M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
-
Upload
irvan-zulhakim -
Category
Documents
-
view
250 -
download
0
Transcript of M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
1/40
MAKALAH MATERI PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN
OLEH :
Bapak. DEDE USMAN, SIP, MM
Disusun oleh :
Nama : Hendra Fernando Bless
NPP : 23.1939
Kelas : C - 6
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
2/40
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
3/40
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil
menyelesaikan Rangkuman ini yang tepat pada waktunya.
Rangkuman ini berisikan tentang informasi prinsip-prinsip tentang
Pentingnya Ilmu Pemerintahan.Diharapkan Rangkuman ini dapat memberikaninformasi kepada kita semua . Kami menyadari bahwa Rankuman ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan rangkuman ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan Rangkuman ini dari awal sampai akhir.Semoga TUHAN senantiasa menyertai segala usaha kita.
Amin.
JATINANGGOR 15 JUNI 2013
PENYUSUN
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
4/40
DAFTAR ISI
1. BAB I PENGERTIAN BATASAN ILMU PEMERINTAHAN
2. BAB II HUBUNGAN ILMU PEMERINTANH DENGAN ILMU-ILMU LAIN (ILMU EKONOMI,
HUKUM, DAN ADMINISTRASI NEGERA).
3. BAB III PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.
4. BAB IV TEORI TENTANG KEKUASAAN.
5. BAB V PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN NEGARA.
6. BAB VI LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN.
7. BAB VII DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN.
8. BAB VIII BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN.
9.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
5/40
BAB I
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN
Pokok Bahasan I : PENGERTIAN BATASAN ILMU PEMERINTAHAN
Sub Pokok Bahasan I : 1. Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis
2. Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan
3. Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan
Ad 1.1. Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis
Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata
pemerintah atau pemerintahan, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku
kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata
tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah, yaitu :
1) Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang
diperintahkan;
2) Adanya dua fihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;
3) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima
perintah;
4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
Memerintah diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau
daerah sebagai bagian dari negara, maka kata pemerintah berarti kekuasaan
untuk memerintah suatu negara. pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan
yang tertinggi yang memerintah suatu negara.
Pemerintah ditafsirkan pula sebagai: pengelola atau pengurus.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
6/40
Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah.
Ad 1.2. Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan
Disampaikan berbagai pendefinisian tentang ilmu pemerintahan baik yang
berasal dari pakar Anglo Saxon (Amerika Serikat) maupun Kontinental (Negara-
negara Eropa) sbb.:
Menurut D.G.A. van Poelje
Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan
dipimpin dengan sebaik-baiknya.
Menurut U. Rosenthal
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan
cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.
Menurut H.A. Brasz
Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik
secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.
Menurut W.S. Sayre
Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari
Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
Menurut R. Mac Iver
Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang
mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
7/40
Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang
bagaimana manusia-manusia dapat diperintah( a science of how men are
governed).
Menurut Apter
Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang
(a) Memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang
mencakupnya, itu adalah bagian dan
(b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
Menurut Merriam
Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general
welfare, dan freedom.
Menurut Inu Kencana Syafiie
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan
pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan
pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik
dan benar.
Ad 1.3. Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan
a. Tujuan Umum
Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat
memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta
mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan
proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.
b. Tujuan Khusus
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
8/40
Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia
berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan
dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah
Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam
Negeri atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yangkesemuanya diharapkan untuk memperoleh mata kuliah ilmu pemerintahan.
BAB II
Pokok Bahasan II : HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA (ILMU POLITIK, HUKUM,
ADMINISTRASI NEGARA)
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
9/40
Sub Pokok Bahasan II : 1. Kedudukan Ilmu Pemerintahan dalam
Sistematika Ilmu
2. Epistemologi Ilmu Pemerintahan:
a. Pure Science
b. Applied Science3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-
ilmu Lainnya (Ilmu Politik, Hukum, dan Ilmu
Administrasi Negara)
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
10/40
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
11/40
Ad 2.1. Kedudukan
Ilmu
Pemerintahan dalam Sistematika Ilmu
Ad 2.2. Epistemologi Ilmu Pemerintahan:
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Episteme yang berarti
pengetahuan dan logi dari kata logos yang berarti ilmu.
Dalam penerapannya ilmu dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Pure Science (ilmu murni)
Yang dimaksud dengan Ilmu murni adalah, ilmu itu hanya murni
bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teorisasi, dalam arti
ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan
mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk
mempertinggi mutunya (Pure Science).
b. Applied Science (ilmu praktis)
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
12/40
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
13/40
Ad 2.3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-ilmu Lainnya (Ilmu
Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Administrasi Negara)
1) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik
Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan
politik pada umumnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik
menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup
masyarakat. Selain itu, politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah
pembentukan Negara, hakekat Negara serta bentuk dan tujuan Negara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada
fungsi output dari mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan
pada fungsi input.
Dengan perkataan lain, Ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen
politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari
suatu sistem politik.
Terlihat hubungan nyata antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan,
karena pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip
birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah menjalankan
keputusan-keputusan politik, dengan kata lain bahwa kebijaksanaan pemerintah
(Public policy) dibuat dalam arena politik tetapi amper semua perencanaan
dan pelaksanaan dalam arena birokrasi pemerintahan.
2) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum Tata Negara
Ilmu Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan Ilmu Hukum Tata Negara
karena kedua-duanya sama-sama memiliki objek material yang sama pula yaitu
Negara.
Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang dari ilmu hukum mengkhususkan
diri membahas seluk beluk praktek kenegaraan, khususnya dibidang tugas-tugas
kenegaraan, tetapi ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-
hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang
timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, tetapi ilmu hukum tatanegara
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
14/40
cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam
hubungan tersebut.
3) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi Negara
Kita mengetahui bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalampembangunan nasional yaitu dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum.
Proses penetapan kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dan proses
pelaksanaannya dinamakan administrasi Negara atau disebut juga administrasi
pemerintahan.
Dengan demikian bahwa menetapkan kebijakan adalah fungsi politik yang
dijalankan pemerintahan dan pelaksanaannya adalah fungsi administrasi yang
dijalankan oleh pemerintah.
Seperti yang dikatakan oleh Frank j. Goodnow dalam bukunya Politics and
administration, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama
lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan-
kebijaksanaan atau melahirkan keinginan Negara, sementara administrasi
sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan atau
penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kehendak Negara
tersebut.
BAB III
Pokok Bahasan III : PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Sub Pokok Bahasan III : 1. Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia
Belanda
2. Semasa Tahun 1945 1955
3. Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri
(APDN IPDN)
Ad 3.1. Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia Belanda
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
15/40
Sejarah pendidikan kepemerintahan di Indonesia yang merupakan sejarah
pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri telah dimulai sejak Korps
Ambtenar bermukim di Negeri Belanda pada tahun 1920, sewaktu penjajahan
Hindia Belanda dikenal Departemen Van Binenlands Bestuur (BB) Kementerian
Dalam Negeri (KDN). Pendidikan Ambtenar Pemerintah Hindia Belanda yangditulis oleh A.A.J. Warmenhosen dalam buku Kenang-kenangan Pangreh Praja
Belanda 1920 1942, mengemukakan bahwa Korps Ambtenar yang bermukim
di Negeri Belanda menulis tentang Pendidikan perlu diperluas dan diperdalam.
Mereka berbicara pentingnya kedudukan para Ambtenar itu ditengah
masyarakat, menurut mereka periculum in mora (bahaya bila ditunda),
sehubungan dengan ketidakpastian mengenai pendidi calonkan calon Ambtenar
dan kurangnya Ambtenar yang dirasakan orang banyak. Ada berbagai
pendidikan pegawai Kementerian yang didirikan guna memenuhi kebutuhan
kantor-kantor pemerintahan.
Lembaga pendidikan yang tertinggi waktu itu adalah Bestuurs Academie
yang bertugas mendidik calon-calon Pangreh Praja, Sekolah Pendidikan
Pamong Praja (Opleidings School Voor Inheemsche Amstenaren (OSVIA).
Ad 3.2. Semasa Tahun 1945 1955
Masa kemerdekaan, yaitu di jaman Republik Indonesia (RI) sebagai Negara
kesatuan pertama dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk lembaga-
lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti
Middelbare Bestuur School (MBS) pada tahun 1948, Sekolah Menengah Tinggi
(SMT) Pangreh Praja, SMA Pamong Praja yang kemudian diganti dengan
Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan/Administrasi Bagian Atas (SMPAA)di Jakarta dan di Makassar.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
16/40
Setelah pemulihan kedaulatan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
diadakan KPAA, KPPB, dan Kursus Dinas C (KDC) di Malang pada tahun 1952,
di Medan tahun 1954 dan di Jakarta. KDC mendidik siswa dari tamatan SLTA
dengan tujuan mempersiapkan tenaga-tenaga pegawai administrasi golongan
DD. Bagi pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat,diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya pada Universitas Gajah
Mada sebagai pegawai tugas belajar.
Ad 3.3. Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri (APDN IPDN)
Pada tanggal 17 Maret 1956 dibukalah Akademi Perintahan Dalam Negeri
(APDN) di Malang Jawa Timur. APDN merupakan lembaga pendidikan tertinggiyang bersifat semi akademis dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Peresmian APDN Malang dihadiri oleh Presiden Soekarno, yang pada upacara
tersebut berkenan memberikan amanat yang berisi antara lain bahwa
penyelenggaraan APDN berarti investment of human skill dan mental
investment.
Pada Tahun 1960-an, APDN berkembang ke seluruh tanah air dari Aceh
sampai Irian Jaya, terdapat 22 buah APDN di seluruh Indonesia. Mekarnya
APDN pada 22 Provinsi yang mahasiswanya diterima dari tamatan SMA yang
telah diuji kembali dan eks-KDC yang langsung diterima ditingkat II, berjalan
dengan dukungan Pemerintah Daerahnya masing-masing. Lulusan APDN telah
mendapat posisi tertentu seperti Camat, Kepala Bagian pada Pemerintahan
Daerah.
Sejak berdirinya APDN Malang pada 17 Maret 1956, timbul pemikiran
setelah lulus APDN akan kemana meneruskan pelajaran?, untuk menjawab
pertanyaan itu tumbuh gagasan mendirikan Institut Ilmu Pemerintahan dengan
tokoh-tokohnya, Drs.Soejekti Djajadiatma, MSPA, Drs. Pamudji, M.P.A., Drs.
Zamhir Islamie, Drs. Soewargono, M.A., Drs. Koen Soebekti dan Drs.
Soemarsaid Moertono, M.A didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur
Brig.Djen M.Wijono.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
17/40
Untuk lebih mengongkretkan gagasan Institut Ilmu Pemerintah (IIP) itu,
Senat Mahasiswa APDN (KMAP) Malang mengadakan Musyawarah Kerja
(MUKER) yang diselenggarakan dari tanggal 28 Februari sampai 15 Maret 1966,
Senat KMAP membentuk panitia yang terdiri dari Taliziduhu Ndraha sebagai
Koordinator/anggota, Mohammad Hazbi sebagai Wakil Koordinator/anggota,Baharuddin Tjenreng, A. Hamid Ibrahim dan Djabanten Damanik masing-masing
sebagai anggota.
Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun1967 didirikan Institut Ilmu
Pemerintahan di Malang Jawa Timur, sebagai pendidikan lanjutan bagi lulusan
APDN. Keptusan Presiden tersebut diperkuat oleh Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972 tanggal 30 Juni
1972 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan IIP dari Malang ke Jakarta. Untuk
melengkapi landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pendidikannya,
diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nompor 18 tahun 1973 tanggal 15
Maret 1973 tentang Statuta IIP.
Pada tahun 1990 ke 22 APDN yang tersebar di seluruh Indonesia
diintegrasikan menjadi APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor Sumedang
Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992, status
APDN Nasional ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri (STPDN) dengan tamatan berkualifikasi Diploma III (D-III) dan untuk
kelanjutan pendidikan para kader pemerintahan mereka setelah bekerja
mengabdi selama 2 (dua) tahun kemudian meneruskan ke IIP guna meraih gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Pada tahun 1998 bergulir era reformasi dengan dikembangkannya STPDN
dalam Program Diploma IV (D-IV) dan program Strata 2 (S2) sehingga lulusan
STPDN tidak perlu melanjutkan S1 ke IIP lagi.
Pada Tahun 2004 keluar Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2004Tentang Penggabungan STPDN kedalam IIP dan menjadi Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN).
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
18/40
BAB IV
Pokok Bahasan IV : TEORI TENTANG KEKUASAAN NEGARA
Sub Pokok Bahasan IV : 1. Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan
Politik)
2. Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)
3. Tujuan Negara:
a. Hakekat Negara
b. Teori Tentang Tujuan Negara
Ad. 4.1. Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan Politik)
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
19/40
Organisasi amat perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan
peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan dengan tertib, organisasi yang
mempunyai kekuasaan ialah NEGARA.
Ada beberapa teori tentang terjadinya atau timbulnya suatu Negara, adalah:
a.
Teori Kenyataan: timbulnya suatu Negara adalah soal kenyataan.
Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur Negara (yaitu,
daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga
negara itu sudah menjadi kenyataan.
b. Teori Ketuhanan: timbulnya Negara adalah atas kehendak Tuhan.
Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidakmemperkenankannya.
Kalimat berikut menunjukkan kearah teori ini :Atas berkat rakhmat Tuhan
Yang Mahakuasa By the grace of God.
d. Teori Perjanjian: Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara
orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain
tanpa ikatan kenegaraan.
Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat (Contract Social menurut
ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi perjanjian antara pemerintah dari
Negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan, seperti misalnya :
Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.
e. Teori Penaklukan: Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan
daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat
dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa Negara.
Selain itu, suatu Negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-hal sbb:
1) Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya;
2) Peleburan (fusi) antara beberapa Negara menjadi satu Negara baru;
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
20/40
3) Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahannya
diduduki/dikuasai oleh bangsa/Negara lain, misal Liberia;
4) Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan
menyatakan diri sebagai suatu Negara baru, contoh: Proklamasi
kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
Ad. 4.2. Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)
Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk Negara yang terpenting
ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
a. Negara Kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat,
diseluruh Negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang
mengatur seluruh daerah.
Negara Kesatuan dapat pula berbentuk:
1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam
Negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-
daerah tinggal melaksanakannya.
2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah
diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumahtangganya
sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.
Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat(1), dinyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
b. Negara Serikat (federasi) ialah suatu Negara yang merupakan gabungan dari
beberapa Negara, yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat
itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu Negara yang
merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
21/40
Ada lagi bentuk negera-negara yang berbentuk kenegaraan, seperti :
a) Negara Dominion. Bentuk Negara semacam ini khusus terdapat dalam
lingkungan Negara Kerajaan Inggris, Negara Dominion ini ialah suatu
Negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan
berdaulat, kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai
lambang persatuan mereka.
b) Negara Protektorat. Suatu Negara yang berada dibawah lindungan(to
protect=melindungi) Negara lain.
c) Negara Uni. Dua atau lebih Negara yang masing-masing merdeka dan
berdaulat tetapi mempunyai satu kepala Negara yang sama.
Apabila Negara-negara itu mempunyai alat kelengkapan bersama yang
mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu maka
terdapatlah yang disebut Uni Riil, dan apabila hanya kepala Negara saja yang
sama, maka kita berhadapan dengan yang dinamakan Uni Personil.
Ad. 4.3. Tujuan Negara
a. Hakekat Negara
Pada hakekatnya dapatlah dikatakan suatu Negara itu harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1) Harus ada wilayahnya;
2) Harus ada rakyatnya;
3) Harus ada pemerintahannya, yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan
rakyatnya;
4) Harus ada tujuannya (menurut Prof. Mr. Muh. Yamin)
b. Teori Tentang Tujuan Negara
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
22/40
Tujuan suatu negara bermacam-macam, antara lain:
1) Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
2) Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
3) Untuk mencapai kesejahteraan umum.
Mengenai Teori Tujuan Negara terdapat berbagai ajaran, antara lain adalah:
a) Ajaran Plato: Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia,
sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.
b) Ajaran Negara Kekuasaan: Penganjur ajaran ini antara lain adalah
Machiavelli dan Shang Yang. Negara bertujuan untuk memperluas
kekuasaan semata-mata dan arena itu disebut Negara Kekuasaan.
c) Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Tujuan Negara ini untuk mencapai
penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada
dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin Negara menjalankan kekuasaan
hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya
(Thomas Aquinas, Augustinus, dsb.)
d) Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan
dan ketertiban dalam Negara (Kant).
e) Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban
hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe).
f) Negara Kesejahteraan (Welfare State= Social Sevice State): tujuan Negara
ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Negara
dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai
tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Negara itu.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
23/40
BAB V
Pokok Bahasan V : PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN
NEGARA
Sub Pokok Bahasan V : 1. Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur
Praja dsb.
2. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
3. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di
Indonesia
Kekuasaan itu dapat dipusatkan ataupun dibagi bagi oleh pemegang
kekuasaan itu sendiri, tetapi para akhli pemerintahan mencoba mengusulkan
pendapat untuk membagi ataupun memisahkan kekuasaan, walaupun pada
prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat.
Pendapat pendapat tersebut dapat digolongkan serta diberi istilah sebagai
berikut: Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja, dsb.
Ad. 5.1. Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja dsb.
Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini
sudah tentu dictator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era
pemerintahannya. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja, dan bisa muncul
pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme.
Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini
oleh Frank J. Goodnow dikatagorikan sebagai lembaga administratif (u nsur
penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-
undang).
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
24/40
Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini
banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu
dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
Tokohnya Montesquieu dan John Locke serta yang agak identik Gabriel
Almond.Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk
ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan
tampak kemubaziran. Van Vollenhoven pernah mengkatagorikan bentuk ini
menjadi regeling, bestuur, politie, dan rechtspraak.
Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentukini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tampak
enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif dan
konsultatif, namun dalam kenyataanya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya
terdiri dari anggota legislatif, bahkan ketuanya pada masa orde baru dipegang
oleh satu orang.
Ad. 5.2. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Menurut Montesquieu (1689 1755) dalam bukunya LEsprit des lois (Jiwa
undang-undang) dan oleh Immanuel Kant teori ini diistilahkan dengan nama
Trias Politica, yaitu:
1. Kekuasaan Legislatif, yaitu pembuat undang-undang.
Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan
perundang-undangan tetapi berbeda bentuknya pada masing-masing
Negara.
Di Indonesia disebut dengan DPR-RI ditingkat pusat, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota ditingkat pemerintahan daerah.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
25/40
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif.
Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Di
Indonesia eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit dan presiden
memegang kekuasaan pemerintahan.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu yang mengadili (badan peradilan).
Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan
kehakiman. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung (MA)
Ad. 5.3. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia
Menurut Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 di Indonesia tidak
terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (separation of power), melainkan
hanya pembagian kekuasaan (distribution of power), sehingga dengan demikian
antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan (terutama Presiden RI memiliki
mkewenangan lain diluar eksekutif, hal ini untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.
Pembagian Kekuasaan (Distribution Of Power) di Indonesia, yaitu:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan konstitutif.
2. Presiden, memegang kekuasaan eksekutif.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan legislatif.
4. Mahkamah Agung (MA) memegang kekuasaan yudikatif.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang kekuasaan inspektif.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
26/40
BAB VI
Pokok Bahasan VI : LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM
PEMERINTAHAN
Sub Pokok Bahasan VI : 1. Sumber-sumber Kekuasaan
2. Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan
Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa latin Lex yang berartiHukum .
Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal
dan legitim.
Sesuatu yang tidak legal (biasanya disebut dengan istilah legal) dianggap
diluar peraturan yang syah, kendati peraturan itu sendiri bisa diciptakan oleh
pembuatnya, kecuali hukum Allah (Sunatullah atau syariah) yang sudah terpatri.
Legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum
yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat
istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syah.
Dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan
memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah bila yang
bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang
bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan
kekuasaannya.
Ad. 1. Sumber-sumber Kekuasaan
Ada beberapa yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok
orang memiliki kekuasaan, yaitu sebagai berikut:
1) Legitimate Power
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
27/40
Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah memperoleh
kekuasaan melalui pengangkatan.
Contoh seorang camat, bagaimanapun lemahnya pribadi seorang camat tapi
apabila Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya
maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan di wilayah kecamatannya.
2) Coersive Power
Coersive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah memperoleh
kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau
perampasan bersenjata yang sudah barang tentu diluar jalur konstitusional,
hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (Coup detat).
3) Expert Power
Expert berarti keahlian, jadi Expert Power adalah memperoleh kekuasaan
melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan
memang memiliki keahlian seperti ini dan berlaku di Negara demokrasi
karena sistem kepegawaiannya dalam memilih pegawai memakai merit
sistem. Motto yang paling tepat untuk pengisian formasi dalam perencanaan
kepegawaian adalah the right man on the right place atau dikenal dengan
menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sebenarnya tepat
Contoh: Penempatan dokter sebagai Kepala Rumah Sakit;
Penempatan insinyur pada jabatan teknis Dinas Pekerjaan Umum;
Penempatan lulusan IPDN sebagai camat atau lurah.
4) Reward Power
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
28/40
Reward berarti pemberian, jadi Reward Power adalah memperoleh
kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.
Contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin
untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan
tersebut hanya karena mengharapkan dan perlu sejumlah uang pembayaran
(gaji).
Oleh karena itu salah satu faktor untuk memegang untuk memegang suatu
tampuk kekuasaan harus orang kaya/orang berada/beruang.
5) Reverent Power
Reverent berarti daya tarik, Jadi Reverent Power adalah perolehan
kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Artinya daya tarik seperti seperti
postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakaian yang
necis/perlente dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain,
dalam usaha menjadi pimpinan/kepala.
Ad. 2. Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan
Disebut juga teori kedaulatan Negara, setelah asal usul Negara itu jelas,
maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah) sehingga
dikenal teori-teori terbentuknya kedaulatan, sebagai berikut:
1) Teori Kedaulatan Tuhan
yaitu kepala Negara dianggap anak Tuhan, sehingga tidak ada kemungkinan
untuk membantahnya.
2) Teori Kedaulatan Rakyat
Yaitu kepala Negara dipilih dari rakyat karena rakyatlah yang merupakan
kedaulatan tertinggi.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
29/40
3) Teori Kedaulatan Negara
Yaitu segalanya demi Negara, karena Negara yang menurut kodratnya
mempunyai kekuasaan mutlak.
4) Teori Kedaulatan Hukum
Yaitu segalanya berdasarkan hukum, karena yang berdaulat adalah hukum,
kekuasaan diperoleh melalui hukum.
Herodotus membagi penguasaan tersebut, sebagai berikut:
1) Monarki, yaitu penguasaan oleh satu orang;
2) Oligarki, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang-orang;
3) Demokrasi, yaitu penguasaan oleh rakyat banyak.
Plato (427-347 SM) menganggap bahwa bentuk tersebut diatas adalah
bentuk baiknya, sedangkan bentuk buruknya adalah sebagai berikut:
1) Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;
2) Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;
3) Mobokrasi, yaitu penguasaan oleh orang banyak secara buruk.
Menurut muridnya Plato, yaitu Aristoteles (384-322 SM), mengemukakan
bentuk penguasaan pemerintahan yang sama seperti gurunya, tetapi menyebut
Mobokrasi dengan istilah Okhlorasi, secara lengkap beliau mengemukakan sbb:
1) Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;
2) Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
30/40
3) Okhlorasi, yaitu penguasaan oleh banyak orang secara buruk.
BAB VII
Pokok Bahasan VII : DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN
Sub Pokok Bahasan VII : 1. Prinsip Demokrasi
2. Demokrasi Langsung dan Perwakilan3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan
Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Demos yang berarti rakyat
atau penduduk suatu tempat, Cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
Jadi Demos-Cratein atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana
dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaantertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.
Pendemokrasian berbeda pada berbagai Negara, tergantung bagaimana
Negara tersebut memberikan keluasan hak dan kewajiban kepada rakyatnya
dalam hal pemerintahan. Misalnya kepentingan masyarakat tersalurkan lewat
Senat, Partai Politik dan Parlemen, dari keadaan inilah terbentuk dan timbul
perbedaan pendemokrasian tersebut diatas pada masing-masing Negara.
Ad. 7.1. Prinsip Demokrasi
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
31/40
Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :
a. Adanya pembagian kekuasaan;
b. Adanya Pemilihan Umum yang bebas;
c. Adanya manajemen yang terbuka;
d. Adanya kebebasan individu;
e. Adanya peradilan yang bebas;
f. Adanya pengakuan hak minoritas;
g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;
h. Adanya pers yang bebas;
i. Adanya beberapa partai politik;
j. Adanya musyawarah;
k. Adanya persetujuan;
l. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
m.Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
n. Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara;
o. Adanya perlindungan hak asasi;
p. Adanya pemerintahan yang mayoritas;
q. Adanya persaingan keahlian;
r. Adanya mekanisme politik;
s. Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara;
t. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.
Ad. 7.2. Demokrasi Langsung dan Perwakilan
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
32/40
Demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan
ditangan rakyat pada suatu Negara, setiap warga Negara dari Negara tersebut
boleh menyampaikan langsung tentang hal ikhwal persoalan dan pendapatnya
kepada pihak eksekutif, jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan.
Pemilihan Umum hanya diadakan untuk pemilihan lembaga eksekutif,sedangkan fungsi legislatif yang dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan
jalannya pemerintahan,rakyat langsung mengontrol tetapi kemudian karena
rakyat disibukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, maka
diperlukan lembaga khusus semacam parlemen dan masing-masing senat.
Untuk pemilihan anggota-anggotanya tentu lebih tepat dilaksanakan secara
langsung.
Dalam pemilihan umum langsung ini, umumnya langsung pula berhubungan
antara yang dipilih dengan yang memilih. Sebagai contoh para calon anggota
eksekutif beserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya,
berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai
orang (person) atau individu tersebut.
Hal ini pada gilirannya nanti akan menjadi semacam pemilihan umum yang
memakai sistem distrik, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan perlokasi
daerah pemilihan, yaitu tidak membedakan jumlah penduduk tetapi
memperhatikan tempat yang sudah ditentukan, karena masing-masing person
tersebut terkenal pada daerah kelahirannya atau tempat dimana yang
bersangkutan dibesarkan, maka seorang senator mewakili daerahnya masing-
masing, jadi resikonya ada kemungkinan akan banyak jumlah suara yang
terbuang oleh sebab masing-masing daerah pemilihan berbeda jumlah
penduduknya.
Sebaliknya dampak positifnya yang dapat diperoleh, yaitu wakil yang akan
dipilih adalah orangnya dating langsung ke lokasi, bahkan orang tersebut
memang berasal dari lokasi tersebut, ini dikenal dengan personen stelsel.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
33/40
Biasanya untuk satu daerah pemilihan (distrik) hanya untuk satu wakil (Single
member constituency), namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari itu.
Dapat saja Demokrasi Langsung ini memakai sistem lain yaitu proporsional,
tetapi tentu saja sumbang karena memakai berbagai lambang, kendati para
pemilih menginginkan berhadapan langsung dengan orang yang akan dipilih danakan mewakilinya dalam parlemen nanti.
Demokrasi Perwakilan
Demokrasi perwakilan terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan
ditangan rakyat pada suatu Negara, diperlukan adanya semacam lembaga
legislatif (parlemen atau senat), karena masyarakat yang begitu banyak di suatuNegara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut.
Lembaga inilah semasa jabatannya diwajibkan mencari data permasalahan
dan berbagai keluhan masyarakat dalam hal ikhwal pemerintahan Negara, dan
mereka dilengkapi berbagai hak seperti hak menyelidiki, hak berpendapat dan
hak mengawasi.
Untuk memilih anggota parlemen ini diadakan pemilihan umum, pemilihan
umum tersebut dapat bersistem distrik atau bersistem proporsional, jadi dalam
pemilihan umumnya rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya tetapi
melalui perwakilan terlebih dahulu.
Sebagai contoh untuk memilih Presiden RI rakyat tidak langsung memilih
tetapi melalui perwakilan, yaitu rakyat pertama memilih wakilnya di DPR
kemudian setelah DPR ditambah dengan utusan daerah menjadi MPR, MPR
inilah kemudian yang memilih Presiden.
Walaupun demokrasi perwakilan ini dapat pula mempergunakan sistem
Pemilihan Umum dengan cara distrik, tetapi pada umumnya lebih tepat apabila
dilaksanakan dengan sistem Proporsional.
Sistem Proporsional ini memperhatikan jumlah penduduk pemilih dalam
pemilihan umum, misalnya dalam setiap 40.000 penduduk, pemilih memperoleh
satu wakil (suara berimbang) atau satu kursi di parlemen.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
34/40
Sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan
pemilihan umum (multi member constituency) yang dikenal lewat tanda gambar
(lijsten stelsel), sehingga risikonya antara wakil dan pemilih menjadi kurang
akrab.
Positifnya cara ini adalah sisa suara dapat digabung secara nasional untukkursi tambahan, dengan demikian partai kecil sekalipun dapat dihargai tanpa
harus beraliansi, karena suara pemilih dalam sistem ini dihargai.
Ad. 7.3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan
Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu
dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorongindividu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta
ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.
Sedangkan Partisipasi Politik didefinisikan sebagai berikut:
Kegiatan warga Negara preman (private citizen) yang bertujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel P. Huntington
& Joan M. Nelson).
Namun demikian didapati tingkatan hierarkhi partisipasi politik yang berbeda
dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan
hierarkhi tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang
lebih tinggi.
Disamping itu pentingnya partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem
politik dengan sistem politik lain, lagi pula berbeda dalam suatu sistem dalam
waktunya.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
35/40
BAB VIII
Pokok Bahasan VIII : BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN
Sub Pokok Bahasan VIII : 1. Pemerintahan Parlementer, Presidensial;
2. Pemerintahan Qualisi (campuran).
Tidak satupun bentuk sistem pemerintahan suatu Negara yang benar-benar
sama dengan sistem pemerintahan Negara lain, pengelompokan bentuk sistem
pemerintahan itu tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan
dari berbagai bentuk sistem pemerintahan, dengan mengetahui tolok ukur
pertanggungjawaban pemerintah suatu Negara terhadap rakyat yang diurusnya.
Ad. 8.1. Pemerintahan Parlementer, Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif,
jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan
kesejahteraan kepada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan
dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parle men, dengan begitu Dewan
Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggungjawab kepada
Parlemen (Legislatif). Dapat dijadikan contoh untuk sistem ini adalah Kerajaan
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
36/40
Inggris, karena Raja atau Ratu hanya sebagai Kepala Negara saja, sedangkan
yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Perdana Menteri bersama
kabinetnya.
Keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga
legislatif seperti ini dapat membuat lembaga eksekutif tersebut dijatuhkan olehlembaga legislatif melalui mosi tidak percayanya, tetapi karena PM Inggris kuat
kedudukannya dalam arti memimpin partai yang dominan, maka sulit dijatuhkan
oleh parlemen. Andaikata posisi dominan itu tidak dimiliki, maka akan terjadi
jatuhnya PM dalam waktu yang relatif singkat, sehingga berakibat pada
pembangunan ekonomi.
Sebenarnya dalam sistem ini, bila PM mempunyai posisi dominan, dapat
saja ia bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu, yang selama
ini hanya memimpin secara seremonial. Tetapi hal ini sulit terjadi di Inggris
karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan dan sejak jaman nenek
moyangnya dibanggakan sebagai identitas bangsa.
RAJA/KAISAR
RATU/PRESIDEN(KEPALA NEGARA)
Tugas-tugas seremonial
KEPALA PEMERINTAHAN
(EKSEKUTIF)PM
MENTERI-MENTERI(KABINET)
Mosi Tidak LaporanPercaya PERTANGGUNG-
JAWABAN
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
37/40
LEGISLATIF(PARTAI-PARTAI)
ARTIKULASI
KEPENTINGAN
PEMILU
PEMILU
R A K Y A T
Gambar: Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain
kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan yang mengetuai Kabinet
(Dewan Menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme,
maka diperlukan Check and balances, antara lembaga tinggi Negara inilah yang
disebut checking power with power.
Contoh untuk sistem ini adalah Negara Amerika Serikat (United States of
America). Jadi menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden karena
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk mengatasikekakuan pemerintahan, maka lembaga legislatif (Parlemen) benar-benar diberi
hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
38/40
undang, menolak atau menerima baik perjanjian atau pernyataan perang
terhadap Negara lain, dan lain-lain.
Dengan demikian terlepas dari bentuk Negara Amerika Serikat ini Republik
PRESIDEN
KEPALA NEGARA
KEPALA PEMERINTAHAN(EKSEKUTIF)
Serikat, namun sistem pemerintahannya adalah presidensil.
LEGISLATIFPARLEMEN/DEWAN
SENAT/BADAN PERWAKILANPARTAI-PARTAI
PELANTIKAN PERTANGGUNG-PEMBERHENTIAN JAWABAN
MENTERI MENTERI MENTERI MENTERI(KABINET)
Checking power with power
(Separation of power)
ARTIKULASI PEMILU PERINTAH PEMILU
KEPENTINGAN PEMILU PERINTAH PEMILU
R A K Y A T ( M A S Y A R A K A T B A N Y A K )
Gambar: Sistem Pemerintahan Presidensil
Ad. 8.2. Pemerintahan Qualisi (campuran)
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
39/40
Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem Pemerintahan
Parlementer dan sistem Pemerintahan Presidensil. Sistem ini terbentuk dari
sejarah perjalanan pemerintahan suatu Negara.
Pemerintahan Qualisi ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara,
juga memiliki Perdana Menteri (PM) sebagai Kepala Pemerintahan, untukmemimpin cabinet yang bertanggungjawab kepada Parlemen.
Bila Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini,
Presiden tidak lebih sekedar lambang dalam pemerintahan dan kabinet goyah
kedudukannya. Untuk itu di Perancis pada orde barunya ini, mengubah
konstitusi negaranya sedemikian rupa sehingga Presiden ini tidak dijatuhkan
oleh Parlemen bahkan presiden dapat membubarkan Parlemen.
Hal ini pernah terjadi di Indonesia, pada waktu memakai UUDS 1950. Yang
menjadi persoalan adalah apakah Wakil Presiden dapat diberikan posisi
dominan sebagaimana layaknya Presiden, jika tidak maka Wakil Presiden akan
tidak berdayaguna dan berhasil guna.
Itulah salah satu sebab keretakan antara Presiden Ir. Soekarno dengan
Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pada awal perpecahan Dwi Tunggal tersebut.
Jadi Republik Perancis memang dapat dijadikan contoh untuk Sistem
Pemerintahan Campuran ini. Gambar berikut ini dapat memperjelas keterangan
tersebut diatas.
-
7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan
40/40
Gambar: Sistem Pemerintahan Campuran