MOU - dindikbud.demakkab.go.iddindikbud.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/MOU_2018.pdf ·...
Transcript of MOU - dindikbud.demakkab.go.iddindikbud.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/MOU_2018.pdf ·...
au, MOU
KEGIATAN SEKSI PAUD
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
TeIp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364
TAHUN 2018
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PEMBIN&AN PENDIDIKAN KELUARGA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINt DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KAB. DEMAK TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PENDIDIKJAN KELUARGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
NOMOR: 667/C3.1/KU/2019 NOMOR :421.11/818/2019
Pada hari ini Jumat tanggal lima betas bulan Maret tahun dua ribu sembilan betas yang bertanda tangan di bawah mi:
Nama : Edy, S.S NIP : 197909162005011003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Subdit Program dan Evaluasi Alamat : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, berkedudukan di Gedung C Lantai 13 Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta
Sesuai Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nornor 01/03.5/KP/2019 tanggat dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan betas tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2019, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keuarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Din] dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama : Mugiyatmi, S.Pd, M.H NIP : 196204121982012008 Jabatan : Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Alamat
Sesuai Surat Kuasa Nomor 421.11/819/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang BERTINDAK ATAS NAMA PEMBERI KUASA UNTUK MEWAKILI DAN MENANDATANGANI DOKUMEN TERKAIT DENGAN PENCAIRAN BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA, bertindak untuk dan atas nama Instansi Dinas Pendidikan Kab. Demak yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan clan menyadari sepenuhnya hal-hat sebagai berikut
Bahwa, perjanjian kerjasama mi merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2019, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa, perjanjan kerjasama Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 ini bersifat assesur yang melengkapi Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) clan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2019:
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian kerjasama yang diatur dan ditentukan sebagai berikut.
Pasal I Dasar Pelaksanaan Bantuan
Dasar pelaksanaan PIHAK PERTAMA menyetujui PIHAK KEDUA sebagai penerima Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah:
1. Peraturan Dirjen PAUD clan Dikmas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Adanya Satuan Pend idikan/lembaga yang pernah mendapatkan bimbingan teknislsosialisasi pendidikan keluarga, akad kerjasama ini perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga;
4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah disahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga tentang Penetapan PIHAK KEDUA sebagai Penerima Dana Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019.
Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian
1. PIHAK PERTAMA berdasarkan pasal 1 perjanjian ini, akan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk pencairan clan penyaluran dana kepada PIHAK KEDUA;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta Ill mentransfer dana bantuan melalui rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu Bank: BANK BR! Nomor Rekening: 5885-01-000016-56-3 Nama Rekening: PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA KAB. DEMAK
Pasal 3 Nilal Dana Bantuan
1. Nilai total dana bantuan yang akan diterima PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rp. 100,- ( Rupiah) 2. Nilai dana Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota
Tahun 2019 yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah sesuai nhlai bantuan sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rp. 55.710.000,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) 023.05.1.419.509/2019/5631.001.001.059.0.526311; sedangkan nilai dana Bantuan Pendampingan Lembaga Penyelenggara Pengasuhan 1000 HPK sebesar Rp. 43.795.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 023.05.1.419.509/2019/5631.002.003.054.A.526312.
Pasal 4 Tanggung Jawab dan Hak
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk: a. Menandatangani perjanjian kerjasama, kuitansi penerimaan dana bantuan clan RAB; b. Memproses administrasi daiam rangka pencairan dana bantuan melalui KPPN Jakarta
III yang selanjutnya ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut Pasat 3 ayat (1) melalul Bank Penyalur yang tetah ditetapkan, sete!ah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak;
c. Memberikan pembinaan clan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan sesual rencana anggaran dan pembiayaan (RAB);
d. Memantau clan mengevaluasi peiaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA penerima bantuan, apabila diperlukan;
e. Membatalkan kerjasama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
a. Menandatangani peijanjian kerjasama, kuitansi penerirnaan dana bantuan clan RAB; b. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pakta Integrftas di atas materai
senilai Rp6.000- (enam ribu rupiah); c. Melaksanakan kegiatan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen
PAUD clan Dikmas Nomor 10 Tahun 2019 dan RAB yang telah disepakati; d. Bersedia dipantau dan dievaluasi dalam melaksanakan kegiatan oleh PIHAK
PERTAMA, apabila diperlukan; e. Bersedia dirnonitor dalarn rangka pembinaan oeh PIHAK PERTAMA. Selain dari itu
bersedia di audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kern di kb ud
f. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan setelah kegiatan seiesai, paling lambat tanggal 31 Desember 2019 kepada PIHAK PERTAMA, menggunakan format laporan yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas Nomor 10 Tahun 2019;
g. Menyimpan semua kuitansi bukti pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang benlaku;
h. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA clan pihak Iainnya yang terkait dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
i. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke kas negara;
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang diterima oleh PIHAK
KEDUA; b. Melakukan pendampingan pelibatan keluarga pada satuan pendidikan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dm1 clan Pendidikan Masyarakat Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk: a. Mendapatkan dana bantuan sesuai dengan pasal 3 (ayat 1); b. Mengelola dana bantuan sesual ketentuan peraturan yang berlaku.
Pasal 5 Penggunaan dan Jangka Waktu
Pemanfaatan Dana Bantuan
1. Penggunaan dana bantuan ml meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan clan pelaporan seuai dengan RAB;
2. PIHAK KEDUA dalam menggunakan dana bantuan kegiatan tidak diperkenankan melewati tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 6 Pakta Integritas
1. Pakta integritas adalah pernyataan dari PIHAK KEDUA tidak korupsi, kolusi, clan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penggunaan dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga ml sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 7 Pemberantasan Korupsi
Kedua belah pihak bersedia membantu program pemermntah dalam pemberantasan korupsi dengan tidak membenikan imbalan, gratifikasi, suap kepada siapapun yang terkait dengan penyaluran dana bantuan ml.
Pasal 8 Pe I a po ran
PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 sember 2019.
Pasal 9 San ks i-San ks I
1. Apabila PIHAK KEDUA terbukti menyalahgunakan dana bantuan, akan dikenakan sanksi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang benlaku;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan sampal dengan tanggal 31 Desember 2019, dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Pasal 10 Penyelesaiart masalah
1. Apabila di kemudian harl terjadi perbedaan pendapat, balk dalam penafsmran maupun pelaksanaan Penjanjian Kenjasama ml, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan clan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan persehsihan melalul pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.
Pasal 11 Keadaan Kahar (Force Majeure)
1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajibari yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Hal-hal yang termasuk dalam keadaan kahar adalah; bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait serta Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan program;
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salman pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
Pasal 12 Paja k
Seluiuh pajak yang berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 13 Masa berlaku
1. Perjanjian kenjasama mi berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan Para Pihak melalui pembenitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya;
2. erubahan, penghentian, atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kenjasama mi dituangkan dalam bentuk Addendum atas persetujuan Para Pihak;
3. Perjanjian Kerjasama mi berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenmntah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama mi tidak mungkmn untuk dilaksanakan.
/1
Pasaf 14 Lain-Lain
Perjanjian Kerjasama mi dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama pada PIHAK PERTAMA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); rangkap kedua pada PIHAK KEDUA dibubuhi materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dan rangkap ketiga tidak dibubuhi materal Rp6000.
PIHAK PERTAMA AK KEDUA
MtRAl
89AFF6 FO 679
E NAM
Edy, S.Pd, M.H NIP. 1979 9pD5O11003 196204121982012008
9i6200501 1003 Y,
NIP.
Yogyakarta, 15-03-2019
af'nii, S.Pd, M.H NIP. 196204121982012008
KUITANSI
SUDAH TERMA DARI Kuasa Pengguna Arggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dm1 dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
TERBILANG
Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah
UNTUK PEMBAYARAN
Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019
BANYAKNYA UANG
Rp. 55.710.000,-
Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen, Subdit Program dan Evaluasi
Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen, Subdit Program dan Evaluasi
l y , NIP. 179091200501 1003
Yogyakarta, 15-03-2019
Yang Menerima,
;,Pd, M.H
12 1982012008
KUITANSI
SUDAH TERIMA DARt Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan.
TERBILANG
Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
UNTUK PEMBAYARAN
Bantuan Pendampingan Lembaga Penyetenggara Pengasuhan 1000 HPK
BANYAKNYA UANG
Rp. 43.795.000,-
PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN DANA BANTUAN SESUAI RENCANA YANG TELAH DISEPAKATI
Yang bertanda tangan di bawah mi:
1. Nama : Muglyatmi, S.Pd, M.H
2. Jabatan : Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 3. Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Demak 4. Alarnat Instansi
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup menggunakan dana Bantuan Operasiona K&ompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sesual dengan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas Nomor 10 Tahun 2019 Tahun 2019 dan RAB.
Demikian surat pernyataan mi dibuat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 15-03-2019
Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
ii
* OINDIKS *1 \.ugi/S .#d, M . H
4'i21982012008
PAKTA NTEGRITAS BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA
TAHUN 2018
Saya yang bertanda tangan di bawah ml menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); 2. Melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di
dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasH kerja terbaik mulal dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pakta intergitasin] dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Yogyakarta, 15-03-2019 Pejabat Pembuat Komitmen, Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Subdit Program dan Evaluasi
PNF
Edy,S
NIP. i97909162005011003
1$"A.121982012008
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah mil:
1. Nama : Mugiyatmi, S.Pd, M.H 2. Jabatan : Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 3. Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Demak 4. Alamat Instansi
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019.
Apabila di kemudian han, atas penggunaan dana bantuan tersebut mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia dituntut sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
r ti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan disimpan untuk kelengkapan administrasi a.n keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
Yogyakarta, 15-03-2019 Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
982012008
RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA
TAHUN 2019
KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWATENGAH
NO KOMPONENBIAVA VOLUME SATUAN SATUAN
ANGGARAN
A
- 1
PENGELQLAAN
BelanjaBahan - - ... .....-. -. - -- -
5.190.000 5.190.000
_AjK_bahanhabispaki 2KEG - 5000001000000 - Suratmenyurat 300.000 2 KEG 600.000
Rapat persiapan untuk penyusunan program kerja, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program
pendidikan keluarga disatuan pendidikan (200RGx2 KL)
-
- Konsurn si internal [20 ORG x 2 KU] 40 OK 45.000 1.800.000 .Penyusunan laporan rapat, FGD/DKT, pendampingan 1 KEG 290.000 290.000
- Dokurnentasi, penggandaan, dan pengiriman laporan 1 KEG 300.000 300.000 !Van Laporan FGD dan PendampinganTahap 1 dan2 - 4 KEG 300.000 1.200.000
48.650.000 B PELAKSANAAN
1 PelaksanaanFGo atau Diskusi KelompokTerpumpun (DKT) Tahap I lintas 15.275.000 1 Laporan instansi (SKPD) dalam rangka sinkronisasi program kerja (peserta Pembina, Sekretaris, Anggota Pokja, dan unsur instansi/SKPD terkait)
Belanja Bahan 575.000 - Konsumsi peserta 135 ORG x 1 KEG] '.- 35 OK 45.000 1.575.000 - -
•_b Honorarium . - - 3.200.000 - Honorarium Moderator/fasilitastor [1 ORG x 2 JAM] 2 OJ 700.000 1.400.000 - . -
- - Honorarium Narasumber Substansi/Teknis [1 ORG x 2 JAM] 2 OJ 900.000 L86000 _.... B&anja Perjalanan .• _ç - ._ ._• -"
-- ... - Uangsaku FGD/DKT di dalam kantor (35ORGx 1KL] 35 OK (300.000 10.500.000
2 Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan Tahap I pada satuan pendidikan
.
5.600.000 1 Laporan
PAUD, SD, SMP, PNF (dilaksanakan oleh anggota Pokja serta pengawas/penilik
yang bukan anggota Pokja)
a BelanjaBahan tp— 2 n'- 500 .000 -
- Pegandaan instrumenpendampingan -
bBeIanjaPeaIanan
-Uangharian pendampingan [6ORGx2hari)
- Perjalanan pendampingan kepada satuan pendrdikandi kab/kota
50
r12
r~ p
,, -'
10.000
..'0.000
500.000
00
(anggota Pokja dan pengawas/penilik yang bukan anggota Pokja ke
-. satuanpendidikan) .......
[ 15 SatdikPAUD (2Orgxlkali) \ 2 OK - -- 150.000 9oo.00 300.000
I 15 Satdik SD (2 Org x 1 kali) - 2 OK 300.000
j SatdikSMP(lOrgxikali)
. 5 iembagaPNF (lOrgxikali) / ..................................... K
1 OK 150000
150.000
- 150 .000 150.000 -
3 Penaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Tahap II dengan melihat hasil 1 Laporan 15.275.000
pendampingan dan pembinaan pada satuan pendidikan (peserta Pembina,
Sekretaris, Anggota Pokja, dan unsur instansi/SKPD terkait)
-- a BelanjaBahan - - - -- 1 .575 .000
3.. . - Konsumsi peserta (35 ORG x 1 KEG) .9....... - . 1.575.000
b Honorarium - - --...-- -
. 3.200.000
- Honorarium Moderator/fasilitastor [lxM] - - - ._..._. ..1. OJ - 720.0 . .__..900.. - Honorarium Narasumber Substansi/Teknis (1 ORG x 2 JAM] - 2 OJ 900.000 - 1.800 .000
C BelanjaPerjalanan :_ - Uangsaku FGD/OKT di dalam kantor [35 q Ij<'LIj :.:i
. - ... –OK - - .....300.00-0-. .
-. 4 Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan Tahap II padasatuan pendidikan 1 Laporan
.-...-----
5.600.000
PAUD, SO, SMP, PNF (dilaksanakan oleh anggota Pokja serta pengawas/penilik
yang bukan anggota Pokja)
.........
- -
a BelanjaBahan Penggandaan instrumen pendampingan 50 Eksp 10000
500 00 500.000
Ar
NO KOMPONEN BIAYA VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN ANGGARAN
•
-
--
b. Belanja Perjalanan - -Uangharian pendarnpingan [6 ORG x 2 HAR I )
- Perjalanan pendampingan kepada satuan pendidikan di kab/kota (anggota Pokja dan pengawas/penilik a ke yang bukan anggota Pokj
- .•• 15 Satdik PAUD (2 Org x kali) 15 Satdik SD (2 Org x 1 kali) 7 Satdik SMP (1 Org x kali)
5 lembaga PNF (1 Org x 1 kali)
Rapat evaluasi dan pengolahan data hasit pendampingan dan pembinaan Tahap I dan Tahap II (perserta anggota Pokja)
a Betanja Bahan
- Konsumsi peserta [20 ORG x 1 KEG] b BelanjaPerjalanan
Uangsaku rapat di datarn kantor [20 ORGx1KL] -
KONSULTASI/KOORDINASI/PEMBINAAN P0KM
Transport daratDemaK Kota m ranLpp( 1 org Sea xlkaii) --
- Uanghanar(lorgx2 har) - - - - -
Uang penginapan (1 org x 1 han)
_______
12
_______
OK 350.000
_._.
5.100.000
4.200.000
900.000 ..._ 2 OK 150.000
_____ 300.000
2 OK 150.000 300.000 150.000
150.000
6.900.000
900.000 900.09
1
1
OK 150.000
OK 150.000
5 1 Iaporan
-
-.
C
- -
- -.
20 OK 45.000
-
OK.....--
- 6.000.000
20
--
_00.000 6.000-000
1.870.000 560.000
_740.000 -. 2K__
-
560.000 39H_ 110H
370 .000 570.000 570.000
- Jumlab _________ 55.710.000
Pejabat r::
n ' i:i
::r: dan Evaluasi
( NIP. 1 7 09162005011003
ret ret 2019
si
7ep
Bidb n Dikmas Kab Demak
ugiyatmi, S.P , M.P
9620 19Z12 008
'M
RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA
PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
TAHUN 2019 KABU PATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH
NO KOMPONEN BIAYA VOLUME SATUAN HARGA ANGGARAN A
1
-
PENGELOLAAN . Belanja Bahan
Kbahanhabispakai TtT- ' - Surat
- 3.800.000 3.800.000
- 1 KEG 500.000 500.000 - 1 40
KEG OK
300.000 45.000
300.000 1.800.000 Konsumsi [20 ORG x 2K11 .. -
-Dokumentasi, penggandaan, dan pengiriman laporan - -- yusunanLaporan_-
PELAKSANAAN
1 KEG 300.000 -- 300.000 3 DOK 300.000 900.000
B
- 1 1 Laporan
39.995.000
Rapatkoordinasi pelaksanaan pendampingan dan pembinaan program pengasuhan 1.000 HPK (anggota Pokja dan penilik PAUl) yang bukan anggota Pokja, Kades, TP-PKK, Pengelola PAUl))
aBelanjaBahan - ATKbahanhabispakaidansuratmenyurat - _
1.400.000 1 KEG
OK 500.000 45.000
500.000 900.000 - Konsumsipeserta [200RGx1KEG) - --
BelanjaPerjalanan • 20 OK
- 300.000
6.000.000
6.000.000 Uang sakurapat didalamkantor[20ORGxlKU -
2 Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pada satuan PAUD
a BelanjaBahan - ...\
2 Laporan 32.595.000
- 2.490.000
ggandaan instrumenpendampingan . 249 Eks_ 10.000 2.490.000
b. BelanjaPerjalananpendampingan - - 14.000.000
- - Uang harianpendampingan(40Lbg x1Org xlKeg) 40 OK 200.000 8.000.000 6.000.000 - -Perjalanan_pendampin kesatuanPAUD_dilakukanolehanUota_Pokjadan
(1Org x40 lbg x lKeg) 40
.___.
10k 150000 6.000.000
c. pernhian program pengasuhanl.000 HPK 16.105.000
Belanja_Bahan
- - Konsumsipembinaanprogrampengasuhan1.000 HPK 249 K 45.000 11.205.000
(82Org xlKeg)
-
- BelanjaPerjalanan _ I. 4.900.000
Uangharianpembnaan(8Lokxiorgx1keg) 14 OK 200.000 2.800.000 - - Perjalanan pembinaan ke satuan PAUD dilakukan oleh anggota Pokja dan
penilik PAUD yang bukan anggota Pokja, Kades, TP-PKK, Pengelola PAUD 14 OK 150.000 2.100.000
Jumlah _________ 43.795.000
Ma ret 2019
Pejabat Pembuat Komitrnenubdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan Kendidikan Keluarga
E N
if jM
yatmi, S. d
NIP 196203 .1
E
kmas Kab Demak
.I.I;]
co KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DIN!
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. III Senayan - Jakarta 10270
Teip. (021) 5725061 Fax. (021) 5725484 Tromol Pos: 1303 Kode Pos 10013 Laman: www.paud-dikrnas.kerndikbud. go.id
PERJANMAN KERJA SAMA NOMOR: 1 10/C3.4/KS/2018
ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
TENTANG
BANTUAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA TAHUN 2018
Pada hari i, kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah mi:
1. Nama : Eko Budi Hartono, S.E., M.M. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kemitraan, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan .Pendidikan Masyarakat.
Alamat : Komplek Kemendikbud, Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta.
Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Mugiyatmi, S.Pd, M.Pd Jabatan : Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Alamat : Ji. Sultan Trenggono NO. 89 Demak
Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama DinasPendidikan dan Kebudayaan K.abupaten Demak, NPWP : 00.180.494.7-515.000 Nama Bank : BRI SULTAN FATAH DEMAK Nomor Rekening: 588501000016563 Nama Rekening : PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA KAB. DEMAK yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menielaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebaai berikut:
I. Bahwa, perjanjian keija sama mi merupakan bagian dari pelaksanaan Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
2. Bahwa, Perjanjian Kerja Sama Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 mi bersifat assesur yang melengkapi Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018, dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian kerja sama yang diatur dan ditentukan sebagai berikut:
Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Bantuan
Dasar pelaksanaan PIHAK PERTAMA menyetujui PIHAK KEDUA sebagai penerima Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018: 1. Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018; 2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah disahkan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga tentang Penetapan PIHAK KEDUA Penerima Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama, Kuitansilbukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana di dalamnya menyatakan bahwa PIHAK KEDUA akan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke kas negara.
Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian
1. PIHAK PERTAMA berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) perjanjian mi, akan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk pencairan dan penyaluran Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 kepada PIHAK
KEDUA untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala satuan pendidikan seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
2. Atas dasar sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer bantuan melalui rekening bank penyalur yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA;
3. Bank Penyalur mentransfer dana bantuan melalui rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu 13 Nomor Rekening: 588501000016563 Nama Rekening: PEMB]NAAN PENDIDIKAN KELUARGA KAB. DEMAK.
Pasal 3 Mai dan Tata Cara Penyaluran Bantuan
1. Nilai bantuan yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah sesuai nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rp130.514.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 Mata Anggaran Keluaran (MAK) 10.04.023.05.09.5631.003.001.053. B.52631 1:
2. Tata cara dan syarat penyaluran sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018.
Pasal 4 Tanggung jawab dan Hak
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk: a. Memproses administrasj dalam rangka pencairan dana bantuan melalui KPPN Jakarta III yang
selanjutnya ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA melalui Bank Penyalur yang telah ditetapkan, setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK;
b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
c. Melakukan proses pencairan bantuan ke KPPN Jakarta III sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
penerima bantuan. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
a. Menandatangani peijanjian kerja sama dan kuitansij'bukti penerimaan bantuan di atas materai senilai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi stempel dinas pendidikan;
b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga dengan jumlah peserta sekurang-kurangnya 146 (Seratus empat puluh enam) orang dengan ketentuan seperti yang diatur dalain Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan bersedia dimonitoring dalam rangka pembinaan oleh PIHAK PERTANIA. Selain dari itu bersedia menerima pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Memulai persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana bantuan diterima
d. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran kepada PIHAK PERTAMA, menggunakan format laporan yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
e. Menjamin pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 berjalan secara balk dan berkesinambungan dengan mengupayakan sumber-sumber pendukung, seperti daftar hadir peserta, dokumentasi, dan hal lainnya yang relevan;
f. Melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian kerja sama; g. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku; h. Menyimpan semua kuitansi/bukti pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman,
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; i. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan pencairan Bantuan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan perjanjian keija sama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan atas pemanlaatan dana yang digunakan untuk
PIHAK KEDUA. 4. PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Mendapatkan bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peijanjian kerja sama;
b. Mengelola bantuan sesuai ketentuan peraturan dan juknis yang berlaku.
Pasal 5 Penggunaan dan Jangka Waktu
Pemanfaatan Dana Bantuan
1. PIHAK KEDUA dalam menggunakan bantuan yang telah diterima untuk pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan melewati batas akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2018;
2. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat I pasal mi meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, clan pelaporan.
Pasal 6 Pernyataan Kesanggupan
1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
2. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara.
Pasal 7 Pakta Integritas
1. PARA PIHAK menyatakan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan bantuan mi;
2. Penggunaan baiituan mi sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
Pasal 8 Pemberantasan Korupsi
PIHAK KEDUA bersedia membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan imbalan, gratifikasi, suap kepada siapapun yang terkait dengan penyaluran bantuan mi.
Pasal 9 Pelaporan
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan mi kep&Ia PIHAK PERTAMA dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) dan laporan tertulis setelah pekerjaan selesai atau paling lambat pada akhir tahun anggaran.
Pasal 10 Sanksi-Sanksi
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dari/atau tidak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa teguran danfatau kewajiban mengembalikan bantuan ke kas negara;
2. Apabila terbukti menyalahgunakan bantuan mi, akan dikenakan sanksi hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 Penyelesaian masalah
I. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mi, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.
Pasal 12 Keadaan Memaksa (Force Majeure)
1. Apabila terjadi keadaan memaksafkahar (force majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mi, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksalkahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dan pihak berwenang;
2. Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksalkahar (force majeure): a. Perang; b. Blokade ekonomi; C. Revolusi; d. Huru-Hara; e. Mobilasi Umum; f. Pemogokan massal; g. Gempa bumi; h. Epidemi; i. Banjir; j. Ancaman terorisme; atau k. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang berpengaruh langsung terhadap
penyelenggaraan program. 3. Hal-hal yang termasuk kaharlkeadaan memaksa (force majeure) di atas hams disahkan
kebenarannya oleh pihak yang berwenang; 4. Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pasal mi,
hanya diperhituiigkan untuk perpanjangan waktu penyelenggaraan kegiatan.
Pasal 13 Pajak
Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Masa berlaku
1. Perjanjian Kerja Sama mi berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya;
2. Perubahan, penghentian. atau hal-hal yang belum diatur dalam peijanjian kerja sama mi dituangkan , - - -
3. Perjanjian kea sama mi berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Peijanjian Keija Sama mi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Pasal 15 Lain-Lain
1. Semua dokumen yang mendahului perjanjian kerja sama mi merupakan dokurnen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian mi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;
2. Surat-surat dan lampiran yang terdapat dalam peijanjian mi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian mi;
3. Perjanjian Kerja Sama mi dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama pada PIHAK PERTAMA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); rangkap kedua pada PIHAK KEDUA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
PIHAK PERTAMA
*
Eko Budi Hartono, S.E., M.M.12008 NIP 196810191989011001 N
KUITANSI
SUDAH TERIMA DARI
BANYAKNYA UANG
Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Seratus tiga puluhjuta lima ratus empat belas ribu rupiah
Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2018
Rp130,514,000.0
TERBILANG
UNTUK PEMBAYARAN
Serang, 22 Februari 2018
Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen Pada Subdit Kemitraan,
7Eko
-
B artono, S.E., M.M. NIP 196810191989011001 NIP 196204121982012008
PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA
TAHUN 2018
Dalam rangka Pengelolaan Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga, Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya yang bertanda tangan di bawah mi menyatakan bahwa:
1. Tid.ak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, clan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN
di dalam Pengelolaan Bantuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga mi; 3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, clan akuntabel dengan mengerahkan
segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil keija terbaik mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas mi, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, danlatau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Serang, 22 Februari 2018 Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan clan Kebudayaan Kabupaten
Pd, M.Pd N
121982012008
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN KELUARGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
NO. URAIAN VOL PEMBIAYAAN
SATUAN JUMLAH
A. Pengelolaan Bantuan
1 ATK habis pakai 2 Keg Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
2 Konsumsi rapat persiapan 15 Org Rp 50.000 Rp 750.000
3 Surat menyurat 2 Keg Rp 250.000 Rp 500.000
4 Honorarium pengelola bantuan [3 Orang x 1 Keg] 3 Org Rp 300.000 Rp 900.000
5 Konsumsi rapat evaluasi kegiatan 15 Org Rp 50.000 Sp 750.000
6 Penggandaan taporan 1 Keg Rp 400.000 Rp 400.000
7 Dokumentasi 2 Keg Rp 500.000 Rp 1.000.000
8 Publikasi/transport Wartawan [2 Orang x 1 Keg] 2 Org x 2 Keg Rp 150.000 Rp 600.000
- 9 Pengiriman aporan 1 Keg Rp 300.000 Rp 300.000
Jumlah A Rp 7.200.000
B. Pelaksanaan Kegiatan
1 ATK habis pakai 1 Buah x 2 Keg Rp 1.500.000 Rp 3.000.000
2 Peralaan peserta (Goody Bag, Ballpoint, Blocknote) 146 Org x 2 Keg Rp 20.000 Rp 5.840.000
3 Spanduk I Buah x 2 Keg Rp 250.000 Rp 500.000
4 Peralatan fasilitasi diskusi kelompok - 1 Paket x 2 Keg Rp 500.000 Rp 1.000.000 5 Penggandaan Juknis Penguatan Kemitraan Keluarga
Dengan Satuan Pendidikan Sesuai Jenjang 1 Paket x 2 Keg Rp 1.500.000 Rp 3.000.000
6 Penggandaan panduan kegiatan, biodata peserta, dan bahan ajar yang diperlukan
146 Org x 2 Keg Rp 15.000 Rp 4.380.000
7 Honorarium panitia (Penanggungjawab) 1 Org x 2 Keg Rp 450.000 Rp 900.000
- 8 Honorarium panitia (Ketua) 1 Org x 2 Keg Rp 400.000 Rp 800.000
9 Honorarium panitia (Sekretaris) 1 Org x 2 Keg Rp 300.000 Rp 600.000
10 Honorarium panitia (Anggota) 7 Org x 2 Keg Rp 300.000 Rp 4.200.000
11 Honorarium narasumber daerah ti orang x 1 Jam] 1 OJ x 2 Keg Rp 1.000.000 Rp 2.060.000
12 Honorarium narasumber pusat [1 Orang x 2 Jam] 2 OJ x 2 Keg Rp 1.000.000 Rp 4.000.000
13 Honorarium fasilitator daerah [3 Orang x 4 Jam] 12 OJ x 2 Keg Rp 400.000 Rp 9.600.000
14 Honorarium moderator [2 Orang x 2 Keg] 2 OK x 2 Keg Rp 500.000 Rp 2.000.000
- -
15 Uang harlan fullday (158 orang x 1 keg ) = 146 peserta, 10 orang panitia, 2 orang moderator)
158 Org x 2 Keg Rp 75.000 Rp 23.700.000
-
16 Biaya transportasi (158 orang x 1 keg ) = 146 peserta, 10 orang panitia, 2 orang moderator, 1 orang narsum daerah, 3 orang fasilitator)
162 OK x 2 Keg Rp 75.000 Rp 24.300.000
- 13 Biaya transport udara Narasumber dan fasilitator pusat (1
Orang x 1 Keg) [Jakarta-Semarang PP] 1 OK Rp 2.182.000 Rp 2.182.000
14 Biaya transport darat Narasumber dan fasilitator pusat [Jakarta-Bandara PP] (1 Orang x 2 kali x 1 Keg)
2 OK Rp 256.000 Rp 512.000
15 Biaya transport darat Narasumber dan fasilitator pusat [Semarang -Demak PP] (1 Orang x 1 Keg)
1 OK Rp 460.000 Rp 460.000
18 Biaya uang harian narasumber pusat 1 Org x 2 Hart Rp 370.000 Rp 740.000
19 Biaya penginapan narasumber pusat 1 Org x 2 Hari Rp 950.000 Rp 1.900.000
20 Biaya sewa ruang pertemuan (Tempat dan kursi) 1 Paket x 2 Keg Rp 2.000.0 Rp 4.000.000
21 Baya konsumsi (2 x snack dan 1 x makan) 158 OK x 2 Keg Rp 75.000 Rp 23.700.000
Jumlah B Rp 123.314.000
Jumlah A+B Rp 130.514.000
Menyetujui,
Pihak pertama, Pihak Kedua,
PPK pada Subdit Kemitraan, dan PNF
Demak,
rtono, SE.. MM. NIP 196810191989011001
( ..a
\. NIP
Ale
M. Pd. 3'41 2.V82012008
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN KELUARGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
NO. URAIAN VOL PEM BIAYAAN
SATUAN JUMLAH
A. Pengelolaan Bantuan
- 1 ATK habis pakai - I Keg Rp 800,000 Rp 800,000 2 Konsumsi rapat persiapan 15 Org Rp 50,000 Rp 750,000 3 Surat menyurat 2 Keg Rp 250,000 Rp 500,000 4 Honorarium pengelola bantuan [3 Orang x 1 Keg] 3 Org Rp 300,000 Rp 900,000 5 Konsumsi rapat evaluasi kegiatan 15 Org Rp 50,000 Rp 750,000 6 Penggandaan laporan 1 Keg Rp 400,000 Rp 400,000 7Dokumentasi 2 Keg Rp 500,000 Rp 1,000,000 8 Publikasi/transport Wartawan [2 Orang x 1 Keg] 2 Org x 2 Keg Rp 150,000 Rp 600,000
- 9 Pengiriman laporan 1 Keg Rp 200,000 Rp 200,000
- Jumlah A Rp 5,900,000 B. Pelaksanaan Kcgatan
1 ATK habis pakai 1 Buah x 2 Keg Rp 1,000,000 Rp 2,000,000 - 2 Peralatan peserta (Goody Bag, Ballpoint, Blocknote) 146 Org - x 2 Keg Rp 20,000 Rp 5,840,000
3 Sparrduk 1 Buah x 2 Keg Rp 250,000 Rp 500,000 - 4 Peralatan fasilitasi diskusi kelompok 1 Paket x 2 Keg Rp 500,000 Rp 1,000,000
- 5 Penggandaan Juknis Penguatan Kemitraan Keluarga
Dengan Satuan Pendidikan Sesuai Jenjang 1 Paket x 2 Keg Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
6 Penggandaan panduan kegiatan, biodata peserta, dan bahan ajar
146 Org _yang _diperlukan
x 2 Keg Rp 15,000 Rp 4,380,000
7 Honorarium panitia (Penang gungjawab) 1 Org x 2 Keg Rp 450,000 Rp 900,000 8 Honorarium panitia (Ketua) 1 Org x 2 Keg Rp 400,000 Rp 800,000 9 Honorarium panitia (Sekretaris) 1 Org x 2 Keg Rp 300,000 Rp 600,000 10 Honorarium panitia (Anggota) 7 Org x 2 Keg Rp 300,000 Rp 4,200,000 11 Honorarium narasumber daerah [1 orang x I Jam] 1 OJ x 2 Keg Rp 1,000,000 Rp 2,000,000 12 Honorarium narasumber pusat [1 Orarigx2Jam] 2 OJ x 2 Keg Rp 1,000,000 Rp 4,000,000
13 Honorarium fasilitator daerah [3 Orang x 4 Jam] 12 OJ x 2 Keg Rp 400,000 Rp 9,600,000 14 Honorarium moderator [2 Orang x 2 Keg] 2 OK x 2 Keg Rp 500,000 Rp 2,000,000 15 Lang harian fullday (158 orang x 1 keg ) = 146 peserta,
10 orang panitia, 2 orang moderator) 158 Org x 2 Keg Rp 80,000 Rp 25,280,000
16 Biaya transportasi (158 orang x 1 keg ) = 146 peserta, 10 orang panitia, 2 orang moderator, 1 orang narsum daerah, 3 orang fasilitator)
162 OK x 2 Keg Rp 80,000 Rp 25,920,000
13 Biaya transport udara Narasumber dan fasilitator pusat (1 Orang x 1 Keg) [Jakarta -Semarang PP]
1 OK Rp 2,182,000 Rp 2,182,000
14 Biaya transport darat Narasumber dan fasititator pusat [Jakarta-Bandara PP] (1 Orang x 2 kali x 1 Keg)
2 OK Rp 256,000 Rp 512,000
15 Biaya transport darat Narasumber dan fasilitator pusat [Sernarang-Demak PP] (1 Orang x 1 Keg)
1 OK Rp 460,000 Rp 460,000
18 Biaya uang harian narasumber pusai 1 Org x 2 Hari Rp 370,000 Rp 740,000
19 Biaya penginapan narasumberpusat 1 Org x 2 Han Rp 700,000 Rp 1,400,000
- 20 Biaya sewa ruang pertemuan (Tempat dan kursi) 1 Paket x 2 Keg Rp 2,000,000 Rp 4,000,000
21 Biaya konsumsi (2 x snack dan 1 x makan) 162 OK x 2 Keg Rp 75,000 Rp 24,300,000
Jumlah B Rp 124,614,000
Jumlah A+B Rp 130,514,000
Menyetujui, Pihak pertama, PPK pada Subdit Kemitraan,
Eko Budi Hartono, SE., M.M. NIP 196810191989011001
An dua, Ke siPAUDdanPNF Dina s ikan a paten Demak,
OiNDIy' Pd., .Pd. 21982012008
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINT
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. III Senayan - Jakarta 10270
TeIp. (021) 5725061 Fax. (021) 5725484 Tromol Pos: 1303 Kode Pos 10013 Laman: ,,, ,A, paud-dikrnas.kerndikbud. go. id
PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 14 /C3.4/KS/2018
ENMENWIM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DTNI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
TENTANG BANTUAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KELUARGA PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018
Pada hari ini, kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah mi:
1. Nama : Eko Budi Hartono, S.E., M.M. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Subdit Kemitraan, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Masyarakat.
Alamat : Komplek Kemendikbud, Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta.
Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Mugiyatmi, S.Pd, M.Pd Jabatan : Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Alamat : 31. Sultan Trenggono NO. 89 Demak
Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, LsIsU:IoVW5flhsIsIs
Nama Bank : BRI SULTAN FATAH DEMAK Nomor Rekening: 588501000016563 Nama Rekening : PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA KAB. DEMAK yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, perjanjian kerja sama mi merupakan bagian dari pelaksanaan Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018, yang dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
2. Bahwa, perjanjian kerja sama Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018 mi bersifat assesur yang melengkapi Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018, clan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian kerja sama yang diatur dan ditentukan sebagai berikut:
Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Bantuan
Dasar pelaksanaan PIHAK PERTAMA menyetujui PIHAK KEDUA sebagai penerima Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada KabupatenlKota Tahun 2018: 1. Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada
KabupatenlKota Tahun 2018; 2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah disahkan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga tentang Penetapan PIHAK KEDUA Penerirna Dana Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada KabupatenlKota Tahun 2018;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama, Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana di dalamnya menyatakan bahwa PIHAK KEDUA akan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara.
Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian
1. PIHAK PERTAMA berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) perjanjian mi, akan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk pencairan dan penyaluran dana Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten!Kota Tahun 2018 kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kapasitas pelaku pendidikan keluarga pendidikan keluarga mengeriai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dan mendorong implementasi di satuan pendidikan, seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018;
2. Atas dasar sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal mi, KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bantuan melalui rekening bank penyalur yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA;
3. Bank Penyalur mentransfer dana bantuan melalui rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu Bank: BRI SULTAN FATAH DEMAK Nomor Rekening: 588501000016563 Nama Rekening: PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA KAB. DEMAK.
PasaI3 Mai dan Tata Cara Penyaluran Bantuan
1. Nilai bantuan yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah sesuai nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rpl 56.080.000,- (Seratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 Mata Anggaran Keluaran (MAK) 10.04.023.05.09.5631.001.001.056.A.52631 1;
2. Tata cara dan syarat penyaluran sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018.
Pasal 4 Tanggung jawab dan Hak
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk: a. Memproses administrasi dalam rangka pencairan dana bantuan melalui KPPN Jakarta III yang
selanjutnya ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA melalui Bank Penyalur yang telah ditetapkan setelah peijanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK;
b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018;
c. Melakukan proses pencairan dana bantuan ke KPPN Jakarta III sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk: a. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Kuitansi/bukti penerimaan dana bantuan di atas
materai senilai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi stempel dinas pendidikan; b. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada
KabupatenlKota Tahun 2018 dengan jumlah peserta sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018, dan bersedia dimonitoring dalam rangka pembinaan oleh PIHAK PERTAMA. Selain dari itu, bersedia menerima pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta di audit Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Memulai persiapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana bantuan diterima;
d. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran kepada PIHAK PERTAMA, menggunakan format laporan yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018;
e. Menjamin pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada KabupatenlKota Tahun 2018 berjalan secara baik dan berkesinambungan dengan mengupayakan sumber-sumber pendukung, seperti daftar hadir
peserta, dokumentasi, dan hal lainnya yang relevan; f. Melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama; g. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku; h. Menyimpan semua kuitansi/bukti pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman,
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; i. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan pencairan Bantuan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten/Kota Tahun 2018 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan atas pemanfaatan dana yang digunakan untuk
PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Mendapatkari dana bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada KabupatenlKota Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
b. Mengelola dana bantuan sesuai ketentuan peraturan danjuknis yang berlaku.
Pasal 5 Penggunaan dan Jangka Waktu Pemanfaatan Bantuan
1. PIHAK KEDUA dalam menggunakan dana bantuan yang telah diterima untuk pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan melewati batas akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2018;
2. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal mi meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pasal 6 Pernyataan Kesanggupan
1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
2. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.
Pasal 7 Pakta Integritas
I. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dana bantuan mi.
2. Penggunaan dana bantuan mi sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
Pasal 8 Pemberantasan Korupsi
PIHAK KEDUA bersedia membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan imbalan, gratifikasi, suap kepada siapapun yang terkait dengan penyaluran dana bantuan mi.
Pasal 9 Pelaporan
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan mi kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) dan laporan tertulis setelah pekerjaan selesai atau paling lambat pada akhir tahun anggaran.
Pasal 10 Sanksi-Sanksi
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama danlatau tidak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa teguran danlatau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara;
2. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan mi, akan dikenakan sanksi hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 Penyelesaian masalah
1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerja sama mi, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.
Pasal 12 Keadaan Memaksa (Force Majeure)
1. Apabila terjadi keadaan memaksalkahar (force majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mi, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksalkahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dan pihak berwenang;
2. Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksalkahar (force majeure): a. Perang; b. Blokade ekonomi; c. Revolusi; d. Huru-Hara; e. Mobilasi Umum; f. Pemogokan massal; g. Gempa bumi; h. Epidemi; i. Banjir; j. Ancaman terorisme; atau k. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang berpengaruh langsung terhadap
penyelenggaraan program. 3. Hal-hal yang termasuk kahan/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan
kebenarannya oleh pihak yang berwenang; 4. Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pasal mi,
hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu penyelenggaraan kegiatan.
Pasal 13 Paj ak
Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Masa berlaku
1. Perjanjian Kerja Sama mi berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (saw) minggu sebelumnya;
2. Perubahan, penghentian, atau hal-hal yang belum diaiur dalam Perjanjian Keija Sama mi dituangkan dalam bentuk Addendum atas persetujuan PARA PIHAK;
3. ?erjanjian Kerja Sama mi berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-un.dangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama mi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Pasal 15 Lain-Lain
1. Semua dokumen yang mendahului perjanjian kerja sama mi merupakan dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian mi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;
2. Surat-surat dan lampiran yang terdapat dalam perjanjian mi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian mi ;
3. Perjanjian Kerja Sama mi dibuat rangkap tiga, rangkap pertama pada PIHAK PERTAMA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); rangkap kedua pada PIHAK KEDUA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
UA - .'..' . (•'\
Eko Bud.i tono, S.E., M.M. S.Pd, M.Pd NIP 196810191989011001
121982012008
KUITANSI
SUDAN TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
TERBILANG : Seratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah
TJNTUK PEMBAYARAN : Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Kabupaten!Kota Tahun 2018
BANYAKNYA UANG
1/1/
Rp156.080.000,- //
Serang, 22 Februari 2018
Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen PdSthtemitraan,
Eko Budi Hartono, S.E., M.M. NIP 196810191989011001
Yang Menerima,
NIP 196204121982012008
PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELUARGA
Dalam rangka Pengelolaan Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada
Kabupaten/Kota Tahun 2018, Direktorat Pernbinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
saya yang bertanda tangan di bawah mi menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, clan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN
di dalam Pengelolaan Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada
Kabupaten!Kota mi ;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan
segala kemampuan clan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil keija terbaik mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas mi, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, danlatau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Serang, 22 Februari 2018 K2 &*,"I~Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
dan Kebudayaan Kabupaten Demak
7 OE?AP
Mugirmi, S.Pd, M.Pd NIP 196204121982012008
P.
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGtATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARMN PENDIDIKAN KELUARGA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018
- '—f IAN
Peng&olaan Bantuan I A.
1 ATK habis pakai 1 Keg Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 2 Konsumsi rapat persiapan 15 Org Rp 65.000 Rp 975.000 3 Surat menyu rat 1 Keg Rp 300.000 Rp 300.000
Honorarium pengelola bantuan (5 Orang x 1 Keg) 5 Org Rp 300.000 Rp 1.500.000 5 Konsumsi rapat evaluasi kegiatan 15 Org Rp 65.000 Rp 975.000 6 Penggandaan laporan 1 Keg Rp 500.000 Rp 500.000 7 Dokumentasi 1 Keg Rp 500.000 Rp 500.000 8 Publikasi trasport Wartawan (4 Orang x 1 Keg) 4 OK Rp 150.000 Rp 600.000
9 Pengiriman Laporan 1 Keg Rp 200.000 Rp 200.000 iumlah A Rp 7.300.000
B. Pelaksanaan Kegiatan
1 ATK habis pakai 1 Keg Rp 1.750.000 Rp 1.750.000
2 Peralatan peserta (Tas, Ballpoint, Blocknote) 50 OK Rp 100.000 Rp 5.000.000
3 Spanduk - 2 Buah Rp 250.000 Rp 500.000
4 Pembelian peralatan fasilitasi diskusi kelompok 1 Paket Rp 1.750.000 Rp 1.750.000
5 Penggandaan panduan kegiatan, biodata peserta dan
bahan ajar yang diperlukan
50 OK Rp 20.000 Rp 1.000.000
v 6 Honorarium panitia (Penanggungjawab, Ketua,
Sekretaris dan Anggota)
1 Keg Rp 1.750.000 Rp 1.750.000
7 Honorarium narasumber pusat (1 Orang x 2 Jam) 2 OJ Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
8 Honorarium narasumber kebijakan daerah (1 Orang x 2
Jam)
2 OJ Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
9 Honorarium fasilitator pusat dan daerah (4 Orang x 10
Jam)
40 OJ Rp 400.000 Rp 16.000.000
10 Uang harlan narasumber dan fasilitator pusat (2 Orang
x2hari)
4 OH Rp 370.000 Rp 1.480.000
11 Uang penginapan narasumber pusat (1 Orang x 2 han) 2 OH Rp 950.000 Rp 1.900.000
'12 Uang penginapan fasilitator pusat (1 Orang x 2 han) 2 OH Rp 486.000 Rp 972.000
- 13 Biaya transport udara Narasumber dan fasilitator pusat
(2 Orang x 1 Keg) [Jakarta-Semarang PPI
2 OK Rp 2.182.000 Rp 4.364.000
14 Biaya transport darat Narasumber dan fasilitator pusat
[Jakarta - Bandara PP] (2 Orang x 2 kali x 1 Keg)
4 OK Rp 256.000 Rp 1.024.000
15 Biaya transport darat Narasumber dan fasilitator pusat
(Semarang-Demak PP) (2 Orang x 1 Keg)
2 OK Rp 460.000 Rp 920.000
16 Uang harian fullboard (58 Orang x 4 han) 232 OH Rp 110.000 Rp 25.520.000
17 Biaya transportasi peserta, narasumber dan panitia (59
Orang x 1 Keg)
59 OK Rp 150.000 Rp 8.850.000
18 Biaya Akomodasi dan Konsumsi (60 Orang x 3 Hari x 1
Keg)
180 OK Rp 400.000 Rp 72.000.000
Jumlah B Rp 148.780.000
Jumlah A + B Rp 156.080.000
Menyetuj.ui,
PihakPertama 4u a,
PPKada Subdit Kemitraan, AUD dan PNF
Dinas i n Kabur)aten Demak,
all
. ) -
Eko'BudiF4afno, SE., MM Mugiyat ., Pd.
NIP 196810191989011001 t40. 1982012008
r3
P
P 2
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 TeIp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364
http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbuddemakkab.go.id
SURAT PERNYATAAN
Berdasarkan:
1. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 bahwa tahun 2030 seluruh anak laki-
laki dan perempuan berhak mendapatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
dan berkeadilan;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Saya yang bertandatangan dibawah mi:
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Menyatakan dukungan Pendidikan Anak Usia Dim yang berkualitas dan
penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar minimal 1 tahun di
Kabupaten Demak pada Tahun 2018.
Demai. 12 Degember 2018
jL( IPI $,
NIP.9
0 / s tol /OZ.
k c, c t.) •' (I
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 TeIp. (0291) 685242 Faxime: (0291) 685364
http://dindikbud.demakkab.go.id email dindikbuddemakkab.go.id
SURAT PERNYATAAN
Berdasarkan
1. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 bahwa tehun 2030 seluruh anak laki-
laki dan perempuan berhak mendapatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
clan berkeadilan;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Saya yang bertandatangan dibawah mi:
Nama
NIP
J a bata n
Unit Kerja
Menyatakan dukungan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan
penuntasan Pendidikan Anak Usia Dm1 Pra Sekolah Dasar minimal 1 tahun di
Kabupaten Demak pada Tahun 2018.
Demak. 12 De.bet 2018
NIP.
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
TeIp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id email : [email protected]
SURAT PERNYATAAN
Berdasarkan
1. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 bahwa tahun 2030 seluruh anak laki-
aki dan perempuan berhak mendapatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
dan berkeadilan;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Saya yang bertandatangan dibawah mi:
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Menyatakan dukungan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan
penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar minimal 1 tahun di
Kabupaten Demak pada Tahun 2018.
Demak, 12 Desember 2018
Ern Jr ti1iQ7aXA.,5 .Pd
NIP. 1(&.t7 !92032.03
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 - TeIp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364
http:I/dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbuddemakkab.go.id
CURAT PERNYATAAN
Berdasarkan
1. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 bahwa tahun 2030 seluruh anak laki-
laki dan perempuan berhak mendapatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
dan berkeadilan;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:
Saya yang bertandatangan dibawah mi:
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Menyatakan dukungan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan
penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar minimal 1 tahun di
Kabupaten Demak pada Tahun 2018.
Demak, 12 Desember 2018 I
Tt NIP.