.938.363,37 25.446.200.958,00 0,61
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.658.644.940,00 6.335.649.551,00 7.399.143.291,00 10.343.600.942,12 9.277.337.834,00 1,27
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 7.488.585.161,92 7.176.592.968,90 7.097.152.832,00 7.717.437.029,45 40.650.158.755,15 1,10
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 34.904.413.611,26 39.762.089.575,90 39.468.850.188,00 56.005.494.421,94 88.007.658.191,15 0,69
II
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.601.902.472,00 34.954.117.845,00 77.804.498.626,00 76.807.372.124,00 89.782.365.652,00 1,57
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam 4.746.478.985,00 - - - - (1,00)
3 Dana Alokasi Umum 584.249.613.000,00 627.028.938.000,00 619.205.970.000,00 697.126.526.000,00 830.534.456.000,00 0,23
4 Dana Alokasi Khusus 68.541.000.000,00 62.836.000.000,00 71.729.900.000,00 69.339.300.000,00 101.450.730.000,00 0,14
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan 684.138.994.457,00 724.819.055.845,00 768.740.368.626,00 843.273.198.124,00 1.021.767.551.652,00 0,27
III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH1 Pendapatan Hibah 1.366.918.500,00 - 205.920.000,00 2.876.649.999,00 - 11,72
2 Pendapatan Dana Darurat 7.000.000.000,00 - - - - (1,00)
3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya 14.224.382.786,93 17.252.812.497,39 16.719.505.736,50 24.481.565.947,60 23.570.336.735,00 0,64
4 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus - - 124.506.724.000,00 - (0,25)
5 Dana Penyesuaian dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 18.476.886.503,34 - - - (1,00)
6 Dana Tunjangan Pendidikan 4.682.449.200,00 22.462.875.000,00 64.311.428.400,00 76.201.297.360,00 21.175.000.000,00 5,66
7 Dana Percepatan infra struktur - - 25.650.000.000,00 - 121.546.115.000,00 (1,00)
Pendapatan dari UPT Kelistrikan Daerah - - 6.028.580.000,00 - - (1,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 27.273.750.486,93 58.192.574.000,73 112.915.434.136,50 228.066.237.306,60 166.291.451.735,00 3,03
JUMLAH PENDAPATAN 746.317.158.555,19 822.773.719.421,63 921.124.652.950,50 1.127.344.929.852,54 1.276.066.661.578,15 0,48
Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN
Dana Perimbangan
No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, justru mengalami penurunan di tahun 2012.
Pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 0,27%. Penerimaan
terbesar dari Dana Perimbangan terjadi pada tahun 2012 sebesar
Rp.1.021.767.551.652,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak; sedangkanDana Bagi Hasil Sumber Daya alammenunjukkan
penurunan karena tidak ada reaisasi pada tahun tersebut.
Pertumbuhan rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,03%.
Penerimaan terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada
tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 228.066.237.306,60. Hal ini disebabkan karena
adanya kontribusi dari Dana Penyesuaian Otonomi khusus yang tidak terdapat
pada tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2012.
Lebih lengkap rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2008 sampai
dengan Tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut :
Tabel III.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012
Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur dibidang Pendapatan Daerah, yaitu:
a) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap
Pendapatan Daerah
b) Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum dibidang pendapatan
baru sebatas pembinaan belum sampai kepada pengenaan sanksi
c) Kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan
dan pengembangan IPTEK terutama dalam bidang pelayanan masih perlu
ditingkatkan.
d) Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung terutama untuk
memberikan kenyamanan wajib pajak dan wajib retribusi serta dalam
pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan.
Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi
berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka Arah Kebijakan Umum
Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain sebagai berikut :
a) Menggali Potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-
Undangan serta kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah sebagai
dasar hukum pemungutan
b) Mengadakan sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat melalui
Pameran Pembangunan, Media Cetak dan Media Elektronik
c) Meningkatkan kemampuan Sumber daya aparatur dibidang pendapatan
melalui Bintek secara bertahap
d) Menyiapkan/ membangun/ mengadakan sarana pendukung serta melakukan
penggantian terhadap Sarana dan Prasarana yang melampaui Umur Teknis
dan Ekonomis secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran
e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib
Retribusi.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-9
3.1.2. Neraca Daerah
BerdasarkanPeraturanPemerintahNomor24
Tahun2005tentangStandarAkuntansi Pemerintah,neraca daerahmerupakan salah
satulaporan keuangan yangharus dibuatolehPemerintah
Daerah.Laporaninisangatpentingbagimanajemenpemerintahdaerah,tidakhanyadal
amrangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku
saja, tetapi juga sebagai dasar untuk
pengambilankeputusanyangterarahdalamrangkapengelolaansumber-
sumberdayaekonomi yangdimiliki olehdaerah secara efisiendan efektif.
Gambaran umumpertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2008-
2012,sebagai berikut:
• Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 0,31%, kenaikan signifikan
terjadi pada Aset Lancar sebesar 0,40%; Investasi Jangka Panjang sebesar
0,24%; Aset Tetap sebesar 0,32%; dan Aset Lainnya sebesar 5,49%.
Adanya perkembangan signifikan pada pertumbuhan asset lancar ini
menunjukkan bahwa kondisi asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
berada pada kondisi sehat.
• Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 0,31%,
Peningkatan terjadi pada Kewajiban sebesar 3,70%; Ekuitas Dana Lancar
menurun sebesar -4,67%; Ekuitas Dana Investasi meningkat sebesar 0,33%.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-10
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-11
1.f. KEWAJIBAN
1.f.1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK1.f.1) a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1.312.178,00 3.288.898,00 757.358.757,00 3.254.784,00 0,00 229,54 1.f.1) b) Utang Pemotongan Pajak Pusat 192.716.633,00 0,00 (0,25) 1.f.1) c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 24.500.000.000,00 23.809.313.000,00 (0,01) 1.f.1) d) Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya 10.696.015.533,00 23.732.070.358,00 16.672.071.913,00 42.071.038.792,00 92.947.793.461,00 2,75 1.f.1) e) Utang Jangka Pendek Lainnya 25.588.461.625,00 30.208.461.625,00 0,05
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 10.697.327.711,00 23.735.359.256,00 17.429.430.670,00 92.355.471.834,00 146.965.568.086,00 5,40
1.f.2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG1.f.2) Utang Jangka Panjang Lainnya - 24.371.006.956,00 17.209.313.000,00 6.790.933.017,00 (0,45)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - 24.371.006.956,00 17.209.313.000,00 6.790.933.017,00 (0,45) JUMLAH KEWAJIBAN 10.697.327.711,00 23.735.359.256,00 41.800.437.626,00 109.564.784.834,00 153.756.501.103,00 3,70
1.g. EKUITAS DANA
1.g. 1) EKUITAS DANA LANCAR1.g. 1) a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 11.026.184.828,87 36.988.907.086,56 5.700.756.152,25 4.823.834.095,79 9.029.890.768,55 1,57 1.g. 1) b) Pendapatan yang Ditangguhkan - 11.247.089,00 4.447.089,00 162.219.751,79 8,26 1.g. 1) c) Cadangan Piutang 19.986.218.872,92 24.930.068.031,60 12.003.564.989,96 9.750.217.494,27 13.648.033.748,04 (0,36) 1.g. 1) d) Cadangan Persediaan 23.073.542.066,88 18.853.281.513,20 18.651.641.270,48 8.675.196.155,88 7.590.755.885,91 (0,76) 1.g. 1) e) (10.696.015.533,00) (23.732.070.358,00) (16.672.071.913,00) (92.159.500.417,00) (146.965.568.086,00) 5,60
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 43.389.930.235,67 57.040.186.273,36 19.695.137.588,69 (68.905.805.582,06) (116.534.667.931,71) (4,67)
1.g. 2) EKUITAS DANA INVESTASI1.g. 2) a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 65.875.508.054,16 76.928.041.699,37 79.983.718.184,50 79.659.224.580,73 90.855.676.266,12 0,24 1.g. 2) b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.361.372.791.873,14 1.470.030.729.467,15 1.583.884.200.066,15 1.791.584.589.766,15 2.049.068.023.806,15 0,32 1.g. 2) c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - 22.101.914.572,25 26.646.379.810,30 26.968.875.708,73 0,21 1.g. 2) d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Ja - - (24.371.006.956,00) (17.209.313.000,00) (6.790.933.017,00) (0,45)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.427.248.299.927,30 1.546.958.771.166,52 1.661.598.825.866,90 1.880.680.881.157,18 2.160.101.642.764,00 0,33
1.g. 3) EKUITAS DANA CADANGAN1.g. 3) Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA 1.470.638.230.162,97 1.603.998.957.439,88 1.681.293.963.455,59 1.811.775.075.575,12 2.043.566.974.832,29 0,25 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.481.335.557.873,97 1.627.734.316.695,88 1.723.094.401.081,59 1.921.339.860.409,12 2.197.323.475.935,29 0,31
2008URAIAN 2010 2011
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
RATA-RATA PERTUM. %
NO. 20122009
Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Lombok
TimurTahun 2008-2012 beserta prosentaserata-rata pertumbuhannya disajikan
dalamtabel di bawah ini:
Tabel III.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca DaerahKabupaten Lombok Timur
Tahun 2008-2012
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-12
A S E T
1.a. ASET LANCAR1.a.1) Kas di Kas Daerah 9.173.544.726,87 34.407.205.839,56 3.643.992.701,25 2.906.778.050,79 3.006.313.124,55 1,66 1.a.2) Kas di Bendahara Pengeluaran 1.853.952.280,00 2.584.990.145,00 2.814.122.208,00 2.113.027.462,00 1.187.110.768,00 0,12 1.a.3) Kas di BLUD RSU - - - 0,00 4.836.466.876,00 - 1.a.4) Kas di Bendahara Penerimaan - - 11.247.089,00 4.447.089,00 162.219.751,79 8,26 1.a.5) Piutang Pajak 542.337.175,00 607.990.608,00 2.534.528.764,90 998.314.836,00 710.018.820,00 2,61 1.a.6) Piutang Retribusi 2.206.208.575,00 151.953.340,00 253.848.965,00 211.776.517,00 196.726.517,00 (0,44) 1.a.7) Piutang Lainnya 15.454.727.709,80 15.232.344.834,34 9.215.187.260,06 8.540.126.141,27 12.741.288.411,04 (0,36) 1.a.8) Persediaan 23.073.542.066,88 18.853.281.513,20 18.651.641.270,48 8.675.196.155,88 7.590.755.885,91 (0,76)
Jumlah Aset Lancar 52.304.312.533,55 71.837.766.280,10 37.124.568.258,69 23.449.666.251,94 30.430.900.154,29 (0,40)
1.b. INVESTASI JANGKA PANJANG1.b.1) Investasi Non Permanen1.b.1) Investasi Nonpermanen Lainnya 9.270.072.372,00 7.373.118.660,00 7.271.623.660,00 7.073.508.660,00 7.054.947.160,00 (0,25)
Jumlah Investasi Nonpermanen 9.270.072.372,00 7.373.118.660,00 7.271.623.660,00 7.073.508.660,00 7.054.947.160,00 (0,25) 1.b.2) Investasi Permanen1.b.2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 56.605.435.682,16 69.554.923.039,37 72.712.094.524,50 72.585.715.920,73 83.800.729.106,12 0,31
Jumlah Investasi Permanen 56.605.435.682,16 69.554.923.039,37 72.712.094.524,50 72.585.715.920,73 83.800.729.106,12 0,31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 65.875.508.054,16 76.928.041.699,37 79.983.718.184,50 79.659.224.580,73 90.855.676.266,12 0,24
1.c. ASET TETAP1.c.1) Tanah 181.310.232.387,84 185.724.027.587,84 199.143.932.859,84 220.158.280.737,84 261.848.294.757,84 0,25 1.c.2) Peralatan dan Mesin 192.371.434.081,51 209.519.175.185,51 242.163.026.975,51 267.016.967.079,51 297.645.871.269,51 0,38 1.c.3) Gedung dan Bangunan 604.310.633.935,79 649.012.317.881,80 663.702.623.309,80 705.507.217.208,80 807.506.069.388,80 0,20 1.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 321.014.152.312,02 355.786.463.106,02 403.392.500.760,02 559.624.105.896,02 625.194.351.746,02 0,66 1.c.5) Aset Tetap Lainnya 9.167.429.905,98 9.299.566.905,98 9.792.937.360,98 38.848.118.843,98 46.594.539.143,98 3,08 1.c.6) Konstruksi dalam Pengerjaan 53.198.909.250,00 60.689.178.800,00 65.689.178.800,00 429.900.000,00 10.278.897.500,00 4,96 1.c.7) Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 -
Jumlah Aset Tetap 1.361.372.791.873,14 1.470.030.729.467,15 1.583.884.200.066,15 1.791.584.589.766,15 2.049.068.023.806,15 0,32
1.d. DANA CADANGAN1.d. Dana Cadangan 0,00 0,00 -
Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.e. ASET LAINNYA1.e.1) Tuntutan Ganti Rugi 1.782.945.413,12 8.937.779.249,26 9.606.494.572,25 13.623.859.810,30 13.946.355.708,73 4,09 1.e.2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 527.100.000,00 527.100.000,00 - 1.e.3) Aset Lain-lain 12.495.420.000,00 12.495.420.000,00 12.495.420.000,00 -
Jumlah Aset Lainnya 1.782.945.413,12 8.937.779.249,26 22.101.914.572,25 26.646.379.810,30 26.968.875.708,73 5,49
JUMLAH ASET 1.481.335.557.873,97 1.627.734.316.695,88 1.723.094.401.081,59 1.921.339.860.409,12 2.197.323.475.935,29 0,31
2008URAIAN 2010 2011 RATA-RATA PERTUM. %
NO. 20122009
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD
belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara
bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif,
efesien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan
meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan
keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan datakeuangan yang
bersumber dari APBD, antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasarkan
obyek laporan keuangan yang dijadikan analisis, yaitu:
• Rasio atas Neraca;
• Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Timur
periode tahun 2008-2012 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar
dalam tabel berikut ini:
Tabel III.7 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012 Kab. Lombok Timur
2008 2009 2010 2011 2012% % % % %
1 2 3 4 5 6 7I Rasio atas Neraca
1 Rasio lancar (current ratio); 488,95 302,66 213,00 25,39 20,71 ( Aset Lancar/Kewajiban Lancar)
2 Rasio Cash (cash ratio); 85,76 144,96 20,91 3,15 2,05 ( Kas+Surat Berharga/Kewaiban Lancar )
3 Rasio quick (quick ratio) 247,56 220,03 89,92 14,68 11,52 ( Kas+Surat Berharga+Piutang/Kewaiban Lancar )
II4 Rasio Kemandirian 4,68 4,83 4,28 4,97 6,90
(PAD/Total Pendapatan)5 Rasio Efektivitas PAD; 120,38 100,85 111,16 115,26 99,34
( Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD)6 Rasio Keserasian (belanja Tdk Langsung terhadap Total APBD); 65,90 69,80 72,41 66,71 67,70
(Belanja Tdk Langsun/Total APBD)7 Rasio Keserasian (belanja Langsung terhadap Total APBD); 32,30 27,71 24,76 32,39 26,99
(Belanja Langsun/Total APBD)
NO URAIAN
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-13
Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:
1. Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah asset lancar dengan kewajiban
lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancer Kabupaten
Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan rasio yang
positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancer Kabupaten
dijamin oleh asset lancer minimal Rp. 488,95 pada tahun 2008.
2. Rasio Kas (CashRatio)
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan
kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas
Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan
rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp. 1 kewajiban lancer
Kabupaten dijamin oleh kas minimal Rp.85,76 pada tahun 2008.
3. Rasio Quick (Quick Ratio)
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga dan piutang
dengan kewajiban lancer pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio quick
Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan
rasio yang sangat sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancer
Kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga dan piutang minimal Rp. 247,56
pada tahun 2008.
4. Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian
keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur (otonomi fiskal) dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Rasio kemandirian diukur dengan membandingan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian
maka semakin kecil ketergantungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur
terhadap bantuan pihak luar (Pemerintah Pusat dan Provinsi).
Rasio kemandirian Kabupaten selama periode tahun 2008 sampai dengan
2012 rata-rata sebesar 5,13%. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada
tahun 2012, yaitu sebesar 6,90%, ya n g artinya bahwa dari Total pendapatan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-14
daerah yang diperoleh Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 kontribusi PAD
nya sebesar 6,90%.
5. Rasio Efektivitas PAD
Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
Pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah.
Rasio efektivitas PAD Kabupaten selama periode tahun 2008 sampai dengan
2012 rata-rata sebesar 109,40%. Upaya pencapaian target PAD bisa
dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama
periode tahun 2008 hingga 2012 pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah
melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio
efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2008, yaitu sebesar 120,38%.
6. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadapTotal Belanja APBD
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana
Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak
langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin
tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung
berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi)
untuk masyarakat cenderung semakin kecil.
Rasio keserasian belanja tidak langsung Kabupaten Lombok Timur selama
periode 2008 hingga 2012 rata-rata mencapai 68,50% dari total belanja
APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun2008 yaitu sebesar 65,90%,
sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun2010 yaitu sebesar 72,41%.
7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD;
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana
Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung
dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi
presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase
belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat
cenderung semakin tinggi. Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten
Lombok Timur selama periode 2008 hingga 2012 rata- rata mencapai 28,33%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-15
dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu
24,76%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2011 yaitu sebesar 32,39%.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan
daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
bahwa Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan
bertanggungjawab serta atas dasar azas-azas pembantuan dan dekonsentrasi
dalam pengelolaan dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintah termasuk urusan
keuangan.
Pemerintah daerah memberikan tolok ukur yang baku sesuai dengan
perundangan yang berlaku dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yaitu melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah setiap tahunnya serta seluruh
tahapan penganggaran diberikan muatan-muatan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan berdasarkan pencapaian kinerja
anggaran pada setiap satuan kerja yang ada.
Kabupaten Lombok Timur dengan mengacu pada skema anggaran berbasis
kinerja, terus berupaya menuangkan seluruh aspirasi masyarakat guna
mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2012 yang berorientasi pada
pendekatan penganggaran dengan mengutamakan keluaran atau hasil dari
program dan kegiatan yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,
menitikberatkan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan
penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya.
Adapun arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok
Timur, dapat diuraikan sebagai berikut:
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-16
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam mewujudkan
kemandirian keuangan daerah, walaupun pendapatan dari Pemerintah Pusat
yang diperoleh dari Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam struktur
Penerimaan Daerah.
b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan
efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk
memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan
dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran Daerah dan defisit anggaran yakni melalui pos
pembiayaan.
d. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada
prinsip Disiplin anggaran dengan beberapa penekanan antara lain:
• Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran belanja.
• Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya dalam APBD.
e. Pengelolaan keuangan daerah tetap mengacu pada asas-asas umum
pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
• Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah.
• Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-17
• Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
• APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
• APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
Dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
salah satu komponen yang cukup mendapat perhatian adalah Pendapatan Asli
Daerah (PAD).Oleh karena itu upaya-upaya untuk mengoptimalkan PAD ini terus
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.Adapun upaya-upaya yang
dilakukan adalah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
Intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya
penarikan pajak, retribusi dan sumber lainnya yang sah menurut perundangan
berlaku yang telah jelas obyek dan subyeknya, upaya ini dilaksanakan melalui
koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan.
Sedangkan ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi pedapatan yang
baru melalui pendalaman potensi pajak serta perluasan cakupan obyek dan
subyek pajak. Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, pendapatan daerah dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
(1) Hasil Pajak Daerah
(2) Hasil Retribusi Daerah
(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
b. Dana Perimbangan yaitu:
(1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
(2) Dana Alokasi Umum (DAU)
(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu:
(1) Hibah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-18
(2) Dana Darurat
(3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah
Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur yaitu:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah
2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum
3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Golongan Jasa Usaha
4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 1010 Tentang
Retribusi Golongan Perizinan Tertentu
Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mengintensifkan Penerimaan daerah di Kabupaten LombokTimur, sebagai berikut:
a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Media Cetak dan
Media Elektronik
b. Menggali potensi potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-
Undangan serta kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai
Dasar Hukum pemungutan
c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan
melalui bintek secara bertahap.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib
retribusi
e. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan
penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan
ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran
f. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan
penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan
langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-19
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Lombok Timur
dalam kurun waktuTahun 2008-2012 yaitu:
Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun
2012 sebesar Rp. 771.100.700.294,00 hal ini terjadi karena adanya
tambahan tunjangan profesi guru sertifikasi yang signifikan pada kurun waktu
tersebut.
Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada
tahun 2012 sebesar Rp.1.276.844.925.205,39.
Prosentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total
pengeluaran terbesar justru terjadi pada tahun 2010 sebesar 65,78%.
3.2.2. Analisa Pembiayaan
Analisis pembiayaan Kabupaten Lombok Timur pada kurun waktu tahun
2008-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Realisasi pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar
Rp.1.276.066.661.578,15.
Belanja daerah terbesar juga terjadi pada tahun 2012 sebesar
Rp.1.209.073.886.413,39
Pengeluaran pembiayaan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar
Rp.67.771.038.792,00.
Hasil analisis antara realisasi pendapatan daerah terhadap belanja daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil terbesar terjadi pada tahun
2010, yaitu sebesar Rp.41.145.732.673,50.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-20
Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2008-
2012 disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel III.8 Defisit riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur
Tabel III.9 KomposisiPenutup Defisit RiilAnggaranKabupaten Lombok Timur
2008 2009 2010 2011 2012% % % % %
1 Realisasi Pendapatan Daerah 746.317.158.555,19 822.773.719.421,63 921.124.652.950,50 1.127.344.929.852,54 1.276.066.661.578,15 Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 733.569.463.404,00 781.965.059.812,00 935.038.315.266,00 1.118.247.894.996,00 1.209.073.886.413,39
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 13.501.720.000,00 19.946.015.533,00 27.232.070.358,00 10.172.071.913,00 67.771.038.792,00
Defisit riil (754.024.848,81) 20.862.644.076,63 (41.145.732.673,50) (1.075.037.056,46) (778.263.627,24)
NO URAIAN
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya 11.026.184.828,87 0,45 36.988.907.086,56 0,64 5.700.756.152,25 0,22 4.823.834.095,79 0,31 9.029.890.768,55 0,35
2 Penyertaan Modal (Investasi) 8.500.000.000,00 0,35 9.250.000.000,00 0,16 3.500.000.000,00 0,13 7.200.000.000,00 0,28
3 Pencairan Dana Cadangan
4 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 3.658.644.940,00 0,15 6.335.649.551,00 0,11 7.399.143.291,00 0,28 10.343.600.942,12 0,67 9.277.337.834,00 0,36
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.758.129.723,00 0,03
6 Penerimaan Piutang Daerah 1.354.150.000,00 0,06 3.329.683.458,06 0,06 9.833.646.739,19 0,37 160.700.000,00 0,01 15.000.000,00 0,00
7 Penerimaan Bunga Dana Cadangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 24.538.979.768,87 57.662.369.818,62 26.433.546.182,44 15.328.135.037,91 25.522.228.602,55
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012Proposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-21
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-22
Rp.% dari SiLPA Rp.
% dari SiLPA Rp.
% dari SiLPA Rp.
% dari SiLPA Rp.
% dari SiLPA
1 Jumlah SiLPA 10.352.090.677,68 11.026.184.828,87 36.988.907.086,56 5.700.756.152,25 4.823.834.095,79 2 Pelampauan penerimaan PAD3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
6Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikanKegiatan lanjutan
2008 2009 2010 2011 2012NO URAIAN
Proposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur
Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lombok Timur
3.3. Kerangka Pendanaan 2008-2013 3.3.1. Analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat
Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama pada
periode tahun 2008-2012 yaitu:
• Pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 0,50%. Pengeluaran
terbesar dari Belanja Tidak Langsung terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar
Rp. 864.459.790.376,39. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan
kontribusi dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, dan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa dibandingkant ahun lainnya pada periode ini. Sedangkan
pengeluaran terbesar Belanja Tidak Terduga justru terjadi pada tahun 2010,
yaitu sebesar Rp. 5.174.211.000,00.
• Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 0,51%. Pengeluaran
terbesar dari Belanja Langsung terjadi pada tahun 2011 dibandingkan tahun
lainnya pada periode ini.
• Pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1,63%.
Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.
67.771.038.792,00, yang diperuntukan bagi Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok utang.
Secara lengkap perincian mengenai Pengeluaran Periodik, Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel
di bawah ini:
Tabel III.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Perioritas Utama
Tahun 2008-2012 Kabupaten Lombok Timur
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2013-2018,
senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
b) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,
dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak
boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan
pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
B
I
1 Belanja Pegawai 428.988.910.420,00 510.424.178.201,00 632.959.744.451,00 675.280.794.635,00 771.100.700.294,00 0,53
2 Belanja Bunga - - - - 77.527.532,39 -
3 Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 - - 60.000.000,00 - (1,25)
4 Belanja Hibah 8.356.059.981,00 13.332.390.000,00 18.333.152.203,00 19.217.503.750,00 22.782.513.100,00 1,07
5 Belanja Bantuan Sosial 32.431.578.000,00 14.532.281.064,00 13.218.038.913,00 18.691.724.926,00 17.683.294.559,00 (0,24) 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - - - 848.148.250,00 - (0,25)
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa
18.403.286.370,00 20.480.492.488,00 27.060.549.313,00 34.254.429.042,00 49.018.607.744,00 0,81
8 Belanja Tidak Terduga 2.108.968.000,00 975.000.000,00 5.174.211.000,00 4.445.152.550,00 3.797.147.147,00 3,59
Jumlah Belanja Tidak Langsung 492.288.802.771,00 559.744.341.753,00 696.745.695.880,00 752.797.753.153,00 864.459.790.376,39 0,50
II Belanja Langsung
1 Belanja Pegawai 25.417.580.511,00 23.525.854.021,00 18.621.920.930,00 18.039.706.450,00 21.994.186.785,00 (0,26)
2 Belanja Barang dan Jasa 71.306.038.749,00 95.911.210.855,00 109.833.013.862,00 178.614.796.420,00 137.485.891.862,00 1,06
3 Belanja Modal 144.557.041.373,00 102.783.653.183,00 109.837.684.594,00 168.795.638.973,00 185.134.017.390,00 0,34
Jumlah Belanja Langsung 241.280.660.633,00 222.220.718.059,00 238.292.619.386,00 365.450.141.843,00 344.614.096.037,00 0,51
JUMLAH BELANJA 733.569.463.404,00 781.965.059.812,00 935.038.315.266,00 1.118.247.894.996,00 1.209.073.886.413,39 0,48
III
1 Pembentukan dana Cadangan - - - - -
2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 8.500.000.000,00 9.250.000.000,00 3.500.000.000,00 - 7.200.000.000,00 (1,53)
3 Pembayaran Pokok utang 10.696.015.533,00 23.732.070.358,00 10.172.071.913,00 60.571.038.792,00 1,89
4 Pemberian Pinjamamn Daerah 5.001.720.000,00 - - - - (1,00)
JUMLAH PENGELUARAN 13.501.720.000,00 19.946.015.533,00 27.232.070.358,00 10.172.071.913,00 67.771.038.792,00 1,63
JUMLAH (I+II+III) 747.071.183.404,00 801.911.075.345,00 962.270.385.624,00 1.128.419.966.909,00 1.276.844.925.205,39 0,48
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
RATA-RATA PERTUM. %No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-23
c) Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam
kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang
tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari Pemerintah
pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2013-2018
disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal
sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:
1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-
sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga
daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam
berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah
meliputi :
• Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara:
membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan
penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi
secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu
disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi
penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
• Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis
terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive
terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli
daerah lainnya;
• Penataan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan
Pendapatan Daerah;
• Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
• Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidangPendapatanDaerah
denganPemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil;
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-24
• Meningkatkan Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga
keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
• Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah;
• Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2) Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscalgap) sebagai akibat
selisih kebutuhan fiskal (fiscalneed) dengan kapasitas fiskal (fiscalcapacity).
Kebijakan yang akan ditempuh dalamupayapeningkatan pendapatan daerah
dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
• Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam Dana Perimbangan;
• Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari
Dana Bagi Hasil Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat,meliputi:
Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait
lainnya.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
Tahun 2008-2013, dimana Kebijakan belanja daerahnya ditekankan dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan
dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada
masyarakat.Untuk itu, peningkatkan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan
tingkat Kota/Kabupaten kebawah terus menjadi perhatian seiring dengan
pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud. Oleh
sebab itu, langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:
Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang.
Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat
perhatian masyarakat (public interest).
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-25
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-26
2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Pendapatan 1.586.631.889.665 1.694.044.002.847 1.791.271.279.885 1.893.849.024.698 2.002.575.243.052
2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 0 0 0 0 0
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 34.363.180.300 5.706.755.154 8.246.704.258 9.548.476.201 9.726.250.405
4 Penerimaa Piutang Daerah 13.580.000.000 2.929.606.749 3.986.204.600 2.846.547.245 3.305.675.154
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 23.935.000 12.500.340 12.975.225 25.748.330
Total Penerimaan 1.634.575.069.965 1.702.704.299.750 1.803.516.689.083 1.906.257.023.369 2.015.632.916.941
Dikurangi :
4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama 1.688.854.566.646
908.142.595.900 937.958.620.400 991.541.766.615 1.048.523.608.065
Kapasitas riil kemampuan keuangan (mendanai visi, misi dan belanja tidak langsung lainnya)
(54.279.496.681) 794.561.703.850 865.558.068.683 914.715.256.754 967.109.308.876
No Uraian
Proyeksi
Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat
dalam skala mikro (bottom up).
Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja.
Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerahuntuk
Mendanai Pembangunan DaerahKabupaten Lombok Timur
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 III-27
2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 789.690.277.856 794.561.703.850 865.558.068.683 914.715.256.754 967.109.308.876
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
IIa Belanja Langsung 506.275.155.165 492.771.800.194 560.144.465.177 615.067.182.843 618.887.450.676
IIb Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Dikurangi :
IIc Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 3.543.122.677 3.455.763.347 4.613.395.478 4.614.320.805 4.930.062.145
IId Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama
40.500.000.000 53.080.000.000 28.580.000.000 25.080.000 21.610.000
II Total rencana pengeluaran prioritas I (IIa+IIb -IIc-IId) 462.232.032.488 436.236.036.847 526.951.069.699 610.427.782.038 613.935.778.531
ISisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) 377.210.141.568
358.325.667.003 338.606.998.984 304.287.474.716 353.173.530.345
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
IIIa Belanja Tidak Langsung 1.142.079.411.481 1.156.852.499.556 1.214.792.223.906 1.266.109.840.526 1.375.135.466.265 Dikurangi :
IIIb Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 794.005.292.109 855.062.595.900 909.378.620.400 966.461.766.615 1.026.913.608.065
III Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb) 348.074.119.372 301.789.903.656 305.413.603.506 299.648.073.911 348.221.858.200 Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III) (294.558.231.695) (245.254.140.309) (272.220.208.028) (295.008.673.106) (343.270.186.055)
No Uraian
Proyeksi
Tabel III.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lombok Timur
BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan Sebagai salah satu wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten
Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat pengaruh terhadap wilayah sekitarnya relatif cukup besar, baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bahwa Lombok Timur secara geografis maupun fisik wilayah merupakan wilayah paling Timur dari Pulau Lombok yang memiliki arti penting bagi aspek konektivitas wilayah bagi dua buah Pulau besar di Propinsi NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Aspek konektivitas wilayah ini merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi daerah.
Dari aspek sosial, penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki populasi tertinggi di Propinsi NTB dibandingkan dengan 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota lainnya, yaitu merupakan 25% dari seluruh jumlah penduduk di NTB. Sehingga kondisi sosial kemasyarakatan penduduk Lombok Timur sangat mewarnai kondisi NTB secara umum. Demikian juga dari aspek ekonominya, aktivitas masyarakat secara ekonomi juga menjadi tolok ukur indikator perekonomian propinsi NTB secara keseluruhan.
Mencermati peran Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu indikator bagi Propinsi NTB dari segala aspek, maka Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan, sebagai salah satu upaya menentukan kebijakan pengelolaan pembangunan secara lebih tepat dan berhasil guna. Berdasarkan data dan informasi serta evaluasi pencapaian RPJMD periode sebelumnya maka beberapa hal yang menjadi permasalahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perekonomian Daerah. a. Pertumbuhan ekonomi daerah yang masih relatif rendah. b. Pemerataan pendapatan yang belum baik. c. Tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah. d. Kesenjangan pendapatan yang relatif tinggi e. Dominasi kontribusi PDRB pada satu jenis lapangan usaha.
2. Akses dan kualitas Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB a. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih perlu untuk diturunkan dan
terjaga pada kondisi serendah mungkin pada setiap tahunnya sesuai target yang ditetapkan.
b. Masih perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasus KDRT
3. Akses dan kualitas Pendidikan a. Angka partisipasi pendidikan pada jenjang SMP sederajat dan SMA
sederajat masih relatif rendah.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 1
b. Angka melanjutkan pada jenjang SMA sederajat masih rendah. c. Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah
4. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja a. Terjadinya ketimpangan jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan
kerja. b. Proporsi tenaga kerja yang memiliki keterampilan sangat kecil. c. Jumlah tenaga kerja sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian
yang bersifat musiman. d. Daya saing tenaga kerja rendah
5. Infrastruktur Wilayah a. Masih adanya ketimpangan kebutuhan rumah dibandingkan jumlah rumah
tangga. b. Masih besarnya jumlah rumah pada katagori tidak layak huni. c. Rendahnya kualitas layanan jaringan irigasi. d. Belum optimalnya layanan listrik pada seluruh wilayah Lombok Timur.
6. Pertanian dalam arti luas a. Nilai tambah produk pertanian dalam arti luas yang masih rendah. b. Daya saing produk pertanian dlam arti luas yang masih rendah. c. Fluktuasi harga komoditas pada keadaan tertentu tidak terkendali. d. Masih rendahnya integrasi pengembangan pertanian dalam arti luas
dengan pengembangan sektor lainnya.
7. Tata Kelola Pemerintahan a. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Masih adanya persoalan kelembagaan.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup. a. Rendahnya kemampuan penaganan lahan kritis. b. Degradasi sumber mata air. c. Rendahnya cakupan sanitasi dan kualitas penanganan persampahan. d. Tingginya perambahan dan eksploitasi kawasan hutan
9. Keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal Masih terjadinya permasalahan sosial kemasyarakatan yang mencerminkan rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan.
10. Keamanan dan Ketertiban a. Masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. b. Tingginya angka kriminalitas, khususnya kasus-kasus pencurian, pencurian
dengan kekerasan dan penganiayaan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 2
5,49 5,73 5,01
6,12 6,09
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012
Pertumbuhan ekonomi daerah 2008-2012
4.2 Isu-isu Strategis
1. Peningkatan perekonomian daerah Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran kemampuan perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pergerakan positif dengan capaian rata-rata sebesar 5,6%.
Grafik IV.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012
Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB 2008-2012 masih menjadi dominsi sektor-sektor primer, meskipun kecenderungannya menurun dari tahun-ketahun, tetapii masih relatif kecil.
PDRB Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan, baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2014 PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 7.061.337,43. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukan angka Rp. 3.152.429,56 pada tahun 2014.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 3
Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014).
Pendapatan perkapita suatu daerah atau wilayah adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah atau wilayah dalam satu tahun yang diperoleh sebagai hasil jumlah pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Semakin besar pendapatan perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk suatu daerah/wilayah, maka tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau wilayah juga semakin baik.
Selama lima tahun terakhir, kondisi pendapatan perkapita masyarakat Lombok Timur relatif terus meningkat. Besarnya pendapatan perkapita pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu : PDRB dan jumlah penduduk. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam katagori relatif rendah yaitu dibawah angka 1% yakni rata-rata 0,78% per tahun. Dengan perkiraaan PDRB tahun 2012 sebesar Rp. 3.356.250.564.000,- maka rata-rata PDRB per Kapita Lombok Timur Rp. 2.796.875,- per tahun.
Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% diharapakan secara makro mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, jika disandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah tentunya pergerakan PDRB perkapita akan kearah positif akan bisa tercapai di tahun berikutnya.
Kemampuan daya beli masyarakat yang seyogyanya mampu menggambarkan kualitas ekonominya terganjal ketika terjadi kondisi harga meningkat dan tak terkontrol, peningkatan harga yang terlalu tinggi akan berdampak pada turunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kualitas perekonomian wilayah dari sisi demand.
Tingkat kesetabilan harga (inflasi) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 dan 2011 rata-rata sebesar 9,5% dengan trend penurunan dari 7,65% di tahun 2008 menjadi 6,37% pada tahun 2011. Dengan demikian maka diperkirakan kondisi akhir Tahun 2014 diperkirakan mencapai angka sekitar 6,9% berdasarkan forecast dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 % di tahun 2012. Tingginya inflasi terutama pada Tahun 2009 dan 2010 disebabkan karena kenaikan administration price di sektor produksi akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 4
mengakibatkan kenaikan harga berbagai komoditas. Disamping itu juga inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat yang direspon oleh produsen dan pedagang. Andil terbesar terhadap inflasi juga bersumber dari kelompok bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Gambaran laju inflasi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 serta proyeksi tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Grafik IV.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012 1 Laju Inflasi di
Kabupaten Lombok Timur 2008-2014
2. Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. Dibidang kesehatan, beberapa indikator yang masih membutuhkan
prioritas adalah menyangkut penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan , gizi buruk dan bermuara pada upaya peningkatan usia harapan hidup (UHH) masyarakat Lombok Timur. Pada Tahun 2012 ditetapkan target pencapaian UHH 63 Tahun tetapi baru tercapai 61,2 Tahun. Sehingga diharapkan pada periode lima tahun kedepan UHH dapat ditingkatkan menjadi 66 Tahun melalui berbagai upaya peningkatan indikator dibidang kesehatan.
Perluasan akses layanan kesehatan sebagai salah satu upayanya juga akan terus dilakukan dengan peningkatan jangkauan pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan.
Kondisi beberapa indikator kesehatan selama lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel IV.1
Kondisi Beberapa Indikator Kesehatan 2008 dan 2012
No Indikator Kondisi 2008
Kondisi 2012
1 Angka kematian bayi (AKB)/1.000 kelahiran hidup
78 22
2 Angka kematian Ibu Melahirkan (AKI)/100.000 persalinan
393 154
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 5
3 Balita Gizi Buruk (%) 3,7 2,71 4 Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga
kesehatan terlatih (%) 84,7 98,1
5 Jumlah penderita penyakit menular (malaria) /1000 penduduk
8,3 0,18
6 Penderita HIV/AIDS 0,006 0,01 7 Akseptor KB aktif (%) 66,36 73,87
Berdasarkan beberapa kondisi indikator menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih baik, namun demikian kondisi tersebut dapat berada pada kondisi yang tidak stabil, tergantung seberapa besar konsistensi program prioritas dibidang kesehatan yang dilaksanakan, serta perilaku masyarakat yang cenderung dapat meningkatkan/menurunkan angka capaian indikator ke arah yang lebih buruk.
Grafik IV.3 Trend indikator AKI dan AKB 2008-2012
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Sejak RPJMD 2008-2013 yang lalu salah satu program prioritas daerah
adalah di bidang pendidikan. Pencapaian beberapa indikator telah sesuai harapan namun demikian dalam rangka meningkatkan daya saing kualitas sumber daya manusia diperlukan capaian indikator yang lebih baik. Permaslahan pendidikan yang membutuhkan perhatian sampai dengan akhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah lima tahun yang lalu adalah menyangkut Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, serta angka rata-rata lama sekolah yang merupakan indikator makro dari beberapa indikator bidang pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa sejak Tahun Anggaran 2013, wajib belajar dicanangkan selama 12 Tahun sehingga setiap anak usia sekolah SD, SMP dan SMA wajib untuk menempuh pendidikannya, sehingga
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 6
diharapkan pencapaian RPJMD 2013-2018, angka partisipasi pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan mencapai 100%.
Sebagai kondisi awal, maka dapat digambarkan beberapa indikator capaian di bidang pendidikan sampai dengan Tahun 2012 sebagai berikut :
Grafik IV.4
Persentase APK dan APM pada Jenjang Pendidikan SD-SMA Tahun 2012
Sebagai prioritas, maka peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan SMA akan menjadi perhatian utama disamping mempertahankan pencapaian pada jenjang pendidikan lainnya.
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja
Tenaga kerja merupakan persoalan mendasar bagi setiap daerah, baik itu menyangkut kwantitas maupun kualitasnya. Jumlah tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut umur di suatu daerah. Semakin tinggi komposisi usia produktif maka jumlah tenaga kerja semakin besar pula. Pada tahun 2012 komposisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia non produktif (0-14) Tahun dan 65 Tahun ke atas di Kabupaten Lombok Timur adalah 63,55% berbanding 36,45%. Sehingga jumlah tenaga kerjanya pun cukup banyak. Dari 63,55% jumlah penduduk usia produktif atau 701.000 jiwa lebih terdapat kurang lebih 60,56% angkatan kerja dan 39,44% bukan angkatan kerja. Sehingga jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lombok Timur berjumlah lebih kurang 424.500 tenaga kerja. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja hanya 57,72% sisanya 2,84% adalah pengangguran. Dari 60,56% angkatan kerja sejumlah 76,45% angkatan kerja laki-laki bekerja dan hanya 4,71% pengangguran, sedangkan pada kaum perempuan 47,83% bekerja dan hanya 1,34% pengangguran.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 7
Grafik IV.5 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Sebagai wilayah agraris, maka kecenderungan angkatan kerjanya
sebagian besar bekerja pada lapangan kerja pertanian, meskipun terdapat juga lapangan kerja utama yang lain. Beberapa lapangan kerja utama selain pertanian adalah perdagangan dan jasa. Dibawah ini disajikan distribusi tenaga kerja pada beberapa lapangan kerja utama di Kabupaten Lombok Timur.
Grafik IV.6
Lapangan Pekerjaan Utama
Berdasarkan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Lombok Timur, maka
dari sisi jumlah cukup besar, selain itu lapangan usaha tempat bekerja sebagian besar masih berada pada lapangan kerja primer yaitu pertanian dengan karakteristiknya yang bersifat musiman.
Aspek kualitas tenaga kerja juga masih merupakan persoalan tersendiri. Berdasarkan status pekerjaan, maka kondisi angkatan kerja di kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan sebagai berikut :
39%
12% 22%
18%
9%
Lapangan Pekerjaan Utama
Pertanian
Industri Pengolahan
Perdagangan
Jasa-jasa
lainnya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 8
Ladang Peternakan Industri
Elektronik Konstruksi Restoran
Hotel Pembantu RT Jasa Kebersihan
Sopir
Grafik IV.7 Persentase status pekerjaan angkatan Kerja Tahun 2012
Selain bekerja di wilayah sendiri, maka sebagian angkatan kerja Lombok Timur juga bekerja di luar wilayah bahkan di luar negeri. Pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 9.917 orang bekerja di luar negeri seperti : Malaysia, negara-negara di Timur Tengah, Singapura, Brunai Darussalam,Korea, Taiwan dan sebagainya. Meskipun bekerja di luar negeri, tetapi jenis pekerjaanya masih berkatagori pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga tingkat pendapatan yang dihasilkan juga belum relatif besar dan daya saingnya masih rendah. Adapun jenis lapangan kerja para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berasal dari Lombok Timur tercatat sebagai berikut :
Grafik IV.8
Distribusi lapangan kerja TKI asal Lombok Timur di Luar Negeri Tahun 2012.
Porsi terbesar para TKI bekerja di perladangan sawit dengan jumlah tenaga kerja 8.787 orang atau lebih dari 89%, disusul oleh pembantu rumah tangga sebanyak 841 orang atau 8%, selebihnya bekerja di bidang lain dengan persentase kurang dari 1%, pada jenis pekerjaan yang memili persentase kecil ini adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jarang dimiliki oleh para pencari kerja.
43,27
19,125,22
12,41
01020304050
Persentase (%)
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 9
5. Pengembangan infrastruktur wilayah Peranan infrastruktur wilayah sebagai penunjang aktivitas ekonomi sosial
dan budaya masyarakat selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2008-2013. Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur ekonomi dan sosial diseluruh wilayah secara proporsional telah banyak memfasilitasi dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial lainnya sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan. Dari sisi aspek sosial telah memberikan peningkatan pelayanan dan kemudahan pada setiap aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun demikian capaian standarisasi dalam skala regional maupun nasional masih harus ditingkatkan. Sebagai contoh : Cakupan pelayanan air minum, sanitasi dan kebutuhan rumah layak huni sesuai standar MDG’s dan standarisasi lain berupa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang infrastruktur khususnya.
6. Pengembangan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas,
kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian). Lapangan usaha pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Lombok
Timur, selama ini masih merupakan jenis lapangan usaha yang relatif dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur. Selama lima tahun terakhir kecenderungannya menunjukkan penurunan meskipun relatif kecil. Seiring penurunan kontribusi di lapangan usaha pertanian maka kenaikan juga terjadi pada jenis lapangan usaha dalam katagori lapangan usaha sekunder seperti industri dan jasa. Jika pada awal pelaksanaan RPJMD 2008-2013 kontribusi lapangan usaha pertanian masih berada pada angka 41% maka diakhir Tahun 2013 menurun menjadi 35 %. Penurunan ini belum berarti bahwa lapangan usaha pertanian tidak memegang peranan penting dalam perekonomian Lombok Timur, karena jumlah penduduk yang masih menggantungkan mata pencaharian di bidang pertanin dalam arti luas ini masih sangat besar, lebih kurang 39,6% dari seluruh jenis mata pencaharian yang ada. Agar lapangan usaha pertanian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka peningkatan perannya malalui pengembangan pertanian dalam arti luas masih perlu terus diupayakan.
7. Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur
sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, hal ini terlihat dari lamban dan tidak transparannya berbagai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, antara lain rendahnya kemampuan SDM Aparatur Daerah, terbatasnya sarana pelayanan yang tersedia serta penempatan aparatur pada bidang tugas yang kurang sesuai dengan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 10
kemampuan dan keahliannya. Implikasi dari semua ini akan bermuara pada rendahnya kualitas dan produktivitas kinerja aparatur daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah penopang keberlanjutan kehidupan manusia, tetapi karena kemampuan pengelolaannya yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin memburuk. Hal ini antara lain terlihat dari makin meningkatnya luas lahan kritis baik diluar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Jumlah area lahan kritis pada Tahun 2012 masih sebesar 10,82% dan jumlah mata air yang terlindungi masih jauh dari harapan, yaitu masih sejumlah 28%.
9. Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal.
Pencerminan nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat adalah pada perilaku masyarakat pada umumnya. Pada kenyataanya masih terdapat beberapa persoalan kemasyarakatan yang tidak mencerminkan hal tersebut, seperti masih terjadinya kasus-kasus kriminalitas, konflik sosial baik yang bersifat individual maupun kelompok.
10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok.
Terjadinya beberapa kasus yang mengganggu kemanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu permasalahan pembangunan. Kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah. Selama 5 (Lima) Tahun terakhir,dengan menggunakan data angka kriminalitas menggambarkan bahwa kondisi keamanan ketertiban wilayah masih merupakan prioritas penanganan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum lainnya.
Tabel IV.2 Data Series 2008-2012 Banyaknya Gangguan Kamtibmas Yang Dilaporkan
No Jenis Gangguan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Unjuk Rasa 31 38 32 38 2 Pencurian Berat/Keras 98 148 237 306 255 3 Pencurian Biasa 74 23 26 31 81 4 Pencurian dengan Kekerasan 30 20 28 61 49 5 Penganiayaan Biasa 196 249 394 364 269 6 Pengrusakan 50 42 48 59 41 7 Penggelapan 52 74 78 72 57 8 Penghinaan 30 48 50 54 39 9 Penipuan 100 84 114 141 80
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 11
10 Judi 15 11 14 37 25 11 Perzinahan/Pemerkosaan 20 21 41 16 23
Sumber : Lombok Timur Dalam Angka, BPS 2012.
Berdasarkan data gangguan keamanan dan ketertiban wilayah, selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata terjadi peningkatan sampai dengan Tahun 2011, kemudian menurun pada Tahun 2012. Terhadap jenis gangguan keamanan dan ketertiban maka jenis kejadiaan yang menunjukkan rata-rata peningkatan tertinggi adalah berupa kasus pencurian dengan kekerasan yang mencapai rata-rata peningkatan sebesar 31 kasus pada setiap tahunnya. Sehingga pada jenis kejadian ini memerlukan perhatian khusus.
Sedangkan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang angka kasus dan kecenderungan peningkatan kejadiaanya relatif kecil adalah unjuk rasa, dengan kejadian rata-rata peningkatannya sebanyak satu kasus setiap tahunnya
Grafik IV.9
Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Grafik IV.10 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Grafik IV.11 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 12
Beberapa jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama periode 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode 2008-2011, sedangkan pada Tahun 2012 menunjukkan kecenderungan penurunan, tetapi relatif kecil sehingga masih harus terus diupayakan menekan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban wilayah.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IV - 13
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. VISI
Visi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018, tidak terlepas dari Visi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lombok Timur 2005–2025. Di lain pihak, RPJPD Kabupaten Lombok Timur
juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi NTB 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008 dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah ditetapkan dalam UU
Nomor 17 Tahun 2007.
Visi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 tersebut juga tidak terlepas dari
keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan berbagai
program dalam rangka mencapai “Millenium Development Goals (MDG’s) sampai tahun
2015, yaitu :
1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk seluruh penduduk;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; serta
8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 serta mencermati
berbagai perkembangan pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai
persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya serta
mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak masyarakat dan pemangku
kepentingan lainya (stakeholders), maka dirumuskan visi pembangunan Kabupaten
Lombok Timur periode 2013-2018 sebagai berikut :
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 1
“MEWUJUDKAN LOMBOK TIMUR YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM BINGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA ”.
Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki makna sebagai berikut :
• “Aman” : mengandung makna keamanan di seluruh wilayah Lombok Timur.
• “Adil“ : memiliki arti pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara
berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur.
• “Sejahtera Lahir Batin” : mengandung makna kesejahteraan tidak hanya
mencakup kebutuhan dasar dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual.
• “Persatuan dan Kesatuan” : berarti kehidupan masyarakat Lombok Timur dalam
tradisi persatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.
• “Iman” : mengandung makna keyakinan adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa
dengan segala sifat kesempurnaan-Nya dan keyakinan terhadap Muhammad
Rasulullah dan risalah kerasulan yang dibawanya.
• “Taqwa” : memiliki makna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi
larangan-larangannya.
5.2. MISI.
Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut Pemerintah
Kabupaten Lomnbok Timur menetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi dan kemudahan perizinan
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia
3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah
4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
7. Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal
8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 2
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Menurunkan angka pengangguran.
3. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan.
5. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas
sumberdaya manusia.
7. Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten.
8. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
9. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
10. Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.
11. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
12. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai.
13. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH.
14. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.
15. Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa.
16. Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
17. Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut :
Tujuan 1 : Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
Sasarannya adalah : 1. Tercapainya penurunan angka kemiskinan.
2. Tercapainya peningkatan pendapatan.
3. Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan.
4. Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas lembaga keuangan.
5. Terwujudnya ueningkatan jumlah investasi.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 3
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
Tujuan 2: Menurunkan angka pengangguran.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha.
2. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas.
3. Ter wujudnyaperluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas ketenagakerja formal dan informal.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal.
2. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja.dan keluarganya
Tujuan 4 : Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin.
2. Terwujudnya daya saing pendidikan.
Tujuan 5 : Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
Sasarannya adalah : 1. Tercapainya peningkatnya Umur harapan hidup.
2. Tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
Tujuan 6 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumberdaya
manusia.
Sasarannya adalah : Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 4
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya.
2. Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi.
4. Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten.
5. Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan.
6. Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi
antar wilayah.
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di
perkotaan dan perdesaan.
8. Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan telekom ke seluruh wilayah
kabupaten.
9. Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan
sektor lain.
Tujuan 8 : Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Sasarannya adalah : Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan.
Tujuan 9 : Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
Sasarannya adalah : 1. Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan,
kelautan dan kehutanan.
2. Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan,
kelautan dan kehutanan.
3. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan, kelautan dan kehutanan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan, kelautan dan kehutanan.
5. Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan.
6. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan petani/nelayan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 5
Tujuan 10 : Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.
Sasarannya adalah : Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.
Tujuan 11 : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
2. Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
3. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa.
4. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah.
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan.
6. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD.
7. Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif.
8. Terwujudnya pencegahan paraktek KKN.
Tujuan 12 : Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH.
2. Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air.
3. Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
4. Terwujudnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung
lingkungan.
5. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan
pengawasan LH.
Tujuan 13 : Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup.
2. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 6
Tujuan 14 : Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.
Sasarannya adalah : 1. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana.
2. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi
penanggulangan bencana.
Tujuan 15 : Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim.
2. Terwujudnya peningkatnya Zakat.
Tujuan 16 : Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
Sasarannya adalah : 1. Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs budaya .
Tujuan 17 : Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok.
Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan
masyarakat.
2. Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas
3. Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi
terhadap perempuan.
4. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
5. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan.
Tujuan 18 :
Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama
Sasaranya adalah : 1. Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 7
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013-2018
Visi Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan Taqwa
Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan
1. Tercapainya penurunan angka kemiskinan. 2. Tercapainya peningkatan pendapatan. 3. Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan. 4. Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas
lembaga keuangan. 5. Terwujudnya ueningkatan jumlah investasi. 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
perizinan.
Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia
Menurunkan angka pengangguran
1. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha. 2. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas. 3. Terwujudnyaperluasan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha
Meningkatkan kualitas Ketenagakerjaan
1. Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal.
2. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja.dan keluarganya
meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan
1. Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin
2. Terwujudnya daya saing pendidikan
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
1. Tercapainya peningkatnya Umur harapan hidup. 2. Tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama
bagi masyarakat miskin.
meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumberdaya
1. Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 8
Visi Misi Tujuan Sasaran
manusia Meningkatkan infrastruktur antar wilayah
Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya.
2. Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi.
4. Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten. 5. Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan. 6. Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan
infrastruktur dan transportasi antar wilayah. 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan
sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan. 8. Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan
telekom ke seluruh wilayah kabupaten. 9. Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk
mendukung pembangunan sektor lain.
Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan.
Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
1. Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
2. Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
3. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 9
Visi Misi Tujuan Sasaran
5. Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan. 6. Terwujudnya peningkatan kemampuan
kelembagaan petani/nelayan. Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas
1. Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
1. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
2. Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
3. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa.
4. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah.
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan.
6. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD.
7. Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif. 8. Terwujudnya pencegahan paraktek KKN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai
1. Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH.
2. Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air.
3. Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
4. Terwujudnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan.
5. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 10
Visi Misi Tujuan Sasaran
Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH
1. Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup.
2. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).
Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana
1. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana.
2. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana.
Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal
Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa
1. Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim. 2. Terwujudnya peningkatnya Zakat.
Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal
1. Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal. 2. Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs
budaya
Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan
Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok
1. Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat.
2. Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas 3. Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam
rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan.
4. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum. 5. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan.
Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama
1. Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 V - 11
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan langkah-langkah strategis
dengan mengoptimalkan potensi daerah dan peluang yang ada serta mengatasi
kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan daerah untuk menjamin
terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan daerah.
Agar strategi pembangunan dapat diimplementasikan perlu ditetapkan arah
kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang merupakan arah atau tindakan
yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang indikator-
indikatornya merupakan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan
daerah.
Berdasarkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Timur 5
(lima) tahun kedepan maka strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan
yang ditetapkan ditampilkan pada matriks berikut :
Matriks VI.1 Misi, Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan
1. Tercapainya penurunan angka kemiskinan
• Optimlisasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
• Optimalisasi peningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa
• Fasilitasi iklim investasi yang kondusif bagi investasi di daerah sehingga berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro dan makro
• Menciptakan tumbuh dan berkembangnya iklim investasi yang kondusif serta kemudahan pelayanan perizinan
2. Tercapainya peningkatan pendapatan
3. Terwujudnya penurunan Kesenjangan pendapatan
4. Tercapainya peningkatan juml dan kualitas Lembaga keuangan
5. Terwujudnya peningkatan Jumlah investasi
6. Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas
Menurunkan angka pengangguran
1. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha
• Fasilitasi upaya pembangunan
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 1
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Sumber daya manusia
2. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas
Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang handal
• Fasilitasi iklim investasi yang kondusif dan mendorong lahirnya wirausaha baru
• Fasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal serta tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan makro dan mikro di semua lini.
• Optimalisasi kualitas Sumberdaya Manusia melalui pendidikan yang optimal dan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan didukung oleh peran serta dan pemebrdayaan perempuan.
3. Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Meningkatkan kualitas tenaga kerja formal dan informal.
1. Terwujudnya keterampilan tenaga kerja sektor formal dan informal
2. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja.
meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan masyarakat
1. Terwujudnya peningkata Akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan murah serta mengoptimalkan peran serta dan pemberdayaan perempuan
2. Terwujudnya daya saing pendidikan
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
1. Tercapainya peningkatan Umur harapan hidup
2. Tersedianya Akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin
meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumberdaya manusia
Terwujudnya Peran perempuan dalam proses pembangunan
3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah
• Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten
• Meningkatkan
Infrastruktur Irigasi bagi terwujudnya sistem pelayanan Irigasi yang handal
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya
• Edukasi dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrstruktur dasar.
• Fasilitasi peningkatan perekonomian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung dan
• Pengembangan dan Pengelolaan infrastruktur irigasi dan sumber air irigasi untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan irigasi secara partisipatif
2. Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru.
3. Terwujudnya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi
4. Terwujudnya peningkatan jalan kab
5. Terpenuhinya jangkauan jalan
• Peningkatkan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 2
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
diwilayah perdesaan
kemudahan akses bagi semua jenis aktifitas masyarakat
• Edukasi sistem pengelolaan, pelayanan, kerjasama dan pemanfaatn irigasi secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan untuk menunjang sosial ekonomi
infrastruktur perhubungan , kelistrikan dan infrastruktur telekomunikasi
6. Terwujudnya peningkatan dukungan pemb infrastruktur dan trans antar wil.
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingk di perkotaan dan perdesaan
8. Tersedianya realisasi jangkauan pel. listrik dan telekom ke sel wil kab.
9. Terwujudnya peningkata infr irigasi untuk mendukung pemb sektor lain
4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
Terwujudnya peningkatan Ketersediaan dan diversifikasi pangan
• Optimalisasi meningkatnya taraf hidup dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan kelautan dan kehutanan.
• Fasilitasi kemudahan dalam mengaskses pasar , sarana dan prasarana serta akses permodalan yang mudah dan murah.
• Fasilitasi
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa
• Fasilitasi iklim
• Penyediaan pangan dan hasil pertanian melalui optimalisasi sistem pertanian yang ramah lingkungan dan perlindungan lahan yang berkelanjutan
Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
1. Tercapainya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
3. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
• Penguatan Kelembagaan Petani (P3A/GP3A, IP3A dan Poktan/ Gapoktan) dan Nelayan serta kelompok masyarakat di sekitar Hutan.
4. Tersedianya sarana
dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
5. Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan
6. Terwujudnya peningkatan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 3
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
kemampuan kelembagaan petani/nelayan
investasi yang kondusif bagi daerah sehingga berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas
Terwujudnya peningkatan Pendapatan petani/nelayan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
1. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
• Fasilitasi peningkatan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan di dukung oleh Sumberdaya aparatur pemerintahan yang handal dan konpeten terbebas dari peraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• koordinasi dan kolaborasi antar SKPD serta kemitraan pada tataran eksekutif, legislatif dan pemerintahan desa guna terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
Penataan birokrasi yang berkualitas agar mampu mengelola sumberdaya daerah yang ada bagi peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance)
2. Terwujudnya Penataan kelembagaan perangkat daerah
3. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa
4. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah
5. Terwujudnya
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan
Penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta terbangunnya komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif
6. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD
7. Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif
8. Terwujudnya
pencegahan paraktek KKN
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai
1. Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH
• Fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
• Eliminasi
dampak
• Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pemanfaatan
• Pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah sebagai penopang kehidupan dapat berkelanjutan bukan saja bagi generasi sekarang ini tetapi juga bagi generasi selanjutnya
2. Terlaksananya keg konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air.
3. Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
4. Terwujudnya implementasi kesesuaian ruang
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 4
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
berbasis potensi dan daya dukung lingkungan.
perubahan iklim melalui peran aktif masyarakat tentang sadar lingkungan dalam aksi nyata upaya konservasi, pencegahan pencemaran dan kebersihan lingkungan hidup
• Fasilitasi peran
serta aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, kontigensi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dalam upaya penanggulangan resiko bencana yang didukung oleh data dan informasi yang akurat.
5. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH.
Peningkatan kualitas dan kelestariansumberdaya air, lahan dan sumberdayaalamlainnya guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan aktif dalam upaya mitigasi , kontigensi dan adaptasi perubahan iklim global dan tanggap dalam menghadapi resiko bencana.
Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH
1. Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup
2. Tersediannya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)
Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana
1. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana
2. Tersedian sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana
7. Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal
Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa
1. Terwujudnya peningkatan Jumlah majelis taqlim
• Optimalisasi kualitas Keimanan dan Ketaqwaan guna terwujudnya masyarakat yang madani yang disertai tumbuh dan berkembangnya budaya serta kearifan lokal setempat dengan didukung oleh peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi zakat.
Peningkatan kualitas moral dan budi pekerti masyarakat yang dilandasi iman dan taqwa disertai peningkatan tarap perekonomian melalui optimalisasi potensi zakat
2. Terwujudnya peningkatan Zakat
Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal
1. Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal
Peningkatan perkembangan seni budaya serta kearifan masyarakat lokal dengan terus menjaga situsi-situs dan cagar budaya setempat.
2. Terwujudnya pelestarian situs-situs budaya meningkat
8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan
Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok
1. Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat
Edukasi rasa kebangsaan dan nasionalisme serta persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara dengan
Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dilandasi Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan perundangan yang berlaku 2. Terwujudnya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 5
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
penurunan kasus kriminalitas
dilandasi Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan
4. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum
Peningkatan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan kulaitas nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku
5. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VI - 6
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Arah kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan kedalam kebijakan umum.
Kebijakan umum selanjutnya dijabarkan kedalam program-program pembangunan
berdasarkan lingkup urusan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Program-program pembangunan pada masing-masing lingkup urusan merupakan
pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Srategis (Renstra) dalam kurun waktu
5 (lima) tahun kedepan.
Kebijakan umum berdasarkan jenis lingkup urusan disajikan pada matriks 2 dan
program-program pembangunan sesuai dengan lingkung urusan masing-masing SKPD
disajikan pada matriks VII.1.
Matriks VII.1 Kebijakan Umum dan Lingkup Urusan
Misi Kebijakan Umum Lingkup Urusan
Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan
Mendorong pembangunan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sumberdaya lokal lainnya
Industri,pertanian,perikanan
Membangun Badan Usaha Milik Daerah dan peningkatan peran sektor perdagangan yang diarahkan pada upaya mendukung pemasaran produksi daerah
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Meningkatkan peran sektor koprasi dan pariwisata dengan mengembangkan potensi dan peran serta masyarakat
Industri,koperasi,pariwisata,
Meningkatkan kualitas pelayanan investasi terutama dalam pelayanan perijinan.
Perdagangan
Mengembangkan UMKM yang berorientasi pengembangan pasar.
Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah
Meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam usaha perekonomian UMKM
Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah
Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber dayamanusia
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas yang dilaksanakan sejak usia dini hingga jenjang
Pendidikan,perpustakaan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 1
Misi Kebijakan Umum Lingkup Urusan
pendidikan tinggi, dan mengupayakan pelayanan pendidikan gatis bagi masyarakat miskin
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas
Kesehatan,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan budaya hidup sehat.
Kesehatan Perumahan
Mengupayakan pelayanan kesehatan dan sosial dasar lainnya secara gratis bagi masyarakat miskin
Kesehatan Sosial
Memasyarakatkan olah raga dan mendorong peningkatan prestasi olah raga dengan fasilitas prasarana olah raga yang memadai
Kepemudaan dan olah raga.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatkan kesempatan kerja
Ketenagakerjaan
Meningkatkan infrastruktur antar wilayah
Membangun/merehabilitasi infrastruktur irigasi (irigasi teknis, bendungan pandan dure, embung rakyat dan jaringan irigasi perpipaan).
Pekerjaan Umum
Membangun infrastruktur air bersih
Pekerjaan Umum
Meningkatkan infrastruktur permukiman
Perumahan
Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum
Membangun infrastruktur perhubungan laut
Perhubungan
Meningkatkan infrastruktur ekonomi (pasar)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Membangun infrastruktur kelistrikan dan mengembangkan penggunaan sumber energi non-BBM untuk meningkatkan suplai energi listrik
Energi dan Sumberdaya Mineral
Membangun infrastruktur telekomunikasi
Komunikasi dan Informatika
Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan,
Membangun sektor pertanian dalam arti luas ke arah
Pertanian
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 2
Misi Kebijakan Umum Lingkup Urusan
perikanan, kelautan dan kehutanan
pengembangan sistem agribisnis dengan memperkuat sub sistem penyuplai sarana prasarana produksi, produksi pertanian dan pasca panen, industri pertanian , dan sub sistem penunjang (pemasaran, permodalan, informasi pasar dan teknologi).
Kelautan dan perikanan Kehutanan Perindustrian Perdagangan Penanaman modal Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah
Meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui produktivitas dan pendistribusian produk pertanian dalam arti luas secara merata
Ketahanan pangan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan didukung prasarana dan sarana kerja yang memadai
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Mengembangkan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, dan fleksibel, dan merancang regulasi dan penerapan standar pelayanan minimal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat/lembaga non-pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pelibatan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pembangunan kependudukan Kependudukan dan catatan sipil. Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah Industri
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 3
Misi Kebijakan Umum Lingkup Urusan
Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
Memelihara dan meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya air, lahan, dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lainnya dengan pelibatan secara luas peran serta masyarakat
Lingkungan Hidup Kehutanan Pekerjaan Umum
Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dengan pelibatan secara luas peran serta masyarakat
Penataan Ruang Pertanahan
Menyusun rencana tata ruang yang berkualitas melalui pelibatan partisipasi masyarakat.
Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan
Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan
Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Perhubungan
Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal
Meningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pemahaman Agama
Pendidikan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatkan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesehatan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan
Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Matriks VII.2 Program-Program Pembangunan Menurut Lingkup Urusan
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
1. Pendidikan 1. Pendidikan anak usia dini. 2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 3. Pendidikan menengah. 4. Pendidikan non formal 5. Pendidikan luar biasa 6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 4
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
7. Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Kesehatan 1. Obat dan perbekalan kesehatan. 2. Upaya kesehatan masyarakat. 3. Pengawasan obat dan makanan. 4. Pengembangan Obatasli indonesia. 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 6. Perbaikan gizi masyarakat. 7. Pengembangan lingkungan sehat. 8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 9. Standarisasi pelayanan kesehatan. 10. Pelayanann kesehatan penduduk Miskin 11. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya. 12. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 13. Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan.
14. Peningkatan Pelayanan Anak Balita. 15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 16. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. 17. Peningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak. 18. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. 10. Upaya Kesehatan Perorangan. 20. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 21. Kebijakan Manajemen KesehatanMasyarakat. 3. Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan
2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Pembangunan turap/talud/bronjong 4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 5. Rehabilitasi /pemeliharaan talud/bronjong 6. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 7. Tanggap darurat jalan dan jembatan 8. Pembangunan sistem informasi data base jalan dan
jembatan. 9. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 10. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya. 11. Penyediaan dan pengelolaan air baku. 12. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya. 13. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah. 14. Pengendalian banjir. 15.Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 16. Pembangunan infrastruktur perdesaan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 5
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
17. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
4. Perumahan 1. Pengembangan perumahan 2. Lingkungan sehat perumahan. 3. Pemberdayaan komunitas perumahan. 4. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. 5. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran. 6. Pengelolaan areal pemakaman
5. Penataan Ruang 1. Perencanaan tata ruang 2. Pemanfaatan ruang 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan Pembangunan
1. Pengembangan data /informasi. 2. Kerjasama pembangunan. 3. Pengembangan wilayah perbatasan. 4. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh. 5. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah
dan besar. 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah. 7. Pembangunan daerah. 8. Perencanaan pembangunan ekonomi. 9. Perencanaan sosial budaya. 10. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam. 11. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
7. Perhubungan 1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ. 3. Peningkatan pelayanan angkutan. 4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 6. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor.
8. Lingkungan Hidup 1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup. 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup. 5. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 6
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
alam. 6. Peningkatan pengendalian polusi. 7. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
dikawasan-kawasan konservasi kebakaran hutan. 8. Pengendalian kebakaran hutan. 9. Pengelolaan dan rhabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 10. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
9. Pertanahan 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah. 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah. 3. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 4. Pengembangan sistem informasi pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Penataan administrasi kependudukan
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
12. Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Keluarga berencana. 2. Kesehatan produksi remaja. 3. Pelayanan kontrasepsi. 4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri. 5. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat. 6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan
konseling KRR. 7. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/AIDS. 8. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak. 9. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga. 10. Pengembangan model operasional BKB Posyandu-
PADU.
13. Sosial 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 7
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Pembinaan anak terlantar. 4. Pembinaan penyandang cacat dan trauma. 5. Pembinaan panti asuhan/panti jompo. 6. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
14. Ketenagakerjaan 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kesempatan kerja. 3. Perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah.
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
3. Pengembangan sistem pendudkung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
16. Penanaman Modal
1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah.
17. Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18. Kepemudaan dan
Olah Raga 1. Pengembangan keserasian kebijakan pemuda. 2. Peningkatan peran serta kepemudaan. 3. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecapan hidup pemuda. 4. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. 6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal. 3. Pengembangan wawasan kebangsaan. 4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 8
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
7. Pendidikan politik masyarakat. 8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam.
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 6. Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 7. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan. 8. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan. 9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 10. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 11. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 12. Penataan peraturan perundang-undangan. 13. Penataan daerah otonomi baru. 14. Pendidikan kedinasan. 15. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 16. Pembinaan dan pengembangan aparatur
21. Ketahanan Pangan
1. Peningkatan ketahanan pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa. 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 5. Peningkatan peran perempuan di desa.
23. Statistik 1. Pengembangan data / informasi statistik daerah
24. Kearsipan 1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan. 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 3. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana
kearsipan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 9
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
25. Komunikasi dan Imformatika
1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa.
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
4. Kerjasama informasi dengan mas media
26. Urusan Perpustakaan
1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah.
27. Pertanian 1. Peningkatan kesejahteraan petani
2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. 3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian. 4. Pemberdayaan penyuluh pertanian. 5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 6. Peningkatan produksi hasil peternakan. 7. Peningkatan pemasaran hasil peternakan. 8. Peningkatan penerapan teknologi peternakan.
28. Kehutanan 1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. 2. Rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 4. Pemanfaatan kawasan hutan industri. 5. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. 6. Perencanaan dan pengembangan hutan.
29. Energi dan
Sumber Daya Mineral
1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan. 3. Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan.
30. Pariwisata 1. Pengembangan pemasaran pariwisata.
2. Pengembangan destinasi pariwisata. 3. Pengembangan kemitraan.
31. Kelautan dan
Perikanan 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan. 3. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumber daya laut. 4. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan
iklim laut. 5. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 10
No. Lingkup Urusan Program-Program Pembangunan
maritim kepada masyarakat.
6. Pengembangan budidaya perikanan. 7. Pengembangan perikanan tangkap. 8. Pengmbangan sistem penyuluhan perikanan. 9. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan. 10. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar.
32. Perdagangan 1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
2. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 4. Peningkatan dan pengembangan ekspor. 5. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
33. Industri 1. Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
2. Pengembangan industri kecil dan menengah. 3. Peningkatan kemampuan teknologi industri. 4. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VII - 11
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN
Sebagai penjabaran kebijakan-kebijakan umum pembangunan, telah ditetapkan
program-program pembangunan yang mungkin dilaksanakan dalam lima tahun
kedepan yang dirancang untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Timur. Namun
untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan dengan kondisi kemampuan
keuangan daerah yang sangat terbatas, perlu ditetapkan: 1) prioritas-prioritas
pembangunan dengan rencana implementasinya berupa indikasi rencana program-
program prioritas yang akan menentukan langkah-langkah/kegiatan-kegiatan utama
pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi isu-isu strategis yang
dihadapi; dan 2) indikasi rencana kebutuhan pendanaan program-program prioritas
dalam kurun 2014-2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN
dan sumber-sumber lainnya. Program-program pembangunan lainnya dilaksanakan
untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan program-program
prioritas serta sasaran dan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Agenda
Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu strategis dan lingkup urusan wajib dan
urusan pilihan di daerah. Kebutuhan Pendanaan selama tahun 2014 – 2018 disajikan
dalam Matriks 8.1, dan Distribusi Kebutuhan Pendanaan disajikan dalam matriks 8.2.
Program Prioritas berdasarkan Isu-isu Strategis
1. Peningkatan perekonomian daerah (penduduk pra sejahtera, peningkatan
pendapatan dan pengurangan kesenjangan, lembaga keuangan, jumlah investasi
dan pelayanan perijinan), dengan program sebagai berikut :
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang
maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah.
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah.
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 1
Pengembangan destinasi pariwisata.
Pengembangan industri kecil dan menengah.
2. Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB dengan
program prioritas sbb:
Obat dan perbekalan kesehatan.
Upaya kesehatan masyarakat.
Perbaikan gizi masyarakat.
Pengembangan lingkungan sehat.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
Peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Keluarga berencana.
Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Pendidikan anak usia dini.
Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
Pendidikan menengah.
Pendidikan non formal
Pendidikan luar biasa
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
4. Pengembangan infrastruktur wilayah (peningkatan infrastruktur yang memadai,
jaringan transportasi, efektivitas tata ruang, kualitas permukiman) dengan Program
Prioritas.
Pembangunan jalan dan jembatan
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya.
Penyediaan dan pengelolaan air baku.
Pembangunan infrastruktur perdesaan.
Perencanaan tata ruang
Lingkungan sehat perumahan.
Perbaikan perumahan akibat bencana
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 2
5. Pengembangan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas,
kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian).
Peningkatan ketahanan pangan
Peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
Peningkatan produksi hasil peternakan.
Rehabilitasi hutan dan lahan.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pengembangan budidaya perikanan.
6. Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Pengembangan data /informasi.
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
7. Peningkatan kualitas tenaga kerja
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
Peningkatan kesempatan kerja.
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
9. Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal, dengan program sebagai berikut : Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 3
10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok.
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Pengembangan wawasan kebangsaan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 4
Matriks 8.1 Agenda Prioritas Pembangunan Dalam Komponen Belanja Langsung dan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
1
Peningkatan
perekonomian daerah 1.1 Koperasi dan UKM
- Dinas Koperasi dan UKM 1.247.390.000
1.266.100.850
1.291.422.867
1.321.125.593
1.347.548.105
- Sekretariat Daerah 270.000.000
274.050.000
279.531.000
285.960.213
291.679.417
1.2 Perdagangan 33.097.276.700
33.593.735.851
34.265.610.568
35.053.719.611
35.754.794.003
1.3 Perindustrian 539.056.500
547.142.348
558.085.194
570.921.154
582.339.577
1.4 Energi dan SDM 4.097.332.300
4.162.889.617
4.246.147.409
4.356.547.242
4.443.678.187
1.5 Pariwisata 554.375.500
563.799.884
578.458.680
593.498.606
608.336.071
1.6 Penanaman Modal 134.000.000
136.010.000
138.730.200
141.920.995
144.759.414
1.7 Otonomi Daerah (BPPT) 912.095.500
925.776.933
944.292.471
966.011.198
985.331.422
1.8 Pemberdayaan
Masyarakat Desa 7.224.461.500
7.332.828.423
7.479.484.991
7.651.513.146
7.804.543.409
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 5
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
1.9 Ketransmigrasian 127.000.000
128.905.000
131.483.100
134.507.211
137.197.356
Jumlah 1 48.202.988.000 48.931.238.903 49.913.246.481 51.075.724.968 52.100.206.960
2
Peningkatan kualitas
kesehatan, dan PP KB 2.1 Kesehatan
- Dinas Kesehatan 49.739.649.500
50.485.744.243
51.243.030.406
52.267.891.014
53.313.248.835
- RSU 40.875.067.000
41.488.193.005
42.110.515.900
42.952.726.218
43.811.780.742
- Setda 10.000.000
10.150.000
10.322.550
10.590.936
10.887.483
- Setwan 900.000.000
913.500.000
927.202.500
945.746.550
964.661.481
2.2 Keluarga Berencana & KS
- Badan PPKB 2.203.380.000
2.236.430.700
2.269.977.161
2.315.376.704
2.361.684.238
- Setda 915.000.000
928.725.000
942.655.875
961.508.993
980.739.172
2.3 Pemberdayaan
Perempuan 751.227.000
762.495.405
773.932.836
789.411.493
805.199.723
Jumlah 2 95.394.323.500 96.825.238.353 98.277.637.228 100.243.251.908 102.248.201.673
3 Peningkatan akses dan 3.1 Pendidikan 66.330.322.600
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 6
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
kualitas 67.325.277.439 68.335.156.601 69.701.859.733 71.095.896.927
Pendidikan 3.2 Kearsipan
- Bakesbangpoldagri 17.980.000
18.249.700
18.523.446
18.893.914
19.271.793
- Sekretariat DPRD 14.400.000
14.616.000
14.835.240
15.131.945
15.434.584
- Kantor Padok 476.057.400
483.198.261
490.446.235
500.255.160
510.260.263
3.3 Perpustakaan 477.150.100
484.307.352
491.571.962
501.403.401
511.431.469
Jumlah 3 67.315.910.100 68.325.648.752 69.350.533.483 70.737.544.152 72.152.295.035
4
Pengembangan
Infrastruktur 4.1 Pekerjaan Umum 104.646.610.200
106.216.309.353
107.809.553.993
109.965.745.073
112.165.059.975
Wilayah 4.2 Perhubungan
- Dinas Pekerjaan Umum 12.043.561.000
12.224.214.415
12.407.577.631
12.655.729.184
12.908.843.768
- Dinas Hubkominfo 5.349.491.322
5.429.733.692
5.511.179.697
5.621.403.291
5.733.831.357
4.3 Komunikasi dan
Informatika
- Dinas Hubkominfo 195.681.678
198.616.903
201.596.157
205.628.080
209.740.641
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 7
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
- Sekretariat Daerah 2.990.361.000
3.035.216.415
3.080.744.661
3.142.359.554
3.205.206.746
- Sekretariat DPRD 119.495.000
121.287.425
123.106.736
125.568.871
128.080.249
Jumlah 4 125.345.200.200 127.225.378.203 129.133.758.876 131.716.434.054 134.350.762.735
5
Pengembangan pertanian
dalam 5.1 Ketahanan Pangan 367.990.000
373.509.850
379.112.498
386.694.748
394.428.643
Arti luas 5.2 Pertanian
- Badan Ketahanan
Pangan 2.050.509.750
2.081.267.396
2.112.486.407
2.154.736.135
2.197.830.858
- Dinas Pertanian dan
Peternakan 8.643.226.800
8.772.875.202
8.904.468.330
9.082.557.697
9.264.208.851
- Badan P4K 3.339.842.850
3.389.940.493
3.440.789.600
3.509.605.392
3.579.797.500
- Dinas Kehutanan dan
perkebunan 2.125.000.000
2.156.875.000
2.189.228.125
2.233.012.688
2.277.672.941
- Sekretariat Daerah 596.143.000
605.085.145
614.161.422
626.444.651
638.973.544
5.3 Kehutanan
- Dinas Hutbun 3.059.877.650
3.105.775.815
3.152.362.452
3.215.409.701
3.279.717.895
- Badan P4K 97.913.750
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 8
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
99.382.456 100.873.193 102.890.657 104.948.470
5.4 Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kelkan 4.881.703.100
4.954.928.647
5.029.252.576
5.129.837.628
5.232.434.380
- Badan P4K 465.191.500
472.169.373
479.251.913
488.836.951
498.613.690
Jumlah 5 25.627.398.400 26.011.809.376 26.401.986.517 26.930.026.247 27.468.626.772
6
Pengelolaan tata
pemerintahan 6.1 Penataan Ruang 1.245.024.700
1.263.700.071
1.282.655.572
1.308.308.683
1.334.474.857
yang efektif dan efisien.
6.2 Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Bappeda 4.532.400.000
4.600.386.000
4.669.391.790
4.762.779.626
4.858.035.218
- Sekretariat Daerah 70.000.000
71.050.000
72.115.750
73.558.065
75.029.226
6.3 Pemerintahan Umum
- Sekretariat Daerah 16.633.074.500
16.882.570.618
17.135.809.177
17.478.525.360
17.828.095.868
- Sekretariat DPRD 15.508.152.300
15.740.774.585
15.976.886.203
16.296.423.927
16.622.352.406
- Kecamatan 6.841.545.100
6.944.168.277
7.048.330.801
7.189.297.417
7.333.083.365
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 9
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
- Inspektorat Daerah 3.066.450.000
3.112.446.750
3.159.133.451
3.222.316.120
3.286.762.443
- Dinas PPKA 19.775.214.716
20.071.842.937
20.372.920.581
20.780.378.992
21.195.986.572
- BPBD 214.511.000
217.728.665
220.994.595
225.414.487
229.922.777
- Badan Kepegawaian &
Diklat 3.505.539.000
3.558.122.085
3.611.493.916
3.683.723.795
3.757.398.270
6.4 Statistik 230.000.000
233.450.000
236.951.750
241.690.785
246.524.601
6.5 Kependudukan dan Capil
- Dinas Dukcapil 2.201.557.500
2.234.580.863
2.268.099.575
2.313.461.567
2.359.730.798
- Kecamatan 271.982.400
276.062.136
280.203.068
285.807.129
291.523.272
6.6 Perumahan
- Dinas Pekerjaan Umum 30.186.850.469
30.639.653.226
31.099.248.024
31.721.232.985
32.355.657.645
- BPBD 1.059.396.000
1.075.286.940
1.091.416.244
1.113.244.569
1.135.509.460
6.7 Pertanahan
- Sekretariat Daerah 15.401.500.000
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 10
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
15.632.522.500 15.867.010.338 16.184.350.544 16.508.037.555
- Dinas PPKA 215.783.000
219.019.745
222.305.041
226.751.142
231.286.165
Jumlah 6 120.958.980.685 122.773.365.395 124.614.965.876 127.107.265.194 129.649.410.498
7
Peningkatan kualitas
tenaga kerja 7.1 Ketenagakerjaan 726.000.000
736.890.000
747.943.350
762.902.217
778.160.261
Jumlah 7 726.000.000 736.890.000 747.943.350 762.902.217 778.160.261
8
Perlindungan dan
pengelolaan 8.1 Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup - Badan LHPM 1.882.101.000
1.910.332.515
1.938.987.503
1.977.767.253
2.017.322.598
- Kantor KTK 3.955.151.480
4.014.478.752
4.074.695.933
4.156.189.852
4.239.313.649
Jumlah 8 5.837.252.480 5.924.811.267 6.013.683.436 6.133.957.105 6.256.636.247
9
Peningkatan
keimanan,ketaqwaan 9.1 Sosial
Dan kearifan lokal - Dinas STT 1.746.157.500
1.772.349.863
1.798.935.110
1.834.913.813
1.871.612.089
- Sekretariat Daerah 1.180.200.000
1.197.903.000
1.215.871.545
1.240.188.976
1.264.992.755
9.2 Kebudayaan
- Dinas Budpar 788.031.000
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 11
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
799.851.465 811.849.237 828.086.222 844.647.946
- Sekretariat Daerah 143.734.000
145.890.010
148.078.360
151.039.927
154.060.726
9.3 Kepemudaan dan Olah
Raga
- Dinas Dikpora 1.024.485.400
1.039.852.681
1.055.450.471
1.076.559.481
1.098.090.670
- Sekretariat Daerah 405.000.000
411.075.000
417.241.125
425.585.948
434.097.666
- Kecamatan 382.498.000
388.235.470
394.059.002
401.940.182
409.978.986
Jumlah 9 5.670.105.900 5.755.157.489 5.841.484.851 5.958.314.548 6.077.480.839
10
Peningkatan
keamanan,ketertiban
10.1 Kesatuan Bangsa
Poldagri
Dan toleransi antar
kelompok - Bakesbangpoldagri 1.747.240.000
1.773.448.600
1.800.050.329
1.836.051.336
1.872.772.362
- Sat Pol PP 3.595.781.400
3.649.718.121
3.704.463.893
3.778.553.171
3.854.124.234
Jumlah 10 5.343.021.400 5.423.166.721 5.504.514.222 5.614.604.506 5.726.896.596
Jumlah (1 s/d 10) 500.421.180.665 507.932.704.458 515.799.754.319 526.280.024.898 536.808.677.617
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 12
Matriks 8.2 Agenda Prioritas Pembangunan Dalam Komponen Belanja Langsung dan Distribusi Kebutuhan Pendanaan (%)
No Isu strategis daerah Lingkup Urusan Distribusi Kebutuhan Pendanaan (%)
2014 2015 2016 2017 2018
1
Peningkatan perekonomian
daerah 1.1 Koperasi dan UKM
- Dinas Koperasi dan UKM 0,249% 0,249% 0,250% 0,251% 0,251%
- Sekretariat Daerah 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054%
1.2 Perdagangan 6,614% 6,614% 6,643% 6,661% 6,661%
1.3 Perindustrian 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108%
1.4 Energi dan SDM 0,819% 0,820% 0,823% 0,828% 0,828%
1.5 Pariwisata 0,111% 0,111% 0,112% 0,113% 0,113%
1.6 Penanaman Modal 0,027% 0,027% 0,027% 0,027% 0,027%
1.7 Otonomi Daerah (BPPT) 0,182% 0,182% 0,183% 0,184% 0,184%
1.8 Pemberdayaan Masyarakat
Desa 1,444% 1,444% 1,450% 1,454% 1,454%
1.9 Ketransmigrasian 0,025% 0,025% 0,025% 0,026% 0,026%
2
Peningkatan kualitas
kesehatan, 2.1 Kesehatan
dan PP KB - Dinas Kesehatan 9,940% 9,939% 9,935% 9,932% 9,932%
- RSU 8,168% 8,168% 8,164% 8,162% 8,162%
- Setda 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%
- Setwan 0,180% 0,180% 0,180% 0,180% 0,180%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 13
2.2 Keluarga Berencana & KS
- Badan PPKB 0,440% 0,440% 0,440% 0,440% 0,440%
- Setda 0,183% 0,183% 0,183% 0,183% 0,183%
2.3 Pemberdayaan Perempuan 0,150% 0,150% 0,150% 0,150% 0,150%
3
Peningkatan akses dan
kualitas 3.1 Pendidikan 13,255% 13,255% 13,248% 13,244% 13,244%
Pendidikan 3.2 Kearsipan
- Bakesbangpoldagri 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
- Sekretariat DPRD 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%
- Kantor Padok 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095%
3.3 Perpustakaan 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095%
4 Pengembangan Infrastruktur 4.1 Pekerjaan Umum 20,912% 20,911% 20,901% 20,895% 20,895%
Wilayah 4.2 Perhubungan
- Dinas Pekerjaan Umum 2,407% 2,407% 2,406% 2,405% 2,405%
- Dinas Hubkominfo 1,069% 1,069% 1,068% 1,068% 1,068%
4.3 Komunikasi dan Informatika
- Dinas Hubkominfo 0,039% 0,039% 0,039% 0,039% 0,039%
- Sekretariat Daerah 0,598% 0,598% 0,597% 0,597% 0,597%
- Sekretariat DPRD 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024%
5
Pengembangan pertanian
dalam 5.1 Ketahanan Pangan 0,074% 0,074% 0,073% 0,073% 0,073%
Arti luas 5.2 Pertanian
- Badan Ketahanan Pangan 0,410% 0,410% 0,410% 0,409% 0,409%
- Dinas Pertanian dan 1,727% 1,727% 1,726% 1,726% 1,726%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 14
Peternakan
- Badan P4K 0,667% 0,667% 0,667% 0,667% 0,667%
- Dinas Kehutanan dan
perkebunan 0,425% 0,425% 0,424% 0,424% 0,424%
- Sekretariat Daerah 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%
5.3 Kehutanan
- Dinas Hutbun 0,611% 0,611% 0,611% 0,611% 0,611%
- Badan P4K 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
5.4 Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kelkan 0,976% 0,976% 0,975% 0,975% 0,975%
- Badan P4K 0,093% 0,093% 0,093% 0,093% 0,093%
6
Pengelolaan tata
pemerintahan 6.1 Penataan Ruang 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249%
yang efektif dan efisien.
6.2 Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Bappeda 0,906% 0,906% 0,905% 0,905% 0,905%
- Sekretariat Daerah 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014%
6.3 Pemerintahan Umum
- Sekretariat Daerah 3,324% 3,324% 3,322% 3,321% 3,321%
- Sekretariat DPRD 3,099% 3,099% 3,097% 3,097% 3,097%
- Kecamatan 1,367% 1,367% 1,366% 1,366% 1,366%
- Inspektorat Daerah 0,613% 0,613% 0,612% 0,612% 0,612%
- Dinas PPKA 3,952% 3,952% 3,950% 3,949% 3,949%
- BPBD 0,043% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 15
- Badan Kepegawaian &
Diklat 0,701% 0,701% 0,700% 0,700% 0,700%
6.4 Statistik 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046%
6.5 Kependudukan dan Capil
- Dinas Dukcapil 0,440% 0,440% 0,440% 0,440% 0,440%
- Kecamatan 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054%
6.6 Perumahan
- Dinas Pekerjaan Umum 6,032% 6,032% 6,029% 6,027% 6,027%
- BPBD 0,212% 0,212% 0,212% 0,212% 0,212%
6.7 Pertanahan
- Sekretariat Daerah 3,078% 3,078% 3,076% 3,075% 3,075%
- Dinas PPKA 0,043% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%
7
Peningkatan kualitas tenaga
kerja 7.1 Ketenagakerjaan 0,145% 0,145% 0,145% 0,145% 0,145%
8 Perlindungan dan pengelolaan 8.1 Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup - Badan LHPM 0,376% 0,376% 0,376% 0,376% 0,376%
- Kantor KTK 0,790% 0,790% 0,790% 0,790% 0,790%
9
Peningkatan
keimanan,ketaqwaan 9.1 Sosial
Dan kearifan lokal - Dinas STT 0,349% 0,349% 0,349% 0,349% 0,349%
- Sekretariat Daerah 0,236% 0,236% 0,236% 0,236% 0,236%
9.2 Kebudayaan
- Dinas Budpar 0,157% 0,157% 0,157% 0,157% 0,157%
- Sekretariat Daerah 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 16
9.3 Kepemudaan dan Olah
Raga
- Dinas Dikpora 0,205% 0,205% 0,205% 0,205% 0,205%
- Sekretariat Daerah 0,081% 0,081% 0,081% 0,081% 0,081%
- Kecamatan 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%
10
Peningkatan
keamanan,ketertiban 10.1 Kesatuan Bangsa Poldagri
Dan toleransi antar kelompok - Bakesbangpoldagri 0,349% 0,349% 0,349% 0,349% 0,349%
- Sat Pol PP 0,719% 0,719% 0,718% 0,718% 0,718%
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 VIII - 17
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Untuk dapat memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi dari Bupati Lombok Timur periode 2013-2018 dari sisi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing
perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator Kinerja daerah ini ditunjukkan dari
akumulasi pencapaianindikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yangbersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periodeRPJMD dapat dicapai. Secara teknis indikator kinerja
daerah pada dasarnya dirumuskandengan mengambil indikator dari program prioritas
yang telah ditetapkan (outcomes) ataukompositnya (impact). Selanjutnya indikator
kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasilanalisis pengaruh dari satu atau
lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadaptingkat capaian indikator
kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritasditetapkan.
Pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan merupakan alat ukur
keberhasilan daritujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Lombok
Timur periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Indikator Kinerja daerah yang telah
ditetapkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh kaitannya
dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan /
pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan
kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam
rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja daerah juga berguna
sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan,
menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang
berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan
korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan
yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. lndikator
kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan yang sudah
dilaksanakan. lndikator kinerja yang digunakan antara lain : lndikator kemajuan
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IX-1
pembangunan daerah dari aspek capaian kesejahteraan, pelayanan minimal yang
harus diberikan kepada masyarakat dan daya saing daerah. Secara keseluruhan hasil
akhir dari tujuan pembangunan daerah menggunakan paramater "PeningkatanKualitas
Sumber Daya Manusia" dengan indikatornya adalah nilai lndeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu;
- Aspek kesejahteraan masyarakat - Aspek pelayanan umum, dan - Aspek daya saing daerah.
1. INDIKATOR ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
No Bidang Urusan / Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Kondisi Saat Ini
Target 5 Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 1 Pertumbuhan PDRB % 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
2 PDRB per kapita Juta Rp.
6,943 7,013 7,520 8,100 8,325 8,493
3 Angka melek huruf % 98,15 99 100 100 100 100 4 Angka rata-rata lama
sekolah Tahun 7,70 7,75 7,85 7,90 7,95 8,00
5 Angka kematian bayi / 1000 KH
Bayi/ 1000 KH
24 23,5 23 22,5 22 21,5
6 Angka kematian ibu Maternal / 100.000 KH
Ibu/ 100.000 KH
154 147 140 130 120 110
7 Angka usia harapan hidup Tahun 61,2 61,8 62 62,3 62,8 63 8 Persentase balita gizi buruk % 2,71 2,65 2,60 2,50 2,40 2,30
2. INDIKATORASPEK PELAYANAN UMUM
No Bidang Urusan / Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Kondisi Saat Ini
Target 5 Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 1 Angka Kelulusan (AL)
SD/MI % 100 100 100 100 100 100
2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
% 99,72 99,75 99,80 99,85 99,90 99,95
3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
% 99,93 99.95 99,96 99,97 99,98 99,99
4 Persentase jumlah peserta didik setiap rombel SD/MI < 32 anak
% 99 99 99 99 99 99
5 Setiap SD/MI memiliki 2 (dua) orang guru S1 atau D-IV dan 2 orang guru telah memiliki sertifikat pendidik.
% 99 100 100 100 100 100
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IX-2
No Bidang Urusan / Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Kondisi Saat Ini
Target 5 Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 6 Setiap SMP/MTs memiliki 1
(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.
% 90 91 92 93 94 95
7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 98,10 98,20 98,30 98,40 98,50 98,60
8 Angka BOR Rumah Sakit Umum Daerah
% 76,02 77,02 77,65 78,02 79,1 80
9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
% 100 100 100 100 100 100
10 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 47,70 47,80 47,90 48,30 48,90 49,10
11 Jaringan Irigasi kondisi baik % 52,26 54,76 57,26 59,76 62,26 64,76 12 Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan kewirausahaan
% 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0
13 Penyusunan Renc Tata Ruang mll aspirasi masyarakat/ konsultasi publik
% 27,27 32,27 35,27 40,27 45,27 50,27
14 Tersedia RTH publik 20 % dari luas kota.
% 48,95 47,95 46,95 45,95 45,65 45,10
15 KK yang telah mendapat pelayanan listrik
KK 196.380 209.952 214.352 219.620 224.110 229.500
16 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
% 100 100 100 100 100 100
17 Tersedia angkutan umum yang melayani jalan kabupaten
Trayek 34 34 34 34 34 34
18 Ketersediaan air minum yang aman minimal 60 ltr/org/hari
% 76,50 77,50 79,50 81,50 83,50 85,50
19 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
% 55 65 75 80 80 99
20 Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran
% 21,21 30,91 40,33 50,48 65,37 80,00
21 Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga publik
% 12,88 15 20 25 30 35
22 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT.
% 80 90 92 93 95 99
23 Cakupan peserta KB aktif % 71,2 71,4 71,9 72 72,6 73 24 Pemberdayaan PMKS
a. Anak Jalanan Orang 15 17 19 21 23 25
b. Anak Terlantar Orang 25 25 25 25 25 25
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IX-3
No Bidang Urusan / Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Kondisi Saat Ini
Target 5 Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 c. Penyandang Cacat Orang 371 372 375 378 380 390 d. Gelandangan dan
Pengemis Orang 30 30 30 30 28 25
e. Wanita rawan sosial ekonomi
Orang 35 30 25 20 15 10
25 Persentase koperasi aktif % 88,45 88,45 88,45 89,48 89,68 90,00 26 Penyelenggaraan festival
seni dan budaya Kali 8 10 15 17 18 20
27 Jumlah lapangan olahraga a. Sepak bola buah 24 24 24 24 24 25 b. Basket buah 142 142 143 143 144 145 c. Volley buah 145 145 146 147 147 148 d. Bulu tangkis buah 205 206 207 208 209 210 e. Kolam renang buah 3 4 4 5 5 6
28 Persentase penyelasian pelanggaran kamtibmas
% 90 92 93 94 95 96
29 Persentase cakupan petugas LINMAS
% 90 93 95 95 95 95
30 Kemiskinan % 20,07 19,07 18,07 17,07 16,07 15,07 31 Sistem informasi
Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Paten)
% 0 50 60 70 80 100
32 Jumlah desa mandiri pangan
Desa 23 26 29 32 35 38
33 Tertatanya arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. (SKPD, kecamatan, desa/kelurahan)
Dok. 36 86 136 184 236 286
34 Jumlah perpustakaan mitra Buah 168 201 241 289 346 415 35 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun Orang 405.688 466.541 536.522 617.000 709.550 815.985
36 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Eks. 40.005 46.005 52.905 60.840 69.966 69.966
37 Produksi komoditas tanaman pangan
a. Padi Ton 359.564 364.957 368.607 372.293 376.016 379.776 b. Jagung Ton 85.960 87.249 88.558 89.887 91.235 92.603 c. Kedelai Ton 1.142 1.159 1.177 1.194 1.212 1.230
38 Jumlah kelompok tani klas lanjut
Klp 1617 1647 1677 1707 1737 1767
39 Penurunan luas lahan kritis Ha 34.106,39 33.235,99 32.365,60 31.495,20 30.624,81 29.754,41
40 Kunjungan wisata (Asing dan Domestic)
Orang 11.323 11.500 12.050 13.800 14.000 15.200
41 Produksi perikanan tangkap
Ton 13.772,30 13.910,00 14.188,20 14.613,80 15.198,40 15.958,30
42 Terlaksananya pengiriman Transmigrasi
KK 19 50 50 60 75 75
43 Jumlah Calon Transmigran yang mendapat Pelatihan Dasar Umum
KK 19 50 50 60 75 75
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IX-4
3. INDIKATOR ASPEK DAYA SAING
No Bidang Urusan / Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Kondisi
Saat Ini
Target 5 Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 1 Laju pertumbuhan PDRB
perkapita % 9,79 10,20 11,3 12,0 12,4 13,5
2 Laju inflasi % 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6
3 Pertumbuhan PAD % 8 11 13 15 18 20
4 Laju Investasi %
5 Menurunnya kasus kriminalitas
Kasus 55 50 45 45 45 40
6 Persentase Lama proses perijinan sesuai SOP
% 60 65 70 75 80 90
7 Jumlah Penyertaan Modal APBD kepada BUMD
Rp (Milyar)
39 51 70 80 90 100
8 Kemantapan jalan kabupaten
% 47,7 60 65 70 75 80
9 Jumlah Rumah Tidak layak huni
Unit 52.000 45.000 30.000 22.750 18.000 15.000
10 Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi
unit 3 6 12 16 18 20
11 Jumlah Desa Swasembada Desa 0 20 40 60 80 100
12 Jumlah Zakat yg terkumpul/th
Milyar 2,5 3 3,5 4 4,5 5
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 IX-5
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu
perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana
daerah Kabupaten Lombok Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2013-2018); bagaimana mencapainya;
dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai
visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2005-2025, dan rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 . Selain itu juga mempertimbangkan asas
kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2013, serta mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lombok Timur..
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Lombok Timur,
dan akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur
2013-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018. Perencanaan
pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lombok
Timur 2005 – 2025. Hal ini didasarkan pada tahun 2019 merupakan masa transisi
antara periodesasi RPJMD 2013-2018 dengan RPJMD periode 2019-2024, dimana
dalam tahun 2019 masih dalam proses penyusunan.
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 X-1
Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan
kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini telah
dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran
aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan
dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program
pembangunan daerah Lombok Timur periode berikutnya. Secara garis besar,
pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik,
terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin
berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya
jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Lombok Timur
yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan,
diharapkan kesenjangan atau disparitas berbagai indikator kesejahteraan dapat
berkurang i secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Lombok
Timur diharapkan dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan
yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Tahun 2013-2018 ini
hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional,
partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai
berikut :
1. Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Timur serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan
program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini dengan sebaik baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018
ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai
tahun 2014 - 2018.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-
masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013- RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 X-2
2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Timur berkewajiban melakukan fasilitasi,
monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.
BUPATI LOMBOK TIMUR,
MOCH. ALI BIN DACHLAN
RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018 X-3