No. 10/21/DPM Jakarta, 23 Mei 2008 SURAT EDARAN · 28. Authenticator Text adalah suatu sarana...

No. 10/21/DPM Jakarta, 23 Mei 2008

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA

BANK INDONESIA – SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement

System

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Bank Indonesia-Scripless

Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4809), perlu diatur lebih lanjut

mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System.

I. Pengertian Umum

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan

transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan

Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

3. Instrumen OPT adalah instrumen yang digunakan dalam rangka OPT

dan ditatausahakan pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement

System.

4. Fasilitas Pendanaan adalah penyediaan dana berupa pemberian kredit

atau pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang

penatausahaannya…

2

penatausahaannya dilakukan melalui Bank Indonesia-Scripless

Securities Settlement System.

5. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat

pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah surat

berharga berupa SUN dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip

syariah yang diterbitkan oleh pemerintah.

7. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan

dalam Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System.

8. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya

disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik

antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang

penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara

individual.

9. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya

disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia

termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara

elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan

Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

10. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh

Bank Indonesia dalam rangka kegiatan OPT, Fasilitas Pendanaan,

transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi

lainnya melalui BI-SSSS.

11. Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup

pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon

(bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga.

12. Penyelenggara …

3

12. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah

pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi

Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan

Surat Berharga.

13. Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pengguna

BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank

Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia

dan/atau Penatausahaan Surat Berharga.

14. Peserta Lelang SBN adalah Bank dan/atau lembaga keuangan lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama untuk dapat ikut

serta dalam lelang SBN.

15. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi

Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Peserta yang memiliki

Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

16. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan

kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank

Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk

kepentingan nasabah.

17. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan

rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan

Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga.

18. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening

giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem

BI-RTGS dalam rangka penatausahaan Transaksi Dengan Bank

Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS.

19. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disebut DVP adalah

setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga

dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana.

20. Free of Payment yang selanjutnya disebut FoP adalah setelmen

transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga

dilakukan …

4

dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan Setelmen Dana dilakukan tidak

secara bersamaan dengan Setelmen Surat Berharga atau tanpa Setelmen

Dana.

21. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Peserta tertentu di

BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan Surat Berharga dan/atau

Instrumen OPT.

22. Rekening Giro adalah rekening dalam mata uang Rupiah yang

ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka

pelaksanaan BI-SSSS.

23. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk

sebagai Bank untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana

oleh Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS.

24. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai

akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat

lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung BI-

SSSS yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS.

25. Keadaan Darurat (force majeure) adalah situasi atau kondisi yang terjadi

sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun

tidak langsung mempengaruhi kelancaran pelaksanaan BI-SSSS dan

terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan Penyelenggara dan/atau

Peserta sehingga BI-SSSS tidak dapat dioperasikan sebagaimana

mestinya, yang meliputi antara lain bencana alam, kebakaran,

pemogokan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, perang dan/atau

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

26. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas BI-SSSS di lokasi Penyelenggara

yang disediakan bagi Peserta sebagai cadangan dalam hal Keadaan

Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta

tidak dapat mempergunakan BI-SSSS di lokasi Peserta.

27. Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dan Peserta yang

selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara

Penyelenggara …

5

Penyelenggara dengan Peserta yang memuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

28. Authenticator Text adalah suatu sarana pengaman (security) dan

berfungsi sebagai test key dengan masa berlaku selama periode tertentu,

yang menghubungkan BI-SSSS antara Peserta dengan Penyelenggara.

29. Administrative Messages adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk

menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta atau

sebaliknya atau antar Peserta.

II. Penyelenggara

A. Tujuan Penyelenggaraan BI-SSSS

Penyelenggaraan BI-SSSS memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Transaksi

Dengan Bank Indonesia dan penatausahannya serta Penatausahaan

Surat Berharga.

2. Menyediakan sarana setelmen transaksi Surat Berharga yang

aman, akurat, terpercaya, dan cepat bagi Bank dan pelaku pasar

lainnya untuk mengurangi resiko setelmen.

3. Menyediakan informasi transaksi, setelmen transaksi Surat

Berharga dan informasi lainnya dalam rangka mendukung

pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan

pengelolaan SBN oleh pemerintah.

B. Organisasi Penyelenggara

1. Penyelenggara adalah Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan

Moneter.

2. Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Biro Operasi Moneter (DPM

cq. BOpM) melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank

Indonesia.

3. Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian

Transaksi Pengelolaan Moneter (DPM cq. Bagian PTPM)

melakukan …

6

melakukan pengelolaan operasional BI-SSSS dan kegiatan

penatausahaan.

C. Tugas dan Wewenang Penyelenggara

1. Pengelolaan Operasional BI-SSSS

Dalam pengelolaan operasional BI-SSSS, Penyelenggara memiliki

tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

a. Menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana, dalam

rangka kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS;

b. Menetapkan ketentuan dan prosedur operasional BI-SSSS

dalam keadaan normal;

c. Memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi Keadaan

Darurat (contingency plan) dalam hal terjadi Keadaan Tidak

Normal dan/atau Keadaan Darurat (force majeure);

d. Menetapkan waktu operasional penyelenggaraan BI-SSSS;

e. Menetapkan, mengenakan dan mengubah biaya penggunaan

BI-SSSS;

f. Melakukan pengawasan terhadap Peserta atas penggunaan

BI-SSSS;

g. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta; dan

h. Melakukan perubahan status kepesertaan.

2. Kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia

Dalam kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia, Penyelenggara

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan transaksi (lelang/non lelang) untuk dan atas

nama Bank Indonesia dan pihak lain yaitu pemerintah cq.

Departemen Keuangan dan/atau lembaga lain sesuai

persetujuan Bank Indonesia.

b. Menyelenggarakan transaksi (lelang/non lelang) sesuai

persyaratan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-

pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Kegiatan …

7

3. Kegiatan Penatausahaan

Dalam kegiatan penatausahaan yang terdiri dari penatausahaan

Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat

Berharga, Penyelenggara melakukan tugas dan wewenang dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Setelmen

1) Penyelenggara melakukan setelmen Transaksi Dengan

Bank Indonesia dan setelmen transaksi Surat Berharga di

pasar sekunder antar Peserta.

2) Pelaksanaan setelmen dilakukan secara DVP atau FoP.

3) Dalam kegiatan setelmen sebagaimana dimaksud pada

angka 1), Penyelenggara berwenang mendebet Rekening

Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta.

4) Setelmen hanya dapat dilakukan apabila saldo pada

Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta

mencukupi untuk pelaksanaan setelmen.

5) Pelaksanaan setelmen yang telah dilakukan di BI-SSSS

atas beban Rekening Giro dan/atau Rekening Surat

Berharga Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4),

bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

6) Penyelenggara melakukan pengenaan sanksi kewajiban

membayar kepada Peserta OPT yang gagal melakukan

setelmen karena saldo pada Rekening Surat Berharga

dan/atau saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

7) Penyelenggara melakukan prosedur penyelesaian Surat

Berharga sesuai ketentuan terkait mengenai OPT, Fasilitas

Pendanaan, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas nama

pemerintah.

8) Penyelenggara berwenang untuk melakukan early

termination dengan tidak meneruskan setelmen transaksi

kedua …

8

kedua (second leg) atas transaksi Surat Berharga di pasar

sekunder antar Peserta yang memiliki dua proses setelmen

yaitu antara lain transaksi repo, agunan (pledge), dan

pinjam meminjam Surat Berharga (securities borrowing

and lending).

9) Pelaksanaan early termination oleh Penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan

berdasarkan permintaan salah satu Peserta yang

bertransaksi, keputusan lembaga pengawas yang

berwenang, keputusan pengadilan dan/atau lembaga

arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Pencatatan Kepemilikan (Registrasi)

Penyelenggara melakukan pencatatan atau perubahan

pencatatan kepemilikan Surat Berharga/Instrumen OPT dan

penatausahaan agunan atas Fasilitas Pendanaan pada Rekening

Surat Berharga Peserta berdasarkan pelaksanaan setelmen

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Pelaksanaan Pembayaran

1) Penyelenggara melakukan pembayaran kupon (bunga)

atau imbalan, serta pelunasan pokok/nominal Surat

Berharga/Instrumen OPT kepada Peserta pemilik Surat

Berharga.

2) Dalam kegiatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

angka 1), Penyelenggara berwenang mendebet Rekening

Giro Peserta yang menjadi penerbit Surat

Berharga/Instrumen OPT.

D. Waktu Operasional BI-SSSS

1. Hari dan Jam Operasional BI-SSSS

a. Penyelenggara menetapkan operasional BI-SSSS yang

mencakup hari dan jam operasional.

b. Penyelenggara …

9

b. Penyelenggara menetapkan operasional BI-SSSS setiap hari

kerja, kecuali ditetapkan lain.

c. Jam operasional BI-SSSS mengikuti jam operasional

Sistem BI-RTGS kecuali cut-off BI-SSSS yang dilakukan lebih

awal dari cut-off Sistem BI-RTGS.

d. Jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur

dengan ketentuan sebagai berikut :

BI-SSSS BI-RTGS System opening Pukul 06.30 WIB Pukul 06.30 WIB Cut-off warning Pukul 17.00 WIB Pukul 17.00 WIB Pre-cut off Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB Cut-off Pukul 18.30 WIB Pukul 19.00 WIB

e. Jam operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam huruf

d berlaku dalam kondisi normal dan dapat diubah oleh

Penyelenggara sebagaimana diatur lebih lanjut pada angka 2.

f. Dalam hal hari operasional BI-SSSS ditetapkan lain dan/atau

jam operasional BI-SSSS diubah, Penyelenggara

memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta melalui

sarana BI-SSSS (Administrative Messages) dan/atau sarana

informasi lainnya.

2. Perubahan Jam Operasional BI-SSSS

a. Jam operasional BI-SSSS dapat diubah oleh Penyelenggara

berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1) Berdasarkan kebijakan Penyelenggara

a) Perubahan jam operasional berdasarkan kebijakan

Penyelenggara dapat berupa perpanjangan atau

pengurangan jam operasional.

b) Penyelenggara dapat melakukan perubahan jam

operasional termasuk window time transaksi.

c) Perubahan jam operasional sebagaimana dimaksud

pada huruf a) dan huruf b) dapat dilakukan

berdasarkan pertimbangan antara lain : (1) adanya …

10

(1) adanya gangguan pada BI-SSSS dan/atau Sistem

BI-RTGS; dan/atau

(2) adanya kebijakan Penyelenggara yang

menyebabkan perubahan jam operasional.

2) Berdasarkan permintaan Peserta

a) Perubahan jam operasional berdasarkan permintaan

Peserta hanya dapat berupa perpanjangan jam

operasional.

b) Perpanjangan jam operasional dapat dilakukan

berdasarkan kebutuhan penambahan jam operasional

untuk melaksanakan Setelmen Surat Berharga.

c) Perpanjangan jam operasional sebagaimana dimaksud

pada huruf b) dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut :

(1) Bagi Peserta yang juga peserta Sistem BI-RTGS

Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis

kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS sesuai

ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS yang

berlaku.

(2) Bagi Peserta Sub-Registry

Pengajuan permohonan dilakukan oleh Bank

Pembayar yang telah ditunjuk oleh Peserta

Sub-Registry kepada penyelenggara Sistem BI-

RTGS sesuai ketentuan mengenai Sistem BI-

RTGS yang berlaku.

d) Perpanjangan jam operasional BI-SSSS atas

permintaan Peserta dikenakan biaya sesuai ketentuan

mengenai Sistem BI-RTGS.

E. Biaya …

11

E. Biaya Penggunaan BI-SSSS

Penyelenggara mengenakan biaya terhadap Peserta atas penggunaan

BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Biaya

Jenis biaya dalam penggunaan BI-SSSS terdiri dari :

a. Biaya Transaksi Dengan Bank Indonesia, yaitu biaya pengajuan

Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan Peserta,

termasuk pengajuan dalam hal terdapat pembatalan transaksi

(cancellation) dan/atau perubahan (amendment).

b. Biaya setelmen, yang terdiri dari :

1) biaya setelmen atas Transaksi Dengan Bank Indonesia;

dan

2) biaya setelmen atas transaksi Surat Berharga di pasar

sekunder antar Peserta.

c. Biaya permohonan informasi kepada Penyelenggara dan biaya

pengiriman Administrative Messages.

d. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank.

2. Penetapan Biaya Transaksi, Setelmen dan Permohonan Informasi

Penetapan besarnya biaya untuk jenis biaya sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c, diatur sebagai berikut:

a. Besarnya biaya dapat dibedakan berdasarkan jam operasional

pengajuan transaksi, pelaksanaan setelmen dan/atau

permohonan informasi yaitu jam normal dan jam sibuk (peak

hour).

b. Pembagian jam transaksi dengan window time sesuai ketentuan

sebagai berikut :

1) Jam normal adalah periode dari jam pembukaan transaksi

sampai dengan pre-closing; dan

2) peak hour adalah periode dari pre-closing sampai dengan

closing.

c. Pembagian …

12

c. Pembagian jam operasional untuk pelaksanaan Setelmen Surat

Berharga dan permohonan informasi sesuai ketentuan sebagai

berikut :

1) Jam normal adalah periode dari jam pembukaan

BI-SSSS sampai dengan sebelum pukul 15.00 WIB; dan

2) peak hour adalah periode dari pukul 15.00 WIB sampai

dengan cut-off BI-SSSS.

3. Penetapan Biaya Fasilitas Guest Bank

Penetapan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf d, diatur sebagai berikut:

a. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan

durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank yang mengacu pada

waktu sistem start-up sampai dengan sistem shut-down.

b. Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan

akumulasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1 (satu) hari

dengan pembulatan waktu 1 (satu) jam ke atas sebagaimana

contoh perhitungan pada Lampiran 1.

c. Dalam hal terjadi gangguan jaringan internal di Bank Indonesia

pada saat penggunaan Fasilitas Guest Bank, Penyelenggara

dapat menyesuaikan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank.

d. Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara dapat

membebaskan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank terhadap

Peserta.

4. Biaya

Biaya BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

ditetapkan sesuai dengan Lampiran 1. Dalam hal terdapat

perubahan biaya, Penyelenggara mengumumkan perubahan

dimaksud kepada Peserta melalui Administrative Messages

dan/atau sarana lainnya.

5. Perhitungan …

13

5. Perhitungan dan Pembebanan Biaya

Perhitungan dan pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS oleh

Penyelenggara kepada Peserta diatur sebagai berikut :

a. Perhitungan jumlah biaya dilakukan oleh Penyelenggara pada

setiap akhir hari untuk masing-masing Peserta.

b. Penyelenggara membebankan biaya sebagaimana dimaksud

pada huruf a pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan

mendebet Rekening Giro Peserta atau Bank Pembayar yang

ditunjuk Peserta.

6. Pembebanan Biaya oleh Peserta Kepada Nasabah

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Transaksi

Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga melalui

BI-SSSS, Peserta dapat mengenakan biaya kepada nasabah dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta mengenakan biaya kepada nasabah dalam jumlah yang

wajar.

b. Peserta mengumumkan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS

yang ditetapkan Penyelenggara dan besarnya biaya penggunaan

BI-SSSS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.

c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan

secara tertulis di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah

dilihat oleh nasabah.

F. Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara

Peserta membebaskan Penyelenggara dari tuntutan kerugian yang

timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak

ketiga akibat terlambat atau tidak terlaksananya transaksi, setelmen

transaksi Surat Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan

nilai pokok/nominal Surat Berharga dan/atau sebab lainnya yang timbul.

Keterlambatan atau tidak terlaksananya transaksi, Setelmen Surat

Berharga …

14

Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai

pokok/nominal Surat Berharga dimaksud disebabkan antara lain oleh:

1. pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau instruksi

setelmen transaksi Surat Berharga oleh Peserta kepada

Penyelenggara dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;

2. kesalahan data Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau

instruksi setelmen Surat Berharga yang dikirimkan oleh Peserta

kepada Penyelenggara;

3. gangguan jaringan komunikasi dan/atau sistem pada Peserta yang

mengakibatkan penolakan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan

keterlambatan setelmen transaksi Surat Berharga;

4. ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Peserta

sebagai penerbit Surat Berharga pada Rekening Giro yang

mengakibatkan tidak terbayar atau terlambatnya pembayaran

kupon (bunga) atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat

Berharga pada saat jatuh waktu kepada Peserta pemilik Surat

Berharga;

5. early termination oleh Penyelenggara yang dilakukan melalui

BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.8); dan

6. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat baik yang

dialami oleh Penyelenggara maupun Peserta.

III. Kepesertaan

A. Jenis Peserta

1. Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta adalah :

a. Bank Indonesia;

b. Departemen Keuangan;

c. Bank;

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

e. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing;

f. Perusahaan …

15

f. Perusahaan Efek; atau

g. lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

2. Berdasarkan fungsi Peserta, pihak-pihak sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Penerbit Surat Berharga, yaitu Bank Indonesia, Departemen

Keuangan, dan/atau lembaga lain yang disetujui oleh Bank

Indonesia.

b. Peserta OPT, yaitu Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang

Rupiah dan Valuta Asing, dan/atau Perusahaan Efek.

c. Peserta Fasilitas Pendanaan, yaitu Bank.

d. Peserta Lelang SBN, yaitu Bank dan Perusahaan Efek yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama,

Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia.

e. Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry, antara

lain Departemen Keuangan, Bank, Sub-Registry dan lembaga

lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

3. Berdasarkan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, pihak-pihak

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dibedakan sebagai

berikut :

a. Peserta Sistem BI-RTGS

Peserta Sistem BI-RTGS adalah Peserta pemilik Rekening

Giro untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran

kewajiban lainnya terkait dengan Transaksi Dengan Bank

Indonesia dan penatausahaan melalui BI-SSSS.

b. Bukan Peserta Sistem BI-RTGS

Bukan peserta Sistem BI-RTGS adalah Peserta yang tidak

memiliki Rekening Giro sehingga pelaksanaan Setelmen

Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dilakukan

melalui Bank Pembayar.

4. Berdasarkan …

16

4. Berdasarkan tipe kepesertaan di BI-SSSS, Peserta dapat dibedakan

menjadi:

a. Peserta Langsung (Principal Member)

Peserta Langsung (Principal Member) adalah Peserta yang

dapat melakukan koneksi secara langsung ke sistem

Penyelenggara.

b. Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member)

Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member) adalah Peserta

tambahan dari Peserta Langsung yang melakukan koneksi ke

sistem Penyelenggara melalui Peserta Langsung.

B. Persyaratan Menjadi Peserta

Pihak-pihak yang telah memenuhi kriteria jenis Peserta sebagaimana

dimaksud pada huruf A angka 1 dan huruf A angka 2 harus memenuhi

persyaratan menjadi Peserta sebagai berikut :

1. Memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.

2. Berdasarkan jenis Peserta, calon Peserta harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Telah menjadi peserta langsung dalam Sistem BI-RTGS, dalam

hal calon Peserta adalah Bank;

b. Telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Sub-Registry, dalam

hal calon Peserta adalah Sub-Registry; dan/atau

c. Telah mengajukan permohonan menjadi Peserta Lelang SBN/

telah ditunjuk menjadi Dealer Utama/ ditetapkan sebagai Peserta

Lelang SBN, dalam hal calon Peserta adalah Bank, Perusahaan

Efek atau lembaga lain yang dapat menjadi Peserta Lelang SBN.

3. Bagi calon Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS antara lain

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing,

Perusahaan Efek dan/atau Sub-Registry harus menunjuk Bank

Pembayar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penunjukan …

17

a. Penunjukan Bank Pembayar dilakukan dalam rangka :

1) pembebanan biaya BI-SSSS;

2) Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; dan/atau

3) penerimaan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan

nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu.

b. Bank Pembayar yang ditunjuk harus memberikan konfirmasi

penunjukan sebagai Bank Pembayar sebagaimana contoh pada

Lampiran 3 kepada Penyelenggara melalui calon Peserta.

c. Bagi calon Peserta Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan

Valuta Asing dan Perusahaan Efek harus menunjuk 1 (satu) Bank

Pembayar guna pembebanan biaya BI-SSSS sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 1).

d. Bagi calon Peserta Sub-Registry harus menunjuk Bank Pembayar

dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Calon Peserta Sub-Registry harus menunjuk 1 (satu) Bank

Pembayar dalam rangka pembebanan biaya BI-SSSS,

pelaksanaan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga,

dan penerimaan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan

dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh

waktu, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2) Calon Peserta Sub-Registry dapat memilih paling banyak 9

(sembilan) Bank Pembayar lainnya dalam rangka Setelmen

Dana atas transaksi Surat Berharga nasabah sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 2).

e. Dalam hal Bank Pembayar ditunjuk untuk melaksanakan

Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2),

Bank Pembayar dimaksud melakukan pengelolaan data batas

Setelmen Dana (settlement limit) bagi Peserta yang menunjuk

sesuai kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada

butir D.2.d.2).

C. Prosedur …

18

C. Prosedur Permohonan Menjadi Peserta

1. Peserta Sistem BI-RTGS

a. Calon Peserta sebagai peserta Sistem BI-RTGS yang juga

berfungsi sebagai peserta OPT, Peserta Lelang SBN dan/atau

pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry

mengajukan surat permohonan, sebagaimana contoh pada

Lampiran 4, kepada Penyelenggara dengan alamat sebagai

berikut :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter

cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350.

b. Calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor

Pusat Bank Indonesia (KPBI) harus menyampaikan tembusan

permohonan tersebut kepada Kantor Bank Indonesia (KBI)

setempat.

c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus

dilengkapi dengan :

1) Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5;

2) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya;

3) fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus

perusahaan terakhir; dan

4) fotokopi surat permohonan menjadi Peserta Lelang SBN

atau penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri

Keuangan bagi Peserta Lelang SBN. Dalam hal calon

Peserta belum dapat melampirkan surat penunjukan sebagai

Dealer Utama oleh Menteri Keuangan, calon Peserta

dimaksud harus menyampaikan surat penunjukan tersebut

kepada …

19

kepada Penyelenggara segera setelah menerima surat

penunjukan dimaksud.

d. Peserta harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud dalam huruf c secara lengkap dan benar.

e. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan

kunjungan ke lokasi calon Peserta guna melakukan pengecekan

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B

angka 1.

f. Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta

hasil pengecekan ke lokasi calon Peserta, Penyelenggara

menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan

kepada calon Peserta.

g. Dalam hal permohonan calon Peserta tidak disetujui, surat

pemberitahuan penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana

dimaksud pada huruf f disertai keterangan mengenai alasan tidak

disetujuinya permohonan calon Peserta dimaksud.

h. Calon Peserta yang telah disetujui sebagai Peserta

menyampaikan Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana

contoh pada Lampiran 6 yang telah ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang dalam rangkap 2 (dua).

i. Dalam hal calon Peserta adalah Bank yang memiliki kegiatan

usaha secara konvensional, Unit Usaha Syariah (UUS),

dan/atau Sub-Registry, maka Perjanjian sebagaimana dimaksud

pada huruf h dibuat secara terpisah.

j. Peserta menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah

ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia yang berwenang.

k. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS dan

memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Peserta.

l. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS

kepada petugas Peserta.

m. Dalam …

20

m. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat

pemberitahuan persetujuan, sebagaimana dimaksud pada huruf f,

tidak menyampaikan Perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal surat persetujuan maka persetujuan sebagai

Peserta dianggap batal dan permohonan sebagai Peserta harus

diajukan ulang.

2. Sub-Registry

a. Calon Peserta yang telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi

Sub-Registry mengajukan surat permohonan, sebagaimana

contoh pada Lampiran 4, kepada Penyelenggara dengan alamat

sebagaimana dimaksud pada butir C.1.a.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus

dilengkapi dengan :

1) Informasi Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 5;

2) fotokopi perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan akta

notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan dalam

hal terdapat perubahan setelah persetujuan permohonan

sebagai Sub-Registry;

3) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana contoh pada

Lampiran 3; dan

4) fotokopi surat persetujuan menjadi Sub-Registry dari Bank

Indonesia.

c. Sub-Registry harus menyampaikan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara lengkap dan benar.

d. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan

kunjungan ke lokasi Sub-Registry guna melakukan pengecekan


angka 1.

e. Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta

hasil pengecekan ke lokasi Sub-Registry, Penyelenggara

menyampaikan …

21


kepada Sub-Registry.

f. Dalam hal permohonan tidak disetujui, surat pemberitahuan

penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

huruf e disertai keterangan mengenai alasan tidak disetujuinya

permohonan calon Peserta dimaksud.

g. Sub-Registry yang telah disetujui sebagai Peserta menyampaikan

Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana contoh pada

Lampiran 6 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang dalam rangkap 2 (dua).

h. Sub-Registry menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah


i. Sub-Registry yang memilih menjadi Peserta Langsung (Principal

Member) dan telah disetujui menjadi Peserta menyerahkan data

Authenticator Text kepada Penyelenggara sesuai prosedur

pengelolaan data Authenticator Text sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran 7.

j. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS dan

memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Sub-Registry.

k. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS

kepada petugas Sub-Registry.

l. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat

pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e,




diajukan ulang.

3. Perusahaan …

22

3. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan

Perusahaan Efek

a. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan

Perusahaan Efek mengajukan surat permohonan, sebagaimana

contoh pada Lampiran 4, kepada Penyelenggara dengan alamat

sebagaimana dimaksud pada butir C.1.a.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus

dilengkapi dengan :

1) Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5;

2) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya;

3) fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus

perusahaan terakhir;

4) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana contoh pada

Lampiran 3; dan/atau

5) fotokopi surat permohonan menjadi Peserta Lelang SBN

atau penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri

Keuangan bagi Peserta Lelang SBN. Dalam hal calon

Peserta belum dapat melampirkan surat penunjukan sebagai

Dealer Utama oleh Menteri Keuangan, calon Peserta

dimaksud harus menyampaikan surat penunjukan tersebut

kepada Penyelenggara segera setelah menerima surat

penunjukan dimaksud.

c. Peserta harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud dalam huruf b secara lengkap dan benar.

d. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan

kunjungan ke lokasi calon Peserta guna melakukan pengecekan


angka 1.

e. Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta

hasil pengecekan ke lokasi calon Peserta, Penyelenggara

menyampaikan …

23


kepada calon Peserta.

f. Dalam hal surat permohonan atau persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b angka 5) ditolak atau dicabut oleh

Menteri Keuangan, Penyelenggara dapat membatalkan surat

persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan menutup

kepesertaan BI-SSSS yang bersangkutan.

g. Dalam hal permohonan tidak disetujui, surat pemberitahuan

penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

huruf e, disertai keterangan mengenai alasan tidak disetujuinya

permohonan calon Peserta dimaksud.

h. Calon Peserta yang telah disetujui sebagai Peserta

menyampaikan Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana

contoh pada Lampiran 6 yang telah ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang dalam rangkap 2 (dua).

i. Calon Peserta menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah


j. Calon Peserta sebagai Peserta Langsung (Principal Member)

yang telah disetujui menjadi Peserta menyerahkan data

Authenticator Text kepada Penyelenggara sesuai prosedur

pengelolaan data Authenticator Text sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran 7.

k. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS dan

memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Peserta.

l. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS

kepada petugas Peserta.

m. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat

pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e,



Peserta …

24


diajukan ulang.

4. Departemen Keuangan

Prosedur menjadi Peserta bagi Departemen Keuangan diatur dalam

perjanjian tersendiri antara Bank Indonesia sebagai Penyelenggara

dengan Departemen Keuangan sebagai Peserta.

5. Lembaga Lain

a. Lembaga lain yang ingin menjadi Peserta dan memiliki fungsi

Peserta sebagaimana butir A.2, mengajukan surat permohonan

kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud

pada butir C.1.a.

b. Setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, calon

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam huruf B angka 1 dan prosedur administrasi yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

D. Kewajiban Peserta

1. Peserta wajib :

a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam pengunaan BI-SSSS;

b. bertanggung jawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi

dan/atau setelmen, serta seluruh informasi yang dikirim Peserta

kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS;

c. memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan terkait; dan

d. memenuhi Perjanjian maupun kesepakatan tertulis antar Peserta

(Bye-Laws) dengan tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank

Indonesia ini.

2. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

angka 1, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memelihara sistem dan menjaga keamanan BI-SSSS sesuai

dengan standar pemeliharaan dan keamanan minimum;

b. menyediakan …

25

b. menyediakan prosedur tertulis dalam pelaksanaan operasional

BI-SSSS;

c. menyediakan prosedur dan sistem cadangan (back-up) untuk

menjamin kelangsungan operasional BI-SSSS dalam Keadaan

Tidak Normal atau Keadaan Darurat; dan

d. memenuhi prosedur administrasi terkait penggunaan BI-SSSS

antara lain dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengkinian Data atau Informasi

Peserta melakukan perubahan data atau informasi yang telah

disampaikan kepada Penyelenggara dengan prosedur

sebagai berikut:

a) Peserta menyampaikan perubahan data atau informasi

dengan menggunakan formulir Informasi Peserta

sebagaimana contoh dalam Lampiran 5.

b) Perubahan data atau informasi dimaksud disampaikan

kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja

sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan

dimaksud.

2) Pengelolaan Data Batas Setelmen Dana (Settlement Limit)

Peserta yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh

Sub-Registry melakukan input dan pengkinian data batas

Setelmen Dana (settlement limit) pada BI-SSSS.

3) Pengelolaan Data Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran

(Broker Bidding Limit)

Peserta yang menunjuk Peserta lain sebagai perantara

(broker) dalam rangka pelaksanaan penawaran transaksi,

melakukan input dan pengkinian data broker bidding limit

pada BI-SSSS.

4) Pengelolaan …

26

4) Pengelolaan Data Authenticator Text

Peserta Langsung dan Peserta yang bukan peserta

Sistem BI-RTGS melakukan pengelolaan data

Authenticator Text pada BI-SSSS.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2

sesuai prosedur dalam Pedoman Penyelenggaraan BI-SSSS

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7.

E. Status dan Prosedur Perubahan Status Kepesertaan

1. Jenis Status Peserta

a. Status kepesertaan BI-SSSS terdiri dari :

1) Aktif (active)

Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh

kegiatan sesuai dengan jenis dan fungsi Peserta.

2) Dibekukan (freeze)

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan

kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau

setelmen transaksi Surat Berharga, kecuali kegiatan untuk

memperoleh informasi yang terdapat dalam BI-SSSS.

3) Ditutup (closed)

Peserta dengan status ditutup tidak dapat melakukan

seluruh kegiatan operasional BI-SSSS.

b. Status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf

a angka 2) dikecualikan bagi Peserta sebagai penerbit Surat

Berharga dan Sub-Registry.

2. Hubungan Status Kepesertaan BI-SSSS dengan Sistem BI-RTGS

Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS berlaku ketentuan

status kepesertaan BI-SSSS sebagai berikut :

a. Perubahan status Peserta menjadi dibekukan atau ditutup tidak

menyebabkan perubahan status kepesertaan pada Sistem

BI-RTGS.

b. Perubahan…

27

b. Perubahan status peserta Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan

atau ditutup menyebabkan perubahan status kepesertaan yang

sama pada BI-SSSS.

c. Perubahan status Peserta menjadi ditangguhkan (suspend) pada

Sistem BI-RTGS tidak menyebabkan perubahan status

kepesertaan pada BI-SSSS.

d. Dalam hal status kepesertaan pada BI-SSSS aktif dan status

kepesertaan pada Sistem BI-RTGS ditangguhkan (suspend),

Peserta tidak dapat melakukan setelmen pembelian Surat

Berharga secara DVP karena Setelmen Dana tidak dapat

dilakukan melalui Sistem BI-RTGS.

3. Prosedur Perubahan Status Kepesertaan

a. Penyebab Perubahan Status Kepesertaan

1) Perubahan status kepesertaan atas permintaan lembaga yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta

a) Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap Peserta adalah :

(1) Bank Indonesia untuk pengawasan terhadap

Peserta yang merupakan Bank, Perusahaan

Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing,

serta Sub-Registry;

(2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK) untuk pengawasan

terhadap Peserta yang merupakan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan

Perusahaan Efek;

(3) Lembaga pengawas lain atau lembaga pengawas

sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan

angka (2) untuk pengawasan terhadap Peserta

yang …

28

yang tidak termasuk dalam angka (1) dan angka

(2).

b) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari :

(1) status aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;

(2) status dibekukan menjadi ditutup; atau

(3) status aktif menjadi ditutup.

c) Perubahan status kepesertaan dapat diajukan oleh

lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap Peserta dengan alasan sebagai berikut :

(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan

oleh lembaga yang berwenang; atau

(2) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yang dapat

mengakibatkan perubahan status kepesertaan.

2) Perubahan status kepesertaan atas permintaan Peserta

Perubahan status kepesertaan dari status aktif menjadi

ditutup atas permintaan Peserta dapat diajukan oleh Peserta

yang melakukan proses merger atau konsolidasi, atau

berdasarkan alasan lainnya.

3) Perubahan status kepesertaan oleh Penyelenggara

Perubahan status kepesertaan oleh Penyelenggara dapat

dilakukan dari status aktif menjadi ditutup karena

pembatalan surat persetujuan Peserta sebagaimana

dimaksud dalam butir C. 3. f.

b. Persyaratan Penutupan Peserta

Dalam hal akan dilakukan penutupan status Peserta, sebelumnya

Peserta harus menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk

pelunasan Fasilitas Pendanaan yang diperoleh dari Bank

Indonesia dan transaksi second leg yang belum jatuh waktu dan

menihilkan saldo Rekening Surat Berharga Peserta.

c. Permohonan …

29

c. Permohonan Perubahan Status Kepesertaan

1) Lembaga pengawas yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada butir a.1)a) atau Peserta sebagaimana

dimaksud dalam huruf a angka 2) mengajukan surat

permohonan perubahan status kepesertaan kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter

cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350.

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

a) nama Peserta dan jenis perubahan status yang diminta;

b) tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan

c) alasan perubahan status kepesertaan.

3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

harus melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan

alasan perubahan status kepesertaan, sebagai berikut:

a) salinan keputusan pengadilan yang dapat

mengakibatkan perubahan status kepesertaan dalam

BI-SSSS, dalam hal perubahan status kepesertaan

diajukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada

butir a.1)c)(2);

b) surat keputusan izin merger atau konsolidasi dari

lembaga yang berwenang, dalam hal permohonan

diajukan karena alasan merger atau konsolidasi

sebagaimana dimaksud pada butir a.2); atau

c) dokumen terkait lainnya untuk alasan perubahan

status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan alasan

lain.

4) Berdasarkan …

30

4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1), Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai

berikut :

a) mengubah status Peserta di BI-SSSS;

b) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Peserta

yang bersangkutan mengenai perubahan status

kepesertaan beserta alasannya; dan

c) mengumumkan perubahan status kepesertaan kepada

seluruh Peserta melalui BI-SSSS (Administrative

Messages) pada hari pemberlakuan perubahan status

kepesertaan dimaksud.

IV. Pengawasan Peserta

A. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap

pemenuhan kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir

III.D.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan

dengan metode sebagai berikut :

a. Pengawasan tidak langsung, dengan cara melakukan

pemantauan/analisis atas kegiatan Peserta melalui sistem pada

Penyelenggara atau berdasarkan data/informasi yang diperoleh

Penyelenggara dari Peserta atau pihak lain; dan

b. Pengawasan langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan ke

lokasi kegiatan usaha Peserta.

B. Pengawasan Tidak Langsung

1. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Penyelenggara secara

berkesinambungan.

2. Dalam …

31

2. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk

menyampaikan dokumen dan/atau laporan tertulis terkait

pelaksanaan operasional BI-SSSS.

3. Dalam hal terdapat temuan bahwa Peserta tidak/belum memenuhi

kewajiban, Penyelenggara menyampaikan hasil temuan dimaksud

melalui surat kepada Peserta untuk ditindaklanjuti.

4. Berdasarkan surat dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

angka 3, Peserta wajib melaksanakan tindak lanjut dan melaporkan

secara tertulis kepada Penyelenggara.

5. Dalam hal terdapat hasil temuan yang memerlukan pemeriksaan ke

lokasi kegiatan usaha Peserta, Penyelenggara dapat melakukan

pengawasan langsung.

C. Pengawasan Langsung

1. Penyelenggara melakukan pengawasan langsung/pemeriksaan ke

lokasi kegiatan usaha Peserta sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Tujuan pengawasan langsung/pemeriksaan adalah untuk memastikan

Peserta telah memenuhi kewajiban sebagai Peserta, antara lain:

a. kesesuaian sistem dan prosedur operasional BI-SSSS yang ada di

Peserta dengan ketentuan Penyelenggara; dan

b. kepatuhan Peserta terhadap ketentuan Penyelenggara dan

Perjanjian.

3. Dalam melaksanakan pengawasan langsung/pemeriksaan,

Penyelenggara dapat menugaskan pihak lain yang memiliki keahlian

dan kompetensi di bidang audit teknologi informasi untuk

melakukan pengawasan langsung dengan tetap menjaga kerahasiaan

sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Dalam rangka pengawasan langsung/pemeriksaan, Peserta wajib

memberikan kepada Penyelenggara :

a. segala …

32

a. segala keterangan dan penjelasan mengenai pelaksanaan

BI-SSSS, termasuk data elektronik, warkat, disposisi, dan

dokumen tertulis lainnya;

b. kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung/pemeriksaan

terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung lainnya ; dan

c. bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran

atas dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Peserta.

5. Prosedur pelaksanaan pengawasan langsung/pemeriksaan dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Petugas pemeriksa menyampaikan surat introduksi pemeriksaan

kepada Peserta yang akan diperiksa.

b. Sebelum pengawasan langsung/pemeriksaan berakhir, petugas

pemeriksa melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan pejabat

berwenang perusahaan Peserta atau pimpinan Peserta atas hasil

pemeriksaan.

c. Setelah pengawasan langsung/pemeriksaan berakhir, petugas

pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan

menyampaikan laporan tersebut kepada Peserta.

d. Peserta wajib melakukan tindak lanjut atas temuan dalam

pengawasan tidak langsung/pemeriksaan dan melaporkan secara

tertulis atas tindak lanjut kepada Penyelenggara.

e. Apabila diperlukan, Penyelenggara dapat melakukan pengawasan

tidak langsung/pemeriksaan kembali untuk memastikan

kebenaran laporan tindak lanjut.

V. Pengenaan Sanksi

Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara dapat mengenakan sanksi

kepada Peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara dapat mengenakan sanksi kepada Peserta yang melanggar

ketentuan mengenai BI-SSSS dan/atau tidak memenuhi kewajiban dalam

Perjanjian Penggunaan BI-SSSS.

2. Pengenaan …

33

2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

berdasarkan hasil pengawasan langsung dan atau pengawasan tidak

langsung oleh Penyelenggara sebagiaman dimaksud pada angka IV.

3. Penyelenggara mengenakan sanksi administratif dengan mengirimkan

surat teguran tertulis kepada Peserta dengan tembusan kepada lembaga

pengawas terkait.

VI. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004

perihal Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia

No. 9/19/DPM tanggal 6 September 2007; dan

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/2/DPM tanggal 16 Februari 2004

perihal Biaya Penggunaan Bank Indonesia – Scripless Securities

Settlement System

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 23 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

No. 10/21/DPM Jakarta, 23 Mei 2008 SURAT EDARAN · 28. Authenticator Text adalah suatu sarana...

Documents

Transcript of No. 10/21/DPM Jakarta, 23 Mei 2008 SURAT EDARAN · 28. Authenticator Text adalah suatu sarana...