MODUL 3: KEBIJAKAN PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
Transcript of MODUL 3: KEBIJAKAN PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
MODUL 3:KEBIJAKAN PENYUSUNANDOKUMEN KONTRAK(PERMEN PU NOMOR 07/2011 joPERMEN PUPR 31/2015)
PERMEN PU NO 07/ 2011
• Batang tubuh 12 Pasal• Lampiran 36 buku
• Pekerjaan Konstruksi 15 Buku• Jasa Konsultansi 21 Buku
• Ditetapkan oleh Menteri PU padatanggal 31 Mei 2011
• Diundangkan oleh Menteri Hukumdan HAM pada tanggal 15 Juni 2011
PERMEN PU NO 31/2015
• Batang tubuh 12 Pasal• Lampiran 20 Buku
• Pekerjaan Konstruksi 8 Buku• Jasa Konsultasi 12 Buku
• Ditetapkan oleh Menteri PU padatanggal 1 Juni 2015
• Diundangkan oleh Menteri Hukumdan HAM pada tanggal 26 Agustus2015
2
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 2. Maksud dan Tujuan• Maksud:
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
• Tujuan:agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalampenyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.
Pasal 3. Ruang Lingkup• Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
• Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumberdari pemerintah sebagaimana dimaksud di atas mencakup Pengadaan pekerjaankonstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumberdari pinjaman atau hibah dalam negeri.
3
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
4
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 4
a1 konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakanpembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masihsesuai dengan kriteria desain awal
a2 konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapatdilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembaliperencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yangbersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftarhitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 4b
a paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)tidak diperlukan surat jaminan penawaran.
b surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, PerusahaanPenjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembagapenjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimanakonsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas JasaKeuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja ULP.
c surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransiumum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai programasuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasidari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepadaKelompok Kerja ULP.
Penggunaan Surat Jaminan Pekerjaan Konstruksi
6
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 4b
d surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atau surat jaminanpemeliharaan, untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi,Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembagapenjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapatrekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasakepada PPK.
e surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, atau surat jaminanpemeliharaan, untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransiumum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai programasuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasidari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.
Penggunaan Surat Jaminan Pekerjaan Konstruksi
1. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapanpemenang bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikutidan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untukmenentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnyadinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
2. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alattidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumenpenawaran yang memenuhi syarat, dan/atau kapasitas dan produktifitas peralatan secarateknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
7
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 6d
3. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansidalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untukbeberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masingpaket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaandengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan,sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
4. Ketentuan pada ayat (3) hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paketpekerjaan konstruksi, dikecualikan apabila personil yang diusulkan penugasannya sebagai KepalaProyek atau ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhisyarat.
4a. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada pekerjaan jasa konsultansi yangmenggunakan kontrak lump sum (paling banyak tiga paket) atau bagian lump sum pada kontrakgabungan lump sum dan harga satuan atau untuk kontrak harga satuan dengan personil yangdiusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap).
8
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 6d
9
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 6g
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penyedia jasa pelaksana konstruksidiwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidangkonstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta didikyang diusulkan dalam dokumen penawaran.
10
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 8c
Penyesuaian Harga
a. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan;b. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga
satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan berdasarkan ketentuan danpersyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahandokumen pengadaan;
c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak Lump Sum dan bagian pekerjaanLump Sum pada kontrak gabungan (lump sum dan harga satuan) serta terhadap pekerjaandengan harga satuan timpang;
d. penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnyapekerjaan lump sum;
e. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
f. indeks harga bahan bangunan/konstruksi yang digunakan adalah indeks harga perdaganganbesar sub sektor konstruksi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS); dan
g. Koefisien penyesuaian harga ditentukan oleh PPK berdasarkan analisis detail harga yangdiperoleh melalui Engineer Estimate (EE), dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
Penyesuaian Harga
a. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan;b. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga
satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan berdasarkan ketentuan danpersyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahandokumen pengadaan;
c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak Lump Sum dan bagian pekerjaanLump Sum pada kontrak gabungan (lump sum dan harga satuan) serta terhadap pekerjaandengan harga satuan timpang;
d. penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnyapekerjaan lump sum;
e. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
f. indeks harga bahan bangunan/konstruksi yang digunakan adalah indeks harga perdaganganbesar sub sektor konstruksi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS); dan
g. Koefisien penyesuaian harga ditentukan oleh PPK berdasarkan analisis detail harga yangdiperoleh melalui Engineer Estimate (EE), dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
Kontrak
PekerjaanKonstruksi
Lump Sum
HargaSatuan
Gabungan
JasaKonsultansi
Lump Sum
HargaSatuan
11
Didasarkan atas produk/keluaran(Output based) yang dihasilkankonsultan sesuai KAK/TOR
• feasibility study• design• study• evaluasi• kajian• telaah
• feasibility study• design• study• evaluasi• kajian• telaah
• pedoman• petunjuk• produk hukum• sertifikasi• lainnya
• pedoman• petunjuk• produk hukum• sertifikasi• lainnya
Didasarkan atas input (tenaga ahli& biaya langsung yang disediakankonsultan untuk melaksanakanpekerjaan sesuai KAK/TOR• supervisi/pengawasan
pekerjaan fisik• monitoring dan evaluasi• manajemen kontrak,• survey, dan lainnya
• supervisi/pengawasanpekerjaan fisik• monitoring dan evaluasi• manajemen kontrak,• survey, dan lainnya
Permen PU 07/2011Jo Permen PUPR 31/2015
Pasal 9
KETENTUAN TERKAITPENYUSUNAN DOKUMEN
Dokumen Pengadaan kontrak tahun jamak harus disusun berdasarkan Permen PUNo 31/PRT/M/2015
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak denganketentuan sebagai berikut:a. pengadaan memerlukan waktu > 1 TA dan sumber dana yang diperlukan untuk
pengadaan yang berasal dari rupiah murni (APBN/APBD).b. secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah dan/atau penyelesaian
pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan dan/atau dalamrangka mengefektifkan pencapaian program sesuai target yang telah ditetapkan.
c. sebelum pemilihan dimulai, sudah mendapatkan persetujuan pelaksanaankontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan (APBN) atau Kepala Daerah (APBD).
d. Dalam melaksanakan pelelangan kontrak tahun jamak dilakukan sekaligusmeliputi keseluruhan biaya pelaksanaan paket pekerjaan sampai dengan selesai,tidak berdasarkan anggaran yang tersedia di tahun pertama (bertahap).
12