MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIAdjka.dephub.go.id/uploads/201908/pm._no._43_tahun_2011.pdfyang...
Transcript of MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIAdjka.dephub.go.id/uploads/201908/pm._no._43_tahun_2011.pdfyang...
-
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
a. bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diaturmengenai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan LembaranNegara Republiklndonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
-
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANAINDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL.
(1) Rencana Induk Perkeretaapian Nasional merupakan bagiandari Rencana Induk Perkertaapian sebagai peruwujudan daritatanan perkertaapian umum.
(2) Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dan arahkebijakan pengembangan perkeretaapian pada tatarantransportasi nasional.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional disusun denganmemperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional; danb. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional disusun denganmempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian padatataran transportasi nasional berdasarkan :
1) antarpusat kegiatan nasional;2) antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan luar
negeri; dan
-
3) antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatanprovinsi.
b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari danke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani olehperkeretaapian nasional; dan
c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yangcakupannya melebihi wilayah provinsi.
a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasionaldalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurutasal tujuan perjalanan;
c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional;d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dane. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
Rencana Indukdimaksud padaPeraturan ini.
Perkeretaapian Nasional sebagaimanaayat (1) termuat dalam lampiran
(1) Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan tahun 2030dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun
(2) Dalam hal terjadi perubahan Iingkungan strategis tertentuRencana Induk Perkeretaapian Nasional dapat dievaluasisebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahanRencana Induk Perkeretaapian Nasional.
-
Direktur Jenderal Perkeretaapian mengawasi pelaksanaanPeraturan ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 April 2011
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Dalam Negeri;3. Menteri Pekerjaan Umum;4. Menteri Lingkungan Hidup;5. Menteri Keuangan;6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;7. Menteri BUMN;8. Wakil Menteri Perhubungan;9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para
Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Salinan sesuai denKEPALA BIRO
UMAR IS, SH, MM. MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
-
Lampiran Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 43 TAHUN 2011Tanggal 7 April 2011
Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding
transportasi jalan antara lain : kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman,
hemat energi dan ramah Iingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif
sedikit. Dengan semakin kuatnya isu Iingkungan, maka keunggulan kereta api
dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang kuat untuk membangun
transportasi perkeretaapian sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien
dan ramah lingkungan. Keberpihakan pada pengembangan transportasi
perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan
peningkatan kualitas lingkungan.
Pembangunan tranportasi perkeretaapian nasional diharapkan mampu menjadi
tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan
sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi
dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan
perkeretaapian nasional di masa depan harus mampu menjadi bagian penting
dalam struktur perekonomian nasional.
Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan menyadari pentingnya Rencana
Induk Perkeretaapian Nasional yang akan menjadi acuan dalam menata
kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh
sehingga tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian dapat terlaksana dengan baik.
-
1.2. Maksud dan Tujuan.
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dimaksudkan untuk
memberikan arahan tentang rencana pengembangan perkeretaapian nasional
sampai tahun 2030. Sedangkan tujuan dari Rencana Induk Perkeretaapian
Nasional adalah sebagai landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan
kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional serta
menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian propinsi dan
kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagai dokumen perencanaan
mempunyai kedudukan strategis dalam tata aturan perencanaan
perkeretaapian nasional. Secara hirarki dokumen Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Oleh sebab itu Rencana
Induk Perkeretaapian Nasional ini merupakan dasar dan pedoman yang
memayungi seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian
nasional. Dalam konteks sistem transportasi nasional, Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan
Rencana Induk moda transportasi lainnya serta dokumen Rencana Tata RuangWilayah Nasional.
1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,
sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan
prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk
melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
3. Perkeretaapian antarkota adalah perkeretaapian yang melayani
perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.
4. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani
perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
-
5. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan
pengembangan perkeretaapian yang meliputi perkeretaapian nasional,
perkeretaapian provinsi, dan perkeretaapian kabupaten/kota.
6. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
7. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang
mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional merupakan perwujudan dari tatanan
perkeretaapian umum yang memuat kondisi perkeretaapian nasional saat ini
dan rencana pengembangan perkeretaapian nasional sampai dengan tahun
2030 yang akan datang.
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; dan
c. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi nasional
yang meliputi:
1) prakiraan jumlah perpindahan penumpang dan/atau barang:
a) antarpusat kegiatan nasional;
b) antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan luar negeri;
dan
c) antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan provinsi.
2) prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke
simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian
nasional; dan
3) prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang
cakupannya melebihi wilayah provinsi.
-
Selain memperhatikan hal tersebut di atas, Rencana Induk Perkeretaapian
Nasional juga memperhatikan pengaruh lingkungan strategis yang meliputi:
Bencana alam seperti : gempa bumi, banjir dan tanah longsor dapat
memberikan dampak negatif dan sangat merugikan layanan transportasi
perkeretaapian. Oleh karena itu identifikasi daerah rawan bencana perlu
dilakukan agar dapat mengenali dan mengantisipasi sejak dini potensi
dampak bencana yang dapat menggannggu keberlangsungan transportasi
perkeretaapian. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalkan resiko
bencana karena biaya pembangunan infrastruktur perkeretaapian sangat
mahal.
Usaha untuk meminimalisasi resiko bencana tersebut dapat dilakukan
dengan menyusun program mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana.
Program mitigasi dimaksudkan untuk meminimalkan potensi terjadinya
kecelakaan transportasi perkeretaapian akibat bencana alam, sedangkan
program adaptasi dimaksudkan untuk meminimalkan jumlah korban
kecelakaan kereta api akibat bencana alam tersebut. Program-program
yang telah dan akan dikembangkan untuk meminimalkan resiko bencana
alam antara lain dengan menerapkan sistem peringatan dini bencana (early
warning system), sistem tanggap darurat dan perencanaan investasi
dengan memperhitungkan resiko bencana.
Rencana pembangunan jalur kereta api lintas negara seperti konsep
Jaringan Jalur Kereta Api di Asia (Trans Asian Railways) merupakan salah
satu perwujudan globalisasi dalam pembangunan jaringan jalur kereta api.
Secara tidak langsung globalisasi dapat mempengaruhi karakteristik
penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Sekurang-kurangnya
terdapat 2 (dua) hal yang akan mempengaruhi penyelenggaraan
perkeretaapian di Indonesia yaitu :
-
1) Bisnis asuransi global akan memberikan perlindungan menyeluruh
terhadap resiko-resiko dalam penyelenggaraan perkeretaapian
khususnya resiko-resiko yang terkait dengan program peningkatan
keselamatan perkeretaapian.
2) Bisnis perbankan akan mendukung pertumbuhan industri
perkeretaapian melalui program investasi dan pendanaan sarana dan
prasarana perkeretaapian. Keterlibatan perbankan dalam investasi dan
pendanaan sarana dan prasarana perkeretaapian memerlukan insentif
dari Pemerintah agar tingkat kelayakan keuangan/finansial bisnis
perkeretaapian dapat menjadi lebih baikltinggi.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan sinergi antara perbankan
dan industri perkeretaapian sehingga dapat mendorong daya saing serta
efisiensi dalam penyelenggaran perkeretaapian nasional.
Kereta api merupakan moda dengan konsumsi bahan bakar atau energi
yang paling efisien ditinjau dari jumlah penumpang yang dapat diangkut
maupun jarak perjalanannya. Jika dibandingkan dengan moda transportasi
darat seperti bus atau mobil pribadi, konsumsi energi kereta api termasuk
paling efisien karena konsumsi bahan bakarnya sebesar 0,002 liter per
kilometer/penumpang, sedangkan bus sebesar 0,0125 liter per
kilometer/penumpang dan mobil pribadi sebesar 0,02 liter per
kilometer/penumpang.
Dilihat dari kapasitas angkut dan kehandalannya, untuk angkutan
penumpang kereta api memiliki keunggulan untuk perjalanan-perjalanan
yang sifatnya komuter (kereta api perkotaan), karena layanan ini sangat
membutuhkan ketepatan waktu, dimana kereta api sangat dapat diandalkan
(reliable). Pesaing utama kereta api untuk angkutan penumpang jarak jauh
adalah pesawat udara, sedangkan untuk angkutan barang kereta api
bersaing dengan kapal laut yang mempunyai jangkauan yang lebih luas
dan dapat melayani angkutan antarpulau.
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah
mendorong peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi
perkeretaapian di daerah. Untuk itu pemerintah daerah seharusnya dapat
memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun transportasi
perkeretaapian di wilayahnya agar semaksimal mungkin dapat
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
Dalam rangka
penyelenggaraan
antara lain:
mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam
perkeretaapian beberapa hal yang perlu dipersiapkan,
1) Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dengan
tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan ketersediaan
lahan;
2) Keterlibatan pemerintah daerah dalam investasi, pembangunan dan
penyelenggaraan perkeretaapian baik layanan antar kota maupun
layanan perkotaan;
3) Penguatan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan industri
perkeretaapian.
Modernisasi teknologi perkeretaapian nasional merupakan syarat utama
dalam peningkatan layanan transportasi perkeretaapian, karena
penggunaan teknologi yang telah usang menimbulkan biaya tinggi (tidakefisien).
Konsep modernisasi teknologi perkeretaapian nasional harus diarahkan
pada penggunaan teknologi sarana perkeretaapian yang berdaya angkut
massal, kecepatan tinggi, hemat energi dan ramah lingkungan. Teknologi
perkeretaapian yang modern telah berkembang pesat terutama untuk
teknologi sistem kendali operasi bahkan sampai pada teknologi tanpa
awak, serta teknologi hibrida yang memungkinkan penggunaan berbagai
sumber energi alternatif. Namun demikian dalam pemilihan teknologi
-
perkeretaapian hendaknya memperhatikan keberlanjutan pengembangan
teknologi tersebut dan tidak hanya sebagai pemakai teknologi modern,
tetapi juga ikut serta dalam mengembangkan teknologi tersebut (alih
teknologi).
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas disusunlah Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam moda
transportasi, yang memuat antara lain:
1) Strategi dan target pengembangan perkeretaapian nasional dalam
tataran transportasi nasional
a) Strategi pengembangan Perkeretaapian Nasional;
b) Target pengembangan Perkeretaapian Nasional;
2) Peranan angkutan perkeretaapian nasional dalam tataran transportasi
nasional;
b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan
perjalanan pada tataran nasional, yang memuat antara lain:
1) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang di Pulau
Sumatera;
2) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang di Pulau Jawa,
Madura, dan Bali;
3) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang di Pulau
Kalimantan;
4) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang di Pulau
Sulawesi;
5) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang di Pulau Papua.
c. Rencana Kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Nasional, yangmemuat antara lain:
1) Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera;
2) Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa, Madura, dan Bali;
3) Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan;
4) Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi;
5) Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Papua;
-
6) Teknologi dan industri prasarana perkeretaapian
7) Rencana Investasi prasarana perkeretaapian;
8) Tahapan pelaksanaan pembangunan.
d. Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Nasional, yang memuat
antara lain:
1) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Pulau Sumatera;
2) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Pulau Jawa, Madura,
dan Bali;
3) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Pulau Kalimantan;
4) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi;
5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Pulau Papua;
6) Teknologi dan industri sarana perkeretaapian;
7) Rencana investasi sarana perkeretaapian.
e. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, yang
memuatantara lain:
1) Kebutuhan SOM perkeretaapian;
2) Arah, kebijakan dan sasaran pengembangan SOM perkeretaapian;
3) Program utama pengembangan SOM perkeretaapian.
-
2. ARAH KEBIJAKAN DAN PERANAN PERKERETAAPIAN NASIONAL
DALAM KESELURUHAN MODA TRANSPORTASI.
Penyelenggaraan perkeretaapian nasional diharapkan mampu mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional melalui perwujudan visi perkeretaapian
nasional tahun 2030 yaitu mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing,
berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan
mampu menjawab tantangan perkembangan.
Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan perkeretaapian nasional tersebut,
maka pengembangan perkeretaapian nasional diarahkan untuk :
a. mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal
dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang
secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat,
tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan,
stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional, dan
terintegrasi dengan moda lain, serta terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat;
b. mewujudkan perkeretaapian yang berteknologi modern, daya angkut besar,
berkecepatan tinggi dan ramah lingkungan;
c. mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian nasional yang mandiri dan
berdaya saing, menerapkan prinsip-prinsip "good governance" serta
didukung oleh sumber daya manusia (80M) perkeretaapian yang unggul,
industri yang tangguh, iklim investasi yang kondusif, pendanaan yang kuat
dengan melibatkan peran swasta.
2.2. Strategi dan target pengembangan perkeretaapian nasional dalam tataran
transportasi nasional.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian nasional sesuai arah
pengembangan perkeretaapian nasional 2030, akan ditempuh berbagai strategi
antara lain sebagai berikut:
-
Sasaran dari strategi ini adalah mewujudkan jaringan dan layanan
perkeretaapian yang mampu meningkatkan pangsa pasar angkutan kereta
api sesuai dengan target penyelenggaraan perkeretaapian nasional tahun
2030. Strategi pengembangan Janngan tersebut harus mampu
mengakomodir kebutuhan layanan kereta api berdasarkan dimensi
kewilayahan antara lain : jaringan kereta api antar kota di Pulau Jawa
difokuskan untuk mendukung layanan angkutan penumpang dan barang,
sedangkan jaringan kereta api antar kota di Pulau Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Papua difokuskan untuk mendukung layanan angkutan
barang. Adapun strategi pengembangan jaringan kereta api perkotaan
sepenuhnya difokuskan untuk layanan angkutan (urban transport).
Untuk mencapai sasaran pengembangan jaringan dan layanan
perkeretaapian akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
1. meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan
perkeretaapian;
2. meningkatkan peran kereta api perkotaan dan kereta api antar kota;
3. mengintegrasikan layanan kereta api dengan moda lain dengan
membangun akses menuju bandara, pelabuhan dan kawasan industri;
4. meningkatkan keterjangkauan (aksessibilitas) masyarakat terhadap
layanan kereta api melalui mekanisme kewajiban pelayanan publik
(public services obligation).
Sasaran dari strategi ini adalah mewujudkan peningkatan keamanan dan
keselamatan perkeretaapian dengan indikator menurunnya rasio gangguan
keamanan serta menurunnya tingkat kecelakaan mencapai 50% dari
keadaan tahun 2010.
Untuk mencapai sasaran peningkatan keamanan dan keselamatan
perkeretaapian tersebut di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
-
1. meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
melalui penyiapan regulasi (norma, standar, prosedur dan kriteria)
peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian;
2. meningkatkan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana
perkeretaapian melalui program pengujian dan sertifikasi sarana,
prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya, pengembangan sistem
dan teknologi perawatan yang modern serta penggunaan teknologi
informasi dalam operasional perkeretaapian;
3. koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan program
peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian termasuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasinya.
Sasaran dari strategi ini adalah mewujudkan penguasaan teknologi
perkeretaapian dengan mengurangi ketergantungan teknologi sarana dan
prasarana perkeretaapian, peningkatan kandungan lokal dan peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
Untuk mencapai sasaran alih teknologi dan pengembangan industri
perkeretaapian tersebut di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
1. meningkatkan penguasaan teknologi sarana dan prasarana
perkeretaapian;
2. alih teknologi untuk pembelian produk teknologi tinggi dari luar negeri;
3. mendorong peningkatan peran industri perkeretaapian dalam negeri
termasuk industri pendukungnya untuk meningkatkan daya saing dan
kemandirian industri perkeretaapian.
Sasaran dari strategi ini adalah mewujudkan sumber daya manusia
regulator dan operator (penyelenggara prasarana dan penyelenggara
sarana) perkeretaapian yang profesional dan kompeten.
-
Untuk mencapai sasaran pengembangan sumber daya manusia
perkeretaapian tersebut di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
1. meningkatkan kemampuan 80M regulator perkeretaapian melalui
program pendidikan dan latihan termasuk pengembangan pola dan
kurikulum diklatnya;
2. mendorong terciptanya 80M operator perkeretaapian melalui
penyiapan regulasi tentang standar kompetensi dan kualifikasi 80M
operator, sertifikasi kompetensi serta pembinaan 80M operator.
8asaran dari strategi ini adalah mewujudkan penyelenggaran
perkeretaapian yang multioperator, terpisah antara layanan kereta api
perkotaan dan layanan kereta api antar kota serta wilayah operasi
berdasarkan wilayah pulau (regional). Pada tahun 2030 nanti diharapkan
setiap pulau telah mempunyai operator (penyelenggara prasarana dan
penyelenggara sarana perkeretaapian) yang mandiri.
Untuk mencapai sasaran pengembangan kelembagaan perkeretaapian
tersebut di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
1. meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator perkeretaapian
melalui program pembentukan dan akreditasi lembaga pendidikan 80M
perkeretaapian, lembaga pengujian dan fasilitas perawatan sarana dan
prasarana perkeretaapian, pembentukan lembaga yang mengatur pola
hubungan antara penyelenggara sarana dan penyelenggara prasarana
perkeretaapian (Track Access Charges), pembentukan lembaga
penyelenggara perawatan prasarana (Infrastructure Maintenance and
Operation) serta lembaga penyelenggara kewajiban publik (Public
Services Obligation);
2. meningkatkan peran Pemerintah Oaerah dalam pembinaan
penyelenggaraan perkeretaapian;
3. mendorong terwujudnya penyelenggaraan perkeretaapian yang
multioperator dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah
Oaerah dalam pembinaan dan pemberian izin penyelenggaraan
perkeretaapian.
-
Sasaran dari strategi ini adalah terwujudnya pendanaan perkeretaapian
yang kuat dengan dukungan investasi swasta. Pada tahun 2030 struktur
investasi/pendanaan perkeretaapian telah mencapai 70% investasi swasta
dan 30% investasi Pemerintah atau APBN.
Untuk mencapai sasaran investasi dan pendanaan perkeretaapian tersebut
di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :
1. meningkatkan investasi dan pendanaan penyelenggaraan
perkeretaapian melalui dukungan regulasi dan mekanisme perizinan
yang kondusif bagi iklim investasi serta pembentukan lembaga
pembiayaan infrastruktur perkeretaapian;
2. mendorong keterlibatan swasta dalam investasi penyelenggaraan
perkeretaapian melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
serta pola penyelenggaraan perkeretaapian khusus.
Sasaran penyelenggaraan perkeretaapian nasional harus dapat diukur dan
bersifat kuantitatif, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai
kinerja/keberhasilan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
Sasaran dan target penyelenggaraan perkeretaapian nasional 2030 adalah
mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang memiliki pangsa
pasar penumpang sebesar 11% - 13 % dan barang sebesar 15% - 17% dari
keseluruhan layanan transportasi nasional.
2.2.3. Peranan Angkutan Perkeretaapian Nasional Dalam Tataran Transportasi
Nasional.
Guna memberikan layanan transportasi yang menyeluruh kepada masarakat
maka layanan moda ini harus terintegrasi dengan layanan moda lain seperti
moda udara, moda darat (transportasi perkotaan) dan moda laut. Bentuk-
bentuk layanan ini akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang,
-
sehingga layanan kereta api tidak lagi identik dengan perjalanan antar kota,
tetapi akan semakin berkembang menjadi layanan kereta menuju bandara
(airport railway), layanan kereta api perkotaan (urban transport railway) dan
layanan kereta api menuju pelabuhan (port railway).
Jadi transportasi perkeretapiaan kedepan diharapkan dapat berperan sebagai
penghubung antara simpul-simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan dan
bandara serta dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan industri dan
pertambangan dengan pelabuhan sebagai outlet bongkar muat perdagangan
barang. Selain itu perkeretaapian nasional juga diharapkan mampu berperan
dalam mendukung keterhubungan wilayah (domestic connectivity) serta
pengembangan koridor ekonomi nasional.
-
3. PRAKIRAAN PERPINDAHAN ORANG DAN/ATAU BARANG MENURUTASAL TUJUAN PERJALANAN PADA TATARAN NASIONAL.
Pangsa pasar kereta api saat ini masih relatif rendah yaitu penumpang sekitar
7% dari angkutan keseluruhan moda transportasi, sedangkan barang baru
mencapai 0,6% dari angkutan barang secara nasional. Pada tahun 2010 jumlah
total penumpang yang menggunakan moda angkutan kereta api sebesar
201.930.000 orang, sedangkan angkutan barang sebesar 19.149.000 ton.
Berdasarkan data hasil survei asal-tujuan (origin-destination) perjalanan orang
dan barang secara nasional tahun 2006, diperkirakan jumlah perjalanan orang
dan barang yang menggunakan moda kereta api pad a tahun 2030 adalah
penumpang mencapai sekitar 929.500.000 orang/tahun dan barang sekitar
995.500.000 ton/tahun.
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang menggunakan moda kereta api
diperkirakan masih didominasi perjalanan di Pulau Jawa yaitu sebesar 858,5
juta orang/tahun (sekitar 92% dari total perjalanan penumpang secara nasional)
terdiri dari 432,4 juta orang/tahun (50,4%) perjalanan antar provinsi dan sisanya
sebesar 426,1 juta orang/tahun (49,6%) perjalanan internal propinsi. Demikian
pula untuk perjalanan barang masih didominasi oleh perjalanan barang di Pulau
Jawa dan di Pulau Sumatera dengan total perjalanan sebesar 937 juta
ton/tahun (sekitar 94,1% dari total perjalanan barang secara nasional) terdiri
perjalanan barang di Pulau Jawa sebesar 534 juta ton/tahun (53,6%) dan di
Pulau Sumatera sebesar 403 juta ton/tahun (40,56%). Perkiraan perjalanan
orang dan barang untuk masing-masing pulau sebagaimana terlihat pad a Tabel
1 berikut ini.
-
Perjalanan Penumpangoran ltahun
858.500.000
48.000.000
6.000.000
15.500.000
1.500.000
929.500.000
Perjalanan Barangton/tahun
534.000.000
403.000.000
25.000.000
27.000.000
6.500.000
995.500.000
Jawa
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Papua
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang dengan menggunakan moda kereta
api di Pulau Sumatera diperkirakan sebesar 48.000.000 orang/tahun dan
jumlah perjalanan barang sebesar diperkirakan sebesar 403.000.000 ton/tahun.
Jumlah perjalanan tersebut merupakan total perjalanan orang dan barang antar
propinsi dan dalam propinsi (internal). Jumlah perjalanan orang dan barang di
Pulau Sumatera secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 serta
gambaran pola pergerakan orang dan barang dapat dilihat Gambar 1 dan
Gambar 2.
-
Asal - Tujuan Perjalanan Penumpang di Pulau Sumatera Tahun 2030
NAO Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri Oi
NAO 227.000 206.000 49.000 25.000 13.000 39.000 11.000 25.000 8.000 11.000 614.000
Sumut 311.000 583.000 104.000 109.000 21.000 108.000 25.000 66.000 14.000 19.000 1.360.000
Sumbar 83.000 119.000 226.000 105.000 34.000 81.000 40.000 50.000 11.000 26.000 775.000
Riau 829.000 2.795.000 2.331.000 1.056.000 312.000 807.000 376.000 430.000 75.000 333.000 9.344.000
Jambi 402.000 519.000 774.000 352.000 217.000 1.297.000 182.000 532.000 83.000 113.000 4.471.000
Sumsel 1.118.000 2.203.000 1.415.000 642.000 912.000 5.522.000 762.000 2.257.000 487.000 204.000 15.522.000
Bengkulu 247.000 484.000 721.000 328.000 141.000 837.000 244.000 496.000 77.000 48.000 3.623.000Lampung 722.000 1.432.000 914.000 374.000 409.000 2.465.000 493.000 2.105.000 220.000 120.000 9.254.000
Babel 96.000 186.000 120.000 57.000 56.000 456.000 67.000 189.000 44.000 21.000 1.292.000Kepri 211.000 305.000 408.000 268.000 82.000 206.000 45.000 111.000 22.000 87.000 1.745.000
0'
Di 4.246.000 8.832.000 7.062.000 3.316.000 2.197.000 11.818.000 2.245.000 6.261.000 1.041.000 982.000 48.000.000
Asal - Tujuan Perjalanan Barang di Pulau Sumatera Tahun 2030
NAO Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri Oi
NAO 0 47.450.000 6.169.000 1.926.000 687.000 3.738.000 923.000 2.233.000 159.000 629.000 63.914.000
Sumut 21.913.000 0 9.922.000 9.074.000 1.291.000 6.804.000 1.678.000 3.192.000 226.000 1.020.000 55.120.000
Sum bar 3.051.000 10.618.000 0 9.920.000 1.823.000 3.282.000 2.371.000 1.960.000 140.000 1.323.000 34.488.000Riau 2.914.000 29.742.000 30.381.000 0 1.741.000 3.134.000 2.264.000 1.723.000 134.000 3.083.000 75.116.000
Jambi 1.170.000 4.761.000 6.290.000 1.964.000 0 11.550.000 1.157.000 2.800.000 199.000 642.000 30.533.000
Sumsel 3.844.000 15.143.000 6.822.000 2.130.000 6.954.000 0 3.672.000 8.901.000 1.528.000 706.000 49.700.000
Bengkulu 440.000 1.721.000 2.273.000 711.000 324.000 1.695.000 0 1.013.000 75.000 83.000 8.335.000
Lampung 5.361.000 16.591.000 9.516.000 2.732.000 3.938.000 20.800.000 5.121.000 0 867.000 892.000 65.818.000
Babel 390.000 1.200.000 690.000 218.000 288.000 3.698.000 373.000 899.000 0 74.000 7.830.000Kepri 837.000 2.903.000 3.529.000 2.713.000 501.000 900.000 225.000 496.000 42.000 0 12.146.000
Oi 39.920.000 130.129.000 75.592.000 31.388.000 17.547.000 55.601.000 17.784.000 23.217.000 3.370.000 8.452.000 403.000.000
-
I
!_ .._ .•..
e ._..-._•.......--.-•- 1,0~"" ·2._000
-2,000,,,, ·3,000,000
. ....~•....•.....•~ lIInng (T0ftIl0utl1
-- 101,GOO ·lI,GOO,oao
- 1,CIOO,lICI1 • oo,000ס,ס1
-10,000,001.3O,oao,ooo
-
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang dengan menggunakan moda kereta
api di Pulau Jawa diperkirakan sebesar 858.500.000 orang/tahun dan jumlah
perjalanan barang sebesar diperkirakan sebesar 543.000.000 ton/tahun.
Jumlah perjalanan tersebut merupakan total perjalanan orang dan barang antar
propinsi dan dalam propinsi (internal). Jumlah perjalanan orang dan barang di
Pulau Jawa secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 serta gambaran
pola pergerakan orang dan barang dapat dilihat Gambar 3 dan Gambar 4.
-
Asal - Tujuan Perjalanan Penumpang di Pulau Jawa Tahun 2030
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Oi
DKI Jakarta 60.614.000 64.468.000 17.782.000 3.059.000 9.964.000 18.085.000 173.972.000Jawa Barat 31.356.000 139.872.000 18.840.000 3.241.000 10.557.000 9.356.000 213.222.000
Jawa Tengah 9.613.000 20.938.000 105.999.000 8.903.000 50.695.000 2.869.000 199.017.000
DIY 2.032.000 4.425.000 10.938.000 3.855.000 10.713.000 345.000 32.308.000
Jawa Timur 5.794.000 12.619.000 54.674.000 9.405.000 111.139.000 1.741.000 195.372.000
Banten 15.648.000 16.643.000 4.591.000 450.000 2.606.000 4.671.000 44.609.000
Di 125.057.000 258.965.000 212.824.000 28.913.000 195.674.000 37.067.000 858.500.000
Asal - Tujuan Perjalanan Barang di Pulau Jawa Tahun 2030
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Oi
DKI Jakarta 0 31.854.000 11.849.000 1.838.000 5.548.000 14.878.000 65.967.000Jawa Barat 32.257.000 0 39.722.000 6.160.000 18.598.000 25.038.000 121.775.000Jawa Tengah 10.363.000 34.302.000 0 12.469.000 82.268.000 8.043.000 147.445.000DIY 1.106.000 3.658.000 8.574.000 0 8.772.000 380.000 22.490.000Jawa Timur 4.784.000 15.834.000 82.502.000 12.793.000 0 3.652.000 119.565.000Banten 15.755.000 26.180.000 9.739.000 668.000 4.416.000 0 56.758.000
Di 64.265.000 111.828.000 152.386.000 33.928.000 119.602.000 51.991.000 534.000.000
-
•.•.....~ .,........e..-.--_e._._e
-- 795,000-25.000,000
I - 25,000,001 - 50.000.000
'-10.000.001 -75.000.000
-'5,000,001 .105.3417,000
.--~__ ••••• 11'-1.•_- .-.-..•.---_.-.--_ .._---_ ......•.-
-
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang dengan menggunakan moda kereta
api di Pulau Kalimantan diperkirakan sebesar 6.000.000 orang/tahun dan
jumlah perjalanan barang sebesar diperkirakan sebesar 25.000.000 ton/tahun.
Jumlah perjalanan tersebut merupakan total perjalanan orang dan barang antar
propinsi dan dalam propinsi (internal). Jumlah perjalanan orang dan barang di
Pulau Kalimantan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 serta
gambaran pola pergerakan orang dan barang dapat dilihat Gambar 5 dan
Gambar 6.
Tujuan Perjalanan Penumpang di Pulau Kalimantan Tahun 2030
Kalimantan Kalimantan Kalimantan KalimantanOi
Barat Selatan Tengah Timur
Kalimantan Barat 457.000 360.000 43.000 152.000 1.012.000Kalimantan Selatan 293.000 1.477.000 173.000 874.000 2.817.000Kalimantan Tengah 35.000 174.000 22.000 103.000 334.000Kalimantan Timur 122.000 862.000 101.000 752.000 1.837.000
Oi 907.000 2.873.000 339.000 1.881.000 6.000.000
Tujuan Perjalanan Barang di Pulau Kalimantan Tahun 2030
Kalimantan Kalimantan Kalimantan KalimantanBarat Selatan Tengah Timur
Oi
Kalimantan Barat 0 2.487.000 595.000 917.000 3.999.000Kalimantan Selatan 2.233.000 0 1.763.000 6.459.000 10.455.000Kalimantan Tengah 597.000 1.966.000 0 1.050.000 3.613.000Kalimantan Timur 768.000 5.307.000 858.000 0 6.933.000
Oi 3.598.000 9.760.000 3.216.000 8.426.000 25.000.000
-
. ..-....•..__-_I. .._.-._.,-•__-_I-- lW._. t••.••-_.,--,-_.,.-
• ••••• KalIl Proplnel
~""'I IT_hIM)ao.ooo. '.000.-
- '.000.001·11._,_
~'O'-.OO1. 11,112.000
-
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang dengan menggunakan moda kereta
api di Pulau Sulawesi diperkirakan sebesar 15.500.000 orang/tahun dan jumlah
perjalanan barang sebesar diperkirakan sebesar 27.000.000 ton/tahun. Jumlah
perjalanan tersebut merupakan total perjalanan orang dan barang antar
propinsi dan dalam propinsi (internal). Jumlah perjalanan orang dan barang di
Pulau Sulawesi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 serta
gambaran pola pergerakan orang dan barang dapat dilihat Gambar 7 dan
Gambar 8.
-
Asal - Tujuan Perjalanan Penumpang di Pulau Sulawesi Tahun 2030
GorontaloSulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Oi
Barat Selatan Tengah Tenggara UtaraGorontalo 184.000 2.000 4.000 8.000 8.000 680.000 886.000
Sulawesi Barat 37.000 93.000 357.000 144.000 77.000 88.000 796.000
Sulawesi Selatan 352.000 1.385.000 5.294.000 377.000 1.141.000 922.000 9.471.000
Sulawesi Tengah 73.000 62.000 42.000 95.000 51.000 41.000 364.000
Sulawesi Tenggara 58.000 26.000 98.000 40.000 676.000 213.000 1.111.000
Sulawesi Utara 601.000 4.000 10.000 4.000 25.000 2.228.000 2.872.000
Oi 1.305.000 1.572.000 5.805.000 668.000 1.978.000 4.172.000 15.500.000
Asal - Tujuan Perjalanan Barang di Pulau Sulawesi Tahun 2030
GorontaloSulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Oi
Barat Selatan Tengah Tenggara UtaraGorontalo 0 61.000 339.000 101.000 158.000 1.736.000 2.395.000
Sulawesi Barat 27.000 0 2.286.000 97.000 129.000 42.000 2.581.000
Sulawesi Selatan 435.000 4.309.000 0 1.373.000 4.195.000 2.031.000 12.343.000
Sulawesi Tengah 102.000 215.000 1.108.000 0 211.000 69.000 1.705.000
Sulawesi Tenggara 65.000 164.000 2.113.000 90.000 0 225.000 2.657.000
Sulawesi Utara 2.306.000 127.000 2.159.000 92.000 635.000 0 5.319.000
Oi 2.935.000 4.876.000 8.005.000 1.753.000 5.328.000 4.103.000 27.000.000
-
• "1llIIII~----._.-• ..., ~ t .•••e
''-,111'~•----- ----._.,-_._-..,-
//I
/
.....-•....•.....~ .....-........ --- _., .
- ,_..... UIO.IOO
_ .- ••.•• "".100
-
Pada tahun 2030, jumlah perjalanan orang dengan menggunakan moda kereta
api di Pulau Papua diperkirakan sebesar 1.500.000 orang/tahun dan jumlah
perjalanan barang sebesar diperkirakan sebesar 6.500.000 ton/tahun. Jumlah
perjalanan tersebut merupakan total perjalanan orang dan barang antar
propinsi dan dalam propinsi (internal). Jumlah perjalanan orang dan barang di
Pulau Papua secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11 serta
gambaran pola pergerakan orang dan barang dapat dilihat Gambar 9 dan
Gambar 10.
-
Asal - Tujuan Perjalanan Penumpang di Pulau Papua Tahun 2030
Sorong Manokwari Nabire Sarmi Jayapura Timika Oi
Sorong 27.000 25.500 24.000 27.000 115.500 16.500 235.500Manokwari 19.500 18.750 30.000 117.000 55.500 14.250 255.000
Nabire 21.000 15.000 3.000 21.300 57.000 21.750 139.050
Sarmi 18.000 109.500 23.700 4.050 63.000 21.150 239.400
Jayapura 123.000 45.000 72.000 78.000 33.000 105.000 456.000
Timika 28.500 30.750 23.250 23.850 64.500 4.200 175.050
Oi 237.000 244.500 175.950 271.200 388.500 182.850 1.500.000
Asal - Tujuan Perjalanan Barang di Pulau Papua Tahun 2030
Sorong Manokwari Nabire Sarmi Jayapura Timika Oi
Sarong 0 552.500 130.000 117.000 520.000 110.500 1.430.000
Manokwari 455.000 0 325.000 71.500 331.500 91.000 1.274.000
Nabire 65.000 260.000 0 58.500 240.500 52.000 676.000
Sarmi 78.000 123.500 136.500 0 227.500 45.500 611.000
Jayapura 487.500 253.500 344.500 357.500 0 364.000 1.807.000
Timika 84.500 104.000 143.000 149.500 221.000 0 702.000
Oi 1.170.000 1.293.500 1.079.000 754.000 1.540.500 663.000 6.500.000
-
~A~;:;,'-(' ...•
-,2;;,(1,1'- '
• 48,200 ·10,000
• 10,001 ·110,000•- 32,250·75,000
-75,001.120,000
-'20,001 ·169,500
)-- 1644Ol1·400000
-400001 -700000
-
Jaringan jalur kereta api di Indonesia saat ini hanya terdapat di Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera. Jaringan kereta api di Pulau Jawa sepanjang 6.324 km dan di
Sumatera sepanjang 1.833 km. Jaringan yang beroperasi hanya sepanjang
4.684 km yaitu di Pulau Jawa sepanjang 3.464 km dan di Pulau Sumatera
sepanjang 1.350 km.
Seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, maka
keberadaan jaringkan kereta api sangat diperlukan terutama karena
keunggulan moda kereta api dapat memberikan konstribusi yang sangat besar
terhadap pertumbuhan ekonomi serta dapat menjadi solusi transportasi yang
ramah lingkungan.
Pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian tahun 2030 diarahkan untuk
mewujudkan prasarana perkeretaapian yang modern, berkelanjutan, laik
operasi dan sesuai standar, daya angkut yang lebih besar serfa
berkecepatan tinggi dengan sasaran utama pengembangan jaringan
perkeretaapian nasional mencapai 12.100 km yang tersebar di Pulau Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, termasuk jaringan kereta api
kota dan perkotaan.
Prakiraan kebutuhan Janngan kereta api pada masing-masing pulau besar
secara rinci dapat dilihat pada Tabel12 berikut ini.
Rencana Jaringan Kereta Api Tahun 2030
Pulau Rencana Jaringan Kereta Api Tahun 2030 (Km)
Jawa, Madura, Bali 6.800
Sumatera 2.900
Kalimantan 1.400
Sulawesi 500
Papua 500
Total Jaringan 12.100
30 J
-
4.2. Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera adalah
mewujudkan Trans Sumatera Railways dan menghubungkan jalur kereta api
eksisting yang sudah ada yaitu di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung menjadi jaringan jalur kereta
api yang saling terhubung.
Pada Tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap
pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota:
1) Lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Besitang - Banda
Aceh, Duri - Pekanbaru - Muaro, Teluk Kuantan - Muaro Bingo,
Betung - Simpang, Simpang - Tanjung Api-api, KM3 - Bankauheni,
Teluk Kuantan - Muarobungo - Jambi, termasuk Iintas Sei Mangkei -
Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Stasiun Sukacita - Stasiun Kertapati,
Shortcut Tanjung Enim - Baturaja, Shortcut Rejosari - Tarahan,
shortcut Solok - Padang;
2) Lintas utama dengan prioritas sedang pada lintas: Rantau Prapat - Duri
- Dumai, Jambi - Betung;
3) Lintas utama dengan prioritas rendah pad a lintas: Kota Padang -
Bengkulu, Bengkulu - Padang, Sibolga - Padang Sidempuan -
Rantauprapat, Pekanbaru - Jambi dan Muaro - Teluk Kuantan -
Rengat - Kuala Enok;
b. Pengambangan jaringan dan layanan kereta api regional yaitu meliputi
Iintas: Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Patungraya
(Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung)
c. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan yaitu meliputi kota:
Medan, Pekanbaru, Padang, Pelembang, Bandar Lampung dan Batam.
d. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
pusat kota dengan bandara yaitu: Kualanamu (Medan), Minangkabau
(Padang), SM Badarrudin (Palembang) dan Hang Nadim (Batam)
-
e. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan
meliputi: Lhokseumawe (NAD), Belawan (Sumatera Utara), Tanjung Api-api
(Sumatera Selatan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Sumatera Barat) , Panjang
(Lampung).
f. Pengembangan Janngan dan layanan kereta api yang menghubungkan
Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Interkoneksi) dengan pembangunan
Jembatan Selat Sunda.
h. Pengembangan sistem penyimpanan material (termasuk pergudangan)
serta peralatan pengujian dan perawatan prasarana perkeretaapian.
i. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera sebagai
mana terlihat pad a Gambar 11.
I- ~ i') ,
-
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa adalah
mengoptimalkan jaringan eksisting melalui program peningkatan, rehabilitasi,
reaktivasi Iintas non-operasi serta peningkatan kapasitas lintas melalui
pembangunan jalur ganda dan shortcut.
Pada Tahun 2030 direncanakan pengembangan Janngan dan layanan
perkeretaapian secara bertahap diantaranya : jalur kereta api, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api melalui program sebagai berikut :
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota, meliputi
pembangunan jalur baru termasuk jalur ganda (double track) dan shortcut
seperti : jalur ganda lintas utara (Cirebon - Semarang - Bojonegoro -
Surabaya), jalur ganda lintas selatan (Cirebon - Prupuk - Purwokerto -
Kroya - Kutoarjo - Solo - Madiun - Surabaya), jalur ganda Surabaya -
Jember - Banyuwangi dan Bangil - Malang - Blitar - Kerosono,
pembangunan jalur baru lintas Sidoarjo - Tulangan - Gunung Gangsir,
pembangunan shortcut Parungpanjang - Citayam - Nambo - Cikarang -
Tanjungpriok, shortcut Cibungur - Tanjungrasa, shortcut Lebeng -
Kalisabuk.
b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota
aglomerasi seperti : Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Depok, Tangerang), Joglosemar (Jogjakarta, Solo, Semarang),
Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi),
Gerbangkertosusilo (Gersik, Bangkalan, Mojokerjo, Surabaya, Sidoarjo,
Lamongan).
c. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan, meliputi kota: Jakarta,
Bandung, Surabaya, Semarang, Jogjakarta dan Malang.
d. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
pusat kota dengan bandara, meliputi : Soekarno - Hatta (Jakarta), Adi
Sucipto (Jogjakarta), Adi Sumarmo (Solo), Juanda (Surabaya), Kertajati
(Jawa Barat) dan Ahmad Yani (Semarang),
33 I
-
e. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan
meliputi: Tanjungpriok (OKI Jakarta), Cirebon (Jawa Barat), Tanjung Perak
(Jawa Timur), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Bojonegara (Banten),
Pembangunan jalur KA pelebuhan lintas Karawang - Cilamaya.
f. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat (High Speed Train)
pada lintas : Merak - Jakarta - Cirebon - Semarang - Surabaya -Banyuwangi.
g. Peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui pembangunan jalur
ganda dan elektrifikasi meliputi lintas: Ouri - Tangerang, Serpong - Maja -
Rangkasbitung - Merak, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang,
Padalarang - Bandung - Cicalengka. Elektrifikasi lintas Kutoarjo -
Jogjakarta - Solo.
h. Reaktivasi dan peningkatan (Revitalisasi) jalur KA meliputi lintas: Sukabumi
- Cianjur - Padalarang, Cicalengka - Jatinangor - Tanjungsari, Cirebon -
Kadipaten, Banjar - Cijulang, Purwokerto - Wonosobo, Semarang - Oemak
- Juana - Rembang, Kedungjati - Ambarawa, Jombang - Babat - Tuban,
Kalisat - Panarukan, Madiun - Siahung dan Sidoarjo - Tulangan - Tarik.
k. Pengembangan sistem penyimpanan material (termasuk pergudangan)
serta peralatan pengujian dan perawatan prasarana perkeretaapian.
I. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
-
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa sebagai mana
terlihat pad a Gambar 12.
RENCANA INOOKPERKERETAAPIAN
NASIONAL
Gambar 12. Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di PulauJawa Tahun 2030
RENCANA INDUKPERKERETAAPIAN
NASIONAL
fJAwI- BARAT
•'JAWA TIIIU~'
, - ~' "--~ .
4t--,; ~ToUI'WI--Gambar 13. Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api Cepat di Pulau
Jawa Tahun 2030
-
4.4. Rencanajaringan jalur keretaapi di Pulau Kalimantan
Sasaran Pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan adalah
untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan
wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya untuk angkutan
batubara.
Pada Tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap
pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:
1) Lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Banjarmasin -
Balikpapan - Samarinda - Bontang - Tenggarong - Kotabangun,
Banjarmasin - Palangkaraya, Pontianak - Mempawah - Singkawang,
2) Lintas dengan potensi batubara: Puruk Cahu - Bangkuang, Bangkuang
- Lupak Dalam, Kudangan - Kumai, Muara Wahau - Lubuk Tutung,
Bontang - Sangkulirang - Tanjung Redep, Tanjung Barabai
Martapura - Banjarmasin, Tanjung - Buntok - Muara Teweh,
b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan
meliputi: Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda dan Balikpapan
(Kalimantan Timur).
e. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
36 t
-
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai
mana terlihat pad a Gambar 14.
t....1EP RI~ )
",:\,.. ',ll ,
" -,,~'.~
)III.AL •••• JlIfA. tfl'lllUIt
E'----..- --.....,.., i
-I p==:" ri NAalOIW. !1"··_-_ .."·_--_·,,,·,,""" !1---- .•••1I Gf""'~ II 'r-""-'-"""-""'-"-"'~'-' 1I i,
--• -_1____ 1----iIEll ---Ii ~ ~ •••••••••••••
,I
' -- .••••• - •••• -- .........••....•........•- -.... ...•.-......•.i - .•••.••••• .,...-..
1-
Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di PulauKalimantan Tahun 2030
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah
untuk menghubungkan wilayah/kota yang mempunyai potensi angkutan
penumpang dan barang atau produk komoditas berskala besar, berkecepatan
tinggi, dengan penggunaan energi yang rendah dan mendukung
pengembangan kota terpadu melalui pengintegrasian kota-kota di wilayah
pesisir, baik industri maupun pariwisata serta agropolitan baik kehutanan,
pertanian maupun perkebunan.
Pad a Tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap
pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:
37 r
-
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota terutama pada
Iintas dengan prioritas tinggi meliputi : Makasar - Parepare, Parepare -
Makasar - Takalar - Bulukumba, Manado - Bitung - Gorontalo.
b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional yaitu meliputi
lintas: Mamminasata (Makasar, Maros, Sungguminasa, Takalar).
c. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan yaitu meliputi kota:
Makasar dan Manado.
d. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
pusat kota dengan bandara yaitu: Hasanudin (Makasar).
e. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan
meliputi: Soekarno-Hatta (Sulawesi Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara).
f. Pengembangan layanan kereta api perintis.
g. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
h. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi sebagai
mana terlihat pada Gambar 15.
RENCANAINDUKPERKERETAAPIAN
NASIONAL
.•....._.,A "UNt~~"~lonllllPKSN)
Puut~"'onaI (PKN)
Punt ~ ww.,ah (PKW)
• .e-.n PeftwtNf't
~----/'~;-~,>
-
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Papua adalah untuk
menghubungkan wilayah/kota yang mempunyai potensi angkutan penumpang
dan/atau angkutan barang hasil tambang, perkebunan dan pertanian.
Pada Tahun 2030 direncanakan akan dibangun jaringan dan layanan
perkeretaapian secara bertahap meliputi : jalur, stasiun dan fasilitas operasi
kereta api, diantaranya meliputi:
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pada lintas
Manokwari - Nabire;
b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan yaitu
di Manokwari (Papua Barat).
c. Pengembangan layanan kereta api perintis.
d. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
e. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Papua sebagai mana
terlihat pada Gambar 16.
RENCANA INDUKPERKERETAAPfAN
NASIONALI l
I PETAIIENCAHA_NKEIlET ••••P1 iI IllPULAUPilPUA :i j
I
I 'w.-~
I ----I • == !
•••••••••••••.•••••••••• C"CNI
"~7""'~-~.fiw/
.,.; ~.
_.~
- J~JI
~T JENDERAL !..PDlKERATAAPIAH I
'-_...._~~_ ..j
Gambar 16. Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di PulauPapua Tahun 2030
-
4.7. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api di Pulau Bali
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali adalah
meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendukung program pariwisata di
Pulau Bali.
Pada Tahun 2030 direncanakan pengembangan Jarlngan dan layanan
perkeretaapian secara bertahap diantaranya : jalur kereta api, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api melalui program sebagai berikut :
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat destinasi pariwisata.
b. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan di kota Denpasar.
c. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
pusat kota dengan Bandara Ngurah Rai.
d. Pengembangan layanan kereta api perintis.
e. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
f. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali sebagai mana
terlihat pada Gambar 17.
--...•t, ..:...-~,.,-i,-'- ".'~\.~
-·_tut"",_,)'-"-~·t~.:_,.'~','
....•.•.. ~~.....-.-~--~J.._.,.>--'
~
RENCANA INDUKPERKERETAAPIAN
NASlONAL
'",.t''';~..•..,
:'"~""",,
"";0.
1
-'" r'" -_. J -,- r), Z'J) -_.
•IEI,Ell, .-=.==-.•_,_-- ---- -~ -
... ~
Gambar 17. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di PulauBali Tahun 2030
-
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura adalah
mengoptimalkan jaringan eksisting melalui program peningkatan, rehabilitasi
dan reaktivasi lintas non-operasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
Pada Tahun 2030 direncanakan pengembangan jaringan dan layanan
perkeretaapian secara bertahap diantaranya : jalur kereta api, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api melalui program sebagai berikut :
a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota termasuk
menghidupkan kembali jalur kereta api yang menghubungkan Kamal -
Sumenep.
b. Pengembangan layanan kereta api perintis.
c. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
d. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura sebagai
mana terlihat pada Gambar 18.
RENCANA INDUKPERKERETAAPIAN
NASIONAL
",._J."_"_-=::_: __.~~"~_~;,-, ••~
~-'"-
Gambar 18. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di PulauMadura Tahun 2030
41 I
-
Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Batam adalah
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka mendukung
pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah kawasan perbatasan.
Pada Tahun 2030 direncanakan pengembangan jaringan dan layanan
perkeretaapian secara bertahap diantaranya : jalur kereta api, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api melalui program sebagai berikut :
a. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan industri dengan pelabuhan dan bandara.
b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan
pusat kota dengan Bandara Hang Nadim.
c. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
d. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada
pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Batam sebagai mana
terlihat pada Gambar 19.
RENCANA INOOKPERKERETAAPIAN
NASIONAL
..'t:,." J
~~._"_""" •. ,..--=, ..;",_.-=~"";>-,-,,,_-.,_,,,,,.;,,,,,,..:.ioi
•... ,s.;.".;." •••..
;~-~;,'.,_ i'
_'\.~~- •.L.-~,..,..>r~"""-~,,"'-."
-
Dalam rangka pengembangan jaringan dan layanan transportasi perkeretaapian
diperlukan dukungan teknologi prasarana yang modern dengan dukungan dari
industri nasional.
Beberapa program alih teknologi dan pengembangan industri prasarana
perkeretaapian yang akan dilakukan sampai dengan 2030, antara lain:
Keberhasilan teknologi dan industri perkeretaapian kedepan sangat
ditentukan oleh arah dan pentahapan dari pengembangan teknologi dan
industri perkeretaapian nasional. Untuk itu pembuatan roadmap
pengembangan teknologi dan industri perkereteapaian harus diwujudkan
sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian industri perkeretaapian
nasional.
b. Penguasaan teknologi (alih teknologi) prasarana, khususnya teknologi
persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan, konstruksi terowongan,
jembatan, slab track, sistem kontrol dan alat perawatan.
Program alih teknologi harus didukung oleh regulasi yang menjamin bahwa
produsen atau penyedia teknologi dapat melakukan transfer pengetahuan
baik dalam pengoperasian maupun perawatan. Pemilihan teknologi
dilakukan dengan menekankan penggunaan teknologi modern yang tepat
dan mengakomodir kearifan lokal serta mampu memberikan nilai tambah.
Pengembangan teknologi jalan rei dapat disesuaikan dengan jenis layanan
angkutan diantaranya untuk layanan angkutan barang harus didukung
teknologi jalan rei yang mempunyai daya dukung (axle load) diatas 20 ton
serta lebar spoor 1435 mm (khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan
Sulawesi dan Papua).
-
c. Penguasaan teknologi perawatan prasarana perkeretaapian yang
berstandar internasional.
Hal ini harus didukung oleh peralatan pemeliharaan yang compatible
dengan teknologi prasarana yang digunakan. Kuantitas dan kualitas
peralatan pemeliharaan harus sesuai dengan spesifikasi yang
dipersyaratkan dan berstandar internasional.
d. Standarisasi produk industri perkeretaapian dalam rangka melindungi
industri dalam negeri.
Penetapan standar baku dan pengujian produk sesuai dengan kebutuhan
teknologi perkeretaapian yang dipilih dilakukan sebagai upaya penjaminan
kualitas produk lokal, kondisi ini akan menciptakan industri perkeretaapian
yang sehat dan berdaya saing. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah
jaminan ketersediaan bahan baku dalam penyelenggaraan industri ini.
e. Pembinaan terhadap industri perkeretaapian termasuk UKM
pendukung dalam rangka penguatan manajemen perusahaan dan
penguatan modal serta menjamin keberlanjutan pasokan suku
cadangl komponen prasarana perkeretaapian.
Pembinaan UKM dilakukan dengan melakukan fragmentasi industri, selain
akan mendorong berkembangnya industri dalam negeri yang memproduksi
komponen penunjang teknologi perkeretaapian yang dipilih sehingga akan
memberikan nilai tambah yang tinggi, fragmentasi industri juga dapat
menggerakkan roda perekonomian dengan baik karena disamping padat
modal juga padat karya. Penguatan modal bagi industri perkeretaapian dan
UKM pendukung dilakukan dengan mendorong pihak pemberi modal
(perbankan) memberikan kemudahan kredit dan penurunan bunga kredit.
Sedangkan penjaminan rantai pasok kebutuhan industri perkeretaapian
dilakukan dengan membatasi usia prasarana perkeretaapian. Dengan
dilakukan pembatasan ini akan memastikan bahwa setiap siklus waktu
tertentu akan dilakukan perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana
tersebut, sehingga menjamin industri perkeretaapian tidak kehilangan
demand.
44 r
-
f. Pengembangan kerjasama penelitian antara lembaga riset dengan
industri perkeretaapiandalam pengembanganproduk perkeretaapian.
Keberlanjutan pengembangan teknologi harus didukung dengan adanya
pengembangan institusi riset yang fokus pada pengembangan teknologi
modern yang tepat guna (appropriate technology).
g. Dukungan regulasi terkait dengan pemasaran hasil industri
perkeretaapian.
Dilakukan dengan memberikan proteksi dan privilage atas produk-produk
hasil UKM dan industri perkeretaapian dalam negeri dalam memasarkan
produknya sehingga mampu diserap oleh pasar domestik.
4.11. RencanaInvestasi PrasaranaPerkeretaapian
Dalam rangka merealisasikan sasaran dan target penyelenggaraan
perkeretaapian nasional 2030, maka investasi penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian sangat diperlukan.
Kebutuhan investasi prasarana perkeretaapian pada tahun 2030 diperkirakan
akan mencapai 34.050 juta Dollar Amerika atau setara dengan Rp. 306,45
Triliun, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 22 berikut ini.
Prasarana Volume Harga (USD) Total (juta USD)
Jalan Rei Antar Kota 8.300 km 2.500.000 20.750,00
Jalan Rei Perkotaan 3.800 km 3.500.000 13.300,00
Total 34.050,00
Untuk mendukung rencana investasi prasarana perkeretaapian tersebut akan
dilakukan program-program sebagai berikut :
45 I
-
a. Penyusunan regulasi dan mekanisme perlzman yang kondusif bagi
iklim investasi penyelenggaraan perkeretaapian;
Bentuk dukungan Pemerintah dapat mendorong investasi swasta adalah
menghilangkan berbagai hambatan investasi melalui regulasi dan
mekanisme perizinan yang kondusif bagi terciptanya iklim investasi pad a
sektor perkeretaapian.
Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan
infrastruktur perkeretaapian perlu dibentuk lembaga keuangan khusus yang
bertugas menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk
infrastruktur perkeretaapian. Lembaga ini diharapkan mampu
menanggulangi dan menjamin kekurangan dana pembangunan infrastruktur
yang disediakan oleh Pemerintah melalui APBN maupun APBD. Program
ini merupakan kebijakan yang bersifat institusional, sebagai salah satu
usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam
pembiayaan infrastruktur (infrastructure financing facilities atau IFF). Selain
itu, lembaga keuangan ini harus mampu memberikan jaminan dalam
penyediaan dana untuk pembebasan lahan.
c. Pengembangan pola dan mekanisme pembiayaanl investasi melalui
pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS);
Skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan
perkeretaapian nasional merupakan alternatif yang paling tepat dalam
penyelenggaraan infrastruktur perkeretaapian umum karena selain
membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang relatif lama juga
menuntut keterlibatan pemerintah khususnya terkait dengan penyediaan
transportasi publik. Beberapa model skema KPS yang dapat digunakan
sebagai alternatif antara lain: Design Bid Build, Private Contract, Design
Build, Build-Operate-Transfer (BOT), Long Term Lease Agreement, Design
Build Finance Operate (DBFO), Build-Own-Operate (BOO). Untuk
mendorong keterlibatan swasta secara bertahap dan proporsional, perlu
dilakukan fragmentasi lingkup pekerjaan sesuai dengan kemampuan
46 r
-
pendanaan swasta. Strategi fragmentasi tersebut sangat dibutuhkan untuk
menentukan skala investasi (besar dan sedang) sehingga peran swasta
dapat menjadi lebih luas.
d. Pengembangan pola pembiayaan penyelenggaraan perkeretaapian
khusus.
Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan infrastruktur perkeretaapian,
sejumlah upaya akan dilakukan termasuk mengundang partisipasi swasta
dalam bentuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus. Dengan skema
pembiayaan ini memberikan konsekwensi terhadap adanya hak istimewa
atau monopoli penyelenggaraan perkeretaapian pad a jalur yang
dibangunnya selama masa tertentu atau masa konsesi yang dizinkan oleh
Pemerintah. Pola pembiayaan/investasi ini akan diterapkan khusus untuk
angkutan komoditi tertentu seperti angkutan batubara, CPO dan sumber
daya alam lainnya dalam jumlah besar dan waktu ekplorasi yang relatif
panjang.
Pelaksanaan program utama pengembangan Janngan dan layanan
perkeretaapian nasional sampai dengan tahun 2030 terlampir pada Tabel 14
sebagai berikut:
-
Program Utama Pengembangan Jaringan dan layanan Perkeretaapian
\TAHAP I
TAHAP II TAHAP III TAHAP IVNo. PROGRAM I (2011- (2016-2020) (2021.2025) (2026·2030)I 2015)
1. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api !I
Antar Kota Ia. Pulau Sumatera
• Banda Aceh Sigli t• Sigli Bireun - Lhokseumawe• Lhokseumawe Langsa Besitang I• Rantau Prapat - Duri Dumai I• Duri - Pekanbaru• Pekanbaru Muaro I• Teluk Kuantan Muaro Bungo• Muaro Bungo Muaro Bulian (Jambi)• Muaro Bulian (Jambi) Betung I• Betung Simpang Tanjung Api-api• Kilometer Tiga - Bakauheni• Padang Bengkulu !• Kota Padang Bengkulu• Tanjung Enim Pulau Baai
I • Lubuklinggau - Padang• Muara Enim Tanjung Api-api• Banko Tengah Srengsem• Sei Mangkei - Bandar Tinggi - Kuala
Taniuna• Stasiun Sukacita Stasiun Kertapati, !
Sumsel I• Shortcut Tanjung Enim Baturaja, i,, t Sumsel I ,• Shortcut Rejosari Tarahan, Lampung
I • Shortcut Solok Padang, Sum barI b. Pulau Jawa - Bali
• Double Track Cirebon - Semarang• Double Track Semarang - Bojonegoro -
Surabava• Double Track Cirebon Prupuk• Double Track Prupuk - Purwokerto •• I• Double Track Purwokerto Kroya• Double Track Solo Madiun• Double Track Madiun Surabaya• Double Track Surabaya - Jember-
IBanvuwanai
I I •Double Track Bangil - Malang - Blitar-
IKertosono• Pembangunan Jalur KA di Pulau Bali
i ! • Parungpanjang Citayam I: • Nambo Cikarang Tanjung Priok !
• Sidoarjo Tulangan Gununggangsir• Shortcut Cibungur - Tanjungrasa -t , • Shortcut Lebeng - Kalisabuk
c. Pulau Kalimantan i• Puruk Cahu - Bangkuang, Kalteng -• Bangkuang - Lupak Dalam, Kalteng •••• Kudangan - Kumai, Kalteng i -• Muara Wahau - Lubuk Tutung, Kaltim -• Balikpapan Tanah Grogot Tanjung• Banjarmasin - Balikpapan -•• Balikpapan - Samarinda -, [ • Samarinda BontangI
-
I Program Utama Pengembangan Jaringan dan layanan PerkeretaapianI ! TAHAPI TAHAP II TAHAP III TAHAPIVNo. PROGRAM
I(2011-
(2016-2020) (2021.2025) (2026-2030)2015)
• Samarinda Tenggarong Kotabangun :• Bontang Sangkulirang - Tanjung Redep• TanJung Barabai Rantau Martapura
! Banjarmasin• Tanjung Buntok Muara Teweh• Banjarmasin Palangkaraya• Pontianak Mempawah Singkawang I
d. Pulau Sulawesi I ,
• Makassar Pare-Pare I• Makassar Takalar Bulukumba I• Manado Bitung !, • Manado Gorontalo I !, ~ e. Pulau Papua !
, • Manokwari Nabire !2. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api I II
Regional !
I I • Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,TanQeranQ, Bekasi) I
• Mebidangro (Medan, Binjai Deli Serdang, IKaro)• Patungraya (Palembang, Betung, I
Indralaya, Kayuangung)• Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang)• Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran,
SemaranQ, Purwodadi)I • Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, I
I IMojokerto, Surabaya, SidoarJo,
ILamonqan) I• Mamminasata (Makassar, Maros, I
Sungguminasa, Takalar)i 3. Pengembangan jaringan dan layanan kereta apiI II perkotaan I
• Medan I• Pekanbaru• Padang
I : • Palembang I• Bandar Lampung i• Batam• Jakarta (Monorel dan MRT)• Bandung Raya• Surabaya ,I• Semarang• Yogyakarta I• Malang I• Denpasar !• Makassar I ,• Manado I
4. I Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api II Bandara (kota menuju bandara) I, ! • Kualanamu (Medan)
• Minangkabau (Padang) -• SM Badaruddin II (Palembang)I • Hang Nadim (Batam) I
• Soekarno-Hatta (Jakarta) !• Adisutjipto (Yogyakarta) •• Adisumarmo (Solo) I
I • Juanda (Surabaya)i • Nqurah Rai (Denpasar) i
-
! Program Utama Pengembangan Jaringan dan layanan PerkeretaapianIi
I i TAHAPI I TAHAP II TAHAP III TAHAP IVNo. I PROGRAMI
(2011- I (2016-2020) (2021.2025) (2026-2030)! 2015)• Hasanuddin (Makassar) !• Kertajati (Jawa Barat)• Ahmad Yani (Semarang)
5. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api
II menuJu Pelabuhan (menghubungkan wilayahsumberdaya alam dan kawasan produksi denganpelabuhan)
• Lhokseumawe (NAO) -I • Belawan (Sumatera Utara) -• Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)• Oumai (Riau)
! • Teluk Bayur (Sumatera Barat) I• Panjang (Lampung) -•• Tanjung Priok (OKI Jakarta) •-, • Cirebon (Jawa Barat)• Tanjung Perak (Jawa Timur)• Tanjung Emas (Jawa Tengah)
I • Bojonegara (Banten) I• Banjarmasin (Kalimantan Selatan) I -•I• Samarinda (Kalimantan Timur) -.
i • Balikpapan (Kalimantan Timur) I -i • Bitung (Sulawesi Utara) -• Makassar (Sulawesi Selatan) Ii• Manokwari (Papua Barat) !• Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Lintas
I KarawanQ - Cilamaya6. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api
ICepat (High Speed Train)• Jakarta Surabaya• Surabaya - Banyuwangi -• Jakarta - Merak -7. Pengembangan Jaringan dan Layanan kereta api
II yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau ISumatera (interkoneksi) i
8. Peningkatan Kapasitas Jaringan KA melaluiIPembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi !
• Jalur Ganda dan Elektrifikasi LintasI SerponQ - Maia - RangkasbitunQ - Merak
! ! • Jalur Ganda dan Elektrifikasi Lintasi Manggarai - Jatinegara - Bekasl -
II CikaranQI •
Jalur Ganda dan Elektrifikasi Lintas IPadalaranQ - BandunQ - CicalenQkaI • Elektrifikasi Lintas Kutoarjo Yogyakarta
-Solo
• Jalur Ganda dan Elektrifikasi Lintas Ouri ITanQeranQ
9. Reaktivasi dan Peningkatan (Revitalisasi) Jalur KA
• Sukabumi Cianjur Padalarang• Cicalengka Jatinangor TanJungsari• Cirebon Kadipaten I• Banjar Cijulang• Purwokerto Wonosobo• Semarang Oemak Rembang• Kedungjati - Ambarawa• Jombang Babat Tuban i
i I • Kalisat Panarukan I
-
Program Utama Pengembangan Jaringan dan layanan Perkeretaapian
No. i ITAHAPI ,I
PROGRAM I TAHAP II TAHAPIII TAHAPIVI
(2011.(2016·2020) (2021·2025) (2026·2030)2015)
• Semarang Demak Juana Rembang I• Madiun Siahung i• Sidoarjo - Tulangan - Tarik ~
i • Kamal - Sumenep I
I10. Pengembangan Layanan Kereta Api Perintis di i
Puiau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan I II Papua. i I
11. Keterpaduan Layanan Antar dan Intra Moda yang Iberbasis Transit Oriented Development (TOO) i
I12 Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Umum dalam I
Bentuk Layanan KA Perintis dan Publik Service,I
Obligation (PSO) I
13. Pengadaan Sarana Perkeretaapian14. Pengembangan sistem penyimpanan (termasuk
Ipergudangan) material serta peralatan pengujiandan perawatan prasarana perkeretaapian di Pulau I! I II Jawa dan Sumatera i
-
Kondisi sarana perkeretaapian saat ini dari segi kuantitas dan kualitas masih
sangat memperihatinkan. Dari segi kuantitas, jumlah sarana perkeretaapian
yang ada saat ini sangat kurang sehingga kapasitas angkutnya tidak seimbang
dengan permintaan terhadap layanan jasa angkutan kereta api. Jumlah sarana
perkeretaapian saat ini sebagaimana terlihat pada Tabel14.
Sarana Perkeretaapian Siap Operasi Tahun 2004 • 2010Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lokomotif 354 362 339 333 350 366 369
KRD/KRL 305 321 342 408 429 432 492
Kereta 1.212 1.226 1.297 1.190 1.448 1.495 1.506
Gerbong 4.396 3.498 3.318 3.289 3.618 3.278 3.278
Hal ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya pangsa pasar angkutan
kereta api disamping penyebab lainnya seperti belum optimalnya integrasi
moda kereta api dengan moda lainnya
Dari segi kualitas sarana, saat ini sarana perkeretaapian pada umumnya
(sekitar 80%) telah berumur diatas 30 tahun atau dengan kata lain telah
melampaui umur teknis sarana. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keandalan
operasinya sehingga berdampak pada kinerja pelayanan jasa angkutan kereta
api kepada masyarakat.
Ketersediaan sarana perkeretaapian harus mampu mendukung
terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api sehingga mampu
meningkatkan pangsa pasar (share) angkutan kereta api tehadap moda
lainnya.
Dalam peningkatan pangsa pasar angkutan penumpang secara nasional
melalui moda kereta api menjadi 11% - 13% pada tahun 2030 dibutuhkan
sarana angkutan penumpang seperti : lokomotif sebanyak 2.840 unit, kereta api
-
antar kota sebanyak 28.335 unit dan kereta api perkotaan sebanyak 6.020 unit
untuk mengangkut penumpang sekitar 929.500.000 orang/tahun.
Sedangkan untuk peningkatan pangsa pasar angkutan barang secara nasional
melalui moda kereta api menjadi 15% - 17% pada tahun 2030 dibutuhkan
sarana angkutan barang seperti : lokomotif sebanyak 1.985 unit dan gerbong
sebanyak 39.645 unit untuk mengangkut barang sekitar 995.500.000 ton/tahun.
Pad a tahun 2030, di Pulau Sumatera diperlukan lokomotif sebanyak 145
unit dan Kereta sebanyak 1.435 unit untuk mengangkut penumpang
sebesar 48.000.000 orang/tahun. Sedangkan untuk angkutan barang
dibutuhkan lokomotif sebanyak 760 unit dan gerbong sebanyak 15.170 unit
untuk mengangkut barang sebesar 403.000.000 ton/tahun.
Tahapan atau rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Pulau
Sumatera sebagaimana terlihat pada Tabel 15 berikut ini.
Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian
Oi Pulau Sumatera
Jenis Sarana 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030Penumpang
• Lokomotif 30 50 85 145• Kereta 285 470 815 1.435Barang
• Lokomotif 130 285 655 760• Gerbong 2.555 5.630 13.020 15.170
Sedangkan kebutuhan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kereta api
perkotaan diperkirakan mencapai 2.944 unit yang tersebar di beberapa kota
seperti: Medan (384 unit), Palembang (384 unit), Pekanbaru (512 unit),
Padang (512 unit), Lampung (256 unit) dan Batam (384 unit).
-
Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian tersebut diatas harus didukung
fasilitas perawatan sarana seperti : balai yasa dan dipo dengan jumlah yang
cukup sesuai dengan standar perawatan sarana perkeretaapian.
b. Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian di Pulau Jawa, Madura,
dan Bali
Pada tahun 2030, di Pulau Jawa, Madura dan Bali diperlukan lokomotif
sebanyak 2.585 unit dan Kereta sebanyak 25.825 unit untuk mengangkut
penumpang sebesar 858.500.000 orang/tahun. Sedangkan untuk angkutan
barang dibutuhkan lokomotif sebanyak 1.010 unit dan gerbong sebanyak
20.115 unit untuk mengangkut barang sebesar 534.000.000 ton/tahun.
Tahapan atau rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Pulau Jawa,
Madura dan Bali sebagaimana terlihat pada Tabel16 berikut ini.
Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian
Oi Pulau Jawa, Madura dan Bali
Jenis Sarana 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030Penumpang
• Lokomotif 870 1.175 1.740 2.585• Kereta 8.660 11.705 17.385 25.825Barang
• Lokomotif 55 180 595 1.010• Gerbong 1.050 3.525 11.835 20.115
Sedangkan kebutuhan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kereta api
perkotaan diperkirakan mencapai 3.072 unit yang tersebar di beberapa kota
seperti: Jabodetabek (1.024 unit), Bandung Raya (256 unit), Surabaya (640
unit), Semarang (384 unit), Yogyakarta (256 unit), Malang (256 unit) dan
Denpasar (256 unit).
Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian tersebut diatas harus didukung
fasilitas perawatan sarana seperti : balai yasa dan dipo dengan jumlah yang
cukup sesuai dengan standar perawatan sarana perkeretaapian.
54 r
-
Pada tahun 2030, di Pulau Kalimantan diperlukan lokomotif sebanyak 20
unit dan Kereta sebanyak 185 unit untuk mengangkut penumpang sebesar
6.000.000 orang/tahun. Sedangkan untuk angkutan barang dibutuhkan
lokomotif sebanyak 95 unit dan gerbong sebanyak 1.860 unit untuk
mengangkut barang sebesar 25.000.000 ton/tahun.
Tahapan atau rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Kalimantan
sebagaimana terlihat pada Tabel 17 berikut ini.
Tabel17.
Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian
Oi Pulau Kalimantan
Jenis Sarana 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030Penumpang
• Lokomotif - 5 15 20• Kereta - 45 105 185Barang
• Lokomotif - 25 60 95• Gerbong - 470 1.195 1.860
Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian tersebut diatas harus didukung
fasilitas perawatan sarana seperti : balai yasa dan dipo dengan jumlah yang
cukup sesuai dengan standar perawatan sarana perkeretaapian.
Pada tahun 2030, di Pulau Sulawesi diperlukan lokomotif sebanyak 50 unit
dan Kereta sebanyak 470 unit untuk mengangkut penumpang sebesar
15.500.000 orang/tahun. Sedangkan untuk angkutan barang dibutuhkan
lokomotif sebanyak 105 unit dan gerbong sebanyak 2.040 unit untuk
mengangkut barang sebesar 27.000.000 ton/tahun.
Tahapan atau rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Sulawesi
sebagaimana terlihat pada Tabel 18 berikut ini.
-
Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian
Oi Sulawesi
Jenis Sarana 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030Penurnpang
• Lokomotif - - 35 50• Kereta - - 315 470Barang
• Lokomotif - - 85 105• Gerbong - - 1.695 2.040
Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian tersebut diatas harus didukung
fasilitas perawatan sarana seperti : Balai Vasa dan Dipo dengan jumlah
yang cukup sesuai dengan standar perawatan sarana perkeretaapian.
Pada tahun 2030, di Pulau Papua diperlukan lokomotif sebanyak 5 unit dan
Kereta sebanyak 45 unit untuk mengangkut penumpang sebesar 1.500.000
orang/tahun. Sedangkan untuk angkutan barang dibutuhkan lokomotif
sebanyak 25 unit dan gerbong sebanyak 470 unit untuk mengangkut
barang sebesar 6.500.000 ton/tahun.
Tahapan atau rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Pulau Papua
sebagaimana terlihat pada Tabel19 berikut ini.
Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian
Oi Pulau Papua
Jenis Sarana 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030Penurnpang
• Lokomotif - - - 5• Kereta - - - 45Barang
• Lokomotif - - - 25• Gerbong - - - 470
56 t
-
Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian tersebut diatas harus didukung
fasilitas perawatan sarana seperti : balai yasa dan dipo dengan jumlah yang
cukup sesuai dengan standar perawatan sarana perkeretaapian.
Rencana pengembanganl kebutuhan sarana perkeretaapian harus diikuti pula
dengan rencana kebutuhan/penggunaan energi. Peningkatan jumlah sarana
perkeretaapian secara otomatis mengakibatkan peningkatan kebutuhanl
konsumsi bahan bakar atau energi serta berdampak pada peningkatan emisi
gas buang atau polusi udara. Peningkatan penggunaan bahan bakar atau
energi tersebut perlu diantisipasi dengan kebijakan diversifikasi penggunaan
energi transportasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bakar
gas atau penggunaan energi listrik.
Kebijakan penggunaan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak
(88M) diesel untuk menggerakkan kereta api akan didorong penggunaanya
seiring semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dimiliki negara
kita. Diharapkan pada tahun 2030 seluruh jalur utama kereta api antar kota
akan menggunakan tenaga listrik dengan proporsi penggunaan energi Iistrik
mencapai 90% dari total penggunaan energi pada transportasi perkeretaapian.
Skenario penggunaan energi pada transportasi perkeretaapian sebagaimana
Tabel 20 berikut ini.
Penggunaan Energi pada kereta api antar kota Tahun 2030
Pulau Jenis Bahan BakarProporsi:
BBM (10%), Listrik (90%)
Jawa-Bali88M Solar (Iiter/hari) 2.300.000
Listrik (kwh/hari) 30.657.000
Sumatera88M Solar (liter/hari) 338.000
Listrik (kwh/hari) 4.498.000
Kalimantan88M Solar (Iiter/hari) 48.000
Listrik (kwh/hari) 630.000
Sulawesi88M Solar (Iiter/hari) 115.000
Listrik (kwh/hari) 1.532.000
-
Penggunaan Energi pada kereta api antar kota Tahun 2030
Pulau Jenis Bahan BakarProporsi:
BBM (10%), Listrik (90%)88M Solar (Iiter/hari) 8.000
PapuaListrik (kwh/hari) 72.000
BBM Solar (Iiter/hari) 2.809.000Total
Listrik (kwh/hari) 37.389.000
Sedangkan penggunaan energi untuk kereta api perkotaan diharapkan
sepenuhnya telah menggunakan energi listrik. Perkiraan kebutuhan energi Iitrik
pad a tahun 2030 di wilayah perkotaan sebagaimana terlihat pada Tabel 21
berikut ini.
Penggunaan energi Iistrik pada kereta api perkotaan Tahun 2030
Kota Listrik (kwh/hari)Jabodetabek 7.070
Bandung Raya 1.200
Surabaya 3.250
Semarang 1.780
Yogyakarta 530
Malang 980
Denpasar 1.080
Batam 2.580
Medan 1.790
Palembang 2.000
Pekanbaru 900
Padang 2.570
Lampung 1.320
Makassar 1.250
Manado 1.180
Total 29.480
-
5.4. Teknologi dan Industri Sarana Perkeretaapian
Pengembangan teknologi dan industri perkeretaapian nasional merupakan
syarat utama dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan
perkeretaapian nasional sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan
perkeretaapian nasional yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.
Dengan pengembangan teknologi dan industri perkeretaapian nasional yang
berkesinambungan (sustainable) dapat mengurangi ketergantungan teknologi
dari luar negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Untuk mewujudkan industri perkeretaapian nasional yang mandiri dan berdaya
saing, Pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan terkait dengan
pengembangan industri sarana perkeretaapian termasuk industri pendukungnya
antara lain :
b. Memperketat program alih teknologi dalam setiap pembelian produk sarana
perkeretaapian yang teknologi tinggi dari luar negeri sehingga dapat pada
akhirnya dapat diproduksi dalam negeri;
c. Mendorong peningkatan peran industri dalam negeri guna peningkatan
daya saing industri dan penguasaan teknologi perkeretaapian.
Pelaksanaan program alih teknologi dan pengembangan industri sarana
perkeretaapian secara konsisten dan terencana diharapkan mampu
mengurangi ketergantungan teknologi sarana dari luar negeri maksimal 25%
dengan tetap berusaha meningkatkan kandungan lokal sampai dengan 85%
serta mengoptimalkan dukungan industri dalam negeri.
Dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan teknologi dan industri
sarana perkeretaapian, akan dilakukan beberapa program antara lain:
Keberhasilan teknologi dan industri perkeretaapian kedepan sangat
dipengaruhi oleh sejauh mana arah dan pentahapan dari pengembangan
-
teknologi dan industri ini dapat dijadikan dasar dan acuan. Untuk itu
pembuatan roadmap pengembangan teknologi dan industri
perkereteapaian harus diwujudkan sebagai langkah awal yang paling
krusial dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan)
dan faktor eksternal (kesempatan dan ancaman).
b. Penguasaan teknologi sarana perkeretaapian, termasuk teknologi
kereta api yang berkecepatan tinggi (kereta api cepat);
Guna mempercepat proses alih teknologi diperlukan penguatan SOM lokal
untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi modern salah
satunya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan khusus.
c. Penguasaan teknologi perawatan sarana perkeretaapian yang
berstandar internasional;
Hal ini didukung dengan penyediaan peralatan pemeliharaan yang
compatible dengan teknologi sarana yang digunakan. Kuantitas dan
kualitas peralatan pemeliharaan harus sesuai dengan spesifikasi yang
dipersyaratkan dan berstandar internasional.
d. Standarisasi produk industri perkeretaapian dalam rangka
melindungi industri dalam negeri;
Penetapan standar baku dan pengujian produk sesuai dengan kebutuhan
teknologi perkeretaapian yang dipilih dilakukan sebagai upaya penjaminan
kualitas produk lokal, kondisi ini akan menciptakan industri perkeretaapian
yang sehat dan berdaya saing. Selain itu yang tak kalah pentingnya
adalah adanya jaminan ketersediaan bahan baku dalam penyelenggaraanindustri ini.
60 r
-
e. Pembinaan terhadap industri p