MUSYAWARAH BESAR KE-VII PERSATUAN PERSAUDARAAN … · yang dilandasi dengan Persatuan dan kesatuan...

KETETAPANMUSYAWARAH BESAR KE-VII

PERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT LABUHAN HAJI TIMUR ACEH SELATAN

(PEPPAS)

Sekretariat :Jl. Raya Pasar Minggu, Ruko Rajawali Center Blok B No. 18

Pasar Minggu - Jakarta Selatan, Telp. 021 788 34853, Fax. 021 788 34853

1


PERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT LABUHAN HAJI TIMUR ACEH SELATAN (PEPPAS)

NOMOR : 07/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016

TENTANG :

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Musyawarah Besar Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS), Dengan ini :

Menimbang:

- Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) PEPPAS Ke–VII adalah merupakan Kekuasaan tertinggi dalam PEPPAS Berwenang mengambil keputusan strategis dan mendasar untuk semakin memantapkan dan mengoptimalkan fungsi dan peranan PEPPAS;

- Demi kelancaran dan ketertiban mekanisme organisasi Pengurus PEPPAS;

- Bahwa Untuk itu, dipandang perlu menetapkan keputusan MUBES ke VII tentang Pengesahan Anggaran Dasar PEPPAS.

2

Mengingat :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS)

- Keputusan MUBES Anggota ke VII PEPPAS Nomor :

01/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Jadwal Acara MUBES PEPPAS KE–VII.

02/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Tata Tertib MUBES PEPPAS KE–VII.

03/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pimpinan Sidang MUBES PEPPAS KE–VII.

04/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PEPPAS Masa Bhakti 2013-2016.

05/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pembentukan Komisi-komisi Sidang.

06/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pengesahan Formatur.

3

Memperhatikan :

- Bahwa Usulan, Gagasan, Ide dan pendapat dari warga masyarakat Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS), dalam rapat Pleno Musyawarah Besar (MUBES) PEPPAS KE–VII tanggal 21 Mei 2016;

- Hasil sidang komisi-komisi.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- Keputusan Musyawarah Besar ke-VII Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS)TentangPengesahan Anggaran Dasar PEPPAS.

PASAL 1

- Mencabut Anggaran Dasar sebelumnya beserta Amandemen ke III Tahun 2010;

- Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar sebagai pedoman pelaksanaan peraturan Organisasi PEPPAS.

PASAL 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dan Disahkan di : Hotel Indo Alam, Puncak–Jawa Barat

Pada Tanggal : 21 Mei 2016

4

MUSYAWARAH BESAR KE - VIIPERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT

LABUHAN HAJI TIMUR ACEH SELATAN

PIMPINAN SIDANG

1. Ketua TGK. HASANUDDIN 1. …………………

2. Wakil Ketua I ZUMAR DARYUSNY 2. …………………

3. Wakil Ketua II H. KHAIRUNNAS 3. …………………

4. Wakil Ketua III ABDUL KADIR US 4. …………………

5. Sekretaris IHSAN 5. …………………

5

MUKADDIMAH

Bismillahhirrahmanirrahim.

Dengan Rahmat Allah SWT, Pada hari ini Minggu tanggal 22 bulan Mei tahun dua ribu enam belas, Musyawarah Besar Persatuan Persaudaraan Peulumat (PEPPAS) ke-VII sepakat mengadakan perubahan dan penambahan (Amandemen) Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Berdasarkan :

- Undang–Undang Dasar RI Tahun 1945;

- Ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) beserta Amandemennya yang telah dilakukan beberapa kali Perubahan Dengan ini memandang perlu ditetapkan perubahan (Amandemen) terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Menimbang :

- Bahwa Memandang kehidupan semakin kompleks dan dinamis, dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama, mengharuskan kita untuk saling tolong menolong, saling peduli, menjamin hubungan keluarga dan kebersamaan antar anggota organisasi;

- Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan yang dilandasi dengan Persatuan dan kesatuan yang kesemuanya harus diisi dengan perbuatan yang utuh, individu dan sosial dalam mencapai kebahagiaan yang nyata hidup di dunia dan di akhirat;

6

- Bahwa Untuk mewujudkan falsafah tersebut, memandang perlunya sebuah wadah sebagai sarana mewujudkan kekompakan dalam rangka mengukuhkan tali persudaraan dan kebersamaan;

Mengingat :

- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersebut sampai saat masih belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, satu dan lain karena Anggaran Dasar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

- Bahwa Usulan, Gagasan dan Ide dari warga masyarakat Persatuan Persaudaraan Peulumat (PEPPAS) yang selalu berdinamika dalam berorganisasi dan sudah menjadi tuntutan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan;

- Agar dapat terakomodirnya seluruh keinginan anggota Persatuan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Keputusan Musyawarah Besar Persatuan Persaudaraan Peulumat (PEPPAS) yang ke VII Nomor :07/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang diadakan diVilla Indo Alam, Puncak, Bogor-Jawa Baratsebagai berikut :

7

ANGGARAN DASAR PERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT

LABUHAN HAJI TIMUR - ACEH SELATAN (PEPPAS)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

NAMA

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini yang disingkat dengan PEPPAS

WAKTU

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di Jakarta;

8

2. Organisasi ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di Jakarta maupun di daerah didalam wilayah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Musyawarah Besar (MUBES) atau MUBESLUB.

BAB II

AZAS DAN AQIDAH

AZAS

Pasal 4

PEPPAS berazaskan Pancasila dan UUD 1945

AQIDAH

Pasal 5

PEPPAS beraqidah Islamiyah

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 6

Maksud didirikan PEPPAS adalah :1. Sebagai Wadah Untuk menampung warga masyarakat

Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan khususnya dan masyarakat lain pada umumnya yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi PEPPAS;

9

2. Untuk membina dan meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, tentram, sejahtera lahir dan bathin serta dapat memberikan kemaslahatan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

TUJUAN

Pasal 7

Tujuan didirikan PEPPAS adalah :

1. Sebagai Wadah Untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dengan cara Mengembangkankesetiakawanansosial,gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

2. Sebagai Wadah Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

3. Sebagai Wadah Untuk Meningkatkanpartisipasi danperan serta Anggota dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi;

4. Sebagai Wadah Untuk Menjaga nilai agama dan keimanan kepada Allah SWT dengan cara Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika,dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

5. Sebagai Wadah Untuk Mewujudkan tujuan Negara dengan Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

10

BAB IV

SIFAT DAN KEGIATAN

SIFAT

Pasal 8

Sifat PEPPAS adalah :

1. kekeluargaan, sosial, suka rela, Mandiri, nirlaba, demokratis yang dijiwai dengan semangat kegotong- royongan;

2. Bukan merupakan organisasi politik, tetapi PEPPAS mendorong kegiatan politik yang bertujuan memakmurkan bangsa dan Negara;

3. Menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam hubungan persaudaraan;

4. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan PEPPAS adalah :

1. Membina dan Menjalin silaturrahmi antar sesama anggota dan melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang sama tujuannya dalam arti seluas- luasnya;

2. Mengadakan pertemuan- pertemuan secara priodik dalam bentuk rapat–rapat, ibadah, temu wicara, arisan, Pengajian, kunjung–mengunjung, hubungan bisnis dan bentuk pertemuan lain sebagai sarana komunikasi;

11

3. Menggalakkan kegiatan sosial dan menanggulangi setiap musibah khususnya yang menimpa anggota/Keluarga PEPPAS, pengurus dan Pembina dengan semangat gotong-royong dan rasa kesetiakawanan sosial yang dilandasi semangat kebersamaan;

4. Mengusahakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran PEPPAS;

5. Mendorong pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PEPPAS dengan cara Membina usaha–usaha golongan ekonomi lemah/kecil serta meningkatkan pengetahuan para anggota dan keluarga PEPPAS;

6. Mengadakan tukar–menukar informasi dengan organisasi sosial lainnya yang se-azas dan mempunyai tujuan bersama;

7. Memperhatikan, mengawasi dan mengikuti serta berperan aktif terhadap pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di peulumat khususnya dan seluruh wilayah NKRI umumnya dalam arti yang seluas- luasnya;

8. Memberi santunan dan bantuan sesuai kemampuan kepada anak yatim dan fakir miskin serta kaum dhuafa yang berada di peulumat khususnya dan seluruh wilayah NKRI umumnya;

9. Membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) anggota PEPPAS serta ikut aktif dalam pengembangan seni budaya dan olahraga;

10. Meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan serta rangsangan agar anggota PEPPAS dan masyarakat Umum tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan disegala bidang.

12

BAB V

FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 10

Fungsi PEPPAS :1. PEPPAS berfungsi sebagai wadah pemersatu aktivitas

para Anggota/ Keluarga, Profesi,Sosial, Ekonomi, Budaya, Keagamaan, Pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;

2. Sebagai Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan Anggota dan/atau tujuan organisasi;

Peranan PEPPAS :

1. Untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan antara sesama anggota dan keluarganya dan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan secara bersama–sama;

2. Sebagai media informasi antar sesama anggota dan masyarakat Peulumat umumnya;

3. Sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkantujuan PEPPAS;

4. Penyalur aspirasi anggota dan masyarakat;5. Pemberdayaan anggota dan masyarakat;6. Pemenuhan pelayanan sosial;7. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau8. Pemelihara dan pelestari Norma, Nilai, dan Etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,danbernegara.

13

BAB VI

LAMBANG DAN ATRIBUT

LAMBANG

Pasal 11

PEPPAS mempunyai Lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah tangga;

ATRIBUT

Pasal 12

PEPPAS mempunyai atribut yang merupakan identitas organisasi berupa : Pataka, Panji-Panji, Kartu Tanda Anggota (KTA), Pakaian Seragam, Papan Nama, Kop Surat, Stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEANGGOTAAN HAK DAN KEWAJIBAN

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Keanggotaan PEPPAS :

1. Yang dapat menjadi anggota PEPPAS ini adalah warga masyarakat Peulumat yang mendaftarkan diri di dalam buku keanggotaan PEPPAS atau warga yang lain dengan inisiatif sendiri tanpa dipaksakan dan dengan tulus untuk masuk sebagai anggota Persatuan Persaudaraan Peulumat dan mempunyai Kartu Anggota;

14

2. Anggota Pemuda/Warga Peulumat Labuhan haji timur Aceh Selatan dan warga lainnya yang telah bergabung menjadi anggota PEPPAS dengan kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun secara sukarela;

3. Keanggotaan PEPPAS berdiri sendiri secara mandiri tidak terikat dengan organisasi lain;

4. Keanggotaan PEPPAS terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang mempunyai semangat sesuai dengan kegiatan, Maksud dan tujuan PEPPAS;

5. Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota PEPPAS sejak persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Pengurus PEPPAS;

HAK ANGGOTA

Pasal 14

Hak Anggota PEPPAS :

1. Setiap Anggota yang telah dewasa (berumur lebih dari 17 tahun pada saat terjadinya MUBES), mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Dewan Pengurus atau Dewan Pembina berdasarkan Tata Tertib MUBES;

2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan organisasi melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh PEPPAS;

3. Hak Keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.

15

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15

Kewajiban Anggota PEPPAS :

1. Setiap Anggota berkewajiban untuk Mematuhi, mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan MUBES dan keputusan Pengurus;

2. Setiap Anggota berkewajiban untuk Membayar iuran keanggotaan yang besarnya iuran tersebut ditetapkan pada Anggaran Rumah Tangga.

4 Setiap Anggota wajib menjaga nama baik organisasi PEPPAS;

5 Setiap Anggota wajib membayar segala kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus yang telah disahkan oleh Dewan Pembina;

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI

HAK ORGANISASI

Pasal 16

1. Mengatur danmengurus rumahtangga organisasi secaramandiri danterbuka yang Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus;

2. Memperolehhak atas kekayaanintelektual untuk namadanlambangorganisasi sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan;

16

KEWAJIBAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;2. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;3. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan

dan kegiatan organisasi; dan4. Berpartisipasi dalam pencapaiantujuan Negara.

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 18

1. Struktur Organisasi tertinggi PEPPAS dipegang oleh Musyawarah Besar (MUBES);

2. Struktur Organisasi PEPPAS terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus.

BAB X

ORGAN ORGANISASI

Pasal 19

Organ Organisasi PEPPAS terdiri dari :1. Musyawarah Besar (MUBES);2. Dewan Pembina;3. Dewan Pengurus.

17

BAB XI

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 20

1. Musyawarah Besar (MUBES) adalah Organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS);

2. MUBES diselenggarakan setiap 3 (Tiga) tahun sekali untuk meremajakan pengurus;

3. Apabila oleh Pengurus merasa sangat perlu karena satu dan lain hal, maka MUBES dapat diadakan lebih dari satu kali dalam masa 3 (Tiga) tahun;

4. Mubes yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan poin (3) ini disebut Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB).

BAB XII

DEWAN PEMBINA

Pasal21

Dewan Pembina adalah organ yang melaksanakan Fungsi Pembinaan terhadap PEPPAS yang sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang, yaitu: 1. Seorang ketua;2. Seorang Sekretaris; dan3. 7 (tujuh) orang anggota.

18

BAB XIII

DEWAN PENGURUS

Pasal 22

Dewan Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan PEPPAS yang sekurang-kurangnya terdiri dari :1. Seorang Ketua Umum;2. Seorang Wakil Ketua Umum;3. Beberapa Orang Ketua;4. Seorang Sekretaris;5. Seorang Bendahara; dan6. Seksi-seksi.

BAB XIV

KEKAYAAN

Pasal 23

1. Semua kekayaan PEPPAS harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan PEPPAS;

2. Dalam hal pengelolaan kekayaan PEPPAS apabila dianggap perlu maka PEPPAS dapat membentuk beberapa Perusahaan atau yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikan PEPPAS serta tidak melanggar aturan–aturan Perundang-undangan yang berlaku.

19

BAB XV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 24

1. Tahun buku PEPPAS dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku PEPPAS ditutup;

3. Untuk pertama kalinya, buku PEPPAS ditutup pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2000 (dua ribu).

BAB XVI

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 25

1. Pengurus PEPPAS wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku PEPPAS;

2. Laporan Tahunan PEPPAS memuat sekurang-kurangnya :a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama

tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi

keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan salah satu pengurus lainnya;

20

4. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB XVII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar PEPPAS hanya dapat diubah oleh MUBES dan MUBESLUB;

2. Perubahan Anggaran Dasar PEPPAS hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan MUBES Atau MUBESLUB, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota dan disetujui 50 + 1 % jumlah anggota yang hadir.

BAB XVIII

PENGGABUNGAN

Pasal 27

1. Penggabungan PEPPAS dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih perkumpulan dengan perkumpulan lain dan mengakibatkan perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan PEPPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan

kegiatan usaha tanpa dukungan perkumpulan lain;b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang

bergabung kegiatannya sejenis, atau

21

c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada Musyawarah Besar (MUBES) PEPPAS.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 28

1. PEPPAS bubar karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :a. PEPPAS melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan

pailit, atauc. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. PEPPAS dapat dibubarkan berdasarkan keputusan MUBES atau MUBESLUB yang diusulkan oleh Dewan Pengurus yang telah disetujui Dewan Pembina dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembubaran PEPPAS hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan MUBES atau MUBESLUB yang dihadiri minimum ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota.

b. Jumlah suara yang sah disetujui oleh minimum 3/4 suara.

22

3. Apabila PEPPAS dinyataan bubar pada ayat (2), maka seluruh kekayaan dilimpahkan kepada kegiatan sosial, rumah ibadah yang terletak di Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan.

BAB XX

PENUTUP, ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Pengurus dan/atau Musyawarah Besar (MUBES).

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 30

1. Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;

2. Anggaran Dasar ini efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

3. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan maka Anggaran Dasar sebelumnya yang serupa dinyatakan tidak berlaku;

23

4. Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam MUBES Anggota yang ke VII pada hari Senin tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2016 di Hotel Indo Alam, Puncak, Bogor–Jawa Barat;

5. Anggaran Dasar ini ditetapkan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan dan Disahkan di : Hotel Indo Alam, Puncak Jawa Barat




PIMPINAN SIDANG






24


PERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT LABUHAN HAJI TIMUR ACEH SELATAN (PEPPAS)

NOMOR : 08/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016

TENTANG :

PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan Rahmat Allah SWT, Musyawarah Besar Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS), Dengan ini :

Menimbang :

- Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) PEPPAS Ke–VII adalah merupakan Kekuasaan tertinggi dalam Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS) Berwenang mengambil keputusan strategis dan mendasar untuk semakin memantapkan dan mengoptimalkan fungsi dan peranan PEPPAS;

- Demi kelancaran dan ketertiban mekanisme organisasi kepengurusan PEPPAS;

- Bahwa Untuk itu, dipandang perlu menetapkan keputusan MUBES ke VII tentang Pengesahan Rumah Tangga PEPPAS.

25

Mengingat :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS)

- Keputusan MUBES Anggota ke VII PEPPAS Nomor :

01/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Jadwal Acara MUBES PEPPAS KE–VII.

02/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Tata Tertib MUBES PEPPAS KE–VII.

03/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pimpinan Sidang MUBES PEPPAS KE–VII.

04/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PEPPAS Masa Bhakti 2013-2016.

05/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pembentukan Komisi-komisi Sidang.

06/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pengesahan Formatur.

07/TAP-MUBES.VII/PEPPAS/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar.

26

Memperhatikan :

- Bahwa Usulan, Gagasan, Ide dan pendapat dari warga PEPPAS dalam rapat Pleno Musyawarah Besar (MUBES) PEPPAS KE–VII tanggal 21 Mei 2016;

- Hasil sidang komisi-komisi.

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

Keputusan Musyawarah Besar ke-VII Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS)TentangPengesahan Anggaran Rumah Tangga PEPPAS.

PASAL 1

Menetapkan Anggaran Rumah Tangga

PASAL 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



27



PIMPINAN SIDANG






28

ANGGARAN RUMAH TANGGAPERSATUAN PERSAUDARAAN PEULUMAT

LABUHAN HAJI TIMUR - ACEH SELATAN (PEPPAS)

BAB I

KEANGGOTAN DAN SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

KEANGGOTAN

Pasal 1

1. Anggota Persatuan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan (PEPPAS) adalah seluruh warga Peulumat baik karena hubungan perkawinan maupun kelahiran yang tersirat dan tercatat di buku keanggotaan;

2. Memenuhi syarat–syarat Administratif yang dibuat oleh pengurus organisasi PEPPAS;

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Setiap warga Peulumat/warga lainnya yang bermaksud ingin menjadi anggota PEPPAS harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan Oleh Pengurus PEPPAS;

2. Setiap calon anggota baru sah menjadi anggota bilamana permohonan menjadi anggota disetujui dan melunasi uang pangkal yang tidak terikat;

3. Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan Organisasi PEPPAS dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus;

29

4. Dewan Pengurus berhak membatalkan keanggotaan seseorang dengan persetujuan dari Dewan Pembina;

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

Setiap Anggota PEPPAS berkewajiban :

1. Tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan kerja yang ditetapkan oleh pengurus;

2. Membayar iuran anggota sebesar Rp. 2.500,-per jiwa setiap bulan;

3. Menjaga dan membela nama baik PEPPAS;

4. Menghindarkan dari sikap dan perilaku yang dapat mengakibatkan timbulnya perpecahan;

5. Menciptakan, meningkatkan, memupuk dan memelihara keharmonisan persatuan dan kesatuan antar para anggota dan keluarga;

6. Memberitahu kepada pengurus baik secara langsung maupun tidak langsung bila ditimpa musibah;

7. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

30

HAK ANGGOTA

Pasal 4

Anggota berhak :

1. Mendapatkan bantuan dan santunan sebagai berikut, bila :a. Meninggal dunia di Jakarta Rp. 2.000.000,- danb. Sakit (Masuk rumah sakit/ Rawat inap) kecuali

melahirkan dapat bantuan/ santunan RP. 350.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah).

2. Mendapatkan pinjaman modal dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan bergiliran;

3. Memberikan pendapat baik lisan maupun tulisan;4. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus PEPPAS.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ORGANISASI

KEWAJIBAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi berkewajiban :1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan PEPPAS;2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika,dan norma

kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian

dalam masyarakat;

31

5. Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Transparan Dan Akuntabel; dan

6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Organisasi lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan PEPPAS.

HAK ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi berhak :

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;

2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang PEPPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;

4. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;

5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan PEPPASi; dan

6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan PEPPAS.

32

BAB IV

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Bertindak dan bertentangan dengan AD/ART dan keputusan lain yang ditetapkan secara bersama–sama Dewan Pengurus;

2. Atas permintaan sendiri dengan mengemukakan alasan-alasannya;

3. Diberhentikan oleh PEPPAS;

4. Sebelum pemberhentian Anggota dijatuhkan, harus terlebih dahulu diberi peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali melaui surat;

BAB V

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 8

1. Musyawarah Besar (MUBES) membahas:1. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus tentang

masa jabatan;2. Masalah Organisasi;3. Masalah Keuangan;4. Masalah Program Kerja;5. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Organisasi

PEPPAS.

33

2. Untuk keperluan Organisasi, MUBES dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus dan/atau Pembina;

3. Musyawarah Besar (MUBES) dihadiri oleh Anggota;

4. Musyawarah Besar (MUBES) berhak:1. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga;2. Memilih dan memberhentikan Dewan Pembina;3. Memilih dan memberhentikan Ketua Umum;4. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan

yang lalu dan menetapkan keputusan yang baru.

BAB VI

KEKUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 9

Kekuasaan dan wewenang MUBES: 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;2. Menerima/Menolak Laporan Pertanggungjawaban

Pengurus Dewan Pengurus;3. Menetapkan Masalah Organisasi;4. Menetapkan Aturan Masalah Keuangan;5. Menetapkan Masalah Program Kerja;6. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Perkumpulan;7. Menetapkan pembubaran Organisasi.

34

BAB VII

DEWAN PEMBINA

Pasal 10

1. Dewan Pembina adalah organ Organisasi yang bertugas melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Nasehat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan PEPPAS;

2. Dewan Pembina terdiri dari Pembina dan Pendiri dan beberapa orang Penasehat.

3. Dewan Pembina mempunyai tugas pokok sebagai penasehat, pengontrol jalannya organisasi. Oleh sebab itu juga Pembina mempunyai hak untuk memberikan saran yang lebih baik untuk jalannya organisasi;

4. Dewan Pembina mempunyai tugas pokok dan wewenang untuk :

1. Dewan Pembina bertugas Mengontrol perjalanan dan perkembangan aktivitas organisasi;

2. Dewan Pembina bertugas Memberikan saran untuk kebaikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil ketua umum untuk aktivitas organisasi;

3. Dewan Pembina bertugas Menyutujui program kerja yang akan dilaksanakan oleh organisasi;

4. Dewan Pembina berwenang Memberikan kebijakan kepada organisasi

5. Dewan Pembina Bertanggung jawab kepada MUBES PEPPAS.

35

JABATAN DEWAN PEMBINA

Pasal 11

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Organisasi yang menyebabkan kerugian bagi Organisasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan;

2. Dewan Pembina diangkat melalui MUBES untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

3. Dalam hal jabatan Dewan Pembina kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi kekosongan itu;

4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pembina kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan MUBES untuk mengangkat Dewan Pembina baru;

5. Anggota Dewan Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Organisasi;

6. Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

36

JABATAN DEWAN PEMBINA BERAKHIR

Pasal 12

Jabatan Dewan Pembina berakhir apabila :1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri;3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara;4. Diberhentikan berdasarkan keputusan MUBES atau

MUBESLUB;5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA

Pasal 13

1. Dewan Pembina wajib dengan I’tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Organisasi;

2. Dewan Pembina berwenang :

1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas Perkumpulan tanpa harus meminta izin;

2. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Pengurus;

3. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program/ proyek dibawah naungan Organisasi;

37

4. Bersama dengan Keputusan MUBES berhak Menerima dan menolak Laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus;

3. Untuk keadaan tertentu Apabila dipandang perlu, Dewan Pembina menyelenggarakan Rapat dalam rangka MUBES Luar Biasa (MUBESLUB) atau Sidang Istimewa yang dilaksanakan bersifat khusus

RAPAT DEWAN PEMBINA

Pasal 14

1. Rapat Dewan Pembina dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Pembina dan/atau Anggota Dewan Pengurus dan/atau Anggota Organisasi PEPPAS;

2. Panggilan Rapat Dewan Pembina dilakukan oleh salah satu dari Anggota Dewan Pembina ;

3. Panggilan Rapat Dewan Pembina disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pembina secara langsung atau melalui surat tercatat ataupun surat elektronik, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan;

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;

5. Rapat Dewan Pembina diadakan ditempat kedudukan Organisasi atau ditempat kegiatan Organisasi atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

38

Pasal 15

1. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina;

2. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang Dewan Pembina yang dipilih oleh dan dari Dewan Pembina yang hadir;

3. Rapat Dewan Pembina sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :1. Dihadiri paling sedikit 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah

Dewan Pembina;2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam

ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina kedua;

3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

4. Rapat Dewan Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Dewan Pembina pertama;

5. Rapat Dewan Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan Pembina.

39

KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA

Pasal 16

1. Keputusan Rapat Dewan Pembina harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

6. Setiap Rapat Dewan Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pembina lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;

40

8. Dewan Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pembina, dengan ketentuan semua Dewan Pembina telah diberitahu secara tertulis dan lebih dari separuh Dewan Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik dan/atau melalui situs Organisasi;

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pembina;

BAB VIII

PERSYARATAN DEWAN PENGURUS

Pasal 17

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Organisasi yang menyebabkan kerugian bagi Organisasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dan khusus untuk Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia;

2. Ketua Dewan Pengurus disebut juga ketua umum, diangkat melalui MUBES untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

3. Jabatan Ketua Umum, hanya diperbolehkan menjabat paling lama 2 (dua) periode, kalau terpilih kembali dan boleh diangkat kembali setelah 1 (satu) periode masa kepemimpinan ketua umum lain berakhir;

41

4. Anggota Dewan Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus;

5. Dalam hal salah satu atau lebih jabatan Anggota Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Ketua Dewan Pengurus harus menetapkan dan mengangkat seseorang yang mengisi kekosongan jabatan itu;

6. Dalam hal jabatan Ketua Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Penasehat harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina dan/atau MUBES Anggota untuk mengangkat Ketua Dewan Pengurus baru;

7. Dalam hal pengangkatan Ketua Dewan Pengurus melalui mekanismeRapat Dewan Pembina, pengangkatan Ketua Dewan Pengurus disahkan melalui mekanisme Resolusi Dewan Pembina;

8. Ketua Dewan Pengurus yang dipilih untuk menggantikan Ketua Dewan Pengurus sebelumnya menjadi Ketua Dewan Pengurus sementara (ad interim) dengan masa jabatan yang sama dengan Ketua Dewan Pengurus yang digantikannya;

9. Ketua Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada organ Perkumpulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

10. Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Ketua, Anggota, Pengurus dan/atau Dewan Pembina pada organisasi lain yang tujuannya sama atau mirip dengan tujuan organisasi ini.

42

WEWENANG DEWAN PENGURUS

Pasal 18

1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Organisasi.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan secara tertulis, maka Wakil Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.

3. Dalam hal Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut harus dibuktikan secara tertulis, maka salah satu dari beberapa orang ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Organisasi.

4. Sekretaris Umum atau disebut juga dengan sekretaris jenderal bertugas melaksanakan kegiatan Organisasi sehari-hari.

5. Bendahara Umum bertugas mengatur keuangan Perkumpulan dibawah pengawasan dan instruksi Ketua Umum.

6. Dalam hal pengelolaan keuangan, diminta dan/atau tidak diminta Ketua umum wajib memberikan laporan tertulis setiap kegiatan yang dilakukan kepada Dewan Penasehat dan anggota Organisasi secara priodik atau minimal setiap 1 (satu) bulan berjalan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan pengurus dan disahkan oleh Dewan Penasehat.

43

8. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 19

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Organisasi dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Organisasi, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Organisasi;

2. Maka, anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Organisasi.

JABATAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS BERAKHIR

Pasal 20

1. Jabatan Ketua Umum, hanya diperbolehkan menjabat paling lama 2 (dua) periode, kalau terpilih kembali;

2. Jabatan Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengurus berakhir apabila :1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri;3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara;4. Diberhentikan berdasarkan keputusan MUBES

Anggota dan/atau MUBES luar biasa (MUBESLUB);5. Masa jabatan berakhir.

44

BAB IX

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) DEWAN PENGURUS PEPPAS

KETUA UMUM (KETUM)

Pasal 21

TUGAS POKOK KETUA UMUM :

Memimpin, mengkoordinasikan, Merencanakan, mengelola, mengontrol, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan organisasi serta memberikan saran, motivasi, dan kebijakan kepada pengurus dan anggota PEPPAS untuk pengembangan SDM dan aktivitas organisasi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan motivasi/efektifitas organisasi dan produktifitas kerja organisasi.

FUNGSI KETUA UMUM :

1. Menyusun struktur, tugas dan Fungsi kepengurusan organisasi;

2. Merencanakan dan melaksanakan program kerja jangka pendek dan jangka panjang organisasi;

3. Merencanakan dan melaksanakan system penilaian kinerja kepengurusan organisasi;

4. Mengevaluasi program kerja dan kepengurusan organisasi;

5. Memotivasi kepengurusan dan anggota organisasi;

6. Memberikan saran demi kebaikan organisasi;

45

7. Menganalisa kebutuhan organisasi;

8. Mengkoordinir dan mengontrol proker masing-masing Pelaksana kegiatan;

9. Menyetujui atau tidak mengenai ide dan saran yang di sampaikan Dewan Pengurus Organisasi, pengurus dan anggota organisasi.

WEWENANG KETUA UMUM:

1. Mengambil kebijakan untuk organisasi

2. Memberhentikan dan mengangkat pengurus organisasi;

3. Melantik anggota muda organisasi;

4. Bertanggung jawab kepada pengurus, anggota dan MUBES;

5. Membuat dan memberlakukan kebijakan atau aturan dalam ruang lingkup internalnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi;

6. Mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya selaku pelaksana program organisasi;

7. Berwenang menyampaikan hak suara dalam forum Rapat-rapat PEPPAS;

8. Dalam hal Pengambilan Kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis, Ketua Umum harus berkoordinasi dengan Dewan Pembina Organisasi PEPPAS;

46

WAKIL KETUA UMUM (WAKETUM)

Pasal 22

TUGAS POKOK WAKIL KETUA UMUM :

Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi.

FUNGSI WAKIL KETUA UMUM :1. Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugasnya guna

mengembangkan organisasi;2. Berkoordinasi dengan Ketua Umum dalam pelaksanaan

tugasnya;3. Dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara teknis maupun

administrasi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum;

4. Menjalankan organisasi apabila Ketua Umum berhalangan.

SEKRETARIS UMUM (SEKUM)

Pasal 23

TUGAS POKOK SEKRETARIS UMUM :

Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan kelembagaan.

FUNGSI SEKRETARIS UMUM :

1. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan;

47

2. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan organisasi dan kesekretariatan;

3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Bagian Pelaksana Kegiatan;

4. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi;5. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan

persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi;6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum

sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi;7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada

Ketua Umum;8. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang atau dua

orang wakil sekretaris.

BENDAHARA UMUM (BENDUM)

Pasal 24

TUGAS POKOK BENDAHARA UMUM :

Melaksanakan pengelolaan keuangan.

FUNGSI BENDAHARA UMUM :

1. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi;

2. Menyusun proposal dan rencana anggaran organisasi lainnya;

48

3. Membuat laporan periodik keuangan organisasi minimal 1 (satu) bulan sekali. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dilaporkan selambat-lambatnya 1(satu) minggun sesudah berakhirnya kegiatan;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umum;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum;

6. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh seorang atau dua orang wakil bendahara umum.

KETUA BIDANG

Pasal 25

TUGAS POKOK KETUA BIDANG :1. Melaksanakan program sesuai dengan orientasi dan sektor

kekhususannya;2. Melaksanakan segala keputusan (Musyawarah dan Rapat-

rapat) sesuai tingkatannya;3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan terhadap

anggotanya;4. Menjaga Citra dan nama baik Organisasi PEPPAS;5. Mengadakan konsolidasi dan mengembangkan peran

Pengurus baik dalam kehidupan internal organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat umum;

6. Mengadakan Laporan aktifitasnya secara berkala kepada Dewan Pembina dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Pembina.

49

BAB X

PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 26

1. Pembentukan seksi-seksi kegiatan Organisasi sesuai kebutuhan secara defenitif dilakukan oleh Ketua Umum dan disetujui oleh Dewan Pembina;

2. Pembentukan seksi-seksi kegiatan Organisasi yang bersifat sementara atau khusus dan atau bersifat penugasan tetap dalam satu periode kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum dan disetujui oleh Dewan Pembina;

3. Pengesahan kepengurusan Organisasi dalam bentuk surat keputusan diadakan oleh Musyawarah Besar;

4. Pelantikan terhadap kepengurusan kolektif PEPPAS yang definitif dilakukan oleh Dewan Pembina Organisasi PEPPAS.

BAB XI

KELENGKAPAN

Pasal 27

1. Organisasi PEPPAS mempunyai kelengkapan yang terdiri dari: 1. Kop surat;2. Stempel;3. Kantor Sekretariat;4. Plank/Papan Nama;5. Atribut/ Seragam;6. Bendera dan pataka;7. Kartu Tanda Anggota (KTA)

50

2. Pada prinsipnya penggunaan kelengkapan ini untuk keperluan internal lembaga/ badan yang berlaku dalam ruang lingkup keorganisasian PEPPAS dan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup eksternal keorganisasian PEPAS dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Penasehat/ Pembina PEPPAS;

3. Bentuk dan penggunaan kelengkapan tersebut lebih lanjut akan diatur dalam peraturan organisasi sendiri.

BAB XII

LAMBANG

Pasal 28

Arti lambang PEPPAS :

1. Rencong kuning dan gagang hitam Melambangkan Ketegasan, Keteguhan Hati, keikhlasan dan kejujuran Dalam bersikap dan berprilaku yang mulia, menjunjung tinggi rasa kebersamaan senasib-sepenanggungan dalam kehidupan beragama dan sosial;

2. Gunung berwarna hijau Sembilan buah melambangkan kerja keras dalam mencapai kemakmuran, harapan dan cita-cita bersama;

3. Lingkaran dua Garis Merah Melambangkan batasan dan aturan yang jelas dalam organisasi PEPPASkedalam dan keluar organisasi serta usaha yang dilakukan secara terus menerus tiada henti dalam mencapai tujuan organisasi PEPPAS.

51

4. Lingkaran tulisan warna hijau melambangkan nama Wadah Persatuan Persudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan (PEPPAS)

5. Jakarta Melambangkan tempat dan domisili para anggota PEPPAS;

6. Dasar warna biru muda melambangkan kepedulian sosial yang tinggi serta bermartabat;

7. Bintang dua buah melambangkan tekad usaha di dunia dan di akhirat sehingga dapat mencapai kemuliaan derajat yang tinggi dan diridhai oleh Allah SWT.

BAB XIII

KEKAYAAN

Pasal 29

1. Kekayaan PEPPAS dapat diperoleh dari :1. Uang Pangkal atau Sumbangan/ bantuan yang tidak

mengikat;2. Uang sukarela;3. Wakaf;4. Hibah;5. Hibah wasiat;6. Iuran Wajib anggota;

7. Jasa-jasa pinjaman uang kas PEPPAS dibebankan 5 % kepada peminjam dan harus dikembalikan paling lambat satu bulan, bagi yang meminjam harus memberikan surat berharga, dan perusahaan tersebut

52

tercatat sebagai anggota persatuan pemuda peulumat dan apabila tidak sesuai dengan pembayaran tersebut akan diberikan sanksi;

8. Jasa pinjaman uang kas sebesar 5 % dipergunakan untuk Kas PEPPAS;

9. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PEPPAS dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Semua kekayaan PEPPAS harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan PEPPAS.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 30

1. Keuangan PEPPAS dapat bersumber dari: a. Iuran anggota;b. Bantuan/sumbangan masyarakat;c. HasilUsaha/ Kegiatan PEPPAS;d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga

asing; e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum;dan/atauf. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah. dan/atau Dana lain yang sah.

53

2. Keuangan PEPPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Dewan Pengurus.

3. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Organisasi menggunakan rekening pada bank nasional

Pasal 31

1. Dalam hal Organisasi menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Organisasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART;

2. Dalam hal Organisasi menghimpun dan mengelola bantuan/ sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, Organisasi wajib mengumumkan laporan keuangan kepada Public secara berkala;

3. Sumber keuangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

BADAN USAHA ORGANISASI

Pasal 32

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, PEPPAS berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha / Yayasan.

54

2. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam AD /ART Organisasi atau aturan khusus PEPPAS.

3. Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 33

PEPPAS dan Anggota PEPPAS dilarang:

1. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang Negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambangPEPPAS;

2. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

3. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera organisasi;

4. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau

5. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar organisasi lain atau partai politik.

55

6. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

7. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia baik secara lisan, tulisan atau secara elektronik;

8. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;atau

10. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapunyang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

12. Organisasi dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila.

Yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila adalah ajaran atheisme , komunisme/ marxisme- leninisme.

BAB XVII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan PEMBUBARAN

Pasal 34

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Organisasi dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan curator;

56

BAB XVIII

PENGGABUNGAN

Pasal 35

1. Penggabungan PEPPAS hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUBES atau MUBESLUB;

2. Dewan Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Dewan Pengurus dari perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Musyawarah Besar (MUBES) masing-masing perkumpulan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Dewan Pengurus Organisasi hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib

57

disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam aturan khusus yang ditetapkan oleh Keputusan rapat pengurus dan berkoordinasi dengan Pembina PEPPAS;

2. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

4. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam MUBES ke VII PEPPAS pada hari Senin tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2016 di Hotel Indo Alam, Puncak, Bogor–Jawa Barat

5. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan untuk dilaksanakan.



58



PIMPINAN SIDANG






59

PENDIRI PEPPAS

1. M. NAZIR SU’AIDY2. ABDUL KADIR US3. ABDUL AZIZ USMAN4. KHAIRUNNAS5. MUDA SETIA HARUN6. ZUMAR DARYUSNY7. TGK. H. HASANUDDIN8. MARZUKI. B9. IHSAN

60

STRUKTUR ORGANISASI PEPPASPERIODE 2016-2019

I. DEWAN PENDIRI- Koordinator : ABDUL KADIR US- Anggota : 1. MUDA SETIA HARUN 2. M. NAZIR SU’AIDY 3. ABDUL AZIZ USMAN 4. ZUMAR DARYUSNY 5. H. KHAIRUNNAS 6. TGK. H. HASANUDDIN 7. MARZUKI. B 8. IHSAN

II. DEWAN PEMBINA- Koordinator : TGK. H. HASANUDDIN- Anggota : 1. M. NAZIR SU’AIDY 2. H. KHAIRUNNAS 3. ZUMAR DARYUSNY 4. ABDUL KADIR US 5. MUDA SETIA HARUN 6. ABDUL AZIZ USMAN 7. H. SAIFUL ANWAR 8. MARZUKI JAS 9. IHSAN 10. SULAIMAN SU’AIDY

61

III. DEWAN PENGURUS :1. KETUA UMUM : M. NAZIR SU’AIDY2. WAKETUM : MUKHTAR KHAN3. SEKJEN : ARY MUCHTAR SYECH

A. BIDANG HUMAS :- Kooordinator Bid. Humas : SYARWANI

- Wilayah Cijantung : NASRUDDIN

- Wilayah Ps. Minggu : SYARMAN ARIADI

- Wilayah Ciganjur & Kebagusan : RAHIMI PUTRA

- Wilayah Lenteng Agung : JUNAIDI

- Wilayah Condet dan Poltangan : SYAHRIL

B. BIDANG KESEKRETARIATAN :- Koordinator : PARMADI- Seksi Sekretariat : ATIRUDDIN : TGK. HIDAYAT

C. BIDANG UMUM DAN PERLENGKAPAN:- Koordinator : DENDRY RAJES- Seksi Umum & Perlengkapan : MUHAMMAD FITRI- Anggota : 1. YUS PEUNALOP 2. HUSAINI

62

D. BIDANG KEAMANAN:- Koordinator : MANSURNA- Seksi Keamanan : BAKHTIAR

4. BENDAHARA UMUM : RAFZAL RAS- Bendahara I : HELMY ARDIN

5. BIDANG ORGANISASI & SOSIAL : KETUA I : TGK. TAUFIK

- Seksi Keorganisasian : RAHIMI HARUN- Anggota : RUSNAN RASYID- Seksi Sosial : HALIMAN USMAN- Anggota : 1. MARAH KUDUS 2. HAMDANI 3. SAIFUL, SH

SEKSI HUBUNGAN ANTARORGANISASI : KHAIRUL ALIRA

6. BIDANG KEPEMUDAAN : KETUA II : UMAR SAIDI

- Seksi Pemuda : TAQDIR YUSRA- Seksi Olahraga : SYAHRIL REZA- Seksi Seni & Budaya : ZAINAL ARIFIN- Seksi Pendidikan : TGK. SYUBLI

63

7. BIDANG KEAGAMAAN : KETUA III : TGK. ZAKARIA

- Seksi Agama : TGK. MANSUR USMAN- Anggota : 1. TGK. IRFAN RAJES 2. TGK. ALI MAKMUR 3. TGK. HABIBI 4. TGK. ANDI HARUN 5. TGK. NAZAR 6. TGK. TARMIZI 7. TGK. YUNAN

8. BIDANG EKONOMI & BISNIS KETUA IV : : ZAINUDDIN USMAN

- Seksi Ekonomi & Bisnis : JASLIZAR- Anggota 1. ALI AMRAN 2. M. ALI 3. MAS PURNAMA 4. EEN 5. YUSNIDAN 6. AZMIADI

9. BIDANG ASET PEPPAS KETUA V : DONI ARIGA RAJES

- Seksi Data : FAZIL SU’AIDY

64

10. BIDANG PERANAN WANITA KETUA VI : YURINA

- Seksi Peranan Wanita : ERLITA AZIZ- Anggota 1. EMI SHOLIKHA 2. ARJU LISMA 3. AMELIA

11. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA : ZULIARDI SULTAN. A

- ANGGOTA : 1. HARUN 2. HUSAINI JAS

Ditetapkan dan Disahkan di JakartaPada Tanggal 24 Juli 2016

KETUA UMUM PEPPAS

M. NAZIR SU’AIDY

65

CATATAN :

MUSYAWARAH BESAR KE-VII PERSATUAN PERSAUDARAAN … · yang dilandasi dengan Persatuan dan kesatuan...

Documents

Transcript of MUSYAWARAH BESAR KE-VII PERSATUAN PERSAUDARAAN … · yang dilandasi dengan Persatuan dan kesatuan...