Modul Memahami RSPO

1Modul Memahami RSPO

Modul Memahami RSPO

”Pilihan Pendekatan Advokasi Hak Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Terkena

Dampak Industri Sawit di Indonesia”

Sawit Watch2011

2 Modul Memahami RSPO


1. Latar belakangMeningkatnya konflik. Sertifikasi terus dikeluarkan tapi konflik masih ada. RSPO adalah berbasis kinerja bukan berbasis manajemen sistem dan prosedur operasi seperti lembaga sistem verifikasi lainnya.

2. Tujuan ‘Hak dan penghidupan masyarakat setempat, buruh dan petani sawit terkena dampak terjamin, dilindungi dan meningkat lebih baik dalam produksi minyak sawit berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO

3. Hasil yang diharapkan RSPO dan anggotanya melaksanakan prinsip dan kriteria dengan komprehensif, partisipatif, profesional, transparan dan akuntabel berbasis kinerja, kualitas dan terbaik kelas dunia dalam sertifikasi, prosedur keluhan dan penganangan sengketa.

4. Pendekatan Untuk mencapai tujuan ini aktifis menyampaikan kasus-kasus dan praktek yang terkait dengan proses, penerapan dan pelaksanaan prinsip dan kriteria RSPO dalam konteks hak masyarakat adat, buruh dan petani sawit.

5. Aktifitas (1) lokakarya pelatihan memahami sistem RSPO; (2) latihan memilih, menetapkan dan memantau proses dan penilaian kepatuhan dengan prinsip dan kirteria RSPO oleh anggota; (3) menyampaikan surat komunikasi tentang kasus sengketa tanah, petani sawit, isu buruh dan diskriminasi anggota RSPO; dan (4) menyusun model alternatif pemantauan RSPO.

6. Kelompok sasaran RSPO menangani proses keluhan melalui grievance procedure (GP). RSPO mengurus sengketa tanah melalui fasilitas


penanganan sengketa (DSF). Lembaga sertifikasi proses dan pelaksanaan penilaian audit perusahaan sawit beroperasi di Kalimantan dan Sumatera (PCRs). Perusahaan sawit yang sedang melakukan perluasan kebun baru (NPP). 7. Relevansi tindakanAktivasi mekanisme akuntabilitas RSPO dapat meningkatkan kredibilitas RSPO apabila manfaat dan peluang perubahan dan perbaikan melalui mekanisme dan pilihan ‘checks-and-balances’ yang tepat dan benar.

8. Umpan balik atau feedbackTanggapan cepat terhadap substansi, proses, kendala kapasitas internal dan eksternal sebagai enabling factors dan constrains yang terjadi dalam memahami modul RSPO. Saran dan opsi perbaikan model advokasi RSPO.


Susunan modul

Statuta RSPO

Pasal 1 tentang nama RSPO terdaftar dibawah pasal 60 Swiss Civil Code;

Pasal 2 tujuan RSPO adalah promosi pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama dan kerjasama parapihak

Pasal 3 kedudukan di Canton of Zurich, SwitzerlandPasal 4 kualitas keanggotaanPasal 5 persyaratan masuk anggota RSPO Pasal 6 anggota Pasal 7 pemberhentian anggotaPasal 8 Keuangan, Tanggung JawabPasal 9 Dewan EksekutifPasal 10 Pertemuan Dewan EksekutifPasal 11 Musyawarah Umum AnggotaPasal 12 Musyawarah Umum Anggota Luar BiasaPasal 13 StafPasal 14 Pembubaran

Kualitas Anggota

Anggota RSPO harus terdiri dari anggota biasa yang melakukan aktifitas mereka dalam dan sekitar rantai pasok minyak sawit dan telah membayar tanggung jawab keuangan iuran keanggotaan. Diharapkan aktif dalam RSPO dan mendorong tujuan dan prinsip RSPO. Pihak-pihak yang tertarik yang aktif dalam ranah RSPO dapat diterima sebagai anggota afiliasi. Badan hukum harus diwakili oleh satu atau lebih orang yang mereka pilih. Dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari jaksa.


Anggota RSPO (September 2011)

Kategori keanggotaan Jumlah Perusahaan perkebunan 89Penjual dan pengolah minyak sawit 193Perusahaan barang-barang konsumen 161Pengecer/retailers 31Bank dan investor 10LSM konservasi/lingkungan 15LSM pembangunan/sosial 10Total (September 2011 509

Pasal 7 Pemberhentian Anggota RSPO

Pengunduran melalui surat disampaikan kepada Sekjen RSPO dengan pemberitahuan 6 bulan sebelumnya. Pembubaran badan hukum organisasi anggota atau meninggalnya anggota individu. Pemberhentian oleh Dewan Eksekutif karena gagal membayar iuran anggota atau pelanggaran serius, setelah disampaikan surat oleh EB RSPO untuk menyampaikan penjelasan. Anggota EB yang masih dalam pertimbangan pemberhentian tidak boleh ikut memilih. Gagal membayar iuran anggota 3 bulan setelah tagihan disampaikan. Pasal 8: Keuangan, Tanggung Jawab

Keuangan RSPO termasuk bersumber dari Iuaran anggota, donasi atau warisan yang mungkin diberikan kepada RSPO dan sumber keuangan lainnya yang syah secara hukum, dan Harta kekayaan RSPO dapat digunakan untuk membayar hutang yang diperjanjikan atas nama RSPO dan tidak satupun anggota, termasuk anggota EB RSPO bertanggung jawab atas setiap hutang.


Pasal 9: Dewan Pengurus

RSPO dikelola oleh Dewan Pengurus (Executive Board) yang terdiri dari 16 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum anggota untuk periode 2 tahun. Anggota Dewan Pengurus dapat dipilih kembali dengan alokasi anggota pengurus: Perusahaan produsen: 4 (Malaysia, Indonesia, petani dan wakil negara lain); Pengolah minyak sawit: 2; Perusahaan pengolah barang konsumen: 2; Pengecer minyak sawit: 2; Bank dan investor: 2; LSM lingkungan: 2; dan LSM sosial: 2. Dewan pengurus memilih diantara mereka seorang presiden dan beberapa wakil serta bendahara. Penujukan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Pengurus harus tercatat dalam risalah musyawarah umum anggota.

Pasal 10: Rapat Dewan Pengurus

Rapat dewan pengurus dilaksanakan sedikitnya 6 bulan sekali yang sebelumnya disampaikan surat pemberitahuan pertemuan oleh presiden dewan pengurus. Atau atas permintaan 1/3 anggota dewan pengurus untuk mengadakan pertemuan dewan pengurus. Keputusan diambil melalui konsensus kecuali ditetapkan sebaliknya dalam statuta. Dewan pengurus dapat mengambil keputusan diluar rapat fisik, melalui mekanisme konsultasi dengan anggota dewan pengurus.

Pasal 11: Musyawarah Umum Anggota

Musyawarah umum anggota dihadiri oleh seluruh anggota RSPO dan dilaksanakan setiap tahun. Anggota harus diberitahukan 21 hari atau tidak boleh lebih dari 60 hari sebelum musyawarah umum dilaksanakan. Rapat majelis anggota dipimpin oleh presiden RSPO. Presiden menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan RSPO. Bendahara melaporkan pengelolaan keuangan dan menyampaikan pengeluaran tahun sebelumnya serta anggaran tahun pembukuan tahun


depan untuk pengesahan oleh rapat majelis anggota. Majelis anggota menetapkan iuran tahunan yang dbayar anggota. Iuran anggota adalah EURO 2000 per tahun. Setelah agenda selesai dilanjutkan pemilihan dewan pengurus. Setiap anggota biasa memiliki 1 hak suara. Anggota afiliasi boleh hadir dan berpartisipasi tapi tidak memiliki hak suara. Pembubaran dapat dilakukan apabila didukung oleh suara mayoritas anggota yang hadir.

Pasal 12: Musyawarah Umum Anggota Luar Biasa

Jika diperlukan atau atas permintaan 1/5 anggota biasa yang terdaftar, presiden harus menyelenggarakan musyawarah umum anggota seperti pasal 11. Satu anggota biasa memiliki satu hak suara. Pembubaran dapat dilakukan apabila didukung oleh suara mayoritas anggota yang hadir.

Pasal 13: Staf RSPO

RSPO diurus sehari-hari oleh staf, yang dipekerjakan oleh RSPO atau dibawah kontrak RSPO. Staf menangani kegiatan usaha sehari-hari dan melaksanakan aktifitas yang dijabarkan dalam pasal 2 statuta. Dewan pengurus menunjuk dan menetapkan syarat pekerjaan Sekretaris Jendral dan staf. Sekretaris Jendral bertanggung jawab menjalankan pengelolaan operasional RSPO antar tenggang waktu rapat dewan pengurus sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh dewan pengurus.

Pasal 14: Pembubaran

Jika terjadi pembubaran diumumkan oleh 2/3 (dua per tiga) anggota biasa yang hadir dalam musyawarah umum atau musyawarah umum anggota luar biasa. Satu atau lebih utusan anggota yang ditunjuk oleh musyawarah majelis anggota atau musyawarah majelis anggota luar biasa menetapkan pembagian,


jika ada, harta RSPO sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh majelis anggota.


Kelompok Kerja RSPO

Kelompok Kerja Kriteria (Criteria Working Group)

RSPO Criteria Working Group dibentuk tahun 2005. Komposisi Pokja: 10 produsen minyak sawit, 5 dari supply chain, 5 LSM Lingkungan, dan 5 LSM sosial. Tugas CWG adalah Menyelesaikan prinsip dan kriteria; Memberikan pedoman bagaimana kriteria akan dipenuhi; Mengembangkan pedoman bagaimana penafsiran nasional (national interpretation) mengenai bagaimana prinsip dan kriteria sebaiknya dilakukan; Mengembangkan rekomendasi secara utuh tentang bagaimana penggunaan prinsip dan kriteria sebaiknya ditangani, termasuk usulan mekanisme untuk review berkala dan tertentu terhadap prinsip dan kriteria.

CWG berhasil merumuskan 8 prinsip, 39 kriteria dan lebih dari 120 indikator produksi minyak sawit berkelanjutan. Prinsip dan Kriteria RSPO ditinjau-ulang setiap 5 tahun. Tahun 2012 akan diadakan pembahasan terhadap prinsip dan kriteria RSPO. Tahun 2012 merupakan tahun peninjauan kembali terhadap prinsip dan kriteria RSPO setelah 5 tahun penerapannya.

Kelompok Kerja Verifikasi/Sertifikasi

RSPO Verification Working Group atau RSPO Certification Working Group (CWG/VWG) dibentuk tahun 2006. Agar tercapai tujuan untuk pembuktian atau verifikasi kepatuhan penerapan dan pelaksanaan prinsip dan kriteria RSPO oleh pabrik dan sumber pamasok buah ke pabrik. Tetapi tidak boleh ada klaim publik terkait kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO dapat dibuat tanpa sertifikasi pihak ketiga dan pengesahan oleh RSPO. Sertifikasi pihak ketiga diperlukan untuk evaluasi kepatuhan dengan prinsip dan kriteria RSPO dan dalam audit


rantai pasok (supply chain) untuk memeriksa bukti kepatuhan dengan persyaratan keterlacakan minyak sawit berkelanjutan. CWG/VWG dibentuk untuk menyiapkan rekomendasi mengenai pengaturan sertifikasi untuk pertimbangan Dewan Pengurus RSPO. Tujuannya adalah untuk memastikan penilaian RSPO dilaksanakan dengan objektif dan konsisten dengan tingkat cara yang ketat dan kepercayaan pemangku kepentingan. Anggota Pokja terdiri dari asosiasi perusahaan (MPOA, GAPKI), lembaga sertifikasi (CUC, SIRIM), lembaga penelitian, processor, perusahaan konsultan, NGO lingkungan dan sosial, dll.

Kelompok Kerja Petani Kecil

Task Force on Smallholders atau Gugus Tugas Petani Kecil atau Kelompok Kerja. Dipimpin bersama oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch. Mandat TFS adalah: (1) untuk memastikan kesesuaian Prinsip dan Kriteria RSPO bagi petani kecil dan membuat usulan-usulan tentang bagaimana cara terbaik menyelaraskan usulan-usulan tersebut, secara nasional dan/atau secara umum untuk memastikan keterlibatan yang menguntungkan petani dalam produksi minyak sawit berkelanjutan.

Hasil-hasil kerja TFS adalah hingga 2010 (1) Panduan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kemitraan; Panduan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani swadaya; (2) Sistem sertifikasi kelompok untuk petani swadaya; dan (3) Panduan bagi manejer kelompok petani untuk sertifikasi kelompok. TFS2 dibentuk untuk bergerak dari sistem kerja menuju kemampuan teknis turut serta, melaksanakan dan mendapatkan manfaat RSPO. Anggota TFS adalah utusan Pokja Nasional dari Malaysia, Indonesia, PNG dan Thailand, Asian Agri, Musim Mas, NASH, FELDA, MPOA, IFC, HSBC, Solidaridad, GTZ. TFS2 dipimpin bersama oleh Oxfam dan Sawit Watch.


Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca

RSPO Greenhouse Gas Working Group (RSPO GHG WG). Tujuan mengidentifikasi sumber-sumber emisi dari rantai pasok produksi minyak sawit, perubahan cadangan karbon dan upaya mitigasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Anggota Pokja: Wilmar, Musim Mas, Sime Darby, Sinar Mas, KLK, Asian Agri, GAPKI, MPOA, IPOC, CIRAD, Unilever, Wetlands, Conservancy International, WWF International, Oxfam, Sawit Watch.

Aktifitas Pokja: (1) menyusun panduan dan prosedur yang dapat digunakan oleh produsen dan pengolah untuk memantau dan mengurangi gas rumah kaca dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pengolahan; (2) menyusun ‘business models’ untuk pilihan berkelanjutan untuk perkebunan kelapa sawit dalam kawasan gambut termasuk air, pengelolaan, mekanisme pemulihan, dan rekomendasi kawasan setelah pemakaian gambut oleh kebun; dan (3) Mengidentifikasi berbagai peluang menghindari, mengurangi atau mempengaruhi pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan

Kelompok Kerja Prosedur Penanaman Baru

RSPO New Planting Procedure (Pokja) ini dipimpin oleh WWF International. Anggota MPOA, GAPKI, Musim Mas, Sinar Mas, Wilmar, Socfindo, IFC, IPOC, ZSL, Oxfam, FPP, dan Sawit Watch Efektif berlaku 1 Januari 2010 dan evaluasi 2011.

Prosedur penanaman baru (1) penilaian dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif dan partisipatif secara independen berdasarkan kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.4; (2) implementasi rencana atas hasil-hasil kajian dampak sosial dan lingkungan berdasarkan kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5, 7.6 dampak dan penanganannya; 5.2 dan, 7.3 nilai konservasi tinggi dan


hutan primer; 4.3 dan 7.4 pengelolaan gambut. (3) Verifikasi konfirmasi dari lembaga sertifikasi diakui RSPO bahwa kajian dampak dilakukan secara mendalam, kualitas profesional dan sesuai dengan prinsip, kriteria dan indikator RSPO. (4) pengumuman publik 30 hari sebelum pembukaan lahan disampaikan dalam website RSPO. (5) resolusi keluhan dan sengketa apabila dalam masa 30 hari ada pihak yang merasa keberatan atau hak mereka diabaikan melalui Prosedur Keluhan RSPO.

Kelompok Kerja ad hoc RSPO untuk Masalah HCV di Indonesia

RSPO ad hoc Working Group on High Conservation Values Problems in Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus RSPO bulan Februari 2010 menyikapi temuan penelitian untuk RSPO oleh Forest Peoples Programme, HuMA, WildAsia dan Sawit Watch. Temuan penelitian tersebut diantaranya adalah kawasan yang teridentifikasi mengandung Nilai Konservasi Tinggi/NKT (HCV) tidak dilindungi. Areal izin lokasi dianggap terlantar dicabut dan diberikan kepada perusahaan lain yang mau membuka. Tujuan adalah eksplorasi pilihan dan solusi atas masalah-kendala pelaksanaan kriteria RSPO untuk identifikasi dan perlindungan nilai konservasi tinggi dalam dan sekitar kebun sawit anggota RSPO. Target dialog pilihan solusi masalah NKT adalah pemda, kementerian pertanian, pertanahan, penataan ruang nasional dan lingkungan hidup.

Anggota Pokja adalah PPKS Medan, Wilmar International, Lonsum, Sinar Mas, GAPKI, Oxfam, HSBC, FPP, HuMA, dan Sawit Watch.


Aturan & Standar RSPO

Beberapa Resolusi Penting RSPO1) Resolusi pembentukan Task Force on Smallholders (2006)2) Resolusi tentang kewajiban menyatakan komitmen

mendukung (membeli CSPO dalam rencana terikat waktu) melalui komunikasi tahunan atas perkembangan dimasukan dalam Kode Etik RSPO (2008)

3) Resolusi pembentukan kelompok kerja untuk menyediakan rekomendasi tentang bagaimana mengurus perkebunan yang telah ada di gambut (2009)

4) RSPO memberlakukan moratorium pembukaan lahan didalam ekosistem Taman Nasional Bukit Tigapuluh oleh anggota RSPO (2009)

5) RSPO membentuk kelompok kerja untuk membangun sistem untuk membantu biaya sertifikasi untuk petani kecil (Resolusi 2009)

6) RSPO menetapkan 28 hari pemberitahuan untuk menyampaikan resolusi anggota (2010)

7) Pernyataan posisi RSPO: hutan non primer (hutan sekunder, kritis dan vegetasi bukan hutan) dapat mencakup Nilai Konservasi Tinggi (2010)

Tata Tertib/Kode Etik Anggota RSPO

Kode Etik ini mengandung unsur (1) peningkatan peran dan komitmen; (2) transparansi, pelaporan dan klaim; (3) pelaksanaan; (4) penetapan harga dan insentif; and (5) pelanggaran atas tata tertib. Merupakan dasar untuk suatu integritas, kredibilitas dan kemajuan dari RSPO, setiap anggota memberikan dukungan, meningkatkan peran dan mengusahakan produksi, pemanfaatan dan penggunaan Minyak Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil). Seluruh Anggota Biasa dan Anggota Afiliasi harus bertindak dengan niat


yang baik menuju tujuan dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Tata Tertib ini. Tata Tertib ini berlaku untuk seluruh Anggota Biasa dan Anggota Afiliasi RSPO terkait dengan kegiatan mereka di sektor minyak kelapa sawit dan produk turunannya.

Naskah Kode Etik

1. Peningkatan Peran dan Komitmen1.1 Keanggotaan organisasi akan mengakui keanggotaan

mereka di RSPO, termasuk tujuan, ketentuan dan peraturan RSPO, Prinsip dan Kriteria (P&C) dan masing-masing national interpretasi dan proses penerapannya, melalui persetujuan tertulis dan eksplisit.

1.2 Para anggota akan meningkatkan peran dan mengkomunikasikan komitmen ini dalam organisasinya sendiri dan kepada konsumennya, pemasok, sub-kontraktor dan di sepanjang rantai pasok yang lebih luas, bila diperlukan.

1.3 Keanggotaan RSPO harus disetujui oleh perwakilan senior dari organisasi anggota.

2. Transparansi, pelaporan dan klaim2.1 Para anggota tidak akan membuat klaim yang menyesatkan

atau tanpa dasar mengenai produksi, pemanfaatan atau penggunaan minyak sawit berkelanjutan.

2.2 Para anggota diminta untuk memberikan laporan tahunan mengenai perkembangan pelaksanaan Tata Tertib ini.

2.3 Para anggota akan berkomitmen untuk membina hubungan yang terbuka dan transparan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara aktif mencari penyelesaian atas konflik.

3. Pelaksanaan3.1 Para anggota yang kepadanya P&C diberlakukan akan

berusaha menuju penerapan dan sertifikasi P&C.


3.2 Para anggota yang kepadanya P&C tidak diberlakukan secara langsung akan menerapkan standar paralel yang berhubungan dengan organisasi mereka sendiri, yang mana standard tersebut tidak dapat lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam P&C.

3.3 Para anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komitmen mereka kepada tujuan RSPO didukung dengan sumberdaya yang cukup dalam organisasinya.

3.4 Personel terkait dalam organisasi anggota akan diberikan informasi yang sesuai agar memungkinkan mereka bekerja menuju tujuan RSPO dalam pekerjaannya.

3.5 Para anggota akan berbagi dengan anggota yang lain mengenai pengalaman dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya minyak sawit berkelanjutan.

3.6 Para anggota yang kepadanya P&C tidak diberlakukan secara langsung akan secara aktif berusaha mempromosikan minyak sawit berkelanjutan dan akan memberikan dukungan kepada anggota yang terikat untuk melaksanakan P&C RSPO.

4. Penetapan harga dan insentif4.1 Para anggota yang memanfaatkan minyak sawit akan

mengintegrasikan penerapan dan verifikasi independent dari P&C sebagai panduan penilaian kinerja yang positif pada saat menilai kinerja pemasok.

4.2 Para anggota akan mematuhi sepenuhnya pedoman anti-trust RSPO, dan menghindari setiap tindakan yang akan dianggap sebagai praktek anti-kompetisi.

5. Pelanggaran atas Tata Tertib5.1 Para anggota akan berusaha untuk menyelesaikan

perselisihan secara langsung dengan organisasi anggota yang lain pada waktu dan cara yang tepat, dan tidak akan membuat tuduhan yang tidak berdasar atas pelanggaran


terhadap anggota yang lain.5.2 Pelanggaran atas Tata Tertib ini, atau atas peraturan dan

ketentuan RSPO akan mengarah pada pemberhentian dari keanggotaan organisasi (RSPO).

5.3 Sebelum mencari penyelesaian kepada pihak luar atas kasus tuduhan pelanggaran Tata Tertib yang belum terselesaikan, anggota akan melaporkan pelanggaran kepada Executive Board, yang mana kemudian Executive Board akan menindaklanjuti tuduhan pelanggaran tersebut sesuai dengan prosedur penanganan perselisihan RSPO.

5.4 Anggota Executive Board yang ditemukan, setelah melalui pemeriksaan, telah melanggar Tata Tertib ini, akan diganti.

Prinsip dan Kriteria RSPO

1) Komitmen terhadap transparansi 2) Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku; 3) Pengelolaan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai

kelayakan finansial dan ekonomis jangka panjang;4) Penggunaan tata kelola terbaik oleh perusahaan dan pabrik;5) Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya

alam dan keanekaragaman hayati; 6) Pertimbangan tanggung jawab terhadap pekerja dan

perorangan serta masyarakat terkena dampak oleh perusahaan dan pabrik;

7) Tanggung jawab pembangunan penaman baru;8) Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dalam semua

bidang aktifitas.


Perbandingan Prinsip RSPO dan Syarat Minimal Sawit Watch Prinsip RSPO Bottomline Sawit Watch

1)Komitmen terhadap transparansi

2)Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku;

3)Pengelolaan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai kelayakan finansial dan ekonomis jangka panjang;

4)Penggunaan tata kelola terbaik oleh perusahaan dan pabrik;

5)Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

6)Pertimbangan tanggung jawab terhadap pekerja dan perorangan serta masyarakat terkena dampak oleh perusahaan dan pabrik;

7)Tanggung jawab pembangunan penaman baru;

8)Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dalam semua bidang aktifitas.

1)Tidak ada konversi hutan primer dan ekosistem HCV

2)Mematuhi prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebagai hak masyarakat

3)Menghargai hak adat/ulayat4)Tidak ada pemberian izin

(HGU) pada lahan yang secara syah dalam sengketa

5)Perusahaan harus menghargai hukum internasional yang diratifikasi

6)Tidak ada pembakaran untuk penanaman dan peremajaan kelapa sawit

7)Tidak ada kekerasan dalam pembangunan yang berkaitan perkebunan kelapa sawit

8)Penghargaan terhadap Hak-Hak Buruh

9)Menghargai hak perempuan (keadilan gender)


Membaca Prinsip dan Kriteria RSPO

Contoh Prinsip 2 Kepatuhan hukum dan peraturan

Kriteria 2.3 (ketentuan) Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum, atau hak ulayat, atas pengguna lain, tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.

Indikator (alat bukti):Peta hak ulayat/adat dalam skala yang tepat (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)Salinan kesepakatan perundingan persetujuan masyarakat (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)

Norma/nilai dalam masyarakat (dinamika):Peta modern?Bahasa apa?Sudah benar secara adat?Apakah perempuan dilibatkan?

Prinsip

Kriteria Kriteria Kriteria

Indikator Indikator Indikator

Verifier/bukti objektif Verifier/bukti objektif Verifier/bukti objektif

Norma Norma Norma


Contoh: Memetakan praktek dan kepatuhan FPIC

Mat

riks s

eder

hana

: mem

buat

RSP

O F

&C

berf

ungs

i unt

uk p

enan

aman

bar

u

Prin

sip

Pers

yara

tan

utam

a1

Kete

rbuk

aan

Info

rmas

i2

Lega

litas

Periz

inan

Periz

inan

2 &

7Pe

rset

ujua

n m

asya

raka

t(F

PIC)

5&6

& 7

Dam

pak

sosia

l dan

lin

gkun

gan

5 &

7Pe

nila

ian

NKT

/HCV

2&6

& 7

Pem

beba

san

laha

n ya

ng

adil

(PLA

)6

Peny

eles

aian

kon

flik

JLA/

PLA

Pem

buka

anPe

nana

man

Prod

uksi

3Re

ncan

a pe

ngel

olaa

n

4&5

& 6

Tata

cara

ope

rasi

6 &

7Ke

bija

kan

dan

tata

cara

so

sial

8Pe

rbai

kan

teru

s men

erus

Peng

umum

an 3

0 ha

ri


Sistem Sertifikasi RSPOMenjadi pedoman untuk melakukan penilaian pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO oleh pihak ketiga independen. Untuk memastikan tidak boleh ada klaim publik terkait kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO dapat dibuat tanpa sertifikasi pihak ketiga dan pengesahan oleh RSPO.

Isi dokumen sistem sertifikasi terdiri dari (1) pendahuluan; (2) standar sertifikasi; (3) persyaratan akreditasi: mekanisme pengesahan dan pemantauan lembaga sertifikasi pihak ketiga; (4) persyaratan proses sertifikasi; (5) pendanaan sertifikasi RSPO; dan (6) definisi.

Termasuk lampiran (1) pengesahan penafsiran nasional; (2) prosedur akreditasi lembaga sertifikasi; (3) indikator wajib (indiktor mayor dan minor); (4) format laporan publik sertifikasi; dan (5) prosedur keluhan dan keberatan.

Sertifikasi pihak ketiga diperlukan untuk evaluasi kepatuhan dengan prinsip dan kriteria RSPO dan dalam audit rantai pasok (supply chain) untuk memeriksa bukti kepatuhan dengan persyaratan keterlacakan minyak sawit berkelanjutan.


Sistem Sertifikasi Lampiran

Bagian 1: Pengantar

Bagian 2: Standar Sertifikasi Lampiran 1: Prosedur UmumPengesahan National Interpretations

Bagian 3: PersyaratanAkreditasi

Lampiran 2: Prosedur untukPengesahan Lembaga Sertifikasi

Bagian 4: Persyaratan ProsesAkreditasi

Bagian 5: Pendanaan Sertifikasi RSPO

Lampiran 3: Ketidaksesuaian MayorIndikator Wajib

Lampiran 4: Format untuk LaporanRingkasan Publik

Lampiran 5: Prosedur untuk Keluhandan ketidakpuasan


Kompetensi Lembaga Sertifikasi

• Sebagai persyaratan minimum, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ISO 19011: 2002 Panduan untuk sistem audit kualitas dan/atau pengelolaan lingkungan, dengan beberapa modifikasi untuk memperhitungkan persyaratan-persyaratan khusus minyak sawit dan evaluasi rantai penyimpanan (chain of custody).

• Tatacara penilaian untuk penilaian sertifikasi terhadap Kriteria RSPO harus mewajibkan tim menunjukan keahlian sektor sawit yang memadai untuk menangani seluruh persyaratan Kriteria RSPO terkait penilaian khusus persoalan hukum, teknis, lingkungan dan sosial, dan harus memasukan anggota tim yang fasih bahasa utama sesaui dengan lokasi dimana penilaian tertentu sedang berlangsung, termasuk bahasa pihak-pihak terkena dampak seperti masyarakat setempat.

Kompetensi Lead Auditor

Pemimpin penilai (lead auditor) harus memiliki, sebagai syarat minimum:- pendidikan minimum lulusan sekolah tinggi (lulusan sekolah

menengah) di bidang pertanian, ilmu lingkungan atau ilmu sosial;

- paling sedikit lima tahun pengalaman profesional dalam ranah kerja berkaitan dengan audit (misalnya, manajemen minyak sawit; pertanian, ekologi; ilmu sosial);

- pelatihan dalam penerapan praktis Kriteria RSPO, dan Sistem Seritifikasi RSPO; berhasil menyelesaikan ISO 9000/19011 kursus pemimpin auditor;

- masa bimbingan pelatihan dalam audit praktis terhadap Kriteria RSPO atau standar berkelanjutan serupa, dengan


pengalaman minimum 15 hari pengalaman audit dalam tiga audit terakhir pada tiga organisasi berbeda

Kompetensi Team Audit

4.1.3 Tatacara penilaian untuk verifikasi penilaian terhadap Kriteria RSPO harus mewajibkan agar tim memasukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk menangani seluruh persyaratan Kriteria RSPO, yang mencakup masalah-masalah hukum, teknis, lingkungan dan sosial terkait penilaian khusus: Pengalaman kerja lapangan dalam sektor minyak

sawit, atau kemampuan yang setara. Praktek Pertanian Baik (Good Agricultural

Practices/GAP), dan Pengelolaan Hama Terpadu (IPM), penggunaan pestisida dan pupuk.

Audit kesehatan dan keselamatan dalam kebun dan fasilitas pabrik pengolahan, misalnya OHSAS 18001 atau Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja.

Pengalaman audit masalah-masalah kesejahteraan pekerja dan pengalaman audit sosial, misalnya audit SA8000 atau aturan akuntabilitas etis.

Audit lingkungan dan ekologi, misalnya pengalaman dengan pertanian organik, ISO 14001 atau Sistem Pengelolaan Lingkungan (EMS).

Fasih dalam bahasa utama di lokasi penilaian khusus sedang berlangsung, termasuk bahasa-bahasa pihak-pihak potensi terkena dampak misalnya masyarakat setempat.

Partial Certification Requirements

(e) Tidak ada penggantian hutan primer atau setiap kawasan yang ditemukan mengandung satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) atau diperlukan untuk mempertahankan


atau meningkatkan NKT sesuai dengan Kriteria 7.3 RSPO. Setiap penanaman baru sejak 2010 harus mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO

(f) Konflik-konflik lahan, jika ada, diselesaikan melalui sebuah proses yang disepakati bersama, misalah Prosedur Keluhan RSPO atau Fasilitas Penanganan Sengketa, sesuai dengan Kriteria RSPO 6.4, 7.5 dan 7.6.

(g)Sengketa-sengketa buruh, jika ada, diselesaikan melalui sebuah proses yang disepakati bersama, sesuai dengan kriteria RSPO 6.3.

(h)Ketidak-patuhan hukum, jika ada diselesaikan sesuai dengan persyaratan ketentuan hukum, dengan mengacu pada kriteria RSPO 2.1 dan 2.2.


Mekanisme Akuntabilitas RSPO

1. Proses keluhan/Prosedur keberatan

RSPO Grievance Procedure berlaku terhadap anggota biasa (ordinary member) RSPO yang tidak belum melakukan sertifikasi kepatuhan prinsip dan kriteria RSPO. Grievance Panel ditangani langsung oleh Dewan Pengurus (EB RSPO) dari setiap kategori keanggotaan (grower, processor, social and environmental NGO). GP memenuhi kebutuhan RSPO untuk menangani laporan keberatan terhadap anggota RSPO mencerminkan sifat, misi dan tujuan RSPO. Secara khusus proses keberatan memenuhi hal berikut:1) Menyediakan bagian khusus (focal point) untuk laporan

resmi kepada anggota RSPO.2) Menyediakan proses yang terang, terbuka dan netral untuk

mencapai dan menyelesaikan keberatan terhadap anggota RSPO.

3) Memberikan kesempatan tindakan atau prakarsa untuk mungkin meningkatkan hubungan baik antara pihak.

2. Mekanisme keberatan sertifikasi

Prosedur mekanisme keberatan sertifikasi menguraikan mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan keberatan terhadap kinerja lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Badan Pengurus RSPO.

Keluhan dan keberatan dapat diajukan oleh pihak berkepentingan, bila pihak berkepentingan memiliki kepentingan yang syah, atau terkena dampak langsung oleh, berbagai operasi organisasi yang telah dinilai atas pemenuhan Kriteria RSPO atau oleh keputusan sertifikasi.


Hal ini termasuk keberatan berkaitan dengan proses dan hasil dari sebuah penilaian sertifikasi atau tentang dengan aspek lainnya berkaitan dengan implementasi sistem sertifikasi RSPO.

Proses menyampaikan dan menangani pengaduan tidak terkait dengan proses atau hasil sebuah penilaian sertifikasi atau aspek lain berhubungan implementasi sistem sertifikasi RSPO ditangani melalui proses lainnya.

3. Fasilitas penanganan sengketa

Menyediakan sarana untuk mencapai resolusi yang adil dan jangka panjang terhadap sengketa-sengketa dalam waktu yang lebih efisien dan kurang birokratis dan/atau secara legalistik, sementara tetap menjunjung tinggi semua ketentuan/persyaratan RSPO termasuk kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Mengurangi beban administrasi dan teknis dalam pada Proses Keluhan yang ada saat ini dan para pelaksananya. Sengketa tanah yang berhubungan dengan minyak sawit menunjukkan bahwa sebagian besar adalah akibat dari kurangnya FPIC, pengakuan suara masyarakat, dan menghormati hak-hak adat. RSPO P & C kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5, dan 7.6 secara spesifik membutuhkan beberapa jenis interaksi soal bagaimana produsen untuk melanjutkan ketika berhadapan dengan isu seputar penggunaan lahan dan hak-hak adat masyarakat lokal, dan terutama untuk mengikuti proses FPIC persyaratan P & C.


Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Prinsip 1 Komitmen terhadap transparansi

Kriteria 1.1 Pihak Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 2.1 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 2: Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:


Kriteria 2.2 Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 2.3 Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 4: Penggunaan praktek terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik

Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.Isu:Aturan:


Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.2 Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.3 Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanahIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:


Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Bahan yang bersifat propilaktik tidak digunakan dan apabila bahan kimia pertanian yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Kriteria 5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.


Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 5.2 Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosialIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.


Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik

Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:


Kriteria 6.3 Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiriIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan


melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.7 Tidak mempekerjakan anak-anak. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis


lokal lainnya.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipasif sebelum membangun Kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasiIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasiIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:


Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 (sejak disyahkan RSPO) tidak dilakukan di hutan primer atau setiap daerah yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 7.4 Pengembangan penanaman pada lahan yang curam, dan atau ditanah marjinal serta rapuh (mudah longsor) harus dihindari.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:Kriteria 7.6 Masyarakat Setempat diberikan Kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkanIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:


Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Pratices lainnyaIsu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama.Isu:Aturan:Praktek negatif:Rumusan kesimpulan:

Modul Memahami RSPO

Documents

Transcript of Modul Memahami RSPO