Desain Camouflage Tower di Kawasan Kota Baru Parahyangan ...
MENGAKSELARASI INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI BARU
Transcript of MENGAKSELARASI INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI BARU
MENGAKSELARASI INVESTASIDI KAWASAN EKONOMI BARU
Oleh :
Muhammad Tito Karnavian
MENTERI DALAM NEGERI
Melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan
umum
Mencerdaskan kehidupan
bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban
dunia
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KONSTITUSI
(Pembukaan UUD 1945)
TUJUAN
UU 23/2014Pemerintahan Daerah
Desentralisasi & OTDA
3
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL
PILIHAN(8)
WAJIB(24)
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW PERMUKIMAN
5. TRANTIBUM & LINMAS6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannyamenyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dlm sistemperencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
PEMERINTAHAN DAERAH
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN
1. Pendidikan
2.Kesehatan3. Pekerjaan umum
dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan PelindunganMasy.
6.Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN1. Tenaga kerja2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan
Anak3. Pangan4. Pertanahan5. Lingkungan hidup6. Admin Kependudukan dan Pencatatan
Sipil7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa8. Pengendalian Penduduk & Kelg Berencana9. Perhubungan10.Komunikasi & Informatika11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12.Penanaman modal13.Kepemudaan dan Olah Raga14.Statistik15.Persandian16.Kebudayaan17.Perpustakaan18.Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN1.Kelautan dan
perikanan2.Pariwisata3.Pertanian4.Kehutanan5.Energi dan Sumber
Daya Mineral6.Perdagangan7.Perindustrian; dan8.Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Perizinan danPendaftaranPerusahaan
a. Penerbitan izin usaha untuk:1) perantara perdagangan properti;2) penjualan langsung;3) perwakilaan perusahaan
perdagangan asing;4) usaha perdagangan yang di
dalamnya tdpt modal asing;5) jasa survey dan jasa lainnya di
bidang perdagangan tertentu; 6) pendaftaran agen dan/atau
distributorb. Penerbitan surat tanda
pendaftaran waralaba (STPW) untuk :1) pemberi waralaba dari dalam
negeri;
a. Penertiban surat izin usahaperdagangan minumanberalkohol toko bebas bea danrekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
b. Penerbitan surat izin usahaperdagangan bahan berbahayapengecer terdaftar, pemeriksaansarana distribusi bahanberbahaya, dan pengawasandistribusi, pengemasan danpelabelan bahan berbahaya di tingkat
c. Daerah provinsi.e. Rekomendasi utk penerbitan
a.Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
b. Penerbitan tandadaftar gudang, dansurat keteranganpenyimpanan barang(SKPB)
c. Penerbitan surattanda pendaftaranwaralaba (STPW) untuk :1) penerima waralaba
dari waralabadalam negeri
PERIZINAN PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
(UU No.23 TAHUN 2014 )
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
2) pemberi waralaba dari luarnegeri;
3) pemberi waralaba lanjutandari waralaba dalam negeri;
4) pemberi waralaba lanjutandari waralaba luar negeri; dan
5) penerima wralaba dariwaralaba luar negeri
c. Penerbitan surat izin usahaperdagangan minumanberalkohol importir terdaftarminuman beralkohol (IT-MB), distributor dan sub-distibutor.
PGAPT dan SPPGRAP.e. Penerbitan surat keterangan
asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagaiinstansi penerbit suratketerangan asal)
f. Penerbitan angka pengenalimportir (API)
2.) penerimawaralaba lanjutandari warlabadalam negeri; dan
3) penerimawaralaba lanjutandari waralaba luarnegeri.
d. Penerbitan surat izinusaha perdaganganminuman beralkoholgolongan B dan C untuk pengecer danpenjual langsungminum ditempat.
PERIZINAN PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
(UU No.23 TAHUN 2014 )
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahanberbahaya distributor terdaftar, pembinaanterhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributorterdaftar bahan berbahaya dan produsenterdaftar bahan berbahaya, dan pengawasandistribusi pengemasan dan pelabelan bahanberbahaya.
e. Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar(PKAPT)
f. Pengakuan pedagang gula antar pulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antar pulau(SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan
g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagiperusahaan tertentu.
e.Pemeriksaan fasilitaspenyimpanan bahanberbahaya dan pengawasandistribusi, pengemasan danpelabelan bahan berbahayadi tingkat Daerahkabupaten/kota.
f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
g.Penerbitan surat keteranganasal (bagi Daerahkabupaten/kota yang telahditetapkan sebagai instansipenerbit
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
Perizinan a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk:
1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;
2) industri minuman beralkohol; dan
3) industri strategis.
b. Penerbitan IPUI bagi:
1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;
2) industri minuman beralkohol; dan
3) indutri strategis;
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi.
d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan
penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah
negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
a. Penerbitan IUI Besar.
b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
PERIZINAN PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
(UU No.23 TAHUN 2014 )
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untukmempercepat terwujudnya Penanganan Ekonomi Nasional
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA
8
dengan memperhatikan prinsip:
Pelayanan publik; Pemberdayaan masy; Peran serta masyarakat; Daya saing daerah;
Demokrasi; Pemerataan; Keadilan; Kekhasan suatu
daerah;
melalui
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
untuk mewujudkan sinergitas pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publikyang berkualitas, khusus pd pelayanan perizinan berusaha & nonperizinan di daerahmelalui PTSP :
1. Memberikan dukungan peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan melalui ptsp berbasis elektronik secara nasional
4. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan PTSP secara elektronik
3. Melakukan sinergi dan koordinasi ditingkat pusat dan daerah
2. Mendukung penyederhanaan birokrasi mempercepat penyelenggaraanperizinan berusaha daerah
Indonesia dihadapkan pd kondisiperekonomian yg tumbuh negatif.Hal ini terlihat dari:
1. Krisis Kesehatan Masy;
2. ekonomi yg sedang tdk stabil;
3. Terbatasmya mobilitas ygmempengaruhi pd prosesproduksi, distribusi dankegiatan opera-sional lainnya
Perlu beragam regulasi agr rodaekonomi Nas kembali bergerakpositif, antara lain dgn NSPKterkait Pemberian kemudahanBerusaha di Drh
STEP
03
Pandemi Covid-19Sejak Maret 2020
PenanganganEkonomiNasional(PEN)
Kondisi
KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PANDEMI C0VID-19
Penyederha-naan
persyaratandasar Perizinan
Berusaha
PenerapanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Penyederhanaan PerizinanBerusahasektor
Penyederha-naan
persyarataninvestasi.
Pasal 6 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusahameliputi :
KEWENANGAN PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
KEWENANGANPenyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukanoleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan PemkotBerdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK
Mendelegasikan kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha pada pemda Provinsi
kpd Kepala DPMPTSP
GUBERNURPemerintah DaerahProvinsi
Urusan Pemerintah Provinsi
sesuai ketentuan per-UU-an
a
Urusan Pem Pusat yg dilimpahkan
kpd Gubernur berdasarkan Asas
Dekon & Tugas Pembantuan
b
WALIKOTAPemerintah Daerah Kota
Mendelegasikan kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
pada Pemda Kota kpd Kepala DPMPTSP
Urusan Pem Kota
sesuai ketentuan
per-UU-n
aUrusan Pem Pusat dan/atau
Prov yg dilimpahkan kpd
Walkot berdasarkan Asas
Tugas Pembantuan
b
Mendelegasikan kewenanganPenyelenggaraan PerizinanBerusaha pada Pemda Kabupatenkepada Kepala DPMPTSP
BUPATIPemerintah DaerahKabupaten
PEMERINTAH PUSAT
Urusan Pem Kab
sesuai ketentuan
per-uu-an
a Urusan Pem Pusat dan
atau Prov yg dilimpah-
kan kpd Bupati
berdasarkan Asas
Tugas Pembantuan
b
• NSPK sektor mengatur cakupan perizinan berusaha di
setiap sektor beserta norma dan kriteria untuk setiap
bidang usaha yang dikaitkan dengan tingkat risiko dan
jenis perizinan berusahanya dalam bentuk persyaratan
dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam: LAMPIRAN II PP 5/2021
• NSPK menjadi acuan tunggal dalam pelaksanaan
layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Pemerintah Daerah (Pasal 21):
melaksanakan layanan yang merupakan kewenangan
daerah sesuai NSPK
menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang memuat
PERATURAN INTERNAL bagi aparat PemDa
Tingkat risiko
kegiatan usaha
Jenis perizinan
berusaha
Persyaratan dan
Kewajiban
NSPK SEKTOR – 18 KL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:
1) kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko,
tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha;
2) persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3) pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4) standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
(Termuat dalam Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021)
b. Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Administrator
KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB DILARANG MENERBITKAN Perizinan Berusaha di
luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.
c. Pembinaan dan pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati /wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-
masing.
NSPK SEKTOR – 18 KL
Pasal 6
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM AKSELERASI INVESTASI DI DAERAH
01 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2021 tentang Penyelengaraan PerizinanBerusaha di daerah
02 Surat Edaran Mendagri No.503/3236/SJTgl 31 Mei 2021 Ttg. PenyelenggaraanPerizinan Berusaha di Daerah
03 Surat Edaran Mendagri No.903/145/SJTahun 2021 ttg. percepatan pelaksanaanAPBD dan Percepatan KemudahanInvestasi Daerah.
04 Menyusun Permendagri ttg Nomenklaturdan Penyelenggaraan DPMPTSP Drh(Masih dalam Proses)
ATURAN PELAKSANA
UU NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA
KERJA
4 Perpres
47 PP
DIMANDATKAN KEPADA
KEMENDAGRI
1 PERATURAN PEMERINTAH
PP NOMOR 6 TH 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH
Diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum
dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat,
mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektifdan akuntabel.
TUJUAN
MANDATORIS
Memberikan
perbantuan/pendampingan
kepada pemohon yang ingin
mendaftar melalui Online
Single Submission (OSS),
sampai mendapatkan Nomor
Izin Berusaha (NIB), Sertifikat
Standar dan Izin berdasarkan
kewenangannya;
01
04
05
02
Melakukan Monitoring, pengawasan dan
pengendalian terhadap komitmen pemohon
dalam proses izin usaha dan izin
komersial/operasional
03
Melakukan koordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait komitmen pemohon melalui
Online Single Submission (OSS), dalam
merespon setiap permohonan proses
perizinan;
Untuk kegiatan nonperiznan berusaha yang tidak tertuang
dalam peraturan perundang-undangan atau kegiatan usaha,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan proses
non perizinan tidak melalui sistem Online Single Submission
(OSS);
Memberikan pertimbangan kepada lembaga Online Single
Submission (OSS) untuk mencabut/ membatalkan perizinan
berusaha, berdasarkan atas laporan/pengaduan masyarakat.
PERAN PTSP DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PP NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DPMPTSP DAERAH
PERMENDAGRI 138/2017
PERPRES 97/2014
UU 23/2014
PENYELENGGARA
AN PTSP DAERAH
PENYELENGGARAAN
PTSP
PERMENDAGRI 100/2016
PEDOMAN
NOMENKLATUR
DPMPTSP PROV &
KAB/KOTA
PEMERINTAHAN
DAERAH
PP 18/2016
PERANGKAT
DAERAH
PERMENPAN RB 23/2017
PP 24/2018
PELAYANAN
PERIZINAN
BERUSAHA
TERINTEGRASI
SECARA
ELEKTRONIK
PTSP
PERPRES 42/2020
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
DAN/ATAU SANKSI
KEPADA K/L DAN
PEMDA
UU 11/2020CIPTA
KERJA
PP NOMOR 5/2021PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
PP NOMOR 6/2021 PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PENYELENGGARAAN
MPP
4
20
PERAN PENTING PTSP
UJUNG TOMBAK PELAKSANA
KEWAJIBAN DAN
KEWENANGAN DAERAH
UNTUK MENYEDIAKAN
LAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA
MASYARAKAT
• KEPASTIAN HUKUM;
• KEPASTIAN UNTUK
INVESTASI DAN USAHA;
• DAYA SAING DAERAH
• PENINGKATAN INVESTASI
DAN KEMUDAHAN
BERUSAHA DI DAERAH
• STIMULAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kebijakan Strategis Nasional; Fokus Kabinet Kerja; Perhatian ORI,
K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), dan Satgas Saber
Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha
DATA KELEMBAGAAN PTSP
Telah membentuk dan sudah
sesuai nomenklatur
Belum Sesuai
Nomenklatur
Total Keterangan
Provinsi 31 3 34 3 Provinsi belum sesuai nomenklatur yaitu Sumatera
Utara, DIY dan Gorontalo (Dalam Proses Perubahan
Perda)
Kabupaten 309 107 416 1 kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta berbentuk
UNIT PTSP
Kota 76 22 98 5 Kota pada Provinsi DKI Jakarta berbentuk UNIT PTSP
331
107
309
2276
Kelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 416 KabupatenKelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 34 Provinsi
Kelembagaan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 98 Kota
7
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
22