MENGKAJI KOMPLEKSITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI DIFABEL
Transcript of MENGKAJI KOMPLEKSITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI DIFABEL
MENGKAJI KOMPLEKSITASPERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI DIFABEL
Diskusi Tematik - Mengurai Kompleksitas Perlindungan Konsumen bagi Difabel
Muhammad Joni Yulianto
SIGAB Indonesia
Difabel: the Overlooked Consumers
Difabel mencapai 15 - 20% total populasi (World Report on Disability),
14.2% dari total populasi di Indonesia (SUSENAS 2018),
Gangguan fungsi bisa jadi dialami oleh kebanyakan orang dalamwaktu tertentu Karena penyakit dst
Siapa Tidak Memerlukan Barang / Jasa?
MengenalDifabel / PenyandangDisabilitas
Pengertian
Penyandang Disabilitas Difabel
Setiap orang yang
mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental
dan / atau sensorik dalam
waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan
lingkungan dapat
mengalami hambatan
atau kesulitan untuk
berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya
atas dasar kesamaan
hak.
(UU no.8 2016 tentang
penyandang disabilitas)
Berasal dari:
“Differently Able”
Orang dengan perbedaan
kemampuan.
Ragam
Fisik
Sensorik: 1( netra, 2) tuli,
Intelektual,
Mental / Psikososial.
Dapat terjadi satu atau lebih ragam
RagamPendekatan
Model Medis
Disabilitas dianggap problem
yang harus disembuhkan /
dihilangkan,
Masalah ada pada individu
difabel,
Pendekatan selalu khusus /
segregasi
Model Sosial
Disabilitas adalah fakta akibat
kegagalan lingkungan / kebijakan
merespon keberagaman,
Solusi perubahan harus ada di
masyarakat / lingkungan /
kebijakann
Model Hak Azazi Manusia
Disabilitas adalah bagian dari
keberragaman setiap manusia,
dan karenanya tidak menjadi
alasan untuk mengurangi
penikmatan hak azazi setiap
orang, oleh siapapun
PerlindunganKonsumen
Perlindungan Konsumen merupakan tindakan yang ditujukanuntuk melindungi kesejahteraan dan / atau kepentingan keuangankonsumen
Perlindungan Konsumen, termasuk pendidikan konsumen, mobilisasi konsumen, serta representasi konsumen dilakukanuntuk memastikan bahwa konsumen terinformasikan dengan baikatas pilihan-pilihan produk dan jasa yang mereka lakukan. Serta agar produsen barang atau jasa memenuhi janji atas barang / jasayang mereka tawarkan.
(Diadopsi dari ‘Hand Book on ASEAN Consumers Laws and Regulations’, 2018)
Konsep Perlindungan Konsumen
PerlindunganKonsumen
Analisa mengenai irisan hak Konsumen sebagaimana tercantumdalam pasal 4 UU 8/1999 sebagaimana terlihat pada table:
Hak Konsumen
UU Perlindungan Konsumen - 1999 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas - UU 19 / 2011
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan
barang / jasa,
2. Hak untuk memilih barang / jasa dan mendapatkan barang / jasa sesuai nilai
tukarnya,a
3. Hak atas informasi yang jujur, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan
atas barang / jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang / jasa yang
digunakan
5. Hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen,
6. Hak atas pendidikan dan pembinaan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif,
8. Hak atas kompensasi atau ganti rugi Jika barang / jasa tidak sesuai yang
dijanjikan,
9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.
1. Pasal 5 - Kesetaraan dan non-diskriminasi,
2. Pasal 8: peningkatan kesadaran,
3. Pasal 9 – Aksesibilitas
4. Pasal 12 - Kesetaraan di hadapan hukum,
5. Pasal 17: perlindungan atas integritas,
6. Pasal 19: hidup Mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat,
7. Pasal 20: mobilitas perseorangan,
8. Pasal 21: kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap
informasi,
9. Pasal 30: partisipasi dalam kehidupan budaya, waktu luang, rekreasi dan
olahraga,
10. Pasal 33: Implementasi dan monitoring nasional.
PerlindunganBagiKonsumenDenganDisabilitas
UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tidak secara spesifikmenyebutkan kelompok konsumen rentan ataupun penyandangdisabilitas,
Begitupun dengan PP 59/2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Penekanan kepada penyedia barang atau jasa, tentang aksesibilitasdan akomodasi yang layak sebagai prasyarat untuk mendapatkankesetaraan bagi penyandang disabilitas
Regulasi yang Tidak Harmonis
PerlindunganBagiKonsumenDenganDisabilitas
Aksesibilitas: kemudahan yang bersifat universal (fisik maupunnon-fisik) dan dapat digunakanoleh orang dengan ragamkemampuan,
Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak
Aksesibilitas: kemudahan yang bersifat universal (fisik maupunnon-fisik) dan dapat digunakanoleh orang dengan ragamkemampuan,
HambatanPenyandangDisabilitassebagaiKonsumen
Hambatan infrastruktur,
Hambatan mobilitas,
Hambatan informasi dan komunikasi,
Hambatan / kendala desain produk / jasa
Konsumen dengan Disabilitas Mengalami 1 / Lebih
dari Hambatan Berikut:
PerlindunganKonsumenDifabel dalamAngkutanPenerbangan
UU no.1 / 2009 tentang Penerbangan
Pasal 134 mengatur pemberian layanan bagi orang berkebutuhan khususoleh perusahaan penerbangan,
Pasal 239 mengatur penyediaan fasilitas bagi penumpang berkebutuhankhusus oleh pengelola bandara.
Regulasi
KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen
Pada 3 April 2016, Dwi Aryani dipaksa turun pihak Etihad Airways karenamembawa kursi roda tanpa pendamping. Padahal, Dwi Aryanimeyakinkan petugas bahwa bukan kali pertama dirinya naik pesawat.
Di dalam peraturan Penerbangan tidak disebutkan adanya laranganterbang bagi penyandang disabilitas. Di peraturan termaktub ketentuanuntuk tidak berlaku diskriminatif kepada penyandang disabilitas
Perlakuan diskirminasi secara verbal petugas Etihad mencecar Ariyanidengan pertanyaan bernada melecehkan. Seperti bagaimana caramenyelamatkan diri ketika mengalami kecelakaan? bisa berjalan atautidak?
Dwi Aryani mengajukan gugatan ke Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan. Hakim mengabulkan. Aryani memenangkan gugatan.Etihad Airways dianggap telah melanggar Pasal 134 UU Nomor 1 tahun2009 tentang Penerbangan.
Catatan: Pada kasus tersebut, UUPK belum dijadikan landasanpengaduan.
Dwi Aryani Vs Etihad Airways
KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen
Pada April 2011, Ridwan Sumantri mendapat perlakuandiskriminatif dari maskapai lokal Lion Air karena membawa kursiroda.
Bentuk diskriminasi yang dialami Ridwan: tidak memperolehtempat duduk di bagian depan untuk mempermudah mobilitasnyaselama di pesawat. Diwajibkan menandatangani surat pernyataansakit dari kru Lion Air karena menggunakan kursi roda. (Isi suratmenjelaskan bahwa Ridwan bertanggungjawab jika penumpanglain di pesawat ikut sakit).
Ridwan dengan terpaksa menandatangai surat tersebut karenadiancam oleh petugas akan diturunkan.
Catatan: Kasus ini juga belum didasarkan pada UUPK
Ridwan Sumantri Vs Lion Air
KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen
Pada 17 Desember 2019, Nur Syarif Ramadhan seorang difabelpenglihatan mendapatkan diskriminasi ketika hendak mengakseslayanan digital banking BNI Syariah Cabang Ratulangi Makassar. Salah satu petugas bank menolak permohonan Syarif untukmendapatkan layanan perbankan berupa kartu ATM, Internet Banking, SMS Banking, dan Mobile Banking.
Padahal, OJK sudah mengeluarkan standardisasi layanan baginasabah difabel terkait layanan keuangan inklusif.
Pihak BNI mengajukan mediasi dan berakhir dengan permohonanmaaf dari pihak bank BNI
Catatan: Kasus ini juga belum didasarkan pada UUPK
Nur Syarif Ramadhan vs Layanan Perbankan
Rekomendasi
Harmonisasi dan penguatan regulasi perlindungan konsumendengan menguatkan poin perlindungan bagi masyarakat rentan,
Panduan penyelenggaraan dan penyampaian komunikasi / informasi yang aksesibel mengenai produk dan jasa, baik online maupun offline,
Edukasi konsumen yang ditargetkan bagi konsumen rentan, khususnya difabel,
Mekanisme complain / aduan yang aksesibel,responsif danmemudahkan,
Terima Kasih
Salam Inklusi