NAMA : MURDANINIM :RUANG : DSEMESTER : 3B. STUDY : UUD K3

No Nomor Peraturan Tentang

I. Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB

1 Pasal 3

II. UUD 1945

1 Pasal 27 ayat 2

III. Undang-undang (UU)

1 UU No. 14/1969 Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja

2 UU No. 1/1970 Keselamatan Kerja

3 UU No. 14/1969 Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja

4 UU No. 4/1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup

5 UU No. 18/1999 Jasa Konstruksi

5 UU No. 23/1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6 UU No. 23/1992 Kesehatan

7 UU No. 21/2003 Pengesahan Konvensi ILO NO. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan dalam Industri dan Perdagangan

8 UU th 1930 LN No. 225

Undang-undang Uap (Stoom Ordonnantie)

9 UU th 1933 LN No. 53

Petasan

10 UU th 1931 LN No. 59

Timah Putih

11 UU No. 10/1961 Peredaran Barang dalam Perdagangan

12 UU No. 10/1997 Ketenaganukliran

IV. Peraturan Pemerintah (PP)

1 PP Th 1930 Peraturan Uap (Stoom Ordering)

2 PP No. 7 / 1973 Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

3 PP No. 19 / 1973 Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang Pertambangan

4 PP No. 11 / 1979 K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

5 PP No. 19 / 1994 Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

6 PP No. 14 / 1993 Program Jamsostek

7 PP No. 18 / 1999 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

8 PP No. 20 / 1990 Pengendalian Pencemaran Air

9 PP No. 27 / 1999 Analisis Dampak Lingkungan

10 PP No. 19 / 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

11 PP No. 41 / 1999 Pengendalian Pencemaran Udara

12 PP No. 74 / 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

13 PP No. 63 / 2000 Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion

14 Stbl 1949 No 337 Ordonansi Bahan Berbahaya

15 PP No. 28 / 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

16 PP No. 29 / 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

V. Keputusan Presiden (Keppres)

1 Keppres No. 22/1993 Penyakit akibat Kerja.

2 Keppres No. 2 / 2002 Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

3 Keppres No. 51/1989 Perubahan Keputusan Presiden No 28/1988 tentang

besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

4 Keppres No. 83/1998 Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Beserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

VI Peraturan Menteri (Permen)

1 Permenaker No. 02/1970

Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3).

2 Permenaker No. 01/1976

Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan

3 Permenaker No. 03/1978

Penunjukan, Wewenang dan Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli K3.

4 Permenaker No. 01/1978

K3 dalam Penerbangan dan Pengangkutan Kayu

5 Permenaker No. 03/1978

Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai

6 Permenaker No. 05/1978

Syarat-syarat K3 pada pemakaian lift listrik untuk orang dan barang..

7 Permenaker No. 05/1978

K3 pada konstruksi Bangunan

8 Permenaker No. 01/1979

Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan

9 Permenaker No. 01/1980

K3 Pada Konstruksi Bangunan

10 Permenaker No. 02/1980

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan K3

11 Permenaker No. 04/1980

Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeluharaan Alat Pemadan Api Ringan.

12 Permenaker No. 01/1981

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

13 Permenaker No. 01/1982

Bejana Bertekanan

14 Permenaker No. 02/1982

Kualifikasi Juru Las

15 Permenaker No. 03/1982

Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

16 Permenaker No. 02/1983

Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik

17 Permenaker No..03/1985

K3 dalam Penggunaan Bahan Asbes

18 Permenaker No. 03/1984

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu

Permenaker No. 03/1985

K3 Pemakaian Asbes di Tempat Kerja

19 Permenaker No. 04/1985

K3 Pesawat Tenaga dan Produksi

20 Permenaker No. 05/1985

K3 Pesawat Angkat dan Angkut.

21 Permenaker No. 02/1986

Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan

22 Permenaker No. 03/1986

K3 pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida

23 Permenaker No. 04/1987

Tata cara Pembentukan P2K3 dan Penunjukan Ahli K3

24 Permenaker No. 01/1988

Kwalifikasi dan Syarat-syatrat Operator Pesawat Uap

25 Permenaker No. 02/1988

Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan

26 Permenaker No. 04/1988

Berlakunya SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja

27 Permenaker No. 01/1989

Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.

28 Permenaker No. 02/1989

Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

29 Permenaker No. Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid

01/1992

30 Permenaker No. 02/1992

Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3

31 Permenaker No. 04/1995

Perusahaan Jasa K3

32 Permenaker No. 05/1996

Sistem Manajemen K3 (SMK3)

33 Permenkes No. 453/ Menkes/ Per/XI/1983

Bahan Berbahaya

34 Permen PU No. 67/1993

Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I

35 Permenaker No. 01/1998

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek

36 Permenaker No. 03/1998

Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

37 Permenaker No. 04/1998

Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat

38 Permenaker No. 03/1999

Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang

VII. Keputusan/Instruksi Menteri & Keputusan Bersama Menteri

1 Kepmenaker No.1135/ 1987

Bendera K3

2 Kepmenaker No.333/1989

Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

3 Kepmenaker No.612/1989

Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap K3

4 Kepmenaker No.245/1990

Hari K3 Nasional

5 Kepmenaker No.62A/1992

Pedoman Diagnose dan Evaluasi Cacat Karena Kecelakaan / Penyakit akibat Kerja

6 Instruksi Menaker No 11/M/BW /1997

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

7 Kepmenaker

No. 19/M/BW/1997

Pelaksanaan Audit SMK3

8 Kepmenaker

No. 103/MEN/1997

Penunjukan PT Sucofindo Sebagai Audit SMK3

9 Kepmenaker No 61/1999

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja

10 Kepmenaker No 186/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja

11 Kepmenaker No 187/1999

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

12 Kepmen PU No 10/KPTS/ 2000

Ketentuan Teknis terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

13 Kepmen PU No. 11/KPTS/ 2000

Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan

14 Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No Kep/ 174/ MEN/1986

Keselamatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.

15 Keputusan Menhankam No SKEP/198/MTT/1984

Perijinan Bahan Peledak

16 SK Men LH 127 / 2002

PROPER

17 SK Men LH 122 th 2004

Baku Mutu Limbah Cair (Pupuk)

18 Keputusan Bersama Men PU dan Mentamben No. O4 / 1991 dan 76/ 1991

Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Air

19 Kepmentan No. 764/1998

Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

Keputusan Menteri Tega Kerja No. Kep. 168/Men/2000

VIII. Surat Edaran Menteri

1 SE Menaker No 01/1978

Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan dan iklim kerja

2 SE Menaker No 02/1978

NAB Bahan Kimia

3 SE Menaker No 01/1979

Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja

4 SE Menakertrans No SE 117/ /MEN/PPK-PKK/III/2005

Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan Tempat-tempat Publik lainnya

IX. Keputusan Direktur Jendral Binawas Depnaker

1 Kep Dirjen Binawas No. Kep-407BW/1999

Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift

2 Kep Dirjen Binawas No.

Kep.84/BW/1998

Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

X. Peraturan dan Standar Teknik Terkait Konstruksi di Indonesia

1 Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

2 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia

3 Peraturan Muatan Indonesia

4 Peraturan Beton Bertulang Indonesia

5 Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia

6 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Indonesia

7 Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya

XI. Pedoman dan Standar /Siatem Manajemen K3

1 SMK3

Permenaker No 5 / 1996

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2 OHSAS 18001:1999

British Standard, 1999

Occupational Health and Safety Assessement Series 18001:1999

3 OHSAS 18002: 2000

British Standard, 2002

Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999

4 Guidelines on OSHMS

ILO, June 2001

The Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. ILO-OSH 2001

5 COHSMS

Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), 2002

The Construction Occupational Health and Safety Management System (COHSMS) Guidelines & COHSMS External System Evaluation By Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA),

6 ISRS-7

Det Norske Veritas (DNV)

International Safety Rating System (ISRS)-7

Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Tidak Bergerak

Kep. Meneg. LH No: 86/2002, Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Permeneg. LH No. 11/2006, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menaker No. PER 03/MEN/ 1985 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes dan Surat Edaran Menaker No SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas faktor Kimia Udara di Lingkungan Kerja