Mojakoe pajak-1-uts
-
Upload
farah-fauziah-hilman -
Category
Documents
-
view
84 -
download
7
description
Transcript of Mojakoe pajak-1-uts
MOJAKOE
Pajak 1
Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI
Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com
FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui
MOJAKOE
Pajak 1
Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI
Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com
FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui
MOJAKOE
Pajak 1
Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI
Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com
FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui
Ujian Tengah Semester
Perpajakan 1
Senin, 26 Maret 2012
SOAL 1 (20%)
Soal Pilihan (15%)
1. Salah satu peran pajak adalah reguler. Pemerintah, menginginkan perekonomian dapat
bertumbuh dengan cepat dan tidak sekedar mengejar jumlah penerimaan pajak dengan
pengenaan tarif yang tinggi.Berikan 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak
penghasilan yang menunjukkan peran reguler pajak dan jelaskan tujuan dari kebijakan
tersebut.
2. Pembayaran Asuransi dan pensiun serta penerimaan klaim atau uang pensiun, dalam
perpajakan memiliki keunikan dalam pengenaan pajak dan pembebanannya. Jelaskan
perbedaan keduanya dari beberapa sudut pandang:
a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun,
b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan
c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada
karyawan
d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun?
3. Jelaskan seluruh kewajiban sebuah badan/perusahaan terkait dengan UU pajak
penghasilan serta jelaskan kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus
diselesaikan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang gratifikasi yang sering diberikan kepada pejabat
pemerintah atau anggota dewan terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh
perusahaan. Dalam perpajakan, apakah pengeluaran tersebut boleh dianggap sebagai
beban yang boleh dikurangkan? Apakah saran Anda untuk kasus ini, dalam rangka
mengoptimalkan jumlah pajak dan mengurangi korupsi?
SOAL 2 (30%)
Bapak Murya Saputra dan Ibu Ersita adalah pasangan suami istri yang menekuni
bidang konveksi kaos anak dan remaja dan memiliki gerai busana sendiri dengan merk
dagang “Cute”. Salah satu anak mereka yang bernama Cahaya masih duduk di bangku SD
namun sudah memiliki penghasilan sebagai penulis cilik. Setiap akhir tahun Cahya
memperoleh penghasilan berupa royalti dari penerbit Misan atas dasar jumlah penjualan
bukunya. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak murya Saputra dalam
tahun 2011 adalah :
No Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga Keterangan
1 Ersita 12 Juli 1965 Istri
2 Himma Rania 24 Agustus
1988
Anak Kandung Mahasiswa S1
dan belum
bekerja
3 Cahaya Permata 17 Agustus
2000
Anak Kandung Penulis Cilik
4 Firman 16 Oktober
1980
Anak Kandung Tuna Grahita
(tidak bekerja)
5 Bambang 13 Januari
1980
Suami Himma Karyawan
Dalam menjalankan usahanya, Bapak Murya Saputra dan istrinya menyelenggarakan
pembukuan. Periode pembukuan meliputi masa Januari sampai dengan Desember 2011.
Pembukuannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Laba bersih berdasarkan pembukuan
dari Bapak Murya Saputra selama tahun 2011 adlah Rp 550.000,00, dengan rincian :
Penjualan
- Penjualan bruto 2.600.000.000
- Retur penjualan 100.000.000
Penjualan netto 2.500.000.000.
Harga Pokok Penjualan 1.500.000.000
Laba Bruto 1.000.000.000
Beban Operasional
- Biaya gaji,tunjangan 2.000.000.000
- Premi asuransi 40.500.000
- Biaya listrik dan telpon 30.000.000
- Biaya perjalanan 50.000.000
- Biaya sewa bangunan 24.000.000
- Biaya bunga pinjaman 20.500.000
- Biaya piutang tak tertagih 10.000.000
- Penyusutan 100.000.000
- Pajak dan retribusi 70.000.000
- Biaya lain-lain 5.000.000
Total Beban Operasional 550.000.000
Laba Operasional 450.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain
- Dividen dari PT Sukaria 50.000.000
- Hadiah undian dari Bank INB 50.000.000
Laba (Rugi) sebelum Pajak 550.000.000
Keterangan :
a. Dalam penghasilan bruto, termasuk penjualan kaos olahraga ke Pemda sebesar Rp
500.000.000 (belum termasuk PPN) dan sudah dipotong PPh pasal 22. Penjualan
ini tidak terulang lagi tahun depan.
b. Dalam biaya gaji dan tunjangan termasuk pengeluaran untuk tunjangan transport
Rp25.000.000, tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000
c. Biaya premi asuransi:
- Asuransi kebakaran bangunan kantor Rp 20.500.000
- Asuransi kecelakaan kerja karyawan Rp 10.000.000, dan
- Asuransi kebakaran rumah pribadi Rp 10.000.000
d. Biaya listrik dan telpon :
- Listrik dan telpon kantor Rp 28.000.000
- Listrik dan telpon rumah prinadi Rp 2.000.000
e. Biaya perjalan dinas meliputi pengeluaran untuk biaya transport dalam rangka
bisnis 90% san untuk rekreasi karyawan 10%
f. Biaya Sewa :
- Sewa gudang Rp 8.000.000
- Sewa bangunan Rp 12.000.000
- Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000
g. Biaya bunga pinjaman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan
h. Penyusutan komersial sebesar Rp 100.000.000, setelah berdasar aturan fiskal,
penyusutan fiskal Rp 75.000.000
i. Piutang tak tertagih Rp 8.000.000 telah dilakukan penagihannya secara maksimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 adalah
pinjaman Jono adik ipar Murya untuk modal usaha.
j. Biaya pajak dan retribusi :
- Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak 2011 Rp 60.000.000
- PBB kantor Rp 5.000.000
- Pajak kendaraan bermotor perusahaan Rp 3.000.000
- Retribusi daerah perusahaan Rp 2.000.000
k. Biaya lain-lain :
- Sumbangan kepada yayasan sosial Panti Jompo rp 2.500.000
- Sumbangan HUT RI Rp 2.000.000
- Pakaian seragam Satpam Rp 500.000
l. Di luar pengahsilan di atas, terdapat info penghasilan lain:
- Bapak Murya memiliki keahlian perpajakan dan pernah memberikan
konsultasi pajak ke PT X selama 1 bulan. Gaji yang diterima adalah Rp
8.000.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp Rp 200.000.
Setiap tahun Pak Murya memberikan konsultasi kepada PT X.
- Cahaya memperoleh royalti dari PT Misan atas novel-novelyang ditulis
sebesar Rp 10.000.000. PT Misan sudah memotong PPh 23atas royalti
tersebut.
- Ibu Ersita menjadi pembicara tetap Workshop Wirausaha dan memperoleh
honor Rp 3.000.000. Honor sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp
150.000
DIMINTA :
1. Hitunglah laba hasil usaha menurut fiskal
2. Buatlah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah pajak terutang pak
Murya dalam satu tahun fiskal?
3. Hitunglah kredit pajak dan tentukan berapa jumlah pajak kurang/lebih bayar ?
4. Hitunglah PPh 25 untuk tahun fiskal 2012
SOAL 3 (20%)
Berikut ini adalah informasi tentang gaji, honor dan pesangon yang dibayarkan oleh PT
Selalu Jaya kepada berapa karyawan serta tenaga ahli pada tahun 2010.
a. Bapak Niko Sempurna
Niko telah bekerja sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2009 Niko diangkat sebagai
Manajer Keuangan. Pada tahun 2010,Niko memperoleh gaji pokok Rp 5.000.000,-
perbulan,tunjangan jabatan Rp 4.000.000,- perbulan dan tunjangan pembelian mobil
senilai Rp Rp 6.000.000,- perbulan. Pada tahun 2010 Niko juga mendapatkan fasilitas
sebuah ipad seharga Rp 8.000.000,-. Fasilitas lain yang diterima Niko adalah makan
siang dikantor senilai Rp 1.000.000,- perbulan. Fasilitas makan siang ini diberikan
bagi seluruh karyawan, namun dengan nilai yang berbeda, tergantung pada
jabatannya. Selain itu,Niko juga diikutkan dalam program Jamsostek, asuransi dan
pensiun sebagai berikut :
Premi Jamsostek :
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 2% dibayar perusahaan, 0,5%
dipotong dari gaji Niko
- Jaminan Kematian (JK) : 3% dibayar perusahaan, 1% dipotong dari
gaji Niko
- Jaminan Hari Tua (JHT) : 5% dibayar perusahaan, 2% dipotong dari
gaji Niko
Premi Asuransi Kesehatan di PT AIA (dibayar perusahaan) Rp 700.000
Pada Agustus 2010, Niko Sempurna juga menerima pembayaran THR sebesar Rp
9.000.000,- dan pada Desember 2010 menerima bonus tahunan sebesar Rp
18.000.000,- . Niko telah menikah, istrinya bekerja sebagai konsultan di PT Manjeki
dan dosen di STIE Pancasakti, sebuah perguruan tinggi swasta. Niko memiliki 1
orang anak dan juga menanggung seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang
masih kuliah.
b. Henny Cahaya
Henny telah bekerja sejak tahun 2002. Pada Desembertahun 2009,Henny mengajukan
pengunduran diri mulai Januaro 2010, karena mengikuti suami pindah ke Australia.
Pada Januari 2010, Henny menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pisah
sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp 20.000.000,-
c. Michael Smith
Smith adalah warga Negara Amerika yang bekerja di perusahaan sejak tahun 2006
dan menerima gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Pada bulan Maret 2010,
Perusahaan tidak memperpanjang kontrak Smith. Pada 15 April 2010, Smith dan
istrinya kembali ke negaranya.Selama tinggal di Indonesia Smith membawa serta
istrinya yang juga warganegara Amerika.
d. Budi Wicaksana
Budi adalah karyawan kontrak untuk masa 6 bulan yang dibayar secara harian. Upah
yang diterima adalah sebesar Rp 100.000,- per hari. Budi mulai bekerja pada
November 2010. Selama bulan November dan Desember 2010, Budi bekerja masing-
masing 20 hari.
e. Dinna Erika
Dinna adalah tenaga ahli pemasaran yang dikontrak perusahaan selama 1 tahun, mulai
1Maret 2010 hingga 28 Februari 2011 dengan fee yang dibayar secara bulanan sbesar
Rp 25.000.000,- perbulan
f. Wita Asmara
Pada tahun 2010, perusahaan melakukan lomba pembuatan logo perusahaan.
Pemenangnya adalah Witta Asmara. Untuk itu Wita memperoleh hadiah sebesar Rp
30.000.000,- netto
g. Pada tahun 2010, dalam rangka melaksanakan kegiatan Corporate Social
Responsibility, perusahaan mengadakan pelatihan bagi 100 pedagang kecil selama 2
hari. Untuk setiap peserta pelatihan perusahaan memberikan uang saku, sebagai
pengganti karena tidak berdagang, sebesar Rp 5000.000,- per peserta.
DIMINTA :
1. Hitunglah PPh pasal 21 yng harus dipotong perusahaan pada tahun 2010
berdasarkan informasi diatas.
2. Diketahui bahwa istri Niko Sempurna memperoleh penghasilan dari PT Makenji
sebesar Rp 20.000.000,- perbulan dan memperoleh penghasilan sebagai dosen
tidak tetap dari STIE Pancasakti Rp 4.000.000,- perbulan. Atas penghasilan ini
telah dipotong PPh pasal 21 dari PT Makenji dan STIE Pancasakti. Istri Niko
Sempurna mempunyai NPWP yang terpisah dari NPWP Niko Sempurna.
Hitunglah PPh 21 yang terhutang oleh Niko Sempurna pada tahun 2010 dan
hitunglah jumlah lebih/kirang abyar PPh Niko pada tahun 2010.
Soal 4 (20%)
PT Mitra Persada Indonesia (MPI), adalah perusahaan pemilik merek ‘Bebek Bonsai”.
Disamping memiliki beberapa outlet, PT MPI juga menjual merk “Bebek Bonsai”. Dalam 3
bulan pertama tahun 2011, transaksi yang terjadi sebagai berikut :
1. PT MPI membayar tagihan dari Pt Adi Jaya atas penggunaan air dan listrik outlet
“Bebek Bonsai” di Apartemen Paku Buwono Rp 4.000.000,-
2. Pada 5 Maret 2011, PT MPI membayar honor jasa konsultasi perpajakan dan
pembukuan Bapak Hadi Prawiro sebesar Rp 15.000.000,-
3. PT MPI menyertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan dan
kecelakaan di PT Cigna Indonesia. Pada bulan Maret 2011 PT MPI menerima
pembayaran manfaat asuransi dari PT Cigna Indonesia sebesar Rp 25.000.000,-
4. Untuk meningkatkan mobilitasnya, PT MPI membeli 20 unit sepeda motor di PT
Toyota Astra Motor. Masing-masing motor harganya Rp 25.000.000,-
5. CV Selera Makan membayar royalty atas penggunaan merek “Bebek Bonsai” sebesar
Rp 30.000.000,-. CV Selera sudah mempunyai NPWP
6. PT MPI mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 150.000.000,-- dari Bank Artha
Benda.
7. PT MPI menerima pesanan 100 kotak paket “Bebek Bonsai” untuk keperluan RUPS
PT Adu Untung, senilai Rp 6.000.000,-
8. PT MPI menerima pesanan 500 kotak paket makanan “Bebek Bonsai” untuk
keperluan konsumsi dalam acara temu Gubernur DKI dengan pedagang kaki lima di
kantor Pemda DKI Jakarta, senilai Rp 15.000.000,-
9. PT MPI mempekerjakan seorang koki berkebangsaan Inggris,Michael Rourke.
Michael tinggal di Indonesia kurang daro 183 hari, sudah beristri, dan mempunayi 2
orang anak. Michael memperoleh pembayaran dari PT MPI USD 5.000, pada28 Maret
2011 (KMK USD 1= Rp 8.720)
10. Untuk menyusun laporan keuangan 2010, PT MPI menggunakan jasa KAP Cinde
Laras dan rekan.Atas pekerjaan pembukuan tahun 2010, PT MPI membayar KAP
Cinde Laras pada 31 Maret 2011 Rp 35.000.000.
11. PT MPI mempunyai pinjaman kepada PT Nirwana (bukan bank) sebesar Rp
1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman 20% pertahun. Bulan Februari 2011,
PT MPI membayar bunga pinjaman tahun 2010
12. PT MPI memberi bantuan beasiswa skripsi untuk 10 orang mahasiswa FEUI sebesar
Rp 20.000.000,-
Dari transaksi-transaksi di atas, Anda diminta untuk menjawab dalam bentuk tabel
pertanyaan-pertanyaan berikut :
a. Menentukan jenis pajak penghasilan
b. Menentukan apakah terdapat pajak yang dipotong/ dipungut
c. Menentukan pihak yang memotong/ memungut pajak (bila ada)
d. Menentukan jenis pajak final atau dapat dikreditkan
e. Besarnya pajak yang dipotong (bila ada)
JAWABAN
Soal 1
1) 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran
reguler :
Contoh fungsi reguler pajak
Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan
Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009,
tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan
turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat
berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik
sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat.
Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu
Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat
lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk
untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang
menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) senilai Rp
1,2. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencakup 12
sektor dengan anggaran Rp 1,3 triliun.Sembilan sektor itu adalah:
a. Komponen otomotif
b. Komponen elektronika,
c. Peralatan komponen telematika,
d. Sorbitol,
e. Bahan baku plastik,
f. Bahan baku karpet
g. Komponen alat berat komponen,
h. Komponen perkapalan dan
i. Peralatan penunjang PLTU.
Inti tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sektor
manufaktur dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan proyek
pembangunan pembangkit listrik PLTU berkapasitas 10.000MW yang dijamin
pemerintah secara penuh.
Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam
Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan
Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian
lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka
penyesuaian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan.
2) Keunikan dari pengenaan dan pembebanan pajak bagi :
a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiunan
Perusahaan asuransi menanggung beban pajak atas penghasilan dari
iuran yang diberikan perusahaan/pribadi
Perusahaan dana pensiunan tidak menanggung beban pajak dari iuran
yang diberikan perusahaan/pribadi.
b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan
Pihak yang diberikan beban pajak adalah perusahaan
c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada
karyawan
Pihak yang dierikan beban pajak adalah perusahaan
d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun
Pihak yang diberikan beban pajak untuk program asuransi adalah
individu
Pihak yang diberikan beban pajak untuk program pensiun adalah
individu
3) Kewajiban badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan :
a. Kewajiban mendaftarkan diri
Hal ini bertujuan agar badan / perusahaan mendapatkan NPWP
Perusahaan/badan dapat mendaftarkan sendiri melalui KPP atau KP2KP yang
ada disekitar wilayah mereka berdomisili atau bisa juga melalui e-register,
yaitu pendaftaran NPWP melalui internet.
Pendaftaran ini wajib dilakukan ketika badan/perusahaan telah memenuhi
persyaratan untuk menjadi wajib pajak.
b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak
Badan/perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti
pembayaran, menggunakan sistem self-assesmenti yaitu melakukan sendiri
penghitungan, pembayaran,dan pelaporan pajak terhutang.
Pembayaran
Pembayaran pajak penghasilan oleh badan dapat dilakukan melalui dua
cara, yaitu :
Membayar sendiri pajak yang terhutang
Membayar PPh melalui proses pemotongan atau pemungutan
oleh pihak yang berwenang.
Membayar kepada penjual ataupun pihak pemberi jasa (
pembayaran PPN)
Pemotongan atau pemungutan
Hal ini wajib dilakukan oleh badan/perusahaan apabila mereka
tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri.
Pemotongan yang akan dilakukan badan/perusahaan sebagai pihak
pemberi penghasilan yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal
26, PPh pasal 4 ayat 2,PPh pasal 15, PPN dan PPnBM.
Pelaporan
Sarana yang digunakan oleh wajib pajak badan/perusahaan untuk
melakukan kegiatan pelporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang
berisi mengenai laporan pembayaran atau pelunasan pajakbaik yang
dilakukan Wajib Pajak sendiri atau melalui proses
pemungutan/pemotongan.
Pelaporan dilakukan di KPP atau KP2KP tempat badan/perusahaan
tersebut terdaftar.
Untuk badan sendiri, dikenal adanya SPT Tahunan, dimana batas
pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun
atau bagian tahun pajak.
c. Kewajiban dalam hal diperiksa
Dalam hal pemeriksaan, kewajiban wajib pajak adalah :
a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor
b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan
c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran
pemeriksaan.
d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan
e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor
f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan
d. Kewajiban memberi data
Setiap badan/perusahaan harus memberikan data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan, seperti peredaran usaha, data transaksi keuangan dan lalu
lintas devisa.Kewajiban terkait pemberian data ini sesuai dengan peraturan
yang ada dalam UU Nomor 16 tahun 2009. Data dan informasi yang sudah
dikumpulkan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak badan diserahkan
kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4) Gratifikasi adalah pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang,tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma.
Menurut saya, praktik gratifikasi terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh
perusahaan harus diberikan batasan jumlah minimum yang boleh dihitung sebagai
beban, misalnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan yang boleh dianggap sebagai
beban hanya sebesar Rp 1.000.000. Diluar jumlah itu pihak yang harus mengeluarkan
biaya, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh menghitungnya lagi sebagai beban.
Mengapa hal ini harus dilakukan? Pertama, agar jumlah pajak yang harus dibayarkan
bisa optimal. Jika seluruh biaya gratifikasi yang diberikan perusahaan boleh diakui
sebagai beban maka tentunya jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang dikenai
pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Apalagi mengingat bahwa,
pengeluarannya juga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional
perusahaan. Kedua, untuk mengurangi korupsi baik dari segi pemerintah maupun
perusahaan. Jika tidak bisa dianggap beban sepenuhnya maka tentu perusahaan akan
membatasi jumlah gratifikasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Pemerintahpun
tidak bisa mengambil keuntungan lagi dari praktik ini dan tidak memilih perusahaan
yang akan menjalankan proyek pemerintah berdasarkan seberapa besar jumlah uang
yang mereka berikan di luar uang proyek yang seharusnya.
Soal 2
1) Rekonsiliasi Fiskal
Laba (Rugi) sebelum pajak Rp 550.000.000
a. Tidak ada rekonsiliasi fiskal
b. (+) Tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000
c. (+) Premi Asuransi Rp 40.500.000
(asumsi dua premi awal dibayar perusahaan)
d. (+) Listrik dan telpon rumah pribadi Rp 2.000.000
e. (+) Biaya transport untuk rekreasi karyawan Rp 5.000.000
10% x Rp 50.000.000
f. (+) Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000
g. (+) Penyusutan Rp 25.000.000
h. (+) Piutang tak tertagih Rp 2.000.000
i. (+) Angsuran bulanan PPh pasal 25 Rp 60.000.000
j. (+) Sumbangan yayasan sosial dan sumbangan HUT RI Rp 4.500.000
k. (-) Hadiah undian dari Bank INB Rp 50.000.000
l. (-) Dividen dari PT Sukaria Rp 50.000.000
Rp 613.000.000
Laba Usaha = Laba (Rugi) sebelum pajak + jumlah rekonsiliasi fiskal
= Rp 550.000.000 + Rp 63.000.000
= Rp 613.000.000
2) Perhitungan jumlah pajak terhutang Pak Murya dalam satu tahun fiskal
Pajak terutang :
Laba (rugi) sebelum pajak awal = Rp 613.000.000
Penghasilan lain :
Bapak Murya = Rp 8.000.000
Cahaya = Rp 10.000.000
Ibu Ersita = Rp 3.000.000
Laba (Rugi) sebelum pajak = Rp 634.000.000
PTKP :
WPOP = Rp 15.840.000
Istri bekerja = Rp 15.840.000
Menikah = Rp 1.320.000
Tanggungan = Rp 2.640.000 =Rp (35.640.000)
Rp 598.360.000
PPh terutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000
30% x Rp 98.360.000 = Rp 29.508.000
Rp 124.508.000
3) Perhitungan kredit pajak dan jumlah pajak kurang/lebih bayar
PPh terutang = Rp 124.508.000
Kredit pajak :
PPh 21 = Rp 350.000
Kredit pajak PPh 22 = Rp 7.500.000
Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000
Pajak sebelum cicilan PPh 25 = Rp 9.350.000
Cicilan pajak PPh 25 = Rp 60.000.000
= Rp 69.350.000
Rp 55.158.000
Pajak kurang bayar = Rp 124.508.000 – Rp 69.350.000
= Rp 55.158.000
4) PPh 25 untuk fiskal 2012
Laba hasil usaha = Rp 598.360.000
Penghasilan tidak teratur = Rp 404.000.000
Penghasilan teratur = Rp 194.360.000
!! Penghasilan tidak teratur
Proporsi penjualan tidak teratur = 500.000.000 = 19,2%
2.600.000.000
COGS penjualan tidak teratur = 19,2% x Rp 500.000.000
= Rp 96.000.000
Penghasilan tidak teratur yang dikurangi = Rp 500.000.000 – 96.000.000
= Rp 404.000.000
Pajak terutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 144.360.000 = Rp 21.654.000
Pajak terutang Rp 24.154.000
Pajak terutang = Rp 24.154.000
PPh 21 yang telah dipotong = Rp 350.000
Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000
Rp 22.304.000
PPh 25 = 22.304.000
Cicilan pajak perbulan = Rp 22.304.000 : 12
= Rp 1.858.667
Soal 3
a) Niko Sempurna
Penghasilan Netto Niko :
Gaji Pokok = Rp 60.000.000
Tunjangan Pembelian Mobil = 72.000.000
Fasilitas Makan Siang = 12.000.000
Premi JKK = 1.200.000
Premi JKM = 1.800.000
THR = 9.000.000
Bonus Tahunan = 18.000.000
Penghasilan Brutto Rp 174.000.000
Pengurangan
Biaya Jabatan ( Maksimum) = (Rp 6.000.000)
Iuran Hari Tua = (Rp 1.200.000)
Penghasilan Netto Niko = Rp 166.800.000
Penghasilan Netto Istri Nikko :
Gaji Pokok = Rp 288.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (Maksimum) = (Rp 6.000.000)
Penghasilan Netto Istri Niko = Rp 282.000.000
Jumlah penghasilan netto = Rp 448.800.000
Penghitungan Pajak :
Penghasilan Netto Gabungan = Rp 448.800.000
PTKP :
Suami + istri = 31.680.000
Kawin = 1.320.000
Tanggungan (2) = 2.640.000
Rp 413.160.000
Pajak terhutang PPh 21 :
5% x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 200.000.000 = 30.000.000
25% x 163.160.000 = 40.790.000
Pajak terhutang : Rp73.290.000
(gabungan)
Karena NPWPnya dipisah, maka :
Pajak Bapak Niko : 166.800.000 x Rp 73.290.000 = Rp 27.238.797
448.800.000
Pajak (lebih) bayar = Rp 73.290.000 – 27.238.797
= Rp 46.051.203
b) PPh 21 = 5% x Rp 20.000.000
= Rp 1.000.000
c) Berhenti kerja : 1 Maret 2010
Gaji 2 bulan = Rp 100.000.000
Pengurangan
Biaya Jabatan = Rp 1.000.000
Netto sebulan = Rp 99.000.000
Netto setahun = 12 x 99.000.00
2
= Rp 594.000.000
Penghasilan netto setahun = Rp 594.000.000
PTKP :
Wajib Pajak = 15.840.000
Kawin = 1.320.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp 576.840.000
Pajak terhutang PPh 21 :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000
25% x Rp 250.000.000 = 62.500.000
30% x Rp 76.840.000 = 23.052.000
Pajak terhutang = Rp 118.052.000
PPh 21 untuk 2 bulan = 2 x Rp 118.052.000
12
= Rp 19.675.333
d) Gaji kumulatif upah sudah melebihi Rp 1.320.000 pada hari ke-14 kerja, sehingga :
Upah s.d hari ke 14 = Rp 1.400.000
PTKP :
(14 x 15.840.000 ) = 616.000
360
PKP s.d hari ke-14 Rp 784.000
Pajak terhutang PPh 21 :
5% x Rp 784.000 = Rp 39.200
Upah hari ke 14 = Rp 100.000 – 39.200
= Rp 60.800
Untuk hari ke-15 dan seterusnya
Upah sehari = Rp 100.000
PTKP sehari (15.840.000:360) = Rp 44.000
PKP = Rp 56.000
PPh pasal 21 terhutang /hari
5% x Rp 56.000 = Rp 2800
Upah harian (netto) = Rp 100.000 – 2800
= Rp 97.200
e) Upah per bulan Dinna Erika = Rp 25.000.000
Penghasilan setahun = Rp 300.000.000
Penghitungan pajak terhutang :
Gaji setahun = Rp 300.000.000
PTKP :
WP = (15.840.000)
PKP = Rp 284.160.000
PPh pasal 21 terhutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000
25% x Rp 34.160.000 = 8.540.000
Rp 41.040.000
PPh 21/bulan = Rp 41.040.000
12
= Rp 3.420.000
f) Penghasilan netto = Rp 30.000.000
Tarif pajak = 5%
Penghasilan bruto = Rp 30.000.000
0,95
Penghasilan brutto = Rp 31.578.947
PPh 21 = Rp 31.578.947 – 30.000.000
= Rp 1.578.947
g) Penghasilan brutto = Rp 1.000.000
(2 x Rp 500.000)
PPh pasal 21 terutang :
5% x Rp 1.000.000 = Rp 50.000
PPh pasal 21 terutang seluruh peserta kegiatan = Rp 50.000 x 100
= Rp 5.000.000
Soal 4
No Jenis
PPh
Dipotong/Dipungut
Pihak
pemotong/
pemungut
Final
/dapat
dikreditkan
Besarnya pajak yang
dipotong
1 Bukan
PPh
- - - -
2 PPh 21 Dipotong PT MPI Dapat
dikreditkan
Rp 375.000
( 5% x 50%xRp 15.000.000)
3 Pasal 4
ayat (3)
:bukan
objek
pajak
- - - -
4 Bukan
PPh
- - - -
5 PPh 23 Dipotong CV Selera Dapat Rp 4.500.000
dikreditkan (15%xRp30.000.000)
6 PPh
pasal 4
ayat (2)
Dipotong Bank Artha
Benda
Final Rp 22.500.000
(15%xRp150.000.000)
7 Tidak
dihitung
8 PPh 22 Dipungut Bendaharawan
negara
Dapat
dikreditkan
Rp 225.000
( 1,5%xRp15.000.000)
9 PPh 26 Dipotong PT MPI Final Rp 8.720.000
(20%xRp8.720xUSD 5.000
10 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat
dikreditkan
Rp 700.000
( 2% x Rp 35.000.000)
11 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat
dikreditkan
Rp 30.000.000
(20%xRp1.000.000.000x15%)
12 PPh
pasal 4
ayat (3) :
bukan
objek
pajak
- - - -