Transaksi Perdagangan Dengan Luar Negeri (Pertemuan 10)

A. Ekspor – Impor

Sumber Hukum Ekspor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 182/MPP/Kep/4/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;b. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan

ekspor;c. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat

pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

e. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;

f. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;

g. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;h. Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pengertian

butir e, f dan g.

Ekspor pada mulanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk Badan Hukum yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan.

Izin ekspor tersebut tersebut adalah :

APE - Angka Pengenal Ekspor untuk Eksportir Umum, berlaku untuk jangka 5 tahun dan dapat diperpanjang.

APES - Angka Pengenal Ekspor Sementara, berlaku untuk jangka 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. (APE maupun APES dikeluarkan oleh Kanwil. Departemen Perdagangan).

APET - Angka Pengenal Ekspor Terbatas, untuk perusahaan PMA / PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri).

APET(S)- Angka Pengenal Ekspor Terbatas Sementara.(APET maupun APET(S) dikeluarkan oleh BKPM)

Ape(S) Produsen – diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan kegiatan produksi juga melakukan kegiatan ekspor bahan baku / penolong untuk proses produksi industri di luar negeri. Eksportir produsen memperoleh izin yang bersangkutan dari Menteri Perdagangan setelah ada surat rekomendasi dari Menteri Perindustrian.

Setelah keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/87 tanggal 23 Desember 1987 mengubah ketentuan di atas sehingga ekspor dapat dilakukan oleh setiap pengusaha yang telah memiliki :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau2. Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diatur Ekspornya harus memenuhi persyaratan dan telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diawasi Ekspornya harus memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Ekspor dengan mempertimbangkan usulan dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau instansi / Departemen lain yang terkait.

Barang Yang Diatur Ekspornya, Diawasi Ekspornya dan Dilarang Ekspornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 57/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 294/MPP/Kep/10/2001 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menetapkan Harga Patokan Ekspor secara berkala sebagai dasar perhitungan Pajak Ekspor. Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Hukum Impor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor:229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

2. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

3. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;

4. Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor.

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara ( APIS ) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

Ketentuan mengenai API diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 253/MPP/KEP/7/2000: TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR. 550/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;

Perusahaan Importir adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang;

Perusahaan dagang adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;

Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; KANDEP adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kegiatan usaha perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan yang telah memiliki API.

API terdiri dari :a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Setiap Perusahaan Dagang yang melakukan impor wajib memiliki API-U.

Setiap Perusahaan Industri di luar PMA/PMDN yang melakukan impor wajib memiliki API-P.

Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor semua jenis barang kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya.

Perusahaan pemilik API-P hanya dapat mengimpor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

API merupakan syarat untuk :

a. Pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada Bank Devisa dan/atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan luar negeri;

b. Penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pengimporan barang tanpa API dapat diberikan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional dan yayasan sepanjang untuk

keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan setelah mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau cabang/perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

API diterbitkan oleh Kepala KANWIL atas nama Menteri di tempat kantor pusatperusahaan berdomisili.

Setiap Perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API-U dan setiapPerusahaan Industri hanya berhak memiliki 1 (satu) API-P.

Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi ataubadan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Untuk dapat memperoleh API-U, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan melampirkan :

a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);e. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan

(TDUP);f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor

Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);

i. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;

j. Referensi Bank Devisa (asli);k. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;l. Copy KTP pengurus.

Untuk dapat memperoleh API-P, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan melampirkan :a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);e. Copy Izin Usaha Industri dari Departemen terkait;f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor

Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);

i. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;

j. Referensi Bank Devisa (asli);k. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;

l. Copy KTP pengurus.

Kepala KANDEP setempat, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan Formulir Isian berikut lampirannya telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan.

Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pegawai dari KANDEP dimana kantor pusat perusahaan tersebut berdomisili.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP yang ditandatangani oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP dan seorang pegawai dari KANDEP yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja telah disampaikan oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP kepada Kepala KANWIL.

Kepala KANWIL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterima BAP telah menerbitkan API atau menolak permohonan.

API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda;

Nomor API terdiri dari 9 (sembilan) digit :

a. 2 (dua) digit di depan untuk nomor kode Propinsi;b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode Kabupaten/Kota Madya;c. 5 (lima) digit lainnya untuk nomor urut API yang diterbitkan.

MASA BERLAKU ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut.

API dapat dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh Daerah Pabean Republik Indonesia.

KEWAJIBAN PEMEGANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala KANWIL mengenai :a. Kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun;b. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan;c. Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan

pengembalian API asli.

PEMBAHARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;

APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P;

SANKSI

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API/pengurus perusahaan pemilik API :

a. Sedang diperiksa oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yangberkaitan dengan penyalahgunaan API;

b. Tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan.

API yang telah dibekukan, dapat dicairkan apabila :

a. Telah dikeluarkannya perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik; b. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan; atau

c. Telah melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan.

API dicabut apabila perusahaan pemilik API / pengurus perusahaan pemilik API :

a. Tidak melaksanakan kewajibannya melapor sebanyak 2 (dua) kali mengnai kegiatam usaha kepada kepala Kanwil;

b. Tidak melaksanakan kewajibannya pemberitahuan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

c. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan oleh Instansi lain, dengan maksud untuk mendapatkan surat persetujuan dan/atau surat keterangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

d. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

e. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam API;

f. Mengimpor barang yang jumlahnya dan/atau jenisnya tidak sesuai dengan persetujuan impor yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

g. Memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan barang impor yang dalam surat persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan hanya untuk kebutuhan sendiri; atau

h. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan Tidak melaksanakan kewajibannya melapor sebanyak 2 (dua) kali mengnai kegiatam usaha kepada kepala Kanwil; tidak melaksanakan kewajibannya pemberitahuan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; maka terhadap perusahaan dan atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.

Bagi perusahaan pemilik API dan API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan c, d, e, f, g, h dan i, maka terhadap perusahaan dan/atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.

Dikecualikan dari ketentuan di atas, Badan, Perusahaan atau Perorangan yang mengimpor barang sebagai berikut:

1. Barang pindahan;

2. Barang impor sementara;

3. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

4. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

5. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

6. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, ketentuan ini tidak berlaku untuk pengimpor kapal niaga dan kapal ikan.

Pengecualian lebih lanjut dari ketentuan ini dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pembayaran impor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembiayaan impor dapat dilakukan baik dengan penggunaan devisa yang dibeli dari Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing maupun menggunakan sumber lainnya.

Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang diimpor, barang yang dimasukkan dari luar negeri ke Tempat Penimbunan Berikat, barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang dalam rangka Perdagangan Lintas Batas, diatur tersendiri.

Importir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 66/KMK.017/2001 TANGGAL 9 FEBRUARI 2001 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pajak Ekspor = Tarip Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Jumlah Satuan Barang x Kurs

Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Peridustrian dan Perdagangan dan berlaku pada saat dikeluarkannya penetapan tersebut.Dalam hal terjadi kelambatan penerbitan HPE, HPE yang lama masih berlaku sampai diterbitkan HPE yang baru.

Dalam hal tidak ada HPE, Pajak Ekspor dihitung berdasarkan harga FOB yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Kurs sebagaimana dimaksud adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

LETTE OF CREDIT (L/C)

Sumber Hukum Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-500 (U.C.P.D.C.-500) 1993 Revision

Cara Pembayaran Ekspor-Impor yang paling aman adalah menggunakan Letter of Credit (L/C).

L/C di sini dimaksudkan menjembatani perdagangan internasional atau antar negara dimana pembeli dan penjual belum saling mengenal baik, maka dengan media L/C resiko non payment dapat dialihkan ke bank yang terkait dalam proses L/C (Issuing bank, negotiating bank, conferming bank).

L/C yang merupakan singkatan dari Letter of Credit, kadang disebut juga sebagai Credit khususnya dalam Uniform Customs and Practice (UCP). Disamping itu Documentary Credit juga dikenal sebagai istilah yang umumnya dipakai dalam konfirmasi L/C (lembaran L/C). Documentary Credit mengandung arti bahwa bank hanya bertanggung jawab sebatas dokumen dan tidak bertanggung jawab atas komoditi yang dikapalkan apakah sesuai degan yang tersurat dalam dokumen. Singkat kata petugas bank tidak berurusa dengan barang yang dikapalkan.

L/C merupakan janji bayar dari Bank Pembuka kepada pihak Eksportir sepanjang mampu menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Bagi para nasabah importir, BCA menyediakan jasa layanan untuk penerbitan berbagai jenis L/C, mulai dari Sight L/C (atas unjuk), Usance L/C (berjangka), Red Clause L/C (pembayaran di muka), hingga Standby L/C. Penerbitan L/C dapat dilayani dalam 22 mata uang asing ke berbagai penjuru dunia di mana Anda bermitra bisnis.

Suatu instrumen (dapat berupa telex, swift, surat) yang dikeluarkan oleh bank (bank penerbit L/C) atas permintaan nasabahnya (importir/ buyer/applicant) yang memberikan kuasa kepada penjual (eksportir/ seller/beneficiary) untuk menarik dengan sehelai wesel/draft sejumlah uang jika telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instrumen tersebut.

Manfaat bagi nasabah :

Nasabah (eksportir) mendapat jaminan pembayaran atas barang yang mereka ekspor, sedangkan bagi nasabah (importir) mendapat jaminan penerimaan barang yang mereka impor.

Karyawan mempunyai alternatif lain dalam memanfaatkan dana yang dimiliki. Menghindari korespondensi yang berkali-kali.

Persyaratan yang harus dipenuhi :

L/C IMPOR Copy API (Angka Pengenal Importir). SIUP/NPWP/TDP/Akte Pendirian Perusahaan. Copy KTP pejabat perusahaan. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen

impor. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan L/C. Mengisi dan menandatangani formulir Penggunaan Fasilitas L/C Sight/Usance.

Membuka rekening di Bank (untuk memudahkan pemotongan biaya-biaya yang timbul dalam proses L/C Impor).

SKBDN ( Surat Berdokumen Dalam Negeri) SIUP/NPWP/TDP/Akte Pendirian Perusahaan. Copy KTP pejabat perusahaan. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen

SKBDN. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan SKBDN. Membuka rekening di Bank.

LC EKSPOR SIUP/NPWP/TDP/Akte Pendirian Perusahaan. Copy KTP pejabat perusahaan. Copy tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen

ekspor. Mengisi & menandatangani Formulir Syarat-syarat Umum Pengoperan Wesel

Ekspor. Menyerahkan L/C asli untuk negosiasi (jika L/C tidak melalui Bank Pelaksana

Negosasi). Membuka rekening di Bank.

PROSEDUR EKSPOR

Beberapa Peraturan Ekspor yang perlu diketahui

1. Syarat Ekspor

Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut :a. Memiliki Surat Idjin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya

perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Departemen Perdagangan (Kandepdag), atau

b. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Mata dagangan Ekspor

Mata dagangan ekspor Indonesia dikelompokkan menjadi :a. Barang yang diatur tataniaga ekspornya, dan dilakukan oleh eksportir terdaftar yang telah mendapatkan pengakuan dari Menperindag. Komoditas pertanian yang termasuk kelompok ini antara lain komoditi: maniok, kopi.b. Barang yang diawasi ekspornya, dilakukan oleh eksportir yang mendapat persetujuan dari Menperindag/ pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi instansi teknis yang terkait. Komoditas pertanian yang termasuk kelompok ini antara lain : tepung terigu, kedele, beras, biji karet, inti kelapa sawit, nener, c. Barang yang dilarang ekspornya. Komoditas pertanian yang termasuk kelompok ini antara lain: kulit mentah, karet bongkah, biji kapok (ex. Jawa dan Madura), induk udang, ikan hias.d. Barang yang bebas ekspornya.Komoditas pertanian diluar poin 1 s/d 3 tersebut diatas.

3. Kode HS / The Harmonized System

System kode digunakan untuk menunjuk komoditas secara lebih spesifik, sehingga dapat terhindar dari pemilihan komoditi yang diperjual belikan. System kode yang dipergunakan terdiri dari 9 digit yaitu 6 digit pertama adalah kode asli HS yang berlaku secara internasional dan 3 digit terakhir dimaksudkan sebagai kode pengelompokkan komoditi lebih lanjut secara nasional, sehingga penyebutannya menjadi :

digit pertama menunjukkan Bab digit berikutnya menunjukkan Pos digit selanjutnya menunjukkan sub pos HS 2 digit terakhir menunjukkan sub pos nasional

contoh sebagai berikut :

HARMONIZED SYSTEMBabPosSub PosNasional

0707100710.100710.10.000

: Sayuran, akar bonggol yang dapat dimakan: Sayuran sejenis umbi : umbi kentang : Kentang beku

4. Kontrak dan Syarat-Syarat Penjualan / Terms of Sale

Dalam merundingkan suatu kontrak, bagi eksportir dianjurkan untuk :

a. Mengetahui status kelayakan dari calon importir melalui Bank eksportir atau perwakilan perdagangan Indonesia diluar negeri.

b. Mengecek status dari Bank yang mengeluarkan L/C.

Guna mengatasi resiko pembayaran dalam mengekspor disarankan untuk menghubungi PT. Asuransi Ekspor Indonesia ( ASEI).

PT. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)Gedung Sarinah Lt.13

Jl. M.H Thamrin No. 11 - Jakarta 10350Tel. : (021) 3903535 Fax. : (021) 323662, 327886

Telex : 69061 ASEI IA - 69062 AXINDO IA

Dalam menutup suatu kontrak penjualan komoditi, beberapa persyaratan dan kondisi perlu terlebih dahulu disetujui. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh eksportir, karena sekali kontrak telah disetujui, akan mengikat secara hukum.Beberapa kelengkapan berikut ini merupakan informasi penting yang sebaiknya dimasukkan kedalam kontrak, yaitu :

a. Deskripsi komoditi, termasuk spesifikasi standar/ teknis yang harus dipenuhi b. Jumlah yang dibeli c. Harga yang dikenakan yang dinyatakan dalam syarat-syarat penjualan yang

disetujui, dan mata uang yang digunakan dalam transaksi. d. Syarat-syarat pembayaran e. Waktu penyerahan barang f. Prosedur hukum dan arbitrasi jika terjadi perselisihan g. Syarat-syarat pengepakan h. Cara angkut i. Asuransi

5. Terms Penjualan

Pembeli diluar negeri dalam transaksi pasar sering lebih menginginkan untuk terms penjualannya menggunakan C&F atau CIF agar terjamin pengapalannya sampai di tangan importir/ pembeli. Informasi tentang jasa yang tersedia dan perusahaan ekspedisi yang terpercaya dapat diperoleh dari Cargo Tariff and Pricing Department dengan alamat sebagai berikut :

2nd Fl. Garuda Indonesia Cargo CentreCargo Area Sukarno - Hatta Airport

Jakarta 19120, IndonesiaTelp. (021)5502227 ext. 138,5590484; Fax (021) 5590485

Eksportir Indonesia masih sering pula menggunakan FOB (Freight on Board) dalam terms penjualannya guna menghindarkan diri dari risiko angkutan / shipping dan asuransi.

6. Standar dan Pengawasan Mutu

Peraturan pengawasan mutu pelak-sanaannya merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin, bahwa produk ekspor memenuhi :

a. Spesifikasi yang ditetapkan didalam kontrak b. Syarat kesehatan, keamanan dan peraturan pengawasan mutu yang

ditetapkan oleh negara pengimpor c. Tingkat mutu minimum yang ditetapkan oleh yang berwenang di Indonesia

Menjaga mutu secara konsisten sebagaimana yang diminta oleh pembeli adalah sangat penting. Kegagalan dalam hal ini tidak saja akan merusak reputasi eksportir secara individu, tetapi juga akan merusak nama Indonesia secara keseluruhan.

Standar Standar komoditi dikeluarkan oleh Dewan Standarisasi Nasional/ DSN dan disebut Standar Nasional Indonesia / SNI. Pelayanan informasi mengenai standar nasional, regional dan internasional diberikan oleh Lembaga Standarisasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Surat keterangan/ sertifikasi Semua komoditi standarnya sudah ditetapkan memerlukan surat keterangan. Terdapat dua bentuk surat keterangan untuk komoditi pertanian, antara lain :

a. Surat Pernyataan Mutu (SPM), yaitu surat pernyataan dari eksportir bahwa komoditi yang diekspor memenuhi standarnya. b. Sertifikasi Mutu (SM), yaitu surat pernyataan yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu bahwa partai komoditi yang bersangkutan telah memenuhi Standar berdasarkan uji contoh.

SPM wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pada saat pendaftaran Pemberitahuan Barang (PEB) pada bank Devisa. SM wajib dimiliki oleh setiap eksportir dan digunakan untuk keperluan ekspor antara lain apabila diminta oleh pembeli atau diwajibkan oleh perdagangan internasional.Sertifikasi Mutu dapat dikeluarkan oleh : - Pusat Pengujian dan Pengawasan mutu barang- Balai Sertifikasi Mutu Barang- Laboratorium yang ditunjuk- Produsen/ eksportir yang telah memenuhi syarat

II. DOKUMEN EKSPOR

Dokumen yang diperlukan untuk ekspor ditentukan oleh permintaan pembeli seperti yang disebut pada acara pembayaran yang dipilih (L/C atau lainnya). Eksportir harus berhati-hati dalam memenuhi secara tepat persyaratan dokumen yang diminta

didalam L/C dan mengusahakan penyerahannya dengan segera, agar tidak terjadi kelambatan dalam pembayaran.Dokumen yang biasanya diperlukan adalah :

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Bill of Lading ( B/L, Airway Bill / AWB atau dokumen transpor lainnya seperti

postel receipt, cargo receipt) Invoice Packing List Surat Keterangan Asal (SKA)

Dalam hal tertentu juga diperlukan :

Asuransi (jika diminta oleh pembeli) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Surat Pernyataan Mutu (SPM) atau sertifikat Mutu (SM) LKP ekspor (Laporan Kebenaran Pemeriksaan), untuk produk yang mendapat fasilitas Bapeksta atau yang dikenakan PE/ Pajak Ekspor atau PET/ Pajak Ekspor Tambahan.

A. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PEB merupakan dokumen utama yang harus diisi dengan benar oleh memperoleh persetujuan Bea dan Cukai. Dengan dasar SK. Menteri Keuangan No: 1012/KMK.00/1991 tahun 1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang. PEB merupakan satu-satunya dokumen yang diserahkan kepada Bea dan Cukai, dan berguna untuk:

- Customs clearance di negara/ pelabuhan asal barang- Dokumen utama untuk keperluan statistik perdagangan- Penetapan pajak ekspor

Dokumen PEB yang lengkap terdiri dari 10 lembar dengan perincian 3 lembar ekstra copy dan lainnya 7 lembar untuk keperluan :

a. Bank Ekspor (dokumen asli)b. Bank Indonesiac. Biro Statistik (BPS)d. Kantor Wilayah Departemen Perdagangane. Departemen keuanganf. Bea dan Cukaig. Copy untuk eksportir

B. Copy Ekstra

Bagi eksportir yang terkena Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) diperlukan lembar yang kesembilan untuk Direktorat Jenderal Moneter.

Sesudah PEB di Fiat muat oleh pejabat be cukai, komoditi ekspor dimasukkan ke dalam kapal, maka dari pihak pelayaran akan menerbitkan Bill of Lading (B/L). Sebelum B/L diterbitkan, bila terjadi kehilangan, kerusakan, atau hal-hal lainnya terhadap komoditi ekspor tersebut, maka pihak pelayaran tidak dapat dituntut tanggungjawabnya.

Sementara itu Pasal 23 a UCP 500 menetapkan Bill of Lading adalah dokumen yang secara nyata menunjukkan nama pengangkut ditandatangani oleh pengangkut/agen yang ditunjuk atas nama pengangkut, menunjukkan bahwa barang sudah dimuat di atas kapal dengan tanggal penerbitan. Bill of Lading menunjukkan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar yang ditentukan dalam Letter of Credit dan berisikan kondisi pengangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, Selembar B/L umumnya terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

1. Tanda terima barang.2. Kontrak pengangkutan.3. Pernyataan kepemilikan barang.

Dilihat dari kegunaannya, kita mengenal jenis B/L sebagai berikut :

a Negotiable B/L atau Original B/L, yaitu B/L yang dapat dipergunakan sebagai dokumen berharga untuk pencairan L/C atau dapat diperjual-belikan. Jenis B/L ini biasanya terdiri dari satu set (Full Set) yakni Original 1,2,3. Hukum yang berlaku di sini adalah apabila salah satu lembar original tersebut sudah dipergunakan, maka lembar lainnya tidak berlaku (One for all, All for One).Lawan dari Negotiable B/L adalah Non Negotiable B/L, yaitu copy B/L yang tidak dapat dipakai untuk pencairan L/C.

b On Board B/L & Receipt B/LOn Board artinya barang sudah diterima di atas kapal yang mengangkut barang tersebut yang pada prinsipnya tanggal B/L sama dengan tanggal On Board. Permintaan dalam L/C umumnya adalah On Board B/L.Receipt B/L adalah B/L yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai tanda terima barang, namun belum diterima diatas dek kapal. Bank dapat menolak B/L semacam ini untuk pencairan L/C (menganggapnya sebagai penyimpangan/descrepencies).

b. Clean anad foul Bill of Lading.Hampir semua persyaratan L/C meminta Clean B/L yang artinya di dalam B/L tidak terdapat catatan yang menyebutkan kekurang sempurnaan packing termasuk cargonya sendiri, misalnya drum bocor (Breakage of drum), Steelband berkarat (Rusted steelbend), packing yang jelek (Poor packing), kekurangan barang (Shortage of quantity) dan lain-lain.Singkatnya Clean B/L adalah B/L yang tanpa catatan-catatan tambahan. Lawan dari Clean B/L adalah Foul B/L, artinya B/L tersebut cacat dengan catatan tambahan yang menjelaskan tentang keadaan packing yang kurang sempurna dan lain sebagainya.

c. Long Form and Short Form B/L.Umumnya pada B/L (halaman belakang) tercantum syarat-syarat B/L yang mencakup syarat pengangkutan yang ditetapkan sepihak oleh pelayaran. Dengan demikian bila terjadi selisih pendapat antara pengirim dengan pengangkut barang atau perusahaan pelayaran, syarat-syarat pengangkutan inilah yang kan dijadikan sumber acuan. B/L semacam ini disebut Long Form B/L. Dalam hal ini jika terjadi selisih pendapat antara pengirim dengan pengangkutan disebut dengan Short Form B/L. Dalam hal ini jika terjadi selisih pendapat maka hukum negara di mana perusahaan pelayaran berdomisili itulah yang akan dipakai sebagai sumber acuan.

d. Combined Transport B/L Multimodal B/L dan Single Modal B/L.Adalah jenis B/L yang mempergunakan lebih dari semacam transportasi dengan B/L yang sama, artinya setelah sampai di pelabuhan tujuan akan diteruskan dengan mempergunakan 2 atau lebih jenis alat angkut yang berbeda (laut, darat, udara). Kebalikan dari Multi Modal adalah Single Modal.

e. Express B/LUntuk menghindari Stale B/L maka dipergunakan Express B/L yakni B/L yang dikirim melalui Fax, untuk itu B/L asli tidak perlu diserahkan. Dengan Faxed

B/L tersebut maka barang tersebut dikeluarkan dari pelabuhan tanpa perlu menggunakan B/L asli. Ada juga cara lain yaitu dengan mempergunakn jaminan bank yang menjamin paling lama 3 bulan kemudian B/L asli akan diserahkan.

f. Stale B/L Untuk jarak yang dekat seperti Jakarta-Singapura kapal akan tiba di pelabuhan tujuan dalam waktu 1x24 jam sehingga ada kemungkinan kapal sudah tiba, Namun B/L terlambat 1 atau 2 hari. Sehingga B/L tersebut menjadi basi/Stale, inilah yang disebut sebagai Stale B/L.

g. Switch B/L Dalam hal Back to Back L/C, karena perdagangan perantara/trader tidak ingin pembeli mengetahui alamat penjual, maka B/L yang pertama yang tercantum nama Shipper yang sebenarnya diganti nama Trader, pada B/L kedua ini tidak tampak lagi shipper yang sebenarnya jenis B/L ini dikenal dengan switch B/L (B/L yang diganti). B/L yang pertama diterbitkan itu disebut Master B/L.

h. Third Party B/L Ini adalah jenis B/L dimana nama shiper lain yang tercantum dalam L/C, artinya eksportir pertama tidak sanggup mengirimkan barang, sehingga pihak lain yang mengapalkannya.

i. Ocean B/L dan House B/L Disamping maskapai pelayaran, Forwarding Company juga dapat menerbitkan B/L. B/L yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran disebut sebagai Ocean B/L sedangkan yang diterbitkan oleh Forwarding Company disebut dengan House B/L.

j. Chartered B/LSelain maskapai pelayaran dan Forwarding Company maka ada juga B/L yang diterbitkan oleh pihak yang mencarter kapal, jenis B/L ini dikenal sebagai Chartered B/L.

C. Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate Of Origin/ COO

Surat keterangan ini menyatakan negara asal dari produk yang diekspor dan biasanya diminta dalam syarat-syarat kontrak dan atau L/C. Ada beberapa ketentuan yang mengatur SKA untuk komoditi ekspor Indonesia. Surat keputusan ini disertai keputusan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai pengeluaran SKA untuk komoditi ekspor Indonesia. SKA ini dikeluarkan oleh Pusat Karantina Pertanian untuk keperluan mengekspor komoditas Pertanian ke manca negara atau Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen Perdagangan.

II. BEA DAN CUKAI SERTA PEMERIKSAAN

A. Bea dan Cukai

Peraturan mengenai operasi Bea dan Cukai ditetapkan dalam instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 mengenai kebijaksanaan untuk melancarkan kegiatan ekonomi. Penerapan prosedur Bea dan Cukai dalam bidang ekspor dan impor termuat dalam surat keputusan Menteri Keuangan. Pasal-pasal dalam keputusan tersebut yang ada hubungannya dengan ekspor dapat ditingkatkan sebagai berikut: 1. Barang - barang ekspor tidak dikenakan pemeriksaan Bea dan Cukai. 2. Pengecualian hanya bisa dilakukan, apabila terdapat kecurigaan, bahwa :

a. Barang ekspor ekspor tersebut merupakan barang yang ekspornya dilarang, diatur atau diawasi.

b. Barang ekspor tersebut kena pajak ekspor (PE) atau ekspor tambahan (PE), dan ini tidak disebutkan dengan benar dalam PEB.

Dalam kasus tersebut pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan instruksi tertulis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Satu-satunya dokumen yang ditangani oleh Bea dan Cukai adalah PEB. Bila PEB ditulis dengan benar, maka Bea dan Cukai dapat memberikan clearance barang untuk dikapalkan /fiat muat.

B. Pemeriksaan

Walaupun Bea dan Cukai tidak lagi terlibat dalam pemeriksaan barang ekspor, tetapi pemeriksaan masih tetap diperlukan dalam rangka fasilitas Bapeksta. Ajika barang ekspor memerlukan pemeriksaan oleh Surveyor, maka eksportir harus mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kepada Surveyor apabila barang sudah siap untuk diekspor dengan mengisi PPBE (Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor). Pemeriksaan meliputi jenis barang, klasifikasi, mutu barang dan jumlahnya. Jika pemeriksaan sudah selesai, surveyor mengeluarkan Pra Kebenaran Pemeriksaan, dimana surat ini harus disertakan pada PEB pada saat mendaftarkan pada Bank Devisa dan kepada Bea dan Cukai untuk persetujuan muat. LKPE akan dikeluarkan apabila barang betul-betul telah dimuat. Prosedur mengenai ini, termasuk untuk barang yang salah atau melanggar persyaratan, tertera dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 14 Juli 1988.

IV. PENGAPALAN / PENGANGKUTAN

Tidak terdapat peraturan mengenai pengapalan dalam mata rantai ekspor yang ada hubungan secara langsung dengan eksportir. Namun hal ini menjadi penting bagi eksportir yang menjual dengan term C & F atau CIF.

Hal ini akan sangat penting terutama jika diperlukan alat angkut khusus, misalnya kontainer yang berventilasi atau yang memiliki pendingin. Untuk memperlancar pengurusan barang eksportir agar menggunakan jasa agen pengapalan dan ekspedisi. Peraturan-peraturan untuk memperlancar arus perdagangan dimuat dalam INPRES No. 4 tahun 1985, termasuk perbaikan-perbaikan dibidang angkutan barang, dalam bentuk:

- Biaya pelabuhan- Tarip angkutan antar cargo- Prosedur penanganan cargo- Agen perkapalan- Operasi pelabuhan

Dalam rangka melayani ekspor komoditas, ada 4 pelabuhan utama yang menangani perdagangan internasional antara lain : Tanjung Priok, Tanjumg Perak, Ujung Pandang dan Belawan. Badan Pelaksana Bursa Komoditi ( BAPEBTI) telah membentuk bagian khusus yang berhubungan dengan pengadaan ruang kapal. Kegiatan penyedia informasi muatan dan ruang kapal yang diselenggarakan oleh BAPEBTI meliputi bidang bidang angkutan laut dalam negeri ( antar pulau) dan angkutan laut luar negeri yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pihak penyedia dan pemakai jasa angkutan laut.

Informasi yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa angkutan laut meliputi: nama pemesan ruang kapal, jenis dan jumlah komoditi, jadual pengapalan yang direncanakan, jenis kemasan barang, asal dan tujuan pengapalan. Sedangkan

informasi yang dibutuhkan pihak pemakai jasa angkutan laut antara lain : nama perusahaan pelayaran, trayek dan jadual pelayaran, jenis/type/ ukuran dan kecepatan kapal, posisi kapal terakhir, ruang kapal yang tersedia dan tarip yang ditawarkan.

Disamping melakukan kegiatan tersebut diatas BAPEBTI menyediakan sarana untuk pelaksanaan transaksi muatan dan ruang kapal. Pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dilakukan secara bebas.

Untuk jelasnya dapat dihubungi BAPEBTI dengan alamat:

Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI)Jln. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta PusatTel. 021. 441921

Telex 44194 BAPEBTI IA

V. PERATURAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

A. Sistem Konsinyasi / Consignment SaleCara ini adalah yang paling umum, tetapi memiliki resiko akan kebusukan, penurunan harga , devaluasi uang dan sebaginya terhadap eksportir. dengan sistem ini eksportir kita tidak dapat berbuat banyak, karena segalanya ditentukan oleh importir. Dengan kata lain eksportir selalu dipihak yang lemah karena menjual komoditas tanpa menetahui lebih dahulu nilai produk yang akan diterima. Normsl komisi pada suatu " consignment Sale" adalah 5 - 10 persen ditambah 2 - 3 persen " Handling Charge. Pengenaan komisi bervariasi tergantung pada jumlah pekerjaan yang diminta oleh importir.

B. Harga Tertentu / Fixed Price

Cara ini kurang umum, tetapi kadang-kadang mungkin juga dipakai meskipun dengan menggunakan L/C. Sistem Fixed Price ini akan lebih menguntungkan eksportir jika permintaan akan produk tersebut tinggi atau mempunyai perdagangan berskala luas.

C. Letter of Credit (L/C)

Cara pembayaran yang banyak dipakai adalah dengan L/C, karena memenuhi kepentingan keduabelah pihak. L/C merupakan surat yang dikeluarkan oleh bnak devisa atas permintaan nasabahnya (importir) yang ditujukan kepada penerima (eksportir) di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut. Dengan surat tersebut eksportir mempunyai hak untuk menarik wesel. Bank bersangkutan menjamin untuk menerima atau untuk menguangkan wesel yang ditarik asalkan memenuhi syarat-syarat yang ada didalam surat tersebut. Alamat bank devisa antara lain :

Bagian Devisa Bank IndonesiaJln. Kebon Sirih No. 82 - 84

Jakarta PusatTel. 021 372408 - 374108

PROSEDUR EKSPORYang dimaksud dengan prosedur ekspor adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh eksportir semenjak menyiapkan barang dagangannya yang akan diekspor hingga barang tersebut dimuat diatas kapal (kondisi FOB).

Bila ekspornya dilakukan dengan L/C, prosedurnya antara lain :

1. Eksportir mengadakan koresponden dengan importir di luar negeri sampai mendapatkan kecocokan harga, mutu, delivery dan lain-lain.

2. Eksportir dan importir mengadakan kontrak jual beli. 3. Importir membuka L/C melalui bank korespondennya. 4. Bank koresponden meneruskan L/C kepada Bank Devisa di Indonesia yang

ditunjuk oleh eksportir. 5. Bank Devisa meneruskan L/C ke eksportir. 6. Eksportir menyiapkan barang dagangannya yang dipesan oleh importir. 7. Eksportir mendaftarkan PEB di Bank Devisa yang dilengkapi dengan LKPE, SM dan

atau SPM dan dukumen lainnya bila dipersyaratkan. 8. Eksportir memesan ruangan kapal kepada Maskapai Pelayanan/Penerbangan. 9. Eksportir sendiri atau EMKL/EMKU mengfiat muatan barangnya di Bea dan Cukai. 10. Eksportir sendiri atau melalui jasa EMKL/EMKU mengirimkan barangnya ke kapal

dan mengurus keleng-kapan dokumen ekspornya. 11. Eksportir mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian

dan Perdagangan/Kantor Perdagangan untuk mendapatkan SKA (bila diperlukan). 12. Eksportir melakukan negosiasi wesel di Bank Devisa. 13. Bank Devisa mengirimkan dokumen ekspor kepada importir melalui bank

korenponden.

Jenis- Jenis L/C

Bermacam-macam L/C yang diketemukan dalam dunia per L/C-an dimulai dari L/C yang dibatasi negosiasinya (restricted) sampai pada yang bebas negosiasinya (Freely Negotiable). Namun ada tiga jenis L/C yang paling lazim dijumpai dalam praktek yaitu dilihat dari saat pembayarannya :

1. Sight L/C

adalah L/C yang bilamana semua persyaratan dipenuhi, maka bank negosiasi paling lama dalam 7 hari kerja wajib melunasi/membayar nominal L/C kepada eksportir.

Dengan demikian, Sight L/C (L/C unjuk) bisa dikategorikan sebagai L/C yang tunai, pada saat diperlihatkan semua dokumen pengapalan (shipping Documents) yang lengkap tanpa penyimpangan (Disccrepancies) pada saat itulah pembayaran akan dilakukan oleh bank kepada eksportir. Oleh karena itu digolongkan sebagai L/C yang aman (Safety L/C).

2. Usance L/C

Berbeda dengan Sight L/C, maka Usance LC dimaksudkan bahwa pembayaran baru bisa dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan / tanggal Bill of Lading, dengan demikian berarti eksportir memberi kredit kepada importir dimana barang dikirim terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan. Usance L/C dapat dilakukan kalau eksportir sudah percaya dengan importir.

3. Red Clause L/C

Jika Usance L/C dibayarkan kemudian hari oleh importir setelah barang-barang pesanan tiba, sebaliknya Red Clause L/C adalah terbalik dibanding dengan Usance L/C, yaitu pembayaran dilakukan oleh bank negosiasi kepada ekspotir sebelum

barang dikapalkan. Dengan demikian importir memberi kredit kepada eksportir. Terlihat adanya Pre-Financing bagi eksportir.

4. Revolving L/C.

Bila L/C dengan jumlah US$ 200 sebagai nominal L/C pada saat di buka, namun shipment bisa dilakuikan sampai liam kali, maka dalam realisasinya, nominal L/C bertambah menjadi US$ 1,000. Ini diartikan sebagai revolving L/C. Hal ini untuk menghindari biaya pembukuan L/C yang tinggi.

Sudah barang tentu dengan revolving L/C pengapalan sebagian (partial shipment) akan diperbolehkan.

5. Transferable L/C.

Andaikata pada saat L/C ingin direalisasi, ternyata adanya kesulitan teknis atau kurangnya kapasitas pruduksi, maka L/C tersebut terbuka kemungkinan dialihkan/ditransfer kepada pihak lain / beneficiary ke 2, sehingga yang mengapalkan barang tersebut adalah beneficiery ke 2, sehingga yang mengapalkan barang tersebut adalah beneficiary ke 2.

6. Standby L/C

Standby L/C adalah jenis L/C yang berlainan dengan L/C yang berlaku di dunia ekspor impor, karena L/C ini tidak menyangkut pembayaran ekspor impor, teapi hanya berfungsi sebagai jaminan bank/Bank Guarantee, yaitu untuk meng-backup bilamana terjadi wan-prestasi dari benficiary atau pihak yang hutang baik untuk pemborong atau pihak yang berhutang baik untuk penyelesaian bangunan gedung maupun utang lainnya.

7. Confirmed L/C

Adalah L/C yang pembayarannya dijamin oleh dua bank, yakni bank pembuat L/C dan bank penyampai L/C atau bank negosiasi, artinya L/C ekspor yang diterima oleh bank penyampai L/C tersebut di-backup / diconfirm kembali / dijamin kembali pembayarannya oleh bank penerima L/C, dengan demikian apabila terjadi kepailitan atau kerugian atas bank pembuka L/C, maka bank penyampai itulah yang akan menyelesaikan pembayaran L/C-nya semua persyaratan L/C dipenuhi.

8. Back to Back L/C

Sebenarnya L/C jenis ini adalah L/C yang dibuka berdasarkan L/C yang pertama (master L/C) yang nilai satuan barang dagangannya lebih tinggi yang diterima oleh Trader/perantara. Maka berdasarkan L/C tersebut dibukalah L/C yang baru atau L/C yang kedua, yang sering disebut dengan Back to Back L/C. Ciri khas dari L/C ini dapat dipantau dari pelabuhan tujuan/negara tujuannya. Bila L/C dibuka dari Singapura, pelabuhan tujuannya di Colombo.Hal ini memberi indikasi bahwa barang tersebut bukanlah untuk kepentingan trader/pembuka L/C di Singapura, akan tetapi untuk pembeli yang sebenarnya yang berada di luar Singapura, sehingga dipakai Switch Bill of Lading untuk menghilangkan jejak eksportir di Indonesia.

9. Irrevocable L/C

Dilihat dari kemungkinan dibatalkannya L/C oleh pihak pembuka L/C dan bank pembuka, maka kita mengenal Irevocable L/C dan Revocable L/C. Yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan dab L/C yang dapat dibatalkan sepihak. UCP 500

menetapkan bila tidak dicantumkan kepastiannya, akan dianggap sebagai Irrevocable

Negosiasi

Negosiasi merupakan pembayaran di muka kepada Eksportir melalui pengambilalihan dokumen ekspor atas dasar L/C. Proses negosiasi ini akan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan cashflow karena Anda tidak perlu menunggu datangnya pembayaran dari Bank Pembuka L/C.

Diskonto

Apabila Anda memiliki tagihan atas L/C ekspor berjangka yang sudah diterima (accepted) Bank Pembuka L/C, Anda dimungkinkan untuk menarik pembayaran terlebih dahulu dengan menjual tagihan tersebut kepada Bank. Transaksi ini dikenal dengan istilah diskonto. Dengan demikian, kebutuhan cashflow Anda dapat segera terpenuhi karena Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh pembayaran pada saat jatuh tempo.

Pihak-pihak yang terlibat serta kewajiban dan tanggung jawabnya.

Dalam keadaan yang sederhana suatu letter of credit menyangkut keterlibatan 3 pihak utama yaitu : Pembeli, Penjual dan Bank Pembuka.

Namun demikian ada beberapa tipe atau jenis L/C lain yang melibatkan lebih dari pada yang disebutkan diatas meskipun tidak dapat meninggalkan ketiga pihak utama itu.

Jadi dalam mekanisme L/C dapat terlibat secara langsung beberapa pihak yaitu :

Pembeli / Buyer / Importer / Accountee / Opener / Account Party / Applicant. Penjual / Seller / Exporter / Supplier / Beneficiary Bank Pembuka / Opening Bank / Issuing Bank Bank Penerus / Advising Bank / Notifying Bank Bank Pembayar / Paying Bank Bank Pengaksep / Accepting Bank. Bank Penegosiasi / Negotiating bank Bank Penjamin / Confirming Bank.

Pada Modul ini, Mahasiswa diharapkan mengerti tentang proses ekspor & impor serta bagaimana proserdur pembayaran jika menggunakan Letter of Credit.

Tugas Diskusi

Coba anda diskusikan menyangkut kelemahan & kelebihan pembayaran mekanisme L/C ?

Quiz

1. Sebutkan semua Jenis Angka Pengenal Importir serta apa bedanya masing-masing

2. Apakah semua orang yang mau melakukan impor selalu memerlukan API3. Ceritakan mengapa ada kebijakan berkaitan dengan barang-barang yang

merupakan larangan impor dan apakah tujuannya. 4. Ceritakan keterlibatan pihak-pihak yang tertera di atas serta seberapa jauh

tanggung jawabnya ?5. Jenis L/C yang mana yang lebih menguntungkan bagi pihak importir dan jenis L/C

yang mana pula yang lebih menguntungkan pihak Exportir ?6. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk menjadi exportir ?

Tugas Mandiri :

Coba anda sebutkan barang-barang ekspor berdasarkan kelompok barang dibawah ini :

a. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;

b. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;

c. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;d. Barang Yang Bebas Ekspornya.

Sumber : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 57/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA