MONITORING

PENGADUAN

DUGAAN

KORUPSI KE KPK PERIODE

DESEMBER 2011 – AGUSTUS 2014

WWW.IMMCNEWS.COM 1

METODOLOGI

Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di

daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan

menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat

kepada KPK. Adapun media-media yang di monitoring adalah:

WWW.IMMCNEWS.COM

2

No Media Online

1 Detik.com

2 Tribunnews.com

3 JPPN.com

KASUS YANG DILAPORKAN

Kasus yang banyak dilaporkan ke KPK adalah kasus dugaan

korupsi di daerah dan lembaga negara.

WWW.IMMCNEWS.COM

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korupsi di

Daerah

Korupsi Pejabat

Negara

Korupsi di

Kementerian

Korupsi di DPR Korupsi di

BUMN

Korupsi di

Lembaga

Negara

Korupsi Pihak

Swasta

KATEGORI KASUS

Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait serta korupsi barang dan jasa.

WWW.IMMCNEWS.COM

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Korupsi Pengadaan Barang

Suap/Gratifikasi

Penyalahgunaan Kekuasaan

Pencucian Uang

Korupsi Dana Bansos

Lainnya

PIHAK YANG DILAPORKAN

Bupati dan Walikota menjadi pihak yang paling banyak menjadi pihak yang dilaporkan.

WWW.IMMCNEWS.COM

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Gubernur

Bupati/Walikota

Anggota DPRD

Anggota DPR

Menteri/Ketua Lembaga

Anggota Partai

TNI/Polri

Pejabat Pemda/Pemprov

Perusahaan Swasta

Lainnya

PIHAK YANG MELAPORKAN

Kalangan LSM/Ormas menjadi pihak yang paling banyak melaporkan dugaan korupsi.

WWW.IMMCNEWS.COM

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pribadi LSM/Organisasi Pejabat

Pemerintah

PPATK Institusi

Pemerintah

STATUS LAPORAN

Sebagian besar laporan yang masuk ke KPK, masih dalam status ditelaah dan diselidiki.

WWW.IMMCNEWS.COM

7

0

10

20

30

40

50

60

Ditelaah/Dikaji Diselidiki Disidangkan

KASUS DITERUSKAN KE INSTITUSI LAIN

Sebagian kasus korupsi diteruskan KPK ke BPK/BPKP serta kepolisian.

WWW.IMMCNEWS.COM

8

0

1

2

3

4

5

6

7

Polri Itjen/LPND BPK/BPKP Kejaksaan

TEMUAN Berdasarkan pemberitaan di media, pengaduan tentang dugaan korupsi yang

disampaikan kepada KPK lebih banyak terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di daerah, dimana kepala daerah seperti Bupati dan Walikota menjadi pihak terlapor. Besarnya laporan dugaan korupsi di daerah menunjukkan bahwa korupsi di daerah terus mengalami peningkatan.

Kategori korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK sebagian besar adalah

penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya serta dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara untuk dugaan suap/gratifikasi tidak banyak terlalu besar dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini kontras dengan kasus-kasus yang selama ini di selidiki dan disidik oleh KPK, dimana mayoritasnya adalah kasus suap dan gratifikasi pemerintah daerah.

Dari seluruh pengaduan yang masuk ke KPK, kebanyakan masih dalam proses pengkajian dan penelitian dari KPK. Hanya sedikit kasus yang sudah masuk dalam

persidangan. Ini menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan kepada KPK, hanya berhenti pada proses penelitian dan penelaahan. Hanya sedikit pula kasus yang sudah ditelaah dan diteliti yang diteruskan kepada lembaga lain seperti BPK/BPKP dan kepolisian. Kebayakan kasus yang dilaporkan kepada masyarakat diteruskan kepada BPK/BPKP untuk dilihat apakah ada kerugian negara atau tidak dari laporan tersebut.

Pihak yang melapor lebih banyak dari kalangan LSM/Ormas. Sementara Inspektorat baik di pusat maupun daerah, tidak pernah diberitakan melaporkan adanya dugaan korupsi

dilingkungan kerja yang diawasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di internal pemerintah belum bekerja maksimal. Bisa jadi hal ini karena tidak ada koordinasi yang baik antara KPK dengan pengawas internal pemerintah dan sebaliknya.

WWW.IMMCNEWS.COM

9

KESIMPULAN Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan kepada KPK, lebih banyak

berhenti pada tingkat penelitian dan penelaahan. Tidak berlanjut

hingga proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus dugaan korupsi yang banyak dilaporkan kepada KPK adalah

dugaan penyalahgunaan wewenang serta korupsi pengadaan

barang dan jasa. Sementara, kasus suap tidak banyak dilaporkan.

Institusi yang banyak dilaporkan melakukan praktek korupsi adalah

Bupati/Walikota, Menteri dan Kepala Lembaga Negara.

KPK lebih banyak meneruskan kasus ke BPK/BPKP dibanding ke

Polisi atau Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK lebih fokus

mencari apakah ada kerugian negara dari laporan tersebut atau

tidak.

KPK lebih banyak mengungkap kasus suap di daerah atau

lembaga negara dibanding mengungkap kasus korupsi

pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan wewenang.

Padahal laporan yang paling banyak ke KPK adalah laporan

dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan daerah.

WWW.IMMCNEWS.COM

10