MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON TERHADAP...
Transcript of MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON TERHADAP...
MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA
(Studi kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Oleh:
SYIFA FAUZIYAH
NIM: 1111022000044
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H / 2016 M
MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA
(Studi kasus: Muslimat NU.Iakarta Selatan Periode 2010-2015)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Oleh:
SYIF'A FAUZIYAHNIM: 1111022000044
Pembimbing
Dwafr/ :Dr. H. Abd. Wahid Hasyim. M.A
NIP: 19560817 198603 1006 ,
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436H/2015M
PENCESAH AN PAn- ITI A UJ I AN
Skripsi berjudul MUSLIMAT NU: SEJARAH DAN RESPON
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS:
MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN PERIODE 2010-2015) telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada 29 Februari 2016. Skipsi ini telah diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Sarj ana Humaniora (S.Hum) pada program
studi Seiarah dan Kebudayaan Islam.
Iakarta, 29 Februari 2016
SIDANG MUNAQASYAH
Anggota
Penguji I
Imam Subchi, MANIP: 19670810 200003 1001
Es.H.M. Ma'ruf Misbah. MANIP: 19591222 199103 1 003
Pembimbing
Dr. H. Abd. Wahid Hasvim. M.ANIP: 19560817 198603 1 006
H. Nurliasan. MANIP: 19690724199703 1 001 197s0417 200501 2 007
KEMENTERIANAGAMAUNIYERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTAFAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
.ll. lr. H..luanda No.95, Ciputat 15412, Jakarta, lndonesia
lo21) 7493364Telp. {021) 7443329, Fax.
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : SYIFA FAUZIYAH
NIM : L11707)OO0044
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan lslam
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang
merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan
merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang
lain.
Apabila terbukti skripsi ini merupakan plagiat atau replikasi maka skripsi
dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi
baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul dikemudian
hari menjacii tanggung jawab saya.
Jakarta, 12 Feb ruari 2015
SYIFA FAU
@,ZIYAH
i
RINGKASAN
Nama : Syifa Fauziyah
NIM : 1111022000044
Judul : Muslimat NU: Sejarah dan Respon Terhadap Program Keluarga
Berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-
2015)
ABSTRACT
This research discusses history and response of Muslimat NU to the government policy
of family planning programs. The purpose of this research to determine the NU's response to
the government policy of family planning programs.
The method used in this research is descriptive qualitative, data collection techniques
while done through documentation study, observation and interviews with some respondents
included with the board PP Muslimat NU, PW of Jakarta, PC of South Jakarta Period 2010-
2015 and Analysis section relations with Non-Governmental Organization that is the
National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) Jakarta area as well as distributing
questionnaires to twenty Muslimat NU board and the community in some districts in South
Jakarta.
The findings of this study the differences of opinion between Muslimat NU society
with the government's policy on Family Planning (KB). There are some people who are not
family planning. Meanwhile, Muslimat NU showed a positive response with the support of
family planning programs.
The results obtained from this study said that the government through the BKKBN
institutions with Muslimat NU cooperation for the success of the family planning program
(KB) with the aim of welfare of the people, especially women, by maintaining spacing
instead of limiting births.
It can be concluded that the program has reaped a pretty good reaction in the
community. Despite their differences of opinion on some people however, many people who
follow the family planning program for various reasons relating to population problems such
as economic instability, poverty and in terms of reproductive health for women and mothers.
Keywords: Muslimat NU at West Jakarta, Respond, Family Planning
Skripsi ini membahas sejarah
dan respon Muslimat NU terhadap
kebijakan pemerintah tentang
program Keluarga Berencana.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk
mengetahui respon Muslimat NU
terhadap kebijakan pemerintah
tentang program Keluarga
Berencana.
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, sedangkan teknik
pengumpulan datanya dilakukan
ii
melalui studi dokumentasi, observasi
dan wawancara dengan beberapa
narasumber di antaranya dengan para
pengurus Muslimat NU Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah DKI
Jakarta, Pimpinan Cabang Jakarta
Selatan Periode 2010-2015 dan
bagian Analisis Hubungan dengan
Lembaga Non Pemerintah yaitu
pihak Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
wilayah DKI Jakarta serta
menyebarkan kuesioner kepada dua
puluh pengurus Muslimat NU dan
masyarakat Jakarta Selatan di
beberapa kecamatan.
Temuan dari penelitian ini
adanya perbedaan pendapat antara
masyarakat dengan Muslimat NU
mengenai kebijakan pemerintah
tentang program Keluarga Berencana
(KB). Ada sebagian masyarakat yang
tidak ber-KB. Sedangkan, Muslimat
NU menunjukkan respon positif
dengan mendukung dan ikut serta
dalam mensukseskan program
Keluarga Berencana.
Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini menyebutkan, bahwa
pemerintah melalui lembaga
BKKBN menjalin kerjasama dengan
Muslimat NU untuk mensukseskan
program Keluarga Berencana (KB)
dengan tujuan mensejahterakan
rakyat terutama kaum perempuan,
dengan cara menjaga jarak kelahiran
bukan membatasi kelahiran.
Demikian dapat disimpulkan
bahwa program tersebut menuai
reaksi yang cukup baik di kalangan
masyarakat. Meskipun adanya
perbedaan pendapat dari sebagian
orang akan tetapi, banyak juga
masyarakat yang mengikuti program
KB dengan berbagai alasan yang
menyangkut masalah kependudukan
seperti ketidakstabilan ekonomi,
tingkat kemiskinan serta kesehatan
dalam hal reproduksi bagi kaum
perempuan dan ibu.
Kata kunci: Muslimat NU
Jakarta Selatan, Respon, Keluarga
Berencana.
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang
telah memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yang selalu
bersyukur. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul yakni
Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para
pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah dengan do’a dan usaha
akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun tentunya
banyak kendala dan kesulitan yang penulis hadapi.
Penulis menyadari skripsi yang berjudul “MUSLIMAT NU: SEJARAH
DAN RESPON MUSLIMAT NU TERHADAP PROGRAM KELUARGA
BERENCANA (Muslimat NU Jakarta Selatan periode 2010-2015)”, ini tidak akan
terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, baik dukungan moril maupun
materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Prof. Dr. Syukron Kamil, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. H. Nurhasan, MA, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Solikhatus Sa’diyah, M.Pd, Selaku sekretaris Jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam yang dengan sabar memberikan pelayanan terkait
administrasi yang penulis butuhkan.
iv
5. Dr. H. Abd. Wahid Hasyim, M.A, selaku Dosen Pembimbing sekaligus
Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan
kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Imam Subchi, MA, selaku dosen penguji I, terima kasih atas masukan dan
arahannya.
7. Drs. H.M. Ma’ruf Misbah, MA, selaku dosen penguji II, terima kasih telah
memberikan masukan dan arahannya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah
membekali penulis ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
9. Kedua orang tua penulis, ibunda tercinta Nurhayati dan ayahanda
Muhammad Guntur yang selalu memberi kasih sayang, tak henti-hentinya
mendo’akan, serta ikhlas dalam membimbing dan memberikan motivasi
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-
Nya kepada kedua orang tuaku. Amin.
10. Kepada kakak-kakak tersayang, Ahmad Fauzi dan Nur Atiqoh yang telah
memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk
menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Muhamad Septian Maulana selaku suami tercinta yang senantiasa
menemani dan mendampingi penulis mencari sumber-sumber yang
dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada kawan-
kawan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2011 yang telah
v
sama-sama berjuang selama perkuliahan. Semoga kita menjadi orang yang
sukses dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Amin.
12. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya
untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis,
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................... iii
DAFTAR ISI .............................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .......................................................... 6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................... 6
1. Pembatasan Masalah .................................................... 6
2. Rumusan Masalah ........................................................ 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................... 7
E. Studi Terdahulu ................................................................. 8
F. Kerangka Teori ................................................................. 10
1. Pengertian Respon ...................................................... 10
2. Teori Stimulus-Respon ............................................... 11
3. Macam-macam Respon ............................................... 13
4. Faktor-faktor Terbentuknya Respon ........................... 14
G. Metode Penelitian ............................................................. 15
H. Sistematika Pembahasan ................................................... 18
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSLIMAT
NU JAKARTA SELATAN
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya ............................... 20
B. Visi dan Misi Muslimat NU ................................................. 29
C. Aktivitas Muslimat NU ....................................................... 30
1. Bidang Dakwah .............................................................. 31
2. Bidang Pendidikan ........................................................... 32
3. Bidang Kesehatan ............................................................ 36
ivi
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM
KELUARGA BERENCANA
A. Dasar Penerapan Program KB ........................................... 39
1. Sejarah KB .................................................................... 40
2. Undang-Undang Tentang KB ........................................ 43
B. Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Program KB ...... 48
BAB IV RESPON MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KB
A. Pandangan Muslimat NU ..................................................... 51
1. Agama .............................................................................. 51
2. Sosial .............................................................................. 54
B. Respon Muslimat NU .......................................................... 56
C. Respon Masyarakat .............................................................. 61
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................... 70
B. Saran .................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 73
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Muslimat Nahdlatul „Ulama (Muslimat NU) hadir di tengah-tengah
masyarakat sebagai salah satu organisasi perempuan Islam yang berada di bawah
naungan Nahdlatul „Ulama. Lahirnya Muslimat NU tidak terlepas dari usaha yang
dilakukan oleh almarhum Bapak KH. A Wahab Hasbullah dan almarhum Bapak
KH. M Dahlan yang dengan ketekunan-ketekunan dan dorongan beliau maka,
Muslimat Nahdlatul „Ulama dapat berdiri di samping NU.1 Ahlusunnah wal
Jama‟ah sebagai paham keagamaan yang dikembangkan di tengah warga NU agar
terciptanya satu kesatuan budaya dan paham keagamaan.2
Salah satu alasan terbentuknya Muslimat NU adalah keterbelakangan
kaum perempuan Indonesia, sehingga membuat perempuan NU tergerak untuk
membentuk sebuah wadah bagi kaum perempuan agar dapat menuntut ilmu serta
mengabdikan diri untuk kemashlahatan keluarga dan hal tersebut sangat
dibutuhkan oleh kaum perempuan di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut,
dapat dikaitkan dengan ungkapan William Graham Sumner bahwa, lahirnya
sebuah lembaga yang hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah
perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta
1Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, (Jakarta: P.P Muslimat NU,
1979), h. 46. 2Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama , Negara dan
Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 21.
2
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.3 Berdasarkan
ungkapan William dapat diketahui bahwa hadirnya Muslimat NU sebagai ormas
Islam merupakan salah satu yang berperan aktif dalam merespon kebutuhan
masyarakat khususnya kaum perempuan.
Pada 29 Maret 1946, bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H,
terbentuklah organisasi wanita NU dan disepakati pada Muktamar ke-16 di
Purwokerto.4 Muslimat NU akhirnya diakui dan didirikan dengan Pimpinan Pusat
Muslimat Nahdlatul „Ulama sebagai induknya. Pimpinan Pusat Muslimat NU
kemudian mengadakan rapat pleno pertamanya pada tanggal 12 dan 13 Januari
1953 di Jakarta (sesudah Kongres di Palembang), dengan menghasilkan beberapa
keputusan antara lain sebagai berikut:
1. Melengkapi dan memperbaharui formasi Pimpinan Pusat Muslimat NU,
dengan Ny. Chasanah Mansur sebagai Penulis II dan Ny. Hasbullah
sebagai Bendahari II.
2. Kedudukan kepengurusan Pimpinan Pusat Muslimat NU berada di
Jakarta.5
Muslimat NU terus melebarkan sayapnya dengan membentuk tingkat
Pimpinan serta memiliki struktur yang kuat. Di antaranya adalah Pimpinan Pusat,
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Koordinator Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan
Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting di berbagai wilayah
salah satunya adalah Pimpinan Cabang Jakarta Selatan.
3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 171.
4Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,,
h. 20. 5Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, h. 153-154.
3
Muslimat NU Jakarta diresmikan pada Muktamar ke-16 NU kongres
Muslimat NU 29 Maret 1946 di Porwokerto yang membahas mengenai
kepengurusan cabang-cabang Muslimat NU di seluruh wilayah Indonesia.
Muslimat NU mulai membentuk beberapa cabang di wilayah DKI Jakarta
termasuk di Jakarta Selatan.
Muslimat NU sangat memberikan dampak yang positif terhadap
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi kaum perempuan
Indonesia. Melalui program-program yang dilakukan oleh Muslimat NU, salah
satunya adalah program kesehatan dengan melakukan penyuluhan program
Keluarga Berencana (KB). Muslimat NU sangat merespon positif dan ikut serta
mensukseskan program Keluarga Berencana akan tetapi, penulis melihat di
lapangan bahwa sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang tidak ber-
KB. Untuk itu studi ini ingin menjawab pertanyaan mengapa Muslimat NU
merespon program tersebut dengan positif.
Muslimat NU adalah badan otonom yang berada di bawah Nahdlatul
Ulama.6 Sejak menjadi badan otonom pada tahun 28 Mei 1952, Muslimat NU
menjadi lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan
cita-cita nasional secara mandiri.7 Kaum perempuan sangat perlu wadah untuk
mengembangkan potensinya secara aktif dalam bidang organisasi kemasyarakatan
dan keagamaan, sehingga mereka dapat memiliki kepekaan sosial serta nilai-nilai
yang Islami.
6Jajat Burhanudin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
dan PPIM IAIN Jakarta, 2002), h. 126. 7Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, h.
24.
4
Dalam hal ini Muslimat NU memiliki tujuan yang harus dicapai dengan
cara melakukan usaha di berbagai aspek kehidupan masyarakat, melalui program-
program kerjanya yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu program kerja
Muslimat NU semakin berkembang, di antaranya: bidang organisasi, bidang
pendidikan, bidang dakwah, bidang ekonomi dan koperasi, bidang kesehatan dan
kependudukan, dan Muslimat NU juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak
dari lembaga pemerintahan maupun swasta.
Contoh konkret dari upaya Muslimat NU adalah merespon dengan positif
dan mendukung kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana (KB)
serta menjalin kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) pada tahun 1973, karena program tersebut yang dianggap dapat
mengendalikan tingkat penduduk, kesehatan dan keselamatan ibu dan anak agar
mencapai kemaslahatan keluarga dan kesejahteraan umat.
Indonesia mengalami situasi yang sulit, di mana semakin melonjaknya
jumlah penduduk yang signifikan, sehingga mempengaruhi aspek kehidupan
seperti ketidakstabilan ekonomi negara. Untuk itu pemerintah mengupayakan
suatu kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk program Keluarga Berencana
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kepedulian yang besar terhadap
masalah kependudukan. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu
dengan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun
1968 yang merupakan lembaga semi pemerintah dan berfungsi mengembangkan
5
program Keluarga Berencana dan mengelola segala jenis bantuan Keluarga
Berencana di Indonesia.
Pada tahun 1970 dengan Surat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970,
LKBN ditingkatkan statusnya menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) yang berstatus sebagai lembaga pemerintah non-departemen.
Dengan ini masalah-masalah yang berhubungan dengan Keluarga Berencana
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaporkan secara langsung
kepada Presiden RI.8 Dengan demikian pihak pemerintah melakukan pendekatan
kepada beberapa tokoh agama termasuk ulama dari Nahdlatul Ulama dan kepada
Muslimat NU dengan cara menjelaskan maksud dan tujuan dari program Keluarga
Berencana sampai pada akhirnya Muslimat NU merespon dengan positif program
tersebut karena bertujuan mensejahterakan rakyat khususnya kaum perempuan.
Penelitian ini dianggap unik karena penulis ingin mengetahui, bagaimana
respon dan tindakan kaum perempuan yang mempunyai pengaruh besar dalam
masyarakat dengan kelompoknya, yaitu Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta
Selatan. Diambilnya obyek di kota Jakarta, karena kota tersebut adalah contoh
terbaik dari program pemerintah dengan berbagai permasalahannya. Oleh
karenanya penulis mengangkat penulisan ini melalui judul “MUSLIMAT NU:
SEJARAH DAN RESPON MUSLIMAT NU TERHADAP PROGRAM KB
(MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN PERIODE 2010-2015)”.
8Badan Keluarga Berencana Nasional, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional,
(Jakarta:BKKBN, 2005). hal. 5-6.
6
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi
masalah sebagai berikut: 1. Respon Muslimat NU terhadap program yang
dicanangkan oleh pemerintah yaitu Keluarga Berencana 2. Upaya Muslimat NU
Cabang Jakarta Selatan mensosialisasikan program KB.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah
pada skripsi ini. Terdapat dua batasan, yaitu spasial dan temporal. Penulis
memfokuskan pembahasan terhadap organisasi Pimpinan Cabang Muslimat NU
Jakarta Selatan sebagai batasan spasial. Muslimat NU Jakarta Selatan dalam
penelitian ini adalah bagian dari Pimpinan Pusat Muslimat NU yang terletak di
Jakarta. Penelitian ini menjadi sangat penting karena ingin melihat bagaimana
kontribusi dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dalam mendukung
program pemerintah salah satunya adalah Keluarga Berencana.
Adapun batasan temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2010 hingga
2015. Periodisasi tersebut menjadi batasan temporal penelitian agar pembahasan
tidak terlalu meluas, maka penulis hanya membahas satu Periode saja karena masa
kepengurusan Muslimat NU tiap Periodenya adalah lima tahun. Pimpinan Cabang
Muslimat Nahdlatul „Ulama Jakarta Selatan mendukung dan ikut serta
menyukseskan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana. Pada saat di mana
masih ada sebagian masyarakat yang tidak ber-KB, Muslimat NU mengupayakan
7
agar program KB berjalan dengan sukses, dengan begitu antara tahun 2010 hingga
2015 akan terlihat bagaimana dinamika perkembangannya.
2. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan riset (mayor research question),
sebagai berikut:
a. Bagaimana sejarah dan perkembangan Muslimat NU Jakarta Selatan?
b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana?
c. Bagaimana respon Muslimat NU Jakarta Selatan terhadap program Keluarga
Berencana?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
a. Sejarah Muslimat NU Jakarta Selatan dan perkembangannya.
b. Kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana dan dampaknya
bagi masyarakat khususnya kaum perempuan.
c. Respon Muslimat NU Jakarta Selatan terhadap program Keluarga Berencana
dan upaya yang dilakukannya.
2. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
8
a. Diharapkan hasil penelitian mengenai respon organisasi perempuan yaitu,
Muslimat NU terhadap kebijakan pemerintah tentang program Keluarga
Berencana, dapat digunakan sebagai tinjauan pemikiran agar pemerintah lebih
meningkatkan kepedulian terhadap masalah kependudukan di Indonesia.
b. Menambah khazanah penelitian bagi Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi Muslimat NU
untuk lebih meningkatkan upayanya menjalankan berbagai program kerja
seperti dalam bidang kesehatan yaitu mensosialisasikan program Keluarga
Berencana kepada masyarakat dan semakin mempererat kerjasama dengan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
E. Studi Terdahulu
Sebagai upaya untuk mengupas sejarah Muslimat NU, banyak karya telah
ditulis. Kebanyakan karya yang telah ditulis, hanyalah sebuah karya pengantar
dan buku induk yang sangat sedikit memberikan penjelasan tentang penelitian
yang akan dilakukan. Sangat sedikit karya-karya tentang Muslimat NU berbentuk
buku yang dapat ditemukan, tulisan tentang Muslimat NU dalam karya lain yang
adapun, penjelasannya hanya sepotong-sepotong, itupun hanya terbatas pada
organisasi yang lebih besar, yaitu Pimpinan Pusat Muslimat NU dan belum
adanya karya tentang Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dalam
merespon suatu kebijakan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana.
9
Adapun karya-karya yang ada di antaranya, buku 50 Tahun Muslimat NU
Berkhidmat Untuk Agama, Negara dan Bangsa,9 yang disusun oleh Pimpinan
Pusat Muslimat NU Jakarta. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan,
adalah masalah spasial dan temporal. Pemaparan dalam buku ini masih bersifat
umum, yaitu semua bentuk aktivitas Muslimat NU seluruh Indonesia, dalam
masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, agama, pendidikan, ekonomi dan
lain-lain. Selain itu juga pemaparannya tidak memfokuskan pada satu wilayah
saja, tetapi lebih bersifat nasional. Periode dalam buku tersebut juga terlalu
panjang dari tahun 1946-1995. Perbedaan buku tersebut dengan penelitian yang
peneliti lakukan lebih memfokuskan di satu wilayah saja yaitu Jakarta, Periode
2010 hingga 2015.
Sejarah Muslimat Nahdlatul ‘Ulama10
yang disusun oleh Pimpinan Pusat
Muslimat NU, adalah sebuah karya dari kumpulan arsip dan dokumentasi lisan
tentang proses berdirinya Muslimat NU serta kegiatan yang telah ditorehkan para
pengurus dan anggota Muslimat NU. Faktor pembeda dari penelitian ini, adalah
terutama tentang batasan spasial dan temporal. Karya ini memang banyak memuat
kontribusi Muslimat NU. Batasan temporal juga sangat panjang dan tidak terfokus
pada satu tema dan titik tertentu.
Karya lain dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga, yaitu tulisan dari
Emmy Kusumastuti, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
9Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,
(Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996). 10
Saifuddin Zuhri, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, (Jakarta: P.P Muslimat NU,
1979).
10
berjudul “Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002”.11
Karya tersebut
berisi kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU di Yogyakarta secara
keseluruhan pada masa Orde Baru. Perbedaan dari penulisan ini, adalah faktor
spasial dan temporal. Penulisan yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada
respon Muslimat NU Jakarta Selatan dalam mendukung program pemerintah yaitu
Keluarga Berencana.
Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, yaitu tulisan dari Nusrokh Diana, Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul
“Kelahiran Muslimat NU”.12
Perbedaan dari penulisan ini, adalah membahas
upaya perempuan NU mendirikan organisasi perempuan yang bernama Muslimat
NU secara mendalam. Sedangkan dalam penulisan yang penulis lakukan adalah
lebih memfokuskan kepada kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang
Muslimat NU Jakarta Selatan dan responnya terhadap program yang dicanangkan
pemerintah yaitu Keluarga Berencana dan sebelumnya ada karya yang
mengangkat judul .
F. Kerangka Teori
1. Pengertian Respon
Respon adalah suatu jawaban, tanggapan, balasan.13
Ditinjau secara
etimologi pengertian respon berasal dari bahasa inggris yaitu, respons yang
11
Emmy Kusumastuti, “Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002” (Skripsi S1
Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 12
Nusrokh Diana, “Kelahiran Muslimat NU” (Skripsi S1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 13
Mas‟ud Khasan Abdul Qadir, Kamus Istilah Pengetahuan Populer, (Gresik: CV.
Bintang Pelajar, 1990), h. 216.
11
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap tindakan atau perubahan
kondisi yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban.14
Respon juga dapat
diartikan sebagai tanggapan atau reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.15
Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan
(reaction).16
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon
adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang
terjadi.17
Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa respon adalah
reaksi terhadap tibanya suatu rangsangan, ada yang bersifat otonomis seperti
reflex dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali.18
Respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap
orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Komunikasi menampakkan
jalinan sistem yang utuh dan signifikan, sehingga proses komunikasi akan
berjalan secara efektif dan efisien apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur
terhadap keteraturan.
2. Teori Stimulus-Respon
Teori Stimulus-Respon, atau biasa disebut teori S-O-R singkatan dari
Stimulus-Organism-Response, semula berasal dari psikologi, yang muncul antara
tahun 1930 dan 1940. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, hal ini
dikarenakan objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu
14
Komarudin, Kamus Riset, (Bandung: Angkasa, 1982), h. 234. 15
Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1984), h. 27. 16
M. John Echils dan Shadily Hassan, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT.
Gramedia, 2003), cet. Ke-27, h. 481. 17
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 585. 18
D. Save Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: lembaga Pengkajian dan
Kebudayaan Nusantara, 1997), cet. Ke-1, h. 964.
12
manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku,
kognisi, afeksi, dan konasi.19
Teori Stimulus-Respon, menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada
pihak pertama (receiver) sebagai akibat dari komunikasi. Menurut teori ini
dampak atau pengaruh yang terjadi pada pihak penerima, pada dasarnya
merupakan suatu reaksi tertentu dari stimulus (rangsangan) tertentu. Dengan
demikian, besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh tersebut
terjadi, tergantung pada isi dan penyajian stimulus.20
Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek
“how” bukan “what” dan “why”. Dalam hal ini how to change the attitude,
bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan sikap tampak
bahwa sikap dapat berubah, tetapi jika stimulus yang menerpa benar-benar
melebihi semula.
Mar‟at dalam bukunya “Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”,
mengutip pendapat Hovland, Janis, dan Kalley yang sebagaimana dikutip oleh
Onong Uchjana Effendi, menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada
tiga variable penting, yaitu: perhatian, pengertian, dan penerimaan.
Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin
diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung bila ada perhatian
dan komunikan.21
Proses berikutnya adalah komunikan mengerti, kemampuan
komunikan inilah yang melanjutkan proses selanjutnya. Setelah komunikan
19
Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), cet. Ke-3, h. 254. 20
Sasa Djuarsa Sendjaja, Pengantar Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005),
cet. Ke-9, h. 324. 21
Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 255.
13
mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah
sikap.22
3. Macam-macam Respon
Respon dapat berarti efek atau tanggapan, yang berasal dari perkembangan
penelitian efek komunikasi massa. Menurut Steven M. Chaffee, dalam Onong
Uchjana Effendy ada tiga pendekatan dalam melihat efek media massa,
pendekatan yang pertama yaitu kecenderungan melihat efek media massa, baik
yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri, sedangkan pendekatan
yang kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak
komunikasi massa, baik itu dalam hal penerimaan informasi, perubahan perasaan
atau sikap, dan perubahan perilaku; atau dengan istilah lain, perubahan kognitif,
afektif, dan konatif. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai
efek komunikasi massa, seperti individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau
bangsa.23
Perubahan kognitif, afektif, dan konatif disebut juga sebagai respon
kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Berikut adalah penjelasan dari jenis-
jenis respon tersebut:
a. Respon Kognitif, ialah respon yang berhubungan dengan pikiran atau
penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak
mengerti, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas.24
Atau terjadi bila ada
perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipercayai, atau
22
Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 256. 23
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja, 2004), cet. Ke-21,
h. 218.
24Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 318.
14
dipersepsi khalayak. Hal ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan,
keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
b. Respon Afektif, ialah respon yang berkaitan dengan perasaan, timbul bila
ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak.
Hal ini berkaitan dengan emosi, sikap, atau nilai.25
c. Respon Konatif, ialah respon yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat
diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan
berperilaku.26
4. Faktor-faktor Terbentuknya Respon
Respon yang dilakukan seseorang dapat terjadi bila faktor penyebabnya
terpenuhi. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat
menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan
tidak hanya dari stimulus yang timbul oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus
itu mendapat respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang
ada penyesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka akan
ditanggapi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga bergantung pada
keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan
pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu:
a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu. Manusia
terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Maka seseorang yang
mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap dipengaruhi oleh
eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja maka
25
Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 219. 26
Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 219.
15
akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu
yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu
orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau pisiologis meliputi keberadaan,
keutuhan dan cara bekerjanya alat indera, urat saraf dan bagian-bagian tertentu
pada otak. Unsur-unsur rohani dan pisiologis yang meliputi keberadaan, perasaan
(feeling) akal, fantasi, pandangan jiwa, mental pikiran, motivasi dan sebagainya.
b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan (faktor pisis).
Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan
faktor stimulus. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya, menyatakan bahwa
faktor pisis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus
mengenai alat indera.27
Seseorang yang melakukan tanggapannya satu waktu menerima bersama-
sama stimulus. Agar stimulus dapat disadari oleh individu, stimulus harus cukup
kuat, apabila stimulus tidak cukup kuat bagaimanapun besarnya perhatian dari
individu, stimulus tidak akan ditanggapi atau disadari oleh individu yang
bersangkutan, dengan demikian ada batas kekuatan yang minimal dari stimulus,
agar dapat memindahkan kesadaran pada individu.28
G. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) adalah penelitian yang mengacu pada sumber
tertulis dan lapangan (field research) adalah untuk mendapatkan data berupa
27
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1996), h. 55. 28
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 185.
16
sumber lisan dari para pelaku sejarah dan untuk mengetahui dampak yang terjadi
dari fakta-fakta yang ada.
Ada lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik dan
tema, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi data
dan terakhir adalah historiografi.29
Langkah pertama dalam proses penelitian adalah pemilihan tema. Tema
yang dipilih adalah tema tentang gerakan feminisme Islam, dengan sebuah topik
berupa sebuah reaksi dari sebuah kelompok gerakan feminisme Islam (Pimpinan
Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan), akan sebuah sistem yaitu program
pemerintah (program KB).
Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data atau sumber. Data yang
digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data
sumber tertulis yang bersifat primer yaitu, berupa arsip dan laporan-laporan
kegiatan. Sumber primer intern yang sedang peneliti jalani dan lihat, sangat buruk
keadaannya, baik kerusakan, tercecer, tidak lengkap dan keadaan buruk lainnya,
yang menyebabkan sumber primer tertulis ini kurang tergali dengan baik, untuk
menutupi keadaan tersebut, penulis berusaha menutupi kekurangan data primer
yang ada, dengan melakukan wawancara kepada pelaku dan saksi dari batasan
temporal yang telah digariskan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder, peneliti
dapatkan dari berbagai tulisan di media cetak, elektronik dan audio-visual, berupa
buku, artikel di internet di masa tersebut.
29
Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,
1999), h. 64.
17
Tempat yang peneliti kunjungi untuk mendapatkan data primer tertulis
berupa arsip, yaitu di Sekretariat Pimpinan Pusat Muslimat NU, Sekretariat
Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, Sekretariat Pimpinan Cabang
Muslimat NU Jakarta Selatan. Sedangkan untuk data sumber lisan, peneliti
mengunjungi para pelaku dan saksi dalam tema penelitian ini. Sumber lisan
peneliti pilih dengan mewawancarai para pelaku seperti para pengurus Muslimat
NU Jakarta dan para saksi, yaitu orang yang menjadi audiens tempat penyuluhan
dan kegiatan pengurus Muslimat NU, penulis membuat beberapa kuesioner
kemudian dibagikan kepada para pengurus Muslimat NU dan masyarakat umum
yang bertujuan mengetahui respon tentang program Keluarga Berencana (KB).
Perpustakaan yang peneliti kunjungi untuk mencari sumber sekunder,
yaitu: Perpustakaan PBNU Jakarta, Perpustakaan Daerah DKI Jakarta,
Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas
Adab dan Humaniora, dan Perpustakaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional yang terletak di Jakarta Timur.
Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi sumber-sumber yang telah
didapat, dengan menggunakan kritik intern dan ekstern. Kritik intern terutama
dilakukan terhadap sumber sekunder berupa tulisan, yaitu terutama berkaitan
dengan isi dari tulisan tersebut. Kritik ekstern dilakukan terutama berkaitan
dengan penulis tulisan-tulisan yang didapat, apakah sesuai ataukah sama sekali
bertolak belakang.
Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu berupa penafsiran data yang
telah didapat, untuk kemudian diambil sebagai pembentuk fakta penelitian yang
18
dituangkan dalam tulisan. Tahap terakhir adalah historiografi, yang merupakan
proses penulisan, yang disesuaikan dengan kaidah dalam penelitian dan penulisan
dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.30
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan, adalah sebuah usaha untuk menjabarkan penelitian
agar lebih mudah untuk dipahami dan harus sesuai dengan logika pemikiran.
Sistematika ini terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu: pendahuluan, isi dan
kesimpulan. Semua bagian tersebut dapat dibagi menjadi bab dan sub-bab yang
tidak mengikat jumlahnya.31
Penulis menyusun sistematika penulisan ini kedalam
lima bab beserta bibliografi dengan urutan sebagai berikut:
BAB I Berisikan pendahuluan, atau dalam kata lain berupa proposal
penelitian, di dalamnya berisikan latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah,
tujuan penulisan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka
teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Berupa gambaran umum, merupakan bagian pengantar untuk
melihat berbagai keadaan yang umum di sekitar tema yang dipilih
Muslimat NU. Bagian ini adalah bagian pengantar untuk menuju
bagian selanjutnya yang lebih khusus. Sejarah dan perkembangan
Muslimat NU Jakarta Selatan, visi dan misi Muslimat NU,
30
Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, h. 73-76. 31
Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, h. 78.
19
aktivitas Muslimat NU dalam tiga bidang yaitu, bidang dakwah,
pendidikan, kesehatan.
BAB III Berisikan ulasan tentang latar belakang secara khusus, berupa
kebijakan pemerintah terhadap program Keluarga Berencana, dasar
penerapan program KB terdiri dari beberapa sub yaitu, sejarah
singkat program KB, keputusan pemerintah berupa Undang-
Undang dan dampak yang terjadi dari sebuah kebijakan. Masing-
masing sub-bab dalam bagian ini adalah berisi penjelasan dasar
hukum dari kebijakan yang dibuat.
BAB IV Merupakan bab untuk melihat respon Muslimat NU Jakarta Selatan
terhadap program KB dan pandangan Muslimat NU terhadap
kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana dilihat
dari sisi agama dan sosial. Bab ini terutama untuk menganalisa
respon dari setiap golongan dan personal dalam lingkup keadaan
tersebut, yaitu dalam menyikapi program Keluarga Berencana.
BAB V Merupakan bab terakhir, yang berupa kesimpulan dan saran
terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan proses akhir
penelitian, yang merangkum seluruh isi tulisan tersebut di atas.
20
BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya
Kebangkitan perempuan Islam adalah kenyataan sejarah yang terjadi
dalam keadaan masa sekarang di seluruh dunia Islam, ideologi feminisme telah
memasuki dan mempengaruhi pikiran NU muda, laki-laki maupun perempuan.1
Kepemimpinan perempuan dalam beberapa kegiatan diperbolehkan seperti yang
diungkapkan oleh Musdah Mulia. Sebagai aktivis muda NU dan sebagai sarjana
Islam, Musdah dengan jelas menempatkan kedudukannya dalam wacana tentang
hak-hak perempuan untuk aktif dalam politik. Menurutnya, tak ada ayat atau
hadits yang melarang perempuan untuk aktif dalam politik. Lain halnya Al-Quran
dan Hadits yang memberikan isyarat tentang kemungkinan perempuan melakukan
kegiatan tersebut.2
Proses terbentuknya Muslimat Nahdlatul „Ulama merupakan
perkembangan lanjut dari keberadaan kaum perempuan di lingkungan Nadhlatul
„Ulama, sebagai anggota Jama‟ah Ahlussunnah wal-Jama‟ah. Dikatakan anggota
Jama‟ah, karena kehadiran kaum ibu dalam forum-forum muktamar NU, belum
memiliki hak suara untuk memilih atau dipilih. Hak yang diberikan kepada warga
Jama‟ah perempuan itu hanya hak mendengarkan dan memberikan saran atau
1Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di
Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 225 2Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di
Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, h. 257.
21
pemikiran. Hak tersebut baru diberikan hingga saat berlangsung Muktamar NU
ke-19 di Palembang tahun 1952.3
Gerakan sosial merupakan akibat dari berbagai proses dalam masyarakat.
Begitu pula dengan pergerakan perempuan di Indonesia, datangnya tidak
mendadak tetapi terbentuk karena terdorong oleh kejadian-kejadian sebelumnya.4
Hal ini menjadi menarik karena masih ada sebagian orang yang mempunyai
pandangan tentang perempuan bahwa kehidupan mereka tidaklah seperti sekarang
tetapi kehidupan perempuan masih dibatasi oleh adat istiadat timur yang
menempatkan kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kaum laki-laki.
Mereka ditempatkan di belakang dan sebagian orang masih menganggap anak
perempuan tidak perlu bersekolah. Kemudian mereka bangkit dalam gerakan-
gerakan atas kemauan dan inisiatif sendiri, adalah bukti bahwa sebenarnya mereka
tidak mau menerima nasib begitu saja.5
Dalam hal ini “kemajuan” berarti mencapai derajat yang lebih tinggi,
sosial maupun spiritual, serta mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih
baik terutama dari pihak penjajah. Khusus bagi kaum perempuan, kemajuan
berarti hilangnya hambatan-hambatan agar mendapatkan kesempatan
mengembangkan jiwanya, mendapatkan pendidikan di sekolah dan bekerja di luar
rumah tangga dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya.6 Pada saat
3Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,
(Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 18. 4Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali,
1984), h. 67. 5Sri Moertiningsih Adoetomo, dkk, “10 Tahun Demografi Indonesia-Mengubah Nasib
Menjadi Harapan”, (Jakarta:BKKBN, 2009), h. 48. 6Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, hal. 76.
22
itulah muncul organisasi-organisasi perempuan termasuk dari golongan Islam
seperti Muslimat Masyumi, dan Muslimat Nahdlatul Ulama.7
Gagasan awal perlunya NU membentuk bagian perempuan sebenarnya
sudah muncul, bahkan melahirkan peredebatan sengit pada muktamar NU ke-13
di Menes, Banten pada tahun 1938. Pada Muktamar NU Menes itu kaum
perempuan yang aktif menganjurkan berorganisasi, yaitu Ny. R Djuaesih dan Ny.
Siti Syarah. Ide tentang Muslimat NU semakin lebih jelas ketika berlangsung
Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939. Pada mukhtamar ke-15 di
Surabaya tahun 1940, yakni dengan diterimanya rumusan tersebut lengkap,
dengan Anggaran Dasar dan Pengurus Besarnya. Meskipun begitu, hal tersebut
belum mendapat pengakuan resmi dari peserta Muktamar.8 Akhirnya pada tanggal
29 Maret 1946 pada Muktamar ke-16 NU di purwokerto terbentuklah lembaga
bidang wanita dengan nama Nahdlatul Oelama Muslimat, disingkat NOM. Pada
Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom
dari NU dengan nama baru yaitu Muslimat Nahdlatul „Ulama (Muslimat NU).9
Dalam konferensi selalu melibatkan istri para Kyai Nadhlatul Ulama,
bermula dari forum keinginan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang
seperti, bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, maka muncul sebuah ide
dari para isteri untuk membantu tugas para suami dalam kegiatan di forum maka
terpikirlah bahwa perlu adanya wadah bagi perempuan NU. Karena banyak hal
7Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, h. 101.
8Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,
(Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 19. 9http://www.muslimat-
nu.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=56 (akses, 02 Maret 2016,
pukul: 18.21 WIB).
23
yang lebih diketahui oleh perempuan dalam melakukan beberapa kegiatan di
berbagai bidang ketimbang dengan para suami. Sehingga terjadi musyawarah
mengenai peran perempuan di segala bidang.10
Dalam hal ini sangat dibutuhkan
suatu proses untuk membentuk suatu wadah perempuan NU yang bernama
Muslimat Nahdlatul Ulama.
Muslimat NU adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang senantiasa
meneruskan dan mencerminkan perjuangan Ulama Nahdlatul Ulama.11 Namun,
Muslimat NU juga memiliki AD/ART tersendiri. Seperti halnya Aisyiyah dari
Muhammadiyah dan Persistri dari Persis mengarahkan kegiatannya antara lain
untuk memberi bimbingan keagamaan bagi para perempuan anggotanya, selain itu
tentu saja sejumlah kegiatan sosial lain. Pola yang sama juga bisa dilihat di
kalangan perempuan anggota Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926.12
Mereka mendirikan Muslimat NU, satu organ yang khusus dirancang untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan yang
tergabung di NU pada tanggal 29 Maret 1946.
Terbentuknya Muslimat NU bertujuan ingin membentuk perempuan-
perempuan yang mar’atus sholihah atau perempuan yang memiliki akhlak dan
adab yang baik, selain itu menciptakan perempuan yang dirintis NU yaitu
Ahlusunnah wal Jama‟ah, dan juga menjadikan perempuan agar mempunyai peran
aktif di lingkungan masyarakat dalam kegiatan apapun dengan tujuan
10
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat NU, Wawancara Pribadi,
Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.22 WIB. 11
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, (Jakarta : PP Muslimat
NU, periode 2011-2016). h. 19. 12
Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan
Gerakan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, 2004), h. 22.
24
kesejahteraan perempuan.13 Untuk itu, diperlukan suatu wadah untuk perempuan
NU agar dapat ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan
mengembangkan kemampuan kaum perempuan di segala bidang. Perempuan
ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan,
perempuan dapat mengikuti pendidikan yang layak dalam bidang apapun demi
mencapai masyarakat yang sejahtera.
Muslimat NU Jakarta terbentuk pada 29 Maret 1946 saat Muktamar ke-16
NU di Purwokerto. Setelah Muktamar tersebut kemudian memunculkan ide untuk
mengembangkan organisasi Muslimat NU dengan cara membentuk beberapa
cabang yang bergerak dalam upaya untuk membangun kesadaran baru dalam
konteks berbangsa dan bernegara.
Pada awal perkembangan Muslimat NU sebagai sebuah organisasi, tidak
terlepas dari berbagai macam persoalan yang dihadapi, salah satunya adalah
ketidaksetujuan para Ulama NU yang menganggap perempuan belum saatnya
berperan aktif dalam berorganisasi. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Sholihah
A. Wahid Hasyim yang sejak di Jombang sudah aktif di Muslimat NU14
dan
Chadijah Dahlan berkecil hati untuk terus berjuang dalam mengembangkan
Muslimat NU. Adapun upaya yang dilakukan keduanya agar Muslimat NU terus
berkembang dengan cara membagi tingkatan organisasi yang terdiri dari beberapa
bagian, yaitu Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Cabang
(PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak
13
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.23 WIB. 14
Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
dan PPIM IAIN, 2002), h. 126
25
Ranting (PAR), salah satunya adalah Pimpinan Cabang Jakarta Selatan. Untuk
meningkatkan kualitas Muslimat NU dalam mengelola organisasi dengan
mengadakan Kongres setiap lima tahun sekali. Biasanya dalam Kongres tersebut
membahas program kerja, struktur kepengurusan Muslimat NU, dan pemilihan
ketua Pimpinan yang disahkan dengan keputusan Anggaran Dasar pasal 10 dan
Anggaran Rumah Tangga pasal 10 dan pasal 21 tentang Pimpinan Cabang
Muslimat NU Jakarta Selatan.15
Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan dibentuk setelah
berdirinya Muslimat NU pada tanggal 29 Maret 1946. Namun, berdasarkan hasil
wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah Bishri selaku ketua Pimpinan Cabang
Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015 mengenai awal pengesahan
Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan tidak diketahui secara pasti kapan
pembentukkannya. Akan tetapi, terbentuknya tidak jauh berbeda dengan
berdirinya Pimpinan Pusat Muslimat NU.16
Pimpinan Cabang Muslimat NU
Jakarta Selatan diperkirakan sudah berusia kurang lebih 60 tahun.17
Latar
belakang terbentuknya Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan
berdasarkan perintah dari Pimpinan Pusat agar Muslimat NU lebih berkembang di
seluruh wilayah Indonesia. Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan
15
Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, SK Pengesahan periode 2010-2015,
Jakarta, 2011. 16
Fatimah Bishri, ketua PC Muslimat Jakarta Selatan periode 2005-2010 dan 2010-2015,
Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 17
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.46 WIB.
26
berpedoman kepada Al-Quran, Hadist, dan Ijma‟ Qiyas. Ideologi Muslimat NU
adalah Ahlusunnah Wal Jama‟ah (Aswaja).18
Muslimat NU Jakarta Selatan sebagai organisasi memerlukan adanya
struktur organisasi dan hal tersebut sudah tertera dalam AD/ART Pasal 10. Pada
tahun 2011 Pimpinan Pusat Muslimat NU mengirimkan Surat Keputusan kepada
Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan No. 487/SK/A/PPM/I/2011
tentang SK Kepengurusan Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan untuk
periode 2010-2015.
Anggota Muslimat NU ialah anggota perempuan yang berasal dari
Nahdlatul Ulama dan sudah berpengalaman dalam berorganisasi. Profesi Jama‟ah
Muslimat NU Jakarta Selatan rata-rata adalah ibu rumah tangga dan tentu saja dari
Nahdlatul Ulama.19 Stuktur Pimpinan Cabang Jakarta Selatan berbeda dengan
struktur Nahdlatul Ulama sesuai dengan AD/ART yang dimiliki oleh Muslimat
NU, urutannya adalah Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan
Cabang (PC), Pimpinan Cabang Istimewa (PCI), Pimpinan Anak Cabang (PAC),
Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak Ranting (PAR).20 Masing-masing
jenjang pimpinan melakukan kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dalam
organisasi.
Keanggotaan Muslimat NU terdiri dari tiga macam golongan, pertama
anggota biasa yaitu, perempuan Islam yang berusia 30 tahun dan atau sudah
18
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 19
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 20
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB.
27
menikah, kedua anggota kehormatan adalah tokoh perempuan Islam yang
bersimpati dan berkomitmen serta berkontribusi kepada Muslimat NU, dan yang
ketiga anggota istimewa adalah perintis dan mantan pengurus yang berjasa kepada
Muslimat NU.21
Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan
Periode 2010-2015, sebagai berikut:
Dewan Penasehat : Hj. Aisyah Mardani Sidiq Fauzi
Hj. Saidah Said
Hj. Romlah Adnan
Hj. Aisyah Ahmad
Hj. Umamah
Pimpinan Harian :
Ketua : Hj. Fatimah Bishri, BA
Ketua I : Dra. Chaeroni AR
Ketua II : Dra. Ida Mas‟amah
Sekretaris : Fatmah, S.Pd
Sekretaris I : Hj. Marwani
Bendahara : Tsana Pujiati Sidiq
Bendahara I : Hj. Rosani
Bidang-Bidang :
1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Dra. Hj. Husnah
Hj. Habibah
Hj. Nunung
Hj. Asiah, S.Ag
21
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, (Jakarta: Pimpinan
Pusat Muslimat NU, 2012), h. 19.
28
2. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi : Dra. Hj. Aenah
Hj. Busyroh
Dra. Umi Zakia
Yuni Handayani
3. Bidang Sosial, Kependudukan : Umroti
dan Lingkungan Hidup
Ismiati
Hj. Muntamah
Hj. Badriah
4. Bidang Kesehatan : Ida Amalia
Hj. Aminah, S.Ag
Dra. Hj. Umanah
Zurqoh
Mulyati
5. Bidang Dakwah : Hj. Marzukoh
Hj. Masroh
Hj. Anis Khoirunnisa
Dra. Hj. Sahlah
6. Bidang Ekonomi, Koperasi dan : Hj. Nining
Agrobisnis Hj. Miskiah
Jamilah
Hj. Hasuro
7. Bidang Tenaga Kerja : Fauziah
Maryati
Hj. Ida Farida, S.Ag
Hj. Munaya, S.Pd
29
B. Visi dan Misi Muslimat Nahdlatul Ulama
Muslimat NU merupakan organisasi yang bertujuan menyadarkan para
perempuan Islam Indonesia akan kewajibannya, supaya menjadi ibu yang sejati,
sehingga mereka dapat turut memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam
menegakkan agama Islam. Oleh karena itu misi Muslimat NU adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang bertaqwa, berbangsa dan bernegara, khususnya
perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai pribadi, anggota
masyarakat sesuai ajaran Islam. Visi didirikannya Pimpinan Cabang Muslimat NU
Jakarta Selatan, ialah sebagaimana yang ada di dalam Anggaran Dasar Muslimat
NU pada Bab IV Pasal 6, yaitu menjiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama‟ah
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhai Allah SWT untuk
terwujudnya masyarakat yang sejahtera berkualitas.
Sesuai Firman Allah SWT yang menjadi landasan organisasi Muslimat
NU dan Ayat tersebut sekaligus telah menjadi motto dari organisasi Muslimat
NU, yaitu dalam surat an-Nahl: 97 sebagai berikut:
“barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami berikan mereka suatu hayaatan-
thoyyibah dan akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang
lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan” (an-Nahl/16: 97).
Seseorang telah resmi dinyatakan sebagai anggota Muslimat NU apabila
menyetujui pedoman, aqidah dan asas serta Visi Misi Muslimat NU serta selalu
aktif melaksanakan tugas dan meneruskan perjuangan, sehingga tujuan yang
30
diamanatkan dalam kongres Muslimat NU dapat terwujud dengan baik. Setiap
anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Berpartisipasi dalam usaha dan kegiatan yang diselenggarakan Muslimat NU.
2. Menjaga nama baik organisasi.
3. Membangun, mengembangkan dan memelihara Ukhuwah Islamiyah.
4. Membayar iuran anggota setiap bulan.
Muslimat NU terdapat dalam AD/ART BAB II pasal 2 disebutkan
Muslimat NU berpedoman pada Al-Qur‟an, As-sunnah, Al-Ijma‟ dan Al-Qiyas.
Organisasi Muslimat NU memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai yang ditanamkan
kepada semua anggotanya, berupa nilai-nilai moral untuk membina masyarakat
dengan tujuan kesejahteraan bangsa khususnya kaum perempuan. Ikhlas dalam
bertugas di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kesehatan, agama. Spesifik
dari Muslimat yaitu membentuk perempuan-perempuan yang bermar‟atus
sholihah.22 Muslimat berusaha menjadikan para anggotanya sebagai manusia yang
bermanfaat bagi bangsa dan negara.
C. Aktivitas Muslimat NU
Muslimat NU memiliki potensi yang sangat besar di beberapa bidang,
maka sebagai organisasi Muslimat NU menjalankan berbagai kegiatan yang
meliputi bidang-bidang yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan
masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan dan lain
sebagainya. Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta memiliki perhatian besar
22
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.39 WIB.
31
yang tengah berkembang menjadi isu penting di lingkungan masyarakat, sehingga
banyak hal yang diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.23
Muslimat NU memilki komitmen terhadap peningkatan kualitas perempuan
Muslimah yang istiqomah24
, untuk itu program kerja dibuat dan dibagi dalam
beberapa bidang termasuk bekerjasama dengan instansi lain untuk lebih
meningkatkan kualitas program kerja. Berikut bidang-bidang yang digeluti oleh
Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan.
1. Bidang Dakwah
Dakwah adalah sistem yang paling efektif untuk menyampaikan informasi
kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas sebagai hamba Allah untuk
beramar ma‟ruf nahi munkar. Dalam bidang keagamaan atau dakwah, kegiatan
tersebut sangat erat di kalangan Muslimat NU. Maka, Muslimat NU mempunyai
susunan program kerjanya dalam bidang dakwah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT dengan bentuk mempelajari
serta mengamalkan pemahaman keagamaan (Islam Ahlisunnah Wal Jama‟ah)
kepada umat terutama pada pribadi-pribadi Muslimat NU.
2. Menyelenggarakan pelatihan teknis-teknis dakwah, guna meningkatkan
kualitas dan profesionalitas da‟iyah sesuai kebutuhan zaman (dakwah bil lisan
dan bil hal).
3. Mengadakan istigosah secara bergilir (Majelis Dzikir Annisa).
23
Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 24
Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, Profil Mitra Kerja Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 107.
32
4. Mengadakan pelatihan dakwah bekerjasama dengan lembaga dakwah dan
instansi terkait.
5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah lainnya dalam rangka
memperluas jaringan dakwah dan saling tukar informasi dan pengalaman.
Kegiatan dakwah diadakan rutin di setiap Cabang Muslimat termasuk
Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan. Mengadakan pengajian di
kalangan masyarakat NU dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam bidang
dakwah Muslimat NU tidak jauh berbeda dengan Ta‟lim lainnya, pertemuan
rutinnya per dua bulan sekali diisi dengan masalah kemushlimatan dan aswaja, itu
untuk tingkat cabang. Membahas berbagai persoalan agama dan siraman rohani
dengan cara lisan. Biasanya diadakan di tempat pengurus yang mempunyai
lembaga karena Muslimat NU tidak mempunyai Sekretariat Muslimat NU.25
Pembahasan dalam Ta‟lim yang diadakan Muslimat NU Jakarta Selatan
yaitu ceramah mengenai kehidupan sehari-hari, peran perempuan dalam ajaran
Islam serta mengenai hal lainnya. Dalam Ta‟lim Muslimat NU juga mengadakan
penyuluhan KB, memberikan manfaat dan efek dari penggunaan KB kepada ibu-
ibu dan kami juga bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muslimat untuk
memberikan pengarahan tentang Keluarga Berencana karena itu juga termasuk
program inti dari Muslimat NU.26
2. Bidang Pendidikan
25
Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta
26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB. 26
Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta
26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
33
Pendidikan adalah kebutuhan pokok dari suatu bangsa, untuk itu Muslimat
NU sebagai figur seorang ibu merasa terpanggil dan kewajiban untuk
mencerdaskan bangsa dengan berkiprah di masyarakat baik sebagai anggota
masyarakat atau sebagai pribadi seorang ibu. Dalam Jami‟yah NU, ada lembaga
tersendiri yang menangani bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma‟arif
NU. Melalui lembaga otonom ini kegiatan pendidikan di kalangan warga NU
dikelola. Muslimat NU secara fungsional dan organisasional memiliki bidang
yang disebut Bagian Pendidikan. Salah satu yang dilakukan Muslimat adalah
mempertinggi kecerdasan kaum wanita tentang ajaran Islam dan lain-lainnya.27
Dalam bidang lain yang menjadi konsentrasi Muslimat NU adalah
pendidikan, khususnya untuk kaum perempuan dan anak-anak. Bahkan bidang ini
merupakan konsentrasi utama Muslimat, yang memang secara sosial-budaya
berbasis masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Muslimat NU kemudian berusaha
menggerakan seluruh Pimpinan Wilayah dan Cabang untuk sama-sama
mendirikan lembaga pendidikan, dalam rangka memberi pelayanan pendidikan
khususnya untuk warga Muslimat.28
Muslimat NU telah mendirikan “Yayasan Pendidikan Muslimat”.
Programnya meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Muslimat
NU mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak di setiap ranting. Muslimat NU
memandang Taman Kanak-Kanak adalah lembaga pendidikan yang pertama
membimbing dan membina rohani dan jasmani untuk perkembangan anak di
27
Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,
(Jakarta: Pucuk Pim[inan Muslimat NU, 1996), h. 30-31. 28
Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan
Gerakan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI & PPIM IAIN Jakarta, 2004), h. 104.
34
bawah tujuh tahun secara sistematis. Karena peran guru TK sangat diperlukan
pada saat itu, dirasa perlu mencetak guru TK Muslimat NU yang memenuhi syarat
untuk dapat menjangkau perkembangan TK selanjutnya. Pada tahun 1951,
Pimpinan Pusat Muslimat NU mengadakan kursus Pendidikan Guru Taman
Kanak-Kanak bertempat di Surakarta, Jawa Tengah dan diikuti oleh Cabang-
Cabang yang berminat, dengan tugas belajar selama satu tahun.29
Kegiatan dalam
bidang pendidikan yaitu pembinaan guru, dan pembinaan itu berkaitan dengan
kurikulum yang berhubungan dengan kemuslimatan, sering juga mengadakan
lomba-lomba untuk tingkat PAUD.30
Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan
Muslimat merencanakan program sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan
Muslimat NU dengan memanfaatkan dan menggali potensi yang dimiliki oleh
Muslimat NU baik secara moril maupun materil.
2. Mengelola dan mengembangkan pendidikan yang dikelola Muslimat NU,
dengan bentuk menanamkan sejak dini kepada para pengelola dan guru tentang
aswaja dan pengetahuan-pengetahuan yang lain terutama pada lembaga
pendidikan pra sekolah (TK/RA, TPA/TPQ).
3. Mengadakan pelatihan kader tingkat cabang dan ranting.
4. Mengadakan penataran metode iqro untuk guru-guru TPA/TPQ.
5. Mengadakan penataran guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
29
http://jejakislam.net/Muslimaat NU: Dedikasi untuk Negeri, (Akses, 12 Januari 2016,
pukul: 10.16 WIB). 30
Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta
26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
35
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, di bidang pendidikan baik
intern Muslimat NU, Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU dan instansi-instansi
lembaga terkait.
Pengurus dan anggota Muslimat NU Jakarta Selatan masing-masing
memiliki kurang lebih berjumlah 30 lembaga pendidikan di Jakarta Selatan,
berikut adalah sebagian data yayasan pendidikan dan Majelis Ta‟lim yang
tercatat:
Nama Lembaga Alamat Lembaga Kepemilikian /
Penanggungjawab
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Bintang Harapan Jl. H. Kamang P.
Labu Jak-Sel
Hj. Rubiati
Babul-Khoirot Jl. Lebak Bulus I
Cilandak Jak-Sel
Yuyun Yunita
Taman Kanak-Kanak (TK)
TK Islam Amanah Jl. H. Kamang P.
Labu Jak-Sel
Hj. Nurhayris M.Pd
Raodhotul Athfal (RA)
RA. An-Ni‟mah Jl. Fatmawati P.
Labu Cilandak Jak-
Sel
Hj. Fatimah Bishri
RA. Al-Hurriyah Jl. Telormas
Cilandak Jak-Sel
Hj. Munayah S.Pd
RA. Nurul Huda Jl. Karang Tengah
Raya Cilandak Jak-
Sel
Dra. Saidah
Tarbiyatul Islamiyah Pancoran Hj. Miskiyah S.Pd
RA. Al – Hasanah Jl. Gandaria IV
Jagakarsa
Hj. Khoriyah S.Pd
RA. Al – Makmur Jl. Kahfi I Jagakarsa
Jak-Sel
-
RA. Al – Amin Jl. K. Asembaris
Tebet
Dra. Hj. Latifah
Himpunan Majelis Ta’lim
36
MT. Al – Karimi Jl. Karang Tengah
No. 9 Rt005/04
Hj. Muronih
MT. An – Nur Jl. Pertanian
Rt005/04
Hj. Mahyanih
MT. Al - Hasanah Jl. Gandaria IV
Jagakarsa Jak-Sel
Hj. Khoiriyah S.Pd
MT. Al – Amin Jl. K. Asem Baris
Tebet
Dra. Hj. Latifah
MT. Nurur Rahmah Jl. Tebet Timur I No.
16
Siti Aminah S.Pd
3. Bidang Kesehatan
Kepedulian sosial kondisi sehat rohani dan jasmani adalah kebutuhan
pokok serta kondisi yang harus selalu dipelihara dan diperhatikan, untuk
merealisasikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan dan
dikembangkan pemahaman serta pelayanan perbaikan gizi, lingkungan yang sehat
dan bersih. Muslimat NU berperan aktif di lingkungan masyarakat berkaitan
dengan pembinaan gerakan program Keluarga Berencana.
Muslimat NU membentuk Yayasan Kesejahteraan Muslimat pada 11 Juni
1963. Yayasan ini telah mengelola rumah bersalin/BKIA/Klinik KB dan panti
asuhan yatim piatu.31
Pada 1967 Muslimat NU mengadakan sosialisasi dengan
cara melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, Ulama melakukan
training menjelaskan program ini dari sisi agama, dan sosial. Muslimat NU
mengadakan pengajian sekaligus memberikan motivasi tentang program Keluarga
31
http://jejakislam.net/Muslimaat NU: Dedikasi untuk Negeri, (12 Januari 2016, pukul:
10.06 WIB).
37
Berencana kepada anggotanya di Majelis Ta‟lim.32 Muslimat NU memberikan
infomasi manfaat menggunakan alat KB. Muslimat NU berupaya membangun
keluarga mashlahah dengan ikut serta menyukseskan program Keluarga
Berencana. Bagi Muslimat NU program ini termasuk dalam masalah
kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan bersama. Program Keluarga
Berencana yang dicanangkan pemerintah tahun 1957, memperoleh tanggapan
positif dari Muslimat NU pada tahun 1968. Kegiatan Muslimat NU yang tercatat
dalam rancangan program kerja Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan
2010-2015 adalah mengadakan penyuluhan tentang Keluarga Berencana kepada
masyarakat maupun Jama‟ah Muslimat NU.
Muslimat NU menjalin kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juni 1973 adalah salah satu cara untuk
menyukseskan program Keluarga Berencana. Pimpinan Cabang Muslimat NU
Jakarta Selatan Melakukan penyuluhan KB berdasarkan rancangan program kerja
yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta. Secara umum
Jama‟ah Muslimat NU mendukung program KB, dan ikut serta menyukseskan
program tersebut.33
Bentuk kegiatan Muslimat NU DKI dalam mendukung program Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan pelatihan pada penyuluh Keluarga Berencana.
2. Mengikuti kegiatan BKKBN.
32
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.54 WIB. 33
Fatimah Bishri, Ketua PC Muslimat NU Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi, Jakarta
26 November 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB.
38
3. Muslimat juga menjadi tenaga penyuluh ke lapangan.
4. Mempelajari materi yang diberikan oleh BKKBN.
5. Memberi arahan cara menggunakan KB dan disampaikan kepada masyarakat.
6. Penataran tentang pengetahuan program KB.34
Dengan demikian Muslimat NU menjalankan semua program kerja yang
telah tersusun dengan baik, untuk mencapai tujuan yang murni dan mulia yaitu
menyadarkan para perempuan Indonesia akan hak dan kewajibannya agar menjadi
ibu sejati, ibu yang shalihah, sehingga dapat memperkuat dan membantu NU
dalam menegakkan syariat Islam.
34
Hizbiyah Rochim, Ketua Muslimat NU DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta, 10
September 2015, pukul: 11.10-12.00 WIB.
39
BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
A. Dasar Penerapan Program KB
Kebijakan kependudukan yang menyangkut kelahiran, negara-negara di
dunia dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pronatalis dan kelompok
antinatalis. Kelompok pronatalis merupakan kelompok negara yang mendukung
fertilitas tinggi dari penduduk mereka. Hal ini baik karena anggapan bahwa
penduduk mereka kurang banyak dibandingkan dengan sumber daya alami yang
perlu dikelola. Sebaliknya, kelompok antinatalis merupakan kelompok negara
yang mendukung fertilitas rendah atau yang sedang berupaya menurunkan
fertilitas dari penduduk mereka. Negara-negara berkembang dari kelompok inilah
yang mempunyai dan sedang menjalankan program nasional Keluarga
Berencana.1 Oleh karena itu, negara Indonesia adalah salah satu negara yang
pemerintahnya membuat kebijakan tentang kependudukan dan Keluarga
Berencana yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan bangsa.
Program kependudukan merupakan bagian yang integral dari
pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam segala aspek kehidupan.
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dalam keseluruhan.
Pelaksanan program Keluarga Berencana merupakan tugas nasional pemerintah
RI yang cukup besar, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program Keluarga
1Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Bogor: LP3ES, 2012), h. 193-194.
40
Berencana ini menentukan pula berhasil atau tidaknya perwujudan cita-cita
nasional, yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia.2
Kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan
dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup
kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
Kebijakan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain adalah
pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian ibu dan anak, tenaga kerja
yang seimbang perlu ditingkatkan. Program Keluarga Berencana bertujuan ganda,
ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga
kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat
sejahtera dengan pengendalian kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan
penduduk Indonesia.3
1. Sejarah KB
Pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap masalah kependudukan
telah dimulai sejak ditandatanganginya deklarasi mengenai kependudukan oleh
para pemimpin dunia termasuk Presiden Soeharto pada tahun 1967. Dalam
deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
merupakan masalah yang harus ditanggulangi karena mengecilkan arti
pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan
kependudukan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program salah satunya
2Amrah Muslimin, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah
Kependudukan, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), h. 24-25. 3Amrah Muslimin, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah
Kependudukan, h. 26.
41
adalah program Keluarga Berencana (KB).4 Keluarga Berencana dimulai dari
suatu organisasi yang murni berstatus swasta pada tahun 1957, kemudian menjadi
organisasi semi pemerintah pada 1968 dan tahun 1970 menjadi organisasi resmi
pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola program KB nasional sampai dengan
era baru saat ini.5 Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KB telah dimulai
pada tahun 1957 oleh kelompok swadaya bernama Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia yang bekerja di bawah naungan International Planned
Parenthood Federation (IPPF). PKBI memberikan pelayanan dan konsultasi
mengenai pengaturan kelahiran, di samping perawatan kesehatan ibu dan anak.
Program Keluarga Berencana berkembang pesat sejak dibentuk Lembaga
Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968 berdasarkan Inpres No.
26/1968. Kemudian pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) dilakukan pada tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keppres
No. 8/1970.6 Setelah pembentukkan BKKBN, pemerintah mempunyai komitmen
yang kuat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan berpartisipasi
dengan pemuka agama dan masyarakat menyusun berbagai program untuk
mensosialisasikan Keluarga Berencana di Indonesia.7
BKKBN berfungsi sebagai koordinator atas penyelenggaraan program KB
nasional, sedangkan pelaksanaan program dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana
yang mempunyai tugas menjalankannya, mengembangkan usaha-usaha KB sesuai
4BKKBN & Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012,
(Jakarta: BKKBN, 2013), h. 3. 5BKKBN, Informasi Dasar; Era Baru Program keluarga Berencana Nasional,
(Jakarta:BKKBN, 2001). h. 2. 6Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Bogor: LP3ES, 2012), h. 200.
7BKKBN&Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 201, h. 3
42
dengan garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ruang
lingkup serta bidangnya masing-masing, dan wajib menyampaikan laporan-
laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan kepada ketua BKKBN.8
Proses-proses kependudukan tidak berlangsung dalam kevakuman sosial.
Kelahiran, kematian dan perpindahan merupakan bagian dari berfungsinya
manusia yang peka terhadap pola struktur sosial dan mempengaruhi sifat
kehidupan sosial.9 Melangkah diluar hubungan mekanis antara unsur-unsur
modernisasi, proses-proses kependudukan dan memisahkan mekanisme khusus
yang menyebabkan perubahan kependudukan, manusia mungkin dapat
menghindari perubahan-perubahan struktur sosial untuk mempengaruhi dan
mengendalikan proses kependudukan secara langsung. Faktor utama dalam
hubungan antara pendidikan dan penurunan fertilitas selama modernisasi adalah
mendapatkan pengetahuan kontrasepsi.10
Program Keluarga Berencana diyakini telah berkontribusi terhadap
penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, yang selanjutnya
mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk terutama di negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia. Selanjutnya di negara-negara dengan
tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi, akses terhadap informasi dan
pelayanan KB dianggap penting, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan,
8BKKBN, Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia 2000-2005,
(Jakarta: BKKBN, 2006), h. 53. 9Calvin Goldscheider, Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, (Jakarta: CV.
Rajawali, 1971), h. 115. 10
Calvin Goldscheider, Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, h. 124.
43
terutama tujuan penurunan kemiskinan dan penurunan kematian ibu dan anak usia
balita.11
2. Undang-Undang Tentang KB
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga tidak luput dari
kendala kependudukan. Berbagai program pembangunan telah dan sedang
dilaksanakan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut. Pemerintah
berupaya dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga
Sejahtera yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 UU No.
10/1992 yang masing-masing menyatakan hal berikut:
“Perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas
penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan
pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan
martabat manusia dalam segala matra kependudukannya. Perkembangan
kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan
keseimbangan antara kualitas, kuantitas, persebaran penduduk dengan
lingkungan hidup.”12
Untuk mewujudkan pembangunan Keluarga Sejahtera, pemerintah
menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.
Penegasan dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1992, dalam penjelasannya
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan upaya penyelenggaraan Keluarga
Berencana adalah upaya untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera.
Pembangunan keluarga kecil sejahtera mempunyai tahapan, baik menyangkut
11
Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosi, Tim Penulis Lembaga
Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 175. 12
Thomas Soebroto, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Semarang: Dahara Prize, 1993), h. 31.
44
sasaran, maupun kegiatan dan dimensi waktu. Kebijaksaan yang dimaksud
berhubungan dengan penetapan, mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran, usia
ideal perkawinan dan usia ideal untuk melahirkan.13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang
hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Antara lain melalui program Keluarga Berencana yang berusaha untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk.14
Tertera pula dalam Pasal I yaitu
Keluarga Berencana adalah suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia
ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan
sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh
karena itu, pemerintah memutuskan mengambil alih menjadi program pemerintah
dan menetapkan program KB sebagai program pembangunan nasional yang
termasuk dalam program pembangunan lima tahunan.
Untuk melaksanakan dan mengelola program Keluarga Berencana
nasional pemerintah membentuk BKKBN dengan pertimbangan bahwa program
perlu ditingkatkan. Pelaksanaan program perlu mengikutsertakan seluruh
masyarakat dan pemerintah secara maksimal serta diselenggarakan secara teratur,
terencana dan terarah demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1970 wilayah program meliputi enam
13
Thomas Soebroto, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, h. 44. 14
Badan keluarga Berencana Nasional, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional,
(Jakarta:BKKBN, 2005). h. 8.
45
propinsi di Jawa dan Bali. Berikut adalah Keputusan Presiden mengenai
pelaksanan prgram Keluarga Berencana: 15
1. BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1972,
dalam Keppres ini BKKBN menjadi Lembaga Pemerintah Non-
departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dengan
fungsi membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah di
bidang program KB nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan
program KB nasional.
2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1978, kedudukan
BKKBN tetap sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di
bawah dan betanggung jawab kepada Presiden dengan tugas pokok
mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan
program KB nasional dan program Kependudukan.
3. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983, program
KB nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak
serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, dengan cara
mengendalikan kelahiran untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk
Indonesia.
4. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993,
kebijaksanaan umum pengelolaan program dan mengkoordinasikan
pelaksanaan mengembangkan dan memantapkan peranserta masayarakat
dan istitusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan
kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama institusi terkait unit
pelaksana dan pelaksana.
5. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2000, BKKBN
mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi
pelaksanaan program KB nasional, Pembangunan Keluarga Sejahtera,
mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan
kualitas program KB nasional dan pembangunan KS serta pemberdayaan
perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.
6. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000, dalam
rangka pengelolaan Program KB nasional dan Pembangunan KS dapat
berlangsung secara komprehensif, efektif dan efisien pada berbagai
tingkatan wilayah, maka dipandang perlu untuk meneruskan,
mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan
dengan lebih memantapkan peranserta semua pihak, pemerintah dan
masyarakat.
7. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, dalam
Keppres ini dikukuhkan kembali bahwa BKKBN tetap mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan
15
Badan keluarga Berencana Nasional, Informasi Dasar-Era Baru Program Keluarga
Berencana Nasional, (Jakarta:BKKBN, 2001), h. 3.
46
Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terbagi dalam dua macam
yaitu, kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum yang ditetapkan
dalam program Keluarga Berencana nasisonal adalah usaha mewujudkan keluarga
yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan
hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan
kesehatan produksi yang berwawasan gender melalui peningkatan partisipasi pria
dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja serta upaya
pemberdayaan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat.16
Sedangkan
kebijakan khusus adalah upaya meningkatkan program Keluarga Berencana
dengan tujuan terwujudnya keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera.
BKKBN memulai kerjasama dengan Muslimat NU pada tanggal 1 Juni
1973 melalui surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dalam jangka
lima tahun oleh kedua belah pihak Nomor: 001/KSM/G2/1973 tentang
peningkatan program kependudukan dan KB nasional melalui fasilitas Muslimat
Nahdlatul Ulama.17
Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah meningkatkan
kualitas pelayanan program Kependudukan dan KB Nasional terutama bagi
Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I melalui fasilitas Muslimat Nahdlatul Ulama dan
fasilitas program lainnya. Kegiatan dalam kesepakatan bersama tersebut
mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
16
Badan keluarga Berencana Nasional, Informasi Dasar-Era Baru Program Keluarga
Berencana Nasional, h. 14. 17
Risfan Suyedi, dept. Analisis Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah, Wawancara
Pribadi, 20 Agustus 2015 Pukul: 11.20 WIB.
47
1. Kegiatan Advokasi, Konseling, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE), serta Promosi Program Kependudukan dan KB Nasional.
2. Kegiatan pengembangan Institusi Masyarakat pengelola program
Kependudukan dan KB Nasional.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB bagi pengelola Muslimat
Nahdlatul Ulama.
4. Penyediaan sarana pelayanan program Kependudukan dan KB Nasional
melalui Fasilitas Muslimat NU, termasuk alat/obat kontrasepsi untuk Keluarga Pra
Sejahtera dan KS-I.
5. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas bagi
masyarakat.
6. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan
ketahanan keluarga dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
di lingkungan Muslimat NU.
7. Pengembangan program pendidikan kependudukan melalui peran lembaga
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Muslimat NU dalam rangka
mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.
Kerjasama tersebut berisi tentang tugas dan tanggung jawab kedua belah
pihak, BKKBN bertugas menyediakan dan memfasilitasi program yang akan
dilaksanakan, sedangkan Muslimat NU bertugas menyelenggarakan program yang
telah dipersiapkan oleh BKKBN. Tugas dan tanggung jawab tersebut bertujuan
agar program berjalan dengan baik dan dapat menciptakan masyarakat yang
sejahtera.
48
B. Dampak Kebijakan Program KB
Perkembangan kebijakan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana
pasca pemerintahan Orde Baru mengalami perubahan di mana masalah
kependudukan dan Keluarga Berencana tidak lagi mendapat prioritas utama dalam
pembangunan nasional sehingga banyak kebijakan dan aturan berubah. Dampak
dari UU N0 32 Tahun 2004, maka sebagian urusan pemerintahan di bidang KB
diserahkan kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu,
kelembagaan dan sumber daya (personil, peralatan dan pembiayaan) menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.
Kepadatan penduduk yang semakin tinggi di suatu daerah akan berakibat
tinggi pula tekanan penduduk terhadap sumber daya di daerah yang bersangkutan.
Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Dampak buruk bagi Negara Indonesia apabila terjadi kepadatan penduduk adalah
jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan
adanya program Keluarga Berencana diharapkan dapat menekan angka kepadatan
penduduk.
Keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia bukanlah sesuatu
yang dilebih-lebihkan. Hal itu terbukti dari pengakuan masayarakat maupun
lembaga-lembaga internasional melalui penghargaan yang mereka berikan. Lebih
dari itu, sumbangan gerakan ini kepada pembangunan secara keseluruhan juga
tidak dapat dikecilkan. Program Keluarga Berencana sejak awal telah
mencanangkan beberapa tujuan yang terbukti mampu mengubah arti penduduk
sebagai beban menjadi aset sumber daya manusia bagi pembangunan. Dengan
49
menekan pertumbuhan, menyeimbangkan persebaran, mengurangi kepadatan dan
menyelaraskan struktur umur penduduk, gerakan Keluarga Berencana telah
memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberlangsungan proses
pembangunan.18
Pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan kependudukan ditujukan
untuk pembangunan sumber daya manusia, baik masa kini maupun masa
mendatang. Pola pembangunan Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 yang
memberi arah bahwa pembangunan ekonomi untuk menuju kesejahteraan sosial.
Kata kunci pembangunan di Indonesia adalah kualitas SDM. Namun kenyataan
menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dikembangkan selama ini tidak
berdampak positif terhadap kualitas SDM.19
Kemajuan suatu bangsa dimuka bumi ini sangat ditentukan oleh warga
negara atau penduduknya. Banyak negara yang wilayahnya cukup luas dengan
penduduk sedikit, ternyata kondisi penduduknya rata-rata hidup dalam
kesejahteraan yang rendah. Sebaliknya ada negara yang wilayahnya sempit,
dengan penduduk yang banyak/padat, namun merupakan bangsa yang maju dan
kondisi penduduknya rata-rata hidup dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi.
Pada kenyataan lain yang banyak ditemui adalah negara yang berpenduduk padat,
baik wilayahnya luas atau sempit, yang kondisi kesejahteraan hidup penduduknya
18
Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana,
(BKKBN, Jakarta, 1995), h.103. 19
Suandi, Kajian Keterkaitan Sosio Demografi Dan Program Keluarga Berencana
Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mewujudkan Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan,
(Jurnal: Pusat Penelitian Kependudukan – Universitas Jambi dan BKKBN, 2011), h. 1.
50
cenderung rendah.20
Kondisi seperti itu tentu berdampak besar pada bidang
kehidupan lainnya.
Program Keluarga Berencana diyakini telah berkontribusi terhadap
penurunan tingkat kelahiran dan kematian, yang selanjutnya dapat menekan
tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan program tersebut juga
berdampak pada demografi Indonesia, karena memungkinkan menurunnya jumlah
penduduk. Pada tingkat keluarga, dengan jumlah anak lebih sedikit karena ber-
KB, keluarga lebih mampu untuk menabung dan orang tua mampu bekerja lebih
produktif serta mengalokasikan pendapatan untuk kesehatan dan pendidikan yang
berkualitas untuk anak-anak mereka. Pada tingkat wilayah, hal ini dapat
meningkatkan perekonomian.21
Muslimat NU sangat menyadari bahwa menjaga jarak kelahiran bertujuan
untuk kesehatan, kesejahteraan, serta agar orang tua dapat membina keluarga
dengan baik dan benar. Dampak positif program Keluarga Berencana terhadap
anak yakni dari segi pendidikan, kesehatan, agama, sehingga dapat menciptakan
keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat.22
20
Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Manusia Berkualitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1994), h. 12. 21
Sri Moertiningsih Adioetomo, dan Omas Bulan Samosir, Tim Penulis Lembaga
Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 175-176. 22
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.57 WIB.
51
BAB IV
RESPON MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KB
A. Pandangan Muslimat NU
1. Agama
Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Mayoritas
Ulama berpendapat hukum program Keluarga Berencana harus dikembalikan
kepada hukum asal sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku bahwa pada dasarnya
segala sesuatu/ atau perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan
keharamannya.1 Ulama mengatakan program Keluarga Berencana menurut yang
menerimanya, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan
keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang kuat di
masa yang akan datang.2 Keluarga Berencana merupakan pemenuhan dari seruan
QS: an-Nisa: 9 yang berbunyi:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (an-
Nisa/4 :9)
Dalam perspektif Islam Keluarga Berencana itu dibolehkan, tetapi ada
batasan dalam hal tersebut boleh atau tidaknya dilakukan. Ada dua istilah dalam
islam tentang KB yaitu “Tahdidun Nasl” dan “Tandzimul Nasl”.
1Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, (Jakarta: PBB
UIN dan KAS, 2003), h. 11. 2Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, h. 15.
52
1. Tahdidun Nasl ( النسل تحديد ) artinya membatasi keturunan, metode yang
dilakukan dengan cara mengurangi jumlah kelahiran anak sesuai dengan kondisi
dan situasi dari suami istri.
Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan
berkata, “nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah
beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan
para nabi pada hari kiamat” (HR. Ibnu Hibban 9/338, dishahihkan oleh
syaikh Al-Albani dalam Irwa‟ no. 1784).
2. Tandzimul Nasl ( النسل تنظيم ) artinya mengatur keturunan, metode ini
menitik beratkan tanggung jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah
tangga yang aman, tentram, damai, dan sejahtera walaupun bukan dengan cara
membatasi jumlah anggota keluarga. Dalam Islam yang diperbolehkan adalah
Tandzimul Nasl yaitu mengatur keturunan atau memberi jarak kelahiran.3 Hal ini
bertujuan menghindari resiko buruk yang dapat terjadi kepada kaum perempuan
apabila melahirkan tidak dengan cara mengatur jarak kelahiran dengan baik,
seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 195 sebagai berikut:
“janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik” (al-Baqarah/2: 195).
Dalam hal ini Muslimat NU tidak bertentangan karena program Keluarga
Berencana bermaksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan
melahirkan keturunan yang baik untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya.
Muslimat NU memandang program Keluarga Berencana adalah tidak membatasi
3Yani‟ah Wardani, Ketua VI Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 08 Oktober
2015, Pukul: 11.35 WIB.
53
atau mencegah tetapi mengatur jarak kelahiran (Tandzimul Nasl) agar lebih
teratur, karena apabila membatasi termasuk dosa dalam Islam maka, Muslimat
NU mengupayakan agar kehidupan menjadi lebih baik dan mencerdaskan
keturunan manusia, jadi tugas tersebut adalah sangat mulia.4
Proses sosialisasi program Keluarga Berencana sejak awal telah
melibatkan para pemuka agama. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama
Islam, maka otomatis proses itu juga melibatkan individu atau tokoh yang
beragama Islam. Pada awal tahun 1970-an, sejumlah tokoh Islam dan Ulama
mulai berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Dari pihak NU, tercatat nama Ny.
H. Wahid Hasyim, isteri mantan Menteri Agama pada awal tahun lima puluhan.
Keterlibatan tokoh agama ini sangat besar artinya, pada masa-masa awal hal itu
belum mendatangkan hasil yang maksimal, khususnya jika dilihat dari sudut
kesediaan masyarakat luas untuk mengikuti KB. Akan tetapi, secara perlahan
keterlibatan mereka secara langsung telah mulai mengubah pandangan masyarakat
Islam tentang Keluarga Berencana. Sejak itulah, pada tingkat konsepsional
sesungguhnya dukungan masyarakat Islam terhadap program Keluarga Berencana
sudah mulai mengalir, akan tetapi manfaat lebih strategis dari dukungan mereka di
masa-masa awal adalah terbukanya wacana masyarakat Islam tentang Keluarga
Berencana. Di mana masalah KB sering menjadi bahan pembicaraan kalangan
pemuka agama terlepas dari dimensi pro dan kontra.5
4Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.52 WIB. 5Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana,
(BKKBN, Jakarta, 1995), h. 96-97.
54
Pimpinan Cabang Muslimat Jakarta Selatan ikut serta menyukseskan
program Keluarga Berencana karena Muslimat NU suatu Jama‟ah yang ruang
lingkupnya dakwah, menyampaikan ajaran Islam. Misi agama Islam yang tertera
dalam Al-Quran menciptakan umat yang berkualitas, jadi dengan jumlah keluarga
yang tidak terlalu besar akan lebih mudah membina menjadi keluarga yang
berkualitas. Namun, Muslimat NU tidak menghalangi hak manusia untuk
mengurangi jumlah anak tetapi Muslimat NU berusaha memberikan gambaran
bahwa program Keluarga Berencana adalah sesuatu yang bermanfaat bagi
kehidupan.6
2. Sosial
Berdasarkan kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar,
kebutuhan psikologis, kemampuan memenuhi ekonominya, dan aktualisasinya di
masyarakat, serta memperhatikan perkembangan negara Indonesia menuju
terwujudnya keluarga sejahtera7, maka perencanaan memiliki jumlah anak penting
bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Keluarga yang berencana memungkinkan
keluarga untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Bahkan program Keluarga
Berencana dapat dipandang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.
Kebutuhan seorang anak sangat banyak, selain pendidikan dan pengasuhan
yang baik, anak juga membutuhkan asupan gizi yang cukup, tempat tinggal yang
layak, dan jaminan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, orang tua tentu
harus merencanakannya sejak awal, sebab semua kebutuhan itu tidak bisa
6Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 7Setiadi, Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.
18.
55
dipenuhi secara tiba-tiba, karena berimplikasi terhadap kemampuan ekonomi dan
tingkat pemahaman orang tua terhadap pola pendidikan dan pengasuhan anak.8
Muslimat NU dengan pemerintah kemudian saling mendukung untuk
menyukseskan program Keluarga Berencana melalui kerjasamanya dengan
BKKBN, karena program tersebut menekan angka kepadatan penduduk,
menstabilkan perekonomian bangsa dan menciptakan keluarga yang sejahtera.9
Untuk melepaskan diri dari kesulitan kemudharatan ekonomi karena jumlah anak
yang banyak, dan untuk berhati-hati terhadap pemaksaan diri dalam mencari
rezeki.10
Muslimat NU memandang program Keluarga Berencana suatu upaya
untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan. Muslimat
NU tergerak karena ketika orang tua memiliki banyak anak tentu akan sulit
mengatur segala kebutuhan anak dalam rumah tangga. Untuk itu, Muslimat NU
bekerjasama dengan BKKBN dalam upaya mengatur jarak kelahiran anak antara
satu dengan yang lain. Dalam hal ini Muslimat NU berpendapat bahwa proses
kelahiran tidak boleh dibatasi melainkan berharap orang tua mampu mengatur
jarak kelahiran anak agar terhindar dari resiko-resiko yang mengancam nyawa
kaum perempuan dalam hal reproduksi seperti pendarahan bahkan kematian
maka, Muslimat NU tergerak untuk memperjuangkan kaum perempuan.11
Menjauhkan resiko kesehatan bagi para ibu dan anak akibat kehamilan yang
8Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta:
BKKBN, 2014), h. 65. 9Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB. 10
„Abd Al-Rahim „Umran, Islam & KB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), h. 206. 11
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.52 WIB.
56
berlebihan adalah alasan yang sangat wajar untuk menggunakan alat
kontrasepsi.12
Upaya Muslimat NU dalam menyukseskan program Keluarga Berencana
dengan cara melakukan penyuluhan dan tugas tersebut tertulis dalam program
kerja Muslimat NU. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya baik bagi anak, tetapi
dapat menjauhkan ibu dan calon janinnya dari berbagai resiko, karena apabila
tidak menjaga jarak kelahiran akan berdampak buruk.13
Program Keluarga Berencana dapat mengendalikan tingkat kepadatan
penduduk bahkan perekonomian negara Indonesia yang disebabkan oleh beberapa
indikator sosial seperti tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, perkiraan usia
harapan hidup, indeks status kesehatan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat
kesertaan dalam pemilu, kepuasan hidup.14
Maka Muslimat NU bersama dengan
BKKBN berupaya menyukseskan program KB dengan tujuan kesejahteraan
rakyat Indonesia.
B. Respon Muslimat NU
Masalah kependudukan utama yang dihadapi di Indonesia adalah tingkat
pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan kurang seimbangnya
penyebaran dan struktur umur penduduk. Keadaan penduduk yang demikian ini
telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang
12
„Abd Al-Rahim „Umran, Islam & KB, h. 208. 13
Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta:
BKKBN, 2014), h. 69. 14
Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, h. 206
.
57
pada akhirnya dapat memperlambat tercapainya tujuan pembangunan nasional
yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Peranan tokoh masyarakat atau pemimpin informal sangat penting terutama dalam
mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakan keterlibatan seluruh warga
masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program.15
Masyarakat tidak langsung merespon dengan positif program Keluarga
Berencana yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1957. Hal ini dilihat dari segi
sosial, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai program KB, sehingga
dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah karena kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang manfaat program tersebut. Namun, seiring
perkembangannya program Keluarga Berencana dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat, terutama di kalangan Muslimat NU. Mereka memandang bahwa
program Keluarga Berencana diperbolehkan dalam agama dengan ketentuan dan
persayaratan tertentu dan program KB bukanlah suatu perbuatan untuk membatasi
kelahiran melainkan sebagai salah satu upaya untuk mengatur jarak kelahiran dan
menekan tingkat kematian kaum ibu dan anak.16
Program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah
dengan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Sebagai salah satu bagian
dari organisasi NU, Muslimat NU cukup aktif dalam melaksanakan program
tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Muslimat NU yang banyak
tersebar di desa-desa dan menghimpun jutaan kaum ibu. Oleh sebab itu, Muslimat
15
Eka Yuliana, Peranan Kepala Adat dalam Sosialisasi Program KB di Pampang
Kelurahan Sungai Siring Samarinda, (eJournal Ilmu Komunikasi, 2013), h. 96. 16
Asmah Sjahruni, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa,
(Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), h. 86-87.
58
NU tergerak untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program
Keluarga Berencana kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari fatwa yang
dikeluarkan oleh PB Syuriah NU pada tanggal 25 September 1969 tentang
Keluarga Berencana, sebagai berikut:
1. Keluarga Berencana harus diartikan sebagai pengaturan penjarakan
kehamilan untuk kesejahteraan, bukan pencegahan kehamilan untuk
pembatasan keluarga.
2. Keluarga Berencana harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu
dan anak bukan karena ketakutan akan kemiskinan, kelaparan dan
sebagainya.
3. Keluarga Berencana tidak boleh dilakukan dengan penguguran
kandungan.
4. Tidak boleh merusak atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun
istri yang bersangkutan.
5. Keluarga Berencana merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan
bukan merupakan gerakan massal dengan ketetapan yang dipaksakan.
6. Keluarga Berencana harus mendapat persetujuan suami dan istri yang
bersangkutan.
7. Keluarga Berencana harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum
agama dan kesusilaan.
8. Supaya dijaga benar jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan
maksiat atau tindakan amoral lain.
Fatwa tersebut menunjukkan bahwa Muslimat NU sangat mendukung dan
berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang
sejahtera. Selain itu, Muslimat NU tergerak karena menginginkan terciptanya
umat yang berkualitas.17
Akan tetapi, pelaksanaan program Keluarga Berencana
(KB) jangan hanya dibebankan kepada kaum perempuan, namun juga laki-laki.
peran laki-laki sebagai ayah sangat besar pula untuk membentuk karakter anak
sehingga tidak hanya kaum perempuan yang dibebani tugas sebagai ibu rumah
17
Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11
Desember 2015, pukul: 14.52 WIB.
59
tangga untuk mengurus anak.18
Dalam hal ini, orang tua bekerjasama
meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
Muslimat NU mendukung program Keluarga Berencana yaitu terbukti
dengan mengadakan rapat kerja mengenai pelatihan penyuluhan Keluarga
Berencana melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah
Muslimat NU DKI Jakarta. Muslimat NU Jakarta Selatan melakukan kegiatan
penyuluhan tersebut berdasarkan perintah atau Surat Keputusan dari Pimpinan
Wilayah. Pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh
Muslimat NU, dibagi menjadi dua angkatan yaitu angkatan I dan II dengan waktu
yang berbeda, hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik
dan kondusif.19
Muslimat NU berkontribusi dalam mensosialisasikan program Keluarga
Berencana. Dalam hal ini, penulis melakukan survei lapangan mengenai respon
Muslimat NU terhadap program Keluarga Berencana. Dapat diketahui dari hasil
sample bahwa Muslimat NU sangat mendukung serta ikut serta mensukseskan
program Keluarga Berencana dengan tujuan kesejahteraan umat. Pada umumnya
kaum perempuan Muslimat NU merespon positif mengenai program Keluarga
Berencana yang dicanangkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi negara
pada saat itu, di mana mulai melonjaknya jumlah penduduk, tidak stabilnya
ekonomi negara yang mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, dan
18
http://www.muslimat-nu.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=613:-
khofifah-kb-jangan-hanya-beban-perempuan&catid=38:warta-utama&Itemid=76. (Akses 12
Januari 2016, pukul: 9.56 WIB). 19
Untuk mengetahui kontribusi Muslimat NU dalam mensosialisasikan program Keluarga
Berencana terdapat data peserta dari berbagai Pimpinan Cabang yang diadakan oleh Pimpinan
Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, lihat lampiran.
60
meningkatnya angka kematian pada ibu dan anak. Oleh sebab itu, Muslimat NU
menjalin kerjasama dengan BKKBN untuk ikut serta mendukung dan
mensukseskan program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah,
tetapi tetap mengacu kepada Al-Quran dan Hadits.
Respon masyarakat terhadap kebijakan kependudukan sangat beragam.
Sebagian masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dan kelembagaan
memberikan dukungan penuh atas gerakan ini. Sebagian lainnya, karena alasan
sosiologis, ekonomis, atau agama, menunjukkan tingkat resistensi yang agak
tinggi.20 Dari hasil responden yang penulis dapatkan di lapangan bahwa terdapat
respon yang berbeda di kalangan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat
mengenai program Keluarga Berencana.
Respon yang didapat adalah masih ada sebagian masyarakat yang tidak
ber-KB. Namun demikian, pada kenyataannya Muslimat NU tetap gigih
mensosialisasikan program tersebut dengan cara menjelaskan kepada masyarakat
bahwa KB yang dimaksud bukanlah suatu upaya untuk mencegah atau
membatasi kelahiran melainkan hanya menjaga jarak kelahiran demi kebaikan
bersama.
20
Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana,
(BKKBN, Jakarta, 1995), h. 35.
61
C. Respon Masyarakat
Masyarakat merespon dengan positif bahkan mereka adalah pengguna
program Keluarga Berencana, memiliki alasan yang berbeda-beda seperti
berpendapat bahwa program KB merupakan suatu upaya untuk menekan angka
kelahiran, merencanakan masa depan anak, mengatur jarak kelahiran antara anak
pertama dengan yang selanjutnya, untuk mengurangi angka kepadatan penduduk,
menciptakan umat yang berkualitas, serta menjauhkan dari resiko yang dapat
membahayakan kaum ibu dan anak.
Masyarakat berpendapat positif tentang program KB, karena bagi mereka
program tersebut sangat baik sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap
masyarakat, dengan upaya BKKBN bersama Muslimat NU melakukan kegiatan
penyuluhan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga mereka dapat
mengerti manfaat dari program Keluarga Berencana. Program tersebut diharapkan
dapat menekan angka kelahiran, menekan kepadatan penduduk yang semakin
melonjak setiap tahunnya, mengurangi beban masyarakat akibat ketidakstabilan
ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dengan cara membatasi
melainkan mengatur jarak kelahiran.
Untuk meningkatkan kualitas keluarga, maka perlu dilakukan pengaturan
jarak kelahiran melalui keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana. Hal ini
dapat dilihat dari peserta yang mengikuti program Keluarga Berencana di
beberapa Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penulis mengambil data
dari Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan berjumlah empat Kecamatan yang
menjadi Anak Cabang dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan yang
62
aktif menggunakan KB. Di bawah ini adalah data pengguna KB dari empat
Kecamatan yaitu Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru,
Jagakarsa dalam kurun waktu lima tahun 2010-2015.
1. Mampang Prapatan
Pada tahun 2013 metode kontrasepsi paling diminati adalah KB suntikan
sebesar 34,79 persen dan disusul oleh pengguna KB Pil 23,89 persen serta KB
IUD dan KB lainnya, masing-masing 22,62 dan 18,69 persen.21
Dilihat dari
metode kontrasepsi peserta KB aktif, tercatat pada tahun 2010-2013 jumlah
peserta meningkat dengan persentase sebagai berikut:
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi, 2010-2013
Metode Kontrasepsi
Tahun IUD PIL SUNTIK LAINNYA
(1) (2) (3) (4) (5)
2010 21,93% 25,11% 37,58% 15,38%
2012 21,84% 26,14% 33,95% 18,08%
2013 22,62% 23,89% 34,79% 18,69%
Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan
21
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Mampang Prapatan 2015, Koordinator
Statistik Kecamatan Mampang Prapatan, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari,
2015), h .5.
63
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE
KONTRASEPSI di KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN (2014)
Metode Kontrasepsi
Kelurahan/ Village IUD/
IUD
PIL/
Tablets
Suntikan/
Injections
Lainnya/
Others
Jumlah/
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Bangka 425 519 705 278 1.927
2. Pela Mampang 1.077 1.508 1.551 646 4.782
3. Tegal Parang 543 500 1.372 665 3.080
4. Mampang
Prapatan
503 334 562 379 1.778
5. Kuningan Barat 361 209 268 450 1.297
Jumlah / Total 2.909 3.070 4.467 2.418 12.864
Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Mampang Prapatan
2. Kebayoran Lama
Program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah menekan angka
kematian ibu dan bayi. Dalam upaya pencapaian ini, maka perlu dilakukan
peningkatan kualitas kesehatan ibu. Dilihat dari metode kontrasepsi presentase
peserta KB aktif, tercatat 2012 di Kecamatan Kebayoran Lama peserta tertingi
menggunakan alat kontrasepsi suntik sebesar 37 persen, disusul pengguna IUD
64
sebesar 28 persen, pil sebesar 24 persen, dan yang lainnya sebesar 11 persen.22
Di
bawah ini adalah presentase peserta KB yang aktif.
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE
KONTRASEPSI di KELURAHAN KEBAYORAN LAMA (2012)
Metode Kontrasepsi
Kelurahan/ Village IUD/
IUD
PIL/
Tablets
Suntikan/
Injections
Lainnya/
Others
Jumlah
/ Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pondok Pinang 1.445 1.153 1.692 512 4.802
2. Kby. Lama Selatan 1.186 1.013 1.392 454 4.045
3. Kby. Lama Utara 996 482 1.781 369 3.628
4. Cipulir 1.390 1.231 1.355 264 4.240
5. Grogol Selatan 1.135 927 1.435 396 3.893
6. Grogol Utara 1.352 1.326 1.485 854 5.017
Jumlah / Total 7.208 5.682 9.057 2.753 24.700
Sumber: PLKB Kecamatan Kebayoran Lama
3. Kebayoran Baru
Pada tahun 2014 di Kecamatan Kebayoran Baru terdapat 10.613 peserta
KB aktif. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh peserta di Kecamatan
Kebayoran Baru adalah KB IUD dengan jumlah peserta sebanyak 3.891 PUS
22
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Lama 2015, Koordinator
Statistik Kecamatan Kebayoran Lama, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari,
2015), h. 5.
65
(Pasangan Usia Subur). Alat KB berikutnya yang juga banyak digunakan adalah
suntik sebanyak 2.558 peserta, dan alat KB lainnya sebanyak 1.487 peserta.23
Seperti grafik di bawah ini:
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE
KONTRASEPSI di KELURAHAN KEBAYORAN BARU (2013)
Metode Kontrasepsi
Kelurahan/ Village IUD/
IUD
PIL/
Tablets
Suntikan/
Injections
Lainnya/
Others
Jumlah/
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Gandaria Utara 1.319 684 984 305 3.292
2. Cipete Utara 2.036 624 1.104 485 4.249
3. Pulo 304 92 208 50 654
4. Petogongan 327 435 433 129 1.324
5. Melawai 86 19 41 33 179
6. Kramat Pela 375 416 511 131 1.433
7. Gunung 373 166 209 264 1012
8. Selong 109 101 96 50 356
9. Rawa Barat 123 99 145 93 460
10. Senayan 54 28 125 13 220
Jumlah / Total 5.106 2.664 3.856 1.553 13.179
2012 3.883 2668 3.856 1.541 11.954
2011 3.891 2.558 3.682 1.487 10.618
Sumber: Laporan Kecamatan Kebayoran Baru
23
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Baru 2015, Koordinator Statistik
Kecamatan Kebayoran Baru, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV Nario Sari, 2015), h. 5.
66
4. Jagakarsa
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan
program Keluarga Berencana. Hal yang dapat dipantau sebagai salah satu
indikatornya adalah banyak peserta KB aktif. Peserta KB Jagakarsa pada tahun
2014 mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan metode kontrasepsi tercatat
bahwa pada tahun 2014 peserta KB aktif terbanyak menggunakan KB suntikan
yaitu sebesar 14.334 PUS (Pasangan Usia Subur) disusul oleh KB Pil sebesar
7.436 PUS. Sementara metode MOP (Metode Operatif Pria) dan MOW (Metode
Operatif Wanita) belum begitu diminati oleh PUS peserta KB aktif. Hal ini
terlihat pada penggunaan metode MOP hanya sebanyak 84 PUS pada tahun 2014.
PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI
TAHUN 2013-2014
Tahun
Metode Kontrasepsi 2013 2014
(1) (2) (3)
1. IUD 6.108 5.194
2. MOP 81 84
3. MOW 902 890
4. SUSUK 1.237 1.058
5. SUNTIK 13.846 14.334
6. PIL 7.628 7.436
7. KONDOM 1.135 1.104
JUMLAH 30.937 30.100
Sumber: Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
67
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE
KONTRASEPSI di KELURAHAN JAGAKARSA (2014)
Metode Kontrasepsi
Kelurahan/
Village
PUS IUD/
IUD
PIL/
Tablets
Suntikan/
Injections
Lainnya
/ Others
Jumlah/
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Cipedak 5.338 794 1.041 1.837 540 4.121
2. Srengseng
Sawah
7.524 1.140 1.496 2.642 776 6.054
3. Ciganjur 6.223 930 1.220 2.155 633 4.938
4. Jagakarsa 7.518 1.123 1.472 2.601 765 5.961
5. Lenteng
Agung
6.365 949 1.246 2.200 647 5.042
6. Tanjung
Barat
5.349 779 1.048 1.853 545 4.245
Jumlah / Total 38.317 5.735 7.523 13.288 3.906 30.452
2010 37.194 6.089 8.976 11.678 2.746 29.489
2011 38.317 6.282 8.111 13.965 3.357 31.715
Sumber: PLKB Kecamatan Jagakarsa
Dampak yang dirasakan oleh Muslimat NU dan masyarakat setelah
melakukan penyuluhan dan mengikuti program KB kaum ibu merasakan berbagai
perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalankan seperti, merasa
lebih mudah mengatur kebutuhan dalam keluarga terutama dalam hal
membesarkan anak secara baik dan benar, pendidikan lebih dapat diperhatikan,
dan orang tua dapat mengawasi tumbuh kembang anak mereka dengan baik
apabila dapat mengatur jarak kelahiran dengan mengikuti program Keluarga
Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah harus peka dan
68
mengetahui apa saja kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu peran dan program
pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat baik dalam
kehidupan sosial maupun kesehatan.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terus
memperkuat kemitraan dengan sejumlah pihak guna menyukseskan program
Keluarga Berencana. Kemitraan tersebut merupakan potensi besar yang dapat
meningkatkan pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK).24
Salah satunya adalah menjalin kerjasama
dengan pihak Muslimat NU agar lebih mudah mensosialisasikan program tersebut
kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan di Indonesia.
Keluarga Berencana adalah salah satu upaya dan bukan satu-satunya cara
untuk mencapai kesejahteraan.25
Bersamaan dengan krisis ini kebutuhan akan
modal usaha menjadi sangat tinggi sebagai respon atas banyaknya korban
pemutusan hubungan kerja dan macetnya usaha yang selama ini dijalankan.
Dengan demikian, sasaran dari program peningkatan kesejahteraan yang dikelola
BKKBN semakin banyak jumlahnya.
Kewenangan kependudukan merupakan langkah nyata kebangkitan
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Tanah Air. BKKBN yang
nantinya akan menyingkronkan kebijakan kuantitas penduduk Indonesia.26
Tingginya partisipasi masyarakat terhadap program KB merupakan hasil dari
24
http://sp.beritasatu.com/home/bkkbn-perkuat-kemitraan-untuk-sukseskan-program-
kb/99549 (Akses, 14 Januari 2016, Pukul: 15.52). 25
Faturochman, dkk, Dampak Kb Terhadap Kesejahteraan: Mitos Dan Kenyataan,
(Jurnal: 1998), h. 12. 26
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/nddmop-bkkbn-kembali-
pegang-kendali-kependudukan (Akses, 14 Januari 2016, Pukul: 15.11).
69
upaya BKKBN yang telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak termasuk
Muslimat NU.
Peran BKKBN sebagai fasilitator telah terlaksana sehingga memudahkan
usaha Muslimat NU mensosialisasikan program Keluarga Berencana hingga
mendapat respon yang baik. Dibutuhkan perantara yang tepat agar pesan tersebut
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Muslimat NU melakukan pelatihan
penyuluhan KB kemudian terjun langsung ke masyarakat. Dengan harapan dapat
menghasilkan pemahaman yang baik tentang program tersebut.
Dapat disimpulkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan
tentang program KB adalah sebagai berikut:
1. Pada umumnya sebagian besar masyarakat Indonesia merespon dengan positif
program KB.
2. Menekan kepadatan penduduk yang semakin melonjak setiap tahunnya.
3. Sebagai upaya menjadikan umat yang berkualitas.
4. Terhindar dari resiko yang dapat membahayakan kaum ibu dan anak.
5. Mengurangi beban masyarakat akibat ketidakstabilan ekonomi.
6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dengan cara membatasi akan tetapi
mengatur jarak kelahiran.
70
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan
dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Muslimat NU sangat merespon
baik program Keluarga Berencana dan gigih dalam upaya mensosialisasikan
program tersebut dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Muslimat
NU memberikan contoh dan melibatkan diri ke lingkungan masyarakat guna
mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana.
1. Muslimat NU Jakarta Selatan dibentuk setelah berdirinya Muslimat NU pada
tanggal 29 Maret 1946. Muslimat NU Jakarta Selatan diketuai oleh Ibu Hj.
Fatimah Bishri pada Periode 2010-2015. Pada awal perkembangan Muslimat
NU sebagai sebuah organisasi, tidak terlepas dari berbagai macam persoalan
yang dihadapi, salah satunya adalah ketidaksetujuan para Ulama NU yang
menganggap perempuan belum saatnya berperan aktif dalam berorganisasi.
Sayangnya, hal ini tidak membuat Sholihah A. Wahid Hasyim yang sejak di
Jombang sudah aktif di Muslimat NU1 dan Chadijah Dahlan berkecil hati untuk
terus berjuang dalam mengembangkan Muslimat NU. Sampai akhirnya hingga
kini Muslimat NU semakin berkembang dan memiliki Cabang di seluruh
Indonesia.
1Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
dan PPIM IAIN, 2002), h. 126
71
2. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang program Keluarga Berencana yang
terbagi dalam dua macam yaitu, kebijakan umum dan kebijakan khusus.
Pemerintah telah mencanangkan berbagai program kebijakan kependudukan
salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah
membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada
tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keppres. Pemerintah mempunyai
komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan
berpartisipasi dengan pemuka agama dan masyarakat dalam menyusun
berbagai program untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana di Indonesia.
BKKBN menjalin kerjasama dengan Muslimat NU pada 1 Juni 1973 dengan
mengikutsertakan seluruh masyarakat dan pemerintah secara maksimal serta
diselenggarakan secara teratur, terencana dan terarah demi terwujudnya tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. PP Muslimat NU termasuk PC Muslimat NU Jakarta Selatan merespon dengan
positif program Keluarga Berencana dan mengikutsertakan seluruh anggotanya
dalam upaya mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, meskipun
menghadapi kesulitan dalam upaya tersebut karena masih ada sebagian
masyarakat yang tidak ber-KB, atas usaha yang gigih dan dengan berbagai
pertimbangan tentang manfaat program Keluarga Berencana, Muslimat NU
bersama BKKBN berhasil mencapai tujuannya untuk menciptakan umat yang
berkualitas.
72
B. Saran
Penulis memahami betul bahwa dalam tulisan ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat
dibutuhkan agar tulisan/karya ini menjadi lebih baik.
Demikianlah kesimpulan ini dibuat dengan harapan agar tulisan ini dapat
bermanfaat dan dapat membantu bagi penulis selanjutnya dalam menulis skripsi
dengan tema yang sama.
73
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Abdurahman, Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah, Yogyakarta: Ar Ruzz
Media, 1999.
Adoetomo, Sri Moertiningsih, dkk, 10 Tahun Demografi Indonesia-Mengubah
Nasib Menjadi Harapan, Jakarta:BKKBN, 2009.
Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir, Tim Penulis Lembaga
Demografi UI, Dasar-Dasar Demografi, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU, Jakarta: PP
Muslimat NU, periode 2011-2016..
Burhanudin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama dan PPIM IAIN Jakarta, 2002.
Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, Profil Mitra Kerja Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta: BKKBN,
2011.
Djuarsa, Sasa Sendjaja, Pengantar Komunikasi, cet. ke-9, Jakarta: Universitas
Terbuka, 2005.
Effendi, Djohan, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan
di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur, Jakarta:
Kompas, 2010.
Fathurahman, Oman, dan Jajat Burhanuddin, Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan
Gerakan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, 2004.
Goldscheider, Calvin Populasi, Modernisasi, Dan Struktur Sosial, Jakarta: CV.
Rajawali, 1971.
Hurlock, Elizabeth B, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga, 1991.
John, M. Echils dan Shadily Hassan, Kamus Bahasa Inggris Indonesi, cet. ke-27,
Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
Khairunnas, Panduang Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas, Jakarta:
BKKBN, 2014.
74
Komarudin, Kamus Riset, Bandung: Angkasa, 1982.
Khasan, Mas’ud Abdul Qadir, Kamus Istilah Pengetahuan Populer, Gresik: CV.
Bintang Pelajar, 1990.
Muslimin, Amrah, Keluarga Berencana (Pantangan Berkala) Aspek masalah
Kependudukan, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986.
Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 25 Tahun Gerakan Keluarga
Berencana, BKKBN, Jakarta, 1995.
Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, Manusia Berkualitas, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1994.
Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, SK Pengesahan periode 2010-2015,
Jakarta, 2011.
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Jakarta:
Balai Pustaka, 2002.
Rusli, Said, Pengantar Ilmu Kependudukan, Bogor: LP3ES, 2012.
Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, cet. ke-21, Bandung: PT. Remaja,
2004.
Setiadi, Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, Yogyakarta: Graha Ilmu,
2008.
Save, D. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, cet. ke-1, Jakarta: lembaga
Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997.
Suryochondro, Sukanti, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta: CV.
Rajawali, 1984.
Sjahruni, Asmah, dkk, 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama, Negara
dan Bangsa, Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996.
Soebroto, Thomas, Tanya Jawab (UU No. 10 Tahun 1992) Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
Semarang: Dahara Prize, 1993.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Umran, ‘Abd Al-Rahim, Islam & KB, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
75
Uchjana, Onong Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1984.
Uchjana, Onong Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, cet. ke-3,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: UGM, 1996.
Yakub, Aminudin, KB Dalam Polemik-Melacak Pesan Substantif Islam, Jakarta:
PBB UIN dan KAS, 2003.
Zuhri, Saifuddin, dkk, Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, Jakarta: P.P Muslimat
NU, 1979.
Skripsi:
Emmy, Kusumastuti, Gerakan Muslimat NU di Yogyakarta 1998-2002, Skripsi S1
Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
Nusrokh, Diana, Kelahiran Muslimat NU, Yogyakarta: Skripsi S1 Fakultas Adab
dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2015.
Arsip:
BKKBN & Kementrian Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
2012, Jakarta: BKKBN, 2013.
BKKBN, Informasi Dasar; Era Baru Program keluarga Berencana Nasional,
Jakarta: BKKBN, 2001.
BKKBN, Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia 2000
2005, Jakarta: BKKBN, 2006.
BKKBN, Dua Dasawarsa Gerakan KB Nasional, Jakarta:BKKBN, 2005.
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Mampang Prapatan 2015, Koordinator Statistik
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV
Nario Sari, 2015.
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Lama 2015, Koordinator Statistik
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV
Nario Sari, 2015.
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Kebayoran Baru 2015, Koordinator Statistik
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV
Nario Sari, 2015.
76
Hasil laporan statistik Daerah Kecamatan Jagakarsa 2015, Koordinator Statistik
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, CV
Nario Sari, 2015.
Jurnal :
Faturochman, dkk, Dampak Kb Terhadap Kesejahteraan: Mitos Dan Kenyataan,
Jurnal: 1998.
Suandi, Kajian Keterkaitan Sosio Demografi Dan Program Keluarga Berencana
Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mewujudkan Pembangunan
Kependudukan Berkelanjutan, Jurnal: Pusat Penelitian Kependudukan
Universitas Jambi dan BKKBN, 2011.
Yuliana, Eka Peranan Kepala Adat dalam Sosialisasi Program KB di Pampang
Kelurahan Sungai Siring Samarinda, eJournal: Ilmu Komunikasi, 2013.
Wawancara :
Ibu Hj. Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat NU.
Ibu DR. Hj. Yani’ah Wardani. MA, Ketua VI Pimpinan Pusat Muslimat NU.
Ibu Hj. Hizbiyah Rochim, Ketua Muslimat NU Pimpinan Wilayah DKI Jakarta.
Ibu Hj. Fatimah Bishri, ketua Muslimat Pimpinan Cabang Jakarta Selatan periode
2005-2010 dan 2010-2015.
Bapak Dr. Risfan Suyedi, dept. Analisis Hubungan dengan Lembaga Non
Pemerintah.
Sumber Website:
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/nddmop-bkkbn-
kembali-pegang-kendali-kependudukan
http://sp.beritasatu.com/home/bkkbn-perkuat-kemitraan-untuk-sukseskan-
program-kb/99549
http://www.muslimat-nu.or.id/
http://jejakislam.net/
LAMPIRAN-LAMPIRAN
NomorLampiranHal
PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULANIA:1 -r Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2 Pancoran - Jakarta Selatan 12270
Telp. (021) 7945532. 7902648,7991464 Fax. (021) 7945s1zWebsite:httpJ/www.muslimai-nu.or.idi Email :[email protected]
| 2314lAlPPMNU/l/2011: 1(satu) Berkas: ,Pengiriman SK
Yang Terhormat :
Pimpinan Cabang Muslimat NUJakarta Se/afanDi -
Tempat
Assa lam u'a laiku m Wr. Wb.
Jakarta, B Januari 2011
Salam silaturrahim kami sampaikan semoga lbu dalam melaksanakan tugassehari-hari senantiasa mendapat rahmat dan inayah dari Aliah SWT. Amin.
Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muslimat NUNo. 487lSl(A/PPMlll2011 tentang SK Kepengurusan Pimpinan CabangMuslimat NU Jakarta Selatan, agar dapat diterima dengan baik.
Kami mengucapkan selanrat bekerja pada lbu-lbu yang tersebut dalamsusunan Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Jakarta Selatan.Semoga dapat menjaga kekompakan dan selalu aktif, ikhlas serta ridhodalam melaksanakan tugas dan meneruskan perjuangan, sehingga tujuanyang diamanatkan dalam Kongres XV lr4uslimat NU dapat terwujud denganbaik.
Kami harapkan agar kegiatan Pimpinan Cabang M8$ttiat NU JakartaSelatan dapat dilaporkan secara rutin ke Pimpinan Pusat Muslimai NUsetiap 3 (tiga) bulan sekali.
Atas perhatian lbu kami sampaikan terimakasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq.Wassalamu'alaiku m
SATL'ULAMA
Hi. Khofifah lndar ParawansaKetua Umum
Tembusan:1. PB Nahdlatul 'Ulama2. PW Muslimat NU DKI Jakarta3. PC NU Jakarta Selatan4. Arsip
PLT ris Umum
PIMPI}.[A.N PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULAMAJl. pengadegan Timur Raya No. 2 Panco?n - Jakarta Selatan 12770
retp. (021 ) 7945532, 7 902648, 7991 464 Fax. (021 ) 7945532WebsitB : httpJ/wwwmuslimat-nu.or.id; Email : [email protected]
KEPUTUSANPIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL'ULAMA
Nomor : 487/SKAJPPM NU/l/2011
Tentang
SUSUNAN PENGURUSPIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU JAKARTA SELATAN
PERTODE 20't0 - 2015
Bismillahirrohmanirrohiem
Pimpinan Pusat Musiimat Nahdlatul 'Ulama setelah :
MENIMBANG
MEMPERHATIKAN : Surat dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI JakartaNo. 501/AJPWMNU-DK|/X|y2010 tentang Rekomendasi PimpinanCabang Muslimat NU iakarta Selatan.
MENGINGAT
MENETAPKANPertama
Kedua
Ketiga
: Untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan profesionalitasPengurus Muslimat NU dalarn mengelola manajemen organisasiserta melaksanakan program hasil Kongres XV Muslimat NU perludibentuk pengurus yang disahkan dengan keputusan.
: Anggaran Dasar Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 10dan Pasal 21
MEMUTUSKAN
Mengesahkan Pengurus Baru Pimpinan Cabang Muslimat NUJakarta Selatan Periode 2010-2015, sebagaimana terlampir.Menunaikan hLgas dengan sebaik-baiknya, dan yang berpedomanpada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat
!3[1 "lil;l',ffi"',iin o3l,?*, sejak tangsar ditetapkan biramana ]
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iniakan d iadaka n perbaikan.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal :8 Januari 2011
PUSAMUSLIth^^+-
Hi. Khofifah lndar ParawansaKetua Umum
TUL'ULAMA q
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT] NUDAERAH PROPINSI DKI JAKARTASekretariat:l l(ayu Mill is l Bar\r No. 9 Rf001,/RW.02 lakarta Timur 13130 Telp./Fax. 0,']1-8514656
SURAT KEPUTUSANPIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU OKI Jakarta
Nomor: 258/SK/Pan-Pel.Penyuluh XB/PwMNU'DKl/Vlll/2012
TentJngiPengesalran Panitia Pelatihan Penyuluh Keluarga Berencana
--- Jr ._+ jl ,lt *\'- ) - ) \'
Pimpinan Wilayah Muslimat NtJ DKI Jakarta setelah :
Menimbang
Memperhatikan
MenBingat
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah svr'I seraya Merrohon taufiq dan hidayah-Nya:
: Rapat Harian PW Muslimat Nu tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia
Pelatihan Penyuluh KelLarSa Berencana di Kantor PW Muslimat NU DKI Jakarta
ll. Kayu [,4anis I Baru No.9lakaria Timur
: B.,hwa Personalia yang dipertimbangkan sudah memenuhi kriteria, kelayakan
dan ketentuan organisasi untuk rnenjadi Panitia Pelatlhan Penyuluh Keluirr8aBerencana Pw Mustimat NU DKlJakarta
: Keputusan KONPERWIL x Pimpinan Wilayah Muslinrat NU DKI jakarta tahun2011
MEMUTUSKAN
: Mengesahkan Panitia Pelatihan Penyuluh Keluarga Serencana Pw MuslimatNU DKI dengan susunan sebaBaimana terlampir
: Menugaskan kepada oersonalla Panltla tersebut dlatas untuk melaksanakan
wewenang dan tugas kepanitiaan derBan sebaik^baiknya.
tr4enetapkanPertdma
Keclua
Surat Keputusan ini berlaku sejak tangSal dl tetapkannya sampal berakhlrnya masa PelaksanaanKegiatan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau Kekeliruan, Surat (eputusan ini akendial(lr kembali sebagaimana rnestinya-
Ditetapkan : diJakartaPada tanggal : 14 Agustus 20I2
q),tvr--5 u '---
Marhflroh. S.Ar.M,SlSekretarlt
&r/-Hi, Hirbivalr Rochlm. MA
Ketua
PIMPINAN WIIAYAHIvIUSLIMAT NU PROVINSI DKI JAKARTA
PIMPXNAN WTT-AYAH MUSL[M,q"H" NUDAERAFX PIBOPINSI DKT JAKARTASekretariat : ll. Kayu Manis I Baru No 9 RT.Oo1/RW 02 .la ka rta Timur 13130 Telp /Fax 0:11-8514656
LamPiran Surat KePutusan No' :
25 8/S KlP an-Pe t.P enva hth K B /PITMIIU-DKLM II/2 0 I 2
Tertanggal: 14 Agustus 2012
SUSUNANPANITIA
PELATIHAN PEI\M]LUH KB ANGKATAN II
PW MUSLI\4AT NU PP.OVINSI DKI JAKARTA
""1""
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Dra. Yayah RuchYati
Ita Rahmawati, SE, MSi
Dra. Tri APritasari
Hj. Endang Dahliyati
Heni Nuraini
DAFTAR HADIR PESERTA
PELATTHAN PENYUTUH XB AN6I(ATAN 1 MUSLIMAT NI} DXI.IAKARTA
lakarta, 5 SePtenrber 2012
NO NAMN UTUSAN rarudA/nrucrtl
1 /.t; lq un4qoA- fuh garLur-7 Y/ /
2 Dtn Nn,y*nq"l/ ,(_&ff
3rtuqoy,ofi ['Qf Pral>a 1,>51 , Wul
4
--.--
p1, nun/ono /t 7,t,tnJe+nn .,'iY'{'7ea tJ-lUc) I
5
./4l,.L.,te o i'a h ,-L ^ ./., ,
6 J. /2.2P-lr,-f e/t .j-JZb/ /
7
(._/
Suir-r 0@Lh .J Ak t0. L , 4rfiu)B flt.i,4ot- Np.ff^o^6, n , f^L
qr\, 1
/Vlt, rrt Otdlt4 5 t..1 PC' Gnqb.d,$\7u' ,. aTD10 ,4/; **- r\A -*t/4lln,-- 10
11. *r 71",1,*-r,** 1rr-b k! 11 /lt4-..- ('/
-.
It2 t&u *i/44-/ /t3 ' I a^-(-"^:*0-t" 'l l1--
,n,13 r-h/4
,n I MvLt*tt' ,o l4'rt
.u I tJ.r Xt"rnnnnr4 ,t -NlL4rK$ ,.^.Y
n I 3h Ak-i t-M t4)
)'9 l+v\- Tl ttr ,, ot':\[b'b/
B | ^!,
,-r; Da" m ' ,tr
,-'L r-),r.tt"lul /-' I
',.0 I lrlat /cttnct I la tLc+* \4'=L,, /-/7a,n ll"u, tA.to*.1-? a.&[, r Itir' 'ftc,
"-, lq l" ?r^
r1lL,, n \
2L l l,bo "
,, I X.lrphto,or )z,kz1 la. -fuknf ,, (flw.-_
l+1 t,x.rtturv -t d-<- l.\aJ(-' '13fu=-24
;4*.-*, P.r,*",, Q*.,a*- A-^-=.*2.t A<-*C-/tl
25SLID t *lARzzrt P,rt rrur#n "|ffis$-
26 .t'f A-.|-I/LL a- L4 1 i:hdL
27
Utni ?r4ap.irr,.-^[,' IoL-\,; ,,\TJTM4 u1
)a f alint*Q \PV -Lt-- 28x/l U,\29
l.{lttahuc Jcarrrll ?asan;rzrph*4rl-
30Awc,tl it'ttn6ttLt l_ ..-.
3o n 1
31 Dahy+xa 31 l,4flKhoa,'rns 'yu& w
33 *, /)f/ +nr-a.---33 ,-7 , '-,{-2,*7
34 t't^*w-- 34 .r,1b1/<,
15
t1) h ru iAnttar 3s D/nqMaK\r11, ,,,ttr a\ X.-QzUr*- '" *(q,,
1lM n L, a-i"' " 6fS
3B.Nr-I ANLWL..|\ saV Vu S n" /WtL
3S tt' RocAav,r b' J 0llDU (ze|/ /JW
40Cu r--nr'!'i^7^ ,l 40
L)I
4T
[* U /t'--tr-t/+ a+r -tuc at74!{-t*.,/ \i --r o
42
iU'-tnr n letoo h.uttzc' ,-><(\ 42
41
Kr,A* t ,lbd - c,.la?,2"-a8a{':=
A4
4/ e ar, .Do,+,Lr. -\r{r.- ''.t n
*Dr\-_l\r <_I
45
fl/14/L?/ az.<4 -ds ff\
46
fsvvraffa^' JAK7U\ot att*''
47 ILU rna,,n tn rA .-t ' 4? Bhzz!-
4a lh Pan si vo ( * .J//7\-/ '/L --
49 i{"" h^ (t 4e 4W4 -
50 Al* Halat*l ldL'4.tiU '" l/l/,51 Vil/"re"r^ M!rdr"- f 'Thnz1s2
!o4-\1auu t tn^t'f,'t-*'f
53 )lrn t4'e;- h'1," '/ (l)r.-)( 'L:--/^54 Juvun Ebontcdh J ?k?u s s4 duya,wu'-55 /41" /rtoka.do,wt'
55 ..') ^ \4r
DKI lakarta
OAFTAR PENERIMA ATK PESERTA
PETATITIAN PENYULUH KB ANGKATAN II MUSLIMAT NU OKI JAKARTAJakarta, 5 Septenrber 2O12
NO NAMA UTUSAN TANDA TANGAN
-I lli,hunlom</ a<n -,k-L ,O6r'AY2 f atn-r-a-Q n-lH t i> :-J
2 \-4//L) r4-
3 it*u tt*tt .--tt'--F , *3n'4 lh-(r *,-^ n-4 ^
('1,,,-"
5 I or,L,'( - ..1 <{1u66 ,(lu u a.n ,lu&7 , (hn8 R.uqcrvnh + / t- ,6@'1,9 titri,r".u , $"$
10 kr,ftl, Ye n 10U11 lrtwha,ut tri-/^ ,,<!/4fu1.2 V f ni gvtu?ri a,rr.ui^ JaP- t1m ,, Grnnq,
13 +dI/":;4, ,,kk,,./-, \rl4 14 l*+ahuu
'1 anah PZSan€rakn ,o 4,L
15 F,wat nrn6si h ,. -LL?'15 fsa hyrot a dn^ 16
17 KAotu n / 7 t+t |al. ,r-L/P>( /,-M-,r-p-,-l Jt tsl18 / l<__,
19 tr'no.^i-,-' tfu'qsa s (-F1-20
'ko. Doroooh
( t, ('n ,,')
21 DM ,l,nn,, 2L e4
22 H Mqr{^/rrAa aL ldLAz ou ,, X4.
23
h') n lt r-l .>-{<' . l-4 -lak bar ")z ^///-Y{h'-'
14 ,v,Ltu KNI-.vl L-lh 161Vla S ,a, qrLlu-
iL. P o,-,Lr-tDaV aoppLi( 'w/ A26- C/.".; su^ilxa -t1 -
['\l ,UA 2
27
Q'-.u r1r ^
27yl (/W #*
2A l,r ju q J0k9a L tlza..\-->
29(z,h too,L -t4 '?3^rtuz
30fu/ €t+,.t b aqrn .Jcrku t-
r]
* TbqL31 fZo"* o.-r.u-"
,rh F32 +ll d-r-t*L 17aL ^ au t>72)7*33 trni Nu+y"-.*'
,,(N*uch,- utz*' (N, -{r/- 34df.W-
a5flt-a-y'rfvr-A , 9- g-2,/a - b^r zs (to )
l---;t'
a6lvV* 'M -4 ,w,/,,,f/
370'^A -k[o" '' AYtul7
38 l\tr-,r' D-^-.*-^; --*38 ( ) n[l'
3g/h*-'*-'r,^---z ' n',Le - Lr{ ,
3e -<-,4///,/Z
404-/.-LL/z
-t^4,<r*
41 l-t -11 fuL - r".: " l'{*-,-
4)z--t/\=-> ^LW lo,'-,1-'r()-
43 fti _ lPlu1ur ^ Ao4<. h a4'44 Lnni (umal ni -14 ^
(
/'-I^' a:\tl4 / {)-----lllr-
45 tttdi Hor-:a+,-
L4- * ^\-4 ru$t
46fsvn au,a-$,' JOk Pr,r I 'u dltj.
47V.y'-* ut*ou tr"I'
o' 3fuL48 lht Pon e i v:a f aa /-g!/
V lLl --.49 t?* fu, u 3^k--sel 4e ffi_
,!/^, l)ilr,*oi50,/
vl/.a tYh,^z-4
/ /ul/
51 .N rtoV.n,Y-d.\M '%t d'r,
52 sc+Vald titrla '1*,453 -ffi^ V"* '1""h
st' ( lYl-J/ :J454 Judui r$onaoh uo cd'L-55 fa-" tLatLadewi- "@
KETUA I MUSLIMAT NU PIMPINAN PUSAT
KETUA MUSLIMAT NU PIMPINAN WILAYAH DKI JAKARTA
KETUA MUSLIMAT NU PIMPINAN CABANG JAKARTA SELATAN
PERIODE 2005-2010 DAN 2010-2015
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG DAKWAH
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG PENDIDIKAN
KEGIATAN MUSLIMAT NU DALAM BIDANG KESEHATAN
(PENYULUHAN KB) BEKERJA SAMA DENGAN BKKBN