Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Februari 2011
Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi September 2011
description
Transcript of Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi September 2011
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 1
EDISI SEPTEMBER 2011
Infrastruktur NaikRp 470 M
APBD Perubahan Tahun 2011Infrastruktur Naik
Rp 470 M
APBD Perubahan Tahun 2011
Waktu Mepet, Isu KrusialMuncul
PAD Naik Rp186, 54 MiliarLaporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung
Dewan Sahkan LIMA RAPERDA
KOmisi II Setujui ProyekKapal
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif2
DITERBITKAN OLEH:Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
PELINDUNG:Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP.Wakil Gubernur Lampung
Ir. MS. Joko Umar Said, MM.
PEMBINA:Ketua DPRD Provinsi Lampung
Ir. Marwan Cik Asan, MM.Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
Hj. Nurhasanah, SH. MM.Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM.Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si.
PENASEHAT:Seketaris Daerah Provinsi Lampung:
Ir. Barlian Tihang, M.M.
PENANGGUNG JAWAB:Sekretaris DPRD Provinsi Lampung:
Sutoto, S.H., M.H.
PIMPINAN REDAKSI:Hargo Prasetyo Widi, SH.Kabag Perundang-undangan
DEWAN REDAKSI:Kabag Umum:
Drs. Budi Heriyanto MM.Kabag Keuangan:
Dra. Tina Malinda MM.Kabag Persidangan:
Drs. Pohan AlamKasubag Humas:
Edy Nefo Irianto, S. Sos, MM.Kasubag Publikasi:Jamaluddin, S.Sos.
REDAKTUR PELAKSANA:Kassubag Dokumentasi Informasi
dan Perpustakaan:Cakrawala Umar, S.Sos.
KONTRIBUTOR:Antoni, S.E.
Ana Ekawati Adam, S.H.Arianto R. Nugroho, S.H.
Ahmad MustajabAdi Supriadi
M. Rizal Nasution, S.E.
STAF TATA USAHA:Dra. Neli Yuniar
ALAMAT REDAKSI:Gedung DPRD Provinsi Lampung Lantai IIJl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung
Telp. (0721) 481166, 482166,Fax (0721) 482166
embahasan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahPerubahan (RAPBD-P) tahun 2011boleh dikata terlambat. Seha-
rusnya, pada bulan Agustus RAPBD-Psudah disahkan menjadi APBD. Namun,tahun ini Pemprov Lampung memang telatmengajukan draf rancangan anggarantersebut, sehingga baru pada Septemberbisa dibahas dan disahkan oleh Dewan.
Sebab, keterlambatan dalam penge-sahan APBD-P bisa berakibat pada mun-culnya beberapa ekses, antara lain yangpaling krusial krusial adalah sejumlah pro-gram pembangunan harus dikebut hanyadalam tempo tiga bulan. Namanya kebut-kebutan, dikhawatirkan hasilnya punkurang optimal karena semata-sematamengejar target waktu.
Karena itu, Ketua DPRD ProvinsiLampung Marwan Cik Asan mengingatkanagar Pemerintah Provinsi Lampung tidak lagimengulangi keterlambahan dalam menga-jukan draf RAPBD pada tahun-tahun men-datang. Selain ekses dalam pelaksanaannya,dengan pengajuan draf RAPBD yang ter-lambat, juga dikhawatirkan pembahasan olehDPRD kurang optimal pula.
Padahal, seluruh proses penyusunandan pembahasan RAPBD harus mem-pertimbangkan aspirasi yang diserap melaluiproses jaring oleh legislatif, eksekutif, diskusiintensif eksekutif dan legislatif, sertamempertimbangkan urgensi dan prioritasanggaran yang harus didahulukan. “Kalauwaktunya longgar maka pembahasanmenjadi lebih maksimal,” kata dia.
Meskipun telat, Dewan bersepakatdengan Pemrpov untuk mengalokasikantambahan anggaran yang cukup siginifikanpada tujuh sektor utama, yaitu peningkatankualitas infrastruktur jalan dan jembatansebesar Rp200 miliar, infrastruktur per-mukiman dan pengairan Rp15 miliar,infrastruktur pendidikan Rp92 miliar,infrastruktur kesehatan Rp15 miliar,infrastruktur kelautan Rp7,64 miliar,infrastruktur kehutanan Rp1,78 miliar,
Dari Redaksi
serta pertambangan dan energi Rp2 miliar.Pada bulan ini DPRD Provinsi Lam-
pung juga mengesahkan 5 raperda menja-di perda dari 8 raperda yang diajukanPemerintah Provinsi Lampung. KelimaRaperda yang disahkan menjadi Perda olehDPRD Provinsi Lampung yaitu Raperdatentang Pencabutan Perda Provinsi Lam-pung No. 8 tahun 2007 tentang BantuanKeuangan kepada Partai Politik, Raperdatentang Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Provinsi Lampung, RaperdaPengarusutamaan Gender dalam Pem-bangunan Daerah, Raperda tentang Pe-nanggulangan Bencana, dan Raperdatentang Irigasi.
Kita berharap semua Perda tersebut bisasegera diimplementasikan sehingga ber-manfaat bagi pembangunan di Lampung.Misalnya Perda tentang Irigasi, sangat pentinguntuk menjawab persoalan pengairan irigasiyang selama ini dihadapi masyarakat Lam-pung. Meskipun sebagian besar wilayahLampung banyak memiliki cadangan air,tetapi sampai saat ini banyak petani yangkekurangan air. Di sisi lain, banyak jugapetani yang mempunyai air secara berlebih.
“Jadi, dengan adanya Perda Irigasi inidiharapkan distribusi air akan meratasehingga berdampak pada kesejahteraanpetani. Sebab, irigasi merupakan faktorpenting dalam rangka mendorong pro-duktivitas pertanian maupun perkebunandalam mendukung ketahanan pangannasional,” kata Sunardi, Ketua PansusRaperda tentang Irigasi.
Pengesahan APBD Perubahan danperda tersebut merupakan prestasi yanglayak diparesiasi. Karena itu, pada edisi kaliini kami menyajikannya menjadi liputanutama, dengan harapan bisa menjadigambaran bagaimana kinerja DPRD Pro-vinsi Lampung. Tentu saja masih banyaklagi informasi yang kami sajikan, yangdiharapkan mampu menginspirasi kitasemua untuk terus bekerja dan memberikanyang terbaik buat masyarakat dan daerahLampung. Selamat membaca! Redaksi.
JANGAN TELAT LAGI
P
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 1
* Pos Pendapatan Meningkat 14,98 Persen
DPRD SahkanAPBD-P 2011
Setelah bekerja keras selama seminggu membahas Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2011 yang diusulkanPemprov, DPRD Lampung akhirnya mengesahkannya menjadi APBD-P 2001
dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (20 September 2011). Selanjutnya APBDPerubahan Tahun 2011 itu dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi dan
memperoleh persetujuan.
LAPORAN UTAMA
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif2
LAPORAN UTAMA
PBD Perubahan Tahun 2011menggambarkan adanyapeningkatan pendapatanpada APBD Perubahan
dibandingkan dengan APBD murni2011 sebesar 14,98%. Sementarabelanja meningkat sebesar 21,57%.Belanja langsung meningkat cukupbesar mencapai 33,46% dari Rp1,09triliun menjadi Rp1,46 triliun. Se-mentara belanja tidak langsung jugaikut meningkat sebesar 9,67% dariRp1,09 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Anggaran belanja pada APBDPerubahan 2011 Provinsi Lampung naikhingga Rp470,4 miliar. Tujuh sektorutama mendapat tambahan anggaranyang cukup signifikan. Beberapa bidangpembangunan yang mendapat pe-nambahan, antara lain peningkatankualitas infrastruktur jalan dan jembatansebesar Rp200 miliar, infrastrukturpermukiman dan pengairan Rp15miliar, infrastruktur pendidikan Rp92miliar, kesehatan Rp15 miliar, kelautanRp7,64 miliar, kehutanan Rp1,78miliar, serta pertambangan dan energiRp2 miliar.
Pada APBD murni 2011 anggaranbelanja sebesar Rp2,181 triliun me-ningkat menjadi Rp2,65 triliun lebih.Sementara itu, pendapatan yang semulaRp2,16 triliun menjadi Rp2,49 triliun.Dengan demikian terdapat defisitRp155,16 miliar. Rencananya defisitanggaran tersebut akan ditutupi dengansilpa 2010 yang mencapai Rp161,16
miliar. Sisanya sebesar Rp6 miliar akandigunakan untuk penyertaan modalpada PT Lampung Jasa Utama.
Wakil Gubernur Lampung JokoUmar Said mengatakan potensi tam-
2010 sebesar Rp161,163 miliar, danpenghematan belanja pegawai sebesarRp44,69 miliar.
Pos pendapatan diproyeksikanbertambah sebesar Rp334,242 miliar.Ditilik dari sisi pendapatan mengalamiperubahan dari yang diasumsikan padaAPBD Murni sebesar Rp2,162 triliunmenjadi Rp2,496 triliun pada APBDPerubahan tahun 2011. Tambahan inibersumber dari PAD yang pada APBDMurni diproyeksi sebesar Rp1,085triliun menjadi Rp1,271 triliun ataubertambah Rp186,536 miliar.
Pada belanja infrastruktur jalan,ada penambahan belanja sebesar Rp200miliar untuk Dinas Bina Marga Lam-pung. Penambahan anggaran infra-struktur itu termasuk upaya penanganandan antisipasi bencana sebesar Rp100miliar. Tambahan infrastruktur jugadiperuntukkan peningkatan lingkunganpermukiman lewat Dinas Pengairandan Permukiman sebesar Rp15 miliar,”urainya.
Untuk meningkatkan kinerjapembangunan di bidang pendidikandialokasikan sebesar Rp125 miliar.Untuk peningkatan pelayanan kese-hatan masyarakat sebesar Rp15 miliar.Wakil Gubernur Lampung Joko UmarSaid mengatakan perubahan anggaranterjadi karena beberapa sebab, antaralain perubahan asumsi pendapatandaerah, belanja daerah, pembiayaandaerah, dan penyesuaian pelaksanaanprogram.
A
bahan belanja daerah diperoleh daripeningkatan target pendapatan daerah,Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)
Pada belanjainfrastruktur jalan, adapenambahan belanjasebesar Rp200 miliar
untuk Dinas Bina MargaLampung. Penambahananggaran infrastruktur
itu termasuk upayapenanganan dan
antisipasi bencanasebesar Rp100 miliar.
Tambahan infrastrukturjuga diperuntukkan
peningkatan lingkunganpermukiman lewat Dinas
Pengairan danPermukiman sebesar
Rp15 miliar
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 3
LAPORAN UTAMA
“Selain itu, penyusunan peru-bahan APBD dilakukan atas dasarpenataan sisa lebih penggunaananggaran (Silpa). Penambahan belanja
langsung diutamakan untuk me-nanggapi isu-isu krusial, sepertikerusakan infrastruktur jalan, jembatan,dan sekolah,” kata Joko.
Menurut Joko, penyusunan APBDPerubahan 2011 juga mempertimbang-kan pelaksanaan pembangunan KotaBaru, peningkatan status BandaraRaden Inten II menjadi embarkasipenuh dan Bandara Internasional.
Di bidang lain, prioritas bidangkesehatan, terutama pada peningkatankualitas dan kuantitas kesehatanmasyarakat, penyehatan lingkungan danpermukiman, perkuatan ekonomi kecildan menengah. Hal-hal tersebut,menurut Joko, perlu segera ditanganidan dibiayai pada APBD 2011.
Joko mengakui belum semuaaspirasi masyarakat tertampung dalamAPBD Perubahan 2011. “Penyusunanitu sudah dilakukan dengan mem-pertimbangkan kemampuan keuangandaerah, skala prioritas anggaran danurgensi belanja, baik langsung maupuntidak langsung,” ujarnya.
Antisipasi KeterlambatanPengesahan Rancangan APBD-P
2011 termasuk terlambat. Biasanya padaAgustus APBD Perubahan sudahdisahkan.Artinya, pembahasannyasudah dilakukan jauh sebelum itu.Karena pengesahan tahun ini terlambat,maka kemungkinan besar akan timbulbeberapa ekses. Ekses paling krusial
adalah sejumlah program pembangunanharus dikebut hanya dalam tempo tigabulan.
Ketua DPRD Lampung MarwanCik Asan mengingatkan agar PemerintahProvinsi Lampung tidak mengulangiketerlambahan dalam mengajukan drafRAPBD pada masa mendatang. “Tahundepan harus diusahakan agar Ran-cangan APBDP sudah selesai dibahassebelum Agustus. “Artinya, sebelumAgustus harus sudah masuk,” kataKetua DPRD Lampung Marwan CikAsan. Marwan mengatakan seluruhproses penyusunan APBD sudahmempertimbangkan aspirasi yangdiserap melalui proses jaring olehlegislatif, eksekutif, diskusi intensifeksekutif dan legislatif, serta mem-pertimbangkan urgensi dan prioritasanggaran yang harus didahulukan.
Meskipun begitu, kata Marwan,waktu pembahasan RAPBDP yangterlalu mepet menyebabkan pem-bahasan anggaran tambahan untuk tiapsektor tidak benar-benar tuntas. “Kalauwaktunya agak longgar maka, pem-bahasan lebih maksimal,” kata dia.
Legislator dari Partai Demokrat ituberharap selama proses koreksi APBDPdi Kementerian Dalam Negeri (Kemen-dagri), urusan administrasi yangberkaitan dengan program yang ada disetiap satuan kerja harus tetap dijalan-kan. “Jangan berhenti. Kalau berhentimaka kita akan makin banyak ke-hilangan waktu,” kata Marwan. (tim)
Marwan Cik Asan
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif4
raf RAPBD dari PemprovLampung masuk ke Dewanpada 12 September 2011.Setelah disampaikan kepada
DPRD pada Selasa (13/9), dilanjutkandengan pandangan fraksi-fraksi terhadapRaperda itu keesokan harinya, Rabu(14/9). Jawaban Gubernur Lampungatas pandangan fraksi disampaikan padaKamis (15/9). Lalu, pembahasan APBDPerubahan 2011 antara komisi dansatuan kerja digelar pada Jumat (16/9)dan Sabtu (17/). Pada Senin (19/9 para komisi sudah harus melaporkan hasilpembahasannya kepada Badan Ang-garan DPRD Lampung.
Sehari setelah itu, yaitu pada Selasa(20/9) dilakukan pertemuan antarapimpinan Dewan, pimpinan fraksi, danBadan Anggaran, sedangkan siang harinya
LAPORAN UTAMA
Waktu Mepet, Isu Krusial MunculPembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2011 di DPRD Lampung yang dilakukan
hanya dalam waktu sekitar seminggu itu berlangsung alot. Dengan waktu yang mepetitu, para anggota Dewan harus menyelesaikan semua pembahasan RAPBD 2011.
digelar rapat paripurna pengesahanRaperda APBD Perubahan 2011.
Dengan waktu pembahasan se-singkat itu, sejumlah persoalan krusialsempat muncul. Antara lain tentangketidakjelasan penggunaan anggaransebesar Rp348,42 miliar. Ketidak-jelasan dan kesimpangsiuran informasipenggunaan anggaran terjadi karenaseluruh komisi belum melaporkanperincian alokasi anggaran perubahan.Ketidakjelasan ini terjadi hanya seharimenjelang pengesahan RAPBD Peru-bahan 2011.
Masalah lain yang muncul adalahsoal pembangunan infrastruktur jalandan sarana pendidikan. Ketua KomisiIV DPRD Lampung Darwin Ruslinurmengatakan khusus infrastruktur jalan,setiap ruas jalan provinsi mendapatkan
anggaran perbaikan. Namun, secarateknis Dinas Pekerjaan Umum yangmengetahuinya.
“Infrastruktur jalan jelas lokasinya.Tetapi, berapa anggaran untuk masing-masing ruas jalan itu masih belum jelasberapa alokasi anggaranya. Dinas PUyang tahu. Seharusnya hal seperti initidak terjadi. Ke depan, semua mataanggaran harus jelas rinciannya,” katapolitisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Darwin, sebagian besaranggaran infrastruktur pada APBD-P2011 difokuskan pada perbaikan jalan.Untuk itu persoalan administrasianggaran harus dipercepat mengingatpembangunan jembatan dengan ben-tangan panjang diperlukan waktu yanglama. Padahal waktu pelaksanaan tinggal3 bulan (Oktober—Desember 2011).
D
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 5
LAPORAN UTAMADarwin Ruslinur mengatakan pada
APBD Perubahan 2011 terdapat ang-garan untuk seluruh ruas jalan provinsi.Namun, titik-titik pembangunan dimana saja ditentukan Dinas PU. Dar-win mengatakan setelah pengesahanAPBDP 2011 pihaknya akan memintarencana kerja anggaran (RKA) kepadaDinas PU sebagai pedoman penga-wasan pelaksanaan anggaran.
Sementara lokasi pembangunaninfrastruktur pendidikan disoal olehWakil Ketua Komisi V DPRD LampungAchmad Nyerupa. Menurut Nyerupahingga dua hari sebelum pengesahanRancangan APBD-P 2011 belum adakesepakatan soal lokasi pembangunaninfrastruktur pendidikan pada APBDPerubahan 2011.
“Penambahan pada APBD Peru-bahan 2011 di sektor pendidikan barujumlah global. Seharusnya sudah de-tail besaran dan lokasinya di manasaja,” kata Nyerupa.
Ketua Komisi V DPRD ProvinsiLampung Yandri Nazir mengakuibelum semua mata anggaran disertaialokasi (locus) yang jelas. Targetseminggu harus selesai, menurut Yandri,karena masih ada tahapan pengesahanselama 14 hari oleh KementerianDalam Negeri sebelum anggaran bisadipakai.
“Mestinya, sebelum pengesahansemua jelas. Tapi banyak usulan yangdisampaikan anggota Dewan dari hasilreses ke kabupaten/kota. Ini kan harusdirespons. Untuk itu, kami memintapaling lambat seminggu setelahpengesahan, semua usulan harusdiverifikasi dan jelas locus-nya,” kataYandri Nazir.
Ketua Komisi II Ahmad JunaidiAuly mengatakan satuan kerja (satker)memberikan RKA. Namun, setelahpembahasan ada perubahan sehinggasetelah pengesahan RKA hasil peru-bahan diserahkan kembali ke anggotaDewan.
Hal berbeda diungkapkan KetuaKomisi I Ismet Roni. Menurut Ismetkhusus komisinya tidak ada persoalandan perubahan berarti dari pengajuansatker. Meskipun demikian, dia ber-harap pengajuan RKA dari satker bisalebih cepat sehingga waktu pem-bahasan juga lebih luas.
Koordinator Komite Anti-Korupsi(Koak) Lampung Ahmad Yulden Erwinmenilai banyaknya alokasi programpembangunan fisik yang belum jelas
menunjukkan perencanaan pem-bangunan tidak tepat karena penentuananggaran ditentukan berdasarkankebutuhan.
“Logikanya besaran anggaranditentukan berdasarkan kebutuhansuatu tempat. Seharusnya besaran biayamuncul setelah penentuan programberdasarkan pengajuan. Khusus bidangpendidikan, sekolah yang membu-tuhkan gedung baru mengajukan pro-posal kepada dinas terkait dilengkapidengan rencana anggaran biaya,” kataErwin.
Menurut Erwin, jika anggaranperubahan disahkan, padahal alokasiproyek fisik belum ditentukan, terbukakemungkinan anggaran tersebut tidakbisa digunakan. “Tidak dapat diterimalogika kalau anggaran pembangunandisahkan tanpa terlebih dahulu dike-tahui locus-nya. Kalau memang terjadi,ada kemungkinan itu tidak bisadigunakan,” ujarnya.
Harus TerbukaKesimpangsiuran dan ketidakje-
lasan penggunaan anggaran, menurutDirektur Pusat Studi Strategi KebijakanPublik (Pussbik) Aryanto berpeluangmemunculkan kecurigaan di kalanganmasyarakat. Oleh karena itu, menurutAryanto, seiring dengan diundang-kannya UU Keterbukaan InformasiPublik (KIP) Dewan harus mendorongagar data APBD dibuka ke publik.
“Data Rancangan APBD Peru-bahan termasuk data publik, makaharus dibuka kepada publik. Datalokasi kegiatan yang dibiayai APBD
bukan rahasia negara yang harusdisembunyikan,” kata Aryanto.
Menurut Aryanto dengan di-publikasikan pengawasan terhadappelaksanaan anggaran akan lebihberjalan. Kalau ada pembahasan antarakomisi dan satker, pasti untuk programtertentu. Pasti ada jenis kegiatan danlokasinya. Itu sebaiknya di-share agarpublik ikut mengawasi,” ujarnya.
Aryanto mengatakan dengan sisawaktu yang sedikit, maka hanya proyek-proyek kecil dan proyek lanjutan yangdapat diselesaikan. “Jika harus mem-buka tender baru dan proses ad-ministrasi lainnya, pekerjaan dikha-watirkan tidak selesai. Kalau tidakselesai dan menjadi Silpa itu menun-jukkan rendahnya kinerja satker dalammenyerap anggaran. Atau terlalu banyakprogram kegiatan. Ke depan sebaiknyasedikit kegiatan tetapi fokus sehinggabisa diselesaikan,” kata Aryanto. (tim)
Ahmad Junaidi Auly
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif6
Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan kepada rapatparipurna dewan agar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 dapat disetujuiuntuk ditetapkan dengan keputusan dewan menjadi Raperda tentang APBD
Perubahan untuk selanjutnya diproses menjadi Perda tentang APBDPerubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
PAD Naik Rp186, 54 MiliarLaporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung
LAPORAN UTAMA
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 7
LAPORAN UTAMA
enurut Ketua Badan Ang-garan DPRD Provinsi Lam-pung Marwan Cik Asan,rekomendasi yang diberikan
melalui proses pembahasan yang cukupmelelahkan. Mulai dari rapat pem-bahasan di tingkat komisi-komisi, timanggaran Pemprov dan rapat denganpimpinan Dewan.
“Setelah melalui proses yang cukuppanjang maka Badan Anggaran mere-komendasi kepada rapat paripurnadewan untuk ditetapkan menjadiRaperda kemudian diproses menjadiRaperda,” ujar Marwan.
Pada RAPBD perubahan tahunanggaran berdasarkan hasil pembahasantahap I dan II yang dilakukan olehDPRD Provinsi Lampung secara umumjumlah pendapatan daerah mengalamipeningkatan sebesar Rp334, 24 miliardari Rp2, 6 triliun pada APBD murni,menjadi Rp2,496 triliun atau meningkat15,46 persen.
Penambahan tersebut bersumberdari PAD yang bertambah sebesarRp186, 54 miliar dari Rp1,09 miliarmenjadi Rp1,27 triliun atau meningkat17,19 persen. Dana perimbanganbertambah sebesar Rp131,5 miliar darisemula Rp987,94 miliar menjadiRp1,12 triliun atau meningkat 13,31
persen. Sementara pendapatan daerahlain-lain yang sah bertambah sebesarRp16,21 miliar dari semula Rp88,8miliar menjadi Rp105,01 miliar ataumeningkat sebesar Rp18,25 miliar.
Didominasi PADDalam struktur pendapatan
daerah pada APBD Perubahan tahunanggaran 2011 lebih didominasipendapatan asli daerah (PAD ) sebesar50,59 persen, dana perimbangan 44,84
persen dan lain-lain pendapatan daerahyang syah sebesar 4,21 persen.
Hal ini menurut Gubernur Lam-pung Sjachroedin Z.P. dalam sam-butannya yang diwakili oleh WakilGubernur Lampung Joko Umar Saidmenunjukkan, APBD perubahan tahunanggaran 2011 menggambarkan ke-mampuan pendapatan asli daerahdalam menutupi kebutuhan belanjalebih tinggi dibandingkan dengansumber-sumber penerimaan daripemerintah pusat.
Pada sisi belanja, total belanjadaerah pada APBD-P Tahun Anggaran 2011 mengalami penambahanRp470,41 miliar dari sebelumnya Rp2,18triliun menjadi Rp2,65 triliun ataumeningkat 21,57 persen.
Berdasarkan kondisi tersebut, strukturAPBD-P Tahun Anggaran 2011 menga-lami defisit Rp155,16 miliar yang secaraumum dapat ditutupi oleh pembiayaandaerah. Penerimaan pembiayaan daerahseluruhnya berasal dari Silpa TahunAnggaran 2010 yang telah diaudit olehBPK dan telah disepakati Pemda danDPRD. Besar Silpa tersebut adalahRp161,16 miliar, sedangkan sisanyasebesar Rp6 miliar akan digunakan dalambentuk penyertaan modal pada PTLampung Jasa Utama. (tim)
M
Pada RAPBD perubahantahun anggaran
berdasarkan hasilpembahasan tahap I dan IIyang dilakukan oleh DPRDProvinsi Lampung secaraumum jumlah pendapatan
daerah mengalamipeningkatan sebesar
Rp334, 24 miliar dari Rp2,6 triliun pada APBD murni,
menjadi Rp2,496 triliunatau meningkat 15,46
persen.
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif8
etua DPRD Lampung Marwan Cik Asanmengatakan pada tahun sebelumnya anggaranbelanja pegawai pemprov memang tinggi.“Tetapi pada tahun 2011 ini kita melakukan
efisiensi,” terangnya usai paripurna pengesahan APBDPerubahan. Efisiensi anggaran belanja pegawai padaAPBD Perubahan Tahun 2011 diyakini terkait konteksmoratorium PNS yang didengungkan pemerintah pusat.
APBD murni 2011 Provinsi Lampung sendiri totaltercatat Rp2,1 triliun. Belanja daerah APBD murni 2011sebesar Rp2,18 triliun. Di dalam belanja daerah itu,terdapat struktur belanja tidak langsung, yaitu berada diangka Rp1,09 triliun. Nah, pos belanja pegawai masukdalam struktur belanja tidak langsung tersebut. Nilainyamencapai Rp507,303 miliar.
Belanja Pegawai Makin Kecil
Di APBD Perubahan Tahun 2011, proyeksi APBDPtercatat Rp2,61 triliun. Belanja tidak langsungnya beradadi angka Rp1,196 triliun dan dalam pos belanja anggaranpegawai yang ada di struktur belanja tidak langsungAPBDP 2011, angka yang diproyeksikan sebesar Rp469miliar. Jika dibandingkan APBD murni, angka tersebutmemang mengalami penurunan.
Sementara Kepala Bagian Analisis dan FormasiJabatan Biro Organisasi Pemprov Lampung Akrommenyatakan berdasarkan hasil evaluasi sementara,jumlah PNS di Pemprov Lampung sebanyak 8.875 or-ang. Jumlah itu tersebar di 49 satuan kerja perangkatdaerah (SKPD), ditambah yang diperbantukan di KPULampung dan Badan Narkotika Provinsi. “Jika dirata-rata, ada 174 PNS di setiap SKPD. Ini kita belum bicara
LAPORAN UTAMA
Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung optimistis overbelanja pegawaibisa ditekan. Dewan bahkan mengklaim untuk tahun ini, baik APBD
maupun APBD Perubahan Tahun 2011, belanja pegawai sudah turundibawah kisaran 50 persen.
K
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 9
kebutuhan pegawai di daerahotonomi baru,’’ terangnya.
Sementara Komisi IIDPRD Lampung mengusulkananggaran untuk konsultankeuangan yang bertugasmengaudit keuangan badanlayanan di satker sebesar Rp50juta. Usulan lainnya, badanlayanan di satker digabungmenjadi satu agar lebih efektif.
Menurut Ketua Komisi IIAhmad Djunaidi Auly denganbanyaknya badan layanan disatker, terutama di lingkupkomisi II, penanganan menjaditidak optimal. “Kalau dijadikansatu kan lebih fokus. Rencanapenggabungan badan layanandilaksanakan pada 2012,”katanya.
Mengenai konsultan keuangan, Djunaidi men-jelaskan tugasnya memberikan bimbingan teknis dankonsultasi menyangkut keuangan di badan layanan.“Dengan adanya konsultan keuangan, berarti datakeseluruhan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, yangmembuat adalah akuntan publik,” katanya.
Belum Punya DatabaseSementara Sekretariat Korpri Lampung sebagai induk
organisasi pegawai di daerah ini ternyata belum memilikidatabase pegawai. Oleh karena itu, Komisi I DPRDLampung hanya mengalokasikan tambahan dana dalamAPBD Perubahan 2011 sebesar Rp20 juta.
“Seharusnya mereka memiliki data pegawai se-Lampung, bahkan lengkap dengan golongannya. Tetapisaat ditanya, baru mau disiapkan. Mereka juga harusmemberi pelatihan prapensiun bagi anggotanya ataukegiatan lain yang bermanfaat,” kata anggota Komisi IDPRD Lampung Ahmad Bastari, Selasa (20/9).
Pertimbangan lain Korpri mendapat dana tambahansebesar itu, kata Bastari, karena hasil evaluasi kinerja 2010tidak sempat dibahas, sehingga tidak diketahui sejauh manapenggunaan anggaran 2010 di satuan kerja mitra Komisi Iini. Selain itu, tidak jelasnya pengelolaan dana yang masukdari pemotongan gaji pegawai serta tidak ada kegiatan yangbermanfaat langsung bagi anggota Korpri.
Dari 14 satuan kerja (satker) mitra Komisi I DPRDLampung, 13 satker mendapat tambahan anggaranRp3,382 miliar dalam APBDP 2011. Lima satker diantaranya mendapat penekanan khusus dalam pem-bahasan bersama Komisi I DPRD Lampung, yakniSekretariat Korpri, BKD, Satpol PP, Biro Organisasi, danDiskominfo.
Mengenai BKD yang mendapat tambahan anggaranrekrutmen PNS Rp456 juta pada APBD Perubahan 2011,ia menjelaskan pengajuan tambahan anggaran padaAPBDP karena anggaran rekrutmen PNS di APBD Murni
LAPORAN UTAMA
diperkirakan kurang. Komisi I menyetujui pengajuantambahan tersebut guna mengantisipasi jika adarekrutmen PNS di Lampung pada 2011. Apalagi, SKBtiga menteri tentang moratorium PNS masih memuatpengecualian, seperti tenaga medis, dokter, dan perawat,petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar.
“Masih ada kemungkinan dilakukan rekrutmenPNS, tetapi hanya yang bersifat khusus. Karena itu, kamisetuju anggarannya ditambah,” kata Bastari. Namun,rekrutmen PNS di Lampung tidak dapat dilakukansebelum Biro Organisasi Pemprov Lampung me-nyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.Kegiatan tersebut dianggarkan Rp150 juta dalam APBDPerubahan.
Hasil analisis digunakan untuk menentukan jumlahpegawai yang diperlukan setiap satker dan sebagaipertimbangan penempatan personel. Selama ini KomisiI melihat masih banyak satker yang jumlah personelnyatidak sesuai dengan beban kerjanya.
“Analisis semacam ini sudah ada sebelumnya, tetapitidak dikerjakan secara maksimal atau hasilnya tidakdigunakan. Kami akan betul-betul mengawasi prosesanalisis dan memastikan hasilnya digunakan, agar strukturmenjadi ramping, tetapi fungsinya maksimal,” kata Bastari.
Sementara titik tekan pada Diskominfo, menurutBastari, pada telematika. Sebagai pintu informasi,Diskominfo harus memberdayakan website yang ada.Dinas tersebut mendapat tambahan Rp675 juta padaAPBD Perubahan 2011.
Sementara pada Satpol PP, berkaitan dengan akandibentuknya penyidik PNS (PPNS) sebagai tindak lanjutraperda yang sedang dibahas, harus dibentuk SekretariatPPNS sendiri di lingkungan Satpol PP. “Diskominfoharus terus memberi informasi aktual di website yangsudah ada. Kalau belum ada tenaga yang memadai, rekruttenaga dari luar. Itu bisa dibiayai dengan APBD juga,”ujar Bastari. (tim)
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif10
elima Raperda yang disahkanmenjadi Perda oleh DPRDProvinsi Lampung yaitu Ra-perda tentang Pencabutan Per-
da Provinsi Lampung No. 8 tahun 2007tentang Bantuan Keuangan kepada PartaiPolitik, Raperda tentang Pejabat PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) ProvinsiLampung, Raperda PengarusutamaanGender dalam Pembangunan Daerah,Raperda tentang Penanggulangan Ben-cana, dan Raperda tentang Irigasi.
Dalam rapat paripurna yang dihadirioleh 49 anggota DPRD Provinsi Lampungtersebut, juru bicara pansus Penga-rusutamaan Gender dalam PembangunanDaerah Achmad Nyerupa mengatakandengan ditetapkannya Raperda menjadiPerda itu diharapkan bisa meningkatkanpembangunan di Provinsi Lampung danmengatasi permasalahan antara laki-lakidan perempuan. “Kita berharap Perdatersebut bisa segera diimplementasikansehingga bermanfaat bagi pembangunan
Dewan Sahkan Lima RaperdaLima RaperdaLima RaperdaLima RaperdaLima RaperdaDPRD Provinsi Lampung mengesahkan 5 raperda menjadi perda dari 8 raperda yang
diajukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD, 27 September 2011.
di Lampung,” kata Nyerupa.Sementara juru bicara Pansus Raper-
da tentang Irigasi Sunardi, mengatakanPerda Irigasi sangat penting untuk men-jawab persoalan irigasi yang selama inidihadapi masyarakat Lampung. Meskipunsebagian besar wilayah Lampung terdiriatas hutan dan banyak memiliki cadanganair, tetapi sampai saat ini banyak petaniyang kekurangan air. Di sisi lain, banyakjuga petani lainnya mempunyai air yangberlebih.
“Jadi, dengan adanya Perda Irigasiini diharapkan distribusi air akan meratasehingga berdampak pada kesejahteraanpetani. Sebab, irigasi merupakan faktorpenting dalam rangka mendorong pro-duktivitas pertanian maupun perkebunandalam mendukung ketahanan pangannasional,” kata Sunardi.
Sementara terkait dengan tiga Raperda lainnya yang belum ditetapkanmenjadi Perda yaitu Raperda tentangPengelolaan Pertambangan Mineral dan
WARTA
Batubara, Raperda Pengelolaan Air Tanahdan Pengelolaan Panas Bumi, GubernurLampung Sjachroedin Z.P dalam pen-dapat akhir pada acara rapat paripurnaDPRD Provinsi Lampung mengatakandapat memakluminya karena padatnyaagenda anggota Dewan dan masih perludilakukan kajian yang lebih mendalamterhadap subtansi Raperda, sehingga saatditetapkan menjadi perda penerapannyadapat efektif dan berhasil guna.
Dalam proses pembahasan Raper-da khususnya pembahasan oleh Pansus,menurut Gubernur Sjachroedin Z.P,eksekutif telah mendapatkan berbagaiaspirasi dan menerima saran-sarankonstruktif yang terkait dengan substansiRaperda serta hal-hal yang berkenandengan implementasi dari Perda tersebutnantinya.
Saran dan aspirasi konstruktif akansemakin menempurnakan materi muatanRaperda dan memberikan bekal kepadaPemda khususnya kepada Satker pe-
K
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 11
rangkat daerah dan para aparat pelaksanaserta pihak-pihak terkait dalam menga-plikasikan Perda tersebut.
Menurut Gubernur dengan disetu-juinya kelima Raperda untuk diproseslebih lanjut menjadi Perda maka eksekutif dan legislatif telah berhasil menciptakanlandasan hukum dalam rangka men-dukung peningkatan penyelenggaraanpemerintah dan pembangunan daerah.
“Perda itu nantinya bisa dijadikanpedoman dalam pelaksanaan penye-lenggaraan pemerintahandan pembang-unan yang berbasis gender, penegakanperaturan perundan-undangan, penge-lolaan dan penanganaan bencana sertapengaturan dan pelayanan kepadamasyarakat terkait pemanfaatan air irigasiyang lebih teratur dan adil,” kata GubernurSjachroedin.
Sjachreodin menyatakan agar kelimaPerda itu efektif dia akan dia mengin-struksikan kepada kepala Satker terkaituntuk mengimplementasi kelima Raperdaitu dengan membuat petunjuk pelak-sanaan.
Dengan begitu, nantinya akan adaJuklak untuk lima Raperda. Tugas masing-masing satker yang berhubungan dengankelima Juklak itu adalah melakukanpembinaan kualitas sumber daya PPNS,mengintegrasikan dan menyelaraskanstrategi pengarusutamaan gender dalamsetiap pelaksanaan program pembang-unan, membuat peta zonasi potensiterjadinya bencana guna mengantisipasiterjadinya bencana, meningkatkan koor-dinasi dan pengawasan terhadap pelak-sanaan Perda yang telah ditetapkan, danmenyosialisasikan Perda tersebut kepadamasyarakat dan para pemangku kepen-tingan bekerjasama dengan pihak terkait.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pan-sus) II DPRD Lampung yang membahasRaperda tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) dan Raperda tentang Pen-cabutan Perda Nomor 8 tahun 2007Tentang Perda Bantuan Keuangan kepadaPartai Politik melakukan sinkronisasi danfinalisasi sebelum memberikan reko-mendasi untuk disetujui dan ditetapkanmenjadi keputusan Dewan dan selan-jutnya diproses menjadi Perda ProvinsiLampung.
Ketua Pansus II Ahmad Bastarimengatakan setelah melalui prosespembahasan terhadap Raperda pen-cabutan Perda Nomor 8 tahun 2007tentang Perda bantuan keuangan kepadaParpol dan Raperda tentang PPNS ProvinsiLampung, maka Pansus dapat menarikkesimpulan ada beberapa perubahannomenklatur. Perubahan itu antara lain:Pertama, Pansus II dapat menyetujui ataspencabutan Perda Nomor 8 tahun 2007
tentang BantuanKeuangan ter-hadap Parpol ka-rena saat ini telahada PeraturanPemerintah No-mor 5 tahun2009 tentangBantuan Keuang-an kepada Par-pol dan Permen-dagri No24 ta-hun 2009 ten-tang Pedomantata cara peng-hitungan, Pe-nganggaran da-lam APBD, Pe-ngajuan, Penya-luran, dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan kepada Parpol.
Kedua, pada konsideran menimbangdraf awal pada huruf b kata di juga dihi-langkan karena menyesuaikan dengnajudul Raperda. Ketiga, pada judul Raperdadisepakati adanya perubahan dari yangada di draft dengan dihilangkannya katadi sehingga menjadi “Pencabutan PerdaProvinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007Tentang Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik Provinsi Lampung”.
Sementara itu, pada Raperda tentangPPNS Provinsi Lampung, pada konsideranmengingat ada perubahan pada angka 5Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perun-dang-undangan (LN RI tahun 2004 No53Tambahan LN RI nomor 4389) sudahdiganti dengan Undang-undang nomor12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (LN RItahun 2011, tambahan LN RI nomor 82)dan adanya perubahan nomor urutankarena menyesuaikan dengan nomortahun berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Adanya penambahan pasal padadraf awal hanya terdiri dari 21 pasalsetelah dilakukan pembahasan disepakatimenjadi 29 pasal. Pada Bab I tentangKetentuan Umum, pada pasal 1 draf awalterdiri dari 5 pengertian bertambah 4pengertian sehingga menjadi 9 pengertian.
“Setelah dilakukan perubahan-perubahan Pansus meminta agar ekse-kutif dapat melakukan evaluasi terhadappenerapan Raperda Pencabutan PerdaNomor 8 tahun 2007 Tentang PerdaBantuan Keuangan Kepada Partai Politikdan Raperda tentang PPNS ProvinsiLampung ketika Raperda tersebut dite-tapkan menjadi Perda yang dilakukan 2tahun kemudian,” kata Ahmad Bastari.
Selain itu, perlu adanya pengawasanoleh legislatif terhadap pelaksanaan Perda
oleh Eksekutif. Dewan juga mengha-rapkan dengan ditetapkannya Raperdatentang PPNS Provinsi Lampung makaakan mampu menciptakan pemerintahanyang bersih dan berwibawa. “Pansusmerekomendasi agar kedua Raperdadiproses menjadi Perda Provinsi Lam-pung,” kata Ahmad Bastari.
Sebelumnya DPRD Lampung mem-bentuk lima pansus untuk membahasdelapan raperda yang diajukan eksekutif.Pansus I membahas Raperda tentangPengelolaan Pertambangan Mineral danBatu Bara. Pansus II Raperda tentangPencabutan Perda No. 8 Tahun 2007tentang Bantuan Keuangan Partai Politik danRaperda tentang Pejabat Penyidik PNS.
Pansus III membahas Raperda ten-tang Pengelolaan Air Tanah dan Raperdatentang Panas Bumi. Pansus IV membahasRaperda tentang Pengarusutamaan Gen-der dalam Pembangunan Daerah danRaperda tentang Penanggulangan Ben-cana. Pansus V membahas RaperdaIrigasi.
Sementara itu, Gubernur Lampungmelalui Sekretaris Daerah (Sekda) ProvinsiLampung Berlian Tihang pada rapatparipurna jawaban Gubernur terhadappandangan umum fraksi terkait 8 RaperdaProvinsi Lampung, mengatakan Raperdatentang Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) secara tegas mengatur batasantugas dan kewenangan antara PPNS danKepolisian Negera Republik Indonesia.
Menurut Berlian Tihang PPNS me-miliki tugas dan kewenangan mengembantugas sebagian tugas kepolisian sepertiyang diatur dalam UU Nomor 2 tahun2002 tentang Kepolisian Negera RepublikIndonesia.
“Selain itu proses rekrutmen PPNStidak sama dengan proses perkrutan PNSpada umumnya, karena PPNS diangkatdari unsur PNS yang telah memenuhipersyaratan tertentu,” kata dia. (tim)
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif12
emberian bantuan keuangan partai politikdiberikan secara proporsional yang peng-hitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.Ada tiga macam pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik, yaitu:(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN
diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat bagiyang mendapat kursi di DPR.
(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBDprovinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkatprovinsi bagi yang mendapat kursi di DPRD provinsi.
(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBDkabupaten/kota diberikan kepada partai politik dikabupaten/kota bagi yang mendapat kursi di DPRDkabupaten/kota.
Adapun cara penghitungannya sebagai berikut:
Bantuan Tingkat PusatPertama, harus menentukan nilai bantuan per suara
terlebih dahulu, dengan cara: jumlah bantuan APBNtahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlahperolehan suara hasil Pemilu DPR periode sebelumnya
berdasarkan penghitungan suara secara nasional yangditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Setelah itu, untuk mengetahui besaran jumlah bantuankeuangan yang yang dialokasikan APBN setiap tahun untukpartai politik, dengan cara: jumlah perolehan suara hasilpemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.
Kemudian dapat diketahui besaran bantuankeuangan yang akan diterima oleh setiap partai politik,dengan cara: Jumlah perolehan suara partai politik hasilpemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.
Simulasi perhitungannya, sebelumnya tahun 2009;jumlah kursi di DPR tahun 2004 adalah 555 kursi;bantuan untuk partai politik per kursi berdasarkan PPNomor 29 Tahun 2005 dihargai Rp21.000.000/kursi.Jadi, bantuan untuk Parpol Tahun 2009 sebesarRp11.550.000.000. Sedangkan suara sah pada Pemilu2004 sebesar 113.462.414 suara dan Pemilu 2009sebesar 104.095.847 suara. Di antaranya PartaiDemokrat yang memperoleh suara 21.703.137 atau20,85%.
Diketahui: bantuan parpol 2009 =Rp11.550.000.000, suara sah Pemilu 2004 =
Pedoman Tata Cara PenghitunganBantuan Keuangan kepada Parpol
WARTA
Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikdan juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Bantuan
keuangan kepada Partai Politik-Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota–dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/
Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
P
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 13
113.462.414 suara, suara sah Pemilu 2009 =104.095.847 suara, suara Partai Demokrat Tahun 2009 =21.703.137 suara.
[1] Setelah mengetahui Jumlah Bantuan APBNuntuk Partai Politik Tahun Anggaran 2009 dan SuaraSah Pada Pemilu 2004, kita bisa mengetahui nilaibantuan persuara, yakni 11.550.000.000/113.462.414= 102. Jadi nilai bantuan per suaranya adalah Rp102.
[2] Jumlah bantuan keuangan yang yangdialokasikan APBN setiap tahunnya untuk partai politik,104.095.847 x 102 = Rp10.617.776.394.
[3] Jumlah bantuan keuangan yang akan diterimaoleh setiap partai politik, contohnya Partai Demokrat,yakni: 21.703.137 x 102 = Rp2.213.719.974.
Bantuan Tingkat ProvinsiTata cara penghitungan bantuan kepada partai
politik dari APBD Provinsi, tidak jauh berbeda denganTingkat Pusat, hanya saja disesuaikan dengan levelprovinsi, seperti jumlah kursi di DPRD, dan jumlah suarasah Pemilu 2004 dan 2009 tingkat Provinsi, yakni:1. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi yangbersumber dari APBD Provinsi adalah jumlahbantuan APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnyadibagi dengan jumlah perolehan suara hasil PemiluDPRD Provinsi periode sebelumnya berdasarkan
WARTA
penghitungan suara yang ditetapkan oleh KomisiPemilihan Umum;
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikandalam APBD Provinsi setiap tahun untuk partai politikadalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009dikalikan dengan nilai bantuan persuara; dan
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Provinsisetiap tahun kepada partai politik adalah jumlahperolehan suara partai politik hasil pemilu 2009dikalikan dengan nilai bantuan per suara.
Bantuan Tingkat Kabupaten/Kota1. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRDkabupaten/kota yang bersumber dari APBDkabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBDkabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagidengan jumlah perolehan suara hasil PemiluDPRD kabupaten/kota periode sebelumnyaberdasarkan penghitungan suara yang ditetapkanoleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialo-kasikan dalam APBD kabupaten/kota setiap tahununtuk partai politik adalah jumlah perolehan suarahasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuanpersuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota setiap tahun kepada partai politik adalahjumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuarasebagaimana dimaksud pada huruf a.Tentunya Bantuan Keuangan untuk Partai Politik
tidak serta-merta diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, ada beberapa syarat dan ketentuanyang berlaku; seperti, Pengajuan Bantuan KeuanganPartai Politik, Verifikasi Kelengkapan AdministrasiPartai Politik, Mekanisme Penyaluran BantuanKeuangan Kepada Partai Politik, Aturan PenggunaanBantuan Keuangan Partai Politik, dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik.
Jadi, bantuan yang diberikan oleh negara kepada Partai Politik setiap tahunnya adalah Rp8.675.215.464.(sumber: FITRA, Jakarta)
No Nama Partai Kursi Perolehan JumlahPartai Suara Bantuan
1 Partai Hati Nurani Rakyat 18 3.922.870 400.132.7405 Partai Gerakan Indonesia Raya 26 4.646.406 473.933.4128 Partai Keadilan Sejahtera 57 8.206.955 837.109.4109 Partai Amanat Nasional 43 6.254.580 637.967.16013 Partai Kebangkitan Bangsa 27 5.146.122 524.904.44423 Partai Golongan Karya 107 15.037.757 1.533.851.21424 Partai Persatuan Pembangunan 37 5.533.214 564.387.82828 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 95 14.600.091 1.489.209.28231 Partai Demokrat 150 21.703.137 2.213.719.974
Jumlah 560 85.051.132 Rp8.675.215.464
Jumlah Bantuan Partai Politik Yang Lolos Parliamentary Threshold
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif14
SOSOK
aling tidak seminggu tiga kali saya jogging. Selainmurah dan mudah, juga member efek yang baikterhadap kesehatan badan,” kata mantan DosenUniversitas Indonesia itu. Lulusan Fakultas Tekhnik
Universitas Indonesia itu menyatakan aktivitas joggingdilakukannya setiap usai melaksanakan salat Subuh di masjid.
“Meski tak setiap hari, dalam seminggu pasti saya jog-ging,” ujar ayah dua anak dari hasil pernikahannya denganRaden Ayu Asliah itu. Selain jogging, Marwan juga selektifdalam konsumsi makanan dalam artian selalu berimbang.Menu utama yang tak pernah ditinggalkan adalah sayurandan buah-buahan.
Sebagai politisi, tentu kerap bekerja hingga larut malam.Namun, Marwan mengaku tak akan begadang jika memangtak benar-benar perlu. “Istirahat yang cukup itu perlu. Kecualiuntuk hal penting dan sifatnya sangat mendesak, sepertipembahasan atau rapat-rapat yang memang tak bisaditinggalkan, harus saya ikuti meski hingga larut malam,”kata lelaki yang terpilih sebagai anggota DPRD Lampungdari daerah pemilihan Waykanan dan Lampung Utara itu.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi, Marwan mengaku kerapkali waktunya dipergunakan untuk bertandang ke daerahhingga memimpin sidang atau rapat. Pada saat turun kemasyarakat seperti itulah Marwan sekaligus menganggapnyasebagai refrehsing. “Berkunjung ke daerah juga merupakanrefhresing. Tapi kalau memang ada waktu luang, sayamemilih menghabiskan bersama keluarga. Itu sebisamungkin saya lakukan,” katanya.
Menurut Marwan, salah satu perjuangan yang terusdilakukan adalah mewujudkan pendidikan murah danberkualitas. Sebab, pendidikan formal merupakan salah satubagian penting untuk membangun kualitas sumberdayamanusia suatu bangsa. Untuk itu, Marwan pun terusmengupayakan agar ada perbaikan sarana dan prasaranapendidikan. “Di antaranya mengupayakan dana pendidikan20 persen dari APBD,’’ ujarnya.
Sebagai Ketua DPRD, Marwan juga terus melakukanpengawasan kebijakan anggaran serta penggunaan dana
Marwan Cik Asan
Jaga Staminadengan Jogging
pendidikan yang ada secara merata, efektif, dan efisien.“Meskipun dengan penuh keterbatasan, kami akan selalumengupayakan adanya tambahan dana pendidikan dalam setiappembahasan APBD maupun APBD Perubahan,” tegas Marwan.
Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkanpendidikan murah dan berkualitas. “Pendidikan berkualitasharus bisa dinikmati semua kalangan yang ada di provinsiini. Itu salah satu komitmen saya untuk mewujudkannya,”katan politisi dari Partai Demokrat itu. (tim)
Nama : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.Istri : Raden Ayu Asliah, S.E.Anak : Muhammad Hasan Al-Bana,
Muhammad Husain Al- FarrosAyah/Ibu : H. Cik Asan (alm)/ Hj. Masripah (petani)Pendidikan:SDN Waytuba WaykananSMPN 6 TanjungkarangSMAN 3 TanjungkarangS1 Fak. Tekhnik Univ. IndonesiaS2 Magister Manajemen Univ. Indonesia
PekerjaanDosen Unv. Indonesia, Univ. Binus, Univ. SahidManajer KUDGeneral Manager PT SMPI, PT BRDDirektur PT DP, PT DIF, PT DRUKetua DPRD LAMPUNGOrganisasiDewan Pengurus IMM-FTUIDewan Pengurus SM-FTUIDewan Pengurus SM- UIDewan Pengurus KML-UIPembina Musholla Al-MontazBendahara AMND SumbagselAnggota Persatuan Insyinyur Indonesia ( PII )Pengurus DPD PD Prov. LampungKorwil ADPSI Wilayah Sumatera
Biodata
Sehat dan bugar menjadi kebutuhansetiap orang. Begitu juga bagi Ir. H.Marwan Cik Asan, M.M., selalu sehatdan bugar mutlak diperlukan. Apalagimengingat tugasnya sebagai KetuaDPRD Provinsi Lampung dan sederettugas lainnya sebagai politisi dan tokohmasyarakat. Karena itu, untuk menjagastamina dan agar tetap bugar, Marwanrajin jogging di sekitar rumah dinasnya.
P“
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 15
SOSOK
ebutuhan perda untuk Kotabaru dilihat sejauhmana urgensinya. Jadi prolegda itu bukan hargamati. Sinkronisasi atas perda seperti perdatentang Kotabaru akan dilakukan oleh BadanLegislasi DPRD. Pada dasarnya, prolegda masih
bisa berubah. Jika eksekutif dan legislatif sepakat, Perda untukKota Baru bisa saja dimasukkan dalam pembahasan,” kataWakil Ketua DPRD Lampung, Hantoni Hasan,
Hantoni mengatakan sejauh ini pembahasan terkaitPerda untuk Kota Baru masih berada di tangan Komisi I.“Unsur pimpinan DPRD masih melihat perkembanganterkait perda untuk Kotabaru,” kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi I Farouk Danial mengu-sulkan ada dua perda terkait Kota Baru, yaitu Perda tentangPembiayaan Kotabaru dan Perda tentang Pembuatan Kotabaru. “Kalau ada payung hukum yang jelas, maka akan adajaminan pembangunan Kota Baru berlangsung lancar dantidak terbengkalai dari sisi finansial,” kata Farouk.
Menurut Farouk jika tidak dipayungi perda, suatu saatnanti apabila terjadi pergantian gubernur, program ini kemudiantidak dilanjutkan sebagaimana terjadi pada program WFC (waterfront city). Wali kotanya ganti, programnya terhenti.
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyambut baikwacana Kotabaru diperdakan. ’’Ya, saya setuju. Supayapembangunannya terus berlanjut. Perda itu harus segeradigarap,” ujar Oedin, sapaan akrab Sjachroedin Z.P.
Sjachroedin berjanji akan segera memerintahkan stafnya
Payung Hukumuntuk Kota Baru
Wacana adanya Perda Kota Baru terusbergulir di DPRD Lampung. Sejumlah
anggota Dewan mengusulkan agar KotaBaru yang saat ini pembangunannya
sedang berlangsung dibuatkanPeraturan Daerah sehingga ada
kepastian hukum. Sejauh ini belum adaPerda tentang Kota Baru. Kota Baru pun
tidak masuk dalam prolegda.
untuk membahas perda itu. “Kan ada staf saya yang membidangihal itu. Mulai dari asisten II, Bappeda, dan sebagainya,” ungkapmantan deputi operasional Mabes Polri itu.
Kepala Biro Hukum Setprov Lampung, Gunawan Ryadi,mengatakan pihaknya akan segera konsultasi dengan BanlegDPRD Lampung untuk menindaklanjuti wacana Perda KotaBaru. Dalam konsultasi nanti, hal pertama yang dibahasadalah inisiatif pengusulan. Mengingat, baik dewan maupunpemprov sama-sama mempunyai hak mengusulkan perda.Meski begitu, penyusunan perda tetap harus melibatkansatker-satker terkait. “Kita bahas sama-sama. Penyusunanya sama-sama. Tak bisa tersendiri,” ujarnya.
Syarief Makhya, staf pengajar FISIP Unila, mengatakanjaminan kepastian hukum pembangunan kota barusebenarnya sudah diakomodasi dalam Perda RTRW, perdaRPJMD, dan perda RPJP. Menurut Syarief isu utama untukmenjamin keberlanjutan program Kota Baru, bukan hanyamasalah perlu tidaknya ada Perda.
“Sebab Perda bisa saja dicabut kepala daerah bersamaDPRD dengan berbagai alasan. Yang harus dicermati dalamkecenderungan sekarang dalam mengelola pembangunan,selera, dan kepentingan politik kepala daerah jauh lebih kuatpengaruhnya dibanding jaminan kepastian hukum sebuahkebijakan atau sebuah program pembangunan,” kata Syarief.
Menurut Syarief, di berbagai daerah di Indonesia, saatini motivasi dan visi politik kepala daerah diterjemahkanmenjadi visi daerah dengan cara merombak total desainpembangunan yang dirintis pendahulunya. Akibatnya,perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak konsistendan tak berkesinambungan sehingga kemudian munculadagium ganti kepala daerah ganti kebijakan.
“Sebab itu, sekalipun ada jaminan kepastian hukum tapijika kebijakan itu, pada tataran implementasinya, masuk dalamkategori nonimplementation karena alasan kepentingan politik.Maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan sebagaimanaterjadi pada kasus water front city,” kata Syarief.
Syarief mengatakan kebijakan dan program pem-bangunan yang dinilai orientasinya untuk kepentinganrakyat, prospektif untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi,antisipatif, dan dari kapasitas pemerintahan memungkinkanuntuk dilaksanakan bisa dinilai buruk oleh seorang kepaladaerah karena tidak sesuai dengan selera politiknya.
“Cara pandang membatalkan atau tidak melanjutkanprogram pembangunan karena tidak sejalan dengan selerakepentingan politik kepala daerah, jelas berimplikasi burukterhadap persoalan pemanfaatan dan efisiensi anggaran.Bisa dibayangkan pembangunan kota baru yang sudahmenelan biaya miliaran rupiah, gara-gara terjadi pergantiankepala daerah, menjadi tidak dilanjutkan atau dihentikankarena bukan bagian dari program politiknya,” kata dia. (tim)
“K
Hantoni Hasan
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif16
akil Ketua Pansus V DPRDLampung yang membahasRaperda tentang Irigasi,Nursalim, mengatakan draf
Raperda yang disampaikan pihak eksekutifsudah cukup baik. Saat ini Pansus sedangmelengkapi kekurangan dengan studikomparasi dengan Perda Irigasi dari NusaTenggara Barat (NTB). Komparasi denganperda milik NTB dilakukan karena di provinsitersebut regulasi irigasi berlaku efektif.
Menurut Nursalim sampai saat ini diLampung masih sering terjadi monopolidalam hal penggunaan air dari irigasi. Parapetani yang berada di daerah hulumenggunakan air dalam jumlah cukup,bahkan berlebih, sehingga bisa panen 2-3 setahun. Sebaliknya, petani di daerahhilir karena tidak mendapat air yangmemadai hanya dapat panen sekalisetahun atau bahkan tidak panen samasekali.
Dengan adanya Perda Irigasi inidiharapkan pengelolaan air bisa dilakukansecara adil sehingga petani di hulu danhilir bisa menanam dan panen. “Kamiakan mengatur hal itu secara detail dalamperda. Nanti jika memang air tidakmemadai untuk semua sawah, bisa secarabergantian menanam palawija terlebihdahulu. Jadi, bukan petani di hilir sajayang harus mengalah, “kata Nursalim.
Mengenai penegakan Perda, sudahada ketentuan tersendiri. Pengelolaanbendungan yang mengairi lebih dari3.000 ha sawah merupakan kewenanganPemerintah Pusat, antara 1.000-3.000dikelola pemerintah provinsi, dan dibawah 1.000 oleh pemerintah kabupaten/kota.
Namun, dalam praktiknya, pe-merintah kabupaten/kota dan provinsiharus tetap turun tangan dan mengawasisemuanya sehingga tidak ada petani yangdirugikan karena tidak mendapatkan air.
“Penegakan Perda bisa dilakukanpemkab dan pemprov. Perda ini se-benarnya adalah turunan dari UU. Lam-pung terhitung sudah agak terlambat.Harapannya dengan perda ini nanti ada
Proses Pembahasan Raperda Irigasi
pemerataan dalam penggunaan air dariirigasi,” jelas dia.
Nursalim menambahkan dalamRaperda Irigasi, juga diatur ketentuanmengenai Perkumpulan Petani PemakaiAir (P3A), Gabungan Perkumpulan PetaniPengelola Air (GP3A), dan Induk Per-kumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).“Kewenangan masing-masing ada diperda itu juga,” kata dia.
Raperda tentang Irigasi merupakanturunan dari UU No. 7 Tahun 2004. PadaPasal 18 UU tersebut dijelaskan sebagianwewenang pemerintah dalam penge-lolaan sumber daya air dapat dise-lenggarakan oleh Pemda sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Sementara pada Pasal 19 dijelaskandalam hal Pemda belum melaksanakansebagian wewenangnya, pemda dapatmenyerahkan wewenang tersebut kepadapemerintah di atasnya sesuai denganperaturan perundang-undangan. Denganadanya Perda Irigasi di tingkat provinsi,kewenangan mengelola air pada irigasiyang mengairi 1.000—3.000 hektaresawah dapat dilakukan PemerintahProvinsi.
Menurut Nursalim, kini Perda Irigasidi tingkat kabupaten sudah ada diLampung Tengah, sehingga pengelolaanair dapat dilakukan bersama-sama antaraPemprov dan Pemkab.
Sementara itu, Ketua Pansus Ra-perda Irigasi Darwin Ruslinur mengatakanPansus irigasi memberikan beberaparekomendasi antara lain meminta agarRaperda usulan pemerintah ini tidakbertentangan dengan Peraturan Perun-dang-undangan yang lebih tinggi se-bagaimana Undang-undang Nomor 7
tahun 2004 tentang Sumber Daya Air danPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2006 tentang Irigasi serta peraturanperundangan terkait.
“Selain itu, hal-hal yang diatur dalamRaperda Irigasi ini akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Gubernur (Pergub).Pergub juga sebagai petunjuk pelak-sanaan dari Perda ini harus diselesaikanpaling lama 6 bulan sejak diundang-kannya Perda ini,” kata Darwin
Perda ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan dan agar setiap orangmengetahuinya dengan cara menso-sialisasikan kepada pihak terkait melaluimedia massa dan elektronik.
Terkait dengan Raperda Irigasi SekdaProvinsi Lampung, Berlian Tihang me-ngatakan, dengan terbentuknya Raperdatentang irigasi diharapkan pendistribusianair dapat terlaksana secara seimbangsesuai kebutuhan petani, karena raperdatersebut dapat menjamin kepastian ho-kum dalam pendistribusian air .
Sebelumnya pada rapat paripurnapandangan umum fraksi-fraksi, 9 fraksi diDPRD Lampung mendukung untukmenindaklanjuti 8 Raperda yang disam-paikan pihak eksekutif . Delapan Raperdatersebut yakni, Raperda tentang PengelolaanPanas Bumi, Raperda PengarusutamaanGender dalam Pembangunan Daerah,Raperda Pengelolaan Air Tanah, RaperdaPencabutan Perda Provinsi LampungNomor 8 tahun 2007 tentang BantuanKeuangan kepada Partai Politik, Raperdatentang Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil/PNS Provinsi Lampung, Raperdatentang Irigasi, Raperda tentang Pertam-bangan Mineral dan Batubara, serta Raperdatentang Penanggulangan Bencana. (tim)
WARTA
DPRD Provinsi Lampung dalam prosespembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Irigasi yang diajukanGubernur mengarahkan agar Raperda
ini mampu mencegah monopolipenggunaan air pada lahan pertanian di
Lampung.
W
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 17
WARTA
Laporan Pansus Raperdatentang Irigasi
PendahuluanRaperda ini memiliki peranan strategis dalam mendukung
perekonomian nasional guna menjamin peningkatanproduktivitas lahan dan ketahanan pangan. Air irigasimerupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilansektor pertanian.
Sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi serta berbagai PeraturanPerundangan terkait lainnya yang merupakan landasan hukumdalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini,pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakandengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingandan terkait dengan bidang irigasi dan pertanian.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengeloaansistem irigasi harus mengutamakan kepentingan dan peranserta/ partisipasi aktif masyarakat petani dalam keseluruhanproses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring danevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaansistem irigasi.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang irigasi inidiharapkan mampu menjabarkan kebijakan pemerintah daerahdlam mendukung pengembangan dan pengelolaan sistemirigasi yang efektif dan efesien. Hal ini dimaksudkan untukmengakomodir kepentingan daerah dalam pengelolaan irigasi,menghindari irigasi, guna menjamin keberlanjutan sistemirigasi.
Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah ProvinsiLampung tentang irigasi yang dikemukakan diatas, telahmengalami proses penelaahan di badan Legislasi, dan
pembahasan di tingkat Panitia Khusus serta selanjutnyadisampaikan dalam Rapat paripurna untuk dibahas lebihdalam oleh Panitia Khusus dalam rangka penyempurnaan.
Pengaturan irigasi dalam rancangan Peraturan daerah yangdimaksud, dilatarbelakangi oleh pemikiran antara lain:a) Bahwa Perda Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengelolaan
irigasi Provinsi Tingkat I Lampung dipandang tidak sesuailagi dengan perkembangan dan kondisi serta peraturanperundang-undangan yang berlaku saat ini;
b) Bahwa dalam hal peraturan distribusi air irigasi masihbelum dapat terlaksana dengan baik, seperti masihterdapatnya di suatu tempat selalu ada petani yangberkelebihan air, tetapi tidak sedikit pula petani yangsangat sulit mendapatkan air;
c) Bahwa dalam undang-undang Nmor 7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air juncto Peraturan Pemerintah Nomor20 tahun 2006 tentang irigasi telah diatur pembagian
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif18
WARTA
wilayah sebagaimana berikut ini:- Area irigasi < 1.000 Ha dalam wilayah kabupaten/
kota menjadi tanggung jawab kabupaten/kotamasing-masing;
- Area irigasi >1.000 Ha s/d 3.000 Ha menjaditanggung jawab provinsi dan;
- Area irigasi >3.000 Ha/lintas Provinsi menjaditanggung jawab pemerintah pusat.
d) Bahwa irigasi memegang peranan yang sangat pentingdalam meningkatkan produksi tanaman pangan,holtikutura, perkebunan, kehutanan, perternakan danperikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan ,baik ditingkat Provinsi maupun nasional.Menyadari hal tersebut, maka irigasi di Provinsi Lampung
harus ditata untuk mewujudkan pengaturan sistem irigasi dalamrangka pengembangan dan pemanfaatan air, sumber air danirigasi, secara tepat guna dan berhasil guna, hingga adanyapengaturan sistem irigasi yang sebaik-baiknya. Mengingatbetapa pentingnya hal tersebut, maka perlu adanya pengaturansistem irigasi yang diataur dalam bentuk Peraturan Daerah.
Pembahasan1) Waktu
Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentangIrigasi, waktu pembahasan disesuaikan dengan jadwal yangditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung dari tanggal 20 Julis/d 27 September 2011. Berdasarkan hasil rapat BadanMusyawarah Tanggal 20 September 2011, tentang perubahanjadwal pembahasan atas 8 (delapan) Raperda UsulPemerintah Provinsi Lampung, yaitu :- Tanggal 23 September 2011, Laporan panitia khusus
Raperda Usul Pemerintah Provinsi Lampung kepadapimpinan DPRD Provinsi Lampung dan mendistribusikanseluruh laporan panitia khusus Raperda Usul PemerintahProvinsi Lampung kepada ketua fraksi-fraksi DPRDProvinsi Lampung;
- Tanggal 26 September 2011, laporan Pansus kepimpinanDPRD dan pimpinan faksi-fraksi serta penyampaianpendapat fraksi-fraksi;
- Tanggal 27 september 2011, rapat paripurna tingkat IIlaporan panitia khusus pembahasan 8 (delapan) RaperdaUsul Pemerintah Provinsi Lampung, permintaanpersetujuan dari anggota DPRD Provinsi Lampung secaralisan, konsep surat keputusan DPRD dan pendapat akhirkepala daerah.
2) Dasar HukumPeraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam
pembahasan Raperda Usul Provinsi Lampung yang mengaturtentang Irigasi ini adalah:1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria;2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Dayaalam Hayati dan Ekosistemnya.5. Dan sejumlah peraturan dan perundang-undangan
lainnya.
3) Bahan Acuan dan PendukungBahan acuan dan pembahasan Pansus adalah rapat
paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 18 Juli 2011.Pembicaraan tingkat I penyampaian delapan rancanganperaturan daerah usul pemerintah provinsi Lampung untukselanjutnya dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlakudan melalui jadwal badan musyawarah DPRD ProvinsiLampung.4) Materi Pokok
Materi pokok dalam pembahasan Pansus adalah konsepRaperda Usul Pemerintah Provinsi Lampung adalah draftRaperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah ProvinsiLampung melalui Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.5) Proses Pembahasan
Guna mendapatkan hasil yang maksimal dan untukkesempurnaan Raperda tersebut, maka perlu adanyatanggapan-tanggapan serta penjelasan baik dari stakeholder,eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, panitia khususmengagendakan kegiatan-kegiatan bersama stakeholder, dinas/instansi terkait dengan urutan pembahasan sebagai berikut:- Tanggal 21 Juli s/d 9 Agustus 2011, pengumpulan bahan-
bahan dan pendalaman materi Raperda Irigasi;- Tanggal 10 Agustus 2011 , rapat internal Pansus dalam
penyusunan jadwal pembahasan rencana kerja PansusIrigasi;
- Tanggal 12 Agustus s/d 14 Agustus 2011, pendalamanmateri Raperda irigasi oleh masing-masing anggota
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 19
WARTA
Pansus;- Tanggal 15 agustus 2011, Rapat Pansus dengan pemangku
kepentingan yaitu Forum Komunikasi PerkumpulanPetani Pemakai Air (P3A) se-Provinsi Lampung, ForumKomunikasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air(GP3A) se-Lampung dan Forum Komunikasi IndukPerkumpulan Petani Pemakai air (IP3A) se-Prov Lampunguntuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang materiRaperda.
- Tanggal 18 Agustus 2011, Rapat Pansus dengan pihakeksekutif (dinas Pengairan dan Pemukiman ProvinsiLampung dan Dinas Pertanian Provinsi Lampung) dalamrangka pembahasan lanjutan terhadap Raperda.
- Tanggal 5—10 September 2011, studi komperhensipPansus Raperda irigasi ke Provinsi Nusa Tenggara Baratdan Provinsi Sumatera Utara sebagai tambahanperbandingan/masukan serta informasi untukkesempurnaan Raperda.
- Tanggal 22 September 2011, Rapat finalisasi Raperdatentang irigasi bersama Pansus, pihak eksekutif danpemangku kepentingan (stakeholder).
6) Hasil PembahasanSetelah diadakan pembahasan dan kajian secara seksama,
akhirnya semua pihak mendukung dan men-supportdisahkannya Raperda Usul Pemerintah Provinsi Lampungtentang Irigasi. Raperda ini terdiri dari 21 BAB dan 136 Pasalyang memuat tentang: Ketentuan Umum; Asas, Maksud,Tujuan dan Fungsi; Prinsip Pengembangan dan PengeloaanSistem Irigasi; Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; Wewenangdan Tanggungjawab Pengembangan dan Pengelolaan SistemIrigasi; Kerjasama dalam Pengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi; dan Partisipasi Masyarakat Petani DalamPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
Selain itu, juga tentang Pemberdayaan PerkumpulanPetani Pemakai Air; Pengelolaan Air Irigasi; PengembanganJaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan AsetIrigasi; Pembiayaan; Fungsi dan Keberlanjutan Sistem Irigasi;Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi; Pengawasan; Larangan-larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; KetentuanPeralihan; dan Ketentuan Penutup.
Kesimpulan dan Rekomendasi
1. KesimpulanSetelah melalui proses pembahasan terhadap Raperda
Usul Pemerintah Provinsi Lampung tentang Irigasi, makaPansus dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:- Bahwa semangat filosofi dari Raperda ini sebagaimana
dipahami, air adalah sumber kehidupan masyarakat yangsesuai sifatnya selalu mengikuti siklus hidrologis yangerat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu dearahyang menyebabkan ketersedian air tidak merata dalamsetiapwaktu dan wilayah untuk itu perlu diaturpenggunaannya.
- Agar Raperda Usul Pemerintah Provinsi ini selesai sesuaidengan semangat Pansus DPRD Provinsi lampung untukmenggolkan Raperda ini sampai ke Pemerintah Pusat.
- Terdapat beberapa penambahan pada konsideran/menimbang dan mengingat pada Raperda ini.
- Ada perubahan narasi dalam rangka penyempurnaanRaperda ini, yaitu pada Pasal 23 ayat (1); Pasal 60; Pasal79; Pasal 118 ayat (2); dan Pasal 127 ayat (2).
- Perlu adanya pasal yang tegas dalam memberikan sanksibagi petugas pelaksana teknis di lapangan apabilamelakukan pelanggaran dalam Raperda ini.
- Dalam pembahasan Raperda Irigasi ini sangat ditekankanbagaimana sistem penggunaan air irigasi yang baik.
- Adanya perubahan dan penambahan narasi dalam BABXXI Ketentuan Penutup Pada Pasal 135 ayat (4), Pasal135 ayat (5).
2. RekomendasiSesuai dengan perubahan-perubahan tersebut di atas
dalam rangka penyempurnaan maka Pansus Irigasimerekomendasikan:- Raperda Usul Pemerintah ini seyogianya tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yanglebih tinggi , sebagaimana Undang-undang Nomor 7tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sertaperaturan perundangan terkait lainnya.
- Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan dewandan selanjutnya diproses menjadi Peraturan DaerahProvinsi Lampung.
- Perlu adanya pengawasan oleh Legislatif terhadappelaksanaan Perda Usul Eksekutif ini.
- Hal-hal yang belum ada dalam Raperda ini akan diaturlebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.
- Peraturan Gubernur sebagai petunjk pelaksanaan dariPerda ini harus diselesaikan paling lama enam bulan sejakdiundangkannya Perda ini.
- Penetapan instansi pelaksana Pelaksana Gubernur sebagaimanadimaksud ditetapkan dengan Kepuusan Gubernur.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan danagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanPengundangan Perda ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Provinsi Lampung dan kepada KepalaDinas/instansi pelaksana Perda ini sebagaimana dimaksuduntuk melakukan sosialisasi secara langsung kepadapihak-pihak terkait melalui media cetak dan elektronik.
Pansus Raperda Irigasi: Ketua H.A.Darwin Ruslinur; Sekretaris H. DendiRamadhona Kaligis, S.T.
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif20
etua Komisi II AhmadDjunaidi Auly mengatakandana pendamping itu disetujuidengan pertimbangan kapal itu
memang dibutuhkan nelayan untukmeningkatkan hasil tangkapan. Selainitu, pengadaan kapal nelayan meru-pakan program nasional, sehinggaDewan berkewajiban mendukung.
“Kami masukkan ke APBDP 2011karena terlambat masuk ke APBDMurni. Dana pendampingnya sebesarRp900 juta sudah tercantum di APBDMurni. Pada APBDP 2011, DAK (danaalokasi khusus)-nya sebesar Rp6,9miliar,” kata Djunaidy Auly.
Sebelumnya dalam dengar pen-dapat antara Komisi II DPRD Lampungdengan DKP Lampung para anggotaDewan mendesak agar tender proyekpengadaan kapal dilakukan setelahketok palu APBDP 2011. SementaraDKP tetap ngotot menenderkan proyekpengadaan kapal itu sebelum APBDP2011 disahkan.
Anggota Komisi II DPRD LampungSumadi mengatakan secara mekanismeseharusnya tender menunggu ketok paluAPBDP 2011 terlebih dahulu. Anggotakomisi II lainnya, Donny Irawan,menilai ada kesan terburu-buru dalamproses tender.
“Kami tidak ngotot, tapi hanyamenginginkan adanya transparansi.Proses tender tidak diketahui secaraterbuka. Tender mendahului penge-sahan APBDP ternyata boleh. Memangbukan terdesak. Masalahnya tadi, inidari dana pusat dan harus selesai pada2011,” ujar Djunaidi.
Di satker lain, seperti Dinas BinaMarga Lampung, lanjut Djunaidi, jugapernah melakukan hal yang sama. ’’Ditender itu biasanya ada klausa jika danatidak tersedia dalam pengertian tidakdisahkan di APBDP, otomatis tenderbatal,” ujar legislator asal PKS itu.
Djunaidi menyatakan persoalan initerkait dengan proses penyusunan
WARTA
Komisi II Setujui Proyek KapalKomisi II DPRD Lampung akhirnya menyetujui dana pendamping untuk proyekpengadaan lima kapal nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi
Lampung. Anggaran untuk proyek itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Perubahan (APBDP) 2011, meskipun sebelumnya sempat terjadi perdebatan
saat dengar pendapat antara Komisi II dengan DKP Lampung.
KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara)yang molor penyelesaiannya. “JikaKUA-PPAS bisa diselesaikan pada Juni,APBDP bisa beres pada Juli. Sehinggawaktu pengerjaan program masih cukuppanjang,” ulasnya.
Ketua DPRD Lampung MarwanCik Asan menyatakan, harus adaketegasan pihak terkait agar masalahseperti ini tak terulang. “Yang jelas, inidiharapkan tidak jadi yurisprudensi.Harus ada ketegasan agar tidak teru-lang,” ujarnya.
Proses pengadaan kapal bantuanuntuk nelayan oleh Dinas Kelautan danPerikanan (DKP) Lampung sudah sesuaiPeraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, sekalipun tendernyamendahului pengesahan anggaran.
Sekretaris DKP Lampung, AfanErrie Yahya, mengatakan pada PPtersebut dijelaskan tender bolehmendahului pengesahan anggaransepanjang sudah ada alokasi dana darikementerian. Menurut Afan, Ke-menterian Kelautan dan Perikanan telah
menyiapkan anggaran pengadaan 8kapal berkapasitas 30 gross ton (GT)melalui APBN murni 2011. Danapengadaan kapal ini dipisah menjadidua pos, yaitu dana tugas pembantuan(TP) senilai Rp3,996 miliar lebih dandana alokasi khusus (DAK) senilaiRp6,9 miliar.
“Untuk pencairan DAK ini, Pem-prov wajib memberikan dana pen-dampingan. Namun, dana pendam-pingan baru bisa dianggarkan padaAPBD Perubahan 2011 senilai Rp900juta karena DAK baru cari setelah APBD2011 ketok palu. Jadi, sebenarnyaanggaran sudah siap sebelum APBDPerubahan 2011 disahkan. Dalam PPitu diperbolehkan tender jika sumberdana dari kementerian sudah dialo-kasikan. Meskipun dana pendam-pingannya dari diberikan di APBDPerubahan,” kata Afan.
Sementara dana dari DAK akandigunakan untuk pengadaan lima unitkapal yang sekarang masih dalam prosespengerjaan. Hingga akhir tahun,pengadaan kapal ini direncanakanmencapai 8 unit.
K
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 21
WARTA
“Kalau yang TP kan prosesnyasudah dari awal tahun. Tapi, yangbersumber dari DAK, pemenang ten-der, yakni PT Aru Marine Fish, baruteken kontrak setelah APBD Perubahanketok palu September 2011. Sementaratendernya sudah dilakukan sejak Julikarena PP memperbolehkan,” kata dia.
Sekretaris Provinsi (Sekprov)Lampung Berlian Tihang memintapemerintah kabupaten/kota membantuanggaran operasional kapal nelayanyang biaya sekali melautnya mencapaiRp30 juta. “Kalau untuk pertama ini,ya semoga kabupaten/kota bisa mem-bantu biaya operasional agar kapal bisatetap berlayar,” kata Berlian.
Sebelumnya, DKP menyerahkantiga kapal bantuan kepada nelayan daritiga kelompok usaha nelayan, yakni dariBandarlampung, Lampung Selatan, danLempasing. Dirjen Perikanan TangkapKementerian Kelautan dan PerikananDedy H. Sutisna mengatakan kelompoknelayan penerima bantuan harus bisamemanfaatkan kapal untuk menangkapikan sebanyak mungkin agar biayaoperasional kapal yang mencapai Rp30juta bisa tertutupi dan nelayan bisamendapat keuntungan.
Kapal berukuran besar ini dibe-rikan pemerintah agar nelayan bisalebih produkif dan hasil tangkapannyalebih banyak ketimbang menggunakan
Nasib Nelayan di Tengah Limpahan Potensi
erdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi Lampung per 1 Agustus 2011, sektorperikanan memberikan kontribusi lumayan besardalam nilai ekspor Lampung, yaitu menduduki
peringkat kedua, sehingga ikan dan udang mendongkraknilai ekspor senilai 7,32 juta dolar AS pada Juni 2011.
Hal itu bukan tak beralasan karena hampir semuawilayah di Lampung memiliki potensi perikanan, baik budidaya ikan laut dan air tawar, maupun tambak udang. Sejak2009, Lampung masih tercatat sebagai wilayah denganproduksi udang terbesar di Indonesia. Dari total produksiudang nasional tahun 2009 sebesar 348.100 ton, sebanyak40% dihasilkan Lampung. Begitu pula dengan produkperikanan lainnya seperti kerapu dan lain-lain.
Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil PerikananKementerian Kelautan Perikanan (KKP), Martani Husaini, kala
POTENSI perikananProvinsi Lampungboleh disejajarkan
dengan daerah lainnyadalam sokongan
produksi perikanan.Mulai dari budidaya
perikanan, hasiltangkapan, hinggahasil tambak udangyang menyokong 40
persen produksinasional sejak 2009.
itu mengungkapkan begitu pentingnya Lampung bagiproduksi ikan budidaya terutama udang karena berdasarkandata Kementerian Perdagangan komoditas udang masukdalam 5 produk unggulan ekspor nonmigas Indonesia.“Mudah-mudahan produksi udang Lampung yang besarini harus dipacu terus,” katanya.
Potensi Lampung didukung banyak sektor perikananbudidaya, bahkan perusahaan tambak udang terbesar di In-donesia yaitu CP Prima ada di Lampung, juga diakui DirjenPerikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan.“Lampung ini potensinya luar biasa. Kalau ikan kerapuLampung yang terbesar, udang yang terbesar, jadi memangLampung ini pusat produksi untuk budidaya,” kata Dirjen KetutSugama saat kunjungan kerja ke Lampung belum lama ini.
Tambak udang eks Dipasena, yaitu Aruna Wijaya Sakti(AWS) anak perusahaan CP Prima, dikelola melalui pola inti
B
kapal biasa. Sebab, dengan kapalbantuan ini nelayan bisa melaut lebihdari 12 mil. Kapal juga dilengkapidengan sistem GPS, fish binder, danelectro fish sehingga kumpulan ikanbisa diketahui.
Sementara kebanyakan nelayanIndonesia saat ini kapalnya hanya 10GT. Bahkan, ada yang tidak meng-gunakan mesin sehingga hanya melautsejauh 2—3 mil saja. Tangkapannyapun hanya sedikit.
“Kapal 30 GT ini bisa digunakanhingga lebih dari 12 mil, bahkan hinggake laut lepas. Jadi tidak ada lagi alasannelayan tidak melaut karena cuaca burukatau terang bulan,” kata Dedy. (tim)
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif22
WARTA
perikanan ini juga,nasib nelayan diLampung masihbelum sepenuhnyasejahtera, terutamanelayan tangkap dilaut. Selain kondisilaut yang mulaitergradasi akibat ulahoknum yang me-ngabaikan ke-lestarian lingkunganlaut, sarana para ne-layan tangkapan lautpun masih minim.
M i s a l n y a ,kelangkaan bahan bakar beberapa waktu dan hingga kinimasih dirasakan, membuat sejumlah nelayan memilihmemarkirkan perahunya ketimbang melaut. Alasannya,modal yang dikeluarkan tak sebanding dengan hasil yangdidapat, bahkan kadang merugi.
“Perlu ada solusi dari pemerintah untuk nelayan yangmengandalkan hasil tangkapan di laut, misalnya memberipinjaman dengan bunga ringan, serta penyediaan saranadan akomodasi para nelayan untuk melaut yang terjangkau,”kata Jaya, pembudi daya ikan di kawasan Teluk Lampung.
Selain itu juga, perlu diaktifkannya kembali koperasinelayan yang seutuhnya mengurusi kesejahteraan paranelayan, bukan hanya simbol semata untuk kepentinganbeberapa gelintir oknum. Secara nasional pun permasalahannelayan dicetuskan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untukKeadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik. Ia mendesakKKP memprioritaskan tiga hal untuk meningkatkankesejahteraan para nelayan dan anggota keluarganya.
Pertama, meringankan beban nelayan sepertipermodalan. Untuk itu, KKP diminta bisa memberikansemacam bantuan modal tambahan yang mekanisme danpemberiannya tidak memberatkan nelayan.
KKP juga diminta memperbaiki tempat pelelangan ikan(TPI) yang ada di seluruh Indonesia. Agaknya gayungbersambut terkait nasib nalayan ini. Permasalahankemiskinan nelayan dan pembudidayaan ikan pun akanmenjadi salah satu isu strategis Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP) tahun mendatang.
Kepala Biro Perencanaan KKP Nilanto Perbowo di Jakartabelum lama ini mengatakan kemiskinan nelayan menjadi isustrategis KKP pada 2012 bersama-sama dengan dampakperubahan iklim, kecukupan jumlah induk dan benih,ketersediaan pakan, dan keterbatasan suplai bahan baku.
Selain itu, KKP juga akan memperhatikan lebih seriusakan maraknya pencurian ikan, kerusakan sumber dayakelautan dan perikanan, pengelola dan investasi pulau-pulaukecil, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM).
KKP pada 2011 berkomitmen mencapai targetindikator kinerja utama antara lain meningkatkan kontribusiPDB Perikanan terhadap PDB Nasional nonmigas menjadi3,5%. Selanjutnya meningkatkan jumlah unit pengolahanikan yang bersertifikat menjadi 940 unit, nilai tukar nelayanmenjadi 112, luas kawasan konservasi perairan menjadi 14juta hektare. (tim)
plasma sejak 2007 ini luas mencapai 16.250 ha atau terbesardi Indonesia dan dikelola 7.512 petambak.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammadsaat kunjungan ke tambak eks Dipasena di Rawajitu Timur,Rabu (3-8), juga mengharapkan produksi udang di Lampungtidak turun.
Lampung menjadi andalan pemerintah untuk men-capai target Indonesia menjadi negara produsen ikan terbesardi dunia tahun 2015. Jika produksi ikan budi daya (ikannontangkap/laut) secara nasional pada tahun 2009mencapai 4,7 juta ton, pada 2014 ditargetkan menjadi16,891 juta ton, meliputi rumput laut, catfish, patin, lele,nila, bandeng, udang (windu dan vanamei), mas, gurame,kakap, kerapu, dan lain-lain.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung punterus berupaya meningkatkan produksi perikanan budi dayamaupun nonbudi daya/tangkapan. Sejumlah wilayahberpotensi, seperti Tulangbawang, Lampung Timur,Lampung Selatan, Lampung Barat dan Pesawaran, terusdipacu.
Lampung memiliki potensi kelautan dan perikananyang besar mulai dari perikanan darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan luas perairan laut 24,820 km persegiatau 41,2% dari wilayah Provinsi Lampung, dengan panjanggaris pantai 1.105 km dan 130 buah pulau kecil.
Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, MakmurHidayat, produksi perikanan tangkap di Lampung barusekitar 41%. Padahal produksinya diperkirakan sebanyak388 ribu ton per tahun. Di sisi lain, perkembangan produksiperikanan tangkap di Lampung masih relatif kecil sehinggadiperlukan upaya untuk mengoptimalkan hasil tangkapan.
Namun, predikat potensi besar tersebut bukan jaminanjika Dinas Perikanan dan pelaku di bidang perikanan takberupaya mempertahankannya. Produksi yang telah dicapaibisa merosot seiring permasalahan yang timbul. Di bidangpertambakan udang, misalnya, produksi udang terbesar dariLampung dihasilkan dari pertambakan milik CP Prima dikawasan Tulangbawang.
Sayangnya, perusahaan tambak udang terbesar di AsiaTenggara ini mengalami kemelut internal yangberkepanjangan antara plasma dan inti. Kemelut yang takberkesudahan ini jelas mengurangi produksi tambak.
Selain itu, di tengah potensi yang luar biasa di bidang
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 23
PRD Provinsi Lampung men-dukung rencana pembang-unan tiga jalan layang diBandarlampung untuk me-
ngantisipasi kemacetan. “Kami me-ngapresiasi langkah Pemerintah Kota(Pemkot) atas rencana pembangunanjalan layang itu,” ujar Anggota KomisiIV DPRD Lampung DendiRamadhona.
Menurut dia, ketiga jalan layangitu akan dibangun di Jalan Kimaja-Jalan Ratu Dibalau, Jalan Pangeran Antasari-JalanPangeran Tirtayasa, dan Jalan Gadjahmada-Jalan Ir.Juanda. Politisi muda asal Partai Demokrat itu berharapPemkot mengkaji lebih dalam terkait dengan antisipasikemacetan yang akan terjadi ketika pembangunan jalanlayang berjalan, dan duduk bersama dengan PemerintahProvinsi untuk perencanaan pembangunannya.
Dua jalan layang yang akan dibangun, ujar Dendi,
WARTA
Setuju Transmigrasikan Perambah
enurut Marwan, warga yangbermukim di register ituadalah warga negara Indone-sia yang harus dipikirkan
nasibnya. “Mereka juga anak bangsa.Warga negara asing yang masuk diam-diam ke wilayah Indonesia saja,pemerintah punya solusinya. Apalagimasalah yang membelit warganyasendiri. Tentu akan kita dorong (rencanatransmigrasi itu). Kalau dimungkinkan,kenapa tidak? Dewan melalui KomisiV akan berkomunikasi terkait hal inidengan pemprov,” ujarnya.
Sebelumnya, usai rapat tertutup diruang asisten pemerintahan, Senin (19September 2011), Kepala Dinas Kom-info Setiato menjelaskan bahwapemerintah sudah menawarkan ber-
Rencana Pemprov Lampung mentransmigrasikan paraperambah yang digusur dari Register 45 Sungaibuaya,Mesuji, direspons positif DPRD Lampung. “Rencana
transmigrasi merupakan langkah tepat,” kata Ketua DPRDLampung Marwan Cik Asan, usai sidang paripurna
pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan 2011.
bagai program kepada para perambah.Salah satunya transmigrasi ke Ka-limantan.
“Transmigrasi ada aturan mainnya.Penduduk didata dahulu. Lalu, berapakuotanya. Yang dipindahkan hanya 65kepala keluarga (KK). Kita punya kuota110. Soal ini akan dibicarakan lebihlanjut,” kata mantan kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-nakertrans) Lampung itu.
Padahal, perambah di Register 45Sungaibuaya, Mesuji, mencapai ratusanKK yang diusir oleh tim terpadu yangterdiri atas unsur Polri, Satpol PP,polhut, dan pamswakarsa di bawahbinaan PT Silva Inhutani Lampung dariRegister 45 beberapa waktu lalu.
Karo Ops. Polda Lampung Kombes
Rahyono Wignyo mengatakan eksekusitersebut merupakan upaya terakhir untukmembersihkan Register 45 dari paraperambah. “Sosialisasi sudah berulangkali kami berikan. Namun, tidakdigubris. Sehingga upaya ini harus kamilakukan,” kata dia kala itu. (tim)
M
Dukung Jalan Layangdi Jalan Kimaja-Jalan Ratu Dibalau,Jalan Pangeran Antasari-JalanPangeran Tirtayasa, menggunakananggaran dari provinsi. Sedangkanuntuk jalan layang di JalanGajahmada sepenuhnya akandibiayai anggaran Pemkot.“Pengkajian lebih mendalamsangat penting mengingat anggaranyang diperlukan tidaklah sedikitsehingga rencananya harus benar-benar matang,” kata dia.
Dia menambahkan meskipun pembangunan jalanlayang tersebut menjadi kebutuhan, jangan sampaimenimbulkan masalah baru saat pembangunandilakukan. “Ini kan ibu kota provinsi, dan kalau memangjalan di dua jalan layang itu statusnya jalan provinsi,kenapa tidak kita dukung pendanaannya. Toh, memangsudah menjadi tanggung jawab, bahkan kalau bisa,ketiganya Pemprov yang mendanai,” ujar dia. (tim)
D
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif24
ASPIRASI
oordinator Kaukus PendidikanLampung, Ahmad Yulden Erwin,mengatakan sektor pendidikanmendapatkan alokasi terbesar
dalam APBN maupun APBD sehingga perluadanya upaya serius untuk mencegahterjadinya penyimpangan.
“Tujuan pengadaan anggaran pen-didikan yang besar itu adalah agar semuaanak usia sekolah bisa mengikuti kegiatanbelajar dan terhindar dari drop out (DO)akibat terkendala biaya. Faktanya, praktikdi lapangan masih banyak terjadi pe-nyimpangan,” kata Ahmad Yulden Erwin.
Erwin mengatakan 99 persen se-kolah di Lampung belum transparandalam mengelola dana BOS. Ukurantransparan tidaknya sekolah dalammengelola dana BOS adalah adanyapengumuman Anggaran Pembangunandan Belanja Sekolah (APBS) di sekolah.
“Kami sudah mengecek di seluruhSD dan SMP di Bandarlampung. Ternyatahanya dua sekolah yang memasang APBS.Padahal, sesui Juknis, APBS harus dipa-sang di papan informasi sekolah. Sayayakin di kabupaten/kota lain di Lampungkondisinya juga sama saja, yaitu kepalasekolah tidak mau memasang informasidana BOS,” kata Erwin.
Menurut Erwin penyimpangan da-lam penggunaan anggaran pembang-unan di Jakarta akan memicu kemiskinan.Batasan kemiskinan ini mengacu padabatasan yang disampaikan oleh BankDunia sehingga diperlukan upaya partaipolitik untuk melaporkan setiap pe-nyimpangan yang terjadi di wilayah.
Dalam versi Bank Dunia disebutkan,kemiskinan adalah kelaparan, tidak punyatempat tinggal, tidak bisa sekolah, sakit-sakitan, orang tua kehilangan tempat tinggal,ketidakberdayaan, kehilangan kebebasan.
“Meskipun pemerintah menjamindengan adanya BOS tidak ada lagi anakmiskin yang tidak bersekolah, faktanya
Dewan Diharapkan AwasiDana BOS
Para aktivis Kaukus Pendidikan Lampung berharap seiring dengan kembalinyamekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke mekanisme
2010, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mengawasidana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan mekanisme itu, dana BOS dari
pusat akan masuk ke provinsi sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah penerima BOS.
masih banyak anak usia sekolah diLampung yang putus sekolah karena tidakbisa membiayai sekolahnya. Itu karenasekolah-sekolah masih melakukan pu-ngutan,” kata Erwin.
Ketua Dewan Pendidikan Lampung,Prof. Dr. Ghani Nugroho, mengatakanalokasi anggaran pendidikan yang lebihbesar dari pada anggaran bidang lainnyaseharusnya berdampak pada mening-katkan mutu pendidikan. “Masalahnyasekarang penggunaan anggaran pen-didikan banyak yang tidak tepat sasaran,termasuk penggunaan dana BOS. Disinilah pentingnya pengawasan darianggota Dewan,”kata Sutopo.
Menurut Sutopo hal itu pentingmengingat pembiayaan pendidikan di In-donesia pada umumnya terus meningkat,baik itu anggaran pendidikan itu sendirimaupun pungutan terhadap wali murid.
“Namun, saat ini tidak ada satu pun
kajian yang dapat membukikan apakahpeningkatan peningkatan b iaya pen-didikan tersebut berkorelasi positif ter-hadap meningkatnya mutu pendidikan,”kata dia Sutopo pada Pertemuan Antar-Stakeholder Pendidikan dalam ProgramPemantauan Desentralisasi BOS yangdiselenggarakan Koak, di Hotel MarcopoloBandarlampung, akhir September lalu.
Menurut Sutopo perlu ada kajianapakah adanya dana BOS ataupunsumbangan Komite Sekolah juga ber-pengaruh terhadap hasil akhir belajaranak didik di sekolah. “Apakah besar danaBOS berkontribusi positif pada rata ratanilai ujian nasional anak di sekolah. Halitu perlu dikaji,” kata Sutopo.
Sutopo mengatakan tolok ukurkeberhasilan pelaksanaan dana BOS disekolah bukanlah semata mata bertumpupada tertib administatif, tetapi juga padakualitas dan keberhasilan pembelajaran
K
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 25
ASPIRASI
di sekolah.“Itulah sebabnya harus terukur.
Prinsip akuntabel itu bukan lagi berdasarkepada apakah dana tersebut dikelola tetpatsecara peruntukan atau jelas dalamhalpenggunaan, tetapi lebih dalam lagi, apakahalokasi dana tersebut berpengaruh terhadapoutput dari pendidikan itu,” kata Sutopo.
Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh mengatakan pada 2012 dana BOSakan ditransfer oleh Kementerian Ke-uangan (Kemenkeu) dari Kas UmumNegara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD)
PRD Lampung bisa menggunakan hak inisiatifuntuk membuat Peraturan Daerah Buku agar mafiabuku tidak makin merajajela dan berdampak burukbagi dunia pendidikan. Maraknya mafia buku
sekolah menunjukkan Peraturan Menteri PendidikanNasional No. 2 Tahun 2008 tentang Pada era otonomi daerah,Permendiknas itu tidak bergigi jika kepala daerah atau DPRDtidak meneruskan dalam bentuk peraturan daerah, peraturangubernur, peraturan wali kota, atau peraturan bupati.
“Permendikna tersebut tidak diterapkan optimal didaerah. Banyak sekolah yang justru menjadi kaki tanganmafia buku. Dampaknya adalah bisnis buku justru marakpada saat para siswa pendidikan dasar harus mendapatkanpendidikan gratis,” kata koordinator Komite Anti Korupsi(Koak) Ahmad Yulden Erwin.
Menurut Erwin meskipun Pemerintah Pusat menye-diakan buku murah melalui program buku sekolah elektronik(BSE) sulit untuk dipatuhi sekolah.
“Permendiknas maupun BSE baru akan optimal jikaDPRD dan kepala daerah mendukung program ini. Olehsebab itu kami mendorong agar DPRD Lampung meng-gunakan hak inisiatifnya agar Lampung memiliki Perda Buku.Ini penting karena buku sudah menjadi problem utamapendidikan kita. Bagaimana anak-anak akan bisa sekolahlancar jika harga buku mahal? Padahal, buku murah danbahkan gratis sudah disediakan pemerintah,” kata Erwin.
Erwin mengatakan jika Pemrov Lampung tidakmengeluarkan regulasi, masyarakat justru akan bertanya-tanya mengapa Dinas Pendidikan tidak mengeluarkanedaran tentang BSE. “Ini persoalan lama yang selalu berulangtiap tahun ajaran baru. Warga miskin sudah lama menjeritkarena pengadaan buku sekolah yang membebani walimurid. Mau tidak mau para wali murid harus membeli bukudari penerbit yang disodorkan pihak sekolah,” kata Erwin.
“Regulasinya kalau bisa tidak hanya fokus pada buku,tetapi media pembelajaran secara umum seperti per-pustakaan hingga pengadaan internet di sekolah,” tambahErwin. DPRD dan aparat hukum hendaknya menindaklanjutiindikasi adanya mafia hukum dalam pengadaan bukusekolah.
Penerbit yang memberi fee, atau kepala sekolah, guru,dan pejabat instansi terkait yang menerima fee bisa dijerat
Provinsi. Di tingkat provinsi akan adapenandatanganan naskah hibah antarapemerintah daerah provinsi dengansekolah negeri dan swasta. Melaluimekanisme baru ini diharapkan pe-nyaluran dana BOS akan lebih cepat.
“Kita sepakat uang itu (BOS) akanditransfer ke daerah di level provinsi dantidak di level kabupaten/kota. Keputusantersebut kami ambil setelah melalui rapatbeberapa sesi bersama dengan KomitePendidikan,” kata dia.
Dana BOS ditransfer oleh KUD-
Provinsi ke sekolah sesuai dengan daftarsiswa sekolah dan alokasi dana BOS persekolah yang sudah ditetapkan olehKemendiknas.
Menurut Nuh, mekanisme penya-luran dana BOS kembali diubah karenaterjadi banyak kekurangan pada me-kanisme penyaluran tahun ini. Sepertidiketahui, tahun ini dana BOS disalurkanoleh pemerintah pusat melalui kabupaten/kota. “Masih banyaknya keterlambatanmembuat kita semakin yakin mekanismeini perlu diubah,” jelasnya. (tim)
Dukung Dewan Ajukan Perda BukuUndang-Undang Pemberantasan Korupsi. “Mereka bisadijerat pasal penyuapan dan gratifikasi,” kata Erwin.
Dekan FKIP Unila, Bujang Rahman, mengatakan mafiabuku yang merajalela di sekolah merupakan cerminanlemahnya regulasi daerah terkait soal pendidikan danpengadaan bahan pembelajaran di sekolah.
“Sehingga dalam persoalan mafia pengadaan buku inisekolah tidak bisa seratus persen disalahkan lantaran tidakada satu pun regulasi didaerah yang mengatur akan halini,” ujar Bujang.
Menurut Bujang tidak masalah jika untuk mendapatkanbuku siswa harus meminjam ke perpustakaan, meminjamke kakak kelas, atau bahkan mengunduh dari internet.“Pendapat bahwa siswa harus membeli buku barumerupakan pandangan mereka yang tidak mengertipendidikan,” kata Bujang.
Bujang mengatakan, persoalan pengadaan bukudisekolah yang membebani wali murid ini telah terjadi sekianlama dan harus di sikapi secara serius.”Regulasinya kalaubisa tidak hanya fokus pada buku tetapi media pembelajaransecara umum seperti perpustakaan hingga pengadaaninternet di sekolah,” kata dia.
Jumlah uang yang beredar dalam jual beli buku sekolahdi Provinsi Lampung diperkirakan mencapai angka fantastisRp569 miliar. Dari jumlah tersebut 30 persen ataukeuntungan dinikmati oleh kalangan pendidikan.
Seorang mantan kepala sekolah negeri di Ban-darlampung mengatakan banyak pihak yang diuntungkandari proyek buku dari penerbit. “Keuntungan yang diberikandan dibagi bagikan pihak penerbit buku dalam penjualanbuku disekolah mencapai 30 persen dari total penjualan bukusetiap tahunnya. Uang ini dibagi-bagi,” ujarnya.
Aksi itu bisa dilakukan penerbit karena buku dijualsecara langsung (direct selling) ke sekolah sehingga tidakmemerlukan biaya distribusi dan promosi serta diskon yangmemang diberikan penerbit kepada toko buku dan pembeli.
“Biasanya jika dijual di toko buku maka pihak penerbitmemberikan margin 15 persen untuk toko buku dan 15persen untuk pembeli di toko buku. Namun, karena bukudijual langsung maka bagi hasil keuntungan dari total hargaitu diberikan kepada oknum dinas, kepala sekolah, hinggaguru,” kata dia. (tim)
D
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif26
nggota Komisi II DPRDProvinsi Lampung JusniSofyan mengatakan semuakaryawan perusahaan harus
dilindungi asuransi. Oleh sebab itu,semua karyawan harus menjadi pesertaJamsostek. “Kami akan mendorong agarsemua karyawan dilindungi Jamsostek.Sebanyak 258 karyawan di tiga kabu-paten/kota se-Lampung belum terdaftarsebagai peserta Jamsostek,” kata Jusni.
Menurut Jusni, berdasar data yangditerimanya, tercatat 99.406 pekerjayang bekerja di 1.531 perusahaan, 258di antaranya belum terdaftar sebagaipeserta Jamsostek. “Data itu belum darisemua kabupaten/kota se-Lampung.Tiga kabupaten dan kota yang masukdata itu adalah Bandar Lampung,Lampung Selatan, dan Tanggamus.Kami masih menunggu data darikabupaten/kota lain. Kalau sudah adakami akan bekerja sama denganperusahaan Jamsostek untuk menyo-sialisasikan ke perusahaan dan kar-yawan tentang pentingnya Jamsostekuntuk melindungi tenaga kerja,” kataJusni.
Selain Jamsostek, Jusni menga-takan kewajiban lain yang menjaditanggung jawab perusahaan adalahpembuatan perjanjian kerja bersama(PKB). Tetapi salah satu syarat pem-buatan PKB adalah adanya serikatpekerja di perusahaan yang ber-sangkutan.
Data mengenai perusahaan se-Lampung yang belum memiliki serikatpekerja juga sedang diupayakan. Poin-poin dalam PKB itu harus mendapatpersetujuan serikat pekerja. Kalau tidakada serikat pekerja, sulit untuk me-wujudkan PKB yang benar-benardisepakati bersama antara perusahaandan karyawan.
Menurut Kepala Dinas Tenaga
Lindungi Karyawan denganAsuransi
WARTA
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Lampung Hotman Atiek, banyaknyatenaga kerja yang tidak memilikiJamsostek karena belum didaftarkanperusahaan tempat mereka bekerja.Padahal, Jamsostek merupakan tanggungjawab dan kewajiban perusahaan yangharus dipenuhi kepada karyawannya.
Hotman membeberkan jumlahtenaga kerja di Lampung saat inimencapai 400 ribu orang lebih. Darijumlah itu, kata Hotman, baru 250 ribuorang lebih yangterkover Jamsostek.Artinya, lebih dari150 ribu pekerjayang tidak memi-liki perlindunganJamsostek.
“Kami akanmenindaklanjutihal ini ke peru-sahaan-perusahaanyang belum men-daftarkan pegawai-nya ke Jamsostek.Akan kami imbaupekerja mereka se-gera didaftarkan keJamsostek,” kata
Hotman usai bertemu anggota KomisiV DPRD Lampung di gedung DPRD,akhir September lalu.
Sementara untuk pekerja non-formal, tahun ini Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi memberikanbantuan subsidi Jamsostek untuk 1.001pekerja yang tersebar di BandarLampung, Lampung Selatan, danLampung Tengah.
Antisipasi KecelakaanSelama 8 bulan, biaya asuransi
kecelakaan kerja, jaminan kematian,dan jaminan pemeliharaan kesehatansenilai Rp45 ribu/bulan/orang ditang-gung pemerintah. Setelah 8 bulan,peserta diminta meneruskan pem-bayaran Jamsostek ini sehingga diri dankeluarganya bisa terbebas dari bebanpembayaran biaya rumah sakit saatterjadi kecelakaan.
Beberapa waktu lalu DirjenPembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Kemenakertrans MyraM. Hanartani mengatakan kemauanpekerja informal untuk memilikijaminan atas dirinya sendiri. “Kalau
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data perusahaan dari seluruhkabupaten/kota yang ada di Lampung sebagai bahan untuk melakasanakan tugaspengawasan. Berdasar ketentuan UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yangmempekerjakan karyawan dalam kurun waktu tertentu harus mendaftarkannya ke
Jamsostek.
A
Hi. Jusni Sofjan
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 27
WARTA
etua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazirmengatakan pihaknya terus mendorong agarsurvei kebutuhan hidup layak (KHL) yangdirencanakan dua kali menjadi tiga kali. Survei
pertama dan kedua yang hanya di 10 kabupaten/kotamenjadi merata di 14 kabupaten/kota se-Lampung.
Hasil survei tahap kedua KHL Provinsi Lampungternyata masih di bawah angka Rp1 juta. Sementara padasurvei pertama, KHL Lampung hanya Rp967.023.“Memang ada penambahan anggaran untuk survei ketigasebesar Rp60 juta. Itu akan kami setujui. Tetapi kamitetap tidak dapat mencampuri penetapan UMP karenaitu wewenang Dewan Pengupahan,” kata Yandri.
Sebelumnya, survei KHL telah dilakukan di 10kabupaten/kota minus Bandarlampung, LampungTengah, Waykanan dan Tulangbawang. Anggaran duakali survei di 10 kabupaten/kota itu Rp145 juta. Atasdesakan DPRD dan pertimbangan lain, survei ketigasecara merata harus dilakukan di 14 kabupaten/kota.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Lampung Hotman Atikmengatakan penetapan KHL tahun ini akan dilakukanmelalui tiga kali survei oleh Dewan PengupahanProvinsi, yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh,dan pemerintah, serta didampingi akademisi.
Namun sejauh ini, kata Hotman, sampai surveikedua angka KHL belum bisa mencapai Rp1 juta. “Yananti kita lihat dulu hasil survei ketiga. Survei dilakukanpada 45 item kebutuhan masyarakat,” kata dia, usaimengikuti briefing Gubernur Lampung di GedungPusiban Pemprov, Selasa (6 September 2011).
Hotman juga menyatakan permintaan DPRDLampung untuk menaikkan KHL dan upah minimumprovinsi hingga lebih dari Rp1 juta sah-sah saja. Namun,penetapannya harus tetap berdasar hasil survei DewanPengupahan karena hal itu sudah diamanatkan undang-undang.
Dia berjanji survei KHL akan dilakukan sebaik dansedetail mungkin menggambarkan kebutuhan riilmasyarakat sehingga penetapan upah minimum juga bisamencukup kebutuhan itu. “Apalagi dalam APBDPerubahan kita dapat tambahan Rp60 juta. Survei akanlebih maksimal karena dilakukan di 14 kabupaten/kota.Kalau sebelumnya hanya di 10 kabupaten/kota,” kataHotman.
UMP Lampung Tahun 2011 disepakati hanya Rp855
pekerja di perusahaan kan ada yangmenjamin. Nah, kalau pekerja informalini siapa yang mau menjamin kalaubukan dirinya,” kata Myra.
Biaya yang tidak sampai Rp50 ribu/bulan ini, tidak terlalu memberatkanpekerja informal karena yang harus
dipikirkan adalah menganstisipasiterjadinya kecelakaan kerja. Jika seorangpekerja informal harus dirawat dirumah sakit dan harus mengeluarkanbiaya sendiri yang cukup besar, kataMyra, tentu saja biaya lain untukpemenuhan kebutuhan sandang dan
pangan keluarganya menjadi berkurang.Dengan adanya Jamsostek untuk
pekerja informal ini, Myra berharappekerja informal tidak menjadi miskinjika sewaktu-waktu terjadi kecelakaanatau gangguan kesehatan pada dirimasing-masing. (tim)
Dorong Survei Ketiga KHL
ribu atau 95,25% dari KHL yang menjadi acuan yakniRp897,6 ribu. UMP 2011 sempat mengundangkontroversi. DPRD Lampung lewat unsur pimpinanDewan, Marwan Cik Asan, sempat meminta agar besaranUMP di-review.
Namun, Pemprov menyatakan tak dapat mengubahUMP karena menurut Gubernur Lampung SjachroedinZ.P., usulan UMP telah disepakati pihak buruh, serikatpekerja, dan pemerintah yang berada dalam DewanPengupahan.
Perkembangan terakhir, Komisi V DPRD Lampungmenyatakan akan mengawasi proses survei KHL yangmenjadi patokan UMP. Hal ini menyusul adanya surveidari pihak Bappenas yang menyatakan upah buruh diProvinsi Lampung terendah di Sumatera. (tim)
K
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif28
egera diterbitkan. Mudah-mudahan Oktober,” ujarMenteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB) E.E.Mangindaan usai membuka acarasosialisasi RPP tentang PengangkatanHonorer Menjadi CPNS, RPP tentangPegawai Tidak Tetap, dan KebijakanMoratorium di gedung Kemendagri, (20September 2011).
Sekretaris Kemenpan TasdikKinanto menambahkan tenaga honoreryang tertinggal (kategori I) akan diangkatmenjadi CPNS bulan depan.“Insyaallah Oktober. Tetapi yang jelastidak akan lewat tahun 2011,” terangTasdik. Dia yakin 67 ribu honorer itubisa segera diangkat lantaran payunghukumnya saat ini sudah beres. “RPPsudah tidak ada kendala,” katanya.
Sebanyak 67 ribu honorer yangakan diangkat itu sudah melalui prosesverifikasi data oleh Kemenpan. Merekaadalah tenaga honorer yang bekerja dibawah 2005, tetapi belum terangkat,karena tercecer. Dalam RPP itu antaralain disebutkan tenaga honorer yangdiangkat menjadi CPNS pada bulandepan, pemberkasan untuk penetapannomor induk pegawai (NIP)-nyadiusahakan selesai pada tahun 2011 ini.
Untuk honorer kategori II, yangjuga tercecer, jumlahnya secaranasional mencapai 600 ribu. Mereka
WARTA
Honorer Menunggu RPPPada Oktober 2011, sebanyak 67 ribu tenaga honorer kategori I di seluruh Indonesiadipastikan menjadi CPNS. Sebab, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang menjadi payung hukumnya jugaakan diterbitkan bulan Oktober.
nantinya diangkat menjadi CPNS,namun melalui proses seleksi di antarahonorer sendiri, atau tidak dicampurdengan pendaftar dari jalur umum. Didraf RPP juga diatur bahwa pembuatansoal seleksi untuk honorer ketegori II(yang honornya bukan dari APBN/APBD) dilakukan pejabat pembinakepegawaian, yang dikoordinasikanoleh gubernur.
Lalu bagaimana nasib honorer yangtidak lolos seleksi? Di RPP diatur bahwajika tenaganya masih dibutuhkaninstansi, tersedia anggaran, berkelakuanbaik, dan punya kinerja baik, tetapbekerja di instansi yang bersangkutan.Ketentuannya, ada SK pengangkatan daripejabat pembina kepegawaian dandiberikan penghasilan setiap bulanberdasar beban kerja dan kemampuankeuangan instansi. Sebaliknya, jika sudahtidak dibutuhkan, mereka diberhentikanatau tak diperpanjang lagi.
Sementara di hadapan pesertarapat, E.E. Mangindaan menyampaikanbahwa dalam masa moratorium pe-nerimaan CPNS, daerah harus mela-kukan penataan organisasi, termasukmenghitung kebutuhan pegawainyasecara detail. “Daerah harus me-laporkan ke Kemenpan dan Kemen-dagri. Kalau ada yang gemuk (kelebihanpegawai) di mana? Atau kuruskah?Rampingkah? September hingga De-sember 2011, seyogianya sudah se-lesai,” kata Mangindaan.
Selanjutnya, Januari hingga De-sember 2012, bagi daerah yang sudahselesai membuat data penataan PNS,sudah bisa melakukan penerimaanCPNS dengan formasi terbatas. “Bagidaerah yang belum selesai, ya belumbisa (menerima CPNS dengan formasiterbatas). Karena itu semacam konsep.Kalau belum ada konsep, gimana?” katamenteri asal Manado itu.
Dengan demikian, bagi daerahyang cepat menyelesaikan tugastersebut, bisa melakukan penerimaanCPNS lebih cepat. Sebaliknya, yanglambat juga akan ketinggalan mela-kukan penerimaan “abdi Negara” itu.
Dijelaskan Mangindaan, formasiCPNS yang direkrut pada kurun Januarihingga Desember 2012 juga dibatasi.Dicontohkan, tenaga guru. Itu punharus jelas guru untuk mata pelajaranapa. Menurutnya, untuk tenaga guru
S“
E.E. Mangindaan
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif 3
29
WARTA
mata pelajaran tertentu sudah over-kapasitas. “Tetapi untuk matematikamasih kurang,” ujar mantan gubernurSulut itu.
Contoh lain adalah tenaga kese-hatan yang masih kurang. Selain ituuntuk “tenaga khusus yang mendesak”,seperti sipir, yang saat ini perbandingansipir dengan napi adalah 1 : 100. “Nantikalau tak dikasih (formasi), kalau napikabur, saya yang disalahkan,” seloroh-nya. Tenaga navigator penerbangan jugaakan tetap direkrut.
Lulusan perguruan tinggi kedi-nasan, seperti Institut Pemerintahan
idak hanya KONI Lam-pung yang harus mem-pertanggungjawabkandana pembinaan, pe-
ngurus cabang olahraga pun akandievaluasi. Hal tersebut berlakuseiring perubahan mekanismepenyaluran dana olahraga yangdiusulkan Komisi V untuk APBD2012.
Menurut Ketua Komisi VDPRD Lampung Yandri Nazir,pihaknya menginginkan perubahan dalam pembinaanolahraga di Lampung, khususnya mekanisme penyalurandana yang selama ini menjadi satu hambatan dalampembinaan setiap cabang.
Menghadapi tahun 2012 serta penyusunan APBD2012, pihaknya telah memberi rekomendasi kepadabadan anggaran terkait dengan dana olahraga. Berikutjuga mekanisme penyaluran yang sesuai dengankebutuhan cabang olahraga. Hal tersebut tentunya jugaberdasar pada pertemuan dengar pendapat Komisi Vdengan pengurus cabang.
Ke depan, dana yang diberikan ke KONI harus
Dalam Negeri (IPDN),Sekolah Tinggi Ilmu Statistik(STIS), dan Sekolah TinggiAkuntansi Negara (STAN),juga tetap diangkat menjadiCPNS. ”Jadi, moratorium itutidak kaku. Toh jumlahnya(lulusan sekolah kedinasan)itu tidak banyak,” ujarMangindaan.
Satu syarat lagi yangsudah dituangkan dalam suratkeputusan bersama tiga men-teri yang mengatur morato-
rium CPNS. Daerah yang bisamelakukan rekrutmen CPNS hanyalahdaerah yang belanja pegawainya dibawah 50 persen dari total APBD-nya.Dengan demikian, meski suatu daerahsudah melakukan penataan pegawai,tetapi belanja pegawainya di atas 50persen, tetap dilarang melakukanpenerimaan CPNS.
Sebelumnya Mangindaan me-ngungkapkan dari 33 provinsi, hanyatiga daerah yang belanja pegawainya dibawah 30 persen, yaitu KalimantanTimur (28,77 persen), Papua (28,85persen), dan Papua Barat (28,04 persen).
Selebihnya di atas 30 persen. Padahalketentuan pemerintah pusat, persentasebelanja pegawai dengan dana belanjapembangunan adalah 30 persen dan 70persen.
“Yang paling banyak adalah Jateng(57,31 persen), Yogjakarta (56,66persen), NTB (55,53 persen), Lampung(54,9 persen), Bali (52,19 persen), danSulut (51,45 persen),” ungkap mantanKetua Komisi II DPR RI itu. Sedangkandaerah yang belanjanya di bawah 51persen adalah NTT (50,78 persen),Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24persen), dan Jatim (50,05 persen).
Kemudian daerah yang belanjapegawainya di bawah 50 persen adalahGorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel(49,43 persen), Jabar (48,06 persen),Sultra (47,17 persen), Banten (47,24persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar(44,72 persen), Jambi (45,40 persen),Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh(40,16 persen), Malut (38,32 persen),Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87persen), Bangka Belitung (35,51 persen),dan Riau (34,96 persen). (tim)
Dana Cabor akan Dievaluasidipertanggungjawabkan secaraterukur berupa prestasi bagiLampung. Koreksi juga dila-kukan terhadap pengurus ca-bang yang dipercaya memegangdana masyarakat.
“Cabor yang mendapatkandana harus dapat memper-tanggungjawabkan denganmenunjukkan prestasinya. Bilasudah diberikan dana yangsesuai dengan kebutuhannya
tapi prestasi tidak ada, akan diberikan punishment,misalnya pemotongan anggaran pada tahun berikutnya,”kata Yandri.
Untuk itu, ujar Yandri, pihaknya akan berkoordinasidengan KONI dan Dispora dalam penyaluran bantuandana kepada cabang olahraga sehingga berjalan efektifserta tidak ada lagi keluhan. Sebab, dana pembinaanolahraga berasal dari masyarakat dan harus dipertang-gungjawabkan. “Kami telah mengagendakan pertemuanitu, tapi belum dapat dipastikan waktunya. Namun, pastikami ingin lakukan pertemuan secepatnya,” katanya.
(tim)
T
EDISI SEPTEMBER 2011Mimbar Legislatif4
Kerja Sama Pemda dan ApersiBangun Perumahan untuk Rakyat
engomentari kerja sama pengembang denganpemerintah tersebut, Ketua Komisi V DPRDProvinsi Lampung Yandri Nazir mengatakanpemerintah sudah memiliki good will untuk
menyediakan perumahan bersama Apersi. Selayaknyakebijakan ini didukung perbankan.
Apalagi Pemerintah Pusat menargetkan perumahansebanyak 1 juta unit di Indonesia. “Pemda kabupaten lainjuga harus membuka diri dan menyediakan perumahaan bagiPNS dan didukung oleh pembiayaan perbankan,” kata Yandri.
Selama ini Apersi telah melakukan pembangunanperumahan bagi PNS dan masyarakat menengah bawah di daerahbersama pemda. Kerja sama yang telah terjalin sejak 2006 initelah membangun perumahan di lima kabupaten di Lampung.
“Kami sedang menginventarisasi permasalahan,mengumpulkan data, dan mencari solusi bagi masyarakatyang belum mempunyai perumahan. DPD Apersi diangkatsebagai ketua bagi kelompok kerja ini,” kata Ketua DPD ApersiLampung Harsani Merawi didampingi Ketua MasyarakatPeduli Perumahan dan Pemukiman Aryanto Werta danSekretaris Apersi Pendi Hasanudin, di sela-sela rapat Pokjadi Sheraton Lampung, Rabu (28 September 2011).
Selama ini, kata Aang, panggilan akrab Harsani Merawi,pembangunan perumahan Apersi dan pemda telah dilakukandi Kabupaten Waykanan, Tulangbawang, Lampung Barat,Lampung Utara, dan Tanggamus. Pembangunan perumahanbagi PNS dan masyarakat menengah bawah tersebut sempatterhenti karena adanya kebijakan dari BTN yang tidakmendukung program tersebut.
“Lebih dari 1,5 tahun, program pembangunan sinergi Apersidan pemda terhenti tanpa alasan yang jelas dari pimpinan cabangBTN terdahulu,” kata Harsani. Karena itu, Harsani sangatmenyesalkan pernyataan mantan Kepala BTN Lampung Sri
Kerja Sama Pemda dan ApersiBangun Perumahan untuk Rakyat
LAPORAN UTAMA
Asosiasi Pengembangan Perumahandan Pemukiman Indonesia (Apersi)
Provinsi Lampung bersamaPemerintah Daerah telah membentuk
kelompok kerja untuk memberikanfasilitas perumahan bagi masyarakat
menengah ke bawah di daerah ini.
Handayani yang mengatakan perlunya koordinasi pengembangdengan pemerintah daerah agar diperoleh lahan murah maupunbiaya perizinan yang terjangkau masyarakat bawah.
“Pernyataan ini seolah-olah pengembang belummelakukan kerja sama dengan pemda. Padahal Apersi selamaini telah melakukan kerja sama untuk memperoleh lahandan biaya perizinan yang murah,” kata Aang.
Menurut Aang, pernyataan Sri Handayani menunjukkania tidak tahu akan hal tersebut, padahal sewaktu menjabatsebagai kepala BTN Lampung, Sri Handayani menghentikanprogram pembiayaan ini. “Apa karena mau musda REI, jadimemanfaatkan isu lahan dan biaya perizinan murah agardapat dipilih,” ujarnya.
Aang juga menjelaskan saat ini Apersi Lampung bersamaPemkab Tulangbawang menjadi proyek percontohanpembangunan perumahan dengan sistem hibah danpembebasan perizinan seperti yang telah dilakukan di limakabupaten. “Apersi Lampung akan melakukan presentasi di184 kabupaten di Indonesia soal hibah tanah dan segalasesuatunya mengenai pembangunan perumahan pemda ini,”kata Harsani.
Adapun pengembang yang melakukan pembangunanperumahan bagi pemda di lima kabupaten yang sudah berjalanini adalah PT Dwi Mitra Lampung Perdana untuk perumahanPemkab Tulangbawang dan Lampung Utara, PT TripurnamaPutra dengan Pemkab Tanggamus, PT Daedong IndonesiaMakmur dengan Pemkab Way Kanan, dan PT Lakban SilinggaPuri dengan Pemkab Lampung Barat. (tim)
MYandri Nazir