MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
Transcript of MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 205 'fAHUN 2020
TENT ANG TATA CARA PERSIAPAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
perlu dilakukan persiapan usulan sewa Barang Milik
Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Persiapan Usulan Sewa Barang Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
Negara
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
-2-
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 540); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 837); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1756); 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273
Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik
Negara;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PERSIAPAN USULAN SEWA BARANG MILIK
NEGARA.
Menetapkan tata cara persiapan usulan sewa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Sekretaris J enderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara melakukan monitoring dalam bentuk pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KETIGA
KEEMPAT
- 3 -
Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 214 Tahun 2019 tentang
Tata Cara dan Mekanisme Persia pan Pelaksanaan U sulan
Sewa Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak
'berlaku.
Keputusan Menteri mi mulai berlaku pada saat
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. lnspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan
- 4 -
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIKJNOONESIA, NOMOR KM 205 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERSIAPAN US.ULAN SEW A BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PERSIAPAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
A. PENDAHULAN
1. Latar Belakang Bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik
pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk
sewa di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu
melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan
negara serta menciptakan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam bentuk sewa yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel.
2. Maksud dan Tujuan
2.1 Maksud
Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan
pedoman bagi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
dalam mempersiapkan usulan pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam bentuk sewa. 2.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Keputusan Menteri mi adalah agar pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa di
lingkungan Kementerian Perhubungan dapat mencapai hasil
yang optimal bagi penerimaan negara serta terlaksana secara
tertib, terarah, adil, dan akuntabel.
3. Ruang Lingkup 3.1 Ruang Lingkup Keputusan Menteri iru mengatur persiapan
pelaksanaan usulan sewa untuk:
3.1.1 Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian
Perhubungan; dan
3.1.2 periodesitas sewa per tahun dan/ atau per bulan;
- 5 -
3.2 dikecualikan dari ruang lingkup Keputusan Menteri ini untuk
usulan perpanjangan jangka. waktu sewa.
B. PERSIAPAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
1. Prinsip Persiapan Usulan Sewa Barang Milik Negara
1.1 Terhadap setiap rencana pelaksanaan sewa Barang Milik
Negara, Kuasa Pengguna Barang perlu mengkaji potensi
optimalisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari besaran sewa;
1. 2 Persia pan usulan sewa Barang Milik Negara harus dilakukan
untuk pelaksanan sewa yang memenuhi salah satu kriteria
sebagai berikut:
1.2.1 terdapat potensi optimalisasi penenmaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari besaran sewa/uang
sewa tertinggi;
1.2.2 pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa
merupakan inisiatif Kuasa Pengguna Barang;
1.2.3 terdapat 2 (dua) atau lebih permohonan sewa dari calon
penyewa;
1.3 Persiapan usulan sewa Barang Milik Negara dilaksanakan
untuk membuka peluang dan kesempatan yang luas bagi calon
penyewa serta bertujuan untuk memperoleh besaran sewa
tertinggi bagi penerimaan negara.
2. Kewenangan dan Tu gas
2. 1 Kepala Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara
mempunyai kewenangan dan tugas sebagai berikut:
2.1.1 menetapkan Panitia Pemilihan Calon Penyewa Barang
Milik Negara;
sesuai atau
perundang- peraturan dari menyimpang
2.1.2 membatalkan pemilihan calon penyewa Barang Milik
Negara dalam hal:
2. 1. 2. 1 pelaksanaan pemilihan tidak
undangan; dan/ atau
2.1.2.2 terdapat pengaduan masyarakat berkenaan
dugaan kolusi, korupsi, atau nepotisme yang
- 6 -
melibatkan Panitia Pernilihan dan ternyata
terbukti benar.
3. Mekanisrne Persiapan Usulan Sewa Barang Milik Negara
3.1 Kuasa Pengguna Barang mengirirnkan usulan pernbentukan Panitia Pemilihan Calon Penyewa Barang Milik Negara kepada
Kepala Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara
disertai dengan daftar narna, dengan ketentuan:
3.1.1 berjurnlah 3 (tiga) orang atau lebih dan gasal;
3.1.2 terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
3.1.3 dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi
lain yang kompeten;
3.1.4 Ketua Panitia Pemilihan berasal dari unit kerja Kuasa
Pengguna Barang bersangkutan;
3.1.5 nama-narna yang diu sulkan mernenuhi syarat sebagai
berikut:
3.1.5.1 berstatus Pegawai Negeri Sipil;
3.1.5.2 merniliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
3.1.5.3 mampu mengambil keputusan dan bertindak
tegas;
3.1.5.4 mampu bekerja secara berkelornpok dalarn
melaksanakan tugas dan pekerjaan;
3.1.5.5 tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3.2 Kepala Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara
menetapkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Calon
Penyewa Barang Milik Negara, yang berlaku selama 1 (satu)
tahun anggaran berjalan;
3.3 Kuasa Pengguna Barang mengumumkan rencana pelaksanaan
pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa pada
website atau papan pengumuman kantor sekurang-kurangnya
selarna 3 (tiga) hari kerja, paling sedikit rnemuat informasi:
3.3.1 deskripsi Barang Milik Negara yang akan disewakan;
3.3.2 jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa;
3.3.3 peruntukan sewa;
3. 3. 4 kualifikasi cal on penyewa;
- 7 -
3.3.5 syarat administrasi dan data dukung perigaj uan surat
permohonan sewa;
3.3.6 jadwal dan lokasi pemasukan surat permohonan sewa;
dan
3.3.7 nilai limit usulan besaran sewa, jika ada.
3.4 Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa ditujukan
kepada Kuasa Pengguna Barang dengan disertai:
3.4.1 data permohonan sewa, sekurang-kurangnya memuat:
3.4.1.1 latar belakang permohonan;
3.4.1.2 jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sew a;
3.4.1.3 peruntukan sewa;
3.4.1.4 usulan besaran sewa; dan
3.4.1.5 jika calon penyewa bermaksud menyewakan
kembali BMN objek sewa kepada pihak lain,
harus dinyatakan dalam surat permohonan.
3.4.2 deskripsi Barang Milik Negara yang akan disewa;
dalam hal objek yang akan disewa berupa ruang
di atas/di bawah permukaan tanah Barang Milik Negara,
maka disertakan pula data berupa:
3.4.2.1 gambar rancangan bangunan/jaringan yang
akan dibangun; dan
3.4.2.2 kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di
bawah permukaan tanah Barang Milik Negara;
3.4.3 data calon penyewa, sekurang-kurangnya memuat:
3.4.3.1 nama;
3.4.3.2 alamat;
3.4.3.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
3.4.3.4 bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha,
fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha
atau yang sejenis, bagi calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha;
3.4.4 Surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk
menjaga dan memelihara Barang Milik Negara serta
mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.
- 8 -
3.5 Panitia Pemilihan Calon Penyewa Barang Milik Negara
melaksanakan penelitian terhadap surat permohonan sewa
yang diterima untuk memperoleh daftar calon penyewa yang memenuhi kualifikasi, persyaratan, serta tepat waktu, untuk
diajukan sebagai peserta pemilihan calon penyewa Barang Milik Negara.
3.6 Panitia Pemilihan melaksanakan Pemilihan Calon Penyewa
Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
3.6.1 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta pemilihan,
pemilihan dilakukan dengan mem bandingkan nilai
usulan besaran sewa dari masing-masing calon penyewa,
dan calon penyewa dengan nilai usulan besaran sewa
tertinggi dipilih sebagai pemenang proses pemilihan;
3.6.2 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta pemilihan
namun terdapat kesamaan nilai usulan besaran sewa,
Panitia Pemilihan melakukan negosiasi terhadap calon
calon penyewa dimaksud untuk menentukan pemenang
proses pemilihan, yaitu yang menaikkan nilai usulan
besaran sewa tertinggi;
3.6.3 Apabila hanya terdapat 1 (satu) peserta pemilihan maka
terhadap peserta dimaksud akan langsung ditetapkan
sebagai pemenang proses pemilihan;
3.6.4 Proses pelaksanaan pemilihan calon penyewa Barang
Milik Negara serta hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Pemilihan Calon Penyewa Barang Milik Negara dan
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
3.6.5 Dalam hal terjadi proses negosiasi nilai usulan besaran
sewa sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.2, proses
pelaksanaan negosiasi serta hasilnya dituangkan ke
dalam Berita Acara Pemilihan Calon Penyewa Barang
Milik Negara dan ditandatangani oleh calon penyewa
peserta negosiasi.
3.7 Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Calon Penyewa Barang
Milik Negara, Panitia Pemilihan menetapkan nama pemenang
proses pemilihan sebagai calon penyewa Barang Milik Negara.
- 9 -
3.8 Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada Pengelola Barang sesuai
batas kewenangan.
4. Ke ten tuan Lain
4.1 Barang Milik Negara dapat disewakan kepada pihak tertentu
tanpa melalui mekanisme Persiapan Usulan Sewa Barang Milik
Negara sebagaimana Keputusan Menteri ini berdasarkan
pertimbangan Kuasa Pengguna Barang secara teknis,
administratif, dan/ atau pertimbangan lainnya, sebagai berikut:
4. 1.1 Tidak terdapat potensi optimalisasi penenmaan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari besaran
sewa/uang sewa;
4.1.2 Terdapat izin prinsip Menteri untuk menyewakan Barang Milik Negara kepada pihak tertentu; atau
4.1.3 Apabila dilakukan pemilihan calon penyewa Barang Milik
Negara dapat menimbulkan permasalahan.
4.2 Pertimbangan Kuasa Pengguna Barang dimaksud pada butir
4.1 dituangkan dalam Surat Pernyataan Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana Lampiran II Keputusan Menteri ini, dan
dikirimkan kepada Kepala Biro yang menangani pengelolaan
Barang Milik Negara sebagai bahan monitoring dalam bentuk
pengawasan dan pengendalian.
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARY A SUMADI