MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA -...
Transcript of MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA -...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 233 TAHUN 2019
TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS WARUKIN DI
KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS YANG DAPAT MELAYANI KEPENTINGAN
UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 250 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
dinyatakan bahwa Bandar Udara khusus dilarang
digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam
keadaan tertentu dengan izin Menteri, dan bersifat
sementara;
b. bahwa pada Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan belum tersedia Bandar Udara yang melayani
kepentingan umum untuk mendukung kelancaran
mobilitas pemerintahan dan masyarakat;
c. bahwa Bandar Udara Khusus Warukin telah memenuhi
ketentuan keselamatan penerbangan sesuai dengan
Sertifikat Bandar Udara Nomor 062/SBU-DBU/III/2018
tanggal 12 Maret 2018, yang berlaku sampai tanggal 16
Oktober 2022, sehingga layak melayani kegiatan
angkutan udara untuk kepentingan sendiri dan angkutan
udara untuk kepentingan umum;
- 2 -
Mengingat
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Warukin
di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani
Kepentingan Umum;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun
2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
- 3 -
Memperhatikan : 1
2
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
Surat Bupati Tabalong Nomor
B-1354/BUP/DISHUB/553/08/2017 tanggal
31 Agustus 2017 perihal Perpanjangan Ijin Pengoperasian
Bandar Udara Warukin;
Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Nomor B-490/DISHUB/BUW/553/ 04/2018 tanggal 20
April 2018 tentang Permohonan Peningkatan Status
Bandar Udara Warukin;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS
WARUKIN DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM.
Menetapkan Bandar Udara Khusus Warukin yang
terletak di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan, sebagai bandar udara yang melayani
kegiatan angkutan udara untuk kepentingan umum
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya
Keputusan Menteri ini.
Bandar Udara Khusus Warukin merupakan Bandar
Udara milik PT Pertamina (Persero) yang dikelola oleh PT
Pelita Air Service berdasarkan penugasan/perjanjian
yang penyelenggaraannya dilaksanakan bekerjasama
dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah
Kabupaten Tabalong sesuai dengan perjanjian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bandar Udara Khusus Warukin untuk melayani
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Pemerintah Kabupaten Tabalong dan
dilakukan dengan standar/ketentuan yang berlaku.
- 4 -
KEEMPAT Penyelenggara Bandar Udara Khusus Warukin wajib
mengoperasikan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. memiliki sertifikat bandar udara atau register
bandar udara;
2. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik
operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar
udara;
3. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi
untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar
udara;
4. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas
bandar udara;
5. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur
pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar
udara;6. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Menteri;
7. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel
pesawat udara dan petugas operasional;
8. menjaga dan meningkatkan keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar
udara;
9. menjaga dan meningkatkan keamanan dan
ketertiban bandar udara;
10. memelihara kelestarian lingkungan;
11. melakukan pengawasan dan pengendalian secara
internal atas kelaikan fasilitas bandar udara,
pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian
fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel
bandar udara; dan
- 5 -
KELIMA
12. melaporkan pengoperasian Bandar Udara setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;
13. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
penerbangan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.
: Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud
pada Diktum KETIGA dalam melaksanakan pelayanan
Bandar Udara dapat memungut tarif jasa
kebandarudaraan.
KEENAM : Besaran tarif jasa kebandarudaraan yang diberlakukan
pada Bandar Udara Khusus Warukin sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KELIMA harus ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan.
KETUJUH : Penyelenggara Bandar Udara yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Menteri ini dan melanggar ketentuan yang berlaku
dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini.
- 6 -
KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pariwisata;
12. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
13. Bupati Tabalong.