“

”

o

o

o

“ KECEMASAN ADALAH KONDISI MANUSIA

BERHADAPAN DARI KEADAAN DAN KETIADAAN “

D A S A R o UU No 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN o UU No 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA o PASAL 4 (1), UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945 o UU No 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI NARKOTIKA 1961

BERSERTA PROTOKOL YANG MENTAH (LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1976 No 36, TAMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 3085)

o UU No TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION PSYCOTROPIKA SUBSTANCER 1971 (KONVENSI PSYKOTROPIKA 1971) LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1996 No 100 & TAMBAHAN LEMBAR NEGARA RI No 3657)

o UU No 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFIC IN NARCOTICS, DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 1988) & LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1977 No 17 SERTA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No 3679

A

F

C

B

G E

D H

PERAN PELABUHAN UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 68

PELABUHAN MEMILIKI PERAN SEBAGAI:

A. SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN

HIERARKINYA;

B. PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN;

C. TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI;

D. PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU

PERDAGANGAN;

FUNGSI PELABUHAN

UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 69

PELABUHAN BERFUNGSI SEBAGAI

TEMPAT KEGIATAN :

A. PEMERINTAHAN; DAN

B. PENGUSAHAAN.

LAPANGAN EKONOMI o MODA o TRANSPORTASI o INDUSTRI PERDAGANGAN

PERDAGANGAN BESAR FARMASI ; PERUSAHAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGADAAN PENYIMPANAN PENYALURAN PENGADAAN

PELABUHAN DARI SUDUT INDUSTRI

Ω ALUR PELAYARAN

Ω MASYARAKAT NELAYAN

Ω SEDIMENTASI Industri

Pelayaran

Industri

Perdagangan

Industri

Pelabuhan

Industri

Pertambangan

DI PELABUHAN DAN DI LAUT DIHADAPKAN ;

TIDAK DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN

DIPERBOLEHKAN / DIGUNAKAN OLEH DUNIA

PENGOBATAN DAN ILMU PENGETAHUAN

DISALAH-GUNAKAN DAN DIEDARKAN SECARA GELAP

MELALUI TRANSPORTASI LAUT

DAN DAERAH PENDARATAN

KERAWANAN PEREDARAN GELAP OBAT-OBATAN

TERLARANG ATAS PERILAKU PERDAGANGAN

PERDAGANGAN

ANGKUTAN

EKSPORT

IMPORT

TRANSIT

PERAN ;

- EKONOMI

- SOSIAL

- POLITIK

- KEWILAYAHAN RAWAN

PEREDARAN

PEMUATAN

KEJAHATAN

TERSTRUKTUR

KOORDINASI TUGAS & FUNGSI SATGAS SEA PORT INTERDICTION

BEA & CUKAI

POLISI

KESEHATAN PELABUHAN

KESELAMATAN PELAYARAN

BEA & CUKAI

IMIGRASI

KARANTINA

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

B N N P

IMIGRASI

KARANTINA

BALAI POM

PENGELOLA PELABUHAN

MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAH

UU No.17 / 2008 tentang Pelayaran

1. SYAHBANDAR MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI MELAKSANAKAN

KOORDINASI KEGIATAN KEPABEANAN, KEIMIGRASIAN,

KEKARANTINAAN, DAN KEGIATAN INSTITUSI PEMERINTAHAN LAINNYA.

2. KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN OLEH SYAHBANDAR

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM RANGKA

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN

DAN KEAMANAN PELAYARAN.

KOORDINASI KEGIATAN

PEMERINTAHAN TERTINGGI

DI PELABUHAN ;

UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 211

No URAIAN KEGIATAN PEMILIK/ AGEN

PELAYARAN P P S A

KEGIATAN

B / M BANK T O

1 2

3

4

5

6

Permintaan pelayan an kapal & barang (PPKB) PPKB (A) Pandu

Penunjukan PBM

Pembayaran uang uper dll Lokasi kapal sandar

Penetapan

PPKB ditetapkan

• Kolam pelabuhan

• Penahan gelombang

• Tambatan

SISTEM PENGAWASAN KAPAL MASUK :

FASILITAS PELABUHAN :

• Daerah lego jangkar • Dermaga

• Gudang

• Lapangan

(1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT

DILAKSANAKAN FUNGSI PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI

(2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH

PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

(3) PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN

BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL

DILAKSANAKAN OLEH MENTERI

Pasal 276

UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008

PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI

UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 277

a. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN

DAN KEAMANAN PELAYARAN; b. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN,

DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI LAUT;

c. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SERTA LALU LINTAS KAPAL;

d. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA EXPLORASI DAN EXPLOITASI KEKAYAAN LAUT;

e. PENGAMANAN SARANA BANTU PELAYARAN; DAN

f. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA DILAUT.

A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN

KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT;

b. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU;

c. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN PELAYRAN DAN PENGAMANAN AKTIFITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA; DAN

d. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU.

TUGAS FUNGSI

PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN

UU NO 17 TAHUN 2008 PASAL 278

DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN

UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 208

1. DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KESELAMATAN DAN KEAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MEMPUNYAI TUGAS :

a. MENGAWASI KELAIKLAUTAN KAPAL, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN; b. MENGAWASI TERTIB LALU LINTAS KAPAL DI PERAIRAN PELABUHAN DAN ALUR-PELAYARAN; c. MENGAWASI KEGIATAN ALIH MUAT DI PERAIRAN PELABUHAN; d. MENGAWASI KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR; e. MENGAWASI KEGIATAN PENUNDAAN KAPAL; f. MENGAWASI PEMANDUAN; g. MENGAWASI BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN; h. MENGAWASI PENGISIAN BAHAN BAKAR; i. MENGAWASI KETERTIBAN EMBARKASI DAN DEBARKASI PENUMPANG; j. MENGAWASI PENGERUKAN DAN REKLAMASI; k. MENGAWASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN; l. MELAKSANAKAN BANTUAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN; m. MEMIMPIN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI PELABUHAN;

DAN n. MENGAWASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM.

2. DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

P B M Organda T K B M Pengguna jasa

pelabuhan Masyarakat

kepelabuhanan

INST

AN

SI

TER

KA

IT

Agen pelayaran

Nakhoda Pemilik Masyarakat

maritime Masyarakat

pesisir & pantai

Nelayan

* ADPEL

* KPPP

* KPLP

* C I Q

• Kapal patroli & Adpel

• Kepanduan

Info

rma

si d

iterim

a

dan

d

isam

pai

kan

b

antu

an

yang

duh

arap

kan

KPLP/ SYAHBANDAR

/OTORITAS PELABUHAN

Penambahan personil

Instansi terkait

Laboratorium

Pengembangan

Di luar pelabuhan

PENGAWASAN OBAT-OBATAN DARI DAN KE PELABUHAN

- MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT

- MEMBANGUN SISTEM PERTUKARAN INFORMASI

- MEMBANGUN SISTEM HARMONISASI HUKUM

- MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN OBAT-

OBAT TERLARANG DARI DAN KE PELABUHAN

- MEMBANGUN SISTEM PATROLI BERSAMA

- MEMBANGUN MANAJEMEN PANYIDIKAN DI PELABUHAN DAN DI LAUT

- MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG OBAT-OBAT TERLARANG TERHADAP

SETIAP PERSONIL

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Sekian &

Terima kasih