new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/roms/16. KONTRAK PAMSIMAS III...
Transcript of new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/roms/16. KONTRAK PAMSIMAS III...
BAB – II
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
II-2
BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah
yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:
1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-
II-3
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender.
1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
II-4
1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
1.26 Bank adalah Bank Dunia.
2. Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan
Hukum
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan
II-5
Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].
4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].
4.3 Dalam ketentuan ini: (i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan,
memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;1
(ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;2
(iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;3
(iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;4
(v) “Praktek obstruktif” adalah
1 “Pihak lain” memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan
proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.
2 “Pihak” memaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.
3 “Pihak” memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.
4 “Pihak” memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.
II-6
(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau
(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 78 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).
5. Asal Material/
Bahan 5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus
menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.
5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
6. Korespondensi
6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
II-7
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan
dan/atau Subkontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
II-8
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN
PEMUTUSAN KONTRAK
15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu
yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan Lokasi Kerja
16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian
tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja
II-9
tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan
kondisi lokasi pekerjaan. 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak
mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil;
II-10
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.
20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pengawasan
Pelaksanan Pekerjaan
21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
22. Persetujuan
Pengawan Pekerjaan
22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
23. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
24. Akses ke Lokasi Kerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
II-11
Bersama Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
26. Waktu
Penyelesaian Pekerjaan
26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal
Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata
disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam
angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Perpanjangan
Waktu 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
II-12
secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
28. Penundaan oleh
Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat
Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
II-13
atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.2 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan
31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK
menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.
31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan
puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
II-14
31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
32. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabil ada.
B.3 Perubahan Kontrak
34. Perubahan Kontrak
34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu
hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada
angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35. Perubahan
Lingkup Pekerjaan
35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 1. menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
II-15
2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK
secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
36. Perubahan
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia;
dan/atau e. keadaan kahar.
36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu
pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan
dituangkan dalam adendum kontrak.
B.4 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
37. Keadaan Kahar
37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
II-16
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak
untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini
akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
38. Penghentian
Kontrak
38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib
membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: a. biaya langsung pengadaan Bahan dan
Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c. biaya langsung demobilisasi Personil.
II-17
39. Pemutusan Kontrak
39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.
40. Pemutusan
Kontrak oleh PPK 40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda
melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
e. Penyedia berada dalam keadaan pailit; f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.
40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau
keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.
40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak
II-18
akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.
40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.
40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.
40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.
40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK; b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
II-19
40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan
pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.
40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat: a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada
Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.
41. Pemutusan
Kontrak Oleh Penyedia
41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila : a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak
dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
II-20
dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
42. Pemutusan
Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
43. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
44. Hak dan Kewajiban Penyedia
44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
II-21
45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
46. Hak Kekayaan
Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
47. Penanggungan dan Risiko
47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil
Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
48. Perlindungan
Tenaga Kerja 48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas
biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
II-22
48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
49. Pemeliharaan
Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
50. Asuransi
50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai
risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program
mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
II-23
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52. Laporan Hasil
Pekerjaan 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek,
PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
53. Kepemilikan
Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini
II-24
sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
54. Kerjasama
Antara Penyedia dan Sub Penyedia
54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus
mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
55. Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.
55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar,
maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
56. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
57. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua
pihak di lokasi kerja.
58. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
II-25
kontraktual penyedia.
59. Jaminan
59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam
rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-
kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).
II-26
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
60. Hak dan Kewajiban PPK
60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela
Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
61. Fasilitas
PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
62. Peristiwa
Kompensasi
62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK. 62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika
II-27
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA
63. Personil Inti
63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan
kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/
penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan,
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
II-28
lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 64. Harga Kontrak
64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan
keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
64.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
65. Pembayaran
65.1 Uang muka
a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
65.2 Prestasi pekerjaan
II-29
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
65.3 Denda dan ganti rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga
bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah
II-30
dilaksanakan belum berfungsi. 3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
66. Hari Kerja –
apabila diperlukan
66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada
tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus
dilampirkan.
67. Perhitungan Akhir
67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
68. Penangguhan
68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
II-31
68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
69. Penyesuaian
Harga untuk remunerasi personil
69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:
69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.
69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya
disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a + b x Bn/Bo) Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat
pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan untuk personil yang
tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas
II-32
keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b = Koefisien komponen personil, b = 0,85 Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.
69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.
69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari
komponen personil ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst
Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap personil. 69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil
dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.
G. PENGAWASAN MUTU
70. Pengawasan dan
Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
71. Penilaian Pekerjaan
71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang
II-33
Sementara oleh PPK
dilakukan oleh penyedia.
71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
72. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap
Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
73. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
74. Perbaikan Cacat Mutu
74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.
II-34
H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN
75. Penyelesaian Perselisihan
75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara
para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Itikad Baik
76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia
77.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.
BAB – III
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
III-2
BAB III SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat
pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].
Kondisi Ayat Data
Korespondensi 6.1 Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK: Nama : Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III
Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Alamat : Jl PAM Baru I No. 1 Pejompongan Jakarta Pusat Telepon : (021) 5742254 Website : www.pamsimas.org
Faksimili : (021) 5742254 e-mail : [email protected] Penyedia Jasa : Nama : PT. Kogas Driyap Konsultan Alamat : Jl. Raya Jatipadang No. 41 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon : 021-7817707 Website : www.kogas.co.id e-mail : [email protected]
Wakil Sah Para Pihak
7.1 Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk PPK : DIAH SURYANINGTYAS, SIP. MM Untuk Penyedia Jasa: Ir. YENNI S. ROSTIANI, MPA
Masa Berlaku Kontrak
15.1 Kontrak mulai berlaku sejak: 6 Februari 2017 s.d. 05 Oktober 2020
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
15.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
44 (empat-puluh empat) bulan
Serah Terima Pekerjaan
31.6 Klausul ini diubah menjadi:
Pembayaran terakhir akan dilaksanakan setelah Laporan Akhir diserahkan dan diterima oleh Pemberi Jasa
31.7-31.10
Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup
35.1 b Klausul ini diubah menjadi
III-3
Pekerjaan Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal
Asuransi 50.1 Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk:
a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat
b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat
c. Employer’s liability/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan Worker’s Compensation/Asuransi Tenaga Keja
d. Professional Liability sebesar nilai kontrak
e. Kehilangan atau kerusakan barang dan properti.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
51 Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam
kontrak 3. Penggantian tenaga ahli inti
Laporan Hasil Pekerjaan
52 Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: Lampiran A SPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA: Output dan Laporan’ dan tertuang pada Lampiran K
Kepemilikan Dokumen
53 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut:
Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan 59 Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
59.3
Klausul ini diubah menjadi:
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah peker-jaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)”
59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka adalah: 15 (lima
III-4
belas bulan)
59.7 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
59.8 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
59.9 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas 61 PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Fasilitas yang diberikan PPK seperti tertuang pada Lampiran A SPESIFIKASI TEKNIS/ KERANGKA ACUAN KERJA
Peristiwa Kompensasi
62.1 Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: tidak ada
Personil Inti 63.1 Klausul ini diubah menjadi:
Personil Provinsi Inti yang dimobilisasi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pena-waran atau sesuai dengan yang ditetapkan bersama antara Penyedia Jasa dan Pemberi Jasa. Untuk (4) empat personil lainnya (Co-Provincial Coordinator, Financial Management Specialist, Local Government Specialist dan Data Management Analyst), dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penyedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari 4 personil diatas yang memenuhi persya-ratan kualifikasi yang tercantum dalam BAB X, Spesifikasi Teknis/KAK untuk ditanggapi secara tertulis oleh Pemberi Jasa dalam waktu 15 hari kalender. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini.
Apabila ada personil yang sama diusulkan dilebih dari satu Paket ROMS oleh beberapa Pemenang Lelang, Pemberi Jasa akan memberitahukan hal tersebut kepada semua Penyedia Jasa yang menjadi Pemenang Lelang terkait dan Penyedia Jasa diminta dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak untuk mengganti personil yang bersangkutan dengan personil lain yang memiliki kualifikasi yang sama atau lebih baik dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam KAK.
Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak
III-5
terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa, seperti diatur dalam Kontrak ini.
Pembayaran Uang Muka
65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka Ya. Uang muka diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Kontrak
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
65.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
Mengacu kepada Panduan Operasional Baku (POB) Panduan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola yang dapat diunduh dalam website pamsimas (www.pamsimas.org). POB dapat dilihat pada lampiran Bab X SPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA.
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut: 1. Biaya Remunerasi
a. Penyedia Jasa diwajibkan membayar minimum THP personil ROMS tidak kurang dari jumlah yang telah ditetapkan.
b. Satuan remunerasi harus mencakup tetapi tidak terbatas pada THP, pajak pendapatan (PPh 21), tunjangan perumahan, asuransi, tunjangan hari raya (THR) dan biaya lainnya diluar gaji termasuk pemenuhan persyaratan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan biaya operasional Penyedia Jasa serta keuntungan Penyedia Jasa. Dalam mengajukan tagihan pembayaran biaya remunerasi, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa input personil yang ditagihkan benar-benar telah terjadi dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan remunerasi maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).
c. Pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa akan dibuat berdasarkan harga satuan remunerasi yang tercantum di dalam kontrak
III-6
dikalikan dengan input (bulan) aktual dari masing-masing personil.
2. Biaya Reimbursable
a. Semua harga satuan biaya reimbursable yang ditawar oleh Calon Penyedia Jasa kecuali duty travel (uang saku dan airfare ticket), mobilization dan demobilization (airfare ticket) dan training (uang harian paket fullboard) adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaran biaya reimbursable diatas, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).
b. Harga satuan biaya reimbursable untuk duty travel (uang saku dan airfare ticket), mobilization dan demobilization (airfare ticket) dan training (uang harian paket fullboard) telah ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
3. Management Fee
a. Biaya Management Fee sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan ROMS.
b. Biaya Management Fee tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, Management Fee dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh
III-7
Pemberi Jasa.
Denda 65.3
65.3 c
65.3 d
65.3 e
65.3 f
65.3 g
65.3 h
Untuk pekerjaan ini, besar denda ditetapkan sebagai berikut:
Jumlah denda secara keseluruhan tidak melebihi 10% dari nilai harga kontrak;
Denda akan diberlakukan dengan perhitungan sebesar 0,5% dari nilai total tagihan untuk periode tersebut untuk setiap keterlambatan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Poor Achievement Indicator
Usulan Personil Non-Inti Provinsi
Keterlambatan atas pengusulan semua nama dan CV, dan pengadaan Personil non-inti Provinsi lebih dari 15 (lima-belas) hari setelah penandatangan kontrak
Pembayaran gaji dan biaya operasional secara tepat-waktu
2 (dua) bulan berturut-turut atas keterlambatan pembayaran gaji dan biaya operasional lebih dari 1 (satu) bulan se-telah dikeluarkannya surat rekomendasi membayar oleh PC-ROMS
Pemasukan Laporan Bulanan secara tepat-waktu
2 (dua) bulan berturut-turut atas keter-lambatan lebih dari 1 (satu) bulan pe-masukan Laporan Bulanan tanpa perse-tujuan Pemberi Jasa
Follow up terha-dap komplain
Mendapatkan lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan (SP) dari PPK
Ketepatan waktu pengisi-an data, ke-lengkapan dan validitas MIS
Mendapatkan 2 (dua) kali berturut turut Surat Peringatan (SP) dari PPK untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan untuk 80% modul MIS
Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; Ganti rugi dan kompensasi kepada penyedia jasa dituangkan dalam addendum kontrak; Pembayaran ganti rugi dan kompensasi oleh PPK dilakukan apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]
69.1
69.9
Apakah penyesuaian harga berlaku: Ya Indeks yang dipergunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK)
Cacat Mutu 72 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian 73 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
III-8
Perbaikan Cacat Mutu
74 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan
75.2 Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa;
Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.
LAMPIRAN – A
SPESIFIKASI TEKNIS/ KERANGKA ACUAN KERJA
2
SPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA
REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS)
Untuk PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU) DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (DPMU)
Deskripsi Layanan
I. LATAR BELAKANG
Akses Universal. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan (Program 100-0-100). Pamsimas I. Pamsimas tahap pertama dimulai pada tahun 2008 sampai 2012. Program ini merupakan salah satu program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) bidang air minum dan sanitasi. Pada periode ini, Pamsimas telah membantu sekitar 6.800 desa di 110 kabupaten/kota dan 15 pr6ovinsi dengan menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi serta kegiatan promosi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. PAMSIMAS mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan DFAT (sebelumnya AusAID). Belajar dari kesuksesan pelaksanaan Pamsimas I, maka Pemerintah Indonesia melanjutkan program ini ke tahap kedua, yaitu Pamsimas II mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Secara kumulatif, Program Pamsimas telah dilaksanakan pada sekitar 12,000 desa di 222 kabupaten di 32 Provinsi. Seperti Pamsimas I, program Pamsimas II ini mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan DFAT. Pamsimas II melanjutkan upaya pencapaian target MDG bidang air minum dan sanitasi. Untuk membantu percepatan pencapaian target MDG, Pamsimas II menggabungkan dua program, yaitu: “Air Minum untuk Semua” yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)” yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Sampai dengan Bulan Mei 2016, Pamsimas sudah membantu memberikan akses air minum aman dan sanitasi layak kepada sekitar 8 juta penduduk di wilayah perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban). Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 Akses Universal Air Minum dan Sanitasi pada tahun 2019, maka Program Pamsimas dilanjutkan sampai dengan Desember 2020 melalui Pamsimas III dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang belum terlayani dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi layak. Dengan demikian, pada akhir tahun 2020 program ini diharapkan dapat membantu penyediaan sarana air minum aman dan sanitasi layak di sekitar 27,000 desa dengan jumlah tambahan penduduk yang mendapatkan akses air minum aman dan sanitasi layak masing-masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa. Pamsimas III menjadi salah satu program andalan untuk bidang air minum dan sanitasi
3
dalam rangka pelaksanaan Program 100-0-100 (100% akses air minum aman, 0% kumuh, 100% akses sanitasi layak) yang dikelola oleh Kementerian PUPERA. Selain itu, Pamsimas III menjadi program nasional penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan yang mempunyai kapasitas untuk mensinkronkan berbagai program dan anggaran bidang air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten sampai dengan desa. Secara kumulatif, Program Pamsimas akan dilaksanakan pada 359 kabupaten dan 33 Provinsi.
Untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten dan desa, maka Pamsimas akan merekrut sekitar 18 (delapan belas) Regional Oversight Management Services (ROMS) melalui Jasa Layanan Non Konsultan (Non-Consulting Services). Pamsimas mengharapkan ROMS dapat membantu pelaksanaan Pamsimas mulai Bulan Oktober 2016.
II. DESKRIPSI TENTANG PAMSIMAS
A. Tujuan dan Hasil Program
Tujuan Pamsimas adalah meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang belum terlayani dan mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi layak. Pada akhir Tahun 2020, Pamsimas diharapkan dapat memberikan manfaat akses air minum aman dan sanitasi layak untuk masing-masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa penduduk perdesaan dan pinggiran perkotaan (peri-urban).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pamsimas adalah sebagai berikut.
Indikator Kinerja Utama Status per Mei 2016
Target Des 2020
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan
8 Juta Jiwa 22.1 Juta
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan
7.9 Juta Jiwa
14.5 Juta
% desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
80% 90%
Indikator kunci lainnya dapat dilihat pada lampiran A KAK ini atau pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui www.pamsimas.org. Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Lampiran B.
4
B. Komponen.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil program, Pamsimas mempunyai lima komponen, yaitu:
(a) Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Daerah dan Desa Komponen ini bertujuan untuk (i) memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS Perdesaan, dan (iii) membangun komitmen dan kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa.
(b) Komponen 2: Peningkatan Perilaku dan Layanan Hidup Bersih dan
Sehat melalui STBM Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare), melalui: (1) perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi dasar.
Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan cakupan wilayah kabupaten (district-wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan satu kesatuan yang saling me¬mpengaruhi yaitu: a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan yang kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara konsisten diharapkan akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.
(c) Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi
Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan sarana air minum tingkat desa dan peri-urban, serta sarana sanitasi sekolah
5
melalui pendekatan berbasis masyarakat: (i) pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum, (iii) masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, (iv) masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, dan (v) penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.
Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019.
(d) Komponen 4: Hibah Insentif
Komponen ini menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam program air minum dan sanitasi perdesaan. Bersama dengan Komponen 3, komponen ini memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 di perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dukungan pemerintah dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPAMS sangat penting dalam mewujudkan secara nyata pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019. Keberlanjutan sarana dan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pasca Program Pamsimas harus dipertahankan melalui pendampingan kelompok pengelola terutama oleh asosiasi pengelola dan pemerintah desa.
(e) Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek
Komponen 5 bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan teknis kepada Central Project Management Unit (CPMU) dan Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan.
Gambaran rinci tentang komponen program PAMSIMAS disajikan Pedoman Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui www.pamsimas.org.
6
C. Pendanaan dan Pembiayaan Program PAMSIMAS.
Program Pamsimas merupakan Program Pemerintah Indonesia yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan DFAT. Estimasi pendanaan Pamsimas mulai tahun 2008-2020 adalah sekitar US$ 1,650 Juta bersumberkan dari Rupiah Murni (RM) APBN dan APBD, Dana Pemerintah Desa (APBDesa), sumbangan masyarakat, serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari Bank Dunia dan DFAT.
Komposisi pembiayaan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut.
KOMPONEN
PENDANAAN PAMSIMAS (USD, 000)
PAMSIMAS TOTAL
I II III
1. Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Daerah dan Desa
20.30 43.44 152.07 215.81
2. Peningkatan Perilaku & Layanan Hidup Bersih dan Sehat melalui STBM 25.20 15.14 73.39 113.89
3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi 208.30 143.16 437.50 788.96
4. Hibah Insentif Kabupaten dan Desa 7.50 21.05 303.93 332.48
5. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek 58.90 35.24 102.55 196.69
Unallocated 1.30 1.30
TOTAL 321.50 258.03 1,069.44 1,649.13
D. Tata Kelola Pamsimas III
Program Pamsimas berada dalam tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK); Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (DJ Kesmas); Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (DJ Bangda) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (DJ Pemdes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DJ PPMD) termasuk instansi pengelola program (Central Project Management Unit/CPMU). Selain CPMU, unit-unit tertentu pada masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian adalah sebuah Unit Pelaksana Program (Program Implementation Unit/PIU) bertanggung jawab dalam pelaksanaan harian program.
Pada tingkat Provinsi dan kabupaten, Program Pamsimas mempunyai unit pengelola, yaitu Provincial Project Management Unit (PPMU) dan District Project Management Unit (DPMU), dengan anggota dari unsur-unsur
7
yang sama seperti CPMU dan CPIU, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Bappermas/BPMPD, dan dinas lain yang terkait.
Pada tingkat masyarakat dan desa, Program Pamsimas mempunyai unit pelaksana yaitu Kelompok Kerja Masyarakat (KKM), Satlak (Satuan Pelaksana), Kader AMPL, serta bekerja secara intensif dengan Pemerintah Desa.
Pokja AMPL. Tim Pengarah dan Tim Teknis Pamsimas merupakan tim yang bertanggungjawab atas arah kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan sinkronisasi program dan anggaran pada setiap kementerian. Dalam Pamsimas, tim pengarah dan tim teknis merupakan bagian dari Pokja AMPL yang merupakan pokja yang membidangi kebijakan program dan anggaran untuk bidang air minum dan sanitasi antar kementerian (di tingkat pusat), dan antar dinas (di tingkat provinsi dan kabupaten).
Panitia Kemitraan (Pakem) merupakan salah satu unsur di bawah Pokja AMPL Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pemilihan desa, dengan tujuan untuk mendapatkan daftar desa yang sesuai dengan target Pamsimas, serta memberikan rekomendasi kepada Pokja AMPL untuk mensinkronkan program dan anggaran bidang air minum dan sanitasi guna mendukung pelaksanaan Pamsimas di tingkat kabupaten.
Struktur organisasi Pamsimas dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program
Pamsimas
8
Gambaran rinci tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga pengelola dan pelaksana Program PAMSIMAS disajikan Pedoman Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui www.pamasimas.org.
III. TUJUAN PENGADAAN LAYANAN
Tujuan utama pengadaan layanan ‘Regional Oversight Management Services (ROMS)’ adalah untuk memberi dukungan kepada CPMU dan CPIU serta Unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam:
a) Pengelolaan dan pelaksanaan Program di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan hasil program (Lampiran A).
b) Mengelola pembayaran secara tepat waktu untuk gaji masing-masing tenaga ahli dan pendukung, kegiatan pengembangan kapasitas dan biaya operasional dalam kontrak ROMS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Panduan Operasional Baku (POB) Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swkelola (Lampiran C).
c) Menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan audit.
IV. LOKASI
Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa ROMS yang berkedudukan di 33 provinsi dan 359 Kabupaten. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa ‘Berkelanjutan’ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten dan 33 Provinsi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan ROMS.
V. PERIODE LAYANAN
Layanan jasa ROMS di dalam kontrak ini akan mencakup pelaksanaan PAMSIMAS III dalam waktu sekitar 44 bulan atau mulai Nopember 2016 sampai Juli 2020, atau sesuai dengan tanggal mobilisasi.
VI. RUANG LINGKUP DAN TARGET KINERJA JASA LAYANAN
ROMS adalah Tim Pelaksana Pamsimas Tingkat Propinsi dan Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman dan Juknis; memastikan kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat maupun Pemda; memastikan pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat provinsi dan kabupaten; dan peningkatan kapasitas pemda dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
9
A. Ruang Lingkup Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU) dan Pengelola Program Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU) diantaranya adalah, namun tidak terbatas kepada:
1. Perencanaan program, termasuk di dalamnya adalah rekruitmen dan penilaian kinerja fasilitator, fasilitasi penyusunan TOR dan BOP terkait pengelolaan program untuk PPMU dan DPMU, termasuk Pokja AMPL dan Pakem, penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, perencanaan target pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas (penyusunan IKU Pamsimas untuk Provinsi dan Kabupaten), pemantauan DIPA dan DIPDA untuk kegiatan Pamsimas tingkat provinsi dan kabupaten serta desa (termasuk porsi dana APBD dan APBDesa untuk desa baru, desa peningkatan kinerja, desa pengembangan), serta kegiatan pengembangan kapasitas (lokakarya dan pelatihan), serta memastikan bahwa DPMU dan PPMu serta Pakem dapat melaksanakan peran dan fungsinya;
2. Pengawalan kegiatan seleksi desa, termasuk di dalamnya penyediaan pendampingan teknis bagi Pakem serta dukungan bagi Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), termasuk didalamnya adalah pendampingan terhadap kualitas pekerjaan fasilitator di tingkat masyarakat dan desa;
3. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat desa untuk menjamin kesesuaian target dan spesifikasi teknis, seperti pengawalan kegiatan tingkat desa untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, evaluasi teknis terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan terhadap kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan kelembagaan, kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan serta gender, pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas pendampingan dan hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa, seperti penerapan tarif, kinerja BPSPAMS, keberfungsian teknis, fasilitasi dana desa, dan lainnya), mendorong penambahan jumlah pengaduan dalam website Pamsimas;
4. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk didalamnya adalah: fasilitasi penyusunan RAD AMPL kabupaten, dukungan pemantauan penyusunan RAD AMPL oleh tingkat Provinsi, kajian belanja AMPL tingkat kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Pamsimas pada periode perencanaan, pelaksanan dan keberlanjutan, seperti fasilitasi peningkatan kinerja asosiasi, kegiatan STBM, dukungan atau penyampaian informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil keputusan (misal Kepala Daerah); sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan RKPD serta membantu pengawalan PJM ProAKSI ke dalam RPJMDesa/RKPDesa, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam lingkup ini adalah peningkatan kapasitas dan kinerja Pemda dalam pengelolaan program Pamsimas dan program air minum dan sanitasi perdesaan;
10
5. Pengawalan terhadap sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat propinsi dan kebupaten serta desa untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi melalui program Pamsimas (kebijakan dan alokasi anggaran), termasuk diantaranya adalah kepesertaan kabupaten dalam program hibah air minum perdesaan, pemanfaatan DAK PAM STBM/Kesehatan, APBDesa, serta program APBD Murni untuk air minum dan sanitasi, serta dukungan pendanaan lainnya;
6. Dukungan teknis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, dan kegiatan pengembangan kapasitas sejenis di tingkat provinsi dan kabupaten;
7. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten serta provinsi, termasuk di dalamnya adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga, coaching kepada TFM dan masyarakat, dan lainnya;
8. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran program secara baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi pedoman dan juknis, pembahasan substansi pedum dan juknis untuk dapat dipahami oleh seluruh pelaku, serta poster dan spanduk; peningkatan kapasitas TFM dalam memahami pesan dan Informasi; serta pengawasan dan pemantauan terhadap TFM dalam penyebaran Informasi secara akurat;
9. Pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah: memastikan pengisian data dan Informasi secara valid dan tepat waktu melalui MIS Pamsimas, peningkatan kapasitas pemda (DPMU/PPMU dan Pokja AMPL) dalam memanfaatkan MIS sebagai alat pengambil keputusan, penyelesaian tindak lanjut hasil audit secara tepat waktu, masukan atau input terhadap kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat untuk bidang air minum dan sanitasi (pengawalan terhadap peraturan kepala daerah, penyusunan dokumen rencana, dan lain-lain), fasilitasi dan koordinasi masalah pengaduan secara tepat waktu, evaluasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas secara rutin dan didiskusikan bersama pelaku Pamsimas (termasuk TFM), uji petik, dan lainnya.
10. Pengelolaan kontrak, termasuk gaji, pengembangan kapasitas dan biaya operasional secara tepat kebutuhan dan tepat waktu serta akuntabel, dan melaporkan setiap penggunaannya dalam aplikasi smart-sight secara tepat waktu;
11. Memberikan rekomendasi untuk pembayaran gaji dan biaya operasional untuk TFM (Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat) secara tepat waktu, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan laporan, time-sheet, dan dokumen pendukung lainnya, verifikasi tagihan TFM, dan lain sebagainya;
12. Memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU dan DPMU dan termasuk laporan kegiatan dan kemajuan program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko yang salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC.
11
B. Target Kinerja
Target kinerja ROMS diantaranya adalah: (Catatan: perubahan dapat dilaksanakan selama masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK):
1. Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten dan desa secara tepat waktu, tepat sasaran, dan mencapai target Indikator Kinerja Utama Pamsimas;
2. Kualitas kontruksi infrastruktur air minum dan sanitasi yang memenuhi standar minimum spesifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR (dapat diunduh dalam website pamsimas, www.pamsimas.org) atau menjamin penggunaan secara baik oleh masyarakat untuk minimal 10 tahun (sesuai umur teknis dalam rancangan teknis);
3. Jumlah belanja APBD yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pamsimas, termasuk pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur (dana APBD sharing program dan dana APBD bidang air minum dan sanitasi) untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
4. Pembayaran gaji, biaya operasional kantor dan perjalanan, termasuk biaya pelatihan secara tepat kebutuhan, tepat waktu dan akuntabel, serta pelaporan secara tepat waktu dalam aplikasi smart-sight;
5. Penyampaian laporan berkala secara tepat waktu, termasuk kelengkapan dan validitas data dalam MIS;
6. Jumlah pengaduan serta tindak lanjutnya yang termuat dalam aplikasi PPM Pamsimas.
VII. INPUT PENYEDIA JASA LAYANAN
Regional Oversight Management Services (ROMS) akan dikontrak oleh PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II dan III, Satker Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat.
ROMS akan bekerja di bawah arahan langsung dari PPMU dan DPMU, serta CPMU serta bekerja di bawah pembinaan dan pengawasan dari NMC Pamsimas dan Tim Konsultan Advisori.
Untuk melaksanakan lingkup pekerjaannya, Tim ROMS terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan pendukung di tingkat provinsi dan kabupaten (lihat tabel 1). Komposisi Tim ROMS disesuaikan sebagai berikut:
a. Untuk Provinsi yang mempunyai lebih dari atau sama dengan 15
kabupaten, maka ROMS harus menyediakan Co-Provincial Coordinator (Co-PC), kecuali untuk beberapa provinsi yang dituliskan lain dalam Jadwal Aktifitas;
b. Untuk kabupaten lama akan mempunyai Co-DC dengan lingkup tugas termasuk pengelolaan keuangan, namun untuk kabupaten baru mempunyai Financial Management Assistant (FMA).
c. Gambar Contoh Organisasi ROMS dapat dilihat pada Lampiran E.
12
Pengguna Jasa melakukan seleksi Koordinator Kabupaten (Korkab/DC) dan Co-Korkab (CoDC) untuk dikontrak melalui paket ini, sehingga Penyedia Jasa tidak perlu mengusulkan atau melakukan seleksi tersendiri. Pergantian terhadap personil harus dilakukan melalui evaluasi oleh Pemberi Jasa. Pergantian terhadap posisi ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pemberi Jasa.
Tabel 1: Komposisi Tim ROMS
POSISI STATUS LOKASI
A. TIM PROVINSI
1. Provincial Coordinator (PC)a) Tenaga Ahli Provinsi
2. Co-Provincial Coordinator (Co-PC) b) Tenaga Ahli Provinsi
3. Water Supply and Sanitation Specialist (WSS) a) Tenaga Ahli Provinsi
4. ComDev Specialist/CB Coordinator (CDS/CBS) a) Tenaga Ahli Provinsi
5. Local Government Specialist (LGS) b) Tenaga Ahli Provinsi
6. Financial Management Specialist (FMS) b) Tenaga Ahli Provinsi
7. Data Management Analyst b) T/Pendukung Provinsi
8. Office Manager T/Pendukung Provinsi
9. Computer Operator T/Pendukung Provinsi
10. Office Boy T/Pendukung Provinsi
B. TIM KABUPATEN
1. District Coordinator c) Tenaga Ahli Kabupaten
2. Co-District Coordinator/DFMA c) T/Pendukung Kab. Lama
3. District FMA T/Pendukung Kab. Baru
4. Data Entry Operator and Admin. Officer T/Pendukung Kab. Lama/Baru
Catatan: a) Tim Inti, nama dan CV diajukan dalam Dokumen Penawaran
b) Tim Non-Inti, nama dan CV diajukan dalam waktu 15 hari setelah penandatangan kontrak c) DC dan Co-DC diseleksi dan ditetapkan oleh Pemberi Jasa
Pengaturan pekerjaan antara PC dan Co-PC tidak berdasarkan wilayah kabupaten jangkauan atau dampingan namun berdasarkan pembagian lingkup pekerjaan, namun untuk provinsi dengan lebih dari satu Co-PC maka pembagian pekerjaan diantara Co-PC dapat disesuaikan berdasarkan pembagian wilayah kabupaten dampingan.
Kualifikasi, rincian tugas dan target kinerja untuk masing-masing tenaga ahli dan pendukung dapat dilihat pada Lampiran F.
Pemberi jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas penentuan/penetapan, penggantian atas dasar peningkatan kinerja/pengunduran diri atas personil dan lokasi kerja DC dan Co-DC pada awal masa kontrak. Namun, pengelolaan admisistrasi kontrak, pencapaian target program PAMSIMAS, pemantauan dan peningkatan kinerja DC dan Co-DC serta penyediaan dukungan teknis dan operasional di masing-masing kabupaten sasaran seperti yang diatur dalam KAK ini, tetap menjadi tanggungjawab sepenuhnya Penyedia Jasa.
Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas
13
administrasi kontrak ROMS dan berkoordinasi dengan PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II dan III serta Satker PAMBM dan CPMU terutama dalam meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme tim ROMS sesuai dengan ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati. Biaya untuk posisi Liaison Officer adalah biaya yang harus dan dianggap telah diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran management fee untuk perusahaan.
Perusahaan ROMS akan menunjuk seorang Direktur Program untuk bertanggung jawab atas hubungan kontraktual antara Perusahaan dan Satker PAMBM termasuk semua kegiatan administrasi kontrak, serta untuk memantau kinerja Tim ROMS termasuk jaminan kualitas output dan pelaporan. Posisi ini dijadikan beban/overhead perusahaan dan telah diperhitungkan dalam biaya manajemen fee dan tidak akan dibayar berdasarkan kontrak. Direktur Program berlokasi di tempat Perusahaan ROMS.
Tim ROMS di tingkat provinsi dan kabupaten akan menempati kantor mereka sendiri, di luar kantor PPMU maupun DPMU. VIII. ORGANISASI BANTUAN TEKNIS
ROMS akan bekerja sama dengan National Management Consultant (NMC), Training Development Services (TDS), dan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat: Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat). Organisasi Bantuan Teknis dapat dilihat pada Lampiran G.
NMC memberikan dukungan secara terintegrasi dan terpadu kepada CPMU dan CPIU dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan Program Pamsimas sebagai program air minum dan sanitasi secara nasional.
TDS memberikan dukungan kepada CPMU melalui NMC dalam mengembangkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pamsimas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh seorang (1) Fasilitator Senior (SF) dan beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian. Untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari Provincial Coordinator (PC) dan Fasilitator Kabupaten STBM. Tim STBM dikontrak secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan, namun berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi berada di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS, dan untuk tingkat kabupaten berada dalam kendali District Coordinator/DC ROMS).
IX. DUKUNGAN LOGISTIK DAN TEKNIS
Tim ROMS seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 mencakup sumber daya teknis dan administratif yang diperlukan untuk memungkinkan ROMS beroperasi secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan.
14
Untuk mendukung kegiatan ROMS, Penyedia Jasa diharapkan menyediakan semua peralatan yang diperlukan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) fasilitas transportasi; (b) komunikasi, dan (c) komputer, printer, dan peralatan kantor penting lainnya. Persyaratan fasilitas transportasi adalah kendaraan berpenumpang banyak (jenis MPV atau sejenis) dan harus mencakup semua biaya untuk pengemudi, operasional dan pemeliharaan. Fasilitas transportasi menunjang kegiatan ROMS bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Ketentuan untuk ruang kantor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H, Kantor ROMS Provinsi harus menyediakan tambahan ruang kantor khusus untuk dialokasikan untuk Regional Manager NMC dan tim FAS dapat bekerja dengan nyaman.
X. PERALATAN KHUSUS
ROMS perlu memastikan bahwa kantor di Provinsi dan kabupaten akan dilengkapi dengan akses yang memadai pada peralatan berikut dan jika diperlukan disesuaikan dengan yang ditetapkan dalam Lampiran H.
• Alat GPS • Kamera Digital • Scanner • Printer • MesinFax • Proyektor LCD di kantor provinsi • Personal Desktop Computer (PC) • Laptop/Notebook Computer • Handy Talky/HT dan Radio Rig untuk kabupaten dengan kebutuhan
khusus, misalnya tidak terjangkau komunikasi telepon dna internet • Generator Set untuk kabupaten tertentu yang tidak terjangkau oleh
jaringan listrik yang memadai • Peralatan lain yang diperlukan harus dengan persetujuan PPK dan
CPMU.
XI. EXPERT GROUP MEETING(EGM) DAN PERTEMUAN KOORDINASI
A. Pertemuan Koordinasi 1. Pertemuan Koordinasi Nasional. Pertemuan koordinasi nasional atau
pertemuan tingkat nasional lainnya mengundang ROMS Provinsi. Kehadiran ROMS Provinsi adalah berdasarkan permintaan CPMU, PPK, dan Satker Pusat. Frekuensi pertemuan koordinasi nasional adalah dua (2) kali setahun atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Durasi pertemuan koordinasi nasional adalah maksimal tiga (3) hari.
2. PC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat Propinsi dua
kali setahun dengan mengundang District Coordinator (DC) dan Regional Manager NMC. Pertemuan koordinasi ini membahas mengenai penyusunan rencana dan target tahunan, serta
15
mendiskusikan kemajuan pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut dan rencana aksi penyelesaian masalah. Pimpinan pertemuan koordinasi tingkat propinsi adalah PPMU dan Satker Provinsi. Pertemuan koordinasi tingkat provinsi tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan dari PPMU dan Satker Provinsi. Durasi setiap pertemuan koordinasi tingkat provinsi adalah maksimal tiga (3) hari. ROMS dapat menyewa ruangan meeting untuk pertemuan ini. Frekuensi pertemuan koordinasi dapat ditentukan bersama dengan PPMU dan Satker Provinsi, sehingga dapat dilakukan lebih dari dua kali per tahun, namun dukungan pendanaan ROMS untuk kegiatan pertemuan ini adalah maksimal dua (2) kali per tahun.
3. DC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten
setiap bulan dengan mengundang TFM dan Korkab STBM. Seperti pertemuan koordinasi tingkat provinsi, pada pertemuan ini dibahas mengenai penyusunan rencana dan target tahunan dan tengah tahun, serta mendiskusikan kemajuan pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut dan rencana aksi penyelesaian masalah. Pimpinan pertemuan koordinasi tingkat propinsi adalah DPMU atau PPK atau Satker Kabupaten. Pertemuan koordinasi tingkat kabupaten tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan dari DPMU atau PPK atau Satker Kabupaten.
B. Expert Group Meeting (EGM) Tingkat Provinsi.
Untuk berbagi pembelajaran yang diperoleh, diskusi tentang praktek terbaik pada pelaksanaan program, penyesuaian pendekatan dan strategi, maka PC ROMS, sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing tenaga ahli/professional, akan memfasilitasi pertemuan EGM Provinsi secara berkala dengan mengundang DC, Co-DC dan DEAO. Pertemuan tersebut akan dilakukan maksimal dua kali (2) per tahun.Durasi setiap pertemuan adalah maksimal tiga (3) hari.
EGM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau isu/pembelajaran berdasarkan sektor infrastruktur air minum dan sanitasi, kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa, pendampingan tingkat desa dan masyarakat termasuk keberlanjutan, pengelolaan keuangan untuk bidang air minum dan sanitasi, serta pengelolaan dan analisa data.
EGM dapat dilaksanakan atas persetujuan CPMU dan PPK. Jika EGM dilaksanakan lebih dari dua (2) kali per tahun maka ROMS perlu meminta persetujuan CPMU dan PPK.
XII. PEMANTAUAN, EVALUASI dan UJI PETIK
A. Pemantauan dan Evaluasi 1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dari provinsi ke tingkat kabupaten
dan desa dapat dilaksanakan empat (4) kali setahun untuk masing-masing tenaga ahli ROMS Provinsi dan Data Management Analyst (DMA). Alokasi kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk
16
masing-masing tenaga ahli dan DMA dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan danisu khusus, namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah kumulatif (4 dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA dan DMA Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan.
2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus untuk ROMS Provinsi ke
tingkat Kabupaten dan Desa. ROMS provinsi dapat melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus sebanyak dua (2) kali setahun. Kegiatan khusus ini misalnya adalah kegiatan misi bersama Pemerintah dan Bank Dunia, kunjungan dari Executing Agency (EA) dan Donor yang bersifat strategis, dan lainnya. Alokasi kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) khusus untuk masing-masing tenaga ahli dan DMA dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan isu khusus, namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah kumulatif (2 dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA dan DMA Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan.
3. Tim Kabupaten bertugas untuk melakukan kegiatan pemantauan dan
evaluasi ke desa. Tim Kabupaten diberikan fasilitas kendaraan (beserta sopir) dan biaya pembelian bahan bakar untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini. Fasilitas ini digunakan secara bersama oleh DC, Co-DC, dan FMA serta DEAO. Tim Kabupaten diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi ke desa minimal tujuh (7) hari dalam satu bulan.
4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam Juknis
Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan pemantauan evaluasi untuk ROMS.
B. Uji Petik
1. Untuk menjamin keberlanjutan dan tujuan pengendalian program,
tim ROMS secara independen dan berkala akan melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan bahwa kualitas dan kepatuhan proses dari masing-masing tahapan utama dalam kegiatan berbasis masyarakat berikut telah dipenuhi.
2. Tim Provinsi wajib melakukan uji petik terhadap desa sasaran di
provinsi masing-masing, sedangkan Koordinator Kabupaten akan melakukan uji petik di desa sasaran di wilayah kabupaten masing-masing. Tim ROMS Provinsi melakukan uji petik tahunan sejumlah 10% terhadap total desa baru, dan 2% terhadap total desa perbaikan (atau peningkatan kinerja) dan desa pengembangan (perluasan) yang akan menyusun RKM (calon desa sasaran). Tim ROMS Kabupaten melakukan uji petik tahunan sejumlah 50% terhadap total desa baru dan 10% terhadap total desa perbaikan (atau peningkatan kinerja)
17
dan desa pengembangan (perluasan) yang akan menyusun RKM (calon desa sasaran). SOP Uji Petik disediakan oleh Pamsimas dalam website.
3. Hasil uji petik, baik memuaskan atau sebaliknya harus digunakan
untuk melaksanakan tindakan korektif dan meningkatkan pelaksanaan proses yang tengah berlangsung maupun yang akan berlangsung. Melalui deteksi dini terhadap masalah kualitas dan berbagai pembelajaran dan prinsip-prinsip praktek pelaksanaan terbaik, kegiatan uji petik didesain untuk mendukung keberlanjutan program jangka panjang.
4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji petik untuk ROMS. NMC akan menerbitkan daftar desa calon sasaran uji petik setiap tahun.
5. Lampiran I menampilkan jumlah dan personel yang akan melakukan
uji petik untuk provinsi dan kabupaten .
XIII. OJT DAN PENDAMPINGAN FASILITATOR
Program PAMSIMAS menggunakan beberapa jenis fasilitator sebagai berikut : a) Fasilitator Masyarakat (FM) yang bertugas untuk memberikan bantuan
pada pelaksanaan program di desa-desa Program PAMSIMAS;
b) Fasilitator Senior yang membimbing dan mendukung FM pada pelaksanaan program di desa-desa Program PAMSIMAS; dan
c) Fasilitator STBM Kabupaten yang bertugas untuk mendukung Dinas Kesehatan setempat dengan pelaksanaan program nasional STBM berskala kabupaten.
d) Seluruh fasilitator ini berada dalam kontrak terpisah dari ROMS, namun menjadi satu organisasi bantuan teknis (lihat Bagian VIII dari Kerangka Acuan Kerja).
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para fasilitator, maka setiap tahun program PAMSIMAS melaksanakan pelatihan bagi fasilitator masyarakat. Kegiatan pelatihan untuk semua fasilitator akan dikelola oleh Satker PAMBM sesuai dengan kebutuhan. ROMS mendukung kegiatan pelatihan secara substansi sesuai dengan kapasitas tenaga ahli dan bidang keahliannya.
ROMS Kabupaten mempunyai kegiatan on the job training (OJT) atau diskusi e-learning dan coaching untuk tim fasilitator masyarakat (TFM) yang dapat dilakukan satu (1) kali setiap bulan. Durasi kegiatan ini adalah satu (1) hari (full-day meeting). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mendampingi masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan kualitas hasil pendampingan Program Pamsimas di tingkat
18
masyarakat dan desa. Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi NMC dan TDS. Jumlah fasilitator masyarakat untuk setiap kabupaten dapat dilihat pada Lampiran J.
XIV. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemda, pemerintah desa dan masyarakat, maka Program Pamsimas mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas (pelatihan dan lokakarya) untuk pelaku Program Pamsimas. Pelatihan dilakukan secara berjenjang, misalnya pelatihan di tingkat provinsi hanya ditujukan kepada pelaku tingkat kabupaten (pemda kabupaten dan asosiasi), dan pelatihan tingkat kabupaten dilakukan untuk pelaku tingkat desa (pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat). Sebagai catatan, pelatihan tingkat provinsi tidak dapat menyertakan pelaku tingkat desa. Perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan bersama dengan NMC dan TDS. Persetujuan kegiatan pelatihan tingkat provinsi diberikan oleh CPMU dan PPK, sedangkan perencanaan pelatihan tingkat kabupaten dilakukan bersama ROMS Provinsi, dan persetujuan kegiatan pelatihan diberikan oleh PPMU dan DPMU. NMC dan TDS akan menerbitkan panduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan (misalnarasumber, jadwal, komponen pembiayaan, dan lainnya) serta contoh TOR. ROMS dapat mengembangkan substansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan isu-isu lokal. Berikut daftar pelatihan yang dapat dikelola oleh Tim ROMS. Estimasi jumlah peserta per provinsi dan kabupaten dapat dilihat pada tabel Jadwal Aktivitas pada Dokumen Lelang (Bab XI). A. Pelatihan
Tingkat Provinsi
1. Pelatihan Asosiasi BPSPAMS. Perencanaan pelatihan ini dilakukan bersama Sekretariat Nasional Asosiasi BPSPAMS dan NMC. Frekuensi pelatihan ini adalah 1 kali setahun mulai pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Durasi pelatihan maksimal tiga (3 hari).
2. Pelatihan Penyusunan RAD AMPL untuk Tim Penyusun RAD AMPL Pemda Kabupaten, diberikan hanya untuk kabupaten yang baru bergabung dengan Pamsimas mulai tahun 2016 dan seterusnya. Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC. Pelatihan ini diberikan satu (1) kali yaitu pada tahun 2017. Durasi pelatihan maksimal empat (4) hari.
3. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam rangka pengarusutamaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
19
Pelatihan ini diberikan bagi pemda-pemda yang sudah menyelesaikan RAD AMPL. Perencanaan pelatihan ini dilakukan bersama NMC, dan pelaksanaannya dilakukan atas persetujuan CPMU dan PPK. Pelatihan ini dilaksanakan dua kali selama masa layanan ROMS. Jadwal yang disesuaikan dengan rekomendasi NMC, misal tahun 2017 dan 2018 atau tahun 2018 dan 2019. Durasi pelatihan maksimas tiga (3) hari.
Tingkat Kabupaten
1. Pelatihan Kader AMPL. Pelatihan Kader AMPL diberikan untuk desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas. Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing kelompok, namun sesuai dengan rekomendasi dari ROMS Provinsi maka pelatihan kader AMPL dapat dilakukan secara bersama. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.
2. Pelatihan BPSPAMS. Pelatihan BPSPAMS diberikan untuk desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas. Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing kelompok. Perencanaan pelatihan dilaksanakan bersama ROMS Provinsi dan Asosiasi Kabupaten serta DPMU yang membidangi pembinaan terhadap BPSPAMS. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.
3. Pelatihan untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan. Pelatihan untuk aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan diberikan untuk desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas. Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing kelompok. Perencanaan pelatihan dilaksanakan bersama ROMS Provinsi serta DPMU yang membidangi pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan Kecamatan. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.
4. Jumlah Desa Target Pelatihan Tingkat Kabupaten dapat dilihat pada Lampiran J-1.
B. Workshop
Tingkat Provinsi
1. Integrasi RAD ke dalam RPJMD dan RKPD. Lokakarya ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL. PPMU adalah pengelola utama untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Tim Penyusun RPJMD dan RKPD. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan konsultasi NMC. Persetujuan terhadap kegiatan lokakarya diberikan oleh CPMU, PPK dan CPIU BANGDA.
2. Review RAD AMPL. Lokakarya ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL. PPMU dan Pokja AMPL adalah pengelola utama untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Bappeda. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan konsultasi NMC. Persetujuan terhadap kegiatan lokakarya diberikan oleh CPMU, PPK dan CPIU BANGDA.
20
3. Kedua lokakarya tersebut dilakukan satu (1) kali setahun, dengan durasi maksimal tiga (3) hari tergantung jumlah kabupaten.
Tingkat Kabupaten
1. Workshop Keberlanjutan dan Pengembangan Asosiasi. Lokakarya ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan Asosiasi BPSPAMS. Lokakarya dilakukan satu (1) kali setahun dengan durasi dua (2) hari.
2. Workshop Sosialisasi RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan seterusnya).Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS Provinsi. Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya adalah satu (1) hari.
3. Workshop Ekspose RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan seterusnya). Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS Provinsi. Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya adalah satu (1) hari.
4. Workshop Monitoring RAD AMPL. Lokakarya ini adalah untuk kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL, termasuk untuk perbaruan terhadap dokumen RAD AMPL sesuai dengan kebijakan baru dari pemerintah daerah, misalnya RPJMD. Lokakarya ini dilaksanakan satu (1) kali setahun.
Untuk pelatihan dan workshop bagi pemerintah daerah, ROMS menanggung biaya event (full-day atau full-board meeting), sedangkan uang saku/harian dan transport (lokal dan dari/ke kabupaten ke lokasi pelatihan disediakan oleh masing-masing instansi pengutus sebagai bagian dari BOP DPMU atau Pokja AMPL/Pakem).
C. Pelatihan untuk Pelaku Pengelola Program Pamsimas menyediakan pelatihan untuk pelaku pengelola program, khusus mengenai pengelolaan program Pamsimas untuk PPMU, DPMU dan Satker serta untuk District Coordinator (DC) ROMS.
Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan Program Pamsimas dikelola langsung oleh Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk pelaku pengelola program. ROMS memberikan dukungan untuk memastikan bahwa peserta pelatihan siap. Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam kontrak ROMS.
D. Pelatihan Lainnya
Pamsimas menyediakan pelatihan untuk Panitia Kemitraan (Pakem) dalam rangka pemilihan desa. Kegiatan pelatihan ini dikelola langsung oleh
21
Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk Pakem (jadwal, TOR, dan lain sebagainya). ROMS memberikan dukungan untuk memastikan bahwa peserta pelatihan siap (misalnya SK Panitia Kemitraan dan daftar nama serta kesediaan jadwal peserta pelatihan). Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam kontrak ROMS.
XV. OUTPUT DAN LAPORAN
Laporan dan output lainnya yang harus disiapkan oleh ROMS tercantum dalam daftar di bawah ini. Persyaratan khusus dalam hal tanggung jawab, waktu penyerahan jika disyaratkan khusus tercantum dalam Lampiran K.
NMC akan menerbtikan pantuan terkait pelaporan dan output ROMS sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK. Syarat pelaporan tercantum dalam Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari www.pamsimas.org. Laporan Pendahuluan: Laporan Pendahuluan akan dididkusikan dengan Pokja AMPLProvinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker PSPAM untuk menetapkan program kerja ROMS yang disepakati yang juga disinkronkan dengan kebutuhan program secara keseluruhan dan terutama diselaraskan dengan kegiatan tim fasilitator yang dikontrak secara terpisah (FM, FS dan Fasilitator STBM), serta agenda pengembangan kapasitas dari program.
Laporan Bulanan: Laporan Bulanan diharapkan menyertakan gambaran kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (KPI), kegiatan utama yang dilakukan, rincian ringkasan dalam kaitannya dengan pengadaan, manajemen keuangan, status M&E/MIS, isu-isu manajemen dan teknis yang utama dalam program yang diperlukan untuk memperoleh penanganan pada bulan mendatang. Laporan Bulanan akan dikonsolidasikan di tingkat ROMS tetapi harus terstruktur untuk memungkinkan laporan ini digunakan juga oleh Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU dan Satker PSPAM.
Laporan Triwulanan: Laporan Triwulanan akan mengkonsolidasikan informasi dari Laporan Bulanan. Struktur danisi akan ditentukan oleh NMC dan CPMU agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk Laporan Manajemen Program.
Laporan Tahunan: Laporan Tahunan akan disiapkan untuk mengkonsolidasikan informasi dari Laporan Bulanan selama satu Tahun Anggaran. Struktur dan isi akan ditentukan oleh NMC dan CPMU agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk Konsolidasi Laporan Manajemen Program Tahunan.
22
Input MIS Input MIS akan disediakan dalam format yang telah disepakati dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan daerah penting untuk memungkinkan analisis di tingkat program dan pelaporan dapat terselesaikan.
Input Smart-sight Input Smart-sight akan disediakan dalam format yang telah disepakati dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan daerah penting untuk memungkinkan analisis di tingkat program dan pelaporan dapat terselesaikan
Laporan khusus: Laporan sebagaimana diminta oleh Pokja AMPL Provinsi, PPMUs, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker PSPAM/Kabupaten.
Draft Laporan Akhir & Laporan Akhir: Laporan Akhir disiapkan mencakup status penyelesaian, operasi dan pemeliharaan, dan laporan strategi pengakhiran programuntuk setiap kabupaten dan desa. Struktur dan format laporan ini akan disepakati dengan CPMU dan NMC dan akan mencakup persyaratan khusus atas penyajian, analisis dan konsolidasi data untuk Laporan Penyelesaian dari Peminjam.
XVI. EVALUASI KINERJA PENYEDIA JASA LAYANAN Kinerja Tim ROMS secara keseluruhan akan dievaluasi secara rutin tiap tahun oleh PPMU dalam konsultasi dengan CPMU. Kelanjutan kontrak akan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan CPMU yang mungkin merekomendasikan perubahan struktur tim dan/atau personel atau pemutusan kontrak dalam kasus kinerja yang tidak dapat diterima. CPMU dibantu oleh NMC akan mengembangkan sistem penilaian kinerja personil ROMS yang akan disediakan untuk PPMU, Satker PSPAM Provinsi, dan perusahaan ROMS. ROMS diminta untuk melakukan evaluasi tahunan anggota timnya serta FM/FS yang bekerja di masing-masing kabupaten dan melaporkan hasilnya ke PPMU.
Selain itu, ROMS akan mengatur pelaksanaan evaluasi kinerja STBM Specialist dan Fasilitator STBM oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, dan melaporkan hasilnya kepada PPMU.
NMC akan menerbitkan lembar kinerja Tim ROMS dan TFM sebagai panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kinerja.
23
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS
LAMPIRAN B Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pamsimas
LAMPIRAN C Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola
LAMPIRAN D Wilayah Cakupan Program Pamsimas
LAMPIRAN E Gambar Contoh Struktur Organisasi ROMS
LAMPIRAN F Kualifikasi, Rincian Tugas dan Target Kinerja Tim ROMS
LAMPIRAN G Organisasi Bantuan Teknis
LAMPIRAN H Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis
LAMPIRAN I Uji Petik
LAMPIRAN J Jumlah Fasilitator
LAMPIRAN J-1 Jumlah Target Desa untuk Pelatihan di Tingkat Kabupaten
LAMPIRAN K Pelaporan
LAMPIRAN L Rencana Kerja Layanan ROMS
24
LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab
Pengumpulan Data
1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan
2. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan
3. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
7,9 juta
7.7 juta
77%
10.3 juta
8.2 juta
90%
12 juta
9.1 juta
90%
16 juta
11.1 juta
90%
19 juta
13.6 juta
90%
22.1 juta
14.9 juta
90%
Laporan Kuartal
Laporan Kuartal
Laporan Kuartal
Masyarakat/ Data Primer
Masyarakat/ Data Primer
Masyarakat/ Data Primer
Fasilitator dan ROMS
Sanitarian, Dinkes, dan
ROMS
Fasilitator dan ROMS
Hasil Antara 1:
1. Jumlah desa yang menyusun RKM
2. % kabupaten yang telah menyusun rencana peningkatan kapasitas (RAD AMPL) untuk mendukung adopsi dan
10,287
32%
27,000
70%
18,000
40%
21,000
50%
24,000
60%
27,000
70%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Masyarakat/ Data Primer
Pemda/ Data Sekunder
Fasilitator/ROMS
ROMS/NMC
25
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab
Pengumpulan Data
pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program
3. % kabupaten yang telah menyusun realisasi anggaran Kab/Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target UA 2019
4. % kabupaten yang mereplikasi pendekatan Pamsiimas di luar masyarakat sasaran
35 %
100%
60%
90%
40%
90%
45%
90%
50%
90%
60%
90%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Pemda/ Data Sekunder
Pemda/ Data Sekunder
ROMS/NMC
ROMS/NMC
5. % desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM ProAKSi/RKM
6. % desa yang merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi
N/A
N/A
0%
0%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Pemdes/ Data Primer
Pemdes/ Data Primer
Fasilitator/ROMS
Fasilitator/ROMS
26
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab
Pengumpulan Data
Hasil Antara 2:
7. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
8. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang berfungsi dan memenuhi kepuasan dari mayoritas masyarakat sasaran
77%
87%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
Laporan kuartal
Pada Akhir Program
Pemdes/ Data Primer
Survey
Fasilitator/ROMS
CPMU
9. Jumah desa yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah
10. % kab/kota yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah
1,249
36%
1,649
0%
2,399
20%
3,399
30%
4,649
40%
4,649
50%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Masyarakat/ Data Primer
Pemda/ Data Sekunder
Fasilitator/ROMS
ROMS/CMAC
11. % masyarakat sasaran yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)
51%
60%
60%
60%
60%
60%
Laporan kuartal
Masyarakat/ Data Primer
Masyarakat/ Data
Sanitarian, Dinkes, dan
ROMS
27
Indikator Pencapaian Program
Kemajuan s/d Aug 7,
2015
Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan
2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi
dan Pelaporan
Sumber Data/Metodologi
Penanggung Jawab
Pengumpulan Data
12. % masyarakat sasaran yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS)
13. % sekolah sasaran yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS.
68%
85%
60%
95%
60%
95%
60%
95%
60%
95%
60%
95%
Laporan tahunan
Laporan tahunan
Primer
Sekolah/ Data Primer
Sanitarian, Dinkes, dan
ROMS
Sanitarian, Dinkes, dan
ROMS
Hasil Antara 3:
14. % kabupaten yang mempunyai struktur dan alat pemantauan program (MIS, M&E) memberikan informasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek
93%
90%
90%
90%
90%
90%
Laporan kuartal
MIS Data/ Data Sekunder
ROMS/NMC
28
LAMPIRAN B : DAFTAR PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PAMSIMAS
Seluruh dokumen ini dapat diunduh dari www.pamsimas.org
1. Pedoman Umum Program Pamsimas
2. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Masyarakat
3. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Pemda
4. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
6. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial
7. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat
8. Petunjuk Teknis Pengelolaan SPAM dan Penguatan Keberlanjutan
9. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan
10. Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD AMPL
11. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Sumber PHLN
12. Petunjuk Teknis Pemilihan Desa
13. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM
14. Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
15. Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa
16. Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban Keuangan dan
Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola
29
LAMPIRAN C : PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN JASA KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA
2 SATKER PAMBM
30
LAMPIRAN D : LOKASI PROGRAM PAMSIMAS
Lokasi kabupaten peserta PAMSIMAS dan perkiraan jumlah Fasilitator yang akan bekerja bersama tim ROMS seperti pada tabel dibawah ini. Fasilitator Masyarakat dan Fasilitator Senior tidak menjadi bagian kontrak ROMS.
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
ROMS 1-18 NASIONAL 359 221 138 33 3624 509
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 18 3 15 1 105 18
1 Aceh Besar 1 3 1 2 Bireuen 1 9 1 3 Pidie 1 9 1 4 Aceh Barat 1 6 1 5 Aceh Barat Daya 1 6 1 6 Aceh Jaya 1 6 1 7 Aceh Selatan 1 6 1 8 Aceh Singkil 1 6 1 9 Aceh Tamiang 1 3 1
10 Aceh Tengah 1 6 1 11 Aceh Tenggara 1 6 1 12 Aceh Timur 1 6 1 13 Aceh Utara 1 6 1 14 Bener Meriah 1 3 1 15 Gayo Lues 1 3 1 16 Nagan Raya 1 6 1 17 Pidie Jaya 1 6 1 18 Simeulue 1 9 1
2 SUMATERA UTARA 21 4 17 2 165 23
1 Dairi 1 9 1 2 Pakpak Bharat 1 9 1 3 Batubara 1 12 2 4 Padang Lawas Utara 1 12 2 5 Asahan 1 9 1 6 Deli Serdang 1 9 1 7 Humbang Hasundutan 1 9 1 8 Karo 1 9 1 9 Labuhanbatu 1 9 1
10 Labuhanbatu Selatan 1 9 1 11 Labuhanbatu Utara 1 6 1 12 Mandailing Natal 1 9 1 13 Nias Barat 1 9 1 14 Padang Lawas 1 9 1
31
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
15 Samosir 1 9 1 16 Serdang Bedagai 1 9 1 17 Simalungun 1 9 1 18 Tapanuli Selatan 1 9 1 19 Tapanuli Tengah 1 9 1 20 Tapanuli Utara 1 9 1 21 Toba Samosir 1 6 1
3.1 SUMATERA BARAT 12 12
4 205 24
1 Kepulauan Mentawai 1 12 2 2 Pesisir Selatan 1 15 2 3 Solok 1 12 2 4 Sijunjung 1 15 2 5 Tanah Datar 1 12 2 6 Padang Pariaman 1 15 2 7 Agam 1 15 2 8 Lima Puluh Kota 1 15 2 9 Pasaman 1 15 2
10 Solok Selatan 1 15 2 11 Dharmasraya 1 15 2 12 Pasaman Barat 1 15 2
3.2 JAMBI 9 4 5 3 115 13
1 Kerinci 1 12 2 2 Merangin 1 12 2 3 Sarolangun 1 12 2 4 Bungo 1 12 2 5 Batanghari 1 6 1 6 Muaro Jambi 1 9 1 7 Tanjung Jabung Barat 1 9 1 8 Tanjung Jabung Timur 1 9 1 9 Tebo 1 9 1
4.1 RIAU 9 9
6 72 9
1 Kuantan Singingi 1 18 2 2 Indragiri Hulu 1 18 2 3 Indragiri Hilir 1 15 2 4 Pelalawan 1 12 2 5 Siak 1 9 1 6 Kampar 1 21 3 7 Rokan Hulu 1 12 2 8 Bengkalis 1 15 2 9 Kepulauan Meranti 1 12 2
32
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
4.2 KEPULAUAN RIAU 5 2 3 5 39 6
1 Karimun 1 12 2 2 Natuna 1 9 1 3 Bintan 1 6 1 4 Kepulauan Anambas 1 6 1 5 Lingga 1 6 1
5.1 SUMATERA SELATAN 13 10 3 8 171 23
1 Ogan Komering Ulu 1 12 2 2 Ogan Komering Ilir 1 15 2 3 Muara Enim 1 15 2 4 Lahat 1 15 2 5 Musi Rawas 1 15 2 6 Musi Banyuasin 1 18 2 7 Ogan Komering Ulu Selatan 1 15 2 8 Ogan Komering Ulu Timur 1 15 2 9 Ogan Ilir 1 15 2
10 Empat Lawang 1 12 2 11 Banyuasin 1 6 1 12 Musi Rawas Utara 1 9 1 13 Penukal Abab Lematang Ilir 1 9 1
5.2 KEP. BANGKA BELITUNG 6 2 4 7 30 5
1 Bangka 1 9 1 2 Bangka Tengah 1 3 1 3 Bangka Barat 1 6 1 4 Bangka Selatan 1 6 1 5 Belitung 1 6 1 6 Belitung Timur 1 3 1
6.1 LAMPUNG 12 2 10 10 108 14
1 Tanggamus 1 12 2 2 Lampung Selatan 1 12 2 3 Lampung Barat 1 9 1 4 Lampung Tengah 1 9 1 5 Lampung Timur 1 6 1 6 Lampung Utara 1 6 1 7 Mesuji 1 9 1 8 Pesawaran 1 9 1 9 Pringsewu 1 9 1
10 Tulang Bawang Barat 1 9 1 11 Tulang Bawang 1 9 1 12 Way Kanan 1 9 1
33
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
6.2 BENGKULU 9 4 5 9 75 11
1 Bengkulu Selatan 1 12 2 2 Rejang Lebong 1 6 1 3 Kaur 1 9 1 4 Kepahiang 1 12 2 7 Bengkulu Tengah 1 9 1 5 Lebong 1 3 1 6 Mukomuko 1 9 1 8 Seluma 1 9 1 9 Bengkulu Utara 1 6 1
7.1 JAWA BARAT 15 11 4 12 159 23
1 Sukabumi 1 12 2 2 Bandung 1 9 1 3 Garut 1 18 2 4 Tasikmalaya 1 12 2 7 Kuningan 1 12 2 5 Cirebon 1 12 2 6 Sumedang 1 15 2 8 Subang 1 15 2 9 Purwakarta 1 9 1
10 Bekasi 1 9 1 11 Bandung Barat 1 12 2 12 Bogor 1 6 1 13 Ciamis 1 6 1 14 Cianjur 1 6 1 15 Pangandaran 1 6 1
7.2 BANTEN 4 3 1 11 54 7
1 Pandeglang 1 12 2 2 Lebak 1 18 2 3 Serang 1 18 2 4 Tangerang 1 6 1
8.1 JAWA TENGAH 29 29
14 426 57
1 Kudus 1 9 1 2 Sragen 1 15 2 3 Grobogan 1 15 2 4 Blora 1 15 2 5 Rembang 1 15 2 6 Pati 1 15 2 7 Demak 1 15 2 8 Semarang 1 15 2
34
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
9 Jepara 1 12 2 10 Cilacap 1 15 2 11 Banyumas 1 15 2 12 Purbalingga 1 15 2 13 Banjarnegara 1 15 2 14 Kendal 1 15 2 15 Batang 1 15 2 16 Pekalongan 1 15 2 17 Pemalang 1 15 2 18 Tegal 1 15 2 19 Brebes 1 15 2 20 Kebumen 1 15 2 21 Purworejo 1 15 2 22 Wonosobo 1 15 2 23 Magelang 1 15 2 24 Boyolali 1 15 2 25 Klaten 1 15 2 26 Sukoharjo 1 15 2 27 Wonogiri 1 15 2 28 Karanganyar 1 15 2 29 Temanggung 1 15 2
8.2 DI YOGYAKARTA 4 2 2 13 27 4
1 Kulon Progo 1 9 1 2 Bantul 1 9 1 3 Gunungkidul 1 6 1 4 Sleman 1 3 1
9 JAWA TIMUR 27 21 6 15 213 27
1 Lumajang 1 9 1 2 Bondowoso 1 9 1 3 Situbondo 1 6 1 4 Probolinggo 1 6 1 5 Pasuruan 1 9 1 6 Sidoarjo 1 9 1 7 Mojokerto 1 9 1 8 Lamongan 1 9 1 9 Gresik 1 9 1
10 Bangkalan 1 6 1 11 Sampang 1 6 1 12 Sumenep 1 9 1 13 Tuban 1 9 1
35
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
14 Malang 1 9 1 15 Pacitan 1 9 1 16 Trenggalek 1 9 1 17 Kediri 1 9 1 18 Nganjuk 1 9 1 19 Magetan 1 9 1 20 Ngawi 1 9 1 21 Bojonegoro 1 6 1 22 Jember 1 6 1 23 Jombang 1 6 1 24 Madiun 1 6 1 25 Pamekasan 1 6 1 26 Ponorogo 1 6 1 27 Blitar 1 9 1
10.1 NUSA TENGGARA BARAT 8 6 2 17 66 8
1 Lombok Tengah 1 9 1 2 Lombok Timur 1 9 1 3 Sumbawa 1 9 1 4 Dompu 1 9 1 5 Bima 1 9 1 6 Lombok Utara 1 6 1 7 Lombok Barat 1 6 1 8 Sumbawa Barat 1 9 1
10.2 BALI 5 1 4 16 30 5
1 Tabanan 1 6 1 2 Bangli 1 6 1 3 Buleleng 1 6 1 4 Gianyar 1 6 1 5 Jembrana 1 6 1
11 NUSA TENGGARA TIMUR 21 19 2 18 177 29
1 Kupang 1 12 2 2 Alor 1 12 2 3 Lembata 1 12 2 4 Sikka 1 12 2 5 Manggarai 1 12 2 6 Manggarai Barat 1 12 2 7 Manggarai Timur 1 6 1 8 Flores Timur 1 6 1 9 Ende 1 6 1
10 Nagekeo 1 6 1
36
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
11 Timor Tengah Selatan 1 12 2 12 Timor Tengah Utara 1 12 2 13 Rote Ndao 1 6 1 14 Sumba Barat 1 9 1 15 Sumba Timur 1 6 1 16 Sumba Tengah 1 6 1 17 Sumba Barat Daya 1 6 1 18 Belu 1 6 1 19 Sabu Raijua 1 6 1 20 Malaka 1 6 1 21 Ngada 1 6 1
12.1 KALIMANTAN BARAT
12 11 1 19 105 15
1 Sambas 1 9 1 2 Bengkayang 1 9 1 3 Landak 1 12 2 4 Mempawah (Pontianak) 1 6 1 5 Sanggau 1 9 1 6 Ketapang 1 12 2 7 Sintang 1 9 1 8 Sekadau 1 9 1 9 Melawi 1 12 2
10 Kayong Utara 1 6 1 11 Kubu Raya 1 6 1 12 Kapuas Hulu 1 6 1
12.2 KALIMANTAN TENGAH 9 2 7 20 78 10
1 Kotawaringin Barat 1 9 1 2 Kapuas 1 9 1 3 Seruyan 1 9 1 4 Barito Selatan 1 9 1 5 Barito Timur 1 9 1 6 Barito Utara 1 9 1 7 Lamandau 1 6 1 8 Gunung Mas 1 6 1 9 Katingan 1 12 2
13.1 KALIMANTAN SELATAN 11 10 1 21 162 20
1 Tanah Laut 1 15 2 2 Kota Baru 1 18 2 3 Banjar 1 18 2 4 Barito Kuala 1 18 2 5 Tapin 1 9 1
37
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
6 Hulu Sungai Selatan 1 18 2 7 Hulu Sungai Utara 1 18 2 8 Tabalong 1 12 2 9 Tanah Bumbu 1 15 2
10 Balangan 1 15 2 11 Hulu S. Tengah 1 6 1
13.2 KALIMANTAN TIMUR 4 1 3 22 30 4
1 Kutai Barat 1 9 1 2 Kutai Kartanegara 1 9 1 3 Paser 1 6 1 4 Kutai Timur 1 6 1
13.2 KALIMANTAN UTARA 4
4 23 30 4
1 Bulungan 1 6 1 2 Malinau 1 9 1 3 Nunukan 1 9 1 4 Tana Tidung 1 6 1
14.1 SULAWESI UTARA 9
9 25 69 12
1 Minahasa Selatan 1 12 2 2 Minahasa Utara 1 9 1 3 Bolang Mongondow 1 6 1 4 Bl. Mangondow Sel. 1 6 1 5 Bl. Mongondow Timur 1 6 1 6 Bl. Mongondow Utara 1 6 1 7 Minahasa 1 6 1 8 Kepulauan Sangihe 1 9 2 9 K. Siau Tagulandang 1 9 2
14.2 GORONTALO 5 5
24 60 9
1 Pohuwato 1 12 2 2 Boalemo 1 6 1 3 Gorontalo 1 18 2 4 Bone Bolango 1 12 2 5 Gorontalo Utara 1 12 2
15.1 SULAWESI SELATAN 20 17 3 27 207 29
1 Selayar 1 15 2 2 Pinrang 1 12 2 3 Gowa 1 9 1 4 Bulukumba 1 12 2 5 Bantaeng 1 12 2 6 Jeneponto 1 12 2
38
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
7 Maros 1 9 1 8 Pangkajene dan Kep. 1 6 1 9 Barru 1 6 1
10 Bone 1 12 2 11 Wajo 1 12 2 12 Sidenreng Rappang 1 15 2 13 Luwu 1 9 1 14 Tana Toraja 1 12 2 15 Luwu Utara 1 9 1 16 Luwu Timur 1 9 1 17 Toraja Utara 1 9 1 18 Enrekang 1 9 1 19 Sinjai 1 9 1 20 Takalar 1 9 1
15.2 SULAWESI BARAT 5 3 2 26 51 7
1 Mamuju 1 12 2 2 Majene 1 12 2 3 Polewali Mandar 1 9 1 4 Mamasa 1 9 1 5 Mamuju Tengah 1 9 1
16.1 SULAWESI TENGGARA 12 4 8 28 108 12
1 Kolaka 1 9 1 2 Bombana 1 9 1 3 Wakatobi 1 9 1 4 Buton Utara 1 9 1 5 Buton 1 9 1 6 Kolaka Timur 1 9 1 7 Kolaka Utara 1 9 1 8 Konawe Selatan 1 9 1 9 Konawe Utara 1 9 1
10 Muna 1 9 1 11 Muna Barat 1 9 1 12 Konawe Kepulauan 1 9 1
16.2 SULAWESI TENGAH 12 10 2 29 153 22
1 Banggai Kepulauan 1 15 2 2 Banggai 1 12 2 3 Morowali 1 18 2 4 Poso 1 12 2 5 Donggala 1 12 2 6 Toli-Toli 1 6 1
39
PROVINSI DAN KABUPATEN ROMS
KABUPATEN PAMSIMAS
TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Jum
lah
Kab
upat
en
Kab
upat
en
Lam
a
Kab
upat
en
Ba
ru
Fac.
Adm
inin
. Se
rvic
es [F
as]
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Fasi
litat
or
Seni
or
7 Buol 1 12 2 8 Parigi Moutong 1 18 2 9 Tojo Una-Una 1 15 2
10 Sigi 1 12 2 11 Morowali Utara 1 12 2 12 Banggai Laut 1 9 1
17.1 MALUKU 7 5 2 30 78 12
1 Maluku Tenggara 1 12 2 2 Maluku Tengah 1 12 2 3 Buru 1 12 2 4 Maluku Barat Daya 1 12 2 5 Buru Selatan 1 12 2 6 Kepulauan Aru 1 9 1 7 Maluku Tenggara Barat 1 9 1
17.2 MALUKU UTARA 5 2 3 31 42 7
1 Halmahera Selatan 1 12 2 2 Halmahera Barat 1 12 2 3 Halmahera Timur 1 6 1 4 Halmahera Utara 1 6 1 5 Kepulauan Sula 1 6 1
18.1 PAPUA BARAT 5 3 2 32 60 9
1 Manokwari 1 15 2 2 Sorong Selatan 1 12 2 3 Maybrat 1 12 1 4 Raja Ampat 1 9 1 5 Sorong 1 12 1
18.2 PAPUA 12 2 10 33 114 19
1 Merauke 1 12 2 2 Asmat 1 12 2 3 Jayawijaya 1 12 2 4 Kepulauan Yapen 1 12 2 5 Mamberamo Raya 1 12 2 6 Mamberamo Tengah 1 6 1 7 Mappi 1 12 2 8 Mimika 1 12 2 9 Nabire 1 6 1
10 Paniai 1 6 1 11 Tolikara 1 12 2 12 Waropen 1 12 2
40
Hubungan antara ROMS dengan FAS dan Tim Monev Region NMC dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.
PROVINSI
KABUPATEN PAMSIMAS III
PAM
SIM
AS
I [2
008-
2012
]
PAM
SIM
AS
II
[201
3-20
16]
PAM
SIM
AS
III
[201
6-20
20]
OV
ERSI
GH
T SE
RV
ICES
JUM
LAH
K
AB
UPA
TEN
FASI
LITA
TOR
A
DM
IN.
SER
VIC
ES
MO
NEV
R
EGIO
N
1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1
1 2 Sumatera Utara 4 21 ROMS 2 21 FAS 2 3 Sumatera Barat 13 12 12
ROMS 3 21 FAS 3
4 Jambi 4 9 FAS 4 5 Riau 6 9 9
ROMS 4 14 FAS 5
2
6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6 7 Sumatera Selatan 8 10 13
ROMS 5 19 FAS 7
8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8 9 Lampung 2 12
ROMS 6 21 FAS 9
10 Bengkulu 4 9 FAS 10 11 Jawa Barat 5 11 15
ROMS 7 19 FAS 11
3 12 Banten 2 3 4 FAS 12 13 Jawa Tengah 28 29 29
ROMS 8 33 FAS 13
14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14 15 Jawa Timur 21 27 ROMS 9 27 FAS 15 16 Nusa Tenggara Barat 6 8
ROMS 10 13 FAS 16
4
17 Bali 1 5 FAS 17 18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18 19 Kalimantan Barat 11 12
ROMS 12 21 FAS 19
20 Kalimantan Tengah 2 9 FAS 20 21 Kalimantan Selatan 8 10 11
ROMS 13 19 FAS 21
22 Kalimantan Timur 1 4 FAS 22 23 Kalimantan Utara 4 FAS 23 24 Sulawesi Utara 9
ROMS 14 14 FAS 24
5
25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25 26 Sulawesi Selatan 4 17 20
ROMS 15 25 FAS 26
27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27 28 Sulawesi Tenggara 4 12
ROMS 16 24 FAS 28
29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29 30 Maluku 5 7
ROMS 17 12 FAS 30
6 31 Maluku Utara 2 5 FAS 31 32 Papua Barat 3 5
ROMS 18 17 FAS 32
33 Papua 2 12 FAS 33
TOTAL 110 221 359 359 6
41
LAMPIRAN E: STRUKTUR ORGANISASI ROMS
Provincial Coordinator
District Coordinator
District Coordinator
Co. District Coordinator/
DFMA
Data Entry/ Administration
Officer
Data Entry/ Administration
Officer
Disctrict Financial
Management Assisstant
KABUPATEN LAMA KABUPATEN BARU
42
LAMPIRAN F : KUALIFIKASI, RINCIAN TUGAS DAN TARGET KINERJA TIM ROMS Calon Penyedia Jasa dalam masa penawaran harus menyiapkan 3 (tiga) Tenaga Ahli inti Provinsi dibawah ini dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.
Tenaga Ahli inti untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Provincial Coordinator 2. Water Supply and Sanitation Specialist 3. Community Development/Capacity Building Coordinator Dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penjedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari Personil non-inti Provinsi yang memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran ini untuk disetujui oleh Pemberi Jasa. Mereka adalah: 4. Co-Provincial Coordinator, apabila dipersyaratkan 5. Local Government Specialist 6. Financial Management Specialist 7. Data Management Analyst Dalam waktu 15 hari Pemberi Jasa sudah harus menanggapi secara tertulis usulan tsb. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi minimum maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini. Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa seperti diatur dalam Kontrak.
43
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
Melapor ke Ketua PPMU dan Satker Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat/sosial
8 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
7 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Korprov akan memberikan dukungan langsung kepada PPMU dan Satker Provinsi serta Pokja AMPL dalam pengelolaan program secara keseluruhan. Secara khusus tugas Korprov meliputi namun tidak terbatas kepada: 1. Mendukung PPMU/Satker Provinsi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan kemajuan program, kualitas dan keberlanjutan di provinsi/kabupaten, termasuk penyusunan KPI Provinsi, ketersediaan biaya operasional PPMU, keberfungsian Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten dan Panitia Kemitraan (Pakem), penyusunan rencana kerja tahunan, penyediaan anggaran kegiatan pelatihan dan workshop tingkat provinsi, dan lainnya;
2. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi untuk mengendalikan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten (termasuk Korprov STBM, ROMS kabupaten dan TFM), termasuk rencana kerja bersama, target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
3. Memfasilitasi dan mendorong Pokja AMPL Provinsi untuk mengembangkan kolaborasi untuk mengelola program air minum dan sanitasi pedesaan menuju akses universal air minum dan sanitasi;
4. Mengadvokasi pemda terkait target jumlah desa dampingan baru melalui Program Pamsimas dan program lain yang disinkronkan dengan Pamsimas (DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum) dan lainnya guna percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada PPMU, Satker Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi untuk percepatan, peningkatan kinerja program serta pelaksanaan program secara umum, termasuk pengelolaan pertemuan koordinasi, penerbitan surat kepada pemda kabupaten dan pusat, dan lainnya;
6. Memberikan dukungan teknis kepada tim ROMS kabupaten
44
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
dalam pelaksanaan hibah air minum perdesaan, termasuk menyusun target penerima manfaat (output), dan lainnya;
7. Mendukung PPMU dalam melaksanakan koodinasi serta pemantauan kegiatan, termasuk pemilihan desa, evaluasi RKM, pertemuan Pokja AMPL, rapat koordinasi PPMU/DPMU, dan lainnya;
8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola evaluasi RKM tingkat provinsi secara tepat waktu;
9. Memastikan bahwa seluruh kabupaten dapat menyelesaikan kegiatan tingkat desa secara tepat waktu (pemilihan desa dan RKM, serah terima dari pemda kepada KKM/BPSPAMS);
10. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis serta POB Pamsimas;
11. Memastikan penyerahan secara tepat waktu dan dengan mutu yang terjamin terkait semua pengumpulan data dan pembuatan laporan;
12. Memastikan pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten secara tepat waktu, termasuk mendiskusikan pendanaan dan kegiatan dengan perusahaan sesuai dengan kontrak ROMS;
13. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi, untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen terverifikasi kepada Satker Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran paling terlambat tujuh (7) hari setelah seluruh dokumen disampaikan oleh DC;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk keseluruhan MIS, terutama modul 0, 1-2 dan 4 MIS;
16. Mengelola EGM dan MIS Day, termasuk mendiskusikan dengan masing-masing TA mengenai kebutuhan atau masalah spesifik sebagai bahan atau materi diskusi dan isu kelengkapan serta validitas data;
17. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat kabupaten (termasuk desa), terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten (dan desa);
18. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPMU dan Satker Provinsi dan Team Leader NMC dan Regional Manager secara tepat waktu;
19. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas 1. Menjamin tercapainya IKU Pamsimas tentang jumlah
tambahan orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi tingkat provinsi
45
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC) 2. Memastikan sistem air minum berfungsi dan dikelola serta
dibiayai secara efektif 3. Pelaksanaan kegiatan tingkat desa dan tingkat pemda secara
tepat waktu 4. Jumlah program dan anggaran Pemda (APBD) yang sinkron
dengan Program Pamsimas, misal DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, dan APBD Murni
5. Jumlah tim ROMS kabupaten dengan kinerja baik, termasuk kinerja MIS (kelengkapan dan validitas data)
6. PPMU dan Satker Provinsi mempunyai kegiatan monitoring rutin ke tingkat kabupaten dan desa
7. Pembayaran TFM secara tepat waktu Output termasuk dan tidak terbatas kepada: • Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Triwulan dan
Laporan Tahunan serta Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir;
• Lembar kendali perencanaan dan pelaksananaan serta pemantauan program;
• Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan/workshop dan peningkatan kapasitas.
• Laporan hasil verifikasi penagihan pembayaran fasilitator; • Laporan kinerja MIS provinsi dan kabupaten dan sistem
penanganan keluhan; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas
kerja sesuai keperluan. • Menyusun Laporan Rutin dan Final ROMS; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai
keperluan • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, CPMU/CPIU, PPK dan Satker Pusat TL NMC, RM dan Tim Advisory
46
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan/teknik sipil 8 tahun pengalaman terkait, dibidang perencanaan dan
pelaksanaan sarana SPAM berbasis masarakat Pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan
dan program pengembangan kapasitas untuk fasilitator dan masyarakat
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat dan program prasarna social lain
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas WSS Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada: 1. Merencanakan, mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan
program terkait sarana air minum berbasis masyarakat, serta sarana air minum dan sanitasi perdesaan untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
2. Mereview (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa (evaluasi RKM tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian dengan Juknis sebelum dikirimkan ke PPMU dan Satker Provinsi;
3. Mereview kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat, kesesuaian dengan Juknis dan POB;
4. Memastikan kepatuhan atau pemenuhan syarat pengamanan lingkungan dalam rancangan teknis RKM, termasuk kebutuhan teknis untuk gender serta difable;
5. Memberikan masukan kepada PPMU dan Satker Kabupaten untuk penilaian teknis dalam rancangan SPAM dalam RKM yang membutuhkan teknologi atau konstruksi khusus atau kompleks;
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam melakukan review dan menyetujui tiap rencana air minum dan perubahannya dalam RKM serta kegiatan operasional dan pemeliharaan (OM) yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem;
7. Memonitor dan mengawasi konstruksi untuk kabupaten atau desa tertentu serta memverifikasi kualitas dan kuantitas pekerjaan;
8. Mendukung TFM dalam membuat O&M yang efektif, dan mereview serta melakukan QA secara berkala untuk keberlanjutan sistem air minum;
9. Mendampingi dan membina asosiasi SPAM Perdesaan dari sisi teknis;
10. Membangun standar dan rujukan teknis untuk operational dan maintenance serta peningkatan kinerja SPAM;
47
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST 11. Melakukan analisa teknis terhadap permasalahan atau temuan
di tingkat desa serta menemukan alternative solusi; 12. Mengembangkan teknologi tepat guna dan murah yang dapat
dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat; 13. Mempersiapkan materi atau tema pelatihan atau tema diskusi
serta mengidentifikasi narasumber untuk penyelesaian masalah teknis bagi Tim Kabupaten dan TFM, serta BPSPAMS/KKM dan Asosiasi;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 4 (konstruksi, pelatihan, pengadaan);
16. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas • Jumlah SPAM dengan standar teknis yang baik sesuai dengan
spesifikasi standar menurut Kementerian PUPR, atau menjamin penggunaan SPAM untuk minimal 10 tahun;
• Jumlah desa dengan tingkat keberfungsian baik (hijau) dengan memuaskan bagi sebagian besar masyarakat sasaran;
• Memastikan kesesuaian secara penuh terhadap aspek pengamanan lingkungan dan transparansi sesuai dengan kerangka kerja pengamanan lingkungan serta compliance rancangan teknis terhadap disabilitas dan gender;
• Jumlah asosiasi dan BPSPAMS yang mempunyai peningkatan kapasitas teknis;
• Jumlah RKM dengan hasil kegiatan pengadaan yang murah, efisien dan kompetitif;
Output termasuk dan tidak terbatas kepada: • Laporan RTA untuk memastikan setiap skema desa sesuai
dengan Juknis dan ESSF program • Laporan Teknis dan Penilaian Biaya pada sistem yang lebih
besar, kompleks dan/atau mahal dalam evaluasi RKM tingkat provinsi;
• Materi pelatihan WSS dan pengamana lingkungan • Laporan MIS terkait WSS terverifikasi di tingkat provinsi dan
kabupaten • Laporan hasil evaluasi RKM dan uji petik • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja
sesuai keperluan • Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
48
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi dan Kabuaten , PPMU, DPMU, NMC WSSES dan RM, ROMS Co PC dan DC
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum, pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang sosial, kesehatan, ilmu pendidikan atau bidang terkait
8 tahun pengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dengan pengalaman luas di organisasi nasional dalam bidang social dan CD
Memiliki pengalaman pelatihan khusus dalam penerapan MPA/PHAST
Pengalaman dalam: a) perencanaan/pembangunan prasarana perdesaan, b) isu gender dan partisipasi oleh masyarakat miskin dan MKAT, c) pelatihan untuk fasilitasi masyarakat.
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas CB Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengembangkan strategi pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten terkait dengan bidang pemberdayaan, kelembagaan tingkat desa serta peningkatan kapasitas pemda dan pemerintah desa terkait dengan pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Termasuk ke dalam penugasan ini adalah mengidentifikasi daftar narasumber atau calon trainer dari unsur pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang mempunyai kapasitas atau keahlian sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, dan mengembangkan kerjasama sama dengan lembaga pelatihan lokal (badiklat/litbang/PIP2B) dalam pengelolaan pelatihan dan kegiatan pengembangan tingkat provinsi;
2. Mengadvokasi pemda provinsi dan kabupaten untuk dapat mengembangkan pelatihan serta mempunyai pendanaan untuk kegiatan pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten untuk bidang air minum dan sanitasi, termasuk dalam penugasan ini adalah mengembangkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan pelatihan;
3. Memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja perlindungan sosial: gender, MKAT, dan difabel, termasuk memastikan bahwa TFM dapat memfasilitasi atau berkonsultasi secara memadai untuk gender, difable dan
49
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST MKAT;
4. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi tingkat desa sampai dengan tahap penentuan calon desa sasaran) dapat dilaksanakan secara tepat waktu, termasuk pendampingan TFM dalam penyusunan proposal desa serta IMAS I, dan lainnya;
5. Memastikan TFM dapat mendampingi pelaksanaan kegiatan tingkat desa secara tepat waktu (mulai dari pemicuan, IMAS II, penyusunan RKM, pengumpulan in-cash dan in-kind, sampai penetapan desa sasaran);
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola evaluasi RKM, diantara dalam kepatuhan terkait pengumpulan in-cash dan in-kind, hibah tanah, penerima manfaat marginal (perempuan, difabel), MKAT, dan lainnya.
7. Melakukan review terhadap kualitas hasil dan proses hibah tanah tercatat dengan baik dalam RKM, serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan hibah tanah, termasuk memastikan bahwa proses pencatatan hibah tanah adalah sesuai dengan Juknis dan SOP;
8. Melakukan review (QA) atas proses di masyarakat untuk memenuhi Juknis dan review RKM sebelum disampaikan kepada PPMU;
9. Mengembangkan materi advokasi bagi Pokja AMPL Kabupaten untuk dapat melakukan review terhadap kualitas PJM ProAKSI dan memastikan bahwa TFM dapat memfasilitasi prioritas air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
10. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk DC dan TFM untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempersiapkan pelaksanaan PJM ProAKSi untuk mencapai 100% akses WSS di tingkat desa;
11. Mengembangkan analisis kesenjangan dan perangkat untuk penilaian kebutuhan pelatihan dan memastikan pelaksanaan pelatihan yang tepat waktu dan berkualitas atas semua program pelatihan PAMSIMAS di provinsi dan kabupaten;
12. Memastikan kualitas pelaksanaan seluruh program pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten (tepat waktu, efektif, tepat kebutuhan/substansi dan tepat sasaran);
13. Mengembangkan materi advokasi untuk pemdes dan pemerintah kecamatan terkait dengan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi, misalnya penggunaan Dana Desa dan APBDesa, prioritas air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pengembangan regulasi
50
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST tingkat desa untuk akses universal, dan lainnya;
14. Mengelola pengaduan pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk mengembangkan strategi untuk mendiseminasikan secara efektif nomor dan alamat pengaduan kepada pelaku secara luas dan menyusun target jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
15. Bersama FMS, membantu PC untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen terverifikasi kepada verifikator FAS serta Satker Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran;
16. Melaksanakan uji petik serta melaporkan hasilnya secara online paling lambat tiga hari setelah uji petik dilaksanakan, serta melakukan kegiatan pemantauan secara berkala;
17. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 0, 1-2, 7.3 MIS;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Jumlah desa yang dapat menyelesaikan RKM dan PJM ProAKSI yang memenuhi standar Juknis/SOP;
• Jumlah RKM yang inklusif gender, MHAT, difabel serta mempunyai pencatatan hibah tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Juknis/SOP;
• Pemda mempunyai program peningkatan kapasitas untuk masyarakat dan pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan (yang bersumberkan APBD Murni);
• Program kerjasama kegiatan pengembangan kapasitas dengan pemda (provinsi dan kabupaten) melalui Program Pamsimas;
• Jumlah desa dengan alokasi dana desa atau APBDesa yang digunakan untuk air minum dan sanitasi;
• Jumlah desa dengan RPJMDesa dan RKPDesanya memuat prioritas air minum dan sanitasi serta jumlah desa yang membiayai RKM dengan APBDesa;
• Target jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
• Jumlah TFM dengan kinerja baik
Output:
• Strategi pengembangan kapasitas pemda dan pemerintah desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pengamanan sosial (hibah, gender, difable, serta hibah tanah, dan lainnya);
51
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
• Laporan kinerja TFM Bidang Pemberdayaan Masyarakat; • Laporan pengembangan materi atau bahan pelatihan untuk
TFM serta EGM dan diskusi bulanan terkait dengan bidang pemeberdayaan masyarakat dan pengamanan sosial;
• Pengembangan bahan atau materi pelatihan atau diskusi sesuai dengan kebutuhan lokal;
• Laporan mengenai kemajuan kegiatan pelatihan untuk program Pamsimas, baik yang dibiayai melalui kontrak ROMS maupun yang dikelola oleh pemda, beserta hasil-hasilnya;
• Laporan hasil review terhadap evaluasi RKM; • Laporan kelengkapan dan validitas data MIS; • Laporan hasil verifikasi permintaan pembayaran TFM; • Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan kinerja
program; • Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, PIP2B, Pokja AMPL Provinsi
PC, Tim CB NMC, Tim Advisory, Korkab/CoDC
52
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat /sosial
7 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
5 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Pengalaman dengan pendanaan langsung masyarakat untuk program pembangunan akan sangat diperhitungkan
Penugasan yang diberikan
Co-PC secara umum akan membantu PC dalam mendukung PPMU dan Pokja AMPL dalam memberikan fasilitasi, advokasi dan bantuan kepada para pemangku kepentingan lokal, dan arah, bimbingan dan dukungan kepada ROMS berbasis kabupaten. Secara spesifik, tugas CoPC meliputi namun tidak terbatas kepada: 1. Mengembangkan strategi peningkatan kinerja dan
pembiayaan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, termasuk melakukan pendampingan terhadap pemda (baik provinsi dan kabupaten) untuk mengalokasikan pendanaan APBD Murni dan DAK serta hibah air minum terkait peningkatan/perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM;
2. Mengembangkan target tahunan jumlah desa dampingan untuk desa peningkatan kinerja dan desa pengembangan dengan tujuan 0% desa merah dan kuning pada tahun 2020, serta desa 100% untuk desa pamsimas pada tahun 2020;
3. Memastikan kepatuhan persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program termasuk memonitor pelibatan gender dan masyarakat miskin dan partisipasi masyarakat selama proses pelaksanaan;
4. Mendukung PC untuk mengelola kinerja kualitas tim ROMS dan pelaksanaan semua kewajiban kontraknya, termasuk dukungan teknis pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, desa dan masyarakat, dalam hal manajemen keuangan, kesehatan dan kebersihan, dan pengembangan SPAMS;
5. Mendukung PC untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dan kualitas terjamin semua pengumpulan data dan penyusunan laporan;
6. Mensertifikasi laporan kemajuan pekerjaan dan memvalidasi data MIS yang disiapkan dengan dukungan dari DC dan TFM;
53
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR 7. Mengembangkan strategi keberlanjutan Program; 8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi menyusun materi atau
pembelajaran untuk pengembangan kapasitas Asosiasi SPAM Kabupaten terkait pengembangan dan perbaikan kinerja BPSPAMS;
9. Mengembangan bahan atau materi pengembangan kapasitas untuk Tim Kabupaten dan TFM terkait dengan pengelolaan keberlanjutan, termasuk kelembagaan dan penerapan tariff;
10. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 7 (keberlanjutan);
11. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas 1. Jumlah sistem air minum berfungsi dan dikelola serta dibiayai
secara efektif (jumlah desa dengan status hijau dan biru bertambah setiap tahunnya)
2. Jumlah sistem air minum dan sanitasi dengan kinerja buruk dan sedang (merah dan kuning) berkurang secara signifikan
3. Jumlah kabupaten dengan keberfungsian asosiasi SPAM 4. Jumlah pemda mempunyai program pembinaan BPSPAMS
terkait dengan keberlanjutan dan memastikan keberfungsian infrastruktur air minum
5. Jumlah pemda yang mengalokasikan pendanaan APBD Murni untuk peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM
6. Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Hibah Air Minum Perdesaan
7. Jumlah desa dengan realisasi APBDesa untuk pembiayaan RKM (diluar dari 10%)
Output termasuk dan tidak terbatas kepada: • Masukan dalam bidang keberlanjutan untuk seluruh laporan
yang disusun oleh ROMS; • Strategi keberlanjutan SPAM tingkat provinsi dan kabupaten; • Laporan kemajuan dan kinerja Asosiasi SPAMS Kabupaten dan
BPSPAMS; • Laporan kinerja keberlanjutan kabupaten; • Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan
dan peningkatan kapasitas Asosiasi dan BPSPAMS serta pemda yang relevan;
• Laporan mengenai kelengkapan dan validitas MIS provinsi dan kabupaten dan sistem penanganan keluhan;
• Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan; • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
54
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem PC, CoDC, CoTL NMC, RM, Tim Advisory
55
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang adminstrasi publik/ilmu sosial atau bidang terkait
7 tahun pengalaman dalam dukungan teknis dan / atau pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan perencanaan partisipatif.
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat atau program prasarana social lain lebih diutamakan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas LG Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Memberikan masukan untuk meningkatkan strategi dan rencana kerja untuk mendukung pemerintah daerah untuk mengakomodasi program air minum dan sanitasi dalam RPJMD dan RKPD, serta air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
2. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk Pemprov, Pemda dan Pokja-AMPL dalam mempersiapkan pelaksanaan RAD AMPL untuk mencapai Akses Universal pada 2019;
3. Memfasilitasi pemantauan pelaksanaan RAD AMPL oleh Pokja AMPL Provinsi dan PPMU, serta mendorong pelaporan pelaksanaan RAD secara rutin oleh Pemda Kabupaten;
4. Menjaga sistem pencatatan rutin terkait pencapaian Komponen 1/LG (Modul 6 MIS) berdasarkan M&E/ MIS, dan melakukan verifikasi data MIS untuk melaporkan kinerja Pemda sebelum divalidasi dengan PC;
5. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten sampai dengan tahap penentuan calon desa sasaran) secara tepat waktu, termasuk advokasi mengenai anggaran pemda (APBD) untuk sharing program, DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
6. Mendorong sinkronisasi program dan anggaran terkait air minum dan sanitasi pemda (APBD) dengan Pamsimas, misalnya DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan dan APBD Murni;
7. Memfasilitasi kabupaten dalam pelaksanaan hibah air minum perdesaan, termasuk mempersiapkan kabupaten dalam penyiapan APBD, serta mengajukan peminatan
56
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST kepada CPMU Hibah Air Minum, dan lainnya;
8. Berdasarkan diskusi dengan Pokja AMPL (Provinsi dan Pusat), menyusun materi atau pembelajaran untuk pengembangan kapasitas pemda terkait pencapaian akses universal untuk air minum dan sanitasi perdesaan;
9. Berdasarkan diskusi dengan NMC, menyusun materi atau pembelajaran untuk pengembangan kapasitas (EGM) Tim Kabupaten dalam mengadvokasi Pemda terkait air minum dan sanitasi perdesaan;
10. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola pelatihan tingkat provinsi untuk pemerintah daerah dalam penyusunan RAD AMPL, dan pelatihan tematik lainnya;
11. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola workshop terkait review dan integrasi RAD AMPL ke dalam perencanaan daerah;
12. Mengembangkan materi advokasi terkait dengan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan, misalnya regulasi, pendanaan, dan lain sebagainya;
13. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
14. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 6 MIS (Komponen Pemerintah Daerah);
15. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Jumlah kabupaten peserta Pamsimas mempunyai dan melaksanakan RAD AMPL
• Jumlah kabupaten dengan peningkatan belanja pemda bidang air minum dan sanitasi.
• Jumlah kabupaten yang mempunyai prioritas air minum dan sanitasi termasuk dalam RPJMD dan RKPD.
• Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dan merealisasikan DAK (Kesehatan dan Infrastruktur) untuk pembiayaan RKM desa
• Jumlah pemda mempunyai program pembinaan kepada pemerintah desa untuk peningkatan alokasi dana desa bidang air minum dan sanitasi
• Jumlah pemda mempunyai regulasi terkait dengan pencapaian akses universal bidang air minum dan sanitasi
• Jumlah pemda mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas
57
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST untuk pemerintah desa dalam bidang air minum dan sanitasi
Output :
• Masukan untuk mengembangkan instrumen advokasi untuk meningkatkan kesadaran Pemda, Pemerintah Desa dan DPRD
• Rencana kerja dan hasil untuk pelaksanaan bantuan teknis, advokasi dan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dari DPRD, eksekutif dan lain-lain di tingkat provinsi dan kabupaten
• Laporan mengenai alokasi dan realisasi anggaran untuk peningkatan kapasitas pemda: PPMU dan Pokja AMPL Provinsi mempunyai rencana kerja/anggaran untuk pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
• Laporan mengenai kemajuan dan hasil kabupaten dengan rencana kerja/anggaran untuk penyusunan dan review RAD AMPL, biaya untuk mengirim utusan pemda dalam pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
• Laporan hasil kegiatan pengembangan kapasitas pemda dan Korkab;
• Laporan mengenai kelengkapan dan validitas Modul 6 di MIS dari semua kabupaten tercatat di situs PAMSIMAS, serta rekomendasi percepatan/perbaikan;
• Laporan hasil verifikasi data MIS yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
• Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi, PPMU dan Satker Provinsi, Bappeda Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL Kabupaten, Tim Penyusun/Review RAD AMPL, TAPD, dan Panitia Kemitraan
PC, Korkab, LGS NMC, Tim Advisory
58
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang keuangan, manajemen, akuntansi atau ekonomi
7 tahun pengalaman terkait, termasuk pengalaman substantive di penganggaran keuangan dan akuntansi program
5 tahun pengalaman akuntasi / manejemen keuangan terkait dengan pembangunan berbasis masyarakat
Pengalaman dalam aspek keuangan terkait dengan investasi prasarana perdesaan akan diutamakan
Pengalaman dalam manajemenn keuangan program terkait dengan perencanaan, desain dan pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas FM Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengawasi pelaksanaan manajemen keuangan PAMSIMAS tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk menyebarkan manual teknis manajemen keuangan, petunjuk teknis, SOP untuk semua staf dan pemangku kepentingan;
2. Memberikan bantuan teknis dan coaching untuk CoDC dan FMA serta TFM terkait dengan manajemen pembukuan sesuai dengan Juknis dan standar pembukuan FM berbasis masyarakat;
3. Memastikan TFM memberikan dukungan optimal kepada KKM, pembukuan tingkat masyarakat dan penerapan tarif air;
4. Membantu pemangku kepentingan lokal dalam menyediakan data dan informasi terkait DIPA dan Revisi DIPA, serta DIPDA dan revisi DIPDA;
5. Membantu fasilitasi pendanaan (DIPDA APBD Provinsi) provinsi untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan, termasuk pencatatannya;
6. Menyusun laporan keuangan (IFR) provinsi, serta memastikan PPMU/Satker Provinsi untuk melakukan pengisian laporan keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat waktu;
7. Melakukan verifikasi data pada laporan MIS di tingkat provinsi dan kabupaten sebelum divalidasi dengan PC;
59
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
8. Memastikan input smart-sight dapat berjalan dan terisi tepat waktu;
9. Bersama CD/CB Specialist, membantu PC untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen terverifikasi kepada verifikator FAS serta Satker Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran;
10. Memastikan temuan-temuan audit dan pengaduan terkait penyalahgunaan dana terselesaikan dan tercatat dalam PPM;
11. Melaksanakan uji petik terhadap kinerja pembukuan oleh KKM dan BPSPAMS, serta melaporkan hasilnya secara online paling lambat tiga hari setelah uji petik dilaksanakan, serta melakukan kegiatan pemantauan secara berkala;
12. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 3 MIS;
13. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas • Pelaksanaan pencairan BLM dan pertanggungjawabannya
secara baik dan tepat waktu; • PPMU, DPMU dan Pakem mempunyai biaya operasional yang
bersumberkan dari APBD • Jumlah kabupaten yang mempunyai DIPA untuk BLM dan
DIPDA untuk BLM tersedia secara tepat waktu, sesuai dengan jenis belanja yang direkomendasikan dalam Program Pamsimas
• Satker Propinsi dan Kabupaten mempunyai Laporan Keuangan Tiga-Bulanan menurut standar Program Pamsimas
• Jumlah pemda mempunyai panduan pengelolaan keuangan untuk program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
• Tidak ada pending audit, atau hasil audit yang belum terselesaikan
• Memastikan manajemen pembukuan sesuai dengan Juknis • Proses penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator
dilaksanakan secara tepat waktu Output dan Capaian: • Laporan review monitoring dan jaminan kualitas rutin
manajemen keuangan desa; • Memberi input laporan kemajuan ROMS dan laporan lainnya
dalam kaitannya dengan aspek manajemen keuangan; • Laporan tindak lanjut sehubungan dengan penyalahgunaan
60
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
dana desa; • Rekomendasi untuk pelatihan tingkat FM dan tingkat desa
pada program peningkatan kapasitas terkait aspek manajemen keuangan;
• Memverifikasi laporan MIS tingkat provinsi dan kabupaten terkait Kemajuan Keuangan;
• Laporan kemajuan input smart-sight untuk ROMS dan TFM; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja
sesuai keperluan; • Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS; • Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, DPMU dan Satker Kabupaten, CPMU/CPIU, PPK/Satker Pusat PC, FMS NMC, RM, Tim Advisory
61
POSISI DATA MANAGEMENT ANALYST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang ilmu komputer, IT, statistic atau lainnya dengan sertifikat yang relevan
5 tahun pengalaman dalam pelaksanaan aplikasi MIS / Database
Kemampuan untuk menerapkan aplikasi dengan bahasa C, Java Script , PHP web server, My SQL , Visual Basic dan MS Access
Memiliki pengalaman dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk aplikasi yang sejenis
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas Data Management Analyst meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Menjamin data terisi secara tepat waktu (kelengkapan data) untuk semua modul MIS (modul 1-7) dan pengembangannya;
2. Mengidentifikasi dan melaporkan data kabupaten yang bersifat anomali atau tidak komplit kepada masing-masing TA yang bertanggung-jawab terhadap modul MIS terkait, termasuk mengkomunikan isu-isu terkait validitas dan kelengkapan data kepada PC untuk didiskusikan dalam MIS Day;
3. Memberikan data atau hasil analisa data sesuai dengan permintaan PPMU/Satker Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi;
4. Menerbitkan secara rutin (bulanan) laporan mengenai hasil analisa data untuk mendukung kinerja program, misal laporan data mengenai jumlah pemanfaat air minum dan sanitasi, keberfungsian system (merah dan kuning), iuran, dan lain sebagainya. Hasil analisa dapat digunakan oleh TA untuk kepentingan pengembangan atau perbaikan kinerja program; Hasil analisa dapat diterbitkan rutin atau sesuai permintaan;
5. Mengingatkan TA mengenai jadwal pengisian data untuk masing-masing modul, termasuk rekomendasi untuk percepatan serta ketepatan waktu dalam pengisian modul MIS;
6. Mendiseminasikan penggunaan aplikasi Pamsimas, termasuk aplikasi berbasis android (mobile);
7. Mendiseminasikan substansi Juknis, SOP, logbook, formulir untuk input data kepada semua tim ROMS yang relevan;
62
POSISI DATA MANAGEMENT ANALYST 8. Review kinerja operator kabupaten dalam ketepatan waktu
pengisian data (upload) dan kualitas data;
9. Mengkomunikasikan seluruh isu yang terkait dengan pengelolaan dan analisa data kepada MIS NMC;
10. Mengembangkan materi atau bahan pelatihan bagi Tim Kabupaten dan TFM serta Pemda untuk pengelolaan basis data, termasuk data yang dikelola asosiasi;
11. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Pemerintah kabupaten memiliki struktur dan alat monitoring proyek, menyediakan informasi berkala atas kualitas pelaksanaan proyek ;
• Pengisian data MIS secara lengkap dan valid dan tepat waktu;
• TFM mampu melakukan pengisian modul MIS secara lengkap, sesuai dengan definisi yang disediakan dalam glossary dan Juknis/SOP;
• DC mampu melakukan pengisian MIS Modul 6 secara lengkap dan tepat waktu
• PPMU dan Satker Kabupaten serta Pokja AMPL memanfaatkan data MIS untuk pengambilan keputusan;
• Penyampaian laporan yang berbasiskan data web secara tepat waktu;
Output:
• Kendali pengisian data MIS, termasuk jadwal pengisian data, identifikasi data anomali, percepatan pengisian data, dan lainnya;
• Laporan rutin berkala dan laporan program sesuai MIS, misalnya jumlah capaian KPI, ;
• Laporan MIS provinsi yang terverifikasi; • Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh
PC dan PPMU/Satker Provinsi; • Laporan kinerja kabupaten sesuai dengan kelengkapan dan
validitas data;
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi dan Kabuaten , PPMU, DPMU, NMCPPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi
PC, RM, NMC MIS and Monev Team, TFM dan Korkab/CoDC
63
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil administrasi publik, ekonomi pembangunan, pengembangan sosial atau masyarakat
7 tahun pengalaman kumulatif, dibidang perencanaan dan pelaksanaan sasana SPAM berbasis masarakat
3 tahun pengalaman kumulatif dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemerintah daerah, advokasi kepada pemerintah daerah, serta pendampingan untuk program-program pemerintah daerah bidang air minum dan sanitasi
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas Koordinator Kabupaten (Korkab) meliputi namun tidak terbatas kepada: 1. Mendukung DPMU/Satker Kabupaten/PPK dan Pakem/Pokja
AMPL Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pemantauan kemajuan program, termasuk penyusunan KPI Kabupaten, ketersediaan biaya operasional DPMU, penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan DIPDA terkait program air minum dan sanitasi perdesaan, penyediaan data dan laporan rutin berbasiskan web/internet dan lainnya;
2. Mendukung DPMU untuk pelaksanaan program Pamsimas secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan Pedoman/Juknis/SOP serta berkualitas;
3. Mendukung Pakem dalam mengelola seleksi desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan pagu indikatif untuk air minum dan sanitasi perdesaan, penyusunan target capaian tahunan, persiapan sosialisasi tingkat kabupaten, penyusunan calon desa sasaran, evaluasi RKM, penentuan pagu BLM dan Non BLM per desa, dan penyampaian rekomendasi desa sasaran (Pamsimas, DAK Kesehatan, APBD Murni, Hibah Air Minum, dst);
4. Mendukung DPMU dan Satker/PPK Kabupaten untuk mengendalikan bantuan teknis tingkat kabupaten (termasuk Fasilitator STBM dan TFM), termasuk rencana kerja bersama, target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sasaran, pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
5. Mendampingi Tim Penyusun RAD AMPL dalam melakukan review dan menyusun RAD AMPL, termasuk dalam pembentukkan Tim Penyusun/Review RAD AMPL, konsultasi
64
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
antar SKPD dan non pemerintah terkait air minum dan sanitasi perdesaan, penyusunan naskah RAD AMPL, dan lembar monitoring dan evaluasi RAD AMPL;
6. Melakukan advokasi kepada pemda dan Pokja AMPL dan TAPD untuk pelaksanaan RAD AMPL serta peningkatan belanja daerah terkait air minum dan sanitasi perdesaan, termasuk di dalamnya adalah mensinkronkan antar program (Pamsimas, DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, APBD Murni, dan lainnya) guna percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi 100%;
7. Mendukung Pemkab yang berminat untuk berpartisipasi dalam program hibah air minum perdesaan (termasuk menyusun dan menyampaikan surat peminatan, SPPH, dan lainnya) sesuai dengan Juknis Hibah Air Minum Perdesaan;
8. Bekerja sama dengan Fasilitator Kabupaten STBM, mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan penggunaan DAK Kesehatan (DAK PAM STBM) guna pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi;
9. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi dan LG Specialist Provinsi, memberikan masukan terhadap bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, serta kegiatan pengembangan kapasitas lainnya untuk pemerintah kabupaten;
10. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi, Mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM (OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
11. Melakukan pengisian MIS Modul 6 (Pemerintah Daerah, KPI 4, 5) secara valid dan tepat waktu;
12. Memastikan kelengkapan, ketepatan waktu dan validitas pengisian data aplikasi smart-sight dan aplikasi Pamsimas yang berbasiskan android, dan MIS (seluruh modul);
13. Melakukan analisa terhadap kinerja program Pamsimas dan air minum serta sanitasi perdesaan kabupaten dalam rangka pencapaian akses universal dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada DPMU/Satker/PPK Kabupaten dan Pakem/Pokja AMPL untuk peningkatan kinerja;
14. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan, termasuk di dalam tugas ini adalah mendorong DPMU dan Pakem untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas hasil pekerjaan masyarakat dan pencapaian target;
65
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC) 15. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan
pendampingan kepada DPMU dan Satker Kabupaten serta PC secara tepat waktu;
16. Memberikan review dan verifikasi terhadap permintaan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, termasuk memastikan kelengkapan dokumen penagihan (timesheet, laporan, serta persetujuan dari DPMU dan Satker/PPK Kabupaten), serta menyampaikan seluruh dokumen kepada PC ROMS dan verifikator FAS tingkat Provinsi paling terlambat tujuh (7) hari setelah penerimaan dokumen dari TFM;
17. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Catatan: Khusus untuk Kabupaten Baru peserta Pamsimas III, selain tupoksi tersebut di atas, DC/Korkab juga memegang tupoksi dan output CoDC sebagaimana yang tertuang dalam tugas CoDC (dapat dilihat pada matriks setelah ini) kecuali untuk pengelolaan keuangan
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Tercapainya tambahan jumlah orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air dan sanitasi sesuai dengan target kabupaten dan akses universal air minum dan sanitasi;
• Pemerintah kabupaten menyusun dan melakukan review terhadap RAD AMPL, mempunyai peningkatan belanja untuk air minum dan sanitasi, mengalokasikan anggaran (APBD Murni, DAK) untuk program air minum dan sanitasi perdesaan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi serta mempunyai regulasi untuk mendorong percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
• Memastikan terisinya modul 6 secara tepat waktu dan valid;
• Pemerintah kabupaten dapat melaksanakan program Pamsimas secara tepat waktu dan tepat sasaran serta berkelanjutan, serta dapat mengembangkan kolaborasi antar program untuk bidang air air minum dan sanitasi perdesaan;
• Jumlah desa/RKM yang didanai oleh APBD Murni, DAK Infrastruktur, DAK PAM STBM (DAK Kesehatan) dan Hibah Air Minum Perdesaan yang berkolaborasi dengan Program Pamsimas;
• Pemerintah Kabupaten dan Pakem/Pokja AMPL Kabupaten memanfaatkan data kinerja berbasiskan web untuk Pamsimas;
66
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC) • Jumlah fasilitator dengan ketepatan waktu pembayaran gaji
dan BOP; Daftar output termasuk:
• Laporan Rencana Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Kabupaten dan Desa
• Laporan Kemajuan dan Hasil Kegiatan Kabupaten dan Desa • Laporan Akhir Tingkat Kabupaten dan Desa • Laporan khusus mengenai pelaksanaan kegiatan
pengembangan kapasitas, termasuk masukan terhadap materi atau modul pelatihan, pengembangan bahan diskusi, dan lainnya
• Laporan kegiatan seleksi desa, mulai dari sosialisasi, evaluasi proposal desa, evaluasi RKM, sampai dengan penetapan calon desa sasaran
• Laporan MIS di tingkat kabupaten • Masukan untuk misi pengawasan Bank Dunia sesuai
keperluan. • Laporan lainnya yang diminta oleh PC dan DPMU/PPK/Satker
Kabupaten serta Pakem/Pokja AMPL • Laporan lainnya yang diminta oleh RM, NMC, Tim Advisory,
PPMU/Satker Prov, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem dan Pokja AMPL
Fasilitator Kabupaten STBM, TFM, PC dan CoPC, LGS dan CB/CDS, RM, dan Tim Advisory
67
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil atau kesehatan, ekonomi pembangunan atau ekonomi, pengembangan sosial dan masyarakat
5 tahun pengalaman kumulatif, di bidang perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat, diutamakan bidang SPAM
3 tahun pengalaman dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal/ masyarakat, program pendampingan pemerintah desa/kecamatan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
CoDC pada kabupaten peserta Pamsimas I dan II mempunyai mandat terkait keberlanjutan SPAM, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan, dan pengelolaan keuangan Secara spesifik, tugas Co Koordinator Kabupaten (Co Korkab) meliputi namun tidak terbatas kepada: 1. Mendukung DPMU/Satker Kabupaten/PPK dan
Pakem/Pokja AMPL Kabupaten dalam pengembangan strategi keberlanjutan, termasuk diantaranya adalah menolkan jumlah desa-desa dengan kinerja SPAM Merah/Kuning;
2. Memastikan keberfungsian dan pembentukkan Asosiasi BPSPAMS Kabupaten, termasuk diantaranya adalah adanya pembinaan dari pemda, penyusunan rencana kerja tahunan dan target kegiatan Asosiasiasi, diskusi bulanan dengan pemda terkait kinerja BPSPAMS, dan lain sebagainya;
3. Melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk pembinaan dan pemantauan kinerja asosiasi BPSPAM Kabupaten dan BPSPAMS;
4. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait penyusunan proposal desa, penyusunan RKM, target penerima manfaat, kelembagaan, serta pengumpulan in-cash dan in-kind termsuk perhitungan penerapan tariff pengelolaan SPAM Desa, inklusif gender, difable dan MHA, pelaksanaan pengamanan sosial (misalnya hibah tanah tercatat dengan baik), serta memastikan adanya serah terima dari pemda kepada KKM dan BPSPAMS secara lengkap dan tepat waktu;
5. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait desa perbaikan atau peningkatan kinerja dan desa perluasan atau pengembangan menuju akses universal air minum dan
68
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
sanitasi; 6. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten
(terutama BPMPD/Bapermas) untuk melaksanakan pembinaan terhadap BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL, termasuk dukungan pengembangan kegiatan pelatihan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi kinerja BPSPAMS, memfungsikan kader AMPL, pengembangan regulasi sebagai acuan penggunaan APBDesa untuk air minum dan sanitasi, dan lainnya;
7. Mengembangkan strategi advokasi untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan mengenai prioritas air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa serta mendorong Pemerintah Desa untuk pendanaan RKM melalui APBDesa;
8. Bekerja sama dengan Korkab dan Fasilitator STBM, mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM (OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
9. Bersama Fasilitator Kabupaten STBM, mengendalikan jadwal serta kualitas pendampingan TFM serta memberikan masukan terhadap penilaian kinerja TFM;
10. Mengembangkan strategi diseminasi dan mekanisme serta penanganan pengaduan;
11. Bersama Korkab dan TFM, melakukan verifikasi dan data-cleaning terhadap ketepatan pengisian data (validitas) data MIS modul 0, 1-4, dan modul 7 dalam MIS Day, dan melaporkan hasil pengecekan validitas data secara online paling lambar tiga hari setelah MIS Day;
12. Melakukan uji petik secara berkala dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik;
13. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan;
14. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Pengelolaan Keuangan 15. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa
mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya (SP2D). Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun laporan keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker Kabupaten melakukan pengisian laporan
69
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat waktu;
16. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan, penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha lain terkait air minum dan sanitasi;
17. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan input smartsight secara rutin tiap bulannya;
18. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
19. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik..
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Jumlah desa dengan sistem air minum yang berfungsi dan secara efektif dikelola dan dibiayai oleh masyarakat;
• Jumlah SPAM yang berkinerja buruk (merah dan kuning) berkurang secara signifikan;
• Jumlah desa yang terbiayai oleh dana lain diluar dana BLM Pamsimas, misalnya DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
• Jumlah asosiasi yang berfungsi dan berkinerja baik serta mempunyai pengelolaan basis data SPAM Desa dan mempunyai program kerjasama dengan Pemda dan Pemdes;
• Jumlah desa yang terisi datanya 100% dan valid;
• Pemerintah kabupaten mempunyai program pembinaan pemerintah desa dan kelembagaan tingkat desa (BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL) serta mempunyai regulasi dan mekanisme pemantauan yang memadai untuk percepatan pencapaian akses universal tingkat desa;
• Jumlah desa yang membiayai RKM SPAM Desanya dengan APBDesa (diluar 10% Pamsimas);
• Jumlah RPJMDesa dan RKPDesa dengan prioritas air minum dan sanitasi yang terlaksana;
• Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik;
• Jumlah pengaduan yang didaftarkan melalui aplikasi PPM;
70
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Output: Laporan pendampingan asosiasi kabupaten serta penilaian
kinerja (termasuk kinerja keuangan, kelembagaan, pelaksanaan kegiatan, dan lainnya);
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data; Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan
APBN untuk Pamsimas dan program air minum dan sanitasi menuju akses universal (DAK, Hibah Air Minum Perdesaan, APBD Murni, APBDesa dan lainnya);
Laporan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas pemdes, pemerintah kecamatan, KKM, BPSPAMS, dan Kader AMPL serta Asosiasi;
Laporan mengenai kinerja operasional dan pemeliharaan SPAM desa (keberfungsian, kelembagaan dan tariff);
Masukan terhadap laporan sesuai dengan permintaan KorKab;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan smart-sight; Laporan lainnya sesuai kebutuhan dan permintaan dari
DPMU/Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL Kabupaten/Pakem, FMS, dan PC serta PPMU/Satker Provinsi;
Laporan lainnya sesuai dengan permintaan CPMU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
DPMU dan Pakem, BPMPD/Bapermasdes/BPMD, Satker/PPK Kabupaten
DC dan CoPC, RM, TA Advisory dan CoTL NMC
71
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang ilmu ekonomi/akuntansi/manajemen /sejenis
3 tahun pengalaman kumulatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas Financial Management Assistant (FMA) meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya (SP2D). Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun laporan keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker Kabupaten melakukan pengisian laporan keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat waktu;
2. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan, penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha lain terkait air minum dan sanitasi;
3. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan input smartsight secara rutin tiap bulannya;
4. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
5. Melakukan pemantauan terhadap validitas dan kelengkapan data untuk keuangan dan pembukuan sesuai dengan Modul 3 dan Modul 7;
6. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik;
7. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembukuan tingkat desa, terutama
72
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
untuk titik-titik kritis pada saat pencairan dan penggunaan dana, termasuk: memastikan bahwa laporan perencanaan dan penggunaan dana adalah valid dan komplit, memastikan bahwa KKM dan BPSPAMS dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara baik dan benar;
8. Bersama TFM, mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas bagi BPSPAMS, KKM dan Asosiasi dalam bidang pengelolaan keuangan dan pembukuan;
9. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan output
Akuntabilitas Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan
pembukuan baik; Asosiasi dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik; Jumlah temuan BPKP yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
dan lengkap; Jumlah SP2D yang terlaporkan melalui laporan keuangan
bulanan (target DIPDA, DIPA dan realisasi); Persentase data valid dan komplit untuk modul 3 dan 7 yang
terisi secara tepat waktu; Pemda mengisikan data keuangan pada e-monitoring secara
valid dan tepat waktu
Output: Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan
APBN untuk Pamsimas (DIPDA, DIPA dan SP2D) Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data untuk
Modul 3 dan Modul 7 Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan;
Laporan kinerja pengelolaan keuangan Asosiasi, BPSPAMS dan KKM;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan Smart-sight; Ketepatan waktu pengisian e-monitoring oleh Pemda/Satker
Kabupaten;
Hubungan Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/Korkab, TFM, dan FMS
73
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
Melapor ke Koordinator Kabupaten
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan dan Pengalaman (Kualif ikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) administrasi, ilmu komputer atau bidang yang relevan
3 tahun pengalaman kumulatif, dalam pelaksanaan program yang menggunakan SIM berbasis website serta bekerja dalam program pemerintah khususnya bidang air minum dan sanitasi
3 tahun pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan operasional kantor
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas Data Entry Operator and Administration Officer (DEOA) meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Melakukan pengisian data (entry) dari log-book yang diisi oleh Fasilitator ke dalam MIS sesuai dengan SOP dan Juknis. Memastikan bahwa data yang diisikan ke dalam MIS adalah data yang sudah diverifikasi oleh Korkab atau CoDC;
2. Melaporkan data-data yang bersifat anomali kepada TFM dan CoDC/Korkab untuk mendapatkan perbaikan;
3. Mengelola jadwal pengisian data (data-entry) serta mengkomunikasikannya kepada TFM melalui DC/CoDC;
4. Melaporkan kemajuan pengisian data serta penyampaian log-book terisi kepada CoDC/Korkab dan SF, termasuk melaporkan kepada CoDC/Korkab dan SF mengenai kinerja FM dalam menyampaikan log-book terisi;
5. Membuat laporan data sesuai dengan hasil pengisian data serta menyampaikannya kepada Korkab/CoDC dan FMA untuk analisa dan bahan penyusunan laporan dan diskusi (pertemuan koordinasi);
6. Menyimpan dan mengumpulkan surat-surat masuk dan keluar, memo, serta dokumentasi komunikasi kantor;
7. Menyimpan serta mendokumentasikan seluruh log-book terisi secara sistematis, seluruh dokumen terkait program (Proposal Desa, RKM dan Hasil Evaluasi RKM, RAD AMPL, Laporan Kinerja Keuangan Pemda untuk AMPL, materi pelatihan, materi sosialisasi) serta menyimpannya dalam bentuk digital;
8. Menyimpan seluruh dokumentasi atau foto/gambar (dengan nama, tanggal, dan lainnya) dalam format digital;
74
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
9. Menyusun daftar barang dan alat yang disediakan melalui kontrak ROMS (termasuk penomoran, jenis, spesifikasi, serta tanggal terima/keluar), termasuk jadwal pemakaian, pemeliharaan/perbaikan;
10. Menyusun laporan terima dan keluar untuk seluruh media (Juknis/pedoman, SOP, Spanduk, Booklet, Leaflet) dari Provinsi/Pusat yang disalurkan kepada desa (logbook untuk media bantu dan pedoman/juknis);
11. Membantu DC untuk mengadministrasikan pembukuan dan dukungan logistik dan operasional kantor ROMS di kabupaten;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan output
Akuntabilitas
• Pengisian data secara tepat waktu sesuai dengan hasil verifikasi;
• Pencatatan atau administrasi seluruh keperluan dan asset kantor secara rutin dan dapat dipertanggungjawabkan;
• Penyimpanan berkas dan dokumentasi program secara baik, dan mempunyai dokumen digital;
• Laporan mengenai surat masuk dan keluar;
Output dan Capaian:
• Laporan kemajuan pengisian data termasuk kelengkapannya; • • Laporan pencatatan penerimaan dan keluar barang; • Laporan atau dokumen administrasi untuk seluruh
operasional kantor; • Laporan lain sesuai permintaan DC, DPMU dan Satker/PPK
Kabupaten dan PC serta PPMU/Satker Provinsi
Hubungan Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/CoDC dan DMA
75
LAMPIRAN G : Organisasi Bantuan Teknis
FAS
76
LAMPIRAN H : Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM Keterangan
Transportasi Lokal pada Duty Travel
- Biaya moda transportasi darat; bus, kereta api, ojek.
- Biaya moda transportasi selain darat yang dikelola oleh operator komersial; pesawat terbang, kapal laut, kapal cepat, dll
Transportasi Lokal pada Mob./Demob.
- Biaya transportasi dari dan ke Bandara Provinsi
Transportasi Lokal pada Training
- Biaya transportasi dari dan ke lokasi acara untuk Peserta non Pemerintah.
- Untuk Peserta dari unsur Pemerintah, maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau instansi pengutus
Akomodasi pada Duty Travel
Hotel kelas melati di provinsi dan kabupaten
Uang saku pada Duty Travel (ditetapkan)
- Uang harian yang dibayarkan kepada personil yang melakukan perjalanan dinas sesuai lingkup tugasnya dengan durasi lebih dari 8 jam (pergi-pulang)
Meals, Snack pada Duty Travel dan Training
1 x makan siang dan 1 x snack/makanan ringan
Uang harian paket Fullboard pada Training (ditetapkan)
Uang harian yang dibayarkan kepada Peserta dari unsur Non Pemerintah. Untuk Peserta dari unsur Pemerintah, maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau instansi pengutus
Ticket Pesawat (ditetapkan)
Tiket kelas ekonomi
Fullday Package - Hotel Berbintang Provinsi dan Kabupaten - Biaya paket mencakup; makan 1 (satu)
kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white board, standard sound system)
- Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Fullboard Package pada Duty Travel dan Training
- Hotel berbintang di Provinsi dan Kabupaten
- Biaya paket mencakup; akomodasi, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white board, standard sound system)
- Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Training Kit Tterdiri dari buku tulis, ballpoint, pedoman dan kartu identitas untuk tiap peserta dan Tas
77
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM Keterangan
Material Kit Copy materi, alat peraga
Spanduk
Reporting pada Training
- Laporan pelatihan terdiri dari : tujuan pelatihan, pedoman program, evaluasi, KAK , Kurikulum pelatihan dan jadwal pelatihan , biodata peserta, undangan pelaksanaan dan dokumentasi
- Tersedia dalam versi softcopy (CD)
Office space Biaya sewa ruang kantor termasuk perbaikan/rehabilitasi, air conditioner, furniture dan penambahan daya listrik
- Kantor Provinsi : Luas bangunan sekitar 120 m2; ruang kerja, ruang rapat, toilet, dapur, gudang , mushola, dan ruang sirkulasi.
Kantor Provinsi harus mengakomodir ruang kerja untuk Regional Manager NMC dan ruang operasional FAS masing-masing sekitar 10 m2 (minimal)
- Kantor Kabupaten : sekitar 110 m2 luas lantai; ruang kerja, ruang rapat/ruang fasilitator, ruang tamu, toilet, dapur, gudang, mushola, dan ruang sirkulasi
Office running cost and Consumable cost
- Rekening listrik, rekening air, iuran warga
- Pembelian air minum
- Peralatan kebersihan kantor, alat penerangan, alat keamanan
- Makanan ringan konsumsi rapat
- Alat tulis kantor, material pendukung komputer dan printer
- Kertas untuk printer, tidak termasuk kertas untuk laporan rutin dan laporan kegiatan
-
Laptop/Notebook Pentium Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, 12"-14" WXGA monitor
Komputer Desktop Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, Monitor 19"-21" LED, termasuk meja dan kursi
Inkjet Printer, multi fungsi
Ukuran : A4/Letter, Resolusi Cetak : 4800 x 1200 dpi. Resolusi Scanning : 1200 x 2400 dpi, Copy : pembesaran / pengecilan
78
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM Keterangan
Interface : USB Port
Kamera digital 14 Mega Pixel CCD sensor, digital zoom sampai dengan 6 x, 3x optical zoom, External Memori minimum 8 Gb, 2-3" LCD monitor
Projector XGA 1024 x 768, Lumens 2700 ANSI, VGA (HD15) × 2, S-Video, Composite Video, DLP Technologydan layar
GPS Tipe kepekaan tinggi , Barometric altimeter, Electronic compass, casing anti air , kerapatan Display WxH 240 x 400 pixels, TFT transflektif, 65-K colour, Memori Internal 3.5 GB, Interface high-speed USB and NMEA 0183 compatible, Camera and Navigation Photo, Indonesian Basemap, Area calculation, Unit-to-unit transfer
Handy Talky FrekuensiVHF and UHF, LiIon masa hidup battery (stanby sampai dengan 11 jam) Keypad: Yes, Display: Yes
Radio Rig Jangkauan Frekuensi : TX 144-148 MHz, RX: 136-174 MHz, Antenna Impedance: 45-50 ohms, RF Output Power, Reactance Modulation, Circuitry, Doble Conversion, Superheterodyne, Sensitivity, less than 0.1µV
Generator Daya Output: 1000 Watt, Sistem Pemanasan: Electric Start, Bahan Bakar: Pure Gasoline, Kapasitas Tangki: 13-15 Liter, Lama Operasi: 13-15 Jam
Kendaraan - MPV 1300 CC tahun pembuatan minimal 2014, termasuk pengemudi, biaya operasional dan pemeliharaan dan asuransi
- Bensin untuk operasional dan kegiatan pemantauan tim kabupaten ke desa minimal 7 hari per bulan
Sepeda motor Tahun pembuatan minimal 2014, Type mesin : 4 langkah , Transmisi : 5 kecepatan, Frame Type: Full frame, Fuel : gasoline, rem cakram depan dan belakang, termasuk pemeliharaan, asuransi, operasi dan pemeliharaan serta overhead
Biaya komunikasi Biaya telekomunikasi, pos, langganan internet, pembelian voucher telepon selular
79
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM Keterangan
Media sosialisasi, banner dan poster
- Banners: ditentukan seusai kebutuhan
- Poster –Kertas , Artpaper 150 gram, ukuran : 49 x 70 cm, Finishing: Laminating glossy
-
Reporting - Bulanan , triwulan dan laporan khusus harus dicetak dalam kertas A4 / 80 gram dengan soft cover dijilid dan file digital dalam CD
- Laporan tahunan dan laporan akhir harus dicetak diatas A4 80 gram dengan hard cover dijilid dan file digital dalam CD
80
LAMPIRAN I : Uji Petik
TIM ROMS
Jum
lah
UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7
Sosi
alis
asi T
k K
abup
aten
IM
AS
Taha
p I,
Peny
usun
an,
Slek
si, V
erif
ikas
i Pro
posa
l
Keg
iata
n Pe
mic
uan,
IMA
S Ta
hap
II, P
embe
ntuk
an K
KM
&
BPS
PAM
S
Peny
usun
an P
JM P
roA
ksi
dan
RKM
Peng
adaa
n Ba
rang
dan
Pe
ncai
ran
BLM
Tah
ap 1
Penc
aira
n BL
M T
ahap
2 d
an
Taha
p 3
Peny
eles
aian
Keg
iata
n,
Ope
rasi
dan
Pem
elih
araa
n
Peni
ngka
tan
Kin
erja
dan
Pe
ngem
bana
gan
TIM PROVINSI 27 4 4 3 4 3 5 4
1 Provincial Coordinator 4 ✓ ✓ ✓ ✓
2 Co-Provincial Coordinator 4 ✓ ✓ ✓ ✓
3 Water Supply & Sanitation Spec. 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 Financial Management Spec. 3 ✓ ✓ ✓
5 Local Government Spec. 4 ✓ ✓ ✓ ✓
6 Comdev Spec./CB Coordinator 3 ✓ ✓ ✓
7 Data Management Analyst 3 ✓ ✓ ✓
TIM KABUPATEN 12 2 1 2 2 2 2 1
1 District Coordinator 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 Co-District Coordinator 4 ✓ ✓ ✓ ✓
3 District FM Assistant/DFMA 3 ✓ ✓ ✓
81
LAMPIRAN J : Jumlah Fasilitator
ROMS- 16 SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI TENGAH
PROVINSI DAN KABUPATEN
JUM
LAH
DES
A
TARGET TAHUNAN DESA DAMPINGAN
DESA DAMPINGAN dengan RKM/Tahun
Targ
et R
KM
Te
rbia
yai
Des
a D
ampi
ngan
Tan
pa
RKM
Jum
lah
Fasi
litat
or
Mas
yara
kat
Jum
lah
Fasi
litat
or S
enio
r
Des
a Ba
ru
Des
a Pe
rbai
kan
Kin
erja
Des
a Pe
ngem
bang
an
Tota
l Des
a D
ampi
ngan
SULTRA 1886 175 62 138 367 258 224 108 12
1 Kolaka 135 15 6 14 35 25 30 9 1
2 Bombana 140 15 6 14 35 25 30 9 1
3 Wakatobi 100 10 4 9 23 16 18 9 1
4 Buton Utara 90 15 6 13 34 24 26 9 1
5 Buton 242 15 5 11 30 21 15 9 1
6 Kolaka Timur 133 15 5 11 30 21 15 9 1
7 Kolaka Utara 133 15 5 11 30 21 15 9 1
8 Konawe Selatan 365 15 5 11 30 21 15 9 1
9 Konawe Utara 146 15 5 11 30 21 15 9 1
10 Muna 240 15 5 11 30 21 15 9 1
11 Muna Barat 86 15 5 11 30 21 15 9 1
12 Konawe Kepulauan 76 15 5 11 30 21 15 9 1
SULTENG 1919 159 83 245 485 340 752 153 22
1 Banggai Kepulauan 144 10 5 26 41 28 97 15 2
2 Banggai 339 20 8 18 45 32 36 12 2
3 Morowali 133 20 12 30 62 44 89 18 2
4 Poso 166 10 7 26 43 30 96 12 2
5 Donggala 169 10 6 26 42 29 94 12 2
6 Toli-Toli 104 4 2 5 11 8 14 6 1
7 Buol 115 5 9 20 35 24 76 12 2
8 Parigi Moutong 257 20 11 32 63 44 102 18 2
9 Tojo Una-Una 144 15 7 26 48 34 88 15 2
10 Sigi 157 20 8 18 45 32 35 12 2
11 Morowali Utara 125 15 5 11 30 21 15 12 2
12 Banggai Laut 66 10 3 7 20 14 10 9 1
82
LAMPIRAN J-1 : Jumlah Desa Target Pelatihan
Tahun I Tahun II Tahun III Total
SULAWESI TENGAH (ROMS 16) 159 760 919 1.078 2.7571 BANGGAI KEPULAUAN 10 108 118 128 3542 BANGGAI 20 21 41 61 1233 MOROWALI 20 91 111 131 3334 POSO 10 109 119 129 3575 DONGGALA 10 106 116 126 3486 TOLI-TOLI 4 13 17 21 517 BUOL 5 96 101 106 3038 PARIGI MOUTONG 20 105 125 145 3759 TOJO UNA-UNA 15 91 106 121 318
10 SIGI 20 20 40 60 12011 MOROWALI UTARA 15 15 30 4512 BANGGAI LAUT 10 10 20 30
SULAWESI TENGGARA (ROMS 16) 175 66 241 416 7231 KOLAKA 15 20 35 50 1052 BOMBANA 15 20 35 50 1053 WAKATOBI 10 11 21 31 634 BUTON UTARA 15 15 30 45 905 BUTON 15 15 30 456 KOLAKA TIMUR 15 15 30 457 KOLAKA UTARA 15 15 30 458 KONAWE SELATAN 15 15 30 459 KONAWE UTARA 15 15 30 45
10 MUNA 15 15 30 4511 MUNA BARAT 15 15 30 4512 KONAWE KEPULAUAN 15 15 30 45
No ProvinsiJUMLAH TARGET DESA UNTUK PELATIHAN BPSPAMS DAN KADER AMPL
Desa Baru per Tahun
Jumlah Desa Lama Target Pelatihan
83
LAMPIRAN K : Pelaporan
OUTPUT DAN LAPORAN
TANGGUNG JAWAB RINCIAN PENYERAHAN
Utama Dukungan
A. LAPORAN BERKALA
1. Laporan Pendahuluan
Provincial Coordinator [PC]
Anggota Tim sesuai keperluan
Dalam waktu 4 minggu setelah mobilisasi Bahasa: Indonesia/Inggris, diperlukan bentuk cetak
2. Laporan Kemajuan Laporan Bulanan
Laporan Triwulan Laporan Tahunan
Laporan Akhir
Provincial Coordinator [PC]
Anggota Tim sesuan keperluan
• Lap. Bulanan: dalam waktu 10 hari ahkir bulan
• Laporan Triwulan: dalam waktu 10 hari akhir triwulan
• Laporan Tahunan: dalam waktu 10 hari akhir tahun
• Laporan Draft Final: satu bulan sebelum akir penugasan
• Laporan Final: dalam waktu dua minggu setelah menerima masukan dan dan menyatukan masukan dari CPMU.
Semua laporan dalam bahas inggris dan diperlukan dalam bentuk cetak.
3. Input dalam pelaksanaan dukungan misi
Provincial Coordinator [PC]
Anggota tim sesuai keperluan
Sesegera mungkin dilakukan, dalam bahasa inggris
B. OUTPUT LAIN
LAPORAN TEKNIS
4. Laporan teknis Tenaga ahli yang sesuai dengan permasalahannya, PC memiliki tanggung jawab keseluruhan
Sesuai kebutuhan
Dokumen khusus dan lingkup serta detilnya akan ditentukan kemudian
5. Laporan Khusus Tenaga ahli yang sesuai dengan permasalahannya, PC memiliki tanggung jawab keseluruhan
Sesuai kebutuhan
Dokumen khusus dan lingkup serta detilnya akan ditentukan kemudian
84
LAMPIRAN L : RENCANA KERJA JASA LAYANAN ROMS
1. PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN KERJA
Dalam penyusunan Rencana Kerja serta dalam merekrut dan membentuk tim program yang efektif dan efisien, sangat penting untuk semua calon penyedia layanan ROMS untuk mengembangkan pemahaman dasar dan apresiasi penuh dari tugas, risiko, kendala dalam hal ini tanggung jawab dan akuntabilitasnya disepanjang masa pelaksanaan layanan jasa. Untuk pemahaman yang lebih mendalam dari program PAMSIMAS, silakan kunjungi www.pamsimas.org.id 1.1 Pemahaman program Tujuan pengembangan program adalah untuk meningkatkan jumlah penduduk terlayani air minum dan sanitasi secara berkelanjutan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota dalam mendukung Pemerintah untuk mencapai akses universal pada 2019 melalui program 100-0-100, yaitu 100% untuk air minum, nol kekumuhan, dan akses 100% untuk fasilitas sanitasi. Pemerintah akan terus menggunakan program PAMSIMAS yang sejak tahun 2008 telah membuat kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam RPJMN 2015-2019 dan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Untuk saat ini, 359 Pemerintah Daerah telah menyatakan minat mereka dan menyerahkan daftar panjang desa mereka. Perhatian khusus perlu diberikan kepada provinsi terbaru (Kaltara) dan kabupaten baru pada tahun pertama bergabung dengan program. Pokja AMPL/ PAKEM, PPMU, DPMU dan Satker di provinsi baru dan kabupaten saat ini sedang dibentuk dan akan segera siap untuk melaksanakan kegiatan.
Seleksi dan rekrutmen sekitar 3.600 orang fasilitator masyarakat dan 500 orang fasilitator senior sedang berjalan untuk siap dimobilisasi pada bulan Juni 2016. Ruang lingkup tim dukungan teknis PAMSIMAS II yaitu CMAC, TDS, dan ROMS telah diamandemen untuk memasukkan kegiatan PAMSIMAS III selama periode transisi.
Komponen program secara substansial tidak berubah kecuali untuk penyertaan a) DJ-PPMD, Kemendesa dalam Komponen-1, b) 'Hibah Air Minum Perdesaan Berbasis Kinerja’ dalam Komponen 4 untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Indonesia atas akses 100% untuk air minum untuk semua, dan c) perubahan yang dilakukan untuk mencerminkan kebijakan Pemerintah saat ini termasuk adanya PMK Nomor 168/PMK.05/2015 dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya.
1.2. Pengaturan Pelaksanaan Program
Lembaga pelaksana (EA) adalah DJ Cipta Karya (Kemen. PUPR) didukung oleh Satker terkait. Komponen 1: DJ-Bina Bangda dan DJ-Pemdes (Kemendagri) dan DJ-PPMD (Kemendes), Komponen 2: DJ-Kesmas (Kemenkes), Komponen 3, 4
85
dan 5: DJ-Cipta Karya (KemenPUPR). Setiap Kementerian bertanggung jawab penuh dan bertanggung jawab untuk pencapaian KPI dalam program, dengan dukungan sehari-hari dari CPMU.
Untuk mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar-kementerian yang solid, CPMU didukung oleh tim Advisor yang ditugaskan untuk setiap PIU, konsultan manajemen (NMC) dan layanan jasa pengembangan pelatihan (TDS). Di tingkat provinsi dan kabupaten, PPMU/DPMU didukung oleh tim ROMS dalam mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif antar dinas.
Penting bagi tim ROMS untuk dikoordinasikan oleh Koordinator Provinsi (PC) yang baik dan cakap dan Koordinator Kabupaten (DC) dalam memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan kepada tim fasilitator masyarkat (TFM). Meskipun secara kontraktual FS dan FM akan terikat pada dan dibayar oleh administrator yang berbasis di provinsi yaitu FAS, tanggung jawab untuk memantau dan memastikan kinerja yang memuaskan dari fasilitator masyarakat tetap berada pada tim ROMS.
1.3. Layanan Manajemen Pengawasan
Tujuan utama dari ROMS di PAMSIMAS III adalah untuk memberikan dukungan teknis dan manajemen harian bagi PPMU dan DPMU, serta memastikan bahwa provinsi dan kabupaten mereka secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan KPI program. Setiap ROMS diharapkan untuk mendukung PPMU/DPMU dalam mempersiapkan strategi pelaksanaan yang realistis, mengamankan dan secara teratur memantau kemajuan komitmen Pemerintah Kabupaten mereka dalam mencapai dan memenuhi KPI mereka.
Ruang lingkup jasa ROMS meliputi: pelaksanaan program secara keseluruhan, pemantauan hasil, advokasi dan membangun kapasitas masyarakat, pemerintah daerah dan desa, pemberian saran teknis dan dukungan di bidang pengadaan dan bantuan manajemen keuangan dan pengamanan lingkungan dan sosial. Pentingnya kerja sama, interaksi dan lintas pemanfaat dari berbagai keterampilan dan pengalaman dari tim adalah sangat penting dan terangkum sebagai berikut:
Keterlibatan ROMS dalam PAMSIMAS III difokuskan tidak hanya dalam pengembangan 15.000 desa baru, tetapi juga dalam meningkatkan keberlanjutan program di lebih dari 12.000 desa PAMSIMAS I dan II. Tim akan bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan yang berbasis di kabupaten dan BPSPAMS dalam mengidentifikasi, mengoptimalkan dan merevitalisasi fasilitas air minum yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan memfungsikan kembali fasilitas air minum yang tidak berfungsi dan meningkatkan tingkat tarif dan pengumpulan tarif .
1.4. Pembebelaran dan Issue Utama
Sejumlah pelajaran berharga telah diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya, perubahan strategis pada KPI dan pengaturan pengelolaan program telah dimasukkan dalam project paper PAMSIMAS III, Pedum dan Juknis Program. Beberapa pelajaran penting dan langkah-langkah penanganan yang mungkin
86
dilakukan dalam daftar berikut untuk dipertimbangkan dalam penyiapan Laporan Pendahuluan NMC, TDS, dan ROMS. Pembelajaran Perbaikan Yang Mungkin dilakukan
1 Standarisasi mekanisme penetap-an sasaran desa membuat pemilihan beberapa desa tanpa kebutuhan, berpotensi menimbul-kan pembangunan yang tidak berkelanjutan
• Meminimalisasi kejadian tersebut dengan mengenalkan seleksi desa yang lebih transparan dan prosedur penjaminan kualitas
• Mengumumkan ke publik terkait daftar panjang kabupaten, kriteria seleksi desa dan desa sasaran pada tahun berikutnya
2 Kebutuhan untuk menyediakan dukungan tambahan pada ling-kungan operasional yang berbeda seperti wilayah timur dan pulau-pulau terluar
• Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendampingan masyarakat di wilayah terpencil, yaitu dengan lebih selek-tif menarik dan menempatkan fasilitator berpengalaman untuk bekerja di wilayah tersebut dan menambah jumlah fasilitator di daerah terpencil.
3 Perencanaan berbasis dusun ha-nya merupakan stimulan. Partisi-pasi pemerintah desa yang lebih aktif harus didorong untuk mem-peroleh kader dan pemimpin lokal
• Mengenalkan RKM air minum berbasis desa untuk mendukung percepatan penca-paian sasaran 100-0-100 diluar stimulan BLM PAMSIMAS
• Mendorong dukungan TA untuk berfikir di luar kerangka waktu program dalam hal peningkatan kapasitas lokal, pendanaan, ketahanan masyarakat dsb
4 Diperlukan strategi pengakhiran program yang berkelanjutan yang komprehensif untuk mengim-bangi perbedaan dan seringnya persaingan kebutuhan terkait ba-tasan lingkungan, sosial dan eko-nomi yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan masya-rakat
• Mengembangkan strategi pengakhiran program berkelanjutan untuk mengadopsi dan dirumuskan bersama oleh masing masing pemerintah daerah untuk disesuai-kan dengan kondisi lingkungan setempat.
• Menjamin semua tahapan program dalam perencanaan program tahunan dan pelak-sanaannya sesuai dengan strategi yang disepakati
5 Keterlibatan yang sangat terbatas dari pemerintah desa selama pe-laksanaan membahayakan upaya pelestariannya
• Mengembangkan rasa partisipasi yang lebih kuat dari pemerintah desa untuk me-mastikan pemanfaatan jangka panjang dari program
6 Terlalu mengandalkan pada fasili-tator yang ditugaskan oleh program di tingkat desa
• Mengembangkan ketahanan masyarkat untuk membuat masyarakat mampu menangani perubahan dinamis yang tak terduga seperti bencana alam
7 Dukungan teknis dan fasilitasi yang lebih efektif dan manajemen kualitas selama pelaksanaan pro-gram diperlukan untuk memini-malkan resiko keberlanjutan program
• Mengembangkan dan memperkenalkan dari awal rencana pengelolaan kualitas untuk menjaga terjadinya bukan hanya kualitas konstruksi yang rendah tetapi juga dukungan fasilitasi yang buruk dan tak memadai
87
Pembelajaran Perbaikan Yang Mungkin dilakukan
8 Beberapa BPSPAMS beroperasi di bawah potensi karena kurangnya komitmen, insentif social dan keuangan
• Dukungan keuangan yang handal untuk memperkuat Asosiasi pengelola BPSPAM Pedesaan di tingkat Kabupaten diperlukan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPSPAMS
• Untuk menggunakan ketrampilan dan pengalaman pelatihan dalam kerja dari staf BPSPAMS sebagai mentor, pelatih dan sebagainya dalam perluasan program air minum diluar wilayah operasi mereka
9 Komunikasi, koordinasi dan penyelerasan antara NMC, TDS dan ROMS harus ditujukan untuk meningkatkan keefektifan dari keseluruhan dukungan pelaksa-naan program bagi PMU
• Untuk memastikan penerbitan laporan bulanan terintegrasi secara tepat waktu, yaitu terkait pekerjaan dalam pelaksanaan, resiko dan hambatan, rekomendasi strategis yang akan digunakan sebagai alat manajemen bagi CPMU
• Untuk mengadakan pertemuan berkala untuk memastikan semua tim pendukung teknis bekerja secara sinergis
• Untuk meningkatkan kehandalan MIS sebagai satu satunya sumber informasi pelaksanaan program
10 Keterlibatan perusahaan dalam operasional harian bersifat krusial dalam membentuk lingkungan kerja yang kondusif, moral dan kinerja tim yang baik
• Untuk dapat diterima secara resmi, laporan bulanan harus ditanda tangan oleh direktur program yang ditunjuk oleh penyedia jasa
11 Kurangnya paparan lokal tentang PAMSIMAS dan kurangnya pemanfaatan website PAMSIMAS
• Mengembangkan rasa ikut memiliki program harus dimulai dari awal dan diri sendiri
• Untuk meningkatkan upaya kehumasan baik di tingkat nasional maupun lokal
2. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS III 2016-2020
Sejumlah perubahan penting telah dilakukan untuk penataan pencairan hibah masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di bawah Komponen 3: a) prosentase pencairan di PAMSIMAS II dari 20/40/40 diubah menjadi 40/40/20 di PAMSIMAS III dan b) di bawah Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015, masing-masing dari pencairan BLM di atas harus benar-benar diperhitungkan sebelum pencairan berikutnya. Akibatnya, proses fasilitasi masyarakat dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang akan dilakukan pada semester terakhir tahun N-1 harus dilaksanakan di paruh pertama tahun N sebagai ditunjukkan di bawah.
88
Komponen 3: Prasarana Air & Sanitasi Umum
FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019
Jan-Jun Jul-Des Jan-Jun Jul-Des Jan-Jun Jul-Des Jan-Jun Jul-Des
• Persiapan RKM (15,000 desa)
5,000 5,000 5,000
• Pelaksanaan (15,000 desa)
5,000 5,000 5,000
Rencana Kerja Tahunan 2016 disiapkan dengan menggabungkan perubahan di atas. Hal ini penting bagi setiap ROMS dalam mempersiapkan dalam kerangka dasar AWP (Annual Work Plan) 2016 dan kerangka waktu, rencana tahunan provinsi, kabupaten dan desa yang juga memperhitungkan kondisi khusus lingkungan operasional setempat. Pada saat dimulainya tugas tim dukungan teknis yaitu NMC, TDS dan ROMS, atau sebelum finalisasi Laporan Pendahuluan, NMC sebagai pemimpin tim dukungan teknis untuk PMU akan melakukan pertemuan Kick-Off bagi Tim Dukungan Teknis untuk mengembangkan kerjasama tim yang kuat, penyusunan strategi umum dan pemahaman tentang: a) strategi pengakhiran program yang menjamin keberlanjutan program, b) matriks akuntabilitas, c) keterpaduan laporan awal / pendahuluan , d) komunikasi dan koordinasi, e) manajemen mutu, f) sistem pelaporan, g) tinjauan kinerja dan pengembangan, dan lain lain. AWP akan menentukan seberapa baik kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan. Sejak 2009, program PAMSIMAS telah mengembangkan dan terus meningkatkan MIS-nya dalam menanggapi dinamika program. Program hanya mengakui MIS sebagai satu-satunya sumber data yang valid untuk tujuan pelaporan. Salah satu alat MIS yang paling penting untuk memantau kemajuan pelaksanaan adalah Quick Status (QS). Anggota tim inti ROMS diharapkan untuk memanfaatkan MIS sebagai keharusan rutin. MIS yang bagus hanya bermakna jika didukung oleh data berkualitas. Koordinator Provinsi ROMS memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin dan mengendalikan proses entri data yang berkualitas dan tepat waktu yang dilakukan dengan pendekatan bottom-up entri data ke dalam MIS dari tingkat terbawah.
89
LAMPIRAN – B
JADWAL AKTIFITAS/ BIAYA
JADWAL AKTIVITAS
Keterangan 1. Jadwal aktivitas harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. 3. Harga dalam Jadwal aktivitas telah mencakup semua biaya pekerjaan,
personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Jadwal aktifitas.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak
harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan
sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan:
(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.
Keterangan Khusus Jadwal Aktivitas : 7. Calon Penyedia Jasa melakukan penawaran dengan mengisi secara
lengkap ‘HARGA SATUAN’ dan ‘TOTAL JUMLAH PENAWARAN’ yang bertanda "tawaran" dan nama personil yang bertanda “[nama]”;
8. Personnel Costs/Remuneration [A] : Calon Penyedia jasa melakukan pena-waran ’REMUNERASI/BULAN’ dan ’TOTAL REMUNERASI’ untuk setiap personil yang sudah termasuk:
a. Minimum gaji personil (THP), pajak pendapatan (PPh21), tunjangan
perumahan, insuransi, tunjangan hari raya (THR), tunjangan dan biaya lainnya diluar gaji termasuk pemenuhan persyaratan Depnaker, biaya operasional dan keuntungan Penyedia Jasa.
b. Pembayaran Remunerasi oleh Pemberi Jasa berdasarkan realisasi/time-based input dan ’fixed’ remunerasi/bulan.
9. Reimbursable Direct [B]:
a. Semua Reimbursable Costs kecuali Uang Saku, Uang Harian paket Fullboard dan Air Fare Tickets, calon Penyedia Jasa melakukan penawaran untuk semua ’HARGA SATUAN’ dan ’TOTAL PENAWARAN’ yang bertanda "tawaran".
b. HARGA SATUAN untuk Uang Saku, Uang Harian paket Fullboard dan Air Fare Tickets, adalah harga satuan maksimum (ceiling rate) yang ditetapkan oleh Pembersi Jasa [Non-Bid];
c. Tagihan atas biaya-biaya a), dibayar berdasarkan harga satuan kontrak (fixed), dan bukan harga satuan sebenarnya atau actual costs;
d. Tagihan atas biaya-biaya b), dibayarkan berdasarkan harga satuan sebenarnya/actual cost.
10. Management Fee [C]
a. Management Fee dinyatakan sebagai PERSENTASI (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa – NON-BID ITEM
LAMPIRAN – C
JADWAL PENUGASAN
STAFFING SCHEDULE
REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS) - 16COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
A
1
1 Ir. H. Andi Asdar Provincial Coordinator 1 44 2 Hadirin, ST Water Supply and Sanitation Specialist 1 41 3 Muhsen Abd. Muis, SE Financial Management Specialist 1 44 4 Fajar Bachtiar Local Government Specialist 1 41 5 Kaimuddin, SKM CD/ CB Coordinator 1 41 6 Darwis Data Management Analyst 1 44 7 Iyon Kusdiono Office Manager 1 44 8 TBN Computer Operator 1 44 9 TBN Office Boy 1 44
2 1 Evi Arianti District Coordinator Kolaka 1 44 2 Rita Daniarty District Coordinator Bombana 1 44 3 Muh. Nasir District Coordinator Wakatobi 1 44 4 Irfan Cakra Pratama District Coordinator Buton Utara 1 44 5 Okto Ismail District Coordinator Buton* 1 44 6 Siti Rosnah District Coordinator Kolaka Timur* 1 44 7 Mahsus District Coordinator Kolaka Utara* 1 44 8 Parham District Coordinator Konawe Selatan* 1 44 9 Faisal Djufri District Coordinator Konawe Utara* 1 44
10 Awaluddin District Coordinator Muna* 1 44 11 Rahmat Hidayat District Coordinator Muna Barat* 1 44 12 Muh. Yusri District Coordinator Konawe Kepulauan* 1 44
3 1 TBN Co-District Coordinator/DFMA Kolaka 1 44 2 TBN Co-District Coordinator/DFMA Bombana 1 44 3 TBN Co-District Coordinator/DFMA Wakatobi 1 44 4 TBN Co-District Coordinator/DFMA Buton Utara 1 44 4
Muhamad Sukri District Financial Management Assistant (DFMA) Buton* 1 44 Asriani District Financial Management Assistant (DFMA) Kolaka Timur* 1 44 Muh. Zahir District Financial Management Assistant (DFMA) Kolaka Utara* 1 44 Lukman District Financial Management Assistant (DFMA) Konawe Selatan* 1 44 A.S.Kasmudin District Financial Management Assistant (DFMA) Konawe Utara* 1 44 Muh. Yamin District Financial Management Assistant (DFMA) Muna* 1 44 Agusman District Financial Management Assistant (DFMA) Muna Barat* 1 44 Muh. Aras District Financial Management Assistant (DFMA) Konawe Kepulauan* 1 44 TBN Data Entri Operator and Administration Officer (DEAO) 12 528
B
1 1 Ir. Muh. Danial Syafei, MM Provincial Coordinator 1 44 2 Adi Mardjani, ST Water Supply and Sanitation Specialist 1 41 3 Muhsen Abd. Muis, SE Financial Management Specialist 1 44 4 Ir. Sukmawati Local Government Specialist 1 41 5 Abdul Karim S. Naser, S.Pd, MM. CD/ CB Coordinator 1 41 6 Sarmin,S.Kom Data Management Analyst 1 44 7 Irhasana,SKM Office Manager 1 44 8 Umi Hasanah, S.PdI Computer Operator 1 44 9 TBN Office Boy 1 44 2 1 Suharyono, ST District Coordinator Banggai Kepulauan 1 44 2 Syamsuddin,SPt District Coordinator Banggai 1 44 3 Herawanto Bagiono,ST District Coordinator Morowali 1 44 4 Hesti Damayanti, ST District Coordinator Poso 1 44 5 M.Syafri, ST District Coordinator Donggala 1 44 6 Laode Tare District Coordinator Toli-Toli 1 44 7 M. Nur. L Lemba District Coordinator Buol 1 44 8 Muh Alim Bahri,SKM District Coordinator Parigi Moutong 1 44 9 Badria, ST District Coordinator Tojo Una-Una 1 44
10 Lukman Setiawan District Coordinator Sigi 1 44 11 Siviardus Rangga District Coordinator Morowali Utara* 1 44 12 Suardy A Esa District Coordinator Banggai Laut* 1 44
3 1 TBN Co-District Coordinator/DFMA Banggai Kepulauan 1 44 2 TBN Co-District Coordinator/DFMA Banggai 1 44 3 TBN Co-District Coordinator/DFMA Morowali 1 44 4 TBN Co-District Coordinator/DFMA Poso 1 44 5 TBN Co-District Coordinator/DFMA Donggala 1 44 6 TBN Co-District Coordinator/DFMA Toli-Toli 1 44 7 TBN Co-District Coordinator/DFMA Buol 1 44 8 TBN Co-District Coordinator/DFMA Parigi Moutong 1 44 9 TBN Co-District Coordinator/DFMA Tojo Una-Una 1 44
10 TBN Co-District Coordinator/DFMA Sigi 1 44
4 1 Fachry Hidayat,SE District Financial Management Assistant (DFMA) Morowali Utara* 1 44 2 Suardi A.Dawaa District Financial Management Assistant (DFMA) Banggai Laut* 1 44 3 TBN Data Entri Operator and Administration Officer (DEAO) 12 528
DISTRICT COORDINATOR
Co-DISTRICT COORDINATOR
SULAWESI TENGAH PROVINCE
REGIONAL/PROVINCIAL TEAM
DISTRICT SUPPORT TEAM
2017 2018 2019
REGIONAL/PROVINCIAL TEAM
SULAWESI TENGGARA PROVINCE
TOTAL MONTHNO. NAME TOTAL
PERSON2020
POSITION
DISTRICT COORDINATOR
Co-DISTRICT COORDINATOR
SUPPORT DISTRICT TEAM
LAMPIRAN – D
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA PEKERJAAN (SPPBJ) SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
LAMPIRAN – E
JAMINAN UANG MUKA
LAMPIRAN – F
JAMINAN PELAKSANAAN