Nkp Eeeeee
-
Upload
el-riawan-cahyono -
Category
Documents
-
view
1.127 -
download
6
description
Transcript of Nkp Eeeeee
1
OPTIMALISASI PATROLI PERAIRAN SAT POLAIR
GUNA PELAYANAN POLMAS PERAIRAN PADA MASYARAKAT PESISIR
DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Wilayah Hukum Polres Fakfak dengan luas 14.320 KM2 terbentang
dari Karas Pulau Tiga sampai Tomage yang terdiri 9 distrik yaitu Distrik
Kokas dengan luas 1.786 KM2, Distrik Kramomongga luas 1.478 KM2,
Distrik Fakfak Tengah luas 705 KM2, Distrik Bomberay luas1.910 KM2,
Distrik Fakfak luas 820 KM2, Distrik Teluk Patipi luas 1.724 KM2, Distrik
Fakfak Barat luas 1.685 KM2, Distrik Fakfak Timur 1.721 KM2 dan Distrik
Karas luas 2.491 KM2. Kondisi Geografis nya bergunung-gunung, lereng,
tebing rawa dan laut. serta sebelah utara berbatasan dengan Distrik
Inawatan Kab Sorong Selatan, sebelah timur denganDistrik Babo Kab
Bintuni, sebelah selatan Distrik Buruway Kab Kaimana dan sebelah barat
berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Banda. Dari luas kab Fakfak
14.320 KM2, sekitar 9.407 KM2 adalah wilayah perairan yang meliputi
wilayah pesisir pantai dan laut. yang masyarakatnya sebagian besar
mancari nafkah sebagai nelayan yaitu Distrik Kokas, Distrik Teluk Patipi,
Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak Timur dan Distrik Karas sedangkan
Distrik Kramomongga, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay dan
Distrik Fakfak letaknya di dataran tinggi yang meliputi pegunungan yang
masyarakatnya mencari nafkah dengan berkebun dan berladang. Jadi
2
dengan keadaan dan kondisi tersebut maka sebagian besar wilayah
hukum Polres Fakfak terdiri daripada perairan dan pantai dimana kondisi
masyarakatnya adalah masyarakat pantai atau masyarakat perairan yang
hidup membaur, pendidikan cukup maju, mencari nafkah tani dan nelayan
serta mayoritas beragama Islam dan Protestan.
Dengan situasi dan kondisi yang ada bahwa Wilayah Hukum
Polres Fakfak yang sebagian besar meliputi wilayah perairan dan pantai
maka terbentuklah suatu komunitas masyarakat tradisional yaitu adanya
masyarakat pesisir pantai, dimana masyarakat pesisir pantai ini juga
harus mendapat suatu keadaan terpeliharanya keamanan dan ketertiban,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakkan hukum dari
Polres Fakfak sebagai tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam
Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Masyarakat pesisir juga merupakan mitra kepolisian
yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi
permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir yang mencakup
rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar
permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan
evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan sebagaimana tujuan
Polmas dalam Perkap No.7 tahun 2008.
Penerapan Polmas harus dilakukan dengan pendekatan yang
proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah
sosial masyarakat pesisir pantai. Dengan prinsip kemitraan maka interaksi
hubungan yang dibangun antara Polres Fakfak dengan masyarakat
pesisir pantai adalah sejajar atau setara sehingga setiap permasalahan
yang muncul baik itu masalah kamtibmas maupun masalah sosial dapat
dicegah dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.
3
Satuan Polair Polres Fakfak yang bertugas melaksanakan fungsi
Kepolisian Perairan yang meliputi patroli perairan, penegakkan hukum di
perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta SAR
sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Perkap No.23 tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Resort dan Kepolisian Sektor. Sat Polair yang mempunyai tugas dan
wewenang meliputi wilayah pantai dan perairan yang begitu luas harus
dapat menyentuh masyarakat pesisir yang tentunya untuk dapat
mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai, anggaran yang cukup dan diawaki oleh personil-personil
yang cakap dan professional.
Implementasi Reformasi Birokrasi Polri gelombang II merupakan
penjabaran program berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dari
pelaksanaan program pada Reformasi Birokrasi Polri gelombang I, yang
di integrasikan dengan acuan strategis Polri (Grand Strategi Polri 2005-
2025, Renstra Polri 2010-2014 dan Program Revitalisasi Polri 2010-
2013), serta acuan 9 (Sembilan) Program Mikro yang diarahkan dalam
Reformasi Birokrasi Nasional seperti yang tertera pada Permen-PAN
Nomor 20 tahun 2010. Salah satu program dari 9 (Sembilan) program
tersebut adalah Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Bidang Polisi Perairan (Polair) dimana pencapaian
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Polair pada
Reformasi Birokrasi Polri gelombang I sebagai berikut :
1. Polmas Perairan dan Patroli Perairan selama 2010 dapat
dilaksanakan walaupun masih terdapat kendala berupa
kelengkapan patroli yang kurang memadai dibandingkan
dengan luasnya perairan Wilayah Hukum Polda Papua.
4
2. Polmas Perairan dan Sambang Nusa selama tahun 2010
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, disebabkan
terdapat kendala-kendala yang tidak mudah untuk diatasi
sehingga hanya kampong-kampung tertentu yang berada
di pesisir pantai dan perairan saja yang dapat diisi dengan
petugas Polmas Perairan dengan mengemban tugas
sambang di kampung-kampung tersebut.
Sedangkan Rencana Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bidang Polair pada Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II, salah satunya
adalah Kegiatan Standar Pelayanan Publik pada Polair Polda yang
termasuk didalamnya adalah Pelayanan Polmas Perairan dan Sambang
Nusa ke pulau terluar berpenghuni dimana kriteria keberhasilannya
adalah dilihat dari outcomes (hasil) yaitu terselenggaranya pelayanan
publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau.
Polres Fakfak sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah
Kabupaten Fakfak yang berada di bawah Kapolda Papua (Pasal 1 Perkap
No.23 thn 2012) siap untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri
gelombang II.
B. Rumusan Masalah dan Persoalan
1. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : “ Belum
optimalnya patroli perairan Sat Polair guna pelayanan Polmas
Perairan pada masyarakat pesisir demi terpeliharanya kamtibmas
di wilayah perairan”.
2. Persoalan
5
Berdasarkan Rumusan masalah diatas, dapat diuraikan
menjadi beberapa persoalan sebagai berikut :
a. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang
memadai.
b. Kurangnya dukungan anggaran.
c. Kurangnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki
personil.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada upaya optimalisasi
patroli perairan Sat Polair yang didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai, anggaran yang tersedia serta kemampuan dan
keterampilan personil guna pelayanan Polmas perairan pada masyarakat
pesisir dalam rangka terpeliharanya kamtibmas di wilayah perairan.
D. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penulisan naskah ini adalah sebagai persyaratan
mengikuti seleksi Sespimmen Polri Dikreg ke-53 TA 2013. Adapun
tujuannya adalah memberikan gambaran tentang tugas-tugas patroli
perairan Sat Polair dalam fungsi pelayanan Polmas Perairan pada
masyarakat pesisir pantai serta hambatan dan peluang yang dihadapi.
E. Metode dan Pendekatan
1. Metode
Tulisan ini menggunakan metode deskriptif empirik analisis,
yaitu dengan menggunakan metode pada kajian kepustakaan untuk
6
mencoba menggambarkan fakta-fakta dan melakukan kajian yang
ada serta berdasarkan pengalaman selama bertugas di Polres
Fakfak.
2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan
metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji
data-data yang ada, guna dilakukan pemecahan permasalahan dan
dipandu dengan berbagai teori maupun konsep manajemen George
R Terry, manajemen strategis, manajemen Stoner dan analisa
SWOT
F. SISTEMATIKA
1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Landasan Teori
3. BAB III Kondisi saat ini
4. BAB IV Faktor-faktor yang mempengaruhi
5. BAB V Kondisi yang diharapkan
6. BAB VI Optimalisasi
7. BAB VII Penutup
G. Pengertian-pengertian
1. Optimalisasi
Optimalisasi adalah memaksimalkan tugas, peran dan
fungsi Kepolisian khususnya Kepolisian Perairan dalam menjaga
keamanan diwilayah perairan dan laut. Wilayah Hukum Polres
Fakfak yang mempunyai perairan atau pantai yang sangat luas
7
tentunya harus dapat memaksimalkan tugas dan peran serta
fungsi patroli perairan Sat Polair sehingga dapat menjangkau
masyarakat perairan yang ada.
2. Patroli Perairan
Patroli perairan adalah suatu bentuk patroli yang dilakukan
dengan menggunakan kapal besar maupun kapal kecil dimana
ruang lingkup wilayahnya adalah daerah perairan atau pantai.
Adapun tujuan dilakukannya patroli perairan adalah memberikan
rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna sarana
perairan baik warga negara asing maupun warga Negara
Indonesia, serta penertiban dan pelaksanaan penegakkan hukum
diwilayah perairan dengan menindak tegas setiap pelaku tindak
pidana dan memberikan kesadaran akan hukum dalam upaya
mengurangi atau bahkan mencegah berkembangnya Police
Hazard (PH) menjadi Ancaman Faktual (AF).
3. Satuan Polisi Perairan
Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolres bertugas melaksanakan fungsi
kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan, penegakkan
hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan
lainnya serta SAR.
Dalam melaksanakan tugasnya Sat Polair
menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan patroli, pengawalan, penegakkan hukum di
wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
b. Pemberian bantuan SAR laut/perairan.
8
c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
d. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di
lingkungan Polres.
4. Polmas Perairan
Polmas Perairan adalah suatu pendekatan Polmas yang
dilakukan bersama-sama Kepolisian Perairan dengan masyarakat
pantai dalam hubungan yang sejajar atau mitra untuk mencegah
dan sebagai pemecahan masalah (Problem Solving) terhadap
permasalahan kamtibmas dan masalah sosial yang terjadi di
daerah perairan atau pantai dengan mengidentifikasikan akar
masalah, menganalisa dan memprioritaskan tindakan serta
mengevaluasi tindakan yang telah diambil.
5. Masyarakat Pesisir
Masyarakat Pesisir adalah suatu komunitas masyarakat
lokal atau tradisional yang menetap atau tinggal di pesisir pantai
sejak turun temurun dimana mata pencahariannya adalah nelayan
pencari ikan. Wilayah Kab Fakfak yang sebagian besar terdiri dari
perairan dibandingkan dengan daratan telah terbentuk suatu
komunitas masyarakat pesisir yang hidup dan tinggal di sepanjang
pantai. Masyarakat pantai kebanyakan menganut agama Islam
sedangkan yang di pegunungan mereka menganut agama Kristen.
Tetapi walau masyarakat Fakfak ada yang hidup dan tinggal
dipantai dan pegunungan mereka menganut suatu filosofi dan
adat budaya yang di kenal sebagai “Satu Tungku Tiga Batu”
yang artinya adalah walaupun terpisah oleh letak geografis yang
ada tetapi masyarakat Fakfak yang terdiri dari agama Islam,
9
Kristen Protestan dan Kristen Katolik tetap hidup rukun
bersaudara satu sama lain.
6. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat
BAB II
LANDASAN TEORI
10
A. Konsep Analisa SWOT
Pengertian analisis SWOT oleh Albert Humphrey pada masa
dasawarsa 1960-1970 adalah metode perencanaan strategis yang
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu
proyek atau spekulasi bisnis.
Empat faktor tersebut yang membentuk akronim SWOT. Analisis
ini dapat ditetapkan dengan cara menganalisa dan memilah berbagai hal
yang mempengaruhi keempat faktornya kemudian menerapkannya.
Dimana pengaplikasiannya adalah bagaimana kekuatan (S) mampu
mengambil keuntungan dari (O) yang ada, bagaimana mengatasi
kelemahan (W) yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada,
selanjutnya bagaimana kekuatan (S) mampu menghadapi ancaman yang
ada.
1. Strengths (kekuatan) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat
dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor
yang terdapat dalam tubuh organisasi.
2. Weakness (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang
terdapat dalam organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan
faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.
3. Opportunities (peluang) merupakan kondisi peluang berkembang
di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan
peluang dari luar organisasi, misalnya kompetitor, kebijakan
pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
4. Threats (ancaman) merupakan kondisi yang mengancam dari luar.
Ancaman ini dapat mengganggu organisasi.
11
Berdasarkan teori analisis SWOT diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa Sat Polair dengan kekuatan yang ada mampu mengambil suatu
keuntungan dari peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan sehingga dapat menghadapi ancaman yang akan timbul.
B. Teori Manajemen Stoner
Menurut Stoner mengemukakan suatu definisi manajemen
sebagai : “Manajemen adalah suatu proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Pada dasarnya
manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk
menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan
organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan
(controling).
Unsur-unsur manajemen terdiri dari : (a) Man, merupakan faktor
manusia/SDM adalah yang paling menentukan dan untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia maka dibutuhkan adanya pembinaan
melalui pendidikan dan pelatihan yang optimal; (b) Money, merupakan
alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus
diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan
kecukupan anggaran yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan
organisasi; (c) Materials, merupakan fasilitas dan sarana prasarana yang
dapat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi dan (d) Methods,
merupakan unsur penting bagi organisasi bagaimana cara pencapaian
tujuan (proses) dan hasil yang dicapai.
12
Berdasarkan Teori manajemen diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi dalam hal ini Sat
Polair harus melalui suatu proses perencanaan yang matang,
pengorganisasian yang kuat, pelaksanaan yang tertib dan pengawasan
yang melekat dengan didukung oleh unsur-unsur sumber daya
manusianya, anggaran yang rasional, sarana prasarana yang memadai
dan metode atau cara yang tepat.
C. Teori Manajemen George R Terry
George R Terry mendefinisikan manajemen dalam buku nya
Principles Of Managemen yaitu “Suatu proses yang membedakan atas
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dengan
memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan tertentu
yang telah di tetapkan sebelumnya”.
Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen
sebagai berikut :
1. Perencanaan (Planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan
dan penyusunan langkah-langkah yang dipakai untuk mencapai
tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,
memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala
dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud
mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (Organization) yaitu sebagai cara untuk
mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut
kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah
direncanakan.
3. Penggerakkan (Actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi
agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing
13
serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam
organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa
berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (Controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan
dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum.
Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi
agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang
melenceng dari rencana.
Hakikat dan fungsi manajemen dari George R Terry adalah apa
yang direncanakan itu akan tercapai. Maka itu fungsi perencanaan harus
dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaanya bisa
berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi, sebelum kita
melakukan perencanaan ada baiknya merumuskan tujan yang akan
dicapai.
Berdasarkan teori manajemen diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam hal ini Sat Polair
harus dapat merumuskan tujuan yang akan dicapai kemudian di
rencanakan sebaik mungkin sehingga akan dapat diketahui sejauhmana
hasil yang diperoleh serta kendala-kendala yang di hadapi di lapangan.
D. Teori Manajemen Strategi Pearch dan Robinson
Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai
penetapan cara melaksanakannya yang di buat oleh pimpinan dan di
implementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuan.
14
Menurut Pearch dan Robinson (1997) dikatakan bahwa
Manajemen Stratejik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan
Perumusan (formulasi) dan Pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana
yang di rancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.
Menurut Nawawi pengertian Manajemen Strategis adalah
perencanaan berskala besar (Perencanaan Strategi) yang berorientasi
pada jangkauan masa depan yang jauh (Visi) dan ditetapkan sebagai
keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan
prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (Misi)
dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang
berkualitas dengan diarahkan pada optimaslisasi pencapaian tujuan
(Tujuan Strategis) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.
Berdasarkan beberapa teori diatas dapat di tarik kesimpulan
bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi Polres Fakfak harus
mempunyai orientasi yang jangkauannya jauh ke masa depan (Visi) dan
ditetapkan sebagai keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil
sehingga organisasi dapat berinteraksi secara efektif (Misi) khususnya
dalam organisasi Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Polres Fakfak.
E. Tugas dan Fungsi Sat Polair
Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian
Resort dan Kepolisian Sektor dinyatakan bahwa tugas pokok fungsi Sat
Polair adalah melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan yang meliputi
patroli perairan, penegakkan hukum di perairan, pembinaan masyarakat
pantai dan perairan lainnya dan SAR.
15
Adapun Sat Polair Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakkan hukum diwilayah
perairan dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum
polres.
2. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan
3. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
4. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di
lingkungan polres.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sat Polair diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa selain melaksanakan patroli perairan Sat Polair juga
melaksanakan pembinaan masyarakat pantai dimana pembinaan ini
dilakukan melalui pendekatan Polmas yaitu Polri dan masyarakat adalah
mitra sehingga kedudukannya sejajar atau setara dan secara bersama-
sama dapat mencegah atau sbg pemecahan masalah (problem solving)
bila didapati adanya suatu permasalahan kamtibmas atau masalah sosial.
F. Tujuan, Strategi dan Metode Polmas
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No.7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas
Polri maka Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan
masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka
menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram
serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
16
Strategi Polmas adalah terwujudnya kemitraan Polri dengan warga
masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan,
menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektivitas
tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan
ketentraman masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Metode Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara
Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna
membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri sehingga
terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan
masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif
solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan
ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan
penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap
efektifitas solusi yang dipilih.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Polmas
yang harus di lakukan Sat Polair adalah bahwa bersama-sama dengan
masyarakat pesisir dapat mengidentifikasikan permasalahan yang timbul
lalu dianalisa penyebab dan jalan keluarnya kemudian ditentukan prioritas
tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang harus diambil kemudian
dilakukan evaluasi hasil yang telah dicapai.
BAB III
KONDISI SAAT INI
17
Dengan kondisi wilayah hukum Polres Fakfak yang sebagian besar terdiri
dari perairan dan pantai maka terbentuklah suatu komunitas tradisional atau
lokal yang tinggal dan menetap di pesisir pantai secara turun-temurun dengan
mencari nafkah sebagai nelayan, masyarakat inilah yang dinamakan sebagai
Masyarakat Pesisir. Sebagai masyarakat pesisir harus diberlakukan sama
dalam hukum sebagaimana dengan masyarakat di pegunungan atau
masyarakat perkotaan. Harus diperlakukan sama dalam hukum adalah mereka
juga berhak untuk mendapatkan suatu rasa tentram yang diwujudkan dengan
situasi dan kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif selain itu mereka juga
berhak menerima suatu perlindungan, pengayoman dan pelayanan sekaligus
penegakkan hukum.
Polres Fakfak yang dalam struktur organisasi dan tata kerja nya terdapat
Satuan Polair (Perkap No.23 tahun 2010) yang salah satu tugas pokok dan
fungsinya adalah melaksanakan patroli perairan dan pembinaan terhadap
masyarakat pantai, Oleh karena itu Sat Polair harus dapat menyentuh kepada
masyarakat pesisir untuk dapat memberikan rasa aman, dan nyaman dalam
suatu wujud melindungi, mengayomi dan melayani terhadap permasalahan
yang timbul.
Pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat pesisir dilakukan
dengan cara atau metode Polmas yaitu Polri dengan masyarakat harus
bermitra dengan kedudukan yang sejajar dan setara bersama-sama
memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial ada, menganalisis
masalah dan mencari solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman
dan tentram sehingga sasaran strategi Polmas dapat tercapai yaitu
meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan
yang ada dengan cara yang tidak melanggar hukum, meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan
kamtibmas di lingkungannya masing-masing dan menurunnya peristiwa yang
dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat pesisir.
/_menunjukan………….
18
Untuk itu Sat Polair dituntut senantiasa dapat meningkatkan kemampuannya
dalam melaksanakan patroli perairan dengan didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai, anggaran yang cukup, kemampuan dan ketrampilan
personil. Namun kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan
Sat Polair dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
sebagai akibat masih adanya keterbatasan dan kelemahan sebagaimana akan
diuraikan sebagai berikut :
A. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
Wilayah Hukum Polres Fakfak dengan luas 14.320 KM2 yang
terdiri dari daratan, pegunungan, perairan dan lautan. Untuk menjangkau
wilayah perairan yang begitu luas Sat Polair harus menempuh dengan
cara melakukan patroli perairan dimana pelaksanaannya dilakukan secara
kontinyu dan berkesinambungan sehingga dapat menjangkau seluruh
wilayah perairan Fakfak. Keberhasilan pelaksanaan tugas patroli perairan
Sat Polair Polres Fakfak juga tentunya harus didukung oleh ketersediaan
sarana dan prasarana yang memadai dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi perairan Fakfak maupun kebutuhan operasional.
Namun kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa kegiatan
patroli perairan tersebut belum dapat secara optimal dilaksanakan. Hal
tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai
dan pelaksanaan patroli yang belum intensif sebagai berikut :
1. Masih kurang intensif nya kegiatan patroli perairan. Hal ini dapat
dilihat dari pelaksanaan patroli yang dilaksanakan 1x/bulan
sehingga belum menjangkau seluruh wilayah perairan.
19
2. Mesin kapal yang dalam keadaan rusak. Saat ini Sat Polair Polres
Fakfak mempunyai 2 unit alat apung Polsek/speedboat dengan
perincian sebagai berikut :
a. Rincian Data KP.039
KP.Tipe C2 N0.39 : Panjang 11 m, Lebar 3,10 m, Tinggi
2,75 m
Material : Fiber
Tangki BBM (Premium) : 600 liter
Tangki Air Balance : 400 liter
Jumlah Muatan : 8 personil
Engine : 150 HP 2 tak Yamaha 2 unit
Kecepatan : max 25 knot
b. Rincian Data KP.EGA 01
KP.Tipe C3 : Panjang 6 m, Lebar 1,50 m, Tinggi
1,75 m
Material : Fiber
Tangki BBM (Premium) : 300 liter
Tangki Air Balance : -
Jumlah Muatan : 6 Personil
Engine : 40 HP Yamaha 2 unit
Kecepatan : Max 17 knot
Kondisi mesin tempel 150 HP di kapal C2 sedang dalam keadaan
rusak dan masih dalam perbaikan di Sorong kemudian silinder dan
piston dalam keadaan rusak sehingga oli tidak naik ke mesin
mengakibatkan mesin menjadi panas. Kedudukan bodi mesin pada
kapal C3 sudah dalam keadaan lapuk sehingga apabila datang
ombak bodi mesin bisa jatuh ke laut. Kondisi mesin yang dalam
keadaan rusak berimplikasi pada pelaksanaan tugas patroli yang
20
tidak dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan pada
masyarakat pesisir melalui pendekatan Polmas belum tercapai.
3. Minimnya persediaan bahan bakar. Sat Polair setiap melakukan
patroli perairan membutuhkan bahan bakar premium sebanyak 800
liter untuk jarak tempuh sejauh 12 mil (pp), sedangkan jatah
premium yang diterima adalah 200 liter/triwulan (Tahun 2012). Hal
ini mengakibatkan intensitas patroli perairan menjadi tidak efektif
sehingga pelaksanaan nya tidak berjalan secara kontinyu dan
berkesinambungan.
4. Tidak mempunyai baju pelampung, kotak P3K dan tabung
pemadam kebakaran sehingga dapat membahayakan anggota
pada saat menjalankan tugas patroli. Baju pelampung merupakan
syarat keselamatan bagi penumpang kapal agar tidak tenggelam
sedangkan kotak P3K dipakai apabila ada anggota yang terluka
serta tabung pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya
kebakaran di kapal.
B. Kurangnya dukungan anggaran
Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan
anggaran yang di alokasikan untuk mendukung kegiatan Sat Polair
Polres Fakfak masih belum memadai. Berdasarkan data yang ada
anggaran TA 2012 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan satuan Polair adalah masuk pada Mata
Anggaran Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
(KPPN.067-FAKFAK) dalam sub kegiatan PERAWATAN ALAT APUNG
untuk Perahu Karet/Mesin Tempel (20-40 PK) 1 unit sebesar Rp
5.000.000,- (Lima Juta rupiah).
21
Hal ini dapat dilihat dari gambaran Kertas Kerja RKA-KL
Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2012
KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM : (060.01.01) PROG DUK MANAJEMEN DAN LAKS TUGAS TEKNIS
SATUAN KERJA : (647707) POLRES FAKFAK
PROPINSI : (33) PAPUA BARAT
LOKASI : (03) KAB FAKFAK
KODE PROGRAM/
KEGIATAN
PERHITUNGAN TAHUN
2012
SD/CP ALOKASI
2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
523111 HARWAT GEDUNG
DAN BANGUNAN
523121 BELANJA BIAYA
PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN
MESIN (KPPN.067-
FAKFAK)
PERAWATAN ALAT
APUNG
Perahu karet/Mesin
tempel (20-40 PK)
1
UNIT
5.000.000 5.000.000
Dukungan anggaran pada tahun 2013 juga tidak jauh berbeda
dengan kondisi tahun 2012 yaitu berdasarkan data yang ada anggaran
TA 2013 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan satuan Polair adalah masuk pada Mata Anggaran Belanja
22
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.067-FAKFAK) dalam
sub kegiatan PERAWATAN ALAT APUNG untuk Perahu Karet/Mesin
Tempel (20-40 PK) 1 unit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).
Hal ini dapat dilihat dari gambaran Kertas Kerja RKA-KL
Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2013
KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM : (060.01.01) PROG DUK MANAJEMEN DAN LAKS TUGAS TEKNIS
SATUAN KERJA : (647707) POLRES FAKFAK
PROPINSI : (33) PAPUA BARAT
LOKASI : (03) KAB FAKFAK
KODE PROGRAM/
KEGIATAN
PERHITUNGAN TAHUN
2013
SD/CP ALOKASI
2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AP
52
HARWAT GEDUNG
DAN BANGUNAN
AX
52
BELANJA BIAYA
PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN
MESIN (KPPN.067-
FAKFAK)
PERAWATAN ALAT
APUNG
Perahu karet/Mesin
tempel (20-40 PK)
1
UNIT
5.000.00
0
5.000.000
23
C. Sumber Daya Manusia
Unsur-unsur manajemen menurut Stoner bahwa Man,
merupakan faktor manusia/SDM adalah yang paling menentukan dalam
pelaksanaan tugas dan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia maka dibutuhkan adanya pembinaan melalui pendidikan dan
pelatihan yang optimal.
Adapun data personil Sat Polair Polres Fakfak yang ada saat ini
adalah sbb :
N
O
NAMA PANGKA
T
JABATAN DIKJUR
1. DANIEL METELMETY
AKP KASAT POLAIR
-
2. ROBERT SUPARI
AIPDA KAURMINTU -
3. LA HANIFU BRIPKA KANIT GAKKUM
-
4. IRMAN BAUW
BRIGPOL KANIT PATROLI
DIKBANG SAR
5. YUSUF FAIDIBAN
BRIGPOL BA SATPOLAIR
-
6. YARIUS ASYEREM
BRIGPOL BA SATPOLAIR
-
7. M. AQSA A BRIPTU BA SATPOLAIR
DAS BA INTEL
8. M. SALIM BRIPTU BA SATPOLAIR
-
9. ELVARI YUWONO
BRIPTU BA SATPOLAIR
-
10. ARISMAN BRIPTU BA SATPOLAIR
DIKBANG SAR
11. NUZUL AMIRUDIN
BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POL AIR
24
12. VIJAY SIMBIAK
BRIPTU BA SATPOLAIR
-
13. AGUSTINUS MEKEN
BRIPTU BA SATPOLAIR
-
14. RINTO MAMI BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POL AIR
15. IZAK PALEDUNG
BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POLAIR
16. MUSLIADI BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POLAIR
17. DEVI RAHMAN
BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POLAIR
18. HAFANDI UMABAIHI
BRIPTU BA SATPOLAIR
-
19. NURDIN BRIPTU BA SATPOLAIR
DASBA POLAIR
20. SANTOSO BRIPDA BA SATPOLAIR
DASBA POLAIR
1. Aspek Kualitas
Dilihat dari aspek kualitas, maka personil yang ada belum
memiliki kompetensi/skill. Pengetahuan dan keterampilan mutlak
harus dimiliki oleh seorang anggota Polri terutama anggota Sat
Polair dalam mendukung setiap tugas-tugasnya baik mengenai
masalah patroli pantai terutama dalam hal pemeliharaan,
perawatan dan penggunaan kapal speedboat serta dalam hal
kemitraan kepada masyarakat pantai melalui pendekatan
Polmas.
a. Perpolisian Masyarakat (Community Policing)
Salah satu tugas pokok dan fungsi Sat Polair selain
melaksanakan patoli perairan adalah pembinaan terhadap
25
masyarakat pantai atau pesisir. Pembinaan terhadap
masyarakat pesisir dilakukan dengan pola pendekatan Polmas,
dimana Polri dan masyarakat pesisir bermitra sejajar dan setara
guna mencegah adanya suatu permasalahan kamtibmas dan
masalah sosial serta dicarikan jalan pemecahannya (problem
solving) dengan cara mengidentifikasi permasalahan,
menganalisa masalah, merumuskan tindakan dan mengevaluasi
tindakan yang telah diambil.
Dengan melakukan pola pendekatan Polmas tersebut
dituntut kemampuan personil untuk dapat menerapkan dan
mengimplementasikannya dalam suatu bentuk tindakan nyata.
Namun kondisi saat ini dilihat dari data personil yang ada
menunjukkan bahwa personil belum ada yang mengikuti
pendidikan pengembangan Polmas hal ini mengakibatkan masih
belum menguasai dan belum terampil dalam menerapkan
tindakannya sesuai dengan pola pendekatan Polmas sehingga
belum terjalin suatu kemitraan antara Sat Polair dengan
masyarakat pesisir.
b. Pendidikan Pengembangan Pol Air
Dilihat dari data personil yang ada dari 20 personil baru 7
personil yang mempunyai kejuruan Pol Air. Sehingga banyak
anggota belum memahami tugas pokoknya. Selain itu dapat
dilihat bahwa belum ada anggota yang menguasi pemeliharaan
dan perawatan mesin sehingga kondisi mesin dalam keadaan
rusak. Mesin sebagai penggerak kapal harus dilakukan
pemeliharaan dan perawatan yang baik oleh anggota yang
menguasai di bidangnya agar dapat dipakai apabila akan
melakukan suatu tugas patroli perairan.
26
2. Aspek Kuantitas
Ditinjau dari aspek kuantitas dapat dilihat dari data personil
yang ada maka jumlah personil sebanyak 20 anggota dirasa
kurang dibandingkan dengan jumlah perkampungan/desa pesisir
yang terbentang di sepanjang pantai mulai dari Tomage sampai
karas pulau tiga bila hal ini dilihat dari kebijakan pimpinan yang
menargetkan bahwa satu desa satu personil sebagai petugas
Polmas.
D. Metode yang digunakan
1. Kordinasi dan Kerjasama
Sebagaimana diketahui bahwa Polri dalam melaksanakan tugas
pokoknya melibatkan beberapa instansi, tidak terkecuali Polres Fakfak
dalam hal ini Sat Polair dalam pelaksanaan tugasnya melakukan patroli
perairan selalu kordinasi dan kerjasama dengan instansi KPLP, Dinas
Kelautan dan Perikanan Kab Fakfak dan Pos TNI AL. Tetapi sistem dan
metode kerjasama dan kordinasi yang harusnya berjalan baik dirasa
masih kurang terlaksana, sehingga kegiatan patroli bersama tidak
berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
a. Masing-masing institusi masih kurang kordinasi dalam
pelaksanaan patroli pantai bersama. Masing-masing bekerja
sendiri-sendiri tanpa melakukan kordinasi satu dengan yang
lainnya.
b. Kurang memberikan atau bertukar informasi.
c. Masih timbul ego sektoral dimana masing-masing institusi
merasa paling berhak untuk melakukan patroli.
27
d. Tidak pernah melakukan rapat kordinasi antar instansi.
2. Sosialisasi
Sebagai syarat agar dapat membangkitkan dan mengembangkan
kesadaran warga masyarakat pesisir untuk bermitra dengan Polisi,
maka diperlukan adanya suatu sosialisasi. Sosialisasi sangat penting
dilakukan dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap
Polisi yang menjadi prioritas dalam pendekatan tugas kepolisian karena
timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi merupakan kunci
pokok keberhasilan Polmas.
Sosialisasi diberikan karena mendasari adanya pemahaman
bahwa masyarakat bukan merupakan obyek pembinaan dari petugas
yang berperan sebagai subjek penyelenggara keamanan melainkan
masyarakat harus menjadi subjek dan mitra yang aktif dalam
memelihara keamanan dan ketertiban lingkungannya.
Sosialisasi juga perlu dilakukan karena mendasari adanya
pemahaman bahwa penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil bila
hanya ditumpukan kepada keaktifan petugas Polisi semata, melainkan
harus lebih ditumpukan kepada kemitraan petugas dengan masyarakat
pesisir yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan
lingkungannya.
Oleh karena belum dilakukannya sosialisasi maka pendekatan
kemitraan kepada masyarakat pesisir melalui pendekatan Polmas akan
mengalami kendala mengakibatkan masyarakat belum bisa menerima
akan kehadiran anggota polisi di tengah-tengah masyarakat.
3. Pelaksanaan Patroli
28
Untuk dapat menjangkau wilayah perairan Kab Fakfak yang
sangat luas di perlukan suatu kegiatan patroli perairan yang dilakukan
secara kontinyu dan berkesinambungan. Patroli perairan ini minimal
akan mencapai sasaran apabila telah menyentuh pada kampung-
kampung yang berada dipesisir pantai. Namun bila dilihat dari kondisi
yang ada dimana pelaksanaan patroli hanya dilakukan sebanyak satu
kali satu bulan, maka hal ini dianggap tidak efektif dan diperlukan suatu
perencanaan yang matang agar pelaksanaan petroli dapat berjalan
secara efektif dan tepat sasaran.
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
29
A. Faktor Internal
1. Kekuatan (Strength)
a. Adanya keinginan yang kuat dari Kapolres Fakfak untuk
meningkatkan kualitas anggota khususnya untuk mengikuti
Pendidikan Kejuruan Sat Polair, Polmas, Pemeliharaan dan
Perawatan Mesin serta Perkapalan. Hal ini dapat dilihat dari
dikirimnya anggota untuk mengikuti kejuruan tersebut.
b. Kebijakan pimpinan mengenai dukungan dalam pelaksanaan
tugas patroli perairan yang salah satunya adalah untuk
mewujudkan pembinaan masyarakat pesisir atau pantai yaitu
dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai,
anggaran yang cukup serta pendidikan dan pembinaan kepada
anggota.
c. Adanya program Pendidikan Kejuruan dari Mabes Polri untuk
tahun 2013 yaitu Dikjur Bintara SAR, Dikjur Bintara Komlek
Kapal, Dikjur Bintara Pemeliharaan dan Perawatan Kapal serta
Dikjur Dasar Bintara Pol Air termasuk juga Polmas.
2. Kelemahan (Weakness)
a. Kurangnya kemampuan untuk berkoordinasi dan kerjasama
dengan KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Fakfak dan
Pos Angkatan Laut untuk melakukan patroli perairan bersama.
b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anggota
dalam bidang Polmas, Pemeliharaan dan Perawatan Mesin serta
Perkapalan.
30
c. Kurangnya jumlah personil untuk memenuhi target satu kampung
satu petugas Polmas.
d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai serta anggaran
yang kurang mendukung.
e. Tidak adanya dikjur Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Kapal
untuk tahun 2013.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang (Opportunities)
a. Adanya dukungan dan perhatian yang besar dari para tokoh
lembaga adat dan Pemerintah Daerah.
b. Adanya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, KPLP
Pelabuhan Fakfak dan Pos Angkatan Laut yang dapat
mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas dalam bentuk
kerjasama patroli perairan gabungan dengan Sat Polair sehingga
lebih efisien dan lebih efektif.
c. Banyaknya masyarakat pesisir yang ada di kab fakfak yang dapat
menjadi kekuatan dalam menciptakan situasi yang aman dan
kondusif terutama sebagai basis deteksi dini dan peringatan dini
terhadap setiap terjadinya pelanggaran dan tindak pidana yang
terjadi di perairan.
2. Ancaman/kendala (Threats).
31
a. Masih adanya ego sektoral dimana masing-masing merasa yang
paling berhak untuk melakukan patroli pantai sehingga sulit untuk
dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik.
b. Masih adanya sebagian masyarakat pesisir pantai yang belum
memahami masalah Polmas dan Forum Kemitraan Polisi-
Masyarakat (FKPM), berakibat belum dapat menerima kehadiran
anggota Polmas di tengah-tengah masyarakat.
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana
32
Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
dan pelaksanaan patroli yang dapat berjalan secara terencana dan
efektif sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan tugas
operasional Satuan Polair Polres Fakfak. Sehubungan dengan hal
tersebut maka peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang
diharapkan dapat mendukung tugas Pol Air dapat dilihat dari adanya
indikator-indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya kegiatan patroli perairan. Pelaksanaan patroli yang
dilakukan satu kali satu bulan dianggap kurang efektif, maka
diharapkan pelaksanaan patroli perairan dilaksanakan selama
tiga kali satu bulan yang tentunya hal ini lebih efektif karena dapat
menyentuh sasaran di masyarakat kampung pesisir pantai.
2. Tersedianya mesin kapal yang dalam keadaan baik. Kondisi
mesin kapal yang saat ini dalam keadaan rusak diharapkan dapat
diganti dengan mesin yang baru, tentunya dalam hal ini dilihat
dari skala prioritas sesuai dengan kebutuhan anggaran yang ada.
3. Tersedianya bahan bakar yang cukup. Sat Polair setiap
melakukan patroli perairan membutuhkan bahan bakar premium
sebanyak 800 liter untuk jarak tempuh sejauh 12 mil (pp),
sedangkan jatah premium yang diterima adalah 200 liter/triwulan.
Dengan meningkatnya intensitas pelaksanaan patroli maka
diharapkan kebutuhan stok atau ketersediaan bahan bakar juga
di tambah. Pelaksanaan patroli yang dilakukan sebanyak tiga kali
satu bulan maka dibutuhkan bahan bakar premium sebanyak 800
liter x 3 kali patroli adalah 2400 liter untuk jarak tempuh 36 mil
(pp).
33
4. Tersedianya baju pelampung, kotak P3K serta tabung pemadam
kebakaran.
B. Meningkatnya dukungan anggaran
Mengingat pentingnya dukungan anggaran dalam mendukung
pelaksanaan tugas operasional Sat Polair, maka anggaran yang ada
saat ini harus ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada anggaran untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sat Polair masuk pada
Mata Anggaran Belanja Biaya Pemeliharaan dan Mesin dalam sub
kegiatan Perawatan Alat Apung untuk Perahu Karet/Mesin Tempel (20-
40 PK) 1 unit sebesar Rp 5.000,000,- (Lima Juta Rupiah).
Melihat kenyataan yang ada, maka diharapkan adanya
peningkatan dalam hal dukungan anggaran. Untuk Sat Polair selain
Mata Anggaran Belanja Biaya Pemeliharaan dan Mesin diharapkan ada
Mata Anggaran Belanja Barang Operasional Lainnya.
Adapun peningkatan anggaran yang diharapkan dapat masuk
pada Mata Anggaran Belanja Barang Operasional Lainnya adalah
sebagai berikut :
1. Kegiatan Binluh (Pembinaan dan Penyuluhan) selama satu tahun
yaitu : 6 org x Rp 25.000,- x 3 patroli x 12 bulan sebesar Rp
5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
2. Menyelenggarakan patroli laut (uang saku) selama satu tahun
yaitu : 6 org x Rp 18.000,- x 7 hari x 3 patroli x 12 bulan sebesar
Rp 27.216.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas
Ribu Rupiah).
34
3. Dukungan Operasional Patroli untuk bahan bakar premium
selama satu tahun yaitu : Rp 4.500,- x 800 liter x 3 patroli x 12
bulan sebesar Rp 129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
C. Sumber Daya Manusia
Kondisi Sumber Daya Manusia yang bertugas di jajaran Polres
Fakfak khususnya Sat Polair dalam mendukung setiap pelaksanaan
tugasnya haruslah memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas,
dengan gambaran sebagi berikut :
1. Kualitas
a. Perpolisian Masyarakat
Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembinaan
terhadap masyarakat pesisir dengan menggunakan pola pendekatan
Polmas adalah terciptanya hubungan yang sejajar atau setara antara
Sat Polair dengan masyarakat pesisir guna mencegah timbulnya suatu
permasalahan kamtibmas dan sosial didaerah pesisir serta sebagai
pemecahan masalah (problem solving).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka di harapkan agar
personil Sat Polair Polres Fakfak memiliki kemampuan dan keterampilan
yang memadai mengenai Perpolisian Masyarakat (Polmas),
sebagaimana yang tergambar dari adanya indikator-indikator sebagai
berikut :
35
1. Memiliki keterampilan berkomunikasi (kemampuan berbicara,
mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi dan
menerima umpan balik dan meringkas).
2. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan
memahami masalah (mengidentifikasi masalah didaerah
dengan tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi
hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan
respon dan solusi yang efektif).
3. Memiliki keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik
dan perbedaan persepsi.
4. Memiliki keterampilan Kepemimpinan (keterampilan
memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan
menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu)
5. Memiliki keterampilan membangun tim dan mengelola
dinamika dan motivasi kelompok (keterampilan dalam
pertemuan, keterampilan identifikasi kepemimpinan,
keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan
membangun kepercayaan).
6. Memliki pengetahuan memahami dan menghormati hak asasi
manusia.
7. Memiliki keterampilan mediasi dan negosiasi.
8. Memiliki pengetahuan untuk memahami keanekaragaman,
kemajemukan dan prinsip non diskriminasi.
36
9. Memiliki pengetahuan untuk memahami hak-hak kelompok
rentan dan cara menangani/memperlakukan mereka.
b. Pendidikan Pengembangan Pol Air
Dalam pencapaian dan keberhasilan mewujudkan situasi dan
kondisi yang kondusif akan dapat ditingkatkan dengan dukungan
sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni dan handal dalam
hal pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana yang berupa kapal/
speedboad yang sudah dimiliki agar dapat memperpanjang usia pakai
kapal/speed tersebut selain itu juga dibutuhkan sumber saya manusia
yang benar-benar handal dan mumpuni dalam hal perkapalan atau
pelayaran yang dapat melayarkan sebuah kapal atau benda bergerak
lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman dan
ekonomis/ efisien.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka di harapkan agar
personil Sat Polair Polres Fakfak dapat memiliki kemampuan dan
keterampilan yang mumpuni dan handal dalam bidang pemeliharaan
dan perawatan kapal/mesin serta bidang perkapalan atau pelayaran,
sebagaimana yang tergambar dari adanya indikator-indikator sebagai
berikut :
1. Mengetahui dan memahami serta terampil dalam
perawatan dan pemeliharaan mesin serta kapal/
speedboad.
2. Mengerti dan menguasai mesin kapal/speedboad dan
terampil melaksanakan perawatan.
37
3. Mampu dan memahami dalam melaksanakan prosedur
pemeliharaan mesin kapal/speedboad.
4. Mampu mengatasi kerusakan-kerusakan mesin kapal/
speedboad.
5. Mampu menguasai keadaan daerah pelayaran atau
keadaan sekitar kapalnya.
6. Mengetahui posisi kapal atau benda bergerak tersebut
setiap saat.
7. Mengetahui sifat olah gerak kapal tersebut dengan baik.
8. Mengetahui dan memahami buku-buku dan bahan-bahan
penting yang diterbitkan dan disiarkan untuk membantu
seorang navigator untuk melayarkan kapalnya dengan
sebaik-baiknya seperti peta laut, buku kepanduan bahari,
peta-peta khusus seperti peta candu, peta cuaca, peta
arus dan peta angin serta rute-rute yang dianjurkan untuk
dilewati oleh kapal-kapal pada musim-musim tertentu.
9. Mengetahui dan memahami alat-alat navigasi sebagai
pendukung dalam pelayaran seperti Perum untuk
mengukur kedalaman air, Topdal untuk mengetahui
kecepatan kapal, Barometer untuk mengetahui tekanan
udara, Thermometer untuk mengukur suhu, Membaring
untuk menentukan arahnya suatu benda dari kapal dengan
pedoman dan pesawat baring dan GPS (Global Positioning
Sistem) untuk menentukan jejak pelayaran dalam bentuk
38
peta dengan skala yang dapat dipilih menurut skala yang
tersedia dalam program.
2. Kuantitas
Ditinjau dari aspek kuantitas diharapkan terjadi
peningkatan yaitu :
a. Personil yang pernah mengikuti pendidikan dan kejuruan semakin
meningkat setiap tahunnya.
b. Tercapainya ratio yang ideal antara jumlah anggota dengan
jumlah desa pesisir sehingga dapat dicapai target satu desa satu
anggota Polmas.
D. Metode
1. Kordinasi dan Kerjasama
Kordinasi dan kerjasama dalam implementasi pelaksanaan
tugas adalah sangat penting, terutama dalam pelaksanaan patroli
bersama dengan KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Fakfak
serta dengan Pos Angkatan Laut. Diharapkan kordinasi dan kerjasama
tersebut dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan yang
diwujudkan melalui :
a. Terjalinnya kordinasi dan kerjasama yang diwujudkan melalui
rapat-rapat kordinasi yang secara rutin dilakukan sebulan sekali.
b. Selalu bertukar dan memberikan informasi.
39
c. Adanya komitmen dari masing-masing pimpinan bahwa
pelaksanaan patroli perairan adalah merupakan tugas dan
tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.
d. Adanya wadah sarana komunikasi yang dapat dijadikan sebagai
tempat dalam hal berdiskusi dan bertukar fikiran dalam bentuk
coffe morning.
2. Sosialisasi
Masyarakat pesisir yang sejak turun temurun hidup disepanjang
pantai yang mata pencahariannya adalah nelayan tentunya belum
mengetahui dan mengenal istilah Polmas atau Forum Komunikasi Polisi-
Masyarakat (FKPM). Masih ada suatu paradigma-paradigma yang
melekat dimasyarakat bahwa masalah keamanan adalah menjadi tugas
polisi semata dan masyarakat semata-mata hanyalah sebagai obyek
dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.
Hal ini perlu dilakukan sosialisasi karena paradigma seperti ini
harus di rubah dimana masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai
obyek dalam penyelenggaraan tugas kepolisian melainkan sebagai
subyek yang menentukan dalam menciptakan lingkungan yang aman
dan tertib dengan berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis
dan mencarai jalan keluar terhadap pemecahan masalah-masalah
gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul di lingkungan
setempat.
Oleh karena itu sosialisasi dalam hal ini adalah sangat penting
sekali sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada
40
Polisi untuk menjadi mitra yang sejajar yang difasilitasi dalam suatu
forum kemitraan yaitu Forum Kemitraan Polisi-masyarakat (FKPM)
dimana anggota Polmas perairan juga berperan penting disini.
Dengan telah dilakukannya sosialisasi maka diharapkan
pendekatan kemitraan kepada masyarakat pesisir melalui pendekatan
Polmas akan tidak akan mengalami kendala sehingga masyarakat bisa
menerima kehadiran anggota polisi di tengah-tengah masyarakat.
4. Pelaksanaan Patroli
Untuk dapat menjangkau wilayah perairan Kab Fakfak yang
sangat luas di perlukan suatu kegiatan patroli perairan yang dilakukan
secara kontinyu dan berkesinambungan. Patroli perairan yang
dilaksanakan satu kali satu bulan dirasakurang efektif dan tidak
menyentuh pada sasaran masyarakat pesisir. Oleh karena itu agar
patroli dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran diharapkan
agar pelaksanaan patroli di rencanakan sebaik mungkin dan
dilaksanakan sebanyak tiga kali satu bulan.
BAB VI
OPTIMALISASI
A. Visi dan Misi
41
1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan berupa keinginan,
angan-angan, mimpi, harapan yang harus dibawa agar dapat eksis,
antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang
keadaan masa depan. Adapun rumusan visi berdasarkan
permasalahan dan persoalan yang menjadi pokok bahasan ini adalah :
”Terwujudnya Personil Polair Polres Fakfak yang profesional dan
akuntabel dalam mengimplementasikan pendekatan Polmas pada
masyarakat pesisir dalam suatu kemitraan yang sejajar untuk
mencegah dan memecahkan masalah (Problem Solving) demi
terwujudnya Kamtibmas. ”.
2. Misi
Pengertian misi adalah penetapan tujuan organisasi dan sasaran
yang ingin dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, Sat Polair Polres
Fakfak telah membuat pernyataan misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan efektifitas kinerja Kepolisian perairan sebagaimana
tercantum dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Perkap No.23 tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian
Resort dan Kepolisian Sektor dengan tetap menjunjung tinggi
HAM (Hak Asasi Manusia).
b. Sebagai pelayan publik menjamin ketertiban, memberikan rasa
aman dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.
42
c. Bermitra dengan masyarakat melalui pendekatan Polmas secara
kreatif dalam melakukan pengendalian dan pemecahan masalah
terhadap masalah sosial maupun masalah kamtibmas di pesisir.
d. Membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah Fakfak dan
aparat hukum lainnya dalam mewujudkan dan memelihara
keamanan serta ketertiban masyarakat.
e. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pengetahuan dan
keterampilan
B. Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya penerapan
Polmas Perairan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat pesisir yang bermitra
dengan Polres Fakfak dalam pencegahan dan pemecahan
masalah (Problem Solving) yang terjadi baik masalah sosial
maupun masalah kamtibmas.
2. Terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas)
untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam
rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan
masyaraka setempat.
3. Terbinanya hubungan kerjasama dengan masyarakat pesisir,
Pemerintah Daerah Fakfak serta instansi terkait.
4. Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
43
5. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan
dan keterampilan dalam bidang Polmas.
6. Terbangunnya sistem deteksi dini dan peringatan dini terhadap
gangguan kamtibmas yang timbul di perairan.
C. Sasaran
Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi
tujuan Penerapan Polmas pada masyarakat pesisir maka sasaran yang
harus di capai adalah :
1. Membangun Polri yang dapat di percaya oleh warga setempat
dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri
dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban
serta menciptakan ketentraman warga lokal.
2. Komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan
bersama masyarakat pesisir yang berlatar belakang sebagai
nelayan dan hidup di pantai sejak turun temurun, memahami dan
menyadari bahwa kepentingan menciptakan situasi keamanan
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama antar warga
dan antara warga dengan Polisi.
3. Terwujudnya pendekatan Polmas dimana Polisi bermitra sejajar
dengan masyarakat pesisir dalam pencegahan dan pemecahan
masalah baik masalah sosial maupun masalah kamtibmas.
D. Kebijakan
44
Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran di
atas maka perlu diperlukan berbagai kebijakan sebagai langkah
sebelum menuju kepada tahap implementasi strategi. Dengan
memperhatikan kondisi awal di Sat Polair dengan mempertimbangkan
faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal serta
berharap dengan kondisi yang ada diharapkan dapat melakukan
pelayanan terhadap masyarakat pesisir melalui pendekatan Polmas,
maka kebijakan yang ditetapkan adalah :
1. Pemeliharaan dan perawatan mesin.
Mesin dan Kapal adalah salah satu sarana dan pra sarana yang
sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam menunjang
kinerja Sat Polair dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu
patroli perairan. Mesin dan kapal harus dapat di pelihara dan
dirawat dengan baik oleh anggota yang paham dan menguasai di
bidangnya.
2. Pendidikan dan Keterampilan.
Pendidikan dan Keterampilan menjadi faktor yang sangat penting
bagi anggota dalam melaksanakan dan memahami tugas yang
diembannya. Oleh karena itu diwajibkan agar anggota mengikuti
pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan di bidang
Pol Air lebih khusus lagi Pendidikan Kejuruan di Bidang Harwat
Mesin dan Pendidikan Kejuruan di Bidang Perkapalan. Selain
pendidikan kejuruan tersebut, di wajibkan juga kepada anggota
agar dapat mengikuti pendidikan kejuruan Polmas, agar dapat
melakukan pendekatan kepada masyarakat, terampil dalam
komunikasi serta terampil dalam mediasi dan negosiasi.
3. Penambahan kekuatan personil Polri harus secara bertahap
memperhitungkan pemenuhan kebutuhan tenaga petugas
45
Polmas sehingga tiap desa/kampung di pesisir pantai diharapkan
dapat terisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas
Polmas.
E. Strategi
Dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat berjalan sesuai dengan
yang harapkan, maka diperlukan suatu strategi yang tepat dan efektif
yaitu :
1. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan
Polmas, Pemeliharaan dan Perawatan Mesin serta Perkapalan
secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam
pelaksanaan tugas.
4. Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Fakfak dan
instansi terkait lainnya.
5. Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh sosial
termasuk pengusaha, media massa dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
6. Membantuk Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat sebagai wadah
kerjasama antara Polisi dengan masyarakat khususnya
masyarakat pesisir.
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang professional.
46
F. Action Plan
Sebagai langkah riil atau tindakan nyata dari perwujudan
kebijakan dan strategi yang telah diambil adalah dengan menentukan
langkah-langkah rencana aksi sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan :
a. Penyiapan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan
pelatihan.
b. Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Fakfak dan instansi terkait.
c. Pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pihak-pihak
terkait guna membangun persepsi dan komitmen agar
masyarakat memahami dan menginginkan diterapkannya
Polmas di masyarakat pesisir.
d. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat
Perairan/Kepulauan serta rencana Pembentukan Forum
Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) oleh masyarakat
setempat yang di fasilitasi oleh Polres Fakfak dalam hal ini
Sat Polair.
e. Merencanakan pelaksanaan patroli dengan baik
2. Tahap Operasional :
47
a. Melakukan patroli perairan dengan tujuan memberikan
rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna sarana
perairan baik WNA maupun WNI serta penertiban dan
pelaksanaan penegakkan hukum di wilayah perairan.
b. Pelayanan Polmas perairan dan sambang nusa ke pulau
terluar berpenghuni.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan
Forum Komunikasi Masyarakat Perairan/kepulauan serta
Forum Komunikasi Polisi – Masyarakat (FKPM).
d. Penetapan dan penegakkan peraturan lokal yang
mengacu pada nilai-nilai tradisi/adat setempat.
3. Tahap Evaluasi
a. Mengevaluasi apakah pelaksanaan patroli perairan telah
dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh
pengguna sarana perairan.
b. Mengevaluasi apakah telah terlaksana pelayanan Polmas
perairan sampai kepada pulau luar berpenghuni.
c. Mengevaluasi apakah partisipasi masyarakat meningkat
dalam pembentukan Forum Komunikasi Polisi –
Masyarakat.
d. Mengevaluasi apakah pelaksanaan patroli telah berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
48
4. Indikator Keberhasilan.
a. Adanya antusias dan meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat
Perairan/kepulauan serta Forum Komunikasi Polisi –
Masyarakat (FKPM).
b. Kemampuan Forum Komunikasi Masyarakat
Perairan/kepulauan dan Forum Komunikasi Polisi –
Masyarakat dalam mengidentifikasikan akar masalah dan
menemukan jalan keluarnya (Problem Solving).
c. Patroli perairan yang dapat dilaksanakan secara kontinyu
dan berkesinambingan.
d. Meningkatnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan
kualifikasinya masing-masing.
e. Tidak adanya laporan tentang pelanggaran maupun tindak
pidana yang terjadi di perairan.
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sumber Daya Manusia
49
Kemampuan dan keterampilan personil Sat Polair Polres Fakfak
dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat pantai atau
pesisir dengan menggunakan pola pendekatan Polmas masih belum
memadai sehingga belum terjalin suatu hubungan yang sejajar dan
setara antara Polri dan masyarakat pesisir dan diharapkan ada upaya-
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan personil dengan melakukan pendidikan kejuruan Polmas.
Selain Kemampuan dan keterampilan dibidang pembinaan dan
penerapan Polmas, personil Sat Polair Polres Fakfak juga dituntut
mampu dan handal dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana
prasarana berupa kapal/speedboad yang sudah dimiliki agar dapat
memperpanjang usia pakai kapal/speedboad dan mampu untuk
melayarkan sebuah kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan
aman dan ekonomis dibantu dengan alat pendukung yang ada di dalam
kapal. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka di harapkan ada upaya-
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil
dengan mengikuti pendidikan kejuruan pemeliharaan dan perawatan
mesin, perkapalan dan dasar Pol Air.
2. Sarana dan Prasarana
Dukungan sarana dan prasarana pada saat ini masih belum
memadai berakibat berdampak pada kurang optimalnya patroli perairan
sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat pesisir. Untuk
itu maka diharapkan ada upaya-upaya yang dilakukan seperti
melakukan upaya penambahan atau pengadaan sarana dan prasarana
50
yang belum ada melalui pengajuan kepada pimpinan, melakukan
perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang rusak, melakukan
upaya pemberdayaan sarana dan prasarana yang sudah ada seoptimal
mungkin, melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan
prasarana yang sudah ada secara periodik atau berkala dan
meningkatkan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada untuk mengetahui
layak atau tidaknya sarana tersebut dipakai.
3. Dukungan Anggaran
Mengingat pentingnya dukungan anggaran untuk mendukung
pelaksanaan tugas operasional Sat Polair, maka anggaran yang ada
harus ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada anggaran yang dipakai
masuk pada Mata Anggaran Belanja Biaya Pemeliharaan dan Mesin
untuk Perawatan Alat Apung Perahu Karet/Mesin Tempel sebesar Rp
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Untuk mendukung kegiatan tersebut
maka upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dukungan
anggaran adalah dengan memasukkan anggaran dalam Mata Anggaran
Belanja Barang Operasional Lainnya yang masuk didalamnya sub
kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh), Penyelenggaraan Patroli
Laut (uang saku) dan Operasional Patroli (bahan bakar premium).
B. Rekomendasi
1. Memberikan saran dan masukan ke Polda bahwa dalam rangka
penyusunan RKA-KL dan DIPA Pagu Indikatif Polda Papua Ta
2014 diperlukan bahan masukan secara bottom up dari satker-
satker khusus nya Polres Fakfak, agar dokumen RKA-KL dan
DIPA Pagu Indikatif Polda Papua Ta 2014 yang disusun dapat
51
mengakomodir kebutuhan satker sesuai skala prioritas sekaligus
mendukung tercapainya sasaran strategis Polda Papua Ta 2014.
2. Memberikan saran dan masukan ke Lemdikpol Polri melalui
Kapolda Papua bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sumber
daya manusia agar dapat menyelenggarakan Pendidikan
Kejuruan Navigasi dan Olah Gerak Kapal untuk tahun 2014.
3. Memberikan saran dan masukan kepada Bag Dalpers Polda
Papua untuk memberikan kesempatan bagi anggota Sat Polair
Polres Fakfak mengikuti pelatihan Pol Air di SPN Jayapura.
DAFTAR PUSTAKA
1. Perkap No.23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Perkap No.7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi Pemolisian masyarakatdalam penyelenggaraan tugas Polri
52
3. Skep Kapolri No. Pol.:SKEP/433/VII/2006 tanggal 1 juli 2008 tentang panduan pembentukan dan operasionalisasi Perpolisian masyarakat (Polmas).
4. Rencana kinerja satuan kerja tahun anggaran 2012
5. Lapsat Polres Fakfak tahun 2012.
6. Winardi 1986,asas-asas manajemen Jakarta.
7. www.detik.com