Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
-
Upload
infosanitasi -
Category
Documents
-
view
1.713 -
download
0
description
Transcript of Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
II. PEMBANGUNAN SANITASI
SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK
III. MENJAGA PROFESIONALITAS &
INTEGRITAS PF - CF
MENERAPKAN
GOOD GOVERNANCE
DALAM
PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN
PELATIHAN FASILITATOR – PPSP 2013
ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI
EVALUASI 2011
ESCAP-ADB-UNDP
MENGENAI PROGRES
MDG’S:
INDONESIA DIPERKIRAKAN
TERLAMBAT MENCAPAI
TARGET MDG’S PADA 2015
SASARAN 2010 – 2014
1. AIR LIMBAH
► PEMBANGUNAN SISTEM
KOMUNAL DI 226 KOTA
► MENINGKATKAN SISTEM
TERPUSAT DI 16 KOTA
2. PERSAMPAHAN
► MENINGKATKAN TPA
MENJADI CONTROLLED
LANDFILL ATAU SANITARY
LANDFILL DI 210 KOTA
► PENERAPAN 3R DI 250
LOKASI UTK MENGURANGI
20% SAMPAH
3. DRAINASE
► MENGURANGI GENANGAN
DI 50 KAWASAN
STRATEGIS PERKOTAAN
(4600 HA)
KENDALA ASPEK “GOVERNANCE”
1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
► PELAYANAN SANITASI BELUM MERATA UTK MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH
KETERBATASAN PENDANAAN PEMERINTAH
18 % (21,25 JUTA) PENDUDUK YG TINGGAL DI KAWASAN
KUMUH KOTA TIDAK MAMPU MENYISIHKAN BIAYA UNTUK
SANITASI
► KETERBATASAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SANITASI
MENGATUR KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN
PENGELOLA INFRASTRUKTUR SANITASI 2. SIKAP MASYARAKAT / TARGET GROUP
► KEENGGANAN MENERIMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SANITASI DI LINGKUNGANNYA
► PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SANITASI BELUM OPTIMAL
► PEMBANGUNAN SANITASI TIDAK TRANSPARAN & AKUNTABEL
PADA MASYARAKAT 3. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
► TERKONSENTRASI PADA ASPEK FISIK, MENGABAIKAN ASPEK
PEMANFAATAN
► PEMBOROSAN & KEBOCORAN ANGGARAN
► KUALITAS INFRASTRUKTUR SANITASI YANG RENDAH
KONSISTENSI MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE BERDAMPAK POSITIF
DALAM MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014
TAP MPR XI / 1998
&
UU 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
1. LEMBAGA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF
BERFUNGSI PROPORSIONAL
2. PENYELENGGARA NEGARA & BIROKRAT
JUJUR, BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL
3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM , ADIL DAN
TERBUKA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA
PADA MASYARAKAT
MENGHINDARI KEBIJAKAN & TINDAKAN YANG
DISKRIMINATIF
MENJAMIN KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM
4. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG BERDAMPAK LUAS
MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL
MENUJU
INDONESIA
YANG LEBIH:
ADIL,
DAMAI,
MAKMUR &
SEJAHTERA
DEMOKRATIS,
I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE”
MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”
2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE”
GOVERNMENT
• HAK EKSKLUSIF NEGARA
MENGATUR MASALAH PUBLIK
• KEIKUTSERTAAN UNSUR LAIN
HANYA DIIZINKAN BILA
DIANGGAP PERLU
GOVERNANCE
MASALAH PUBLIK ADALAH
URUSAN BERSAMA:
• PEMERINTAH
• MASYARAKAT
• SWASTA
KAIDAH PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
- PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL
- KESEIMBANGAN PERAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT
- BIROKRASI YANG JUJUR, BERSIH & KOMPETEN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
DILAKSANAKAN OLEH 3 PILAR
GOOD GOVERNANCE SECARA
INTERAKTIF DAN SINERGIS
1. NEGARA/
PEMERINTAH
3. MASYARAKAT 2. SWASTA
1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE
2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE
3. GOOD CIVIL SOCIETY GOVERNANCE
MENERAPKAN 14 PRINSIP
GOOD GOVERNANCE
DALAM SELURUH ASPEK
PENYELENGGARAAN NEGARA, SEKTOR
SWASTA & MASYARAKAT.
DILINGKUNGAN PEMERINTAH, MELIPUTI
PULA:
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK &
PENETAPAN NSPK
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PENATAAN KELEMBAGAAN,
KETATALAKSANAAN & PERILAKU SDM
BIROKRAT
WAWASAN KEDEPAN
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
SUPREMASI HUKUM
DEMOKRASI
PROFESIONALITAS &
KOMPETENSI
DAYA TANGGAP
EFISIEN & EFEKTIF
DESENTRALISASI
KEMITRAAN SWASTA &
MASYARAKAT
KOMITMEN MENGURANGI
KESENJANGAN
KOMITMEN PADA
LINGKUNGAN HIDUP
KOMITMEN PADA PASAR
YG ADIL
PRINSIP
KELUARAN
3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA
INDEKS NEGARA GAGAL 2012
(BIDANG SOSIAL, HUKUM, KEAMANAN)
URUTAN 63 DARI 177 NEGARA
(Failed State Index 2012 - Fund For Peace)
INDEKS PEMBANGUNAN SDM 2011- 2012
URUTAN 124 DARI 187 NEGARA
(Human Development Index UNDP 2012)
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA 2012
URUTAN 118 DARI 174 NEGARA
(Transparency International survey 2012)
DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2012
URUTAN 92 DARI 144 NEGARA
(WEF-World Economic Forum survey 2012)
TINGKAT KEMUDAHAN BER BISNIS 2012
URUTAN 128 DARI 185 NEGARA
(IFC – Ease of doing business survey in 2012)
4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN
KEPASTIAN
HUKUM
KESENJANGAN
SOSIAL &
EKONOMI
INEFISIENSI,
SUAP, KORUPSI &
GRATIFIKASI
KESENJANGAN
PEMBANGUNAN
ANTAR DAERAH
???????
DIPERLUKAN KONSISTENSI DALAM PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE
SASARAN PENTING REFORMASI BIROKRASI:
MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG MAMPU MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA
“GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”
UU 17/2007 TENTANG RPJP 2005-2025
(Bab IV.1.2.E - Butir 35)
REFORMASI BIROKRASI UNTUK:
MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA, DAN
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
AGAR MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
PENINGKATAN
PELAYANAN
PUBLIK BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
BEBAS DARI KKN
PENINGKATAN
KAPASITAS &
AKUNTABILITAS
BIROKRASI
PENINGKATAN PENGAWASAN
KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TUGAS & FUNGSI BIROKRASI
N PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SANITASI ADALAH PELAYANAN PUBLIK
1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG
MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK
PELAYANAN & PEMANFAATAN SANITASI UNTUK MENINGKATKAN:
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN
KARENA BERDAMPAK LUAS PADA MASYARAKAT, NEGARA MENGATUR
PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN SANITASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK
AGAR PELAYANAN SANITASI MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
SECARA ADIL, MAKA PENYELENGGARAANNYA HARUS DILANDASI KAIDAH
GOOD GOVERNANCE
KETERPADUAN YANG SINERGIS
2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN
PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT
OUTPUT
• INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
• INFRASTRUKTUR DRAINASE
• INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SAMPAH
OUTCOME
•BERFUNGSINYA INFRASTRUKTUR SANITASI
•MENINGKATNYA PELAYANAN SANITASI PADA PUBLIK
IMPACT
•KESEHATAN MASYARAKAT
•DAYA DUKUNG LINGKUNGAN PERMUKIMAN & PERKOTAAN
PENDEKATAN STRUKTURAL
PEREKAYASAAN TEKNIK UNTUK
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR FISIK SANITASI YANG HANDAL &
BERMANFAAT
PENDEKATAN NON STRUKTURAL
PEREKAYASAAN SOSIAL AGAR MASYARAKAT MEMANFAATKAN
INFRASTRUKTUR SANITASI SECARA OPTIMAL & BERPARTISIPASI DALAM
PENGELOLAAN YANG BERKELANJUTAN
MEMENUHI KEBUTUHAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT,
DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TERUTAMA :
TRANSPARANSI, PARTISIPASI & AKUNTABILITAS
PLANNING,
PROGRAMMING
& BUDGETTING
SURVEY,
INVESTIGATION
& DESIGN
LAND
ACQUISITION CONSTRUCTION
OPERATION &
MAINTENANCE
PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN SANITASI
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI
TRANSPARANSI 1. TERBUKANYA INFORMASI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUI
ALASAN SUATU KEBIJAKAN PUBLIK, PRIORITAS, DAN HASIL IMPLEMENTASINYA
2. MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI, DAN TURUT MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
AKUNTABILITAS 1. PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK SESUAI PERATURAN (N.S.P.K), DAN
KINERJA YG DIRENCANAKAN & DISEPAKATI DGN MASYARAKAT
2. TERSEDIANYA LAPORAN, EVALUASI & AUDIT HASIL KINERJA, DAN SANKSI ATAS PENYIMPANGAN
PARTISIPASI 1. KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM
PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK YG BERDAMPAK
LUAS
2. KEIKUTSERTAAN MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN
PUBLIK YG MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
TRANSPARANSI MENDORONG PEMENUHAN AKUNTABILITAS
BIROKRASI
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU, MENGEVALUASI DAN MENUNTUT AKUNTABILITAS BIROKRASI
PARTISIPASI MASYARAKAT SULIT TERLAKSANA TANPA TRANSPARANSI BIROKRASI
III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR
Transparansi • KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS
• MEMBUKA PELUANG UNTUK SARAN / MASUKAN / KOREKSI
DARI PEMERINTAH , MASYARAKAT & STAKEHOLDERS
Akuntabilitas • PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB KINERJA
OUTPUT
OUTCOME
IMPACT
• MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Responsibilitas • PEMENUHAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA
• TANGGUNGJAWAB SOSIAL
Independensi • BEKERJA SECARA PROFESIONAL
KEAHLIAN & PENGALAMAN YANG SESUAI
MENGGUNAKAN KAIDAH & METODOLOGI YG SAHIH
BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL KINERJA
• BEBAS DARI INTERVENSI & BENTURAN KEPENTINGAN
Fairness • BEKERJA SECARA JUJUR
• MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT (PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT) DENGAN ADIL & PROFESIONAL
• MEMATUHI ETIKA PROFESI
1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIK
PRINSIP TATAKELOLA USAHA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BAGI TENAGA AHLI
2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA
1. DEDIKASI PADA PROFESI
MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR PROFESI, MENJAGA MARTABAT , DAN
BERTANGGUNGJAWAB GUNA MENGHASILKAN KINERJA YANG BERMUTU
SERTA BERMANFAAT
MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KREATIFITAS, INOVASI SERTA
BERSINERGI DENGAN SESAMA PROFESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
MANDIRI MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN BERTANGGUNGJAWAB
2. PENGENDALIAN DIRI
MEMUPUK IMBALAN KERJA DENGAN JUJUR; DAN BERMARTABAT
MEMPERTAHANKAN HAK
MEMENUHI HAK PIHAK LAIN DAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT
MEMATUHI PERJANJIAN KERJA; MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
DAN MENJAGA KEPENTINGAN PEMBERI TUGAS SERTA MASYARAKAT YANG
TERKAIT SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
3. PEKA PADA KEPENTINGAN UMUM
TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERTINDAK JUJUR, TRANSPARAN, OBYEKTIF DAN MENGHINDARI PRAKTEK
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN PEMBERI TUGAS MAUPUN
PIHAK LAIN YANG TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS
KONSISTEN PADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BERKOMPETISI DENGAN SEHAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & MUTU
LAYANAN JASA