modul.mercubuana.ac.id · Web viewMeskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila...

MODUL PERKULIAHANKewarganegaraan

Pokok BahasanTujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Program Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

1 Kode MK Caturida MD

--------------------------------------------------

PEMBAHASAN

Definisi Kewarganegaraan

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pengaruh pendidikan kewarganegaraan

sebagai pengembangan kepribadian, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari

pendidikan kewarganegaraan. Pendefinisian mengenai pendidikan kewarganegaraan terdiri

atas beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dijelaskan di

bawah ini:

a) John Mahoney, 1976

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi seluruh kegiatan sekolah,

termasuk kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan di dalam dan di luar kelas,

diskusi, dan organisasi kegiatan siswa. Pendidikan kewarganegaraan diupayakan

memuat nilai-nilai moral yang berguna bagi pembentukan kepribadian peserta didik

sebagai bekal hidup bermasyarakat masa kini dan masa datang.

b) Soedijarto

Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu

peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta

membangun sistem politik yang demokratis

c) Merphin Panjaitan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk

mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif

melalui suatu pendidikan yang diagonal.

Dari pengertian-pengertian diatas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bisa kita

simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang memuat

nilai-nilai moral untuk membentuk kepribadian mahasiswa agar menjadi warga negara yang

baik sekaligus akan paham hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan yang demokratis,

dan kelak dapat membangun sistem politik yang demokratis.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

2017 2 Pancasila

Pusat Bahan Ajar dan eLearningCaturida MD http://www.mercubuana.ac.id

http://www.mercubuana.ac.id/

Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai penting sebagai

orientasi pembelajaran Keawaranegaraan di Universitas maupun di Perguruan, seperti nilai

ketuhanan, kemanusiAan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Kelima nilai dasar tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan

pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Pancasila sangat berhubungan erat dengan Pendidikan Keawrganegaran karena

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata

dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan

rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya persolaan tentang memaknai dan

mengamalkan nilai nilai Pancasila namun jugaa mencakup Filsafat Pencasila, Identitas

Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of Law, Hak dan

Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang

Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang

berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945,

tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar

Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee).

Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur

pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan.

Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila

sebagai dasar Negara Indonesia merupakan ideologi yang terbuka. Artinya pancasila

memiliki nila-nilai yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah, namun dalam praktek

2017 3 Pancasila



sehari-hari pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah

kandungannya.

Matakuliah pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk

kepribadian seorang mahasiswa untuk menjadi lebih baik karena dengan mempelajari

matakuliah ini, seorang mahasiswa akan lebih mengembangkan sifat positif dalam perilaku

untuk mendukung bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu setiap mahasiswa harus lebih menyadari bahwa mahasiswa harus

menyadari pentingnya mata kuliah Keawrganegaraan di Perguruan Tinggi, sehingga setiap

mahasiswa memiliki kepribadian yang baik, rasa demokrasi, cinta tanah air dan rasa

nasionalisme terhadap bangsa sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat

dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan

Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang

Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki

kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and karakter building.

Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan pada

perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan UU No. 29 Tahun 1954

tentang Sistem Pertahanan Negara.

Sejarah Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan

2017 4 Pancasila



Pendidikan Keawarganegaraan tidak begitu saja lahir sebagai sebagai mata kuliah wajib

pengembangan kepridian di Universitas ataupun Perguruan Tinggi, sebelum ada Pendidikan

Kewarganegaraan seluruh sivitas akademi mempunyai program wajib yaitu LKM (Latihan

Kemiliteran Mahasiswa),

Dari LKM ini lahirlah Pendidikan Kewiraan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

(PPBN) bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah

mereka tergabung dalam gerakan Pramuka. Karena berbagai alasan dan persoalan akhirnya

Pendidikan Kewiraan digantikan dengan Pendidikan Kearganegaraan yang pembelajarannya

lebih efektif dan demokrasi sertau sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

UU No. 29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara disusun berdasarkan

pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta persiapan

merebut Irian Barat.

Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi sivitas akademika di perguruan tinggi,

yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan

Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP dan SLA.

Dalam perkembangannya, peminat LKM makin besar apalagi setelah diperkenalkan

program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang menitikberatkan pada pendidikan fisik

untuk bela negara dalam rangka ketahanan nasional.

Selanjutnya dibentuk Resimen Mahasiswa (Menwa) yang keanggotaanya bersifat

individu dan tidak terkait dengan organisasi perguruan tinggi. Karena Menwa merupakan

bagian dari pertahanan sipil, pembinaannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri

(Depdagri) dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa diputuskan ada pada setiap perguruan tinggi

(sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sukarela), sehingga Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan (Depdikbud) turut ikut membina.

Dalam pada itu, bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam Menwa diberikan

matakuliah Pendidikan Kewiraan yang bersifat wajib berdasarkan Surat Keputusan Bersama

(SKB) Menhankam dan Mendikbud dan berlaku efektif sejak tahun 1974.

2017 5 Pancasila



Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

dinyatakan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam

upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara

sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 18).

2. Pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan

dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

a) Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan

Pramuka.

b) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

(Pasal 19 ayat 2)

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tersebut, Pendidikan Kewiraan

didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi mahasiswa,

sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah mereka tergabung dalam

gerakan Pramuka.

Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan

Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam

kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi.

Dan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dinyatatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam

Pendidikan Kewarganegaraan (Penjelasan Pasal 39 ayat 2). Kurikulum mata kuliah ini

meliputi:

1) Pengetahuan dan hubungan antara warganegara dan hubungan warganegara

dengan negara, serta

2) Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar peserta didik menjadi warga negara

yang handal.

2017 6 Pancasila



Apa sebenarnya Pendidikan Kewiraan itu?

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merumuskan pengertian Pendidikan

Kewiraan sebagai sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan

tanah air Indonesia (Lemhannas, 1999:4).

Pendidikan Kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berfikir mahasiswa

sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha

menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional

dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral

(terpadu) di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Pada tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan

pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan

Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang

Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena mata

kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela negara

dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan.

Sebagaimana penjelasan S. Soemiarno bahwa muatan tentang pengetahuan dan

kemampuan hubungan warga negara dengan negara agak sulit diformulasikan sehingga

meskipun dengan nomenklatur baru, muatannya masih lebih menitikberatkan pada

Pendidikan Kewiraan.

Dalam analisis Cipto, et all (2002:ix) metode pengajaran yang diterapkan dalam

Pendidikan Kewiraan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif,

sedangkan aspek sikap dan perilaku berlum tersentuh. Memperjelas kedua pandangan

tersebut, Tukiran, dkk (2009:12) memerinci kekurang berhasilan Pendidikan Kewiraan yang

disebabkan oleh beberapa hal :

2017 7 Pancasila



Pertama, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah

mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan

kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang

idealistik, legalistik, dan normatif.

Kedua, kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan

demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan, potensi itu tidak berkembang karena

pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak

partisipatif.

Ketiga, ketiga subjek itu lebih bersifat teoretis daripada praktis. Substansi mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan

Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang

Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

di perguruan tinggi merupakan Mata Kuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK)

yang memiliki visi, misi, dan standar kompetensi sebagai berikut:

1. Visi kelompok MPK: sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan

penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan

kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

2. Misi kelompok MPK: membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar

secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan,

rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan

rasa tanggung jawab.

3. Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi

pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian

yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis;

berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

2017 8 Pancasila



Sedangkan kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi

ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis

yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan

berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai

Pancasila.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu

Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan

Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta

pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pentingnya bela negara oleh warga negara melalui penyelenggaraan Pendidikan

Kewarganegaraan semakin ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara. Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui bahwa setiap warga negara

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam

penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa

keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan kewarganegaraan;

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib

d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Filsafat Pencasila,

Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule of Law, Hak

dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK)

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman

2017 9 Pancasila



Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,

menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang

wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan

bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam

kurikulum setiap program studi/kelmpok program studi.

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu

pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan

tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan

Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama,

Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai MPK karena Pendidikan Keawarganegaraan merupakan bagian

kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa Pendidikan

Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK? Apa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

sebagi MPK?

MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses

pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan

kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri,

serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Iriyanto Ws,

2005:2 )

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian termasuk Pendidikan

Kewarganegaraan yang termuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-

2003 dirancang berbasis kompetensi. Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu

menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal;

Menguasai ilmu dan ketrampilan tertentu;

2017 10 Pancasila



Menguasai penerapan ilmu dan ketrampilan dalam bentuk kekaryaan;

Menguasai sikap berkarya secara profesional;

Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat

Keempat kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan

dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman

dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan

bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis (a method of inquiry)

dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan

bernegara (Hamdan Mansoer, 2004: 5).

Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Perubahan Pendidikan ke Masa Depan

Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negar berpenduduk besar di New Delhi

tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan Abad XXI harus berperan aktif dalam hal;

1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang

bertanggung jawab;

2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi

kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan,

dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan

kemanusiaan.

Kemudian dalam konferensi internasioanl tentang pendidikan tinggi yang

diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan

tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah;

1. Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa

dan kemanusiaan

2017 11 Pancasila



2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang

dinamis

3. Mengubah cara berfikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun

kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan

serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.

Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain maka Pendidikan

nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa

depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis yaitu

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”

Tujuan Pendidikan nasional

“berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education) di perguruan tinggi sebagai

kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional

tersebut. Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang

substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan

masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi

ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasionasional, warganegara Indonesia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dinamika Internal Bangsa Indonesia

Dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang

luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada

lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan.

Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi

partai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden wakil presiden secara langsung yang

2017 12 Pancasila



belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan

masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat.

Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang

manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan-ketegangan suasana

politik nasional, dan hubungan eksekutif dan legeslatif. Pengembangan otonomi daerah

berekses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus, pemekaran wilayah yang

kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional sehingga sistem ketatanegaraan dan

sistem pemerintahan terkesan menjadi ”chaos” (Siswono Yudohusodo, 2004:5).

Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap

nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup,

mengakibatkan sistem filosofi angsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya,

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi

yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistemkapitalisme di bidang ekonomi dan

demokrasi liberal di bidang politik.

Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-

negara maju seperti Amerika, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional

menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan mampu menyusup dan

mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang

memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan

untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya

kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto Widisuseno,

2004: 4).

Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi

nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia

sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan

pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan.

Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di kalangan

masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Seperti nampak pada sebagian masyarakat dan

2017 13 Pancasila



bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud

kristalisasinya berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan

kehidupan sehari-hari.

Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan

produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan

pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi

Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai

sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat

dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.

Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan

seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak

kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Bahkan

sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi

kekuasaan Orde Baru.

Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari

kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila,

bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang menggejala pada sebagian

masyarakat Indonesia. Kesalahan pemahaman (epistemologis) ini menjadikan masyarakat

telah kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai.

Disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia dewasa

ini. Disorientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi.

Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat

perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat

tradisional ke masyarakat modern, dari mayarakat paternalistik ke arah masyarakat

demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk

ekonomi.

2017 14 Pancasila



Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami

kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan

hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan

menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi.

Dalam masa transformasi, terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagian masyarakat

Indonesia sebagai dampak dari proses transisi, misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang

masyarakat yang mengapresiasi nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern yang

cenderung rasional dan pragmatis, dari kebiasaan hidup dalam tata pergaulan masyarakat

yang konformistik bergeser ke arah tata pergaulanmasyarakat yang dilandasi cara pandang

individualistik.

Distorsi nasionalisme, suatu fenomena sosial pada sebagianmasyarakat Indeonesia yang

menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama,

menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada

kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di

masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya (trust) antar sesama baik horizontal maupun

vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga, dan menjatuhkan

sesama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita

sekarang ini.

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan

menggunakan nama seperti: civic education, citizenship education, democracy education.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara

yang cerdas, bertanggungjawab jawab dan beerkeadaban. Menurut rumusan Civic

International (1995) bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan “civic

culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu

tujuan penting pendidikan “civic” maupun citizenship” untuk mengatasi political apatism

demokrasi (Azyumadi Azra, 2002 : 12 ).

Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan

Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan

2017 15 Pancasila



selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing Pendidikan

Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggungjawab semua pihak atau

komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan msyarakat

industri (Hamdan Mansoer, 2003: 4)

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa

Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus

mampu mencapai tujuan:

Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai

moral-etika dan religius.

Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah

air.

Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta

mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan PT

Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan

nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya

bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu

mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKn sebagai MPK, keseluruhan materi program

pembelajaran PKn disirati nilai-nilai Pancasila.

Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai

pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai

dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME : melengkapi ilmu pengetahuan

menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal.

Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.

2017 16 Pancasila



Faham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi

faham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme

keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.

2. NIlai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah

dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada

tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan,

mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok,

lapisan tertentu.

3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan

universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan

sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk

kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai

Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia sesnsinya adalah pengakuan

kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan,

dan supremasi hukum.

4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan / perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan

dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan

penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara

perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal. Nilai

Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi

yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi faham egoisme keilmuan

( puritanisme, otonomi keilmuan), liberalisme dan individualsime dalam kontek

kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan

ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan

komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu

dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan

semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas

dan inovasi.

2017 17 Pancasila



Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan

dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengemban Kepribadian mencerminkan

pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif

Pancasila.

Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai “civic education, democracy education, civil education” dsb, tetapi arah

pengembangan kompetensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

Indonesia memiliki karakter sendiri.

Universitas memberikan Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) sebagai

pengembangan kepribadian karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu

mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara hak dan

kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-

norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan pelajaran yang

menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan

kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar

akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan

untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang

keilmuan dan profesinya.

Menurut Iriyanto, Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) adalah suatu

program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan

Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para

mahasiswa, bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan

mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain maka Pendidikan

Nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa

depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis yaitu “mengembangkan

2017 18 Pancasila



kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bernegara masyarakat

Indonesia, pergeseran nilai terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan

eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh dari adanya globalisasi yang masuk kedalam

bangsa kita. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber dari bangsa Indonesia

sendiri.

Seperti dibahas sebelumnya eksternal adalah globalisasi yang di semangati liberalisme

mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang

politik. Munculnya sistem baru seperti ini mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal

regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global.

Masuknya nilai dan sistem – sistem baru dari luar seperti ini menyebabkan terjadinya

loncatan atau pergeseran dalam sistem tata nilai kita. Muncul suatu keraguan untuk

menerima nilai – nilai baru tersebut atau mempertahankan nilai – nilai dasar yang dipegang

oleh negara kita.

Sedangkan contoh dari faktor internal adalah faktor yang bersumber dari bangsa

Indonesia sendiri. Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman seorang warga

negara dalam memahami Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah alat legitimasi

kekuasaan Orde Baru yang tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi oleh

negara.

Pemikiran seperti ini membuat semakin banyak orang yang menganggap remeh

Pancasila, bahkan menjadi anti Pancasila. Kesalahpahaman seperti ini menjadikan

masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi terhadap nilai sikap anti Pancasila

seperti ini dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat, yaitu berkurangnya sikap

nasionalisme.

KESIMPULAN

2017 19 Pancasila



Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya

tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya

warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru

memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter

publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam

Pendidikan Kewarganegaraan.

Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan

Kewarganegaran, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk

pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita

tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara.

Selain itu kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal

dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara

kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar.

Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di

masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi,

metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para

pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-

baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat

mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi

instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan.

2017 20 Pancasila



modul.mercubuana.ac.id · Web viewMeskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila...

Documents

Transcript of modul.mercubuana.ac.id · Web viewMeskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila...