Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M,Pd,M,Si PSIKM FK Unand · PDF fileJUMLAH PUSKEL : 259 unit
Transcript of Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M,Pd,M,Si PSIKM FK Unand · PDF fileJUMLAH PUSKEL : 259 unit
Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M,Pd,M,Si
PSIKM FK Unand Padang
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011
FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millennium Development Goals (MDGs)
Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta MDGs, multi kompleks masalah seperti budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan, lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumberdaya manusia dan lainnya.
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB
Memberikan kemudahan pembiayaan kepadaseluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminanpersalinan.
Sasaran Jampersal kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemerikasaan nifas danpelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan
Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) ditahun 2011 yang terintegrasi dengan pelayananKB
Angka kematian Ibu baru mencapai 212/100.000 KH (Survey AKI/AKB SB th 2009 Konsultan).
Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
1. Input ( tenaga, dana, sarana/ prasarana dan kebijakan)
2. Proses (Perencanaan,penggerakan, Pelaksanaan, Pemantauan & Evaluasi)
3. Output pelaksanaan JaminanPersalinan
1. Bagi pengambil kebijakan untukpeningkatan efektifitas dan efisiensiJaminan Persalinan.
2. Literatur bagi peneliti
3. Membantu Pemerintah Daerah dalammenurunkan AKI & AKB.
2.1. PROGRAM JAMPERSAL
2.1.1 Pengertian
2.1.2. Kebijakan Operasional
2.2. RUANG LINGKUP PELAYANAN
2.2.1. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama
2.2.1. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
2.3. PAKET PELAYANAN JAMPERSAL
2.4. PENDANAAN JAMPERSAL
2.4.1 Sumber Dana
2.4.2. Alokasi Dana
2.5. PENYALURAN DANA
2.6. BESARAN TARIF PELAYANAN
2.7. PENGELOLAAN DANA
2.8. KERANGKA PIKIR
3.1. Desain Penelitian : Kualitatif
3.2. Waktu dan Tempat : Juli & Agus 2011 di Sumbar
3.3. Informan : Tenaga Pengelola Dinkes yang terlibat dalam
pengelolaan Jampersal
3.4. Pengumpulan Data : Data Primier dan Sekunder
3.5. Analisis Data : Metoda Triangulasi
4.1. Geografis : 12 Kabupaten dan 7 Kota
4.2. Demografis: 4.845.998 jiwa, pertumbuhan
penduduk 1,9%.
4.3. Tenaga Kesehatan :
Bidan PTT : 1364 orang
Bidan PNS : 2486 orang
JUMLAH RUMAH SAKIT : 61 Rumah Sakit
- 21 RS pemerintah,
- 36 RS SWASTA
- 4 RS TNI / POLRI
JUMLAH PUSKESMAS : 247 unit (rawatan =87 )
JUMLAH PUSTU : 907 unit
JUMLAH PUSKEL : 259 unit
JUMLAH POLINDES : 1.761 unit
JUMLAH POSYANDU : 7.021 unit
JUMLAH POSKESDES : 2.379 UNIT
4.4. SUMBERDAYA
4.6.1. INPUT
a. TENAGA
Kota Padang : BPS : 40 orang
Bidan Pemerintah : 20 Orang
Kota Solok : BPS : 11 Orang
Bidan Pemerintah : 7 orang
Kota Padang Panjang : BPS : 3 orang
PNS : 40 orang
PTT : 20 orang
Kab. 50 Kota : BPS : 1 orang
PNS : 380 orang
Masalah : - Ada yang menolak
- Kurangnya ketrampilan (PTT)
- Belum semua desa terisi Bidan
Solusi : - On Job Training
- Pelatihan
- Motivasi dan perhatian atasan
Masalah
Jumlah bangunan persalinan belum memadai
Bidan Kit belum mencukupi
Lingkungan gedung persalinan belum memenuhi standard
Solusi :
Perlu dilengkapi dengan bidan kit
Peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana
Pemda mengalokasikan anggaran utk jampersal
MASALAH
Belum bisa dibayarkan
Pembayaran belum didukung perda
Alokasi dana belum sesuai sasaran
Solusi :
Perlu didukung data yang akurat
Diusulkan seperti dana BOK
Koordinasi Tiga Kementerian
BPK Pusat memfasilitasi
Masalah
Belum melihat kebijakan daerah (Jamkesda dll)
Pengelolaan keuangan belum memperhatikan UU yang lebih tinggi
Solusi
Koordinasi Tiga Kementerian
BPK menfasilitasi
Daerah menyiapkan Perda tarif
1. Perencanaan
MASALAH:
Top Down
Alokasi dana tidak sesuai dengan sasaran
Penyiapan tenaga belum maksimal
Kesiapan sarana/prasarana terbatas
Solusi :
Melibatkan Kabupaten/Kota
Perencanaan Peningkatan Kualitas pelayanan
Perencanaan Sarana & Prasarana
2. PENGGERAKAN
MASALAH :
Tim belum optimal
Kritik melalui koran
Penolakan bidan untuk melayani jampersal
Solusi :
Sosialisasi intensif
Pembagian tugas yang jelas
Perlu tim penanganan keluhan (LS).
3. PELAKSANAAN
MASALAH:
Belum Bisa dibayarkan karena bertentang Perda yang ada
Cost sharing Rp. 200.000,-
Persalinan Jamkesmas ditiadakan dipindahkan ke Jampersal
Pembayaran klaim tidak langsung selesai persalinan
Solusi :
Sistem pembayaran adakan keseragaman
Diperlukan payung hukum
MASALAH:
Pemantauan dan evaluasi belum optimal
SOLUSI:
Dilakukan secara berkala
Pertemuan koordinasi
Supervisi
5.1. KESIMPULAN
a. Tenaga pelaksana adalah bidan PNS danBPS dan baru 40% desa terlayani oleh bidan
b. Sarana & prasrana masih belum mendukungpelaksanaan jampersal
c. Pada umumnya dana belum bisa dibayarkanpada tenaga penolong persalinan
d. Kebijakan belum mengacu kepada PerdaKeuangan yang ada
e. Perencanaan belum sesuai sasaran yang ada
f. Tim yang dibentuk belum bekerja secara optimal (sosialisasi masih kurang)
g. Pelaksanaan jampersal berbeda-beda masing kabupaten/kota.
h. Pemantauan dan Evaluasi belum berjalan secara optimal dan belum secara rutin
1. Peningkatan SDM (Bidan) melalui on job training
2. Melengkapi sarana dan alat pertolongan persalinan melalui dana DAK bidang kesehatan
3. Dana Jampersal dilengkapi dengan aturan keuangan yangmengatur secara khusus tentang jampersal
4. Dana jampersal diturunkan ke Kabupaten/Kota seperti dana BOK
5. Kabupaten/Kota harus menyiapkan peraturan daerah tentang pengelolaan dana jampersal
6. Lebih ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang jampersal.
Dipandang penting bahwa pengabdian dokter keluarga
ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam
rangka reformasi yang mendasar dan terarah dalam
pembangunan kesehatan secara nasional dewasa ini .
Dorongan dan pengaturan pemerintah perlu untuk
meningkatkan penyelenggarakan pelayanan kedokteran
keluarga yang bermutu secara merata dan efisien.
Kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat
yang terkait sangat penting dalam proses akselerasi ini.